DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY

HEALTH SCIENCE INSTITUTE

Peran Puskesmas Dalam Pelayanan Pencegahan

Penyakit dan Promosi Kesehatan pada Era Sebelum

dan Sesudah Jaminan Kesehatan Nasional di

Wilayah Tangerang Selatan-Indonesia

Mochamad Iqbal Nurmansyah

DEPARTEMENT OF PUBLIC HEALTH

MASTER THESIS

İZMİR-2016

THESIS CODE: DEU.HSI.MSc-2013970134

2

Peran Puskesmas Dalam Pelayanan Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan pada

Era Sebelum dan Sesudah Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Tangerang Selatan-

Indonesia

Mochamad Iqbal Nurmansyah, Health Sciences Institute, Dokuz Eylül University

ABSTRAK

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak dari kebijakan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap kegiatan pencegahan penyakit dan Promosi

Kesehatan yang diimplementasikan oleh Puskesmas.

Metode: Metode kuantitatif dan kualitatif telah digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini

dilaksanakan di Tangerang Selatan, Indonesia. Pengumpulan data dilaksanakan antara

Februari dan Maret 2016. Enam pengambil kebijakan, 8 pemberi layanan dan 8 penerima

layanan telah dipilih untuk diwawancarai. Telaah dokumen dilaksanakan terhadap 16

dokumen. Observasi dilaksanakan pada 4 Puskesmas terpilih. Konten analisis digunakan

untuk menganalisis data kualitatif. Indikator status kesehatan yang ada di Tangerang Selatan

digambarkan pada bagian kuantatif.

Hasil: Tidak ada perbedaan kebijakan yang diimplementasikan sebelum dan sesudah

dilaksanakannya JKN. Namun terdapat peningkatan pendanaan setelah dilaksanakannya JKN.

Atas peningkatan tersebut, terdapat peningkatan skrining kesehatan, pelayanan kesehatan

remaja serta pelayanan lansia. Masih terdapat permasalahan inequalitas pada distribusi

sumber daya manusia serta fasilitas antar Puskesmas. Pada data kuantitatif, terhdapat

penurunan kematian bayi dan ibu, serta peningkatan cakupan pemberian ASI dan peningkatan

status gizi baik pada anak. Namun demikian, masih terdapat penurunan pada angka

penggunaan KB, angka pelayanan ibu nifas dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Kesimpulan: Beberapa kegiatan khusus perlu dilakukan agar bisa meningkatkan partisipasi

masyarakat terhadap kegiatan Puskesmas. Dikarenakan kekurangan peralatan furnitur pada

Puskesmas, sebaiknya dana JKN juga dapat digunakan untuk membeli barang-barang yang

kurang tersebut. Diperlukan peningkatan sumber daya manusia terutama di Puskesmas daerah

pedesaan dan mencegahan adanya kesenjangan yang berlebih terkait dengan intensif yang

dihasilkan oleh dana kapitasi.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Pusat Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan,

Kapitasi, Studi Kualitatif.

3

The Role of Community Health Centre in Health Promotion and Protection Services

Before and After National Health Insurance Era on Tangerang Selatan City, Indonesia

Mochamad Iqbal Nurmansyah, Health Sciences Institute, Dokuz Eylül University

ABSTRACT

Aim: The aim of this research is to explore the impact of National Health Insurance (NHI) to

health promotion and prevention services which are applied by Community Health Centers

(CHC).

Method: Quantitave and qualitative method has been used in this research. This research has

been conducted in Tangerang Selatan City, Indonesia. The data has been collected between

February and March 2016. Six administrators, 8 service providers and 8 service receivers

have been chosen for in depth interview. In document analysis, 16 documents have been

examined. Observation has been conducted in 4 selected CHC’s. In the quantitative part,

health status indicators have been scrutinized and showed on descriptive table. Thematic

content analysis has been used for qualitative data.

Results: When there is no difference before and after NHI era in the term of implemented

policies, there is an increase of finance (capitation) after NHI era. With an increasing of

financial that has an impact to increasing of health screening in primary schools, youth

services and services for elderly, but instead there is an inequality of the distribution of health

worker resources and inadequacy of facilities in CHC. When comparing health status

indicators, the data regarding of decreasing of maternal and infant mortatlity rates and an

increasing of breastfed infants ratio and normal weight child have been found. Although there

is a decreasing of utilization of family planning, monitoring of gestation and postpartum

period and gave birth with health personnel. Community participation is found as not enough

by interviews.

Conclusion: Some special activities should be conducted to provide sufficient community

participation. Capitation budget should be used to purchase furniture in CHCs. Health

workers in the village area need to be increased and payments from the capitation budget

should be reorganised to decrease inequalities in payments in the rural CHCs.

Key Words: National Health Insurance, Community Health Centre, Health Promotion, Per

Capita, Qualitative Research

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sudut pandang kesehatan masyarakat, aspek sosial dan politik menjadi hal

yang penting. Oleh karena itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

pemerintah memainkan peran yang sangat penting. Beberapa tugas daripada pemerintah

dalam hal kesehatan diantaranya melaksanakan pencegahan dan promosi kesehatan,

memberikan pendidikan kesehatan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yaitu dengan

cara mengimplementasikan jaminan sosial. Jaminan sosial dapat meningkatkan

kemampuan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan sehingga dapat

meningkatkan penggunannya, meningkatkan derajat kesehatan6 dan mengurangi

pembiayaan kesehatan yang bersifat out of pocket.

İndonesia telah mulai melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1

Januari 2014. Pada dasarnya, program Jaminan Kesehatan di Indonesia telah lama

diimplementasikan namun, masih terjadi fragmentasi dan belum dilaksanakannya secara

terintegrasi dari segi pelayanan yang diberikan dan institusi yang mengelola. Saat ini,

Sistem Jaminan Sosial Nasional telah berhasil menggabungkan berbagai pelayanan

seperti pelayanan kesehatan, keselamatan kerja, jaminan hari tua.

Setelah diimplementasikannya JKN, berbagai perubahan telah dirasakan baik oleh

personel kesehatan maupun masyarakat. Pada tingkat pelayanan kesehatan primer, sistem

kapitasi dianggap dapat memberikan pemasukan yang lebih sedikit terhadap dokter.

Namun, dalam implementasinya, sistem tersebut justru memberikan pendapatan yang

lebih besar kepada dokter. Efek lain yang juga dirasakan yakni peningkatan biaya

pelayanan kesehatan mengingat adanya peningkatan penggunaan pelayanan kesehatan

oleh masyarakat.

Dengan diimplementasikannya JKN maka akan mempermudah aksesibilitas

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dimana juga akan berimplikasi pada

peningkatan penggunaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Seperti telah

diketahui bahwa Puskesmas tidak hanya memiliki fungsi kuratif namun juga terdapat

fungsi lain yang dimliki seperti pencegahan kesehatan dan juga promosi kesehatan.

5

Melihan kondisi saat ini, Puskesmas masih dihadapkan dengan kurangnya sumber

daya manusia14

. Selain itu, dari segi pendanaan, dana yang digunakan untuk pencegahan

kesehatan dirasa masih lebih sedikit ketimbang dana yang dipakai pada bidang kuratif.

Oleh karena itu, dengan berbagai sebab tersebut, maka bukan tidak mungkin terjadi

pengabaian Puskesmas terhadap program promosi dan pencegahan kesehatan.

Dengan hanya mengimplementasikan sistem JKN untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat tentunya tidaklah cukup. Apabila program pencegahan dan

promosi kesehatan tidak diimplementasikan dengan baik, maka akan terus terjadi

peningkatan penggunaan pelayanan kesehatan yang juga akan meningkatkan pengeluaran

kesehatan. Oleh karena itu, pencegahan dan promosi kesehatan memiliki peran yang

sangat penting.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak pelaksanaan program

Jaminan Kesehatan Nasional terhadap program promosi dan pencegahan kesehatan serta

mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dan solusi yang ditawarkan pada

Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

6

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian jenis cross-sectional dengan menggunakan metode

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada bagian kuantitatif, analisis deskriptif dalam

menggambarkan data mengenai program promosi kesehatan, pencegahan kesehatan serta

data kesehatan dasar sebelum dan setelah implementasi JKN. Pada bagian kualitatif,

dilakukan wawancara mendalam, observasi serta analisis dokumen terhadap pelaksanaan

program promosi dan pencegahan kesehatan.

