,

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ANGKASA

Oleh: HikmahantoJuwana. SH

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah men­cegah agar ruang angkasa tidak akan digunakan sebagai ajang peperangan atau konfrontasi oleh negara-negara adidaya. Salah satu usaha terebut adalah dengan membentuk suatu komite yang di­sebut dengan United Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space (UNCOPUOS). Karangan berikut ini menguraikan terbentuknya UNCOPUOS dan peranan badan ini dalam pem­bentukan hukum angkasa. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan yang belum dapat terselesaikan, antara lai'n menyangkut penentuan batas ruang udara dan ruang angkasa.

PENGANTAR

•

471

Hukum Angka&i ~bagai &ilah &itucabang ilmuhukum yang relatifmasih muda, oleh plra ahli hukum maupun masyarakatinternasionaldira&ikan perlu untuk lebih dikembangkan. Pengembangan yang dilakukan bertujuan agar kekosongan atau kekura ngan ya ng ada plda rejim Hukum Angkasa &iat ini daplt teratasi. Mereka bem nggapl n bahWl Hukum Angka&i harusdaplt menjadicabang ilmuhukum yang manta pdan rna pl n Ie rutama dalam ra ngka mengantisiplsi kemajua n teknologi ya ng sa ngat pe&i t. Banya k U&i ha telah dila kukan dalam mencapli tuj ua n ter~but antara lain dengan mengidentifikasi beroagai nB&ilah yang timbul dari ditemukannya dimensi rua ng angka&i hingga menelaah berbagai damplk hukum atas dimanfaat­kannya dimensi ter~but oleh rnanusia .

Hukum Angkasa yang timbul ~bagai akibat ditemukannya dimensi ruang ang-ka&i ~ rta pema nfaata nnya oleh ma nusia menghendaki adanya sua tu keplstian dan ke~bandiI¥an hukum. Ke(llstian h ~ um bertuj LB n memberika n SLB tu ketertiban ~dangkan kesebandingan huk um bertuj LB n memberika n sua tu ketenteraman. Tanpl terpenuhinya kedua tug as .

• kaedahhukum ter~butakan membawa kon~kwensi yangdaplt merugikan manu-sia. Sehingga a pl yang disinya!ir oleh Thomas Hobbes dalam merekonstruksi a wa1 pembentukan negara, yang menganggap rnanusia ~bagai "Homo Homini LUpus" 2

daJllt terjadi plda abad mooem ini .

•

I P lUll ;H.l.j P l" hiea fa ka Ja n So: rjo lll) So: ka nlo. St.·nd i-Sl'ndi lkll U Huk UI11 dan Tala Huk f\ qJa 1l . .itUlg: Alumni. 19~Q) 2 M:lnlls~1 ;IJalah Srig:l.la h;lgi ma nusia Y;lll:! Jainnya

•

Ok/aber 1988

•

•

•

4 72 /III k lim da 11 I '('mba I1g 1111([ 1/

Menyadari akan kemwlgkinan yang terjadi, para ahli hukum dan rm sya rakat internasional telah melakukan berbagai upaya dalam menciptakan konsep-konsep hukum, lembaga-Iembaga hukum danaturan-aturan hukum yang berlaku di ruang ang ka sa. U pt ya te rgo: b ut d ila k uka n dala m forum-forum resmi oleh pt ra ahli h uk um , OlganiSl si-organiSl si internasional yang berkecimpung dalam rnasalah keruangang­kasaan rm up un oleh negara baik yang mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidaklangswlg ptda ruangangkasa . Dengandemikian diharapkan sumbang­an pemikira n mereka daptt menjadi kaedah-kaedah Hukum dalam Hukum Interna­siona 1 baik berupa pe rja nj ia n i nte rnasiona I, kebiasaan internasiona I ma upun pri nsi p­prinsip hukum umum. 3

Forum re smi yang secara efektif daplt mengakomodasi berbagai pihak dalam upaya pembentukan h.uk"um angkasa adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjut­nya disingkat PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah cukup lama berkecimpung dalam masa lah rua ng angkasa serta pema nfaata nnya oleh manusia baik ya ng bersifat teknis rmupun yuridis. Peran PBB dalam menciptakan dan memantapkan Hukum Angkasa dalam dua dekade erakhir telah dirasa~n oleh mas;ra rakat interna sional, khu~usnya dalam menjaoob nntangan teknologi canggih ruang angkasa.

