Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS PERAN PENDAMPING DALAM PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA SUKU DINAS
SOSIAL JAKARTA UTARA
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial Islam
Oleh
Ahmad Rokhoul Alamin 106054002030
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 1431 H / 2010 M
PERAN PENDAMPING DALAM PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) PADA SUKU DINAS SOSIAL
JAKARTA UTARA
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Untuk Memenuhi Syarat Meraih
Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I)
Pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Oleh:
Ahmad Rokhoul Alamin
106054002030
Di bawah bimbingan
Dr. Suparto,M.Ed.,MA NIP. 150288052
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SYARIF HIDAYAHTULLAH
JAKARTA
2010 M / 1431 H
ABSTRAK
Ahmad Rokhoul Alamin ANALISIS PERAN PENDAMPING DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA SUKU DINAS SOSIAL JAKARTA UTARA
Kemiskinan dan kebodohan menjadikan Indonesia negara yang sedang mencari berbagai solusi bagi gerbang pencerahan. Karena kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan, dan juga papan tak lepas dari kewajiban negara untuk memenuhinya. Untuk hal ini, negara harus bersedia membuka berbagai peluang (kerja, program pengetasan kemiskinan, dll). Jika tidak terpenuhi, maka Indonesia menyimpan berbagai potensi penyakit sosial (patologi sosial) yang akan berdampak pada negara anarksis (colapse). Dengan demikian, kehadiran pihak ketiga menjadi sangat penting untuk menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan komunikasi yang berimbang dalam kaitannya terhadap pengembangan negara bangsa dan masyarakat. Penting artinya pemerintah menyiapkan pendamping bagi masyarakat (miskin) yang berperan dalam membangun kemakmuran masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui peran pendamping dalam program pengembangan dan pengentasan kemiskinan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Mendapatkan satu pola pemberdayaan masyarakat yang tepat melalui pendampingan. Tujuan lain adalah untuk mengetahui harapan pendamping dan masyarakat pada pemerintah dalam program perlindungan sosial. Selain itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan atau sikap masyarakat dalam menerima indikator kerja pendamping PKH.
Metodologi penelitian karya ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif menurut Taylor yang dikutip oleh Lexsi J. Moleong, adalah “prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang dan prilaku yang dapat diamati.”1
Hasil penelitian yang penulis temukan terkait dengan Peran pendamping masyarakat melalui program PKH adalah peran seseorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin, sekaligus sebagai perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat sebagai anggota/peserta PKH berdaya dalam membangun hidup mereka (problem) secara mandiri. Selain menjadi “agen perubahan” yang mengorganisasi kelompok masyarakat, pendamping harus pula melaksanakan tugas teknis, seperti; melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok (masyarakat), menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.
Dengan demikian, Analisis Peran Pendamping (Masyarakat) Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengupayakan agar masyarakat memiliki keberdayaan diri dalam mambangun, mengembangkan, dan membina kehidupannya secara responsif (tanggung jawab) terhadap problem sosial apa pun yang tengah mereka hadapi.
1 Lexsi.J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya
2001) Cet. Ke-15 h.3
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil’aalamiin, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Peran
Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial
Jakarta Utara”
Kelancaran pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini tidak terlepas
dari arahan, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena
itu dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada:
1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, Dr.Arief Subhan, MA
2. Bapak Dr Suparto,M.ED.,MA dosen Pembimbing yang selalu bersedia
meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan
masukan kepada penulis.
3. Ibu Wati Nilam Sari, M.Si serta Bpk Hudri,MA selaku Ketua Jurusan
Pengembangan masyarakat Islam dan Sekretaris Jurusan, yang senantiasa
mendoa’kan dan selalu memotivasi penulis.
4. Dan kepada seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta Staf
Administrasi yang telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis.
5. Rasa terima kasih yang sangat besar penulis sampaikan kepada kedua orang
tua tercinta ayahanda H. Muhamad Toha dan ibunda Hj.Cicih beserta kakanda
Abdul Kholil dan ketiga adik tersayang saya Badru tamam, Fitriyatullailah,
dan Mar’atusholihah. Terima kasih atas do’a yang tulus dan motivasinya yang
i
tak pernah berhenti mengalir yang penulis dapatkan setiap harinya. Semoga
berkah dan karunia Allah senantiasa melimpahi kita, Amien.
6. Kakanda Apen Makese, kawan-kawan La-Hila dan Fera yang senantiasa
memberikan bantuan secara moril maupun materil.
7. Kepada Mas Krisno Sutanto selaku pendamping Kelurahan Koja, Bang
Abdurrahman, Bapak Agus dan Staff UPPKH yang tidak saya sebutkan satu
persatu namanya. Terimakasih atas dukungan semangatnya dan berterima
kasih sudah banyak meluangkan banyak waktu untuk memberikan penjelasan
mengenai judul skripsi ini.
8. Ibu-ibu peserta PKH yang senantiasa diberiakan ketabahan dan kesabaran
dalam menjalankan kehidupan, penulis sangat berterimakasih atas waktu ibu-
ibu berikan, yang sudah mengambil waktu masak dan waktu tidurnya. Semoga
ibu-ibu sekalian selalu dalam lindungan Allah SWT amien...
9. Sahabat-sahabatku Ari Kurniawan, Hidmatullah, Siti Rohmah, Nurul Hikmah,
Ida, Fy, Ika, Roy, M. Kahfi dan kawan-kawan PMI angkatan 2005, 2006-
2007 dan angkatan selanjutnya, yang tidak dapat disebutkan satu persatunya
yang selalu mewarnai hari-hari sepanjang perkuliahan berlagsung, terimakasih
yah semuanya.
10. Terima kasih kepada pegawai Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, pegawai Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, dan perpustakaan Kakanda Apen makese.
ii
11. Last but not least, terima kasih untuk diriku yang berhasil mengalahkan
bagian diriku yang lain, melawan kemalasan serta teman-temannya. Penulis
menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana layaknya,
baik dari segi bahasa maupun materi yang tertuang di dalamnya. Besar
harapan penulis skripsi ini dapat berguna untuk menambah wawasan baru dan
membuka cakrawala yang lebih luas bagi pembaca sekalian. Amien...
Jakarta, 28 September 2010 M
Penulis
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah......................................... 10
1. Perumusan Masalah ............................................................ 10
2. Pembatasan Masalah ............................................................ 10
C. Tujuan dan Manfaat/Kegunaan Penelitian ................................. 11
D. Tinjauan Pustaka ........................................................................ 12
E. Metodologi Penelitian ................................................................ 16
1. Bentuk dan Jenis Penelitian ................................................. 17
2. Jenis dan Sumber Data ......................................................... 17
3. Teknik Pemilihan Subjek dan Objek Penelitian ................. 17
4. Teknik Pengumpulan Data ................................................... 18
5. Lokasi Penelitian .................................................................. 20
6. Teknik Analisa Data ............................................................. 21
7. Teknik Keabsahan Data ....................................................... 22
8. Penulisan Laporan ................................................................ 23
F. Sistematika Penulisan ................................................................ 23
iv
BAB II LANDASAN TEORI
A. Peran ........................................................................................... 25
1. Pengertian Peran .................................................................. 25
2. Tinjauan Sosiologis tentang Peranan ................................... 26
B. Pengertian Pekerja Sosial (Pendamping) .................................. 31
C. Pekerja Sosial dalam Pendampingan ......................................... 36
D. Sekilas Tentang Prorgram Keluarga Harapan (PKH) ................ 43
E. Tujuan PKH .............................................................................. 47
F. Komponen PKH ......................................................................... 49
G. Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) .. 51
BAB III GAMBARAN UMUM
A. Profil ........................................................................................... 54
B. Tujuan PKH ............................................................................... 58
C. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) ............................... 58
D. Kerangka Kelembagaan Tingkat Pusat dan Fungsinya .............. 61
E. Unit Pelaksana Program Keluargga Harapan (UUPKH) Pada
Tingkat Kabupaten Kota Jakarta Utara ...................................... 68
BAB IV ANALISIS TENTANG PERAN PENDAMPING DALAM
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
A. Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH)
Oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Di Kecamatan Koja,
Kelurahan Koja ......................................................................... 71
v
vi
1. Tahapan persiapan pendamping dalam Program Keluarga
Harapan (PKH)..................................................................... 71
2. Tugas Rutin ........................................................................... 72
B. Harapan Pendamping dan Harapan Peserta (RTSM) dalam
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ....................... 79
C. Kesesuaian antara Harapan Pendamping dan Harapan Peserta
(RTSM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Di
Kecamatan Koja, Kelurahan Koja Jakarta Utara ....................... 84
D. Kendala atau Hambatan Pendamping dalam Program PKH ...... 89
E. Solusi Dari Kendala Pendamping Program PKH ...................... 91
BAB V KESIMPULAN dan SARAN
A. Kesimpulan ................................................................................ 95
B. Saran-Saran ................................................................................ 97
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 98
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang di antara
negara-negara Asia lain pada umumnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara
Eropa yang telah lebih dulu menggapai kemajuan (modern), maka negara-negara
Asia adalah negara yang bagian lain yang identik dengan kemiskinan. Berbagai
krisis yang melanda negara Asia Tenggara sejak tahun 1990-an hingga tahun
2000-an kawasan negara Asia Tenggara (Malaysia, Indonesia, Singgapura,
Vietnam, Thailand) mengalami krisis yang multidimensional.
Sebagai negara besar, Indonesia tidak terlepas dengan berbagai krisis yang
melanda di hampir seluruh Asia, Khususnya Asia Tenggara. Menjadi sulit bagi
Indonesia untuk bergerak ke peradaban yang lebih maju (modern), dalam arti
mampu mensejahterakan negara-bangsa dan rakyatnya, kalau tidak dikatakan
terperosok tak sanggup bersaing dan bersanding dengan negara-negara setingkat
Asia (Jepang, Iran, India), atau salah satu dari mereka. Krisis multidimensi
menjadikan Indonesia berpotensi menetaskan bencana (patologi sosial), dinamika
dan problem sosial (gesekan antar etnis), kemiskinan, kebodohan (pendidikan),
kejahatan, kelaparan, dan tidak sehatnya dinamika kepemimpinan Indonesia
(politik)
Dengan berbagai problem dan konflik sosial tersebut, Indonesia seakan
sulit melepaskan diri dari lobang hitam tiada celah tanpa solusi untuk perbaikan
masa depan Indonesia yang lebih baik. Wajah Indonesia rusak, sebagian daerah
1
2
ingin memisahkan diri mencari bentuk muka yang baru, koordinasi pusat dan
daerah stagnan, kabupaten bermunculan untuk menjadi provinsi tersendiri.
Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, seakan
hanya ada dalam mimpi dan ilusi, negara kesejahteraan hanya wacana utopis yang
enak didiskusikan. Kepemimpinan Indonesia menjadi pertanyaan mendasar bagi
rakyat yang apatis dan semakin anarkis. Ekonomi negara menjadi lika-liku tak
berwujud pada hal-hal yang kongkrit dan spesifik, hingga akhirnya, sosial dan
agama akan menjadi arena pembenaran dalam melakukan kerusakan oleh
masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kemiskinan dan kebodohan menjadikan Indonesia satu negara yang
hendak mencari berbagai solusi yang pasti bagi gerbang pencerahan bangsa dan
negara. Menjadi negara nomor satu dalam soal korupsi dan kemiskinan, bukanlah
sebuah kebanggaan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan,
dan juga papan menjadi keharusan negara dan pemerintah untuk memenuhinya.
Untuk hal ini, negara harus bersedia membuka berbagai peluang (lapangan kerja,
program pengetasan kemiskinan, buta aksara) untuk menyediakan kebutuhan
rakyat Indonesia dalam satu lapangan yang dapat terjangkau (rakyat Indonesia
memenuhi kriteria pasar kerja) oleh masyarakat Indonesia. Kalau tidak, maka,
negara Indonesia akan menyimpan berbagai potensi penyakit sosial (patologi
sosial), jika demikian, Indonesia akan memiliki kemungkinan-kemungkinan
menjadi negara anarksis, atau colapse.
Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya karena permasalahan ekonomi
belaka, tetapi kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional. Ada
banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan, dan perlu dicarikan perspektif
yang baru atau yang berbeda untuk melihat, menafsirkan, dan memaknai
3
kemiskinan Indonesia. Kemiskinan yang multidimensional ini mencakup
kemiskinan dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dalam dimensi sosial, politik,
dan budaya, kemiskinan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, sejarah,
kemiskinan dalam dimensi sosio-politik (wacana), kemiskinan yang berdimensi
pendidikan, agama, budi pekerti, serta kemiskinan dalam dimensi perdamaian
dunia (hubungan bilateral atau diplomasi).1
Isbandi Rukminto Adi dalam bukunya yang berjudul “Pemberdayaan,
Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas...” mengatakan bahwa
dalam proses pembangunan yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh dua
dimensi yaitu yang pertama dimensi makro yang menggambarkan bagaimana
institusi negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya mempengaruhi
proses perubahan suatu masyarakat, sedangkan dimensi yang kedua adalah
dimensi mikro yaitu individu dan kelompok masyarakat mempengaruhi proses
pembangunan itu sendiri.2
Sedangkan menurut Syaiful Arif, kemiskinan dapat digolongkan menjadi 2
(dua) kategori yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural3. Kemiskinan
kultural dipahami sebagai akibat dari adanya karakter budaya masyarakat dan etos
kerja yang lemah, sedangkan kemiskinan struktural bisa terjadi karena adanya
1 Kemisikinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan
lainnya, contohnya, seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini. Problema buta hurup, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia (human trafficking) tidak bisa dipisahkan dari masalah kemiskinan. Juga misalnya, Seseorang dikatakan miskin, misalnya, kalau memiliki pendapatan rendah, rumah tidak layak huni, atau buta hurup.
2 Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2003), Cet 1, h.1
3 Misalnya, pada konsep mengenai kemiskinan kebudayaan dan kemiskinan struktural. Yang pertama melihat budaya kemiskinan seperti malas, apatis, kurang berjiwa wiraswasta sebagai penyebab seseorang miskin. Yang kedua menilai bahwa struktur sosial yang tidak adil, korup, merasa rendah diri yang sudah mengakar sebagai penyebab kemiskinan.
4
struktur dan kebijakan pemerintah yang timpang, sebagai akibat dari terjadinya
ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat.4
Dari dua pendapat di atas, antara Adi Isbandi Rukminto dan Syaiful Arif
dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam membangun masyarakat Indonesia
agar mampu menggapai kesejahteraan dan pemberdayaan adalah dengan
melibatkan semua unsur yang ada dalam sebuah negara, masyarakat, dan
pemerintah. Pemerintah turut serta mempengaruhi perubahan sosial masyarakat
dengan landasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (struktural-mikro).
Sedangkan disisi lain, masyarakat sebagai individu atau kelompok yang secara
langsung mempengaruhi perubahan itu sendiri memerlukan keterbukaan budaya
maupun peningkatan etos kerja yang selaras dan terarah (mikro-kultural).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Pada tahun 2007
jumlah penduduk miskin di Indoensia sebesar 37,7 juta atau 16,58% dari total
penduduk Indonesia yang tersebar diberbagai provinsi yang ada di Indonesia.
Diharapkan angka kemiskinan pada akhir 2009 dapat diturunkan menjadi 18,8 juta
atau 8,2% dari total penduduk. Dari data tersebut. Indonesia telah menelurkan
berbagai program untuk memberantas kemiskinan yang telah berurat-berakar di
Indonesia. Di anatarnya, Program Keluarga Harapan (PKH), Program
Pengentasan Kemiskinan (Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat
(KUR), dll) telah menjadi momok yang seakan tidak tepat sasaran bagi rakyat.
Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jakarta, jumlah
penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di DKI
Jakarta pada bulan Maret 2009 sebesar 323,17 ribu (3,62 persen). Dibandingkan
4 Syaiful Arif, Menolak Pembangunanisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), Cet. 1,
h. 289
5
dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2008 yang berjumlah 379.6 ribu (4,29
persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 56,45 ribu. Hal ini
disebabkan antara lain oleh; (a) Pada bulan Januari – Maret 2009 terjadi deflasi
sebesar 0,13 persen; (b) UMP di DKI Jakarta terjadi peningkatan dari 972.645
rupiah pada tahun 2008 menjadi 1.069.865 rupiah pada 2009; dan (c) Tingkat
ketepatan pembagian raskin kepada rumah tangga sasaran meningkat.5
Garis Kemisknan (GK) tahun 2009 sebesar Rp. 316.936,- per kapita per
bulan lebih tinggi dibanding GK tahun 2008 yang sebesar Rp. 290.268,- per
kapita per bulan. Komposisi Garis Kemiskinan menunjukkan bahwa Garis
Kemiskinan Makanan sebesar Rp 204.248 (64,44 persen) dan Garis Kemiskinan
Non Makanan sebesar Rp. 112.688 (35,56 persen).6
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang
digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan
sosial, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 akan melaksanakan Program
Keluarga Harapan (PKH). PKH dikenal di negara lain dengan istilah Conditional
Cash Transfers7 (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan merupakan
kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka
5 Komodisi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah
beras, telur dan mie instan. Komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan dan angkutan. (Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 26/07/31/TH XI , 1 Juli 2009, http://jakarta.bps.go.id/BRS/Sosial/Miskin09.pdf. diakses pada tanggal 6 agustus 2010).
6 Keadaan tahun 2009 dibanding dengan keadaan tahun 2008; a) Angka kemiskinan (P0) turun 0,67 poin dari 4,29 persen menjadi 3,62 persen; b) Rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P1) menurun dari 0,72 menjadi 0,57; c) Ketimpangan pengeluaran penduduk miskin (P2) semakin menyempit yaitu dari 0,19 menjadi 0,14. (Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 26/07/31/TH XI , 1 Juli 2009, http://jakarta.bps.go.id/BRS/Sosial/Miskin09.pdf. diakses pada tanggal 6 agustus 2010).
7 Pembayaran tunai yang bersifat kondisional (sesuai keadaan masyarakat)
6
membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat
pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.8
PKH lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan
(keberdayaan9) sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia
diharapakan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling
membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan PKH secara
berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015 akan mempercepat pencapaian
Tujuan Pembangunan Millenium10. Program PKH sebagai program uji coba di
tahun 2007 mempunyai sasaran mencakup 500.000 rumah tangga sangat miskin
(RTSM) yang tersebar di 7 provinsi (DKI Jakarta (Jakarta Utara): Jawa Timur,
Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sumatera
Barat).
Di dalam program PKH, ada kewajiban (conditionalities) yang harus
dilaksanakan oleh rumah tangga sangat miskin peserta PKH terkait dengan upaya
peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Kewajiban berkaitan dengan upaya
peningkatan status kesehatan Ibu hamil dan anak, serta tingkat pendidikan anak
dari keluarga rumah tangga sangat miskin. Kewajiban yang harus dilaksanakan
adalah:
1. Bagi ibu rumah tangga sangat miskin yang dalam keadaan hamil pada waktu
pendaftaran, diwajibkan untuk datang ke puskesmas dan mengikuti pelayanan
8 Tim Penyusun, Pedoman Umum PKH Lintas Kementrian dan Lembaga, Pedoman
Umum PKH 2008, (Jakarta, Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI, 2008), h. 17.
9 Keberdayaan yang dimaksud di sini adalah, kekuatan masyarakat yang ditumbuhkan melalui kesadaran bahwa mereka memiliki pondasi dasar yang juga dapat mengubah hidup mereka agar menjadi layak. Kesadaran masyarakat yang mampu membangun hidup mereka secara mandiri tanpa meminta dan mengharapkan bantuan dari luar (orang lain).