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan merupakan kota

yang cukup besar dan dekat dengan Ibu kota sehingga diharapkan dapat menjadi tolak

ukur bagi kota-kota lainnya. Penelitian dilaksanakan pada Februari 2015 - Juli 2016.

2.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini ialah wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan yang terdiri dari staf Dinas Kesehatan, 25 Puskesmas yang mencakup

didalamnya kepala puskesmas, pemberi layanan seperti dokter, bidan, perawat dan

pemegang program promosi kesehatan dan pengguna layanan serta masyarakat yang

turut serta dalam pelaksanaan program promosi kesehatan.

Pemilihan sampel informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive

sampling yakni peneliti menunjuk informan yang layak dijadikan informan dengan

mempertimbangkan masukkan dari informan yang dianggap paling mengetahui kondisi

lapangan yakni staf Dinas Kesehatan. Sampel terdiri dari tiga sumber yang berbeda

yakni pemegang kebijakan (Staf Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas), Pemberi

layanan (Dokter, perawat, bidan serta pemegang program promosi kesehatan) dan

Penerima layanan (Pasien atau kerabatnya dan pihak yang turut serta dalam pelaksanaan

program promosi kesehatan bersama Puskesmas). Pemilihan informan didasarkan pada

lamanya waktu kerja, jenis kelamin dan wilayah Puskesmas (Desa/Kota).

7

6 Pemegang kebijakan 8 Pemberi layanan

8 Penerima layanan

6 Pemegang kebijakan

2 Staf Dinas Ksehatan

4 Kepala Puskesmas

2 Desa 2 Kota

8 Pemberi layanan

4 Dr/Drg

2 Desa 2 Kota

4 Bidan/Prwt

2 Desa 2 Kota

8 Penerima layanan

4 Desa

1 Pria

1 Penerima layanan

3 Wanita

1 Penerima layanan

2 Kader

4 Kota

1 Pria

1 Penerima layanan

3 Wanita

1 Penerima layanan

2 Kader

Pemegang Kebijakan: Terdapat enam pemegang kebijakan yang akan

diwawancarai. Dua orang dari Staf Dinas Kesehatan yakni Kepala Bidang Pelayanan

Kesehatan Dasar dan Kepala Bidang Promosi Kesehatan. Informan lain ialah empat

kepala puskesmas. Pemilihan informan didasarkan pada lamanya waktu kerja dan

wilayah kerja (Desa/Kota) sehingga informan terdiri dari dua kepala puskesmas yang

berada di wilayah kota dan dua berasal dari wilayah desa.

Pemberi layanan: Pemberi layanan dalam hal ini berjumlah delapan orang yang

terdiri dari 3 dokter, 1 dokter gigi dan 4 pemegang program promosi kesehatan (2

orang bidan dan 2 orang lulusan sarjana kesehatan masyarakat)..

Masyarakat yang berpartisipasi dalam program promosi kesehatan dan

pengguna layanan: Delapan orang yang terdiri dari pasien dan kerabat pasien yang

telah merasakan program promosi kesehatan serta masyarakat yang telah

berpartisipasi dalam program promosi kesehatan menjadi informan penelitian ini.

Pemilihan informan didasarkan pada jenis kelamin serta wilayah kerja dari sebuah

puskesmas (Desa/Kota). Informasi rinci terkait pemilihan informan dapat dilihat

pada gambar 1.

Gambar 1. Skema Informan Penilitan

8

2.4.Instrumen Penelitian

Pada bagian kualitatif terdiri dari berbagai metode pengumpulan data, dianataranya adalah

dokumen analisis, observasi serta wawancara.

Telaah Dokumen: Telaah dokumen dilakukan terhadap peraturan, laporan tahunan,

perencanaan strategis dan rencana kerja baik yang dikeluarkan oleh Kementerian

Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pada periode sebelum

implementasi JKN (sebelum tahun 2014) dan setelah implementasi (2014 dst) yang

terkait dengan tujuan penelitian. Dalam telaah dokumen ini, digunakan pedoman

telaah dokumen untuk membantu pelaksanaannya. Dalam tahap ini, total 16 dokumen

telah dianalisis yang diantaranya ialah 9 produk hukum, 6 laporan tahunan dan 1

dokumen strategis.

Observasi: Observasi dilakukan pada empat puskesmas (2 Desa, 2 Kota). Observasi

dilakukan terhadap kegiatan promosi dan pencegahan kesehatan, proses pemberian

layanan kesehatan, kondisi ruang dan lingkungan kerja. Pada saat observasi, dengan

mengambil izin, dilakukan pengambilan gambar terhadap objek observasi.

Wawancara mendalam: Wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara

semi terstruktur. Dalam wawancara juga, dengan meminta izin dari informan,

digunakan alat perekam suara serta alat tulis untuk mencatat hasil wawancara.

Data Kuantitatif: Data kuantitatif didapatkan dari data statistik yang diperoleh dari

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan maupun Puskesmas yang berada di wilayah

kerja Tangerang Selatan pada periode sebelum implementasi JKN (Tahun 2012-2013)

dan setelah implementasi JKN (Tahun 2014).

2.5.Variabel Penelitian

Kualitatif: (Seluruh variabel memuat perbandingan antara sebelum dan setelah

implementasi JKN)

A. Input

a. Kebijakan promosi dan pencegahan kesehatan di Puskesmas

b. Kondisi sumber daya manusia di Puskesmas

c. Kondisi sarana dan fasilitas promosi dan pencegahan kesehatan di Puskesmas

d. Pendanaan kegiatan promosi dan pencegahan kesehatan di Puskesmas

9

B. Proses

a. Perencanaan pada program pencegahan dan promosi kesehatan di Puskesmas

b. Metode yang digunakan pada pada program pencegahan dan promosi

kesehatan di Puskesmas

c. Pengawasan dan evaluasi pada program pencegahan dan promosi kesehatan di

Puskesmas

C. Output

a. Program pencegahan dan promosi kesehatan di dalam gedung Puskesmas

b. Program pencegahan dan promosi kesehatan di luar gedung Puskesmas

c. Indikator kesehatan puskesmas

d. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe3

Ibu nifas mendapat vitamin A

Pelayanan kesehatan ibu hamil (K1 dan K4)

Peserta KB Aktif dan Baru

Pelayanan ibu nifas

Cakupan ibu menyusui

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

e. Pelayanan kesehatan bayi dan anak

Cakupan Polio

Cakupan Hepatit B

Cakupan Difteri Tetanus

Cakupan BCG

Jumlah bayi dan balita mendapatkan vitamin A

f. Pelayanan promosi kesehatan

Jumlah siswa yang dijaring

Jumlah balita yang ditimbang

Jumlah remaja yang mendapat konseling

Jumlah lansia yang mendapat layanan kesehatan

g. Data Morbiditas

Angka kejadian Polio

10

Angka Demam Berdarah Dengue

Status Gizi Balita

Angka Diare

h. Data Mortalitas

Angka kematian ibu

Angka kematian bayi

2.6.Alat pengumpulan data

Terdapat tiga form berbeda dalam wawancara mendalam. Form disusun berdasarkan

kerangka konsep yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam peratunjuk

teknisnya terkait pelaksanaan promosi kesehatan di puskesmas. Untuk melaksanakan

analisis dokumen juga digunakan form analisis dokumen.

2.7.Jadwal dan Rencana Penelitian

Tabel 1. Jadwal dan rencana penelitian

2015 2016

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Pemilihan topik

Pencarian literatur

Pengembangan

instrumen

penelitian

Pengumpulan data

Analisi data

Penulisan tesis

2.8.Analisis Data

Dalam bagian kuantitatif, hanya dilakukan analisis deskriptif dan hasil disajikan

kedalam tabel. Pada bagian analisis deskriptif, data disajikan dalam bentuk insiden,

presentase maupun rata-rata.

11

Dalam bagian kualitatif, analisis data menggunakan metode content analysis. Pada

tahap awal, dilakukan wawancara oleh peneliti serta bantuan satu orang yang

berpendidikan serta berpengalaman dalam bidang kesehatan masyarakat. Setelah

dilaksanakan wawancara, rekaman suara diubah kedalam tulisan oleh peneliti. Transkrip

wawancara selanjutnya dibaca secara seksama serta diberikan kode. Sebelum penelitian,

kode umum telah ditentukan dimana diantaranya adalah input (kebijakan, sumber daya

manusia, keuangan serta sarana prasana puskesmas), proses (perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi) dan output (pelaksanaan intervensi di dalam dan di luar

puskesmas, kondisi umum puskesmas serta status kesehatan). Pada tahap dokumen

analisis, seperti disebutkan sebelumnya, terdapat 16 dokumen yang dianalisis pada

penelitian ini. Observasi dilakukan pada 4 puskesmas dimana dalam prosesnya diambil

gambar-gambar serta dilakukan pencatatan terkait kondisi yang ada.