PBB dan RUANG ANGKASA ,

Beberapa tahun sebelum diluncurkannya Sputnik I oleh Uni Soviet pada tahun 1957, PBB telah mulai memikirkan berbagai aspek ya ng berkaitan dengan ruang angkasa. Adapun yang menjadi perhatian utama PBB pada Slat itu adalah mencari usa ha ~encegah rua ng a ngkasa diguna kan sebagaiajang pepera ngandan konfrontasi dikem ud ian hari oleh d ua negara "s uper powers" yang sedang melancarkan perang dingin. 4

. Hal ter~but merupakan sebab mengaJll pembahasan rmsalah ruang angkSl dalam forum PBB perta rna kali dilakukan pada "Disarmement Commission" dan "The Ten Nations Committee on Disarmement". Namun rnda ta hap selanjutnya PBB tidak Slja memfokuskan ~mata-mata Jllda masalah rua ng angkasa yang dikait­kan dengan perhcutan senjata (disarmement) melainkan melangkah lebih rnaju dengan me nc ura hka n pe rhatiannya rnda pembentukan sebuah badan dilingkungan PBB ya ng bertugas kh usus menangani aspek-aspek teknis ma upun h uk urn dari rua ng angkasa serta pemanfaatannya.

Keterlibatan PBB dalam masalah-masalah ruang angkasa mempunyai dasar yang k ua t. Dasa r kete r1ibata n ini tidak Slja bersifat yuridis serna ta melainkanjuga bersifat sosiologis. Adapun yang dimaksud dengan dasar yang bersifat yuridis adalah keter­libatan PBB dalam rnasalah·masalah ruang angkasa yang didasarkan rnda Piagam PBB (U nited Nations Charter),sedangkan secara sosiologis keterlibatan PBB didasar­kan rnda ken)ataan yang ada.

Secara sosiologisdasa r keterlibatan PBB adalah dengan melihat kenya taan bahwa

3 Perlu disimak aJll yall! dikalakan o le h Slai1<e dalam hukun ya Inlroduclion 10 Inlemalional Law ha l. 57 dan 59

bahwa p.;ndapit plra ahli huk um mtupun kt:putusa n/ kctcta lItn a~it-aJat pcrlcngkaptn organisasi intcrnasional atau

kunfcrcnsi. intcma sional dtflll lll,,;J1uju rada pcmhclltukan ka edah Hukum Intc rna sional (dalam bcrbagiJi cam).

4 Nandasiri .Iascnluli yant and Roy S.K. Lee (hi s.). Manual on Space Law. Vol. II (New York : Oceana Publicalio ns.

1979 )

1'<'llIllillll'lJ/J 473

ma~ la h rm ng a ngka~ merupa ka n kepentingan bagi seluruh umat ma nusia (the concernsof a II ma nkinel). Masalah rm ng angkasa dewa~ ini telah menjadi perhatian bagi hampir seluruh negara di dunia. Setiap negara bagaimanapun kecilnya merasa bahwa mere ka mempun ya i andil di bidang rm ng angkasa. Hal ini daru t dilihat dari jumlah negarayang menghadiri sidang tahunan pembahasan rmng angka~ bagi tujmn-tujmn darnai di PBB.

BerJa~rkan kenyataan tersebut, PBBsebagai smtuorgani~si internasional yang dia ngga p mewa kili sua ra masya rakat internasional merasa berkewajiban untuk ikut te rlibat secara a ktif dalam masalah rm ng a ngkasa beserta segala aspekny.:l. Keterlibat­an PBB diwuj ud ka n dalam mela kuka n pera nnya yang tidak ffija sebagai pu~ t (focal point) bagi kerjasama internasional dalam penggunaan rmng angkasa secara damai melainkal\j~a sebagai forum bagi pengembangan hukum angkasa.;_ Mekanisme dalam PBB memungkinkan PBB untuk melihat suatu masalah sebagai kepentingan dari semm negara.