10 Lih. Halaman dan footnote pada bab II (h. 41-42)
7
pemeriksaan kesehatan ibu hamil sesuai dengan protokol Departemen
Kesehatan;
2. Bagi rumah tangga sangat miskin yang mempunyai anak usia 0-6 tahun, wajib
membawa anaknya ke puskesmas untuk mengikuti pelayanan kesehatan anak
sesuai protokol Departemen Kesehatan;
3. Bagi mereka yang mempunyai anak usia sekolah 7-15 tahun, wajib mengikuti
pendidikan dengan jumlah kehadiran minimal 85% serta memperoleh
pelayanan pendidikan sesuai dengan protokol Departemen Pendidikan
Nasional.
Program PKH, merupakan program yang berkesinambungan dengan
pendapat Adi Isbandi dan Syaiful Arif, dalam tingkat makro/struktural pemerintah
membangun masyarakat melalui program lintas sektor, yang dalam
pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur Departemen Pemerintah (Menko
Kesra, Bappenas, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen
Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen Komunikasi dan
Informatika) serta partisipasi masyarakat. Pelaksanaan PKH juga didukung oleh
BPS dalam penyediaan data penerima dan PT Pos Indonesia untuk sistem
manajemen informasi pembayaran.11
Namun demikian, menjadi sangat ironis bagi pemerintah apabila berbagai
program yang diimplementasikan ke dalam masyarakat berubah fungsi menjadi
sarana yang menjadikan masyarakat tambah terjebak ke jurang kemiskinan dan
penyakit sosial. Padahal, Peran dan fungsi Program Keluarga Harapan menjadi
sebuah jembatan bagi masyarakat yang mendapatkan dana anggaran (yang dikenai
11 Pedoman Umum PKH, program keluarga harapan, (Direktorat Jaminan Kesejahteraan
Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Soail, Departemen Sosial RI, 2008), h. 4
8
program) sebagai sebuah gerbang besar yang terbuka bagi mereka untuk
peningkatan taraf hidup yang layak. PKH merupakan Dana Anggaran
Pemerintah12 yang menjadi penopang, sarana, dan harapan bagi mereka untuk
bertahan serta mengendalikan hidup. Namun, di sisinya yang lain, program
pemerintah menjadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri dan lebih-lebih
pemerintah, karena berpeluang melemahkan semangat hidup masyarakat
(bergantung) serta dapat diselewengkan ke hal-hal yang negatif. Misalnya,
perjudian, gadai kartu, utang-piutang, dan lain sebagainya.
Dana Anggaran PKH disalah gunakan bukan menjadi harapan (tujuan)
Program Keluarga Harapan. Dana bantuan PKH menjadi hak sepenuhnya bagi
sasaran untuk merubah berbagai permasalahan hidup yang dialaminya, setelah
beralih ke tangan, jika (modal) untuk bermain judi atau digadaikan untuk membeli
kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang tidak berfungsi, iuran sekolah anak
terbengkalai, biaya makan sehari-hari dari hasil utang-piutang, menjadi sangat
tidak potensial dan efektif. Jika demikian, Program Keluarga Harapan tidak cukup
efektif apabila dijadikan sebagai sebuah solusi bagi masyarakat miskin perkotaan
karena soal pemerataan Dana Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah
(semisal PKH, Kartu GAKIN, RASKIN), tidak merata di semua lini dan lingkup
masyarakat miskin.
Dari berbagai hal tersebut, menarik untuk diselami, dan akan muncul
berbagai pertanyaan, ada apa? Mengapa? Dan seterusnya. Berbagai problematika
sosial ini akan berujung pada pertanyaan yang mendasar, bagaimana peran
12 Anggaran PKH yang dikeluarkan oleh pemerintah berasal dari APBN yakni Rp1 triliun
untuk setiap tahun, yang diperuntukkan bagi 500ribu ibu dari keluarga miskin, sedangkan sekitar 11,6 juta ibu keluarga miksin yang belum mendapat PKH, akan diupayakan pada tahun berikutnya. Pemberian bantuan PKH akan berlangsung selama enam tahun (2007-2012) agar si ibu dari RTSM mampu membiayai pemunuhan gizi balita atau menyekolahkan anak hingga lulus SD.
9
pendamping dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin?. Jika dikerucutkan
menjadi sebuah permasalahan sosial, maka kemiskinan13 Indonesia akan
bergantung pada peran dan fungsi pendamping dari berbagai program pemerintah
yang diberikan pada masyarakat. Jika hal demikian tidak berfungsi, dan peran
serta masyarakat tidak diindahkan, maka Indonesia akan sulit mendefinisikan
standar kehidupan yang normal (layak) bagi keseharian masyarakat. Banyak hal
yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan nyawa dan harta
masyarakat melalui program-programn kesejahteraannnya, namun banyak hal
pula yang diabaikan oleh pemerintah jika masyarakat tak sepenuhnya
mendapatkan apa yang menjadi hak mereka.
Secara pelan atau pun tergesa-gesa program pemerintah membantu
masyarakat tidak mampu (miskin) untuk dapat bertahan hidup, tetapi cepat atau
lambat pula, masyarakat akan menemui kebuntuan hidup, yang berujung pada
kematian apabila tidak dicarikan solusi kesejahteraan yang tepat dan berkelanjutan
bagi mereka, sehingga masyarakat mampu memberdayakan diri mereka sendiri.
Untuk itu, menjadi kewajiban bersama bagi setiap komponen pemerintah dan
masyarakat dalam bernegara untuk bersama-sama menyelami kemiskinan,
sehingga peran dan fungsi masing-masing (hak dan kewenangan) sebagai satu
gerbang untuk keluar dari kebodohan dan kemiskinan.
Dari berbagai permasalahan di atas, penulis ingin menuangkan
problematika kehidupan sosial dalam bernegara dan berbangsa ke dalam satu
13 Selain masalah kemiskinan adalah juga terkait dengan permasalahan sumber daya alam
dan manusia, kemiskinan struktural, budaya, kreatifitas, disfungsi dan lain sebagainnya. Peran pendamping menjadi penting adalah dikarenakan pendamping dapat menjadi penengah bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan komunikasi (keinginan keduanya) yang berimbang dalam membangun tujuan negara bangsa dan masyarakat.
10
karya tulis yang berjudul: “Analisis Peran Pendamping dalam Program
Keluarga Harapan (PKH) pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan masalah
Dalam pembahasan karya tulis ini, penulis ingin membatasi pembahasan
agar lebih terarah dan tidak meluas pada interpretasi yang tumpang tindih, maka
penulis hanya membatasinya pembahasan pada; “Analisis Peran Pendamping
dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara”.
2. Perumusan masalah
Agar penulisan karya tulis ini menjadi terarah dan tidak meluas kepada
pembahasan lainnya, maka penulis merumuskan masalah ini sebagai berikut :
a. Bagaimana peran pendamping masyarakat melalui Program Keluarga
Harapan (PKH)?
b. Apakah harapan pendamping dan harapan peserta (RTSM) terhadap
Program Keluarga Harapan (PKH)?
c. Apakah kesesuaian antara harapan pendamping dengan harapan
peserta melalui program keluarga harapan (PKH)?
d. Apa kendala Pendamping yang muncul dalam Program PKH?
e. Apa solusi dari kendala pendamping Program PKH?
11
C. Tujuan dan Manfaat/Kegunaan Penelitian
1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui peran pendamping dalam program pengentasan
kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk (kesesuaian) program pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan oleh pendamping PKH.
c. Untuk mengetahui harapan-harapan para pendamping PKH dan harapan
peserta PKH dalam program perlindungan sosial dengan adanya
pendampingan masyarakat.
d. Untuk mengetahui tindakan atau sikap masyarakat dalam menerima
pendamping program keluarga harapan (PKH).
e. Sebagai acuan pemerintah dalam membuat program-program pelayanan
masyarakat miskin.
2. Manfaat Penelitian
Hasil studi ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun
praktis. Secara teoritis studi ini dapat menambah cakrawala pengetahuan
bahwasanya permasalahan masyarakat miskin tidak akan pernah berbeda dari
zaman ke zaman, karena kehidupan sersifat dinamis.
Secara praktis kita dapat mengetahui dan merasakan akan segala
permasalahan masyarakat miskin selama ini, dengan adanya penelitian ini semata-
mata menjadikan tugas bagi para pengembang masyarakat untuk menyampaikan
aspirasi masyarakat miskin, sebagai fasilitator dan mediator bagi harapan akan
keberdayaan masyarakat miskin, dan diharapkan mampu memberikan masukan
bagi Instansi-Instansi lain mengenai potensi-potensi dan masalah-masalah yang
12
ada dalam pemberdayaan masyarkat miskin. Khususnya lembaga-lembaga
(seperti; DEPSOS, UPPKH pusat dan UPPKH kabupaten kota) yang bersentuhan
langsung dengan kehidupan masyarakat miskin.
D. Tinjauan Pustaka
Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail, penulis berusaha
melakukan kajian terhadap beberapa pustaka ataupun karya yang relevan dengan
topik penulisan karya ilmiah ini. Buku-buku dan karya ilmiah yang sebelumnya
pernah ditulis dan ditelusuri sebagai bahan perbandingan maupun rujukan dalam
penulisan karya ilmiah ini, yakni:
Sebuah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Panji jurusan
Kesejahteraan Sosial (UI), dengan judul, Program Keluarga Harapan sebagai
Pilihan Kebijakan dalam Mengatasi Hambatan Akses Terhadap Pendidikan
Dasar. Study Kasus Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan di Kecamatan
Cilincing Pada Tahun Pelaksanaan 2007-2009.
Panji mengatakan, PKH dapat berjalan sebagaimana mestinya, harus lebih
banyak pendamping yang diterjunkan, agar program berjalan seimbang dengan
keinginan pendamping dan masyarakat. Pada 2007-2008 terdapat 41 pendamping
dan pada 2009 dibutuhkan 47 pendamping pada masing-masing kelurahan. Posisi
pendamping ini di mata Panji, sangat vital untuk keberhasilan pelaksanaan PKH.
Panji menambahkan, bahwa fakta membuktikan program intervensi yang
menggelontorkan uang tunai kepada masyarakat berpotensi tidak efektif jika tidak
dibarengi pengawasan ketat.
13
Menurutnya, karena bertugas mengawal program di lapangan, pendamping
harus benar-benar kapabel dan berintegritas moral tinggi. Terlebih dalam
menjalankan tugasnya mereka digaji oleh negara dengan besaran yang relatif
memadai. Pendamping yang direkrut dari masyarakat harus menjadi pengaman
aliran dana insentif sekaligus seorang kreator dan inovator untuk kemajuan RTSM
peserta PKH.
Dalam PKH ini, menurut Panji, bersifat multi sektoral. Bappeda, Dinas
STKT, Dinas Kesehatan, Disdik, Infokom, hingga Polres terlibat di dalamnya.
Bahkan untuk menyukseskan PKH dibangun pola kontrol berupa Sistem
Pengaduan Masyarakat (SPM) yang di Cilincing disebut UPPKH. UPPKH ini
berfungsi mengakomodir segala jenis pengaduan maupun penyelesaiannya yang
terkait dengan pelaksanaan KPH.
Kemudian artikel yang ditulis oleh Edi Suharto dengan judul;
Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi Dan
Strategi.14 Edi Suharto menjelaskan bahwa Pemberdayaan Masyarakat dapat
didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas
mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk
memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan
kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya.
Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya
baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari
lingkungannya. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubah yang
turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka.
14 http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm. (diambil pada hari Rabu
Tanggal 17 Juli, jam 01.44. 2010).
14
Pendampingan sosial diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin
dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan
seperti; (a) merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, (b)
memobilisasi sumber daya setempat (c) memecahkan masalah sosial, (d)
menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan (e) menjalin
kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan
masyarakat.
Di dalam artikel yang berjudul; Pendampingan Sosial Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi Dan Strategi15, Edi Suharto
mengacu pada Ife (1995), mengatakan bahwa peran pendamping umumnya
mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat,
dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.
Tulisan yang kedua adalah Mengugat Peran Pendamping PNPM Mandiri,
sebuah artikel yang ditulis oleh Marjono (staf Bapermades Provinsi Jawa
Tengah)16. Ia mengatakan bahwa pemberdayaan berarti memampukan dan
memandirikan masyarakat dan desa. Upaya pemberdayaan masyarakat wajib
dipahami sebagai transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian.
Kemandirian masyarakat bukan diindikasikan meningkatnya pendapatan
saja, tetapi seberapa jauh mereka mampu menguasai sumber-sumber ekonomi
baru. Sehingga tidak kesementaraan pendapatan meningkat, tetapi kepercayaan
hidup selanjutnya didapatkan kemandirian sosial ekonomi tersebut wajib
dipahami. Di sinilah, peran pendamping/fasilitator menyelenggarakan dialog
dengan masyarakat untuk menggali kebutuhan-kebutuhan nyata, menggali
15 Ibid. 16 http://www.kmwjateng.net/pemberdayaan/menggugat-peran-pendamping-pnpm-mp.
(diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Juli, jam 01.44. 2010).
15
sumber-sumber potensi yang tersedia, mendorong masyarakat untuk menemukan
spesifikasi masalah yang harus dipecahkan dan mengorganisir mereka untuk
mengambil tindakan yang tepat (Belle, 1976).
Marjono mengatakan lebih lanjut bahwa dengan metode pendampingan
masyarakat melalui program sarjana masuk desa (seperti PNPM-MP dan atau
P2KP), patut digerakkan kembali. Walaupun bukan program baru, karena
sebelumnya kita pernah mengenal BUTSI, SP3 (Depdikbud), SP2W (Bappenas),
TKPMP (Depnaker), FK (Depdagri), yang bertugas sebagai enabler
pembangunan, khususnya pengentasan kemiskinan yang selalu mengedepankan
pada kematangan sosial kultural Upaya-upaya pengentasan kemiskinan
semestinya dipahami sebagai transformasi dari ketergantungan menuju
kemandirian. Wujud kemandirian tercermin dari tingkat kepedulian dan partisipasi
atau memudarnya ketergantungan kepada pemerintah.
Berbeda dengan Edi Suharto dan Marjono, dalam penelitian karya ilmiah
ini, penulis melakukan penelitian dan pendekatan kualitatif yang ingin
mengungkapkan “Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH)
Suku Dinas Sosial Jakarta Utara”. Penulis menilai bahwa tidak maksimalnya
proses pemberdayaan masyarakat diakibatkan oleh kurangnya peran dan fungsi
pendamping masyarakat dalam memetakan masyarakat miskin yang memerlukan
pemberdayaan, dan tumpang tindihnya program yang menjadi skala prioritas
maupun alternatif.
Penulis sependapat bila dikatakan Pendamping Sosial sebagai agen
perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh
masyarakat miskin. Pendampingan sosial dengan demikian diartikan sebagai
16
interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara
bersama-sama menghadapi beragam tantangan yang ada di dalam masyarakat.
Akan tetapi jika peran dan fungsi pendamping sosial tidak dapat memetakan atau
mempermudah jalinan komunikasi yang dinamis tersebut dengan masyarakat.
Program pengentasan kemiskinan akan tersendat, kalau tidak dikatakan sulit untuk
dijalankan. Dan untuk itu penulis mencoba melihat kenyataan yang tengah dijalani
oleh masyarakat (secara langsung) di lapangan. Penulis ingin mengkombinasikan
antara teori (wacana yang dibicarakan maupun ditulis oleh beberapa pemerhati
dan peneliti sebelumnya dan fakta (yang dirasakan oleh masyarakat) dari keadaan
masyarakat yang sebenarnya.
Di sinilah upaya penulis melihat bagaimana peran pendamping/fasilitator
dalam menyelenggarakan dialog (mendekati) dengan masyarakat, karena untuk
menggali kebutuhan-kebutuhan nyata, menggali sumber-sumber potensi yang
tersedia, mendorong masyarakat untuk menemukan spesifikasi masalah dan
mengorganisir mereka, harus diupayakan sebuah kumunikasi interaktif yang
mudah diterima dan dipahami secara bersama-sama, sehingga program
pemberdayaan dalam tingkat apapun, dapat mudah dijalankan.
E. Metodologi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana
pendekatan kualitatif menurut Taylor yang dikutip oleh Lexsi J. Moleong, adalah
“prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriftip berupa kata-kata,
tertulis atau lisan dari orang dan prilaku yang dapat diamati.”17
17 Lexsi.J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya
2001) Cet. Ke-15 h.3
17
Dengan demikian, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu
berupaya menghimpun data, mengolah data dan menganalisa data secara kualitatif
dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang program
yang menjadi penelitian.
1. Bentuk dan Jenis Penelitian
Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang
didukung oleh observasi dan wawancara sebagai pelengkap. Oleh karena itu,
dalam hal ini penulis mengadakan penelitian terhadap obyek penelitian yang ada
kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini.
2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.
pendekatan kualitatif menurut Taylor yang dikutip oleh Lexsi J. Moleong, adalah
“prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata,
tertulis atau lisan dari orang dan prilaku yang dapat diamati”.18 Sedangkan
sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. pertama, data primer yang
didapatkan dari kegiatan pendamping PKH. Wawancara pribadi terhadap pihak
yang berkepentingan sebanyak tiga (3) orang, seperti tokoh masyarakat, ibu
rumah tangga, pemuda, dan mahasiswa yang konsen terhadap persoalan
kemiskinan dan pemberdayaan. Kedua, data sekunder yang bersumber dari buku
pedoman PKH, makalah, artikel, paper, media massa (seperti surat kabar, majalah,
jurnal) dan media elektronik, seperti internet.
18 Lexsi.J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya
2001) Cet. Ke-15 h.3
18
3. Teknik Pemilihan Subjek dan Objek Penelitian
Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, dalam memilih responden
ini dipilih secara sengaja, setelah membuat tipologi (ideal) individu dalam
masyarakat, yang penting disini bukan jumlah responden kasusunya, melainkan
potensi tiap kasus untuk memberi pemahaman teoritis yang lebih baik mengenai
aspek yang telah dipelajari.
Pilihan informan tergantung pada jenis informasi yang hendak
dikumpulkan, cara termudah mendapatkan informan adalah teknik “bola salju”.
Dalam teknik ini peneliti harus mengenal beberapa informan kunci dan meminta
memperkenalkannya kepada informan lain.19
Berdasarkan konteks tersebut, maka penulis memilih responden sebagai
berikut: Suku Dinas sosial Jakarta Utara, koodinator UUPKH kabupaten kota,
Pendamping kelurahan Koja, Ketua Rt,Rw ataupun Lurah dan peserta program
keluarga harapan yang terdaftar sebagai peserta atau Rumah Tangga sangat
Miskin (RTSM).
Sedangkan yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah proses
tejadinya kinerja pendamping terhadap indikator kerja ketika melakukan
pendampingan di masyarakat. Dan melihat respon masyarakat dengan adanya
pendampingan masyarakat dalam sebuah program perlindungan sosial yaitu PKH.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dari penelitian lapangan ini, penulis menggunakan
metode pengumpulan data berupa:
19 MT. Felix Sitorus, Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan,(Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial, 1998,h. 50)
19
a. Observasi
Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.20 Yang
diteliti adalah pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh peserta PKH, baik dalam
rumah ataupun di luar rumah.21 Serta mengikuti kegiatan pendamping dalam
melakukan pendampingan atau pertemuan kelompok pada jadwal dan waktu yang
telah ditentukan oleh pendamping.
Dalam observasi ini penulis langsung mendatangi Kelurahan Tugu Utara,
guna memperoleh data yang konkrit tentang hal-hal yang menjadi obyek
penelitian ini, bahkan peneliti hingga mengikuti kegiatan responden dalam
melakukan kegiatan pertemuan kelompok dengan pendamping dan mengikuti
kegiatan pembayaran di kantor pos Koja, penulis ditemani pendamping mengikuti
kegiatan-kegiatan tersebut hingga selesai, mulai jam 10 hingga jam 17.00.
Yang diobservasi adalah kondisi sosial ekonomi RTSM, taraf pendidikan
anak-anak RTSM, status kesehatan dan gizi, akses dan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM dan lain sebagainya.22
20 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),
h.70 21 Misalnya, pendamping melakukan pemantauan terhadap keseharian (pekerjaan) yang
dilakukan oleh peserta/anggota baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) atau pun yang tidak terkait secara langsung langsung. Kebiasaan-kebiasaan peserta/anggota dalam membina rumah tangga (keluarga), bertetangga (bersosialisasi), pola hidup (mencari nafkah untuk kesejahteraan keluarga) dan lain-lain.