2.9.Keterbatasan Penelitian

Dikarenakan JKN baru diimplementasikan pada awal 2014, maka penerima dan

pengguna layanan tidak dapat memberikan evaluasi secara tepat dimana terdapat

kemungkinan terdapat perubahan cara pandang kedepannya. Dalam bagian kualitatif

informasi dikumpulkan dalam Bahasa Indonesia namun dikarenakan penulisan tesis ini

menggunakan Bahasa Turki, maka terdapat perbedaan kultur dan struktur Bahasa

sehingga dapat menjadi keterbatasan dalam penulisan tesis ini. Pada data terkait indikator

kesehatan, dikarenakan waktu evaluasi yang pendek maka terdapat kemungkinan

kesalahan dalam mengevaluasi indikator kesehatan yang ada. Selain itu, terdapat juga

permasalahan dalam

2.10. Triangulasi Data

Untuk mengurangi bias dalam penelitian ini maka dilakukan triangulasi metode

dan sumber dalam penelitian ini. Dalam triangulasi metode, maka digunakan wawancara

mendalam, analisis dokumen dan observasi. Dalam triangulasi sumber, informasi

dikumpulkan dari berbagai sumber seperti pemegang kebijakan, pemberi layanan dan

penerima layanan. Triangulasi sumber dan metode dapat dilihat secara rinci pada tabel 2

dan 3.

12

Tabel 2. Triangulasi Metode

Variabel

Metode

Wawancara

mendalam

Telaah

dokumen Observasi

Input

Kebijakan

Kondisi SDM

Fasılıtas dan sarana

Pendanaan

Proses

Perencanaan

Penggunaan metode

Pengawasan

Evaluasi

Output

Dalam gedung PKM

Luar gedung PKM

Indikator kesehatan PKM

Tabel 3. Triangulasi Sumber

Variabel

Sumber Informasi

Pemegang

Kebijakan

Pemberi

Layanan

Penerima

Layanan

Input

Kebijakan

Kondisi SDM

Fasılıtas dan sarana

Pendanaan

Proses

Perencanaan

Penggunaan metode

Pengawasan

Evaluasi

Output

Dalam gedung PKM

Luar gedung PKM

Indikator kesehatan PKM

2.11. Persetujuan Komite Etik

Berdasarkan nomor protokol 2215-GOA dengan persetujuan pada tanggal 2015/30-07

dan 2016/06-42 yang dikeluarkan oleh Komite Etik Faculty of Medicine, Dokuz Eylul

University, tidak ditemukan permasalahan etik pada penelitian ini.

13

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1. Kebijakan Pencegahan dan Promosi Kesehatan di Puskesmas

Berdasarkan analisis dokumen yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat 6 fungsi

khusus puskesmas dimana diantaranya adalah promosi kesehatan, kesehatan lingkungan,

pencegahan penyakit menular, kesehatan reproduksi dan keularga, pelayanan gizi dan

pelayanan kesehatan dasar. Dari sana tergambar bahwa tugas dari Puskesmas mencakup

pencegahan dan promosi kesehatan serta fungsi kuratif. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan

JKN, manfaat JKN terdiri dari manfaat medis dan manfaat non medis. Sesuai dengan petunjuk

pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, terdapat beberapa pelayanan yang dapat digunakan

pada pelayanan tingkat pertama diantaranya ialah pelayanan promosi dan pencegahan

kesehatan, diagnostik, pengobatan dan konsultasi kesehatan, bedah non spesifik, obat dan alat

kesehatan, transfusi darah, pelayanan laboratorisum, pelayanan rawat inap serta pelayanan

manajemen. Oleh karena itu, pada JKN tidak hanya mengandung berbagai aktivitas kuratif

namun juga terdapat didalamnya program promosi dan pencegahan kesehatan.

Pada dasarnya, sebelum adanya JKN, Pemkot Tangerang Selatan sudah

mengimplementasikan jaminan sosial bagi seluruh warga Tangsel dimana seluruh awarga

Tangerang Selatan dapat menggunakan pelayanan Pusksemas secara gratis. Oleh karena itu,

sesuai dengan dokumen analisis yang dilakukan, tidak ada perubahan fungsi puskesmas

setelah adanya JKN dimana fokus puskesmas tetap kepada pelayanan promotif, preventif serta

kuratif.

Berdasarkan wawancara terhadap pemegang kebijakan, menurut mereka tidak ada

perbedaan sebelum dan sesudah JKN. Namun ada juga yang mengatakan bahwa JKN juga

mengedepankan pelayanan promotif dan preventif. Menurut mereka, terdapat kondisi yang

mendorong Puskesmas untuk melakukan kegiatan kuratif, rehabilitatif yakni kurangnya

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dua yang ada di Tangerang Selatan.

Menurut pemberi layanan, fungsi Puskesmas terdiri dari pelayanan promosi dan

pencegahan kesehatan serta fungsi kuratif. Menurut mereka, tidak ada lonjakan yang berarti

dari segi kunjungan pasien setelah adanya JKN. Menurut pengguna layanan, tidak ada

perbedaan fungsi Puskesmas sebelum dan setelah adanya JKN.

14

3.2. Sumber Daya Manusia terkait Kegiatan Pencegahan dan Promosi Kesehatan di

Puskesmas

Sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan tentang penyelenggaraan promosi

kesehatan, pengelolaan promosi kesehatan hendaknya dilakukan oleh koordinator dengan

pendidikan D3 kesehatan ditambah minat dan bakat di bidang promosi kesehatan. Jika tidak

ada, maka semua tenaga kesehatan lain di puskesmas seperti dokter, perawat, bidan, sanitarian

dan lain-lain. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang ada di puskesmas di wilayah Kota

Tangerang Selatan pada tahun 2012 dan 2013 disajikan pada tabel 4.

Tabel 4

Sumber Daya Manusia pada Puskesmas di Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun

2012 dan 2013

Tenaga Kesehatan Tahun 2012 Tahun 2013

Dokter umum 66 77

Dokter gigi 43 34

Perawat 108 143

Perawat gigi 15 15

Bidan 247 227

Gizi 8 17

Kesmas 6 11

Kesehatan lingkungan 5 8

Asisten apoteker 8 8

Apoteker 3 7

Analis Kesehatan 20 24

Kebanyakan pemegang kebijakan memandang bahwa SDM sudah cukup dari segi kualitas

dan kuantitas. Namun terdapat Kepala Puskesmas yang berada di wilayah kriteria Desa yang

memandang bahwa SDM yang ada masih kurang dari segi jumlah dan kualitas.

Kurangnya tenaga dirasakan dengan adanya kurang jumlah dokter. Di satu puskesmas

disebutkan bahwa hanya ada tiga dokter dimana satu dokter dengan shift pagi, satu dokter

15

shift siang dan satu dokter berada di luar sehingga jumlah tersebut dirasa kurang. Disebutkan

juga bahwa saat ini juga Dinas Kesehatan sedang berupaya untuk memenuhi SDM dengan

rekrutmen tenaga Non PNS.

Pemberi layanan pada Puskesmas yang berada di wilayah Desa juga menyebutkan bahwa

masih terdapat kekurangan tenaga baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut

ditujukkan dimana masih ada pelayanan yang dipegang bukan oleh profesinya seperti bidan

yang harus menjadi perawat. Penerima layanan juga menyebutkan bahwa adanya pelayanan

rawat inap juga menambah beban kerja dari petugas kesehatan. Namun,mayoritas Tenaga

Kesehatan pada Puskesmas yang berada di wilayah perkotaan menyebutkan bahwa jumlah

dan kualitas SDM sudah cukup.

Penerima layanan menyebutkan bahwa jumlah dan kualitas SDM sudah cukup.

Namun, terdapat kader kesehatan yang menyatakan bahwa jumlah SDM puskesmas masih

kurang karna masih ada posyandu yang jarang dikunjungi oleh petugas kesehatan.

3.3. Sarana dan Fasilitas terkait Kegiatan Pencegahan dan Promosi Kesehatan di

Puskesmas

Pemegang kebijakan memandang bahwa fasilitas promosi kesehatan seperti proyektor,

laptop, poster, spanduk yang ada di puskesmas sudah cukup dari segi kuantitas dan kualitas.