Sedangka n secara yuridis te rdarut bebera ru dasar h ukum ya ng merupa kan landas­an keterlibata n PBB dalam masala h rm ng angkasa. Landa~ n pertama adalah Pasall ayat (I) Piagam yang mengatur tentang ~Iah ~tu tujuan didirikannya PBB, antara lain yaitu:

"To rmintaininternational peace and security, and to that end: to take effective collecti-.e measures for the p!l"evention and remO\al of threats to the peace ... ". Penafsiran terhadap pasal inia ru bila dikaitkan dengan masalah rua ng angkasa adalah

PBB mempunyai kewajiban untuk beruruya mencegah agar ruang angkasa tidak digunakan bagi tujuan-tujuan yang darut mengancam perdamaian dunia.

Selanjutnya da~r hukum kedua adalah sebagaimana termaktub dalam pasa (1) ayat (4) yang beIbunyi :

"To b e a cente r for harmonizi ng the actions of nations in the attainment of these ,

common e nels". •

Pemfsimn terhadap ketentuan pa~1 ini adalah PBB harus merupakan pu~t dalam menselaraskan segala tindakan negara yang ada kaitannya dengan ruang angkasa. Da~r hukum berikutnya adalah Pasal 13 ayat (1) Piagam. Pasal 13 ayat (1)

merupakan ketentuan yang mengatur sebagian tugas dari Majelis Umum (General Assembly). Adapun tugas tersebut antara lain adalah melakukan studi-studi dan membmt rekomenelasi untuk keperluan:

"a. promoting inte rna tiona I co-ope ra tion in the political field a nd encouraging the progressi-.e de-.elopment of international law and its codification" .

•

Tugas yang diembanoleh Majelis Umum inidalam kaitannya dengan masalah ruang angkasa adalah memberi kewenangan keruda Majelis Umum untuk mengeluarkan . beibagai proi:iuk. hukum dibidang ruang angkasa dengan segala aspeknya dalam

rangka perkembangan dan pengkodifikasian hukum angkasa . .

Pemikiran ke arab Pembentukan UNCOPUOS Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana telah disinggung<iiata's, seteJ1th mem-

.

5 United Natinns. The United Nalions and Ouler Space (New York: Office of Public Infurmation. 19~7) InI.2

Oktaber 1988

474 Hukum dan Pembangunan

fokuskan perhatia nnya pada masalah ruang angkasa yang dikaitkan dengan masalah •

perJucuta n senjata m ulai memikirkan pembentukan stn tu badan( organ) di lingkung-annya yang secara khusus menangani masalah-masalah rtnngangkasa, baikaspek teknisnya maupun aspek hukumnya. Badan tersebut seperti yang kita kenai sa at ini adalah sebuah subsidary organ yang dinamakan "United Nations Committee On the Peaceful Uses of Outer Space" (selanjutnya disingkat UNCOPUOS).

Sejarah berdirinya UNCOPOUS diawalidengandibentuknya "Ad Hoc Commit­tee On the Peaceful Uses of Outer Space" (selanjutnya disebut Ad Hoc Committee) pacta tanggal13 Desember 1958. Ad Hoc Committee tersebut dibentuk berdasarkan resolusi Majelis Umurn No. 1348/ XIII yang diberi tugas 6 :

a. melaporkan kegiatan-kegiatan dan surilber-sumber dari PBB, badan khususnya (specialized agencies) dan badan-badan internasional rtn ng angkasa bagi tujuan­tuj tn n darnai;

b. melaporkan berbagai keIjasama dan program internasional dalam rangka peng­gunaan rua ng angkasa bagi tujua n-tujtnn damai yang dapat dilakukan oleh PBB;

c. melaporkan persiapan-persiapan bagi pembentukan suatu organisasi dalam lingkungan PBB untuk kerjasama ,ini (huruf tebal dari penulis) ; dan

d. melaporkan rmsalah-masalah hukum yang mungkin timbul berkenaan dengan program eksploIasi rtnng angkasa. Ad Hoc ColJlmittee yang beranggotakan 18 negara dalam melaksanakan tugas­

nya, khususnya point (c) diatas, telah berhasil membuat lapomn dan, rancangan resol usi sebagai dasar pembentukan sebuah organisasi di lingkungan PBB ya ng secara khusus menangani rnasalah ruang angkasa. Pad a tanggal12 Desember 1959, rancang­an resolusi ya ng diajukan oleh Ad Hoc Committee tersebut diteta pkan oleh Majelis Umurn dengan No.1 472 I XI V, sebagai dasar hukum pembentukan UNCOPUOS. Sestni dengan salah satu ketentuan yang diatur dalam Resolusi No.1 472 / XlV, dengan terbentuknya UNCOPUOS maka kedudukan Ad Hoc Committee dihapus­kan.