22 Keinginan peserta/anggota hidup layak atau perubahan yang langsung dapat mereka rasakan, keinginan ini diobservasi melalui pendekatan secara langsung, dialog (curhat) dari hati ke hati, sehingga perasaan kekeluargaan dapat dirasakan oleh anggota dan pendamping. Adapun keluhan, perasaan, dan keinginan peserta/anggota didiskusikan lebih lanjut oleh pendamping untuk satu solusi yang selaras dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kondisi peserta/anggota.
20
b. Interview
Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu
untuk mendapatkan data yang kongkrit dari hasil beberapa pertanyaan yang
diajukan. Untuk mendapatkan data tersebut, pendamping dapat mewawancarai
seluruh peserta/anggota, dapat juga secara random (acak).
Namun demikian, peneliti mewawancarai tiga (3) orang peserta/anggota
(atau dari masyarakat lain untuk keseimbangan data/informasi) yang telah
ditentukan/dipilih berdasarkan kemampuan peserta/anggota dalam soal tanya
jawab, sehingga data/informasi yang dibutuhkan dapat memenuhi kebutuhan
interview.
Wawancara dilakukan pada peserta/anggota di tempat pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (PKH). Wawancara dilakukan melalui dua pola. 1)
dari pejabat Kelurahan, kemudian ke tingkat RT/RW, tokoh masyarakat dan
agama, kemudian peserta/anggota (masyarakat) PKH; 2) dapat dimulai dari
tingkat masyarakat bawah hingga Pemerintah Kelurahan.
Wawancara digunakan untuk mengumpulkan pendapat, persepsi, perasaan,
pengetahuan dan pengalaman serta penginderaan seseorang (pendamping) dengan
tujuan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya.
c. Dokumentasi
Studi dokumentasi adalah data-data yang tertulis yang mengandung
keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual.23
Dalam dokumentasi, penulis mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai
23 Lexsi J. Moleong, Metodologi penelitian..., h.13
21
macam bentuk data tertulis yang ada di lapangan, serta data-data lain di
perpustakaan yang dapat dijadikan penguatan referensi data.
5. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Koja, Kelurahan Tugu Utara,
Jakarta Utara. Dengan alasan bahwa di kecamatan Koja adalah tempat penulis
melakukan praktikum, dengan demikian penulis telah mengetahui lokasi dan
kondisi sosial masyarakat Kelurahan Tugu Utara.
Selain itu, yang menjadi alasan lainnya adalah tingkat kehidupan sosial
masyarakat Kecamatan Koja yang semakin cepat mengalami pertumbuhan hingga
kepadatan penduduk menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.24 Kepadatan dan
pertumbuhan penduduk tersebut meluas hingga ke Kelurahan Tugu Utara,
akibatnya penyakit dan penyimpangan sosial kerap terjadi di dalam keseharian
masyarakat Kecamatan Koja umumnya dan Kelurahan Tugu Utara pada
khususnya.
6. Teknik Analisa Data
Analisa data menurut Bogdan dan Biklen, yang dikutip oleh Lexy J.
Meleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola,
mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting
dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan.
24 Dampak dari urbanisasi, akibatnya perpindahan masyarakat Desa ke Kota tidak mampu
dihentikan dan percepatan pembangunan dengan alasan kemajuan serta modernisasi, sehingga lahan (tanah, sawah, tempat tinggal, dll.) semakin menyempit. Akibat lain yang lebih besar adalah kemiskinan, kejahatan, kematian, dan segala penyakit sosial lainnya. (Wawancara pribadi dengan Bapak Krisno Sutanto, koordinator pendamping wilayah Kelurahan Tugu Utara).
22
Di pihak lain, Analisis data kualitatif (Seiddel, 1998), Prosesnya berjalan
sebagai berikut:
a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi
kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri
b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistensiskan,
membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya
c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai
makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan
membuat temuan-temuan umum.25
7. Teknik Keabsahan Data
Untuk memeriksa keabsahan data ada empat kriteria yang digunakan yaitu:
Kriterium Keterlatihan, Kriterium kebergantungan, Kriterium kredibilitas /
kepercayaan, Kriterium kepastian.
Dalam hal ini peneliti menggunakan langkah-langkah kriteria sebagai
berikut, yaitu; Kriterium Kredibilitas/Kepercayaan
Fungsi kriterium kredibilitas adalah untuk melaksanakan inkuiri
sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuaannya dapat dicapai,
kemudian mempertunjukan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan
jalan pembuktian oleh peneliti, pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
Kriterium ini menggunakan dua teknik pemeriksaan: Pertama, ketekunan
pengamatan, dimaksudkan untuk menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam
situasi yang relevan dengan persoalan atau isu dalam penelitian ini dan kemudian
memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Kedua, teknik triangulasi yang
25 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002)
h. 248.
23
merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang
lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data
tersebut, teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan terhadap
sumber lainnya.
Hal itu dapat dicapai dengan jalan:
1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
misalnya untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan masyarakat
melalui program keluarga harapan.
2) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang lain, misalnya dalam hal ini peneliti
membandingkan jawaban yang diberikan oleh narasumber (Staff
UPPKH) dengan jawaban dari para peserta program keluarga harapan.
Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen yang berkaitan
dengan masalah yang diajukan
8. Penulisan Laporan
Untuk penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis mengacu pada buku
Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan disertasi UIN Jakarta yang diterbitkan
oleh CeQDA (Center for Quality Development and Assurance) UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Cetakan II Tahun 2007.
F. Sistematika Penulisan
Di dalam penulisan karya ilmiah ini akan dibagi menjadi 5 (Lima) bab, dan
masing-masing bab akan dibagi menjadi sub bab sebagai berikut:
24
BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini dibahas latar belakang masalah,
pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
metodologi penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II: Tinjauan Teoritis, dalam bab ini akan membahas landasan teori yang
berisikan tentang peraran (pengertian dan tinjauan sosiologi tentang
peraran), pengertian pekerja sosial, pekerja sosial dalam
pendampingan, sekilas tentang Program Keluarga Harapan (PKH),
Komponen PKH, peran pendamping dalam Program Keluarga Harapan
(PKH).
BAB III: Gambaran Umum, dalam bab ini akan digambarkan secara lengkap
tentang profil, tujuan, sasaran, struktur kelembagaan Program
Keluarga Harapan (PKH) fungsi serta tugas dan fungsinya.
BAB IV: Analisis Tentang Peran Pendamping dalam Program Keluarga
Harapan Oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Utara. Terdiri dari peran
pendamping dan harapan peserta dalam program keluarga harapan, dan
kesesuaian antara harapan pendamping dan peserta dalam Program
Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Koja, Kelurahan Koja. Jakarta
utara. Kendala atau Hambatan Pendamping dalam Program PKH,
Solusi Dari Kendala Pendamping Program PKH.
BAB V: Penutup, Terdiri dari kesimpulan dan saran.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Peran
1. Pengertian Peran
Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila
seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka
dia menjalankan suatu peranan.1
Peranan mencakup 3 (tiga) hal:
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat.
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting
bagi struktur sosial masyarakat. 2
Pengertian peranan (dalam KBBI, 1998) adalah bagian dari tugas utama
yang harus dilaksanakan. Peranan menurut kamus besar bahasa Indonesia terbitan
tahun 2002, adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimilki oleh orang yang
berkedudukan di masyarakat.3
Peranan menurut Enslikopedia ilmu-ilmu sosial adalah perilaku yang
diharapkan dalam kerangka posisi sosial tertentu.4 Peranan menurut Enslikopedi
1 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003) Cet. Ke -35, h. 243. 2 Ibid, h 244 3 Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai pustaka, 1998), h. 667. 4Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 854.
25
26
ilmu-ilmu sosial adalah perilaku yang diharapkan dalam kerangka posisi sosial
tertentu.5
Sedangkan Grass Massan dan A.W Eachern sebagaimana dikutip oleh
David Barry mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang
dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.6
2. Tinjauan Sosiologis tentang Peranan
Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-
pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa
yang dibuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang
dibicarakan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah, karena ia
mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas
tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbutan orang lain.
Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri
dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang
ada dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya
norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama
wanita, harus berada dari sebelah luar.7
Secara sosiologis peran pendamping adalah sebagai pembangun, yang
dijalankan berdasarkan atas prinsip demokrasi, akan selalu berorientasi kepada
proses (proses oriented) di mana semua lapisan masyarakat akan turut serta dalam
5 Adam Kuper, Jessika Kuper, Enslikopedia Ilmu-ilmu social, (Jakarta: PT Raja Garfindo
Persada ), h. 935 6 N.Grass W.S Massan dan A.W MC Eachern, Exploration Role Analiysis dalam David
Berry, Pokok-pokok Pikiran dalam sosiologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995), Cet ke-3, h. 99
7 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar..., h. 243.
27
pembangunan, baik dalam kepeloporan, maupun pada keprakarsaan, sehingga
kebutuhan terasa (the felt-needs) maupun kebutuhan nyata (the real needs)
masyarakat terakomodasi dalam pembangunan.
Berbicara masalah pembangunan adalah berbicara suatu pandangan yang
lebih minoritas8 yang berangkat dari asumsi bahwa kata ‘pembangunan’ itu
sendiri adalah sebuah discourse, suatu pendirian, atau suatu paham, bahkan
merupakan suatu ideology dan teori tertentu tentang perubahan sosial. Dalam
pandangan ini, konsep pembangunan sendiri bukanlah kata yang bersifat netral,
melainkan suatu “aliran” keyakinan ideologis dan teoretis serta praktik mengenai
perubahan sosial (Fakih, 2001).9 Dengan demikian, pembangunan tidak diartikan
sebagai kata benda belaka, tetapi sebagai aliran dari suatu teori perubahan sosial.
Bersamaan dengan teori pembangunan terdapat juga teori-teori perubahan sosial
lainnya seperti sosalisme, dependendsi, ataupun teori lainnya.
David McClelland sering dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam
teori modernisasi. Jika teori pertumbuhan Rostow lebih merupakan teori ekonomi,
teori modernisasi McClelland berangkat dari perspektif psikologi sosial . Dalam
bukunya, The Achievement Motif in Ekonomic Growth, McClelland (1984)
memberikan dasar-dasar tentang psikologi dan sikap manusia, kaitannya dengan
8 Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang
maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian, pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata ‘perubahan sosial’. Bagi penganut pandangan ini, konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti, pembangunan model kapitalisme, pembangunan model, sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia, dan seterusnya. Dalam pengertian seperti ini teori pembangunan berarti teori social ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menguasai hampir setiap diskursus mengenai perubahan sosial.
9Sumber;http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/08/18/need-for-achievement-dan-kemandirian-bangsa/; Need For Achievement Dan Kemandirian Bangsa, (diambil pada hari Minggu tanggal 20 2010).
28
bagaimana perubahan sosial terjadi. Menceritakan sejarah manusia sejak awal
selalui ditandai dengan jatuh bangunnya suatu kebudayaan.
Pendekatan ini mencurahkan perhatiannya pada faktor-faktor nilai dan
norma yang berlaku dan dianut oleh masyarakat tradisional dan modern. Mazhab
ini berpendapat bahwa perubahan sosial pada tingkat Makro (masyarakat
ditentukan oleh adanya perubahan pada tingkat individu (mikro), seperti
perubahan dalam cara berfikir dan bersikap, norma dan sistem nilai (Tikson,
2005).
Dalam teori yang dikembangkan McClelland10 tentang motivasi
berprestasi, pertanyaan yang ingin dijawabnya adalah bagaimana beberapa bangsa
tumbuh sangat pesat di bidang ekonomi sementara bangsa yang lain tidak.
Umumnya pertumbuhan ekonomi selalu dijelaskan karena faktor ‘ekternal’, tetapi
bagi McClelland lebih merupakan faktor ‘internal’ yakni nilai-nilai dan motivasi
yang mendorong untuk mengeksploitasi peluang, untuk meraih kesempatan.
Pendeknya dorongan internal untuk membentuk dan merubah nasib sendiri.
Pandangan lain didasarkan pada studi McClelland, Inkeles dan Smith (1961)11
terhadap tesis Weber mengenai Etika Protestan dan pertumbuhan kapitalisme12.
10 Murodi dan Wati Nilamsari, Buku ajar, Sosiologi Pembangunan, (Jakarta: Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 34. 11 Ibid, h. 35-36. 12 Selain dari tesis Weber teori McClelland didasarkan juga pada studinya yang
dilandaskan pada teori psikoanalisis Freued tentang mimpi. McClelland melakukan studi di Amerika yang memfokuskan pada studi tentang motivasi dengan mencatat khayalan orang melalui pengumpulan bentuk cerita dari sebuah gambar. Kesimpulannya bahwa khayalan ada kaitannya dengan dorongan dan perilaku dalam kehidupan mereka, yang dinamakan the need for achievement (N’ach) yakni nafsu untuk bekerja secara baik, bekerja tidak demi pengakuan sosial atau gengsi, tetapi dorongan kerja demi memuaskan batin dari dalam. Bagi mereka yang mempunyai dorongan N’ach yang tinggi akan bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan sebagainya. Perhaian ditujukan pada oran yang mempunyai N’ach tinggi dan pengarunya dalam masyarakat. Sumber; http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/08/18/need-for-achievement-dan-kemandirian-bangsa/.
29
Dalam teori yang dikembangkan McClelland tentang motivasi berprestasi,
pertanyaan yang ingin dijawabnya adalah bagaimana beberapa bangsa tumbuh
sangat pesat di bidang ekonomi sementara bangsa yang lain tidak. Umumnya
pertumbuhan ekonomi selalu dijelaskan karena faktor ‘ekternal’, tetapi bagi
McClelland lebih merupakan faktor ‘internal’ yakni nilai-nilai dan motivasi yang
mendorong untuk mengeksploitasi peluang, untuk meraih kesempatan. Pendeknya
dorongan internal untuk membentuk dan merubah nasib sendiri. Pandangan lain
didasarkan pada studi McClelland, Inkeles dan Smith (1961) terhadap tesis Weber
mengenai Etika Protestan dan pertumbuhan kapitalisme. Berdasarkan tafsiran
McClelland atas tesis Max Weber, jika etika protestan menjadi pendorong
pertumbuhan kapitalisme di Barat, analog yang sama juga bisa untuk melihat
pertumbuhan ekonomi. Apa rahasia pikiran Weber atas Etika Protestan
menurutnya adalah the need for achievement (N’ach). Alasan mengapa dunia
ketiga terkebelakang menurutnya karena rendahnya need for achevement tersebut.
Sikap dan budaya manusia yang dianggap sebagai sumber masalah, yang pada
dasarnya adalah ciri-ciri watak dan motivasi masyarakat kapitalis.13
13 McClelland tertarik pada analisis Max Weber tentang hubungan antara Protestanisme
dan Kapitalisme. Weber berpendapat bahwa ciri wiraswastawan protestan, Calvinisme tentang takdir mendorong mereka untuk merasionalkan kehidupan yang ditujukan oleh Tuhan. Mereka memiliki N’ach yang tinggi. Yang dimaksud Weber dengan semangat kapitalisme itu adalah dorongan need for achievement yang tinggi. Jadi, N’ach sesungguhnya penyebab pertumbuhan ekonomi di Barat, yang umumnya lahir dari keluarga yang dalam pendidikannya menekankan pentingnya kemandirian. McClelland berpendapt bahwa N’ach selalu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Dari studi itu, dia berpendapat adanya pengaruh dan akaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tinggi rendahnya motive yang lain yakni need for power (N’power) dan need for affiliation (N’affiliation). McClelland menolak pandangan bahwa dorongan utama wirasawatawan adalah profit motive. Baginya perilaku wiraswasta tidak semata sekedar cari uang, melainkan dorongan achivement tadi. Satu yang paling penting adalah bahwa N’ach tidak diturunkan. Namun ada bukti bahwa N’ach dibentuk pada awal pertumbuhan anak, yakni tumbuhnya N’ach bergantung pada tingkat bagaimana kedua orang tua mengasuh anaknya. Sumber; http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/08/18/need-for-achievement-dan-kemandirian-bangsa/.
30
Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan masyarakat Indonesia
(pemerintah masa lalu) dapat dikatakan masih mengacu pada pembangunan yang
menitikberatkan pada Pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal ini
pembangunan industri padat modal (capital intensive) yang diharapkan menjadi
jalan pintas untuk mencapai kemakmuran dan mengantarkan masyarakat
memasuki era modernisasi. Demikian pentingnya paradigma tersebut,
menyebabkan pembangunan ekonomi seolah-olah menjadi lembaga otonom yang
memiliki kekuatan untuk menyingkirkan faktor-faktor non ekonomi yang
dianggap menjadi penghambat pembangunan.
Dalam kenyataannya, pembangunan ekonomi yang diharapkan untuk
menciptakan kesejahteraan melalui proses trickle down effect, justru tidak terjadi.
Bahkan kesenjangan sosial ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin
semakin melebar.14 Sebagai akibatnya, masyarakat semakin terpuruk dalam
situasi dan kondisi ketidakadilan. Hal ini kemudian memicu terjadinya konflik
sosial.
Pembangunan seharusnya merupakan suatu mobilitas sumberdaya manusia dan
sosial secara internal memiliki dasar-dasar yang kuat, dijunjung tinggi dan telah
memperoleh legitimasi dari masyarakat. Tanpa mengintegrasikan faktor-faktor
non ekonomi dalam pembangunan, akan menyebabkan timbulnya berbagai
14 faktor pendorong perubahan sosial dan pembangunan bukan karakteristik masyarakat
pada tingkat makro, tetapi karakterisitik masyarakat pada tingkat mikro. Dalam bukunya, The Achievement Motif in Ekonomic Growth, McClelland (1984) memberikan dasar-dasar tentang psikologi dan sikap manusia, kaitannya dengan bagaimana perubahan sosial terjadi. Menceritakan sejarah manusia sejak awal selalu ditandai dengan jatuh bangunnya suatu kebudayaan. Dalam perspektif sosial psikologis, perbedaan antara masyarakat tradisional dan modern ditentukan oleh perbedaan norma dan nilai yang hidup di dalamnya. Mazhab ini percaya bahwa transformasi sosial ekonomi dari struktur yang sederhana menjadi lebih kompleks, ditentukan oleh perubahan yang terjadi dalam nilai-nilai, norma-norma dan sikap yang dipraktekkan oleh setiap anggota masyarakat. Sumber; http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/08/18/need-for-achievement-dan-kemandirian-bangsa/.
31
masalah, karena selayaknya pembangunan harus dilakukan dengan berbasis pada
masyarakat atau suatu pembangunan yang dilakukan oleh rakyat dari rakyat dan
untuk rakyat.
Dari beberapa penjelasan diatas, pembangunan, perubahan sosial serta
teori motivasi yang ditemui oleh McClelland adalah agar masyarakat memiliki
kemandirian diri untuk mampu memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya,
prestasi-diri, menolak ketertundukan atau bertekuk-lututan. Mandiri adalah
tuntutan kesetaraan. Mandiri adalah harga-diri, merubah sikap menghamba
(servile) dan rendah-diri. Ketika mandiri diangkat ke tingkat Bangsa dan Negara,
maka kemandirian adalah doktrin nasional, doktrin untuk merdeka dan berdaulat,
untuk mengutamakan kepentingan Nasional, yaitu kepentingan Rakyat, Bangsa
dan Negara. Kemandirian adalah sikap dan perilaku-bebas aktif dan diharapakan
mampu dilakukan oleh setiap masyarakat.15
B. Pengertian Pekerja Sosial (Pendamping)
Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial
dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat
perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau
memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang
dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara
otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat
setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan
15 Sumber; http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/08/18/need-for-achievement-dan-
kemandirian-bangsa/; Need For Achievement Dan Kemandirian Bangsa, (diambil pada hari Minggu tanggal 20 2010).