Beberapa juga menyebutkan bahwa dengan adanya dana JKN maka fasilitas promosi

kesehatan bertambah seperti adanya pemateri, poster dan juga akomodasi yang diberikan

kepada pasien saat kegiatan promosi kesehatan. Namun ada beberapa yang menyatakan

kurang seperti kurangnya ruang poliklinik serta kurangnya kursi di rurang tunggu pasien.

Pemberi layanan juga menyatakan bahwa fasilitas pormosi kesehatan yang ada sudah

cukup. Mereka menyebutkan bahwa dengan adanya JKN ini memberikan dampak positif

terhadap sarana promosi kesehatan dikarenakan dana yang ada dapat digunakan untuk

membeli poster dan bahan lain yang diperlukan saat melakukan promosi kesehatan. Namun,

pemberi layanan juga menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan fasilitas seperti ruang

poliklinik serta kursi ruang tunggu. Mereka menyebutkan dana yang didapat dari JKN tidak

dapat digunakan untuk membeli peralatan seperti kursi ruang tunggu.

Penerima layanan menyebutkan bahwa fasilitas promosi kesehatan yang ada sudah

mencukupi. Ada yang menyatakan tidak mencukupi dikarenakan belum adanya tempat untuk

16

mengdakan posyandu sehingga harus menggunakan rumah warga untuk menyelenggarakan

posyandu.

3.4. Pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Promosi Kesehatan di Puskesmas

Sebelum adanya JKN, pendanaan promosi kesehatan bersumber dari dana Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK). Setelah adanya JKN, terdapat dana kapitasi yang bersumber

dari JKN. Berdasarkan pedoman penggunaan BOK yang dikeluarkan oleh Kementerian

Kesehatan menyebutkan bahwa 60% dana dari BOK digunakan Puksesmas untuk mencapai

target MDG’s dimana 40% dana tersebut dapat digunakan untuk pelayanan lain dan

manajemen puskesmas.

BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada FKTP secara praupaya berdasarkan

kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP. Dana kapitasi dimanfaatkan untuk

pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan operasional kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan

dibayarkan minimal 60% dari total kapitasi yang didapatkan dan digunakan untuk jasa

pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakuakn pelayanan

pada FKTP.

Pembagian jasa pelayanan kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis

ketenagaan atau jabatan dan kehadiran. Tenaga medis mendapat poin 150, apoteker dan

profesi keperawatan mendapat poin 100, tenaga kesehatan S1 atau D4 60, tenaga non

kesehatan dan kesehatan D3 mendapat poin 40, tenaga kesehatan dibawah D3 mendapat poin

25 dan tenaga non kesehatan dibawah D3 mendapat poin 15. Kehadiran dinilai dengan cara,

hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 poin per hari dan terlambat datang atau pulang sebelum

waktunya sampai dengan tujuh jam dikurangi 1 poin.

Persentase pembagian dana untuk operasional pelayanan kesehatan ditujukkan untuk

membiayai obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta kegiatan operasional

lainnya seperti upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotive, preventif, kuratif dan

rehabilitatif, kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan, operasional untuk

puskesmas keliling, bahan cetak atau alat tulis kantor. Oleh karena itu, setelah adanya JKN,

terdapat perubahan besaran dana yang diterima oleh Puskesmas. Pemegang kebijakan

mengungkapkan bahwa adanya perubahan dana setelah era JKN ini dimana yang sebelumnya

hanya bersumber dari BOK, kini adanya dana kapitasi sehingga anggaran yang ada lebih

17

besar. Mereka juga mengungkapkan bahwa dana yang ada telah cukup untuk mendanai

kegiatan promosi dan pencegahan kesehatan.

Namun, ada juga yang mengungkapkan masih adanya kebingungan penggunaan dana

kapitasi sehingga kepala puskesmas harus sering berkonsultasi kepada Dinas Kesehatan

dalam penggunaannya.

Pemberi layanan juga mengungkapkan bahwa dana yang digunakan untuk promosi

dan pencegahan kesehatan sudah cukup dan mengalami penambahan.

Secara insentif, mereka juga menyatakan bahwa dana yang diperoleh sudah adil karena dibagi

sesuai dengan tingkat kepangkatan atau tingkat pendidikan. Insentif juga dikatakan sudah

mencukupi. Namun, masih terdapat masalah yakni besarnya perbedaan dana kapitasi yang

diterima masing-masing puskesmas sesuai dengan jumlah orang yang terdaftar dalam

puskesmas tersebut. Oleh karena itu, puskesmas yang memiliki jumlah pasien yang banyak

akan memiliki dana kapitasi yang lebih besar ketimbang puskesmas yang hanya memiliki

sedikit pasien.

Bagi kader kesehatan, mereka juga mengungkapkan dana yang ada untuk promosi dan

pencegahan kesehatan dirasa sudah cukup. Mereka juga mengungkapkan tidak ada perbedaan

antara sebelum dan sesudah adanya JKN untuk promosi dan pencegahan kesehatan.

3.5. Perencanaan pada program pencegahan dan promosi kesehatan di Puskesmas

Berdasarkan analisis dokumen yang dilakukan, perencanaan pada Puskesmas diharuskan

sesuai dengan ketentuan yang ada pada tingkat nasional maupun daerah. Perencanaan

dilaksanakan tiap tahunnya.

Pemegang kebijakan mengungkapkan bahwa perencanaan yang ada ialah perencanaan

tahunan dan perencanaan bulanan. Ada juga perencanaan insidentil bilamana ada wabah yang

menyerang seperti pada saat ini banyaknya kasus Demam Berdarah sehingga perlu membuat

rencana insidentil untuk melakukan program promosi dan pencegahan kesehatan. Informan

juga menyebutkan bahwa semua pihak dilibatkan dalam perencanaan seperti pemegang

program dan pemberi layanan. Mereka menyebutkan tidak ada perbedaan antara sebelum dan

sesudah adanya JKN.

Pemberi layanan juga mengungkapkan bahwa perencanaan yang ada ialah perencanaan

bulanan dan tahunan. Ada juga yang menyebutkan perencanaan harian yakni untuk

merencanakan teknis kegiatan pada hari itu di pagi hari. Mereka juga mengungkapkan bahwa

18

mereka telah dilibatkan dalam perencanaan program. Hal tersebut dirasa telah cukup baik

karna dalam perencanaan perlu mendengar berbagai masukkan dari berbagai pihak.

Penerima layanan tidak mengetahui sama sekali proses perencanaan yang ada di

puskesmas. Namun, bagi para kader kesehatan, mereka dilibatkan dalam rapat koordinasi

kelurahan bersama puskesmas. Informan juga menyebutkan tidak ada perbedaan perencanaan

sebelum dan setelah adanya program JKN.

3.6 Metode yang digunakan pada pada program pencegahan dan promosi kesehatan di

Puskesmas

Pemegang kebijakan menyatakan bahwa terdapat beberapa metode yang digunakan dalam

promosi dan pencegahan penyakit seperti mengadakan leaflet, poster dan juga ada promosi

kesehatan di dalam gedung dan luar gedung seperti kunjungan rumah, sekolah, tempat kerja

serta pemberdayaan masyarakat baik itu pelajar maupun masyarakat.

Setelah adanya JKN, beberapa menilai bahwa terdapat penambahan metode seperti adanya

spesialis atau narasumber yang kompeten dalam memberikan penyuluhan. Ada juga program

lain yang dilakukan seperti prolanis dan juga sosialisasi JKN sehingga masyarakat lebih

antusias dapat menambah pengetahuan. Informan menyebutkan permasalahan dalam

pelaksanaan promosi dan pencegahan penyakit yaitu sulitnya merubah perilaku masyarakat

yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kondisi masyarakat yang heterogen, kurangnya

kesadaran masyarakat serta sulitnya menjangkau kaum laki-laki yang bekerja pada siang

harinya sehingga program promosi kesehatan hanya dapat menjangkau ibu-ibu rumah tangga

saja.

Pemberi layanan juga mengungkapkan bahwa promosi kesehatan dan pencegahan penyakit

dilakukan diluar dan didalam gedung. Hal umum yang dilakukan ialah penyebaran leaflet,

pemasangan poster serta kunjungan ke rumah, sekolah ataupun tempat kerja. Beberapa

informan menyatakan terdapat perubahan setelah adanya JKN dimana terdapat penambahan

dana yang dapat digunakan untuk kegiatan sosialisasi JKN maupun kegiatan Prolanis. Namun,

terdapat juga informan yang menyatakan tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah JKN.