Pembentukan UNCOPUOS, sebagai salah satu badan di lingkungan PBB, oleh Majelis Umurn didasarkan pada Pasal22 Piagam yang menyatakan bahwa :

"The General Assembly may establish such subsidary organs as it deems necessary for the performance of its functions."

.

Oleh karenanya stasus UNCOPUOS dalam lingkungan PBB adalah sebagai suatu badan tambahan (subsidary organ) yang harus dibedakan dengan baditn khusus PBB (specialized agency).

Peran PBB melalui UNCOPUOS dalam Pembentukan Hukum Angkasa

Salah sa tu tugas UNCOPUOS sebagaimana tercantum dalam resolusi I 472 / XIV (1959) ·adalah mempelajari rnasalah-masalah hukum yang timbul dalam rangka

•

6 Uni ted Nations General Assembly (UNGA) Res. No. 1348/ XIII

•

I'e/U mil I'BB 475

.

eksplOiasi rua ng angka~. Tugas tersebut selanjutn)"l dengan Resolusi MajeJis Umum No. 2260/ XXII diperluas dengan menugaskan agar UNCOPUOS tidak ~ja mem­pelajari beIbagp.i ma~lah )"lng mungkin timbul sebagp.i akibat dari eksplomsi ruang angka~ .tetapi j.uga berpernn secarn aktif dalam menangani lnaslah 'penggunaan (uses) ruang angka~ dan wilayah lainnya (celestial bodies) termasuk beIbagp.i dampik dari sistem komunikasi ruang angk~.

•

Sumbangan UNCOPUOS pida awal pertumbuhan hukum angkasa antarn lain adalah membuat sebuah rnncangan resolusi Majelis Umum yang ditetapkan pida tanggal 20 Desember 1961, yaitu Resolusi Majelis Umum No.I721 /XVI. Adapun yang diatur dalam resolusi tersebut adalah ketentuan yang berlaku sebagp.i akibat adan)"l kekosongan ,hukum pada wilayah ruang angkasa, yang pida ~at itu telah mulai dimanfaatkan. Bunyi resolusitersebut yang perlu untuk diperhatikan adalah sebagp.i berikut : "1.Commands to States for their guidance in the explomtion and use of outer space

the f ollowi ng pri nci pies :

2.

(a) lnterna tionalla w, including the Charter of the United Nations, applies to outer spice and celestial booies;

(b) Outerspace a nd celestial bodies are free for explom tion and use by all sta tes in confillnity with intemationalla wand are not subject to national appropriation; " •••

Sumbangan yang diberikan UNCOPUOS pada ~at itu merupakan suatu sum­bangan yang ~ngat diperlukan dan penting agar tercegah terjadin)"l kekacauan karena tidak adan)"l hukum yang berlaku bagi kegiatan negarn di ruang angkasa. Dengandiberlakukann)"l Hukum Intemasional dan Piagam PBB rnaka suatu negarn ya ng pada ~at itu telah dapit mengeksplomsi ruang angkasa tidak dapit bertindak semena-mena. Hal lain pelarnngan klaim pemilikan dari ruang angkasa sebagai wilayah negam. Ketentuan tersebut merupakan konsep hukum dalam hukum ang­ka~ bahwa ruang angka~ mempun)"li status sebagai "the province of all mankind".

Resolusi MajeJis Umurn diatas kemudian diikuti dengan bebernpa resolusi lainn)"l yang lebih mempeIjelas sta tus hukum dari rua ng angkasa. Resolusi-resolusi Majelis Umurn yang mengatur bertJagai hal tentang ruang angka~ dan pernanfaatann)"l tersebut mencapii puncakn)"l pida tahun 1967 dengan ditandatangani dan mulai berlakun)"l Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Explo-

. rations am Uses for Ou.er Spice, including the Moon and Other Celestial Bodies, lebih dikenal dengan nama "Splce Treaty 1967" yang juga merupakan

. ,

. hasil keIja kems dari UNCOPUOS. Dengan mulai berlakuo)"l Spice Treaty 1967 memba'>'.a konsekwensi bahwa resolusi-resolusi majelis umum yang sebelumn)"l tidak mempuoyai kedudukan )"lng kuat sebagai kaedahdalam Hukum Internasional menjadi lebih kuat.