32
dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Para pekerja sosial ini berperan
sebagai pendamping sosial.16
Unsur terpenting dalam meraih keberhasilan pengembangan masyarakat
disamping unsur modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia adalah
unsur modal sosial seperti saling percaya sesama anggota masyarakat, empati
sosial, kohesi sosial, kepedulian sosial, dan kerjasama kolektif.. Karena itu
diperlukan penguatan modal sosial dan modal manusia atau sumberdaya manusia.
Saat ini di Indonesia telah berkembang satu sistem pemberdayaan masyarakat
sebagai pelaksana (pelaku) dengan nama pendamping sosial untuk melengkapi
pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada.
Proses sejarah lahirnya dan perkembangan dari lembaga swadaya
masyarakat (LSM) di bumi ini sebagaian besar inisiatornya adalah Pendamping
dari luar komunitas dampingan yang bertugas dan berfungsi melakukan aksi
kebudayaan dan upaya menemani rakyat atau komunitas melalui proses
transformasi sosial (pembaharuan) menuju cita-cita yang diharapkan bersama
(Visi).
Dilihat dari susunan katanya bahwa istilah Pendamping terdiri dari 2 (dua)
suku kata, yaitu: Pen (pe) dan damping. Suku kata Pen (Pe) mengartikan Individu,
orang yang sedang melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu. Suku kata
Damping mempunyai arti Sisi atau Samping terdekat, Mitra, Setara, Teman. Maka
dapat diterangkan bahwa makna Pendamping adalah17:
16 Sumber: http://fasilitator-masyarakat.org/index.php?pg=artikel_detail&id=190 (diambil
pada hari Rabu Tanggal 17 Juli, jam 01.44. 2010). 17 Sumber; http://hanjuang-mahardika.blogspot.com/2009/03/peran-pendamping-lsm-dan-
komunitas.html, (diambil pada hari Senin, Tanggal 11 Februari 2010, jam 23:35).
33
“Individu atau seseorang yang melakukan aktivitas menemani secara
dekat dan mempunyai kedudukan setara dengan yang ditemani.”
Prinsipnya antara yang ditemani dan yang menemani tak ada yang
dirugikan atau pun ketergantungan, merasa paling pintar dan bodoh. Intinya
bahwa harkat dan martabat setiap manusia adalah sama. Setiap manusia pasti
punya kelemahan dan kelebihan, pernah berhasil dan gagal. Di dunia ke-LSM-an
bahwa istilah Pendamping mulai dikenal sejak pertengahan 1980-an dari
‘penyempitan’ makna Community Organizer (CO).18
Pergeseran istilah itu berawal dari istilah CO yang maknanya sulit
dimengerti oleh kalangan masyarakat bawah. Juga situasi politik saat itu, dalam
penggunaan istilah CO dirasa sangat tidak strategis karena dapat membuat ‘risi’
atau dianggap sebagai ‘gangguan’ pemerintah yang berkuasa. Meskipun tanpa
persetujuan ternyata lambat laun istilah CO jarang terdengar lagi dan mulai
dikenal dengan istilah populernya yaitu Pendamping.19
Pendamping dalam bahasa dalam bahasa Inggris berarti Colleague, juga
bisa ditafsirkan rekan, kolega, sahabat, sehingga maknanya sangat longgar.
Realita dalam masyarakat penggunaan istilah Pendamping lebih populer dan
mudah dimengerti tetapi makna yang terkandung tidak – belum tentu dipahami
oleh setiap orang.
Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan
keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan
sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”,
pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi
18 Ibid. 19 Ibid.
34
masyarakat yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial
seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai
penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung.20
Metode pendampingan diterapkan dalam mayoritas program LSM sesuai
dengan kondisi dan situasi kelompok sasaran yang dihadapi. Fungsi pendamping
sangat penting, terutama dalam membina dan mengarahkan kegiatan kelompok
sasaran. Penamping bertugas mengarahkan proses pembentukan dan
penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator
(penghubung), maupun sebagai dinamisator (penggerak).21
Pekerjaan sosial (pendampingan) di dalam pemberdayaan masyarakat
dapat digambarkan sebagai; 1) Seni, pekerjaan sosial sebagai seni memerlukan
keterampilan dalam praktek untuk memahami manusia dan membenatu agar
mempunyai kemampuan untuk menolong diri mereka sendiri. Yang diperlukan
dalam hal ini adalah keterampilan dalam pemahaman dan identifikasi masalah,
mengadakan dignosis, dan melakukan evaluasi, serta memberikan terapi-terapi
tertentu. Untuk melakukan hal ini pendamping memerlukan ilmu pengetahuan
yang memadai tentang pribadi, tingkah laku manusia, kondisi dan lingkungan
sosial di mana manusia hidup.
2). Sebagai ilmu, pekerjaan sosial sebagai ilmu memerlukan seperangkat
ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan lainnya yang relevan dalam upaya
pemecahan masalah. Dalam hal ini pemahaman masalah dan penggunaan metode
pemecahan masalah dilaksanakan secara objektif berdasarkan prinsip ilmu
20 Edi Suharto, Ph.D., Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), h. 93.
21 Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., Wacana Pembangunan Alternatif; Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 79.
35
pengetahuan, sehingga mampu memahami fakta-fakta dari setiap permasalahan,
dan dapat pula digunakan untuk mengembangkan prinsip maupun konsep dalam
praktek pekerjaan sosial. Dengan demikian pekerja sosial (pendamping)
menggunakan ilmu pengetahuan dan seni dalam arti ia menggunakan metode-
metode ilmiah dalam melaksanakan tugasnya secara profesional.
3) Sebagai profesi, pekerjaan sosial sebagai satu profesi harus memiliki
nilai-nilai dan kode etik karena pekerjaan sosial bukan hanya perlu syarat-syarat
profesi, akan tetapi yang lebih adalah pekerja sosial memiliki tanggung jawab
terhadap kepentingan masyarakat, terutama untuk mencapai tujuan sosial.
Sebagai satu profesi, pekerjaan sosial memiliki karakteristik tertentu, yang
membedakan pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. Dunham menyatakan
bahwa ada beberapa karakteristik dari profesi pekerja sosial, yaitu22:
1. Pekerjaan sosial merupakan kegiatan pemberian bantuan (helping
profession).
2. Dalam ranah sosial, pekerjaan sosial memiliki makna bahwa kegiatan
pekerjaan sosial adalah kegiatan nirbala (non profit) dalam artian
bahwa profesi ini lebih mementingkan service (dalam arti yang luas)
dibandingkan sekedar mencari keuntungan (profit) saja.
3. Kegiatan perantara (rujukan) agar warga masyarakat dapat
memanfaatkan semua sumber daya yang terdapat dalam masyarakat.
Pekerjaan sosial atau pendampingan merupakan profesi pertolongan yang
bertujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna mencapai
tingkat kesejahteraan sosial, mental, dan psikis yang sebaik-baiknya.
22 Adi Isbandi Rukminto, Psikologi; Pekerjaan Sosial dan Ilmu kesejahteraan Sosial;
Dasar-dasar Pemikiran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 14-15.
36
C. Pekerja Sosial dalam Pendampingan
Penguatan modal sosial23 dapat dilakukan melalui pendidikan agama,
sosialisasi keluarga, teladan pemimpin, pemeliharaan dan pengembangan institusi
sosial, sosialisasi dan internalisasi pentingnya modal sosial, pengembangan
komunikasi informasi, dan mengakomodasi informasi melalui proses penyaringan
kemanfaatannya. Dalam prakteknya, pengembangan masyarakat membutuhkan
pendamping yang berfungsi sebagai seorang yang menganalisa permasalahan,
pembimbing kelompok, pelatih, inovator, penggerak, dan penghubung. Prinsip
bekerjanya adalah (1) kerja kelompok, (2) keberlanjutan, (3) keswadayaan, (4)
kesatuan khalayak sasaran, (5) penumbuhan saling percaya, (6) prinsip
pembelajaran bersinambung, dan (7) pertimbangan keragaman potensi khalayak
sasaran.24
Pada saat melakukan pendampingan sosial ada beberapa peran pekerjaan
sosial (pendamping) dalam pembimbingan sosial. Mengacu pada Ife (1995), peran
pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik,
23 Modal sosial adalah suatu konsep dengan berbagai definisi yang saling terkait, yang
didasarkan pada nilai jaringan sosial. Sejak konsepnya dicetuskan, istilah "modal sosial" telah digambarkan sebagai "sesuatu yang sangat manjur" [Portes, 1998:1] bagi semua masalah yang menimpa komunitas dan masyarakat di masa kini (http://id.wikipedia.org/wiki/Modal_sosial, diambil pada hari Minggu, tanggal 20 2010). Modal sosial adalah keterkaitan sosial yang menjadikan seseorang mampu melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Putnam dalam Narayan & Cassidy, 2001) atau “… totalitas sumber daya, aktual maupun virtual, yang berkembang pada individu maupun satu kelompok karena memiliki jaringan dalam periode tertentu atau hubungan yang informal yang saling membutuhkan dan menghormati. Putnam (dalam Narayan & Cassidy, 2001) mendeskripsikan modal sosial sebagai keterkaitan sosial yang menjadikan seseorang mampu melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Putnam (Mohan & Mohan, 2002) juga menegaskan bahwa modal sosial adalah bagian dari kolektivitas, yaitu unsur-unsur dari kehidupan sosial: jejaring, norma, dan rasa percaya “trust”, (http://suryanto.blog.unair.ac.id/2010/02/02/sekilas-modal-sosial-social-capital-apa-itu/, diambil pada hari Minggu, tanggal 20 2010)
24Sumber;http://ronawajah.wordpress.com/2009/12/01/pendampingan-dalam-pengembangan-masyarakat/ (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2010, jam 01.44).
37
perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang
didampinginya.25
1. Fasilitator
Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan,
dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini
antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan,
membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan
pemanfaatan sumber.
Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering disebut
sebagai “pemungkin” (enabler). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama
lain. Seperti dinyatakan Barker (1987)26 memberi definisi pemungkin atau
fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu
menangani tekanan situasional atau transisional.
Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi:
pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan
pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-
kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa
bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada
tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987:49).27
Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa “setiap perubahan
terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan
25 Sumber: http://sunandars.blogspot.com/2009/02/peranan-pekerja-sosial-dalam_20.html
(diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2010, jam 01.44). 26Sumber: http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_31.htm. Pendampingan
Sosial dalam Pengembangan Masyarakat. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Juli, jam 01.44. 2010).
27 Ibid.
38
peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu
melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama (Parsons,
1994).28
Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:190-203)29 memberikan
kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial,
diantaranya; (1) Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan
dalam pelaksanaan kegiatan; (2) Mendefinisikan tujuan keterlibatan; (3)
Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-
perbedaan; (4) Memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem:
menemukan kesamaan dan perbedaan; (5) Memfasilitasi pendidikan: membangun
pengetahuan dan keterampilan; (6) Memberikan model atau contoh dan
memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif; (7)
Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan; (8) Memfasilitasi
penetapan tujuan; (9) Merancang solusi-solusi alternatif; (10) Mendorong
pelaksanaan tugas; (11) Memelihara relasi sistem; dan (12) Memecahkan
konflik.30
2. Pendidik
Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif
dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan
dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.
Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan
28 Ibid. 29 Ibid. 30 Sumber: http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_31.htm. Pendampingan
Sosial dalam Pengembangan Masyarakat. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010).
39
konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas
yang berkaitan dengan peran pendidik.
3. Perwakilan masyarakat
Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping
dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat
dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan
pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan
membangun jaringan kerja.31
4. Mediator
Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan
pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran
mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan
mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Lee dan Swenson (1986)32
memberikan contoh bahwa pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi
kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem
lingkungan yang menghambatnya.
Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator
meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai
macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada
hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (win-win
solution). Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela dimana bantuan pekerja
31 Sumber: http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm., Pendampingan
Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi Dan Strategi., (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010).
32 Sumber: http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_31.htm. Pendampingan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010).
40
sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien
memenangkan dirinya sendiri.
Compton dan Galaway (1989: 511)33 memberikan beberapa teknik dan
keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator anatar lain;
(1) Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik; (2) Membantu
setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain; (3) Membantu
pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama; (4)
Hindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah; (5)
Berupaya untuk melokalisir konflik kedalam isu, waktu dan tempat yang spesifik;
(6) Membagi konflik kedalam beberapa isu; (7) Membantu pihak-pihak yang
bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaat jika melanjutkan
sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik; (8) Memfasilitasi
komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain;
dan (9) Gunakan prosedur-prosedur persuasi.34
5. Pembela
Dalam praktek PM, seringkali pekerja sosial harus berhadapan sistem
politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien
atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala
pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekeja sosial haru
memainkan peranan sebagai pembela (advokat). Peran pembelaan atau advokasi
merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan
politik.35
33 Ibid. 34 Ibid. 35 Ibid.
41
Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (case advocacy) dan
advokasi kausal (cause advocacy) (DuBois dan Miley, 1992; Parsons, Jorgensen
dan Hernandez, 1994).36 Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama
seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus.
Pembelaan kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah
individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.
Rothblatt (1978)37 memberikan beberapa model yang dapat dijadikan
acuan dalam melakukan peran pembela dalam PM adalah sebagai berikut; (1)
Keterbukaan (membiarkan berbagai pandangan untuk didengar); (2) Perwakilan
luas (mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembuatan
keputusan); (3) Keadilan (memiliki sesuah sistem kesetaraan atau kesamaan
sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan);
(4) Pengurangan permusuhan (mengembangkan sebuah keputusan yang mampu
mengurangi permusuhan dan keterasingan); (5) Informasi (menyajikan masing-
masing pandangan secara bersama dengan dukungan dokumen dan analisis); (6)
Pendukungan (mendukung patisipasi secara luas); dan (7) Kepekaan (mendorong
para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan
peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain).38
6. Pelindung
Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum.
Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi
36 Ibid. 37Sumber: http://fasilitator-masyarakat.org/index.php?pg=artikel_detail&id=190;
Peranan Pekerja Sosial Dalam Pendampingan. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010).
38Sumber: http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_31.htm. Pendampingan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010).
42
pelindung (protector) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam
melakukan peran sebagai pelindung (guardian role), pekerja sosial bertindak
berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko
lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan
yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan
sosial.
Adapun demikian, prinsip-prinsip peran pelindung meliputi: (1)
Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama; (2) Menjamin bahwa
tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan; dan (3) Berkomunikasi
dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan
tanggungjawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.39
Dalam proses pendampingan sosial, ada dua pengetahuan dan
keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial:
1. Pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen kebutuhan masyarakat
(community needs assessment), yang meliputi: (a) jenis dan tipe kebutuhan,
(b) distribusi kebutuhan, (c) kebutuhan akan pelayanan, (d) pola-pola
penggunaan pelayanan, dan (e) hambatan-hambatan dalam menjangkau
pelayanan (lihat makalah penulis mengenai metode dan teknik pemetaan sosial
untuk mengetahu cara-cara mengidentifikasi masalah dan kebutuhan
masyarakat).40
2. Pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan antar
organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk:41 (a) memperjelas kebijakan-
39 Ibid. 40Sumber: http://fasilitator-masyarakat.org/index.php?pg=artikel_detail&id=190; Peranan
Pekerja Sosial Dalam Pendampingan. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010). 41 Ibid.
43
kebijakan setiap lembaga, (b) mendefinisikan peranan lembaga-lembaga, (c)
mendefinisikan potensi dan hambatan setiap lembaga, (d) memilih metode
guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam memecahkan masalah
sosial masyarakat, (e) mengembangkan prosedur guna menghindari duplikasi
pelayanan, dan (f) mengembangkan prosedur guna mengidentifikasi dan
memenuhi kekurangan pelayanan sosial.42
D. Sekilas Tentang Prorgram Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan (PKH)43 merupakan suatu program
penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-
program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di
daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK
agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.44
Tahun 2010 Departemen Sosial menargetkan dapat memberikan bantuan
Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 90.000 Rumah Tangga Sangat Miskin
42 Edi Suharto, Ph.D., Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), h. 103.
43 Program Keluarga Harapan adalah salah satu bentuk program yang dilakukan Depsos dalam menangani kemiskinan di Indonesia. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank. Dikemukakan, angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi, karena menurut data BPS pada tahun 2005, ada sekitar 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS) yang terdiri atas 3,9 juta sangat miskin, 8,2 juta miskin, dan tujuh juta hampir miskin. ''Fokus PKH adalah 3,9 juta keluarga yang sangat miskin. (Kominfo Newsroom).
44Artikel dari Kementerian Sosial RI - Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Mawas, Kerja Selaras dan Kerja Tuntas. Lih. http://www.depsos.go.id dan http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=404, (diambil pada hari Senin, Tanggal 11 Februari 2010, jam 23:35).
44
(RTSM), dengan adanya penambahan lokasi di lima provinsi, 18 kabupaten/kota
dan 175 kecamatan. Lima provinsi tambahan itu di antaranya adalah Kepulauan
Riau, Kalimantan Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan tahun 2011
target sasarannya adalah 190.000 RTSM dengan penambahan lokasi di lima
provinsi dan 15 kabupaten/kota, yaitu di Lampung, Sumatera Selatan, Jawa
Tengah, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara.45
Definisi (masyarakat) sangat miskin menurut PKH yang disesuaikan
dengan Undang-undang yang berlaku adalah rumah tangga yang kondisi
kehidupannya sangat kekurangan dan sebagian besar pengeluarannya digunakan
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana,
biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis
kecuali puskesmas atau fasilitas kesehatan yang di subsidi pemerinta, tidak
mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun, biasannya tidak atau hanya
mampu menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan SLTP.46
Dengan demikian, secara konseptual pekerjaan sosial memandang bahwa
kemiskinan merupakan persoalan-persoalan multidimensional, yang bermatra
ekonomi-sosial dan individual-struktural. Berdasarkan perspektif ini, ada tiga
kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:47
1. Kelompok yang paling miskin (destitute) atau yang sering
didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut
memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan (umumnya tidak
45Sumber; http://www.indonesia.com/mod.php?mod= publisher&op=viewarticle&cid =11&artid=4687, (diambil pada hari minggu tanggal 20 juni 2010).
46 Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial, strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. 47 http://buletinbisnis.wordpress.com/2007/07/02/juli-2007-pemerintah-luncurkan-program-keluarga-harapan/, (di akses pada tanggal 06 agustus 2010).
45
memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses
terhadap berbagai pelayanan sosial.
2. Kelompok miskin (poor). Kelompok ini memiliki pendapatan dibawah
garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap
pelayanan sosial dasar (misalnya, masih memiliki sumber-sumber
finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta hurup).
3. Kelompok rentan (vulnerable group). Kelompok ini dapat
dikategorikan bebas dari kemesikinan, karena memiliki kehidupan
yang relatif lebih baik ketimbang kelompok destitute maupun miskin.
Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut “near poor” (agak
miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di
sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi
“miskin” dan bahkan “destitute” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak
mendapat pertolongan sosial.
PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor
utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen
Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen
Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik.
Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH
dan konsultan World Bank.
Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya telah dilaksanakan di
berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program
yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional
Cash Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat.
Program ini "bukan" dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung
Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin
46
mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian
harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem
perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.48
Sebagai bagian dari pembangunan sistem perlindungan sosial, Pemerintah
meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan
diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria Rumah Tangga Sangat Miskin
(RTSM)49 yang melaksanakn kewajiban sesuai dengan ketentuan. Mislanya,
Rumah Tangga Sangat Miskin diberikan uang tunai dan diwajibkan untuk
memeriksakan anggota keluarganya ke PUSKESMAS dan atau menyekolahkan
anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan. Selain memperolah uang
tunai, Rumah Tangga Sangat Miskin akan menerima fasilitas pelayanan kesehatan
dan pendidikan.