Permasalahan yang diungkapkan oleh pemberi layanan juga hampir sama dengan

permasalahan yang telah disebutkan yakni sulitnya mengubah perilaku masyarakat . Pemberi

layanan beranggapan sudah memberikan promosi kesehatan secara cukup namun masyarakat

19

kurang kesadaran akan kesehatan sehingga hanya berperilaku sehat jika sudah terkena

penyakit.

Beberapa penerima layanan kurang mengetahui program promosi dan pencegahan

kesehatan yang ada. Namun, para pembantu program menyatakan terdapat beberapa metode

promosi kesehatan yakni dengan adanya poster, leaflet dan juga penyuluhan kesehatan.

Permasalahan yang disampaikan oleh pembantu program juga sama yakni kurangnya

kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan serta sulitnya menjangkau orang kaya yang tinggal

di perumahan elit. Mereka menyatakan tidak ada perubahan sebelum dan sesudah adanya

JKN.

Berdasarkan analisis dokumen yang dilaksanakan, Setelah JKN diimplementasikan,

Badan Pelayaann Jaminan Sosial Kesehatan membuat panduan praktis Prolanis. Prolanis

diselenggarakan dalam rangka pemerliharaan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan yang

menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya

pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Aktifitas dalam prolanis meliputi konsultasi

medis, home visit, reminder, aktifitas klub dan pemantauan status kesehatan.

3.7 Pengawasan pada program pencegahan dan promosi kesehatan di Puskesmas

Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan, kegiatan pengawasan bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana pencapaian dan pelaksanaan promosi kesehatan di puskesmas.

Mekanisme dapat dilakukan dengan pelaporan terhadap realisasi pelaksanaan dan pencapaian

program promosi kesehatan di puskesmas yang disampaikan oleh pengelola promosi

kesehatan di puskesmas kepada kepala puskesmas setiap bulannya serta kunjungan lapangan

dilakukan oleh ke beberapa lokasi daerah terpilih.

Pemegang kebijakan mengungkapkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan melalui laporan dan pertemuan petugas bina wilayah dan rapat

bulanan yang dilakukan. Terdapat kepala puskesmas yang menyebutkan bahwa pengawasan

program lebih intens setelah adanya JKN terutama dalam hal penggunaan dana. Pemberi

layanan juga mengungkapkan bahwa pengawasan dilakukan melalui laporan yang diterima

dari kader kesehatan serta pertemuan bulanan dan bina wilayah. Mereka menyebutkan tidak

ada perbedaan sebelum dan setelah adanya JKN.

20

3.8 Program pencegahan dan promosi kesehatan di dalam gedung Puskesmas

Pemberi kebijakan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa program promosi kesehatan

didalam gedung seperti adanya leaflet, poster di ruang tunggu, poliklinik, ruang kesehatan ibu

dan anak serta ruang obat. Selain itu, ada juga yang menyebutkan adanya penyuluhan secara

langsung dari petugas kesehatan maupun menggunakan TV yang ada di ruang tunggu.

Pemberi layanan juga mengungkapkan hal yang sama yakni terdapat program promosi

kesehatan didalam puskesmas seperti penyebaran leaflet, penyuluhan di ruang tunggu,

pemberian informasi kesehatan di poliklinik seperti kesehatan ibu dan anak, keluarga

berencana, ibu hamil dan gizi buruk. Baik pemberi kebijakan maupun pemberi layanan

menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan terkait dengan program pencegahan dan promosi

kesehatan di dalam gedung antara sebelum dan sesudah adanya JKN.

Peneirma layanan juga menyebutkan bahwa terdapat promosi kesehatan didalam

puskesmas seperti yang telah disebutkan sebelumnya. kebanyakan menyebutkan tidak ada

perubahan terhadap program promosi kesehatan yang ada.

Berdasarkan obersvasi yang dilakukan, terdapat poster dan brosur terkait dengan promosi

kesehatan pada poliklinik, ruang kesehatan ibu dan anak, ruang KB, ruang tunggu pasien,

kamar obat. Pada beberapa Puskesmas juga meletakkan televisi sebagai media promosi

kesehatan pada ruang tunggunya.

3.9 Program pencegahan dan promosi kesehatan di luar gedung Puskesmas

Dalam program promosi kesehatan di luar gedung, pemberi kebijakan menyebutkan

terdapat beberapa kegiatan seperti kunjungan sekolah, rumah, majlis ta’lim juga tempat kerja.

Namun terdapat juga puskesmas yang tidak melakukan kunjungan ke tempat kerja

dikarenakan tidak adanya industri yang dapat dikunjungi.

Pemberi layanan juga mengungkapkan hal yang sama yakni adanya kunjungan ke sekolah,

masyarakat juga ke tempat kerja. Pemegang kebijakan dan pemberi layanan mengungkapkan

adanya perbedaan sebelum dan setelah adanya JKN seperti sosialisasi JKN dan juga

kunjungan ke rumah warga terkait pemberian informasi kesehatan. Pemberi layanan

mengungkapkan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat

21

Bagi penerima layanan dan kader kesehatan, mereka juga menyebutkan puskesmas

melakukan kunjungan ke sekolah dan masyarakat. Namun, terdapat juga penerima layanan

terutama yang laki-laki tidak mengetahui adanya kunjungan puskesmas ke masyarakat.

Penerima layanan tidak melihat adanya perbedaan sebelum dan setelah adnaya JKN terhadap

promosi kesehatan di luar puskesmas.

Pemengang kebijakan juga menungkapkan terdapat pemberdayaan masyarakat seperti

kader kesehatan, dokter kecil kepada siswa sekolah dasar PKPR kepada remaja di sekolah.

Pemberi layanan juga mengungkapkan hal yang sama dalam hal pemberdayaan masyarakat.

Disebutkan juga pemberdayaan masyarakat dilakuakan dalam hal pengadaan posyandu,

posbindu, kader jumantik, dokter kecil, kader gizi.

Kader-kader kesehatan juga mengungkapkan hal yang sama yakni adanya pemberdayaan

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan posyandu, posbindu dan dokter kecil. Pemberi

layanan hanya mengetahui adanya pemberdayaan masyarakat melalui kader kesehatan. Tidak

ada yang menyebutkan adanya perbedaan pemberdayaan masyarakat sebelum dan setelah

adanya JKN.

Namun, beberapa informan juga menyebutkan terdapat perbedaan seperti adanya senam

lansia. Adanya perbedaan pandangan tersebut dikarekanakan tidak semua puskesmas

mengadakan senam lansia di lingkungan puskesmas.

Berdasarkan observasi yang dilakukan adanya kunjungan ke sekolah dan rumah. Di

sekolah-sekolah yang ada dilakukan beberapa program kesehatan seperti kesehatan gigi dan

mulut dan skrining kesehatan. Di sekolah diadakan transfer pengetahuan dari Puskesmas

kepada siswa-siswa. Pada kunjungan ke rumah-rumah, dilakukan kegiatan kesehatan ibu dan

anak. Dalam kegiatan tersebut, diadakan skrining kesehatan, imunisasi, penyuluhan kesehatan

dan bila diperlukan maka diadakan pelayanan kesehatan dasar. Pada kunjungan rumah juga

diadakan program kesehatan lansia, pemeriksaan jentik nyamuk serta pengasapan.

Berdasarkan analisis dokumen yang dilakukan terhadap laporan tahunan yang dikeluarkan

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan juga menyebutkan bahwa terdapat peningkatan

jumlah kader kesehatan, posyandu dan posyandu lansia di Kota Tangerang Selatan. Di

Tangerang Selatan juga terdapat Program Kesehatan Remaja yakni dimana salah satu

keluarannya adalah pembentukan kelompok kesehatan remaja di sekolah-sekolah. Di

Tangerang Selatan sendiri, pada tahun 2014 terdapat 55 kelompok remaja.

22

3.10 Indikator kesehatan Puskesmas

Dalam hal merokok, baik pemegang kebijakan, pemberi layanan dan penerima layanan

menyebutkan bahwa masih ada masyarakat yang merokok diluar Puskesmas namun tidak ada

yang merokok di dalam Puskesmas. Beberapa menyebutkan jika ada yang merokok langsung

diberikan teguran. Adanya orang yang merokok disebabkan karna adanya klinik rehabilitasi di

Puskesmas sehingga mereka tetap merokok diluar puskesmas. Semua informan menyebutkan

tidak ada petugas puskesmas yang merokok di lingkungan puskesmas. Dalam hal kebersihan,

toilet puskesmas dinilai sudah bersih dan bebas dari jentik nyamuk.