Prinsip-prinsip h uk urn penting )"lng terkandung dalam Spice Treaty 1967 antarn lain adalah 7 :

I. eksplomsi dan pernanfataan ruang angka~, termasuk bulan dan benda-benda •

----~ . . •

7 Prinsip-prinsip hukum ini merupakanketentuan yang diatur dalam Pasal 1,2 dan 4 Space Treaty 1967

OklOber 1988

•

476 /1/1 k /1111 d(/ II / '('II/ /w II,!; /11/(/ 1/

la ngit lainnya oleh negara harus d ituj uka n un tuk keuntunga n (benefit) da n kepen-• llngan semua negara .

2. rua ng a ng kasa da n benda-benda la ngit la innya (other celestia I bodies) dinya ta ka n sebagai 'the province of all mankind' (wilayah bagi se luruh umat manusia)

3. ruang angkasa dan benda-benda langit lainnya dinyatakan 'bebas' (free) untuk dieksplorasi dan dimanfaatkan oleh semua negara tanpl diskriminasi

4. adanya kebebasan penyelidikan ilmiah (freedom of !'£ientific investigation) di ruang angkasa dan benda-benda langit lainnya.

S. ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya dinydtakan sebagai tidak daplt dimiliki oleh negara (not subject to national appropriation) dengan cara aplpun

6. penggunaan rua ng angkasa, bula n dan benda-benda la ngit lainnya harus dituju-kan untuk tujuan-tujuan darnai saja (exclusively for peaceful purposes)

Prinsip-prinsip hukum tersebut tidak sepe rti halnya sebuah resolusi M<!jelis Umum . PBB yang hanya merupa ka n rekomendasi ya ng bersifat fakulta tif untuk diikuti oleh masyarakat internasional, tetapi telah menjadi kaedah.hukum dalam Hukum lnter­nasiona I mela I ui pe rja njia ninternasiona I, se tida knyd sebagai kebiasaan internasiona I.

Dalam Hukum International UNCOPUOS mempunyai kedudukan ya ng isti­meW<! ya i tu sebaga i bada n Quasi Legisla tif Inte rnasiona I. Sebaga ima na d iketa h ui , berbeda dengan Hukum Nasional, Hukum Internasional tidak mempunyai badan khusus yang berfungsi sebagai badan legislatif. Dalam kedudukannya sebagai badan quasi legisla tif, UNCOPUOS telah berhasil mengajukan berbagai ra ncangan prod uk hukum yang berkaitan dengan ruang angkasa. Ranca ngan te~but sebagian telah

•

ditetapkan menjadi prod uk-prod uk hukum seperti Resolusi MajeJis Umum, Treaty, Agreement, Convention dan lain-lain.

Tata cara yang harus dilalui agar suatu rancangan prod uk Hukum untuk me ~adi prod uk huk urn dalam mekanisme UNCOPUOS, secara garisbesar, dapltdikem, a-ka n sebagai berikut 8 : .

a. Salah satu sub komite dari UNCOPUOS yaitu Legal Sub Committee (selan­jutnya disebut Sub-Komite Hukum) membuat rancaitgan suatu prdduk hukum yang daplt berasal dari inisiatif sub-komite maupun negara anggota­nya atau pihak ketiga di luar UNCOPUOS;

b. Setelah mendaplt pembahasan dalam sub-komite hukum rancangan produk tersebut kemudiandiajukan ke UNCOPUOS yang kemudian mendaplt pem-,

bahasan kembali, terutarna sekali pembahasa,n terhadap aspek-aspek politis rancangan;

c. Selanjutnya rancangan tersebut disamplikan kepada MajelisUmum dengan disertai betba~i rekomendasi dari UNCOPUOS;

d. Oleh Majelis Umwll rancangan yang diajukan oleh UNCOPUOS tidak Iang­sung di1eta pka n (adopted), melainka n diteliti te rlebih dahulu oleh salah satu komite dari Majelis U mum yaitu . Special Political Committee;

e. Apabila 1elah mendaplt persetujuan dari Political Committee, barulah mn-•

,

R Marietta BenKo et aI., Speace Law in The United Nations (D:lordrecht : Martinus Nijhoff. 19~5)

1'(, /llllllll 1'/3 /3 -/77

cangal\ tersebut ditetapkan menjadi produk hukurn (dalam bentuk resolusi Majelis Umurn atau Perjanjian Internasional yang terbuka untuk ditanda­tangani dan diratifikasi oleh nosyarakat internasional).