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan
bantuan tunai kepada RTSM jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait
dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu
pendidikan dan kesehatan50. Pengertian lain yang terdapat dalam buku Pedoman
Umum PKH51, yaitu: Program Keluarga Harapan adalah program yang
memberikan bantuan tunai kepada RTSM. Sebagai imbalanya RTSM diwajibkan
48 Ibid. 49RTSM adalah singakatan dari Rumah Tangga Sangat Miskin. Definisinya adalah
Rumah Tangga yang kondisi kehidupannya sangat kekurangan dan sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana, mengalami kesulitan berobat ke tenaga medis kecuali Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang disubsidi pemerintah, tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun, tidak atau hanya menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan SLTP, (dalam Sekilas Mengenai Program Keluarga Harapan [PKH], Keluarga Sehat Keluarga Berpendidikan).
50 Buku Kerja Pendamping, Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008), h. 1.
51 Pedoman Umum PKH, Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008), h. 25.
47
memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas
sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.
Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks
yang memerlukan penanganan lintas sektoral, lintas profesional dan lintas
lembaga. Departemen Sosial merupakan salah satu lembaga pemerintah yang
telah lama aktif dalam program pengentasan kemiskinan. Dalam strateginya
Depsos berpijak pada teori dan pendekatan pekerjaan sosial. Strategi penanganan
kemiskinan dalam persepektif pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan
keberfungsian sosial si miskin (dalam arti individu dan kelompok) dalam
kaitannya dengan konteks lingkungan dan sistuasi sosial.
E. Tujuan PKH
Di dalam buku Pedoman Kerja Pendamping dijelaskan tentang tujuan
utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan
kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Tujuan
dalam jangka pendeknya bantuan ini adalah membantu mengurangi beban
pengeluaran RTSM.
Sedangkan tujuan untuk jangka panjang adalah dengan mensyaratkan
keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita,
memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, dengan harapan
akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sementara dijelaskan dalam buku Pedoman Umum PKH, tujuan yang
ingin dicapai memiliki perbedaan redaksi, walaupun sacara substansial memiliki
kesamaan dalam makna. Dikatakan bahwa tujuan utama dari PKH adalah untuk
48
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama
pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya
mempercepat pencapaian target MDGs52.
Ada delapan53 yang menjadi target atau tujuan MDGs diantaranya, ialah;
1) penghapusan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim54; 2) pecapaian
pendidikan dasar bagi semua atau yang disebut dengan pendidikan universal55; 3)
mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan56; 4) mengurangi
tingkat kematian anak57; 5) meningkatkan kesehatan ibu58; 6) memerangi
HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya59; 7) memastikan kelestarian lingkungan
hidup60; dan 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan61.
Dijelaskan, bahwa secara khusus tujuan PKH terdiri atas:
52 MDGs adalah singkatan dari Millenium Development Goals. salah satu prasyarat kunci
bagi tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium adalah penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yang antara lain mencakup partisipasi masyarakat luas, transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi dari penyelenggaraan pemerintah.
53 Ahmad. Miftah, et.al., Belajar dari 10 provinsi, Upaya Pencapaian MDGs Melalui Inisiatif Multi Pihak di Indonesia, (Jakarta: Kemitraan, 2009), h. 27-28.
54 Tujuan ini memiliki 2 (dua) target yaitu, (1) berupa penurunan proporsi penduduk dengan pendapatan di bawah satu (1) dolar per hari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015, dan ke (2) menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan.
55 Pada tahun 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan tidak lebih lambat dari tahun 2015.
56 Menghilangkan ketimpangan gender dalam pendidikan di tingkat dasar dan menengah dan di semua jenjang pendidikan.
57 Targetnya menurunkan angka kematian balita sebesar dua-pertiganya antara tahun 1990 dan 2015.
58 Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya antara tahu 1990 dan 2 015. 59 Di dalamnya terdapat dua target, yakni, menghentikan persebaran dan mulai
menurunkan jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun 2015, dan target lainnya adalah menghentikan persebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru penyakit malaria serta penyakit-penyakit menular lainnya pada tahun 2015.
60Di dalamnya terdapat tiga target; 1) memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya yang hilang; 2) menurunkan hingga separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses air minum yang aman dan sanitasi dasar pada tahun 2015; 3) mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020.
61 Di dalamnya terdapat tujuh target; 1) mengembangkan perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berbasis hukum, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif; 2) membantu kebutuhan-kebituhan khusus negara-negara yang paling terbelakang. Dalam hal ini termasuk pembebasan tarif dan kuota untuk ekpor. Meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin, pembatalan hutang bilateral resmi, dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara-negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan, dan lain sebagainya.
49
1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak
di bawah usia 6 tahun dari RTSM
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,
khususnya bagi RTSM.
F. Komponen PKH
Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi
fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH
Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia,
khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif
untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan
bukan pengobatan). Saat ini, komponen Program Keluarga Harapan (PKH) hanya
difokuskan pada 2 (dua) sektor di atas, dengan alasan bahwa kedua sektor ini
merupakan inti peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pertanyaannya adalah
mengapa harus pendidikan dan kesehatan?62
Jawaban dari alasan di atas adalah: karena rendahnya kemampuan
ekonomi masyarakat miskin menyebabkan buruknya kualitas gizi dan kesehatan
ibu dan anak balita. Selain itu juga menyebabkan munculnya anak-anak putus
sekolah akibat tidak adanya biaya untuk pendidikan. Bahkan, sebagian dari
mereka terpaksa harus bekerja keras membantu pendapatan ekonomi keluarga.
Peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh
62 Buku, Sekilas Mengenai Program Keluarga Harapan [PKH], Keluarga Sehat
Keluarga Berpendidikan, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2009), h. 12.
50
program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu.
Karenanya, kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh
pelayanan tersebut.
Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan
angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka
pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH Pendidikan
yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9
tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir
sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka.63
Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu
program nasional maupun lokal. Bantuan PKH BUKANLAH pengganti program-
program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti
seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat
mengirim anak-anak ke sekolah.
Rendahnya tingkat pendidikan seorang kepala keluarga menyebabkan
penghasilan yang diperoleh juga rendah sehingga tidak mampu memenuhi
kebutuhan kesahatan dan pendidikan anak-anaknya. Sementara jika kesehatan ibu
hamil pada keluarga miskin tidak memadai maka kondisi kesehatan bayi yang
dilahirkan akan tidak memadai pula. Akibatnya pertumbuhan anak keluarga
miskin tidak memadai dan berdampak pada rendahnya kapasitas belajar anak.
Kondisi kemiskinan menyebabkan anak putus sekolah atau tidak
mengenyam bangku sekolah sama sekali, bahkan ada yang harus membantu
mencari nafkah. Akhirnya kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa
63 Artikel dari Kementerian Sosial RI - Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Mawas, Kerja
Selaras dan Kerja Tuntas. (http://www.depsos.go.id dan http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=404). diambil pada hari Senin, Tanggal 11 Februari 2010, jam 23:35.
51
rendah dan terjerat pada lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu upaya
menngkatkan kesehatan dan pendidikan rumah tangga sangat miskin harus terus
dilakukan. Sehingga dalam jangka panjang diharapakan bisa memperbaiki kualitas
sumber daya manusia.
G. Peran Pendamping64 dalam Program Keluarga Harapan (PKH)
Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan
tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri
dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah
sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan
sumberdaya yang dimilikinya. Proses tersebut tidak muncul secara otomatis,
melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat
dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan
dorongan karitatif maupun perpektif profesional.
Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang
dapat disingkat dalam akronim 4P,65 yakni: Pemungkinan (enabling) atau
fasilitasi, dalam arti fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan
kesempatan bagi masyarakat. Tugas pekerja sosial atau pendamping sosial yang
berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan
mediasi dan negosiasi, membangun konsesnsus bersama, serta melakukan
manajemen sumber66.
64 Jumlah pendamping PKH untuk seluruh Kecamatan Koja, adalah enam (6) orang,
dengan masing-masing satu (1) orang untuk enam (6) kelurahan yang ada di Kecamatan Koja Jakarta Utara.
65 Edi Suharto, Ph.D., Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat..., h. 95. 66 Pengertian manajemen di sini mencakup pengkoordinasian, pensistematiasian, dan
pengintegrasian bukan pengawasan (controlling) dan penunjukkan (directing), juga meliputi pembimbingan, kepemimpinan, dan kolaborasi dengan pengguna atau penerima program PM. Dengan demikian, tugas utama pekerja sosial dalam manajemen sumber adalah menghubungkan klien dengan sumber-sumber sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri klien maupun kapasitas pemecahan masalahanya, (Edi Suharto :2009:95).
52
Penguatan (empowering), Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan67 dan
pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (capacity building)68. Dalam
pendampingan sosial, pendidikan beranjak dari kapasitas orang yang belajar
(peserta didik). Pendidikan adalah bentuk kerja sama antara pekerja sosial
(sebagai guru dan pendamping) dengan klien (sebagai murid dan peserta didik).
Dan pengalam adalah inti “pelajaran pemberdayaan”69. Perlindungan (protecting),
fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga
eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya70, Dan
pendukungan (supporting)71.
Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima
manfaat dengan pihakpihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun
dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk
didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima
manfaat dalam memenuhi komitmennya.
Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu
kelancaran program di tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas menyampaikan
informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya
serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung. Selain tim
67 Menunjuk pada sebuah proses kegiatan, bukan hasil dari suatu kegiatan 68 Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan.
69 Edi Suharto, Ph.D., Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat..., h. 96. 70 Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber melakukan pembelaan,
menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang biasa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.
71Hal ini mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer peubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula menjadi orang yang mampu melaksanakan tugas-tugas teknik sesuai dengan ketrampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.
53
ini, juga terdapat lembaga lain di luar struktur yang berperan penting dalam
pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan
pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH dilaksanakan.
Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang
terdaftar di setiap kecamatan. Sebagai acuan, setiap pendamping mendampingi
kurang lebih 375 RTSM peserta PKH. Selanjutnya tiap-tiap 3-4 orang
pendamping akan dikelola oleh satu koordinator pendamping. Pendamping
menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melakukan kegiatan di lapangan,
yaitu mengadakan pertemuan dengan Ketua Kelompok, berkunjung dan
berdiskusi dengan petugas pemberi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuka
daerah maupun dengan peserta itu sendiri. Pendamping juga bisa ditemui di
UPPKH Kabupaten/Kota, karena paling tidak sebulan sekali untuk menyampaikan
pembaharuan dan perkembangan yang terjadi di tingkat kecamatan.72
Lokasi kantor pendamping sendiri terletak di UPPKH Kecamatan yang
berada di kantor camat, atau di kantor yang dekat dengan PT POS dan atau kantor
kecamatan di wilayah yang memiliki peserta PKH. Di sini pendamping
melakukan berbagai tugas utama lainnya, seperti: membuat laporan,
memperbaharui dan menyimpan formulir serta kegiatan rutin administrasi lainnya.
Secara kelembagaan, Pendamping melaporkan seluruh kegiatan dan
permasalahannya ke UPPKH Kabupaten/Kota. Pendamping memiliki tugas yang
sangat penting dalam pelaksanaan program.
72Sumber;http://pkh.depsos.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id
=61&Itemid=79 (diambil pada hari senin tanggal 11 Februari 2010, jam 23:35).
BAB III
GAMBARAN UMUM PKH
A. Profil
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus
pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia
mulai tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program
serupa di negara lain dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT),
yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini "bukan"
dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang
diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya
belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih
dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada
masyarakat miskin.1
PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor
utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen
Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen
Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik.
Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH
dan konsultan World Bank.
Menurut Akifah Elan-sary2, Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial
Departemen Sosjal (Depsos), PKH merupakan program terobosan untuk
1 Pedoman Umum PKH 2008..., h. 17. 2Sumber;http://bataviase.co.id/content/program-keluarga-harapan-pkh-bantu-rtsm,
Program Keluarga Harapan (PKH) Bantu RTSM, (diambil pada hari Minggu, tanggal 20 juni 2010)
54
55
mempercepat pengurangan angka kemiskinan sekaligus sarana untuk
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. PKH
merupakan program baru dan untuk pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia
yang dilakukan secara terintegrasi, dan implementasinya melalui beberapa sektor
serta multi stakeholder.
Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan Presiden SBY di
Gorontalo Juli 20073. Pada tahap awal dilaksanakan di tujuh provinsi melibatkan
500.000 kepada rumah tangga yang sangat miskin (RTSM)4 dengan definisi
rumah tangga yang kondisi kehidupannya sangat kekurangan dan sebagian
pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan pokok
yang sangat sederhana, biasannya tidak mampu untuk atau mengalami kesulitan
untuk berobat ke tenaga medis kecuali Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang
disubsidi pemerintah, tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun,
biasanya tidak atau hanya mampu menyekolahkan anak sampai jenjang
pendidikan SLTP.5
Pada tahap awal, ujicoba PKH dilaksanakan di tujuh provinsi, yaitu
Sumbar, Jabar, DKI Jakarta, Jatim, Sulut, Gorontalo dan NTT serta di 48
kabupaten/kota dan 337 kecamatan. Kemudian pada tahun 2008 dilakukan
pengembangan di enam provinsi, yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera
3 PKH sendiri pertama kali diujicobakan pada tahun 2007. Rencananya akan diujicobakan
sampai tahun 2015. Namun ujicobanya bukan berupa ujicoba bantuan, tetapi ujicoba sistem 4 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan
tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per tahun.
5 Sekilas Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Sehat, Keluarga Keluarga Berpendidikan, (Program Keluarga Harapan, Meraih Keluarga Sejahtera, Unit Pelaksana PKH Pusat [UPPKH], 2008-2009), h. 14
56
Utara, DI Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan.
Sasaran penerima bantuan pada tahun 2007 sebanyak 400.000 RTSM, tahun 2008
sebanyak 620.755 RTSM, tahun 2009 sebanyak 720.000 RTSM, dan tahun 2010
ditargetkan 810.000 RTSM.
Besaran dana insentif bervariasi. Untuk satu RTSM yang memiliki satu
anak untuk keperluan sekolah di SD Rp 400.000,00/tahun, sedangkan SMP Rp
800.000,00/tahun. Untuk keperluan ibu hamil atau balita Rp 800 ribu/tahun. Di
samping itu pun terdapat dana pengurusan Rp 200.000,00/tahun yang diterima
masing-masing RTSM sasaran."Paling kecil setiap RTSM mendapatkan Rp
600.000,00 terbesar Rp 2,2 juta dalam setahun dan disalurkan setiap tiga bulan.
RTSM yang akan mendapatkan dana insentif harus memenuhi ketentuan saat
registrasi, yakni memiliki anak usia 6-15 tahun atau kurang dari 18 tahun namun
belum menyelesaikan pendidikan dasar, memiliki anak usia 0-6 tahun, atau
terdapat ibu yang sedang hamil. Untuk pemenuhan aspek pendidikan dan kesehtan
inilah dana insentif dikucurkan pemerintah.6
Tujuh Provinsi7 adalah: Gorontalo, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2008,
ditambah lagi menjadi 13 provinsi. Enam tambahan itu adalah: Nanggroe Aceh
Darussalam, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Nusa
Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. PKH sudah dilaksanakan di 72
kabupaten di 13 provinsi, dengan penerima 700 ribu RTSM pada tahun 2008.
6 Pikiran Rakyat, PKH untuk Kurangi Si Miskin, (Selasa, 26 Mei 2009, 02:00:00). 7 Pedoman Umum PKH 2008..., h. 40.
57
Anggarannya berasal dari APBN. Tahun 2007 dianggarkan Rp 1 triliun, 2008
meningkat menjadi Rp 1,1 triliun.8
TAHAP I
TAHAP II
TAHAP III
TAHAP I
TAHAP II
TAHAP III
TAHAP I
TAHAP II
TAHAP III
Nov‐07
Mar‐08 Mar‐08 Mei‐08Nov‐08
Des ‐08
Maret‐09
J uli‐09Okt ‐ 09
I 700 687 693 693 678 669 662 650 640 620 1 KEL. KAMAL MUARA 184 182 184 184 179 178 171 170 168 1612 KEL. KAPUK MUARA 181 179 180 180 174 175 173 170 165 1613 KEL. PEJAGALAN 80 80 80 80 80 78 78 73 74 714 KEL. PENJARINGAN 228 219 222 222 218 213 213 211 207 2035 KEL. PLUIT 27 27 27 27 27 25 27 26 26 24
II 752 723 723 709 679 678 6401 KEL. PADEMANGAN BARAT 402 387 387 377 358 356 3382 KEL. PADEMANGAN TIMUR 213 208 208 205 202 205 1883 KEL. ANCOL 137 128 128 127 119 117 114
III 1,942 1849 1847 1800 1753 1749 16731 KEL. SUNTER AGUNG 336 311 311 302 293 292 2792 KEL. SUNTER J AYA 200 187 187 186 184 184 1793 KEL. PAPANGGO 320 312 312 302 283 285 2734 KEL. WARAKAS 221 210 210 196 193 192 1845 KEL. SUNGAI BAMBU 311 296 296 291 286 282 2716 KEL. KEBON BAWANG 298 286 284 276 268 268 2577 KEL. TANJUNG PRIUK 256 247 247 247 246 246 230
IV 1,824 1,771 1,796 1,796 1,752 1,698 1,682 1,616 1,612 1,542
1 KEL. RAWABADAK S ELATAN 89 88 89 89 86 86 86 85 85 832 KEL. TUGU SELATAN 146 144 142 142 140 138 138 136 136 1313 KEL. TUGU UTARA 306 295 300 300 296 282 280 275 275 2704 KEL. LAGOA 506 479 493 493 480 455 453 420 416 3945 KEL. RAWABADAK UTARA 282 279 279 279 267 267 258 250 250 2316 KEL. KOJA 495 486 493 493 483 470 467 450 450 433
V 438 410 410 395 371 368 3251 KEL. KELAPA GADING BARAT 189 172 172 168 153 153 1262 KEL. KELAPA GADING TIMUR 67 63 63 60 59 59 543 KEL. PEGANGSAAN DUA 182 175 175 167 159 156 145
VI 2,085 2,051 2,067 2,067 2,024 2,009 1,999 1,958 1,958 1,926
1 KEL. SUKAPURA 179 175 176 176 168 165 165 156 157 1492 KEL. ROROTAN 145 142 143 143 140 139 136 134 134 1333 KEL. MARUNDA 262 260 261 261 256 256 253 251 251 2464 KEL. CILINC ING 190 187 188 188 176 175 176 172 172 1705 KEL. SEMPER TIMUR 149 148 149 149 148 147 147 146 146 1466 KEL. SEMPER BARAT 191 187 189 189 186 181 179 177 177 1727 KEL. KALIBARU 969 952 961 961 950 946 943 922 921 910
4,609 4,509 4,556 4,556 4,454 4,376 4,343 4,224 4,210 4,088
3,132 2982 2980 2904 2803 2795 2638
7,741 4,509 4,556 4,556 7,436 7,356 7,247 7,027 7,005 6,726
REKAPITUL ISAS I DATA PESERTA PKH J AKARTA UTARA
NO NAMA WILAYAHDATA AWAL
PESERTA
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009
KEC . PENJ ARINGAN
KEC . PADEMANGAN
KEC . TANJ UNG PRIOK
TOTAL PESERTA PKH 2008
TOTAL PESERTA PKH J AKARTA UTARA
KEC . KOJ A
KEC . KELAPA GADING
KEC . C IL INC ING
TOTAL PESERTA PKH 2007
Sumber: Data Pembayaran Peserta Pkh Jakarta Utara Tahap Iii Ta.2009
8Artikel dari Kementerian Sosial RI, Mari Kita Mengenal Program PKH, http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=404, (diambil pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2010).