Dalam tanggapan umum, pemegang kebijakan memandang bahwa promosi kesehatan sudah

cukup dan adanya dana kapitasi JKN memberikan dampak positif terhadap kegiatan promosi

kesehatan. Pemberi layanan juga menyebutkan bahwa kegiatan promosi kesehatan sudah

cukup dan adanya JKN juga memberikan dampak positif terhadap penambahan kegiatan

pormosi kesehatan. Namun, beberapa petugas juga menyebutkan bahwa perlunya peningkatan

kegiatan promosi kesehatan yang harus dilakukan. Bagi penerima layanan, mereka

beranggapan bahwa kegiatan promosi kesehatan perlu ditambahkan lagi. Penerima layanan

juga menganggap tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya JKN.

3.11 Pelayanan kesehatan ibu hamil

Tabel 5. Pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2012-2014

Variabel 2012 2013 2014

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe3 (%) 99.87 103.81 97.94

Ibu nifas mendapat vitamin A (%) 99.37 99.44 100.06

Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) (%) 100.00 103.81 85.10

Peserta KB Aktif dan Baru (%) 70.88 70.46 67.00

Pelayanan ibu nifas (%) 100.00 98.41 81.95

Cakupan ASI Eksklusif (%) 66.87 78.95 83.23

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%) 100.00 100.00 82.85

23

Tablet tambah darah (Besi-Folat) adalah tablet untuk suplementasi penanggulangan

anemia gizi yang setiap tablet mengandung Fero Sulfat 200 mg atau setara 60 mg besi

elemental dan 0,25 mg asam folat. Seorang ibu hamil diharapkan dapat mengkonsumsi tablet

tambah darah minimal 90 butir selama masa kehamilannya. Cakupan ibu hamil mendapat fe

adalah Ibu hamil mendapat 90 TTD atau tablet Fe adalah ibu yang selama masa kehamilannya

minimal mendapat 90 TTD program maupun TTD mandiri. Pemberian Tablet Fe pada ibu

hamil secara keseluruhan sudah melebih target 95% yakni 97.94 persen.

Pemberian vitamin A pada ibu nifas pada tahun 2012 mencapai 99,37 persen.

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa cakupan Kota Tangerang Selatan tahun 2013

mengalami peningkatan dari tahun 2012 yaitu sebesar 0,07 persen. Cakupan pemberian

vitamin A pada ibu nifas di Kota Tangerang Selatan tahun 2014 mengalami peningkatan

sebesar 0,62 persen dari tahun sebelumnya.

Cakupan kunjungan ibu hamil dihitung berdasarkan jumlah ibu hamil yang mengunjungi

pelayanan kesehatan selama empat kali dibagi dengan jumlah sasaran ibu hamil di suatu

wilayah. Pada tahun 2012, cakupan kunjungan ibu hamil sebanyak 100%, di tahun 2013

sebanyak 103,81% dan pada tahun 2014 sebanyak 85.10%. Sehingga dapat dilihat bahwa

terdapat penurunan cakupan kunjungan ibu hamil dari tahun 2013 ke 2014.

Cakupan KB aktif Adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif

menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia

subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2012 sebesar 70.88%,

sedangkan pada tahun 2013 sebesar 70,46% dan pada tahun 2014 sebesar 67,0%.

Cakupan pelayanan nifas adalah cakupan pelayanan kepada ibu pada masa 6 jam sampai

dengan 42 hari pasca bersalin sesuai standar paling sedikit 3 kali dengan distribusi waktu 6

jam – 3 hari, 8 – 14 hari dan 36 – 42 hari setelah bersalin di suatu wilayah kerja pada kurun

waktu tertentu. Cakupan pelayanan nifas pada tahun 2012 adalah 100.00%, sedangkan pada

tahun 2013 adalah 98,41% dan terjadi penurunan pada tahun 2014 yakni 81,95%.

Persalinan oleh tenaga kesehatan adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, di suatu

wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2012, angka melahirkan dengan tenaga

kesehatan mencapai 100%. Begitu juga dengan tahun 2013 yang mencapai 100%. Namun,

terjadi penurunan angka tersebut pada tahun 2014 yang hanya mencapai 82.85%.

24

3.12 Pelayanan kesehatan bayi dana anak

Tabel 6. Pelayanan kesehatan bayi dan anak tahun 2012-2014

Variabel 2012 2013 2014

Polio- 1 (%) 102.8 104.7 98.3

Polio-4 (%) 99.0 107.7 102.8

Hepatit B 0 (%) 98.0 100.2 93.3

DPT-Hb 1 (%) 103.1 109.3 111.1

BCG (%) 102.8 104.7 98.3

Bayi dan balita yang

mendapatkan Vitamin A (%)

103.3 96.6 95.1

Polio 1 diberikan pada bayi usia 1 bulan. Melihat data Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan, cakupan polio pada tahun 2012 ialah sebesar 102.8% dan terjadi peningkatan pada

tahun 2013 menjadi 104.7%. Namun, terjadi penurunan cakupan pada tahun 2014 yakni

menjadi 98.3%. Imunisasi polio 4 menunjukkan bayi yang mendapat imunisasi polio secara

lengkap yakni 4 kali dimulai dari usia 1 hingga 4 bulan. Cakupan imunisasi polio 4 di Kota

Tangerang Selatan menunjukkan angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2012, angka

tersebut berjumlah 99% dan mengalami peningkatan menjadi 107.7% lalu mengalami

penurunan kembali menjadi 102.8%.

Hepatit b diberikan pada bayi berusia 0 bulan. Pada tahun 2012, persentase bayi yang

mendapat imunisasi hepatit B sebesar 98%. Terjadi kenaikan pada tahun 2013 yakni sebesar

100.2% namun terjadi penurunan pada than 2014 menjadi 93.3%.

Pada imunisasi DPT HB 1 (Diphteria Pertusis Tetanus-Hepatitis B) diberikan pada bayi

usia 2 bulan. Data Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menunjukkan adanya

peningkatan pada imunisasi ini dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2012, imunisasi ini

mencapai 103.1% dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 109.3% lalu meningkat kembali

pada tahun 2014 menjadi 111.1%.

Imunisasi BCG (Bacillus Calmette Guerin) diberikan pada bayi usia 1 bulan. Cakupan

imunisasi ini cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2012, imunisasi ini mencapai 102.8%

dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 104.7%. Namun, angka tersebut

mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 98.3%. Pada tahun 2012 cakupan peberian

25

vitamin A pada bayi dan balita adalah 103,30%, pada tahun 2013 sebanyak 96,58% dan pada

tahun 2014 sebanyak 95.12%.

3.13 Pelayanan Promosi Kesehatan

Tabel 7. Pelayanan promosi kesehatan pada tahun 2012-2014

Değişkenler 2012 2013 2014

Jumlah siswa SD yang dijaring (%) 100.0 97.4 98.0

Jumlah remaja yang mendapat konseling (%) 66.02 87.0 87.5

Jumlah balita yang ditimbang (%) 87.03 86.32 85.96

Jumlah lansia yang mendapat layanan kesehatan (%) 77.72 80.00 80.64

Cakupan penjaringan kesehatan di sekolah dasar di wilayah Kota Tangerang Selatan pada

tahun 2012 mencapai 100.0% dan mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 97.4% lalu

mengalami peningkatan kembali menjadi 98.0% pada tahun 2014.

Pelayanan kesehatan remaja dilakukan dengan cara memberikan layanan kesehatan bagi

remaja berbasis sekolah dan berbasis masyarakat. Pelayanan di puskesmas PKPR, disesuaikan

dengan kebutuhan remaja dengan peningkatan kualitas konseling tenaga kesehatan dan

pemberdayaan remaja sebagai ‘konselor’ sebaya. Materi kesehatan yang menjadi prioritas

ialah Tumbuh Kembang Remaja, Kesehatan Reproduksi Remaja, HIV dan AIDS, Infeksi

Menular Seksual (IMS)/ Infeksi Saluran Reproduksi (ISR), Pengenalan Konsep Gender,

Pendidikan Kesehatan Hidup Sehat (PKHS), Penyalahgunaan NAPZA dan Cara Belajar

Partisipatif dan Teknik Konseling. Jumlah remaja yang mendapat konseling pada tahun 2014

ialah 87.5%.