•

HasH Yang Telah Dica(Di

Selain Smce Treaty 1967, hingga ~at ini telah banyak hasil yang telah dicami oleh UNCOPUOS dalam rangka ikut menyumbangkan mda perkembangan Hukum Angkasa yang berupa Resolusi Majelis Umum, Treaty, Agreement dan lain-lain.

Hasil-hasil tersebut adalah 9 :

a. 'The United Nations Agreement on the Rescue of Astronauts, the RetUl'n of Astronauts am the,Returnof Objects Launched into Outer Space' perja njian ini dita ndata ngani pada ta nggal 3 Desember 1968 dan hingga ta hun 1976, 64 negara telah meratifikasi. Adapun hal-hal yang penting dalam perjanjian ini adalah : . 1. kewajiban untuk memberi bantuan kemda para astronot yang mengalami

kecelakaan, bencam atau pendaratan darurat . '

2. kewajiban untuk mengembalikan mra astronot dengan segera dan dalam keaciaan selamat (prompt and safe)

3. kewajiban untuk memberitahukan penemuan dan kembalinya benda-benda yang diluncurkan keruang angkasa

4. kewajiban untuk memberika n kembali benda-benda tersebut 5. kewajiban untuk memindahkan benda-benda tersebut dari keadaan yang

membahayakan dan merugikan; b. 'Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects'

Kon-.ensi ini mulai berlaku pada tanggal29 Maret 1972 setelah lebih dari 5 negara (yang merupakan syarat damt berlakunya konvensi ini) meratifikasinya dan hingga tahun 1976 jumlah negara yang telah meratifikasi berjumlah 40 ·negara. Adapun dibentuknya konvensiini didasarkan pada msal VI, VII dan VIII Smce Treaty 1967 10 dan mempunyai tujuan sebagai berikut: I. un tuk membentuk kaedah h uk urn tenta ng ta nggung ja wa b internasiona I ter­

hadap keru~ kan yang diakibatkan oleh benda-bend a angkasa. 2. memberikan tata cara penggantian kerugian secara seketika (prompt) dan

setimml (equitable) kemda korban keru~kan' (damage); •

c. 'Con\entionon Registration of Objects Launched into Outer Space' Konvensi

9 Gijsbertha e M. Reijncn, Legal Aspectsof Outer Space (U trecht: Druk kerij Eli 11 k wijk h w, ta npa ill h W1 )

to rasa I VI mengatur tentang tanggtmg jawab intema sional yang dibchankan kCi=Uda Negam pe scrta perjanjian dalam kegiatandi ruang angkasa dan Organisasi Internasional be~rill Ncgam anggotanya ai=Ubila kegiatan ruang angkasa tersebut dilakukan oleh Organisasi InternasionaL rasal VII mengatur tentang tanggtmgjawab intema sional yang dibebankan kei=Uda Negam yang melun· curkan bcnda-benda angkasa dan Negam di mana benda-benda tersebut diluncurkan tcrhadap Negam , yang menderita kerusakan (damage). . rasal VIII mengalur lentarg hak negam peluncur benda-benda angkasa yailu lTJemiliki yurisdiksi dan peng ua;aan Ie rhada pobyc k yang dilLll1curka n tennasuk a wa knya serta menda i=U t ha k tmluk mcnda IE lka n kembali benda-benda angkasa yang telah diluncurkan ai=Ubila bemda di luar wilayah negamnya.

Oktober 1988

, 1/11 k 11111 do 1/ I '(,lIIha I/g III/a 1/ 47X

ini mulai berbku (entered 'in to force) pada tanggal 15 September 1976. Adapun yang diatur dalam konvensi ini secara garis be~r adalah : I. ketentuan tenlang pendaftaran nasional (national registmtion) oleh negara

pelwlCur obyek angkasa 2. ketentuan yang mengatur pendaftar scntml (centml registry) yang dilakukan

oleh Sekretaris Jendeml PBB 3. ketentuan yang mengatur tambahan tata cara bagi negara pescrta konvensi

un t uk me ng id e nti I'i ka si ob ye k a ng ksa d. 'Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other

Celestial Bodies' Agreement (Per~tujual1)ini sccara khusus mengatur tentang kegiatan negam dibulandanbenda-henda langitlainnya. Adapun prinsip-prinsip hukum yang penting adalah sehagai berikut : I. kegiatan di hulan harus dilakukan sesuai dengan Hukum Internasional khu­

susnya Piagpm PBB 2. bulan harus digunakan untuk tujuan-tujwn damai semata ' 3. eksplomsi dan penggunaan hulan dilakukan dengan mengingat konsep "the

province of all rna nkind" dan "henefit of all mankind" 4. adanYJ kehehasan penyelidikan ilmiah di hulan.