58
B. Tujuan PKH
Tujuannya PKH adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di
Indonesia, khususnya bagi kelompok sangat miskin. Melalui pemberian insentif
ini mereka mau melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif
(pencegahan), bukan pengobatan (kuratif). PKH juga bertujuan mengembangkan
dan meningkatkan angka partisipasi wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun dan upaya mengurangi pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.
Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas9:
1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak
di bawah 6 tahun dari RTSM;
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,
khususnya bagi RTSM.
C. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)
Sasaran program ini adalah ibu rumah tangga dari keluarga yang terpilih,
mekanisme pemilihan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai kriteria yang
ditetapkan, yakni Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) ibu hamil/nifas,
memiliki bayi hingga berusia 6 (enam) tahun dan anak sekolah hingga 18 tahun,
komponen ini berkaitan dengan pendidikan, namun belum menyelesaikan
pendidikan dasar, maka peserta RTSM tersebut dapat menjadi peserta PKH
apabila anak tersebut didaftarkan ke sekolah terdekat atau mengambil pendidikan
9 Ibid.
59
kesetaraan (Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, atau Pesantren
Salafiyah yang menyelenggarakan program Wajib Pendidikan Dasar 9 tahun)
dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.10
Anak di bawah satu tahun mendapat imunisasi lengkap gratis dan
ditimbang secara rutin setiap bulan. Bayi usia 6-11 bulan berhak mendapatkan
suplemen A dua kali setahun. Anak berusia 5-6 tahun berhak mendapatkan
pemantauan tumbuh kembang. Anak usia 6-15 tahun yang terdaftar di
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB dengan kehadiran minimal 85% hari
sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Anak usia 15-18 tahun
namun belum menyelesaikan pendidikan dasar dapat menerima bantuan apabila
anak tersebut bersekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan yang berlaku.11
Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama
mereka menerima bantuan, mereka akan (lihat Artikel dari Kementerian Sosial RI,
Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Mawas, Kerja Selaras dan Kerja Tuntas, Mari
Kita Mengenal Program PKH, http://www.depsos.go.id atau
http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=404): 12
1. Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun
belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar;
2. Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan
prosedur kesehatan PKH bagi anak; dan
10 Pedoman Umum PKH 2008..., h. 32-33. 11 Buku Kerja Pendamping PKH, (Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan
Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Soail, Departemen Sosial RI, 2008), h. 6. 12 Ibid, h. 3.
60
3. Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke
fasilitats kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi lbu
Hamil.
Besar bantuan tergantung dari kondisi masing-masing keluarga, jumlahnya
akan berubah dari waktu ke waktu, tergantung kepada kepatuhan keluarga
memenuhi kewajiban. Besarnya bantuan berkisar antara Rp 600.000 hingga Rp.
2.200.000 (lihat Artikel dari Kementerian Sosial RI) yang terdiri dari: (1) Bantuan
tetap sebesar Rp 200.000; (2) Bantuan pendidikan SD/MI Rp 400.000; (3)
Bantuan pendidikan SMP/MTs Rp 800.000; dan (4) Bantuan kesehatan untuk ibu
hamil/nifas, bayi dan atau balita sebesar Rp 800.000.13
Bantuan di atas diberikan per tahun, kecuali bantuan tetap sebanyak
200.000 diberikan per 3 (tiga) bulan. Bantuan kesehatan dengan anak di bawah 6
tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan tidak dihitung berdasarkan jumlah
anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas
minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per
tahun.14
Bantuan tersebut akan dibayarkan empat kali dalam setahun15. Uang
bantuan tersebut dapat diambil di kantor pos terdekat dengan membawa kartu
anggota dan tidak dapat diwakilkan. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam
13 Ibid, h. 4. 14 Ibid, h. 4-5. 15 Mekanisme pemilihan penerima bantuan adalah pendataan yang dilaksanakan oleh Biro
Pusat Statistik (BPS), kemudian data tersebut diserahkan ke Depsos. Kemudian data itu disampaikan ke PT Pos Indonesia untuk dimasukkan dalam form validasi dan disampaikan ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota. Setelah itu disampaikan ke staf pendamping untuk dilaksanakan validasi melalui pertemuan awal antara pendamping dan RTSM. Hasil validasi tersebut dientry oleh tenaga operator di UPPKH Kabupaten/Kota secara on line ke UPPKH Pusat untuk ditentukan besaran jumlah bantuan yang harus dibayarkan. Setelah itu baru disampaikan ke PT Pos Indonesia untuk pencetakan Kartu RTSM PKH dan dilakukan pembayaran ke setiap RTSM. Satu bulan setelah pembayaran, akan dilakukan verifikasi. Bantuan diberikan dalam 4 (empat tahap) per tiga bulan, .....? (Buku Pedoman PKH, 2008).
61
program tersebut adalah sebagai berikut.: PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat,
UPPKH Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH.
Adapun ketentuan dalam program keluarga harapan ini yang berhak
memerima uang bantuan ini dalam pengambilannya tersebut adalah wanita
dewasa RTSM (rumah tangga sangat miskin). Dipilihnya ibu/ wanita dewasa
yang RTSM yang mengasuh anak sebagai penerima bantuan dikarenakan
wanitalah yang biasannyasehari-hari mengurusi keperluan gizi dan kesehatan
anak-anak dan keluarga, serta mamastikan anak-anakke sekolah.
Jadi dengan memberikan bantuan tunai kepada wanita dalam rumah
tangga peserta PKH, diharapkan mereka bisa mengatur pemanfaatan dana dengan
sebaik-baiknyauntuk memenuhi kebutuhannya. Meski begitu, peran peran kepala
rumah tannga/ suami sangat penting dalam mendukung pengaturan pemanfaatan
dana bantuan.
D. Kerangka Kelembagaan Tingkat Pusat dan Fungsinya
Kelembagaan PKH terdiri dari lembaga terkait baik di tingkat pusat,
provinsi maupun kabupaten/kota, serta UPPKH yang dibentuk tingkat pusat,
kabupaten kota/kecamatan. Susunan tim pengendali program keluarga harapan
mempunyai tugas dan fungsi. Dasarnya adalah kerangka kelembagaan PKH dan
struktur organisasi yang memiliki garis komando dan garis koordinasi yang
seimbang (dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas).
62
1. Susunan Tim Pengendali16
a. Pengarah,
Ketua : Mentri Koordinator Bidang Kesejahteraan Raktyat Selaku Ketua
Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan
b. Pelaksana,
Ketua : Deputi Bidang koordinasi Penaggulangan Kemiskinan
Kementrian Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Secretariat
Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan
c. Teknis
Ketua : Direktur Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat
Kementrian Negara PPN/Bappenas
2. Tugas Dan Fungsi Tim Pengandali
a. Pengarah
Memberikan pengarahan kepada pelaksana baik materi yang
bersifat subtanstif maupun teknis guna keberhasilan pengendalian program
keluarga harapan.
b. Pelaksana
1) Merumuskan konsep kebijakan opersaional Koordinasi, perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian program keluarga harapan.
2) Menentukan kriteria dan daftar penerima program keluarga harapan
3) Melakukan sosialisasi program keluarga harapan keberbagai kalangan
di pemerintah dan masyarakat.
16 Pedoman Umum PKH 2008..., h. 64-65.
63
4) Melakuakn pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program
keluarga harapan serta melaporkan hasilnya kepada mentri koordinator
bidang kesra.
5) Menilai hasil manfaat dan dampak dari pelaksanaan program keluarga
harapan kepada terhadap pengurangan kemiskinan.
6) Mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektifitas pelaksanaan
program keluarga harapan kepada pengarah.
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh mentri koordinator
bidang kesra
c. Teknis
Membantu tim pelaksana dalam melakukan tugas dan fungsinya
terutama dalam merumuskna kebijakan, desain, sosialisasi, pemantauan
dan evaluasi program keluarga harapan.
3. Tim Pengarah Pusat
Tim Teknis Pusat adalah Pejabat Esion I dari:
a. Kementrian PPN / Bappenas
b. Departemen Sosial
c. Departemen Kesehatan
d. Departemen Pendidikan
e. Departemen Keuangan
f. Departemen Agama
g. Departemen Komunikasi dan Informatika
h. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
i. Departemen Dalam Negeri
64
j. Badan Pusat Statistik
4. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Teknis Pusat adalah:17
a. Memberikan pengarahan dan menyetujui desain dan rencana
pelaksanaan program
b. Memberikan pengarahan dan menyetujui mekenisme dan prosedur
pelaksanaan PKH
c. Mengkaji laporan perkembangan program setiap 6 bulan sekali
d. Mengkaji dan memberikan arahan tindak lanjut laporan audit
e. Mengkaji dan memberikan arahan tindak lanjut laporan evaluasi
f. Mengkaji dan menyetujui perubahan yang kiranya diperlukan dalam
pedoman umum PKH
g. Memecahkan berbagai masalah lintas sector yang telah teridentifikasi
oleh Tim Teknis Pusat
h. Meningkatkan kolaborasi antsr departemen dalam mencapai tujua PKH
i. Memberikan rekomendasi strategi pengembangan PKH baik kepada
pemerintah maupun legislatif
Tim Pengarah pusat mengadakan rapat koordinasi setidaknya 6 bulan
sekali. Ketua tim teknis pusat (Pejabat Eslon I). bersama-sama dengan anggota
tim pengarah pusat, berkewajiban memberikan laporan tertulis kepada Pemerintah
atas tugas dan tanggung jawab seperti tertulis disetiap 6(enam) bulan sekali.
5. Tim Koordonasi Teknis Pusat
Anggota Tim Teknis Pusat terdiri atas pejabat eselon 2 dan / atau eselon 3
yang ditunjuk dari kementrian dan diketuai oleh Direktur Jendral Bantuan dan
17 Ibid, h. 98.
65
Jaminan Sosial sekaligus sebagi Kuasa Pengguna Anggaran. Untuk pengelolaan
keuangan program, Pejabat Pembuat Komitmen adalah Direktur Jaminan
Kesejahteraan Sosial.18
Tugas dan Tanggung jawab Tim Teknis Pusat adalah:
a. Mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh UPPKH
Pusat
b. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan sektoral terkait agar tujauan dan
fungsi program dapat berjalan baik
c. Membentuk tim lintas sektor yang bertugas untuk menentukan peserta
PKH
d. Memonitor perkembangan [pelaksanaan program termasuk pengaduan
masyarakat dan penanganannya, dan mengajukan perbaikan apabila
diperlukan
e. Mengkaji laporan evaluasi yang akan dipresentasikan kepada Tim
Pengarah.19
f. Mengkaji laporan audit yang akan dipresentasikan kepada Tim
Pengarah
Tim Koordinasi Teknis Pusat mengadakan rapat koordinasi setidaknya
setiap 3 bulan sekali. Ketua Tim Teknis Pusat, bersama-sama dengan anggota tim
teknis lainnya, berkewajiban memberikan laporan tertulis kepada tim Pengarah
Pusat setiap 3 bulan sekali.
Tim Koordinasi Teknis PKH pusat yang terdiri dari barbagai
kementrian/lembaga terkait dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang
18 Ibid, h. 69. 19 Ibid, h. 70.
66
tugasnya (Bappenas untuk perencanaan dan evaluasi program, Departemen Sosial
untuk Pelaksanaan PKH,BPS untuk pendataan rumah tangga miskin, Depertemen
Komunikasi dan Informatika untuk Sosialisasi, seta Depertemen Pendidikan
Nasional dan Departemen kesehatan penyediaan layanan pendidikan dan
kesehatan). Dalam rangka koordinasi PKH dengan program-program
penanggulangn kemiskinan lainnya, PKH berada dibawah koordinasi tim
koordinasi penanggulangan kemiskinan(TKPK), baik dipusat maupun didaerah.
Untuk itu. TKPK membentuk tim pengendali PKH yang berfunfsi
mengkoordinasikan dan mensinergikan tujuan PKH dengan upaya percepatan
penanggulangan kemiskinan lainnya. Koordinasi PKH dengan TKPK daerah,
apabila telah dibentuk, diharapkan dapat mengikuti pola koordinasi yang
dilakukan di tinhkat Pusat.
6. Unit Pelaksanaan PKH Pusat (UPPKH-P)
Unit Pelaksana PKH Pusat adalah pelaksana program yang berada di
bawah kendali Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen
Sosial.
7. Organisasi PKH Pusat (UPPKH-P)
Personil UPPKH Pusat terdiri atas pegawai Departemen Sosial RI, Tim
Assistensi, Tenaga Ahli, dan Praktisi/Narasumber yang ahli dibidangnya, serta
tenaga pendukung berupa tenaga operator computer dan tehnical support.
Tenaga Ahli PKH pada tahap awal membantu pembuatan desain PKH dan
pada tahap selanjutnya turut mengelola dan menjalankan PKH agar tejaga
kesinambungan program. Tenaga Ahli ini meliputi:
a. Koordinator Wilayah
67
b. Ahli Pendidikan
c. Ahli kesehatan
d. System analyst
e. Programmer
f. Analisa Data
g. Ahli Statistik
h. Payment Officer
i. Ahli Social Marketing
j. Ahli Bidang Monitoring
Tim Assistensi bertugas memback up kebutuahan tenaga ahli yang belum
tercover pada tahun berjalan. Praktisi/Nara Sunber bertugas memberikan
masukan mengenai keberlangsungan Program, menjalankan fungsi pemantauan
dan koordinasi dengan Tim UPPKH Pusat dan daerah.
Tenaga Operator bertugas mendukung pelaksanaan PKH, meliputi entry
data, menerima pengaduan, mengadakan pemuktahiran data dan hal lain yang
mendukung PKH. Technical Suport bertugas membantu jalannya proses sirkilasi
data (menjaga dan membantu memperbaiki jaringan listrik, telepon, internet
apabila bermasalah) dan pelaksanaan kerja UPPKH Pusat.
Kebutuhan Tim Assistensi, Tenaga Ahli, Praktisi/Narasumber, tenaga
operator maupun technical support pada tiap tahunnya bervariasi, tergantung pada
pelaksanaan program dan perkembangan besaran jumlah jangkauan wilayah
pelayanan dan jumlah RTSM.
Srtuktur Organisasi UPPKH Pusat, serta tugas dan tanggung jawabnya
secara rinci terdapat dalam Pedoman Operasional Kelembagaan.
68
8. Kelembagaan PKH Daerah
Tim Koordinasi PKH di tingkat daerah terdiri atas : (i) Tim Koordinasi
PKH provinsi dan (ii) Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota. Pembahasan ini
membahas tugas-tugas dan tanggung jawab serta proses pembentukan tim
koordinasi PKH Daerah(provinsi dan kabupaten/kota).
9. Tim Koordinasi PKH Provinsi
Tujuan pembentukan Tim Kordinasi PKH Provinsi adalah untuk
memantua semua kegiatan PKH di tingkat Provinsi serta untuk memastikan
komotmen daerah terkait dengan PKH terpenuhi.
10. Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi PKH Provivsi secara umum
terdiri atas tugas melakukan:
a. Koordinasi persiapan provinsi untuk mendukung pelaksanaan PKH
b. Koordinasi rutin terhadap partisipasi provinsi dan kabupaten/kota
terkait dalam pelaksanaan PKH.
Secara lebih rinci dijelaskan dalam Pedoman Operasional Kelembangaan
PKH.
D. Unit Pelaksana Program Keluargga Harapan (UUPKH) Pada Tingkat
Kabupaten Kota Jakarta Utara.
1. Tentang UPPKH Kecamatan/Kota
Tim Koordinasi PKH tingkat Kabupaten/Kota dibentuk untuk memastikan
persiapan dan pemenuhan tanggung jawab Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan
PKH. UPPKH kecamatan merupakan kunci untuk mensuskseskan pelaksanaan
69
Program Keluarga Harapan dan akan menjadi saluran informasi terpenting antara
UPPKH kecamatan dengan UPPKH Pusat serta Tim Koordinasi Provinsi dan Tim
Koordinasi Kabupaten kota.
UPPKH daerah di bentuk dan di tetapkan oleh direktur Jendral Bantuan
dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I, melalui proses pendaftaran dan seleksi
yang dilaksanakan di tingkat pusat. Clon personel UPPKH diusulkan oleh daerah
Kabupaten/Kota penerima PKH.
Kebutuhan personel UPPKH Kabupaten/Kota ditetapkan berdasrkan tugas
pokok dan tanggung jawab yang diemban oleh Unit ini. Susunan personel
UPPKH Kabupaten Kota di tetapkan oleh Direktur Jendral Bantuan dan Jaminan
Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia. Wilayah kerja personel UPPKH
Kabupaten/Kota meliputi seluruh Kecamatan PKH dalam satuan wilayah kerja di
tingkat Kabupaten /Kota.
Dalam pelaksanaan UPPKH Kabupaten/Kota ini tidak terlepas dari peran
serta UPPKH secara keseluruhan, untuk itu perlu di buat acuan dan tanggung
jawab dari masing masing petugas yang ada pada UPPKH Kabupaten/Kota yang
meliputi:
1. Ketua UPPKH Kabupaten/Kota (salah satu dari tim sekretariat
Koordinasi PKH Kabupaten/Kota).
2. Koordinator UPPKH Kabupaten/Kota (salah satu dari tenaga operator
yang terpilih pada pelatihan)
3. Administrasi
4. Data entry/operator Komputer (SIM-PKH)
5. Sistem Pengaduan Masyarakat.
70
2. Strtuktur UPPKH Kabupaten/Kota
Strtuktur Organisasi UPPKH Kabupaten Jakarta Utara
Ketua UPPKH Kab/Kota : Drs. H. Akmal Towe M,Si
Koordinator UPPKH Kab/Kota : Agus Cholida S,Komp
Petugas SPM : M. Fakhrijal S, Kom
ADM : Abd Rahman S,E
SIM PKH : Fadli Yaswir S,Kom
Petugas Data Entri* :----
Pendamping : Krisno Sutanto,A.MD
Keterangan :
1. Ketua UPPKH Kab/Kota (salah satu Sekretariat Koordinasi PKH
Kab/Kota).
2. Koordinatoor UPPKH Kab/Kota (salah satu tenaga operator yang
terpilih pada saat pelatihan).
3. Adminisrtasi
4. Data Entry/Operator Komputer (SIM-PKH)
5. Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM)
6. Pendampingan peserta oleh para masing-masing pendamping.
BAB IV
ANALISIS TENTANG PERAN PENDAMPING DALAM PROGRAM
KELUARGA HARAPAN BAGI MASYARAKAT
A. Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Suku
Dinas Sosial Jakarta Utara Di Kecamatan Koja, Kelurahan Koja
1. Tahapan persiapan pendamping dalam Program Keluarga Harapan
(PKH)
Pada akhir 1980-an, ada beberapa alasan pergeseran istilah Community
Organizer (CO) menjadi Pendamping, antara lain: (1) Banyak anggota komunitas
yang tak paham dengan istilah CO, sehingga dapat mempersulit diri dalam
melakukan Aksi; (2) Dikesankan – terkesan bahwa CO merupakan orang yang
dirasa lebih pandai dan serba tahu mengenai organisasi dari pada anggota
komunitas; (3) Beberapa pandangan – anggapan bahwa CO lebih menekankan
pada Visi; Misi; Tujuan dan Hasilnya (out put) yang sifatnya Politis. Padahal
situasi saat itu (zaman rezim Soeharto) banyak rakyat yang ‘phobi’ mendengar
dan melibatkan diri pada kegiatan yang berbau politik.1
Dalam proses waktu ke waktu bahwa perubahan istilah itu juga turut
menggeser makna istilah Community Organizer yang sebenarnya merupakan
proses akhir Aksi yang dilakukan dengan penekanan pada Penguatan Rakyat,
yaitu terbentuknya Organisasi Rakyat yang kuat dan dilakukan melalui proses
Aksi sampai meningkat kesadarannya menjadi Pemberdayaan.
1 Peran; Pendamping, LSM, dan Komunitas, sumber; http://hanjuang-
mahardika.blogspot.com/2009/03/peran-pendamping-lsm-dan-komunitas.html, (diambil pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2010).