Jumlah balita yang ditimbang di suatu wilayah juga menunjukkan tingkat partisipasi

masyarakat terhadap program yang diberikan oleh posyandu. Cara menghitung cakupan

tersebut ialah jumlah balita yang ditimbang bulan tertentu di wilayah tertentu dibagi dengan

jumlah seluruh balita di wilayah tertentu. Jumlah cakupan balita yang ditimbang mengalami

penurunan setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 cakupannya mencapai 87.03% menjadi

86.32% pada 2013 dan 85.96% pada tahun 2014.

Program Kesehatan Usia Lanjut diupayakan melalui kegiatan penjaringan usia lanjut di

Posbindu lansia. Kegiatan pelayanan kepada lansia meliputi pengukuran dan penimbangan

berat badan dan atau tinggi badan, indeks massa tubuh (IMT), pelayanan kesehatan seperti

26

pengobatan sederhana dan rujukan kasus serta melakukan kegiatan penyuluhan atau

konseling, disini juga bisa dilakukan pelayanan pojok gizi. Pelayanan kepada lanjut usia

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2012, cakupan pelayanan

mencapai 77.76% dan tahun 2013 mencapai 80.00% serta tahun 2014 mencapai 80.64%.

3.14 Data morbiditas

Tabel 8. Angka morbiditas tahun 2012-2014

Variabel 2012 2013 2014

Angka kejadian Polio 9 31 19

Angka Demam Berdarah Dengue (insidans) 134 189 177

Berat badan menurut umur (%)

Buruk

Kurang

Normal

Lebih

1.09

7.34

86.54

5.03

0.21

2.92

93.99

2.88

0.16

2.38

95.56

1.90

Diare

Usia < 5

Usia > 5

8.203

955

6.131

767

4.356

561

Surveilans AFP dilakukan untuk menemukan semua kasus AFP dalam satu wilayah

yang diperkirakan minimal 2 kasus AFP diantara 100.000 penduduk usia < 15 tahun per

tahun. Kasus polio yang ditemukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

menunjukkan angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2012, angka kejadian menunjukkan 9

per 100.000 penduduk usia < 15 tahun dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 39 kasus lalu

menurun kembali pada tahun 2014 menjadi 19 kasus.

Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue dari tahun ke tahun juga menunjukkan adanya

penurunan dimana pada tahun 2012 jumlah kasus DBD mencapai 134 kasus sedangkan pada

2013 menjadi 189 dan 177 pada tahun 2014.

Pada kasus diare, terdapat penurunan angka kejadian diare dari tahun ke tahun baik pada

usia lebih dari 5 tahun dan kurang dari 5 tahun. Pada usia kurang dari 5 tahun, kasus diare

pada tahun 2012 berjumlah 8,203 dan menurun menjadi 6,131 kasus pada 2013 lalu 4,356

kasus pada tahun 2014. Pada usia lebih dari 5 tahun, jumlah kasus diare pada tahun 2012

27

berjumlah 955 kasus dan berkurang menjadi 767 kasus pada 2013 lalu berkurang menjadi 561

kasus pada 2014.

Pada status gizi sesuai berat badan/usia, terlihat bahwa terjadi penurunan kasus gizi buruk

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, kasus gizi buruk mencapai 1.09% dan berkurang pada

tahun 2013 menjadi 0.21% lalu pada tahun 2016 menjadi 0.16%. Demikian juga pada status

gizi lainnya seperti gizi kurang dan gizi berlebih.

3.15 Data mortalitas

Tabel 9. Angka mortalitas pada tahun 2012-2014

Variabel 2012 2013 2014

Angka kematian ibu 39 48 34

Angka kematian bayi 66 17 7

Pada tahun 2014, pjumlah kematian ibu dilaporkan sebanyak 34 orang/100.000.

Jumlah tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 48

orang/100.000 pada tahun 2013 dan 39 orang pada tahun 2012/100.000. Jumlah kematian

bayi. Angka keatian bayi juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun yakni 66 bayi pada

tahun 2012 menjadi 17 bayi yang meninggal pada tahun 2013 dan 7 bayi pada tahun 2014 per

1.000 kelahiran hidup.

28

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tidak ada perbedaan kebijakan pada

Puskesmas sebelum dan sesudah adanya JKN dimana Puskesmas tetap memiliki fungsi-fungsi

preventif, promotif dan kuratif. Namun di Tangerang Selatan sendiri dikarenakan kurangnya

layanan kesehatan tingkat lanjut maka beberapa Puskesmas menyediakan layanan rawat inap.

Permasalahan pada pelaksanaan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, berdasar

wawancara yang dilakukan, ialah bersumber dari masyarakat dimana masyarakat kurang

tertarik pada program promosi kesehatan dan lebih mengedepankan pelayanan kuratif.

Adanya dana kapitasi setelah adanya JKN dinilai memiliki dampak positif oleh informan.

Dengan adanya dana tersebut, pemegang program dapat menggunakannya untuk beberapa

kegiatan promosi kesehatan. Namun, masih terdapat beberapa masalah seperti kesenjangan

besaran dana kapitasi antar Puskesmas dikanarekan besaran dana kapitasi disesuaikan dengan

jumlah pasien yang terdaftar pada Puskesmas tertentu. Salah satu permasalahan lain ialah

dana kapitasi yang diberikan kepada staf Puskesmas tidak didasarkan pada performans staf

Puskesmas.

Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya kekurangan sumber daya manusia terutama

di Puskesmas yang berada di wilayah pedesaan. Puskesmas di pedesaan juga mengalami

kekurangan fasilitas fisik seperti ruang poliklinik. Namun dikarenakan dana kapitasi tidak

bisa digunakan untuk membeli fasilitas fisik maka dana kapitasi tidak memberikan dampak

positif terhadap kekurangan tersebut.

4.2 Saran

Diperlukan adanya mekanisme perhitungan pembagian dana yang lebih efektif

sehingga dapat mengurangi kesenjangan besaran dana kapitasi antar Puskesmas. Pembagian

dana kapitasi kepada staf Puskesmas juga perlu diperbaiki sehingga pembagian dana insentif

kepada staf didasarkan juga kepada performans dan beberapa output yang dapat diciptakan

oleh staf. Penggunaan dana kapitasi untuk keperluan fasilitas penunjang pelayanan juga perlu

dipertimbangkan untuk diperbolehkan mengingat beberapa Puskesmas membutuhkan fasilitas

penunjang tersebut.

29

Untuk dapat memfokuskan Puskesmas kepada fungsi pencegahan penyakit dan

promosi kesehatan maka diperlukan sebuah kebijakan untuk mengurangi beban Puskesmas

dalam menjalankan fungsi kuratif dan rehabilitatif. Selain itu, diperlukan juga kebijakan untuk

meningkatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut di Tangerang Selatan sehingga bisa

mengurangi beban fungsi kuratif dan rehabilitatif kepada Puskesmas. Diperlukan juga

program promosi kesehatan yang lebih kreatif sehinga bisa menarik minat dan menjangkau

seluruh kalangan masyarakat. Perlu adanya peningkatan jumlah sumber daya manusia di

Puskesmas terutama pada Puskesmas di wilayah pedesaan.

30

DAFTAR PUSTAKA

1. Oliver TR. The politics of public health policy. ANnual Reviews 2006; 27: 195-233.

2. Frieden TR. Government's role in protecting health and safety. The New England Journal

of Medicine 2013; 368: 1857-9.

3. Wagstaff A, Lindelow M, Jun G, Ling X, Juncheng Q. Extending health insurance to the

rural population: an impact evaluation of China's new cooperative medical scheme. 2009;

28.

4. Trujillo AJ, Portillo JE, Vernon JA. The impact of subsidized health insurnace for the

poor: evaluating the Colombian experience using propensity score matching. Health care

finance and economics 2005; 5: 211-39.

5. Sepehri A, Simpson W, Sarma S. The influence of health insurance on hospital admission

and length of stay - the case of Vietnam. Social science and medicine 2006; 63: 1757-70.

6. Dow WH, Schmeer KK. Health insurance and child mortality in Costa Rica. Social

science and medicine 2003; 57: 975-86.

7. Jowett M, Contoyannis P, Vinh ND. The impact of public voluntary health insurance on

private health expenditures in Vietnam. Social science and medicine 2003; 56: 333-42.

8. Aggarwal A. Impact evaluation of Inda's 'Yeshasvini' community-based health insurance

programme. Health economics 2010; 19: 5-35.

9. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Buku pegangan sosialisasi Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia; 2013.