Demikian sekilas tentang hasil-hasil yang telah dicapai oleh PBB melalui salah satu ala t perlengka pa n ta mhaha nnyJ, UNCOPUOS. Hasil-hasil terse but herla ku sebagai konsep-kon~pdan prinsip-prinsip hukulll yang meletakan dasar bagi pelllbentukan dan perkemhangan hukum angkasa di kelll 00 ian hari.

Penutup

Perserikatan Bangsa-Bangsa sejakawaldikctelllukannja ruangangksa telah ikut herpem n secara a ktif dala Ill,mengisi kekosonga n h uk um pada dimensi tersebuLT cia h hanyak hasil ya ng dicapai oleh PBB melalui UNCOPUOS terutama sehagai upaya memberikan landa~n bagi pemhentukan hukum angka,sa. Namun demikian masih banyak perma~lahan mendasar yang harus diselesaikan oleh PBB dalam mngka mengantisipasi pe~tnya kelllajuan teknologi ruang angkasa,

Beberapa ma~lah yang hingga ~al ini belum mendapat penyelesaianantara lain adala h ma~ la h penentua n blltas rua ng udara dan rua ng a ngkasa (delimita lion of air and outer space) yang merupakan suatu masalah klasik, penggunaan tenaga nukljr (nu::lear asa power source) di rua ng angkasa, kaedah huk urn ya ng Illengatur remote sensing, kaedah hukum yang mengalur direct broadcasting system, kaedah hukum yang mengatur sumber daya alam di ruang angka~, bulan dan benda-benda langit lainnya dan banyak lagi.

Perma~lahan yang dihadapi diatas menghendaki adanya sualu penyelesaian yang segera, karena apabila dibiarkan berlarut-larut akan terjadi suatu keadaan dimana huk urn tertinggal ja uh dengan perkembangan teknologi. Suatu hal ya ng lidak dapat ditolerir bagi masya ra kat yang mendambakan kelertiban dan kedamaian.

Pada ~at ini PBB melalui UNCOPUOS telah memu~tkan perhatiannya pada masalah-rna~lah aktual tersebut untuk segera mendapat penyelesaian. Sedangkan

•

•

/'CIl/IUIIi /'B/J

bagi Hukum Angkasa sendiri , permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masYdmkat interna sional dewasa ini merupakan tantangan bagi pembcntukan Hukum Angkasa yang lebih mantapdan ma~n. Permasala han-permasala han terse-

•

but a~bi\a menda~t penyelesaian oleh PBB, masYdmkat interna sional ITIl upun o rga nisasi interna sional ya ng berkecim pung dibidang kerw nga ngkasaan a kan mcn­jadika n Hu k um Angkasa sebaga i sa la h sa tu cabang ilm u h uk um ya ng tidak terti nggal jauh de~an cabang-cabang ilmu hukum lainnYd walaupun masih relatif mwa

• uSlanya.

DAFTAR PUSTAKA

Benko, Marietta, et al.. Space Law 'in the United Nations (Doordrecnt: Martinus Nijhoff, 1985)

•

JasetuliYdna , Na~dasiri:and Roy S.K. Lee (Eds.), Manual on Space Law, Vol. III (New York: Oceana Publications, 1979)

PUlbacamka , Purnadi dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi IImu Hukum dan Tata Hukum (Bandung: Alumni 1982)

Reijnen, Gij~ertha C M., Legal Aspect of Outer Space (Utrecht: Drukerij Elinkwijk bY, 1977)

Sta rke, J .G. Introduction to International Law (London: Butterworths, 1984)

The United Nations and Outer Spice (New York: UN Publications, 1977)

United Nations Charter

United Nations Geneml Assembly Resolution No.1 348 / XIII

Pure and complete so"ow is as impossible as pure and complete joy. (Leo Tolstdy)

OklOber 1988