71
72
Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan tersebut Unit Pelaksana
Program Keluarga Harapan (UPPKH) melakukan tugas dan persiapan program
yang meliputi bidang pekerjaan yang sesuai dengan kerja dan kebutuhan
Pendamping. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembayaran pertama diberikan
kepada penerima manfaat. Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh
peserta PKH; Menginformasikan (sosialisasi) program kepada RTSM peserta
PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum; Mengelompkan
peserta kedalam kelompok yang teridiri atas 20-25 peserta PKH untuk
mempermudah tugas pendampingan.
Memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok ibu-ibu peserta PKH
(selanjutnya disebut Ketua Kelompok saja); Membantu peserta PKH dalam
mengisi Formulir Klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta
mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota; Mengkoordinasikan
pelaksanaan kunjungan awal ke Puskesmas dan pendaftaran sekolah.
2. Tugas Rutin:
Menerima pemutakhiran data peserta PKH dan mengirimkan formulir
pemutakhiran data tersebut ke UPPKH Kabupaten/kota; Menerima pengaduan
dari Ketua Kelompok dan/atau peserta PKH serta dibawah koordinasi UPPKH
Kabupaten/Kota melakukan tindaklanjut atas pengaduan yang diterima (Lihat
Pedoman Operasional Sistem Pengaduan Masyarakat); Melakukan kunjungan
insidentil khususnya kepada peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen;
Melakukan pertemuan dengan semua peserta setiap enam bulan untuk re-
sosialisasi (program dan kemajuan/perubahan dalam program); Melakukan
73
koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan
kesehatan; Melakukan pertemuan bulanan dengan Ketua Kelompok; Melakukan
pertemuan bulanan dengan Pelayan Kesehatan dan Pendidikan di lokasi pelayanan
terkait; Melakukan pertemuan triwulan dan tiap semester dengan seluruh
pelaksana kegiatan: UPPKH Daerah, Pendamping, Pelayan Kesehatan dan
Pendidikan. Adapun beberapa kegiatan pokok yang harus dilakukan pendamping
PKH, yaitu:
a. Pertemuan Awal
Pertemuan awal merupakan kegiatan pendamping untuk
Menginformasikan (sosialisasi) program kepada RTSM peserta PKH dan
mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum. Dalam pertemuan awal yang
dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2007 ini, bertempat di kantor Kecamatan
Koja, dalam rangka/kegiatan mengelompokan masing-masing peserta kedalam
kelompok yang teridiri atas 20-25 peserta PKH untuk mempermudahkan tugas
pendampingan. Dalam pemilihan kelompok peserta PKH pendampinglah yang
berhak menentukan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang telah di tetapkan
oleh pendamping, hal tersebut diperkuat oleh Mas Krisno (Pendamping Kelurahan
Koja);2
“Jadi untuk pemilihan ketua kelompok, saya sendiri aja yang mengelompokkan bukan dari pihak siapa-siapa...terus.. dipilih ketua kelompoknya...kenapa dibuat perkelompok, karena biar gampang untuk masalah pendampingan dan untuk memepermudah pada saat pembayaran di kantor pos...”.
2 Wawancara pribadi yang dilakukan di Kantor UPPKH pada hari Senin, jam 13.30,
tanggal 01 Februari 2010,
74
Selanjutnya dalam pertemuan awal ini, membantu peserta PKH dalam
mengisi Formulir Klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta
mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota. Mengkoordinasikan
pelaksanaan kunjungan awal ke Puskesmas dan pendaftaran sekolah.
Dikarenakan pertemuan awal, maka pendamping harus mendampingi
dalam proses pengisian data kepeserrtaan Program Keluarga Harapa, adapun
formulir yang yang harus diisi adalah keterangan data anggota keluarga.
Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mas Krsino (Pendamping Kelurahan
Koja);3
“Wajar aja ya mas, kan gak semuanya ibu-ibu pada bisa baca semua...jadi saya ikut dampingin sambil nerangin buat ngisi formulirnya...padahal dah di ulang-ulang cara ngisi formulirnya...tapi masih aja ada yang salah...trus, buat masalah kunjungan ke sekolah dan puskesmas atau umah sakit, saya hanya mealporkan bahwa apabila ada ibu-ibu yang datang untuk berobat atau periksa, trus dia menunjukkan kartu PKH maka ibu tersebut tidak dipungut biaya sepeserpun....., karna pihak puskesmas dan rumah sakit sudah tau kalo di Jakarta Utara sedang mengadakan Program Keluarga Harapan, yaitu Program Perlindungan Sosial....cape sih mas muter-muter ngusrusin ini itu....tapi saya senang dengan pekerjaan ini....asik aja gak terlalu formal trus jadi banyak sodara juga...”
Dapat disimpulkan bahwa peran pendamping dalam tahap pertemuan awal
ini sangat dibutuhkan, baik dalam penyampaian informasi dari dari Koordinator
Program ataupun menyampaikan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan
dengan Program Keluarga Harapan. Karena segala program yang berkaitan
dengan masyarakat, pendamping sangatlah dibutuhkan demi tercapainya visi dan
misi program tersebut.
3 Ibid.
75
b. Mendampingi proses pembayaran
Pada dasarnya pendamping tidak melakukan kegiatan apapun kecuali
pengamatan dan pengawasan selama proses pembayaran berlangsung. Namun
begitu, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh pendamping sebelum
kegiatan berjalan agar proses pembayaran berlangsung aman dan terkendali, yaitu:
a. Pergi ke Kantor Pos untuk meminta jadwal pembayaran dan mendata
penerima manfaat yang merupakan kelompok binaannya.
b. Menginformasikan Ketua Kelompok mengenai jadwal dan memastikan
bahwa pembayaran diterima oleh orang yang tepat pada waktu yang
telah ditentukan.
c. Berdiskusi Dalam Kelompok
Kegiatan yang tak kalah penting adalah menyusun agenda dan
mengadakan pertemuan dengan ketua kelompok ibu penerima untuk berdiskusi
dan menampung pengaduan, keluhan, perubahan status maupun menjawab
pertanyaan seputar program. Pada pertemuan ini juga dilakukan sosialisasi
informasi mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan ibu dan anak, tips
praktis dan murah bagi kesehatan keluarga serta pentingnya sanitasi dan nutrisi
untuk meningkatkan mutu keluarga.
d. Pendampingan Rutin
Selanjutnya, jadwal pendampingan dilakukan rutin dan ditetapkan selama
4 hari kerja (Senin sampai Kamis). Kegiatan yang dilakukan selama itu antara lain
melakukan kunjungan ke unit pelayanan kesehatan dan pendidikan, mengunjungi
keluarga untuk membantu mereka dalam proses mendaftarkan anak-anak ke
sekolah, mengurus akta lahir maupun memeriksa rutin ke puskesmas.
76
e. Berkunjung Ke Rumah Penerima Bantuan
Jika pada pertemuan ada peserta PKH yang tidak bisa datang karena alasan
tertentu seperti: lokasi yang sangat jauh dari tempat pertemuan, sibuk mengurus
anak, sakit, atau tidak mampu memenuhi komitmen dikarenakan alasan-alasan
tertentu, maka perlu dilakukan kunjungan ke rumah peserta tersebut untuk
memudahkan proses (lihat Buku Pedoman Pengaduan)
f. Memfasilitasi Proses Pengaduan
Pendamping menerima, menyelesaikan maupun meneruskan pengaduan
ke tingkat yang lebih tinggi sehingga dapat dicapai solusi yang mampu
meningkatkan mutu program.
g. Mengunjungi Penyedia Layanan
Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan vital keberlangsungan maupun
peningkatan mutu PKH. Pendamping memantau kelancaran dan kelayakan
kegiatan pelayanan, mengantisipasi permasalahan yang ada dalam program
sehingga bisa melakukan tindakan yang sifatnya mencegah kegagalan kelancaran
program ketimbang memperbaikinya.
h. Melakukan Konsolidasi
Pada hari Jum'at, para pendamping melakukan koordinasi dengan sesama
pendamping dan tim lain. Laporan dan tindak lanjut juga dianalisa dan
ditindaklanjuti pada hari ini agar terjadi peningkatan mutu program.
i. Meningkatkan Kapasitas Diri
Untuk meningkatkan mutu program dan mutu pendamping itu sendiri, juga
diadakan diskusi dan pertemuan rutin (minimal sebulan sekali) baik itu
antarkecamatan maupun didalam kecamatan sendiri sebagai upaya menampung
77
pelajaran berarti (lesson learned & best practices) yang bisa digunakan oleh
pendamping lain agar mempermudah pekerjaan dan menghadapi kasus-kasus
harian di lapangan.
j. Monitoring dan Evaluasi
Pengawasan pada anggota masyarakat pun dilakukan secara berkala.
Dengan demikian pengembangan pelaksanaan PKH di daerah lain akan dilakukan
jika hasil monitoring dan evaluasi mengindikasikan tanda-tanda positif terhadap
pencapaian tujuan. Oleh karenannya, monitoring dan evaluasi merupakan bagian
yang penting yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan PKH.
Monitoring PKH bertujuan untuk memantau pelaksanaan PKH pada sisi
masukan (inputs) dan luaran (outputs). Program monitoring ini akan
mengidentifikasi bebagai hal yang muncul dalam pelaksanaan PKH sehingga
memberi kesempatan kepada pelaksana program untuk melakukan perbaikan yang
diperlukan. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat hasil dan dampak
pelaksaan PKH. Kerangka fikir program monitoring dan evaluasi PKH adalah
sebagaimana digambarkan dibawah ini.
Bagan : Kerangka Pikir Program Monitoring dan Evaluasi PKH
Sumber daya (Fisik & Rp) Inputs
Sumber; Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, 2009.
Monitoring
Outcomes
Impacts
Outputs Produk yang dihasilkan
Akses, penggunaan dan kepuuasan terhadap
produkEvaluasi Dampak terhadap
kesejahteraan
78
Adapun indikator monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:
1. Indikator Monitoring
a. Komponen kesehatan
b. Komponen Pendidikan
c. Aspek Pembayaran
d. Aspek Administrasi
2. Indikator Evaluasi
a. Indikator hasil PKH
b. Indikator dampak PKH
Dengan demikian, dari beberapa faktor yang disebutkan di atas, maka
setiap individu yang melakukan usaha menuju perbaikan dan pengembangan
memerlukan penghargaan untuk menunjukkan bahwa upaya yang dilakukannya
dihargai. Penghargaan ini diharapkan dapat memicu kinerja yang lebih baik dan
memotivasi lingkungannya menghasilkan produktivitas yang sekurang-kurangnya
sama dengan yang telah diraihnya.
Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat
dari perbuatan sengaja melanggar koridor aturan dan ketentuan yang telah dibuat
dan disepakati dalam sebuah lembaga. Sanksi diberikan agar yang bersangkutan
maupun orang yang mengetahuinya tidak mengulangi perbuatan yang merugikan
lembaga, lingkungannya maupun dirinya sendiri. lni juga merupakan alat
pembelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
79
B. Harapan Pendamping dan Harapan Peserta (RTSM) dalam Pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (PKH)
Hubungan Pendamping dan masyarakat dalam PKH merupakan sesuatu
yang tak dapat dipisahkan satu sama yang lainnya dalam proses transformasi
sosial. Keberadaan pendamping di dalam masyarakat selalu lahir untuk bersama-
sama mengarahkan situasi yang positif di saat masyarakat tertimpa masalah-
masalah yang membuat mereka menderita hidupnya. Peran dan tugas
pendamping, baik yang diterjunkan (dibentuk) langsung oleh pemerintah melalui
Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) ataupun pendamping yang
hadir dari tengah masyarakat itu sendiri, karena ingin menjawab problem-problem
yang sedang muncul.
Hal ini dilakukan (maksudnya pendamping) sebagai stimulus
(sahabat/alat) agar masyarakat mampu membangun kehidupannya, selayaknya
manusia lain pada umumnya. Adapun kerja pendamping adalah sebagai individu-
individu yang mengarahkan masyarakat untuk mencari (sama-sama) solusi yang
tepat untuk keluar dari problem yang mereka hadapi. Sejalan dengan itu, Mas
Krisno Sutanto mengatakan;
“Bahwa masyarakat diharapkan merubah paradigma yang mereka miliki atau pola pikir yang terus menunggu diberikan oleh orang lain baik itu pemerintah atau orang-orang yang memang memiliki kebersihan hati nurani untuk membantu...”.
Terlihat bahwa pendamping masyarakat mengedepankan nilai bahwa
manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa
manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam
proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau,
80
memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar
dirinya.
Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Baker, Dubois dan Miley (1992)4
menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang
dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan
kontribusi positif bagi masyarakat. Pendekatan keberfungsian sosial dapat
menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan
komprehensif. Ia dapat menjelaskan bagaimana keluarga miskin merespon dan
mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang tekait dengan situasi
kemiskinannya.5
Memang secara ideal hubungan antara Pendamping dan masyarakat di
dalam program PKH, adalah inisiator yang datang dari atas (pemerintah itu
sendiri) atas dasar tanggung jawab bersama dalam melakukan mensejahterakan
seluruh komponen masyarakat tidak hanya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Nyatanya, kehidupan sehari-hari di Indonesia inisiator itu banyak datang dari
pendamping dari luar komunitas (outsider) dan jarang datang dari anggota
komunitas itu sendiri.
Kecuali komunitas yang wilayahnya hidup terjadi kasus atau masalah yang
sifatnya manifes (nampak) dan struktural. Misalnya, Penggusuran tanah, PHK
buruh, Intimidasi massal, biasanya komunitas tersebut meminta fasilitasi dan
advokasi pada pihak Perguruan Tinggi, Aktivis Mahasiswa, Lembaga Swadaya
4 Peranan Pekerja Sosial Dalam Pendampingan, sumber; http://fasilitator-
masyarakat.org/index.php?pg=artikel_detail&id=190 dan di dalam Edi Suharto, pendampingan sosial dalam pengembangan masyarakat, http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_31.htm, (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010). 5 Edi Suharto, dalam sebuah artikel, Pekerjaan Sosial Dan Paradigma Baru Kemiskinan. Diambil dalam kumpulan data Tim Penelitian Kemiskinan Depsos RI.
81
Masyarakat atas dasar Kebutuhan bersama yang dirasa serta menimpa seluruh
anggota komunitas.
Dalam hal ini Mas Krisno Sutanto menambahkan harapannya kepada
anggota Program Keluarga Harapan (PKH);
“Kami sebagai pendamping, menginginkan masyarakat yang kami dampingi atau anggota yang dibina memiliki usaha kelompok... atau usaha bersamalah sebagai penopang lain, selain menunggu melulu bantuan dari luar, sehingga anggota PKH mampu terus melanjutkan hidup..., dan tidak menunggu harta karun yang didatangkan dari langit...”.
Ungkapan di atas selaras dengan adagium pekerjaan sosial, yakni ‘to help
people to help themselves’, pendamping memandang orang miskin bukan sebagai
objek pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik kemiskinan.
Melainkan orang yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang
sering digunakannya dalam mengatasi berbagai permasalahan seputar
kemiskinannya.
Sebagaimana harapan di atas, diungkapakan juga oleh Ibu Khanifah di
kelurahan Koja, beliau mengatakan bahwa;
”Em...kalo ngerasa ada perbedaan, ya... ada banyak terbantu, mas... salah satunya sekolah anak saya jadi gak terlalu kefikiran masalah bayaran sekolahnya, karena ada usaha kelompok... trus buat beli sepatu, ya kalo ada lebihnya saya beliin seragam sekolah yang udah agak kucel mas...he..he.. trus anak juga tambah rajin aja sekolahnya... ya karna ada mas Krisno yang ngontrol absen kehadiran sekolah anak saya... ya anak juga takut kalo jarang masuk sekolah tar di putus lagi bantuannya... repot lagi sayanya. Trus pendamping juga mengecek timbangan anak balita... jadi ibu-ibu yang laen juga pada rajin periksa ke posyandu, puskesmas juga... kalo jarang nimbang ama periksa kan ketauan dari kartunya, tar di keluarin dari peserta PKH lagi...”
Inisiatif Pemerintah melahirkan Program Keluarga Harapan (PKH) serta
membentuk para pendamping tidak bisa dikatakan adanya intervensi karena
82
memandang masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin (RTSM) adalah
masyarakat yang memiliki mental ketergantungan, kebodohan ataupun sering
melakukan kesalahan, berkaitan dengan kasus atau masalah yang manifes itu.
Terpenting, tindakan itu dimusyawarahkan dan di putuskan seluruh anggota serta
bukan inisiatif dari beberapa orang atau individu saja.
Dengan demikian inisiatif pemerintah mendatangkan para pendamping
adalah indikasi adanya kesadaran bahwa masyarakat dengan kemampuan diri
mereka sendiri, dengan tetap melalui arahan, pengawasan, dan kerja sama antar
masyarakat dan pendamping menandakan bahwa sudah ada dan berjalannya
mekanisme kerja di masyarakat (terutama di Kelurahan Koja).
Sering juga terjadi inisiatif datang dari pendamping ke dalam masyarakat
saat di suatu wilayah terjadi kasus seperti adanya ketidakadilan dan kemiskinan.
Misalnya, pendamping PKH Koja, membuat/mengumpulkan uang kas.
Diharapkan dengan inisiatif ini masyarakat menyadari bahwa mereka harus tidak
selalu membentuk satu usaha yang berawal dari diri pribadi mereka sendiri.
Pendamping sangat mengharapkan bahwa beban tersebut dapat dipikul bersama.
Hal ini, menurut Mas Krisno Sutanto telah sering dikatakan dan dihimbau
kepada masyarakat sebagai anggota Program Keluarga Harapan (PKH), dia
mengatakan;
“...Uang Kas itu diharapakan terkumpul untuk membantu keberlanjutan program anggota itu sendiri (mis. dalam hal pelaksanaan diskusi dan pertemuan), agar mereka dapat meringankan beban masing-masing yang lainnya..., juga tidak memberatkan Ketua Kelompok seorang diri dalam hal kegiatan semacam diskusi dan pertemuan yang dilakukan...”.
Dalam melakukan aksi-aksi menuju kehidupan yang lebih manusiawi.
UPPKH menganggap bahwa program pemberdayaan tidak bisa dilakukan tanpa
83
adanya strategi dan perencanaan yang jelas, semisal kebersamaan seperti yang
dijelaskan di atas. Manakala hasil perencanaan dapat terwujud menyangkut
banyak orang, tentunya harus melibatkan seluruh komponen masyarakat yang
ingin diberdayakan. Pada saat masyarakat masih dalam tingkat kesadaran
konformis (naif, pasrah, merasa dirinya tidak mampu, idiom banyak anak-banyak
rejeki). Maka dibutuhkan orang (pendamping) yang dapat memfasilitasi dan
memotivasi agar anggota masyarakat (secara individu) itu dapat meningkatkan
kesadaranya.
Proses untuk menuju masyarakat yang sejahtera tidak bisa hanya ditempuh
1 (satu) atau 2 (dua) tahun. Fakta yang sudah terjadi, bisa lebih dari 3 (tiga) atau 5
(lima) tahun. Kondisi itupun masih sering di “kotori” dengan munculnya konflik-
konflik yang sifatnya individual, atas dasar kecemburuan (jealous) antar anggota
masyarakat. Kesabaran dan ketelatenan dalam pendampingan masyarakat sangat
diperlukan, agar tercapainya masyarakat yang sadar diri, terpenuhinya kebutuhan,
sehat mental dan fisik (baik sosial maupun individu).
Untuk menumbuhkan rasa kebersamaan diantara pendamping dan anggota
PKH. Maka pendamping pun melakukan kunjungan langsung ke rumah atau ke
lokasi usaha anggota secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya apabila
dalam pembinaan ternyata anggota menjalankan ketentuan (semisal
diskusi/pertemuan) UPPKH dengan baik, maka kunjungan akan dilakukan agak
jarang. Akan tetapi apabila anggota menunjukan gejala tidak menjalankan
kesepakatan yang ditetapkan, maka frekuensi kunjungan pendamping
ditingkatkan.