10. URL: http://finansial.bisnis.com/read/20140111/215/196762/bpjs-kesehatan-dokter-bisa-

tekor-ini-penjelasannya (10.06.2015).

11.URL:http://manajemenpembiayaankesehatan.net/index.php/usingjoomla/extensions/compo

nents/content-component/article-categories/1366-outlook-kebijakan-pembiayaan-di-

tahun-2015 (10.06.2015).

12.URL:http://health.kompas.com/read/2014/01/07/0956205/Dokter.Takut.Tekor.Ini.Jawaban

.BPJS (10.06.2015).

13. URL:http://daerah.sindonews.com/read/950344/151/kunjungan-ke-puskesmas-naik-

drastis-1421208128 (10.06.2015).

31

14. Kementerian Kesehatan. Profil Kesehatan 2014. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI;

2015.

15. Rahmaniawati NA. Analisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kabupaten

Bogor. Kesehatan masyarakat nasional 2007; 2: 39-48.

16. URL: http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-

yang-terdaftar-dan-berkoordinat. (24.06.2016)

17.URL:http://www.otda.kemendagri.go.id/images/file/data2014/file_konten/jumlah_daerah_

otonom_ri.pdf. (24.06.2016)

18. URL: http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1343. (24.06.2016)

19. URL: http://www.who.int/countries/idn/en. (24.06.2016)

20. Kementerian Kesehatan. Profil Kesehatan Indonesia 2013. Jakarta: Kementerian

Kesehatan; 2014.

21. URL:http://www.depkes.go.id/article/view/13010100002/struktur-organisasi-kementerian-

kesehatan-republik-indonesia.html. (24.06.2016)

22. URL: http://dinkes.tangerangselatankota.go.id/profil/struktur-organisasi. (24.06.2016)

23. Kementerian Kesehatan. Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Keputusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004;128.

24. Kementerian Kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional 2012. Jakarta: Kementerian

Kesehatan; 2013.

25. Kementerian Kesehatan. Riset Kesehatan Dasar 2007. Jakarta: Kementerian Kesehatan;

2008.

26. Kementerian Kesehatan. Profil Kesehatan Indonesia 2007. Jakarta: Kementerian

Kesehatan; 2008.

27. Kementerian Kesehatan. Data Dasar Puskesmas 2013. Jakarta: Kementerian Kesehatan;

2014.

28. Kementerian Kesehatan. Riset Kesehatan Dasar 2010. Jakarta: Kementerian Kesehatan;

2011.

29. OECD. OECD Health Statistics 2014 how does Indonesia compare? . In. 2014 ed: WHO

Global Health Expenditure Database; 2014.

30. URL: http://www.jkn.kemkes.go.id. (24.06.2016)

31. Kementerian Kesehatan. Kebijakan dasar puskesmas. Kementerian Kesehatan; 2004.

32. URL: http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html.(21.06.2016)

32

33. URL: http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4. (21.06.2016)

34. Kementerian Kesehatan. Buku pegangan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2014.

35. BPJS Kesehatan. Pahami Lebih Dalam tentang Sistem Rujukan Berjenjang dan Pola

Pembayaran BPJS Kesehatan ke Faskes. In. 2015 ed: BPJS Kesehatan; 2015.

36. NHS Education for Scotland and Health Protection Scotland. Framework for workforce

education development for health protection in Scotland: Quality Assuring Continuing

Professional Development; 2006.

37. Milli Eğitim Bakanlığı. Sağlığını koruma. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı; 2008.

38. WHO Regional Office for Europe's Health Evidence Network (HEN). What are the main

factors that influence the implementation of disease prevention and health promotion

programmes in children and adolescents? . Copenhagen: WHO Regional Office for

Europe; 2005.

39. URL: http://bappedajakarta.go.id/?page_id=1131 (21.04.2016)

40. URL: http://geology.com/world/indonesia-satellite-image.shtml. (21.04.2016)

41. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan Tahun 2013. Tangerang Selatan: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan; 2014.

42. Kementerian Kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional 2009. Jakarta: Kementerian

Kesehatan RI; 2010.

43. Karl Theodore PE-W. An assessment of primary health care in the Carribean pre and post

Alma Ata declaration and a way forward. Humanities and social science 2011;1.

44. Akdağ R. Türkiye sağlıkta dönüşüm programı ve temel sağlık hizemetleri. In: Akdağ R,

ed. Ankara: T.C Sağlık Bakanlığı; 2008.

45. Gillam S. Is the declaration of Alma Ata still relevant to primary health care? BMJ 2008;

336: 536-8.

46. Makaula P, Bloch P, Banda HT, et al. Primary Health Care in rural Malawi - a qualitative

assessment exploring the relevance of the community-directed interventions approach.

BMC Health Serv Res 2012;12:328.

47. URL: http://metro.sindonews.com/read/984701/171/15-puskesmas-resmi-jadi-rumah-

sakit-umum-1428006703 (05.04.2016)

33

48. Diah Ismawardani EN, Chandra Nurcahyo, Yuliasman, Juliana Ramdhani, Budi Setiawan,

Dwi Surini, Tati Haryati Denawati. Jamkesda intergrasi ke BPJS Kesehatan ringangkan

Pemda. Info BPJS Kesehatan 2014.

49. Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas

kesehatan tingkat pertama milik pemeirntah daerah. 2016. (Accessed 11 Ocak, 2016, at

50. Aktulay G. Ödeme modelleri açısından karşılaştırmalar. In: Sağlık ve sigorta yöneticileri

derneği: Sağlık ve sigorta yöneticileri derneği; 2015.

51. Sağlık Bakanlığı. Genel sağlık sigortası ve Sağlık Bakanlığı'nın değişen rolü. Ankara T.C.

Sağlık Bakanlığı; 2007.

52. Oliver-Baxter J, Brown L. Primary health care funding models. Phcris research roundup

2013.

53. Oliver-Baxter J. Blended funding models in primary health care. Phcris research roundup

2014.

54. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Norma penetapan besaran kapitasi dan

pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada fasilitas kesehatan

tingkat pertama. In: Kesehatan B, ed.: BPJS Kesehatan; 2015.

55. Suara Merdeka. Puskesmas minta aturan baru dicabut peraturan BPJS Kesehatan nomor 2

tahun 2015. Suara Merdeka Cetak 2015.

56. Budiarto W, Kristiana L. Pemanfaatan dana kaptiasi oleh fasilitas kesehatan tingkat

pertama (FKTP) dalam penyelenggaraan JKN. Bulletin penelitian sistem kesehatan

2015;18:437-45.

57. Komisi VII Rakernas Regional Barat. Peran Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) di daerah. In. Jawa Barat; 2015.

58. Trihono. Kajian pengaruh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap

kesehatan ibu dan anak di Provinsi Banten 2015. In: Penguatan sinergi UKM dan JKN

untuk mencapai Indonesia sehat. Jakarta; 2015.

59. URL:http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2440-kpk-temukan-4-kelemahan-

pengelolaan-dana-kapitasi.(19.01.2015)

60. Arnab Acharya SV, Fiona Taylor, Edoardo Masset, Ambika Satija, Margaret Burke, Shah

Ebrahim. Impact of national health insurance for the poor and the informal sector in

lowand middle-income countries: a systematic review. London: EPPI-Centre, Social

Science Research Unit, Institute of Education, University of London; 2012.

34

61. Chen L, Yip W, Chang MC, et al. The effects of Taiwan's National Health Insurance on

access and health status of the elderly. Health Econ 2007;16: 223-42.

62. Coe G, de Beyer J. The imperative for health promotion in universal health coverage.

Glob Health Sci Pract 2014; 2: 10-22.

63. Suriyani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program promosi kesehatan

rumah tangga yang sehat di wilayah kerja Puskesmas Teladan Medan Kecamatan Medan

Kota Tahun 2009. Medan: Sumatera Utara; 2009.

64. Kementerian Kesehatan. Promosi kesehatan di daerah bermasalah kesehatan: Panduan

bagi petugas kesehatan di Puskesmas. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia; 2011.

65. Mutaqien Z. Penilaian kinerja lima Puskesmas di Kota Cirebon dengan pendekatan

Balanced Scorecard. Depok: University of Indonesia; 2006.

66. Sinambela BR. Kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pemahan Kabupaten

Ketapang. Ilmu Administrasi Negara 2015;4.

67. Beshir SA, Hamzah NHB. Health promotion and health education: perception, barriers

and standard of practices of community pharmacists. Health Promotion and Education

2014;52:174-80.