84
Dalam rangka menjalin hubungan baik itu, pendamping minimal satu
bulan setelah realisasi program harus mengunjungi6 anggota PKH. Kunjungan
selanjutnya tergantung pada kualitas partisipasi yang dilakukan oleh anggota.
Apabila terdapat kecenderungan yang memburuk, maka petugas UPPKH harus
sering mengunjungi anggota tersebut bersama pengurus dan anggota PKH lainnya
sebagai perwujudan pelaksanaan tanggung renteng.
Disamping kunjungan yang dilakukan sendiri. Pengawas maupun petugas
UPPKH dapat melakukan kunjungan ke anggota bersama relawan, aparatur
kelurahan atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya, kunjungan tersebut betujuan:
a. Memberikan motivasi kepada anggota agar aktif dalam memanfaatkan
bantuan berupa uang melalui Program Keluarga Harapan.
b. Sebagai salah satu sarana monitoring partisipatif yang perlu ditumbuhkan
kepada warga.
C. Kesesuaian antara Harapan Pendamping dan Harapan Peserta (RTSM)
dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Koja,
Kelurahan Koja Jakarta Utara
Hubungan Pendamping dan masyarakat dalam PKH merupakan sesuatu
yang tak dapat dipisahkan satu sama yang lainnya dalam proses transformasi
sosial. Keberadaan pendamping di dalam masyarakat selalu lahir untuk bersama-
sama mengarahkan situasi yang positif di saat masyarakat tertimpa masalah-
masalah yang membuat mereka menderita hidupnya. Peran dan tugas
pendamping, baik yang diterjunkan (dibentuk) langsung oleh pemerintah melalui
6 Memantau para peserta PKH untuk mengetahui perkembangan peserta dalam Program
Keluarga Harapan, dan dilakukan secara non-formal untuk mengali berbagai potensi, hambatan, ancaman, kelemahan, dan kekuatan masyarakat yang menjadi peserta.
85
Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) ataupun pendamping yang
hadir dari tengah masyarakat itu sendiri, karena ingin menjawab problem-problem
yang sedang muncul.
Tabel: Pola hubungan pendamping UPPKH dan Peserta PKH
Ketua UPPKH Kabupaten/kota
Koor. UPPKH Kabupaten/kota
Petugas SPM
Petugas Administrasi
Petugas SIM PKH
Petugas Data Entri Peserta
PKH
*Pedoman Umum Program Keluarga Harapan 2008
Secara ideal hubungan antara Pendamping dan masyarakat di dalam
program PKH, adalah inisiator yang datang dari pemerintah itu sendiri (yang
diwakili oleh Ketua dan koordinator UPPKH kabupaten/kota). Atas dasar
tanggung jawab bersama (oleh Sistem Pengaduan Masyarakat {SPM},
Administrator, dan Data Entry/Operator Komputer PKH) dalam melakukan
kegiatan untuk mensejahterakan seluruh komponen masyarakat. Pola hubungan
ini tidak hanya di bidang pendidikan dan kesehatan melainkan bidang-bidang
kehidupan masyarakat yang dapat terjangkau lainnya. Walau dalam kenyataannya,
bahwa kehidupan sehari-hari di Indonesia, inisiator lebih banyak datang dari
86
pendamping dari luar komunitas (outsider) dan jarang datang dari anggota
komunitas itu sendiri.
Upaya-upaya pengentasan kemiskinan semestinya dipahami sebagai
transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian. Wujud kemandirian
tercermin dari tingkat kepedulian dan partisipasi atau memudarnya
ketergantungan kepada pemerintah. Pengertian ini bisa dipahami sebagai sikap
mental dan perilaku rasional, kompetitif dan menolak ketergantungan.
Gagalnya program pengentasan kemiskinan kita karena selama ini
program lebih bersifat bantuan sosial. Apakah program pengentasan kemiskinan
selama ini (hanya) sekadar “pelestari proyek” atau “pengamanan program”.
Nuansa itu yang selama ini terjadi, baik di tingkat ide, maupun implementasi di
lapangan. Sehingga tak mengherankan kerap timbul kecenderungan untuk sekadar
program terlaksana, dana terbagi habis, dan dana yang terbagi habis dimakan
masyarakat.
Kemandirian masyarakat bukan diindikasikan meningkatnya pendapatan
saja, tetapi seberapa jauh mereka mampu menguasai sumber-sumber ekonomi
baru. Sehingga pendapatan dapat meningkat dan berkelanjutan, tetapi kepercayaan
hidup selanjutnya didapatkan kemandirian sosial ekonomi tersebut wajib
dipahami. Di sinilah, peran pendamping/fasilitator menyelenggarakan dialog
dengan masyarakat untuk menggali kebutuhan-kebutuhan nyata, menggali
sumber-sumber potensi yang tersedia, mendorong masyarakat untuk menemukan
spesifikasi masalah yang harus dipecahkan dan mengorganisir mereka untuk
mengambil tindakan yang tepat (Belle, 1976)7.
7 Dalam artikel tulisan Marjono, staf Bapermades Provinsi Jawa Tengah,
http://www.kmwjateng.net/pemberdayaan/menggugat-peran-pendamping-pnpm-mp, (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010).
87
Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat makin menyadari bahwa
pertumbuhan ekonomi diupayakan melalui berbagai program tidak dengan
sendirinya dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Kita
memerlukan suatu strategi atau arah baru kebijaksanaan pembangunan yang
memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Strategi pada dasarnya mempunyai
tiga arah. Pertama, pemihakan dan pemberdayaaan masyarakat. Kedua,
pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan
pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat. Ketiga,
modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial
ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.8
Pengembangan masyarakat local (Locality Sevelopment) menurut
Rothman (sebagaimana diulas Suharto, 2005:42) adalah pengembangan
masyarakat yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi
masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif anggota masyarakat itu sendiri.
Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah
melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi
tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.9
Setelah melihat dari keinginan anggota PKH, yaitu agar program Rumah
Tangga Sangat Miskin (RTSM) terus dilakukan dan harus mampu memberikan
dampak bagi perbaikan maupun perubahan hidup yang lebih baik (layak) bagi
anggota masyarakat lain (menyebar ke masyarakat sekitar). Adapun jika
memperhatikan harapan anggota PKH dengan peranan yang dilakukan oleh Unit
8 Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat & Jaring Pengaman Sosial (
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 130 9 Asep Usman Ismail (ed) dan Ismet Firdaus, Dkk. Pengamalan AlQur’an “Tentang
Pemberdayaan Dhua’fa” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dakwah Press, 2008) Cet. 1, h. 73
88
Pelaksana (pendamping) Program Keluarga Harapan (UPPKH) sangat sesuai
(dibutuhkan).
Hal terkait dapat dibuktikan dengan peranan (tugas dan aktivitas)
pendamping PKH dengan harapan anggota PKH, adapun peranan (tugas/aktivitas
yang diharapkan anggota PKH) yang dilaksanakan oleh pendamping PKH melalui
program RTSM di Kelurahan Koja Jakarta Utara tersebut sebagai berikut:
a. Melakukan persiapan administrasi, yaitu dengan mempersiapkan; Pertama,
melapor pemerintah setempat (Ketua RT); Kedua, mensosialisasikan kepada
anggota masyarakat agar mereka tahu kegiatan yang akan dilaksanakan;
Ketiga, pembuatan papan nama, papan struktur, data masyarakat yang menjadi
anggota, data kepengurusan, buku absen anggota PKH, buku program
kegiatan, buku tamu, dan keperluan lainnya.
b. Edukasi – tekanan utama pada proses perubahan pola pikir (mind set) dan
peilaku (behavior) dari penerima informasi yang terjadi melalui proses
sosialisasi yang terus menerus dalam jangka waktu yang lebih panjang.
c. Membentuk kelompok bagi masing-masing anggota PKH.
d. Pembangunan infrastruktur dasar dan pemukiman diarahkan untuk
meningkatkan aksessibilitas masyarakat kepada pusat-pusat pelayanan,
mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan dan jasa lainnya, serta mewujudkan
tata lingkungan pemukiman yang asri, bersih dan sehat.
Karena itu, RTSM yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Harapan
(PKH) merupakan suatu usaha berencana untuk memungkinkan partisipasi
individual dari masyarakat miskin dalam memecahkan berbagai masalah serta
adanya kesesuaian antara harapan UPPKH dan anggota masyarakat. Apa yang
dilakukan harus merupakan kegiatan yang berupa keseimbangan atau kesesuaian,
89
dimana masyarakat disiapkan oleh pendamping untuk mewujudkan tujuan
hidupnya agar lebih memiliki kemandirian. Dengan demikian para pendamping /
fasilitator tersebut berperan sebagai agen untuk membentuk masyarakat yang
didampingi agar menjadi pribadi yang dapat mencari solusinya sendiri-sendiri.
D. Kendala atau Hambatan Pendamping dalam Program PKH
Kendala yang dihadapi oleh pendamping adalah sulitnya peserta untuk
mengumpulkan data atau berkas formulir pemutakhiran10. Adapun kendala yang
lain yang dihadapi pendamping adalah peserta yang sesekali masih ditemukan
menggadaikan kartu PKH pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab (mis.
Rentenir), atau tetangga yang di pinjamkan uangnnya oleh pemilik kartu PKH
untuk dijadikan jaminan meminjam uang.
Diakui oleh koordinator pendamping PKH, Mas Krisno Sutanto, dari
sekian banyak RTSM peserta PKH selalu saja ada yang nakal. Dana PKH
disalurkan untuk kepentingan di luar peruntukannya, seperti membayar utang.
Terhadap kasus seperti ini pihaknya menegur agar mengganti atau mengadakan
lagi dana tersebut untuk kemudian dimanfaatkan untuk pendidikan anak-anaknya
atau pemeliharaan kesehatan ibu hamil.
Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Mas Krisno Sutanto
sebagai pendamping PKH Kelurahan Koja.
“Ya…gak menutup kemungkinan kalau ada yang melakukan kesalahan, ada juga yang nakal... karna hidup memiliki kekeliruan, dan untungnya kekeliruan itu masih bisa di tangani oleh saya…mulai dari masalah
10 Pemutakhiran adalah berkas data peserta yang berisi data peserta sebelum atau sesudah
pembayaran uang PKH, dan data tersebut harus di kumpulkan oleh pendamping PKH pada pertemuan yang dilakukan di rumah peserta atau di tempat tang telah disepkati oleh peserta dan pendamping.
90
susahnya ngumpulin berkas formulir pemutakhiran data trus... ada aja peserta yang menyalahgunakan kartu PKH sebagai jaminan untuk meminjam uang dengan tetangga atau renteninir sekaipun, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ibu yang berinisial (SH) dengan alasan untuk ongkos anak sekolah dan untuk membeli buku SKS…Dan yang saya herankan ada laporan dan saya pernah memanggil ibu tersebut dikarenakan menggunakan kartu PKH dijadikan taruhan barmain jud oleh ibu-ibu peserta atau suami-suami mereka sendiri…tapi Al-hamdulillah kasus ini belum pernah terjadi di kelurahan ini...”.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Hanifah salah satu peserta
Program PKH dalam beberapa kali proses wawancara yang dilakukan oleh
penulis; sebagai berikut;
“Banyak mas... ibu-ibu peserta yang menjual kartu bantuan pemerintah... karena keadaan memaksa kali mas... ya, jika harus tunggu bantuan uang bulan berikutnya... mungkin kami gak bisa hidup kali mas... kami gadaikan dengan jaminan uang bantuan bulan depan bisa diganti lagi... pinjamnya ke orang yang berada dan mau minjamin uangnya mas... ya, kaya bos gitu mas yang banyak uang... ya, ren... rentenir mas...!” Kebanyakan peserta PKH beranggapan bahwa uang bantuan pemerintah
sebagai bantuan yang memang berhak mereka gunakan untuk apapun sebagai
tanggung jawab pemerintah yang mengolah negara dan masyarakat Indonesia
seluruhnya. Kartu bantuan pemerintah melalui Program PKH tersebut akan
diambil (ditebus) kembali ketika pembayaran PKH dilaksanakan pada waktu yang
telah di tentukan oleh UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan).
Adapun kendala yang dihadapi oleh pendamping adalah: adanya
keterlambatan uang konpensasi (honor/tunjangan/pesangon/gaji). Dana
konpensasi yang terhambat tersebut menjadikan kekurangmaksimalan
pendamping dalam melakukan aktifitas dan kunjungan kerja ke lokasi-lokasi yang
menjadi tempat konsentrasi kegiatan di masing-masing kelurahan. Dengan
demikian, kendala ini menjadikan kinerja para pendamping berkurang (malas)
91
dalam hal mencari program kerja yang baru (yang disesuaikan dengan kebutuhan
peserta) bagi para peserta PKH.
Berbagai alasan tentunnya didasar pada otonomi daerah, sehingga banyak
kebijakan-kebijakan yang sifatnya paling penting didahulukan sehingga PKH ini
kurang disambut meriah oleh Pemerintah (di daerah-daerah tertentu). Persoalanya
bagaimanapun gencarnya sosialisi oleh Pendamping, tetap tidak berpengaruh pada
kebijakan pemerintah setempat.
Dengan demikian, keberhasilan atau Ujung Tombak Program Keluarga
Harapan ada dalam peranan pendamping dan Pemerintah Daerah. Dalam
menjalankan tugas tanpa pamrih mau berkorban demi masyarakat dan atas dasar
Ikhlas, siap menghadapi situasi dan kondisi lingkungan serta pendekatan lebih
intensif, akan memberikan Motivasi terhadap RTSM sehingga dalam jangka
panjang akan membawa dampak bagi generasi selanjutnya.
E. Solusi Dari Kendala Pendamping Program PKH
Dari hal diatas, salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia
yang senantiasa menuntut keterlibatan pekerjaan sosial dalam penanganannya
adalah masalah kemiskinan. Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan
kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu orang agar dapat membantu
dirinya sendiri. Dalam proses pertolongannya, pekerjaan sosial berpijak pada
nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional yang mengedepankan prinsip
keberfungsian sosial.
Dan yang menjadi tujuan utama pemberian bantuan PKH adalah, agar
anak-anak dari keluarga miskin mendapat bantuan pertumbuhan sejak janin, balita
92
sampai bersekolah di SD-SMP, sehingga dapat menekan jumlah penduduk miskin
dan mendekatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dengan
demikian, konsep keberfungsian sosial harus dikedepankan sebagai solusi agar
persoalan kemiskinan dapat ditangulangi. Hingga pada intinya menunjuk pada
“kapabilitas” individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran
sosial di lingkungannya.
Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa masyarakat yang menjadi
peserta program PKH adalah subyek pembangunan; bahwa masyarakat/peserta
memiliki kapabilitas dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses
pertolongan, bahwa masyarakat/peserta memiliki dan/atau dapat menjangkau,
memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar
dirinya.
Adapun solusi dari permasalahan yang ditemui oleh pendamping dalam
menangani masalah-masalah di atas yaitu, memberikan peringatan berupa
membuat surat pernyataan hitam di atas putih dengan kesepakatan pendamping
dan peserta (Peserta Program Keluarga Harapan) PKH. Dan tidak terlepas
dengan pekerja sosial adalah menjadi fasilitator bukan menekan masyarakat yang
memiliki masalah melainkan pendekatan secara kekeluargaan sebagaimana arti
dari pendamping itu adalahIndividu atau seseorang yang melakukan aktivitas
menemani secara dekat dan mempunyai kedudukan setara dengan yang ditemani.
Pendamping sosial dalam program PKH melihat bahwa kelompok sasaran
atau masyarakat dalam menangani kemiskinan mencakup tiga kelompok miskin
secara simultan. Dalam kaitan ini, maka seringkali orang mengklasifikasikan
kemiskinan berdasarkan “status” atau “profil” yang melekat padanya yang
93
kemudian disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Gelandangan, pengemis, anak jalanan, suku terasing, jompo terlantar, penyandang
cacat (tubuh, mental, sosial).
Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial di atas, maka
strategi yang tepat sebagai solusi dalam penanganan kemiskinan harus terfokus
pada peningkatan kemampuan orang miskin (yang menjadi peserta) dalam
menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas
kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-arti, maka
intervensi pendamping senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak
terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya.
Pentinganya Peranan Pemerintah Daerah menjadi Ukuran Keberhasilan
Program Keluarga Harapan. Sejauhmana peranan pemerintah daerah selalu
menjadi persoalan di lapangan. Sulitnya berkoordinasi dan respon dari instansi
terkait begitu lambat dan mengabaikan yang menjadi kendala bagi pendamping
haruslah dapat diminimalisasi.
Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks
yang memerlukan penanganan lintas sektoral, lintas profesional dan lintas
lembaga sebagai solusi yang paling tepat. Departemen Sosial merupakan salah
satu lembaga pemerintah yang telah lama aktif dalam program pengentasan
kemiskinan. Dalam strateginya Depsos berpijak pada teori dan pendekatan
pekerjaan sosial. Strategi penanganan kemiskinan dalam persepektif pekerjaan
sosial terfokus pada peningkatan keberfungsian sosial si miskin (dalam arti
individu dan kelompok) dalam kaitannya dengan konteks lingkungan dan sistuasi
sosial.
BAB V
KESIMPULAN dan SARAN
A. Kesimpulan
1. Peran pendamping masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH),
adalah peran seseorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator,
fasilitator, pendidik, pemungkin, sekaligus sebagai perwakilan bagi
masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat sebagai anggota/peserta
PKH bisa berdaya untuk membangun hidup mereka dari kemiskinan
(problem) hidup secara mandiri. Pendamping, juga dituntut tidak hanya
mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasi kelompok
masyarakat, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis
sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan analisis
sosial, mengelola dinamika kelompok (masyarakat), menjalin relasi,
bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta
mengatur sumber dana.
2. Harapan masyarakat terhadap PKH ini, yaitu agar selalu berinteraksi
(dibimbing dan dibina), Melakukan pembelaan, meningkatkan hubungan
masyarakat dan membangun jaringan kerja guna tercapainya keberlanjutan
Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin, sehingga
masyaraka mampu melepaskan diri dari bantuan orang lain atau pihak luar.
3. Memperhatikan hasil antara harapan dan Program Keluarga Harapan yang
dilaksanakan oleh UPPKH, maka program tersebut memiliki kesesuaian
antara harapan pemerintah atau pendamping dengan harapan masyarakat
95
96
setempat yang dijadikan (obyek) pelaksanaan Program Keluarga Harapan
(PKH), dan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pendamping
PKH melalui RTSM dan program lain yang mendukung berjalan sewajar
dan semaksimal mungkin, dalam arti semaksimal mungkin yang dapat
dilakukan oleh pendamping PKH. Sehingga anggota masyarakat mampu
membangun hidup mereka serta keluarganya selaiknya orang lain.
4. Kesulitan bagi pendamping untuk mengumpulkan data atau berkas
formulir pemutakhiran. Disamping kesulitan lain yang ditemukan di
lapangan adalah, adanya peserta yang menyalahgunakan kartu bantuan
program PKH. Kendala atau kesulitan lain adalah alasan yang didasarkan
pada otonomi daerah, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya
(dianggap) paling penting didahulukan sehingga PKH kurang disambut
oleh Pemerintah (di daerah-daerah tertentu).
5. Keberfungsian sosial menjadi solusi yang harus dihidupkan oleh
pendamping PKH dan pemerintah. Dengan demikian, keberfungsian sosial
menjadi strategi dan solusi dalam penanganan kemiskinan, yang harus
terfokus pada peningkatan kemampuan orang-orang miskin (yang menjadi
peserta program PKH). Di lain hal, intervensi pendamping senantiasa
melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan
dan situasi yang dihadapinya. Pentinganya Peranan Pemerintah Daerah
juga menjadi Ukuran Keberhasilan Program Keluarga Harapan.
97
B. Saran-Saran
Dalam hal ini penulis menyarankan agar peran pendamping PKH terhadap
pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan dan RTSM perlu
ditingkatkan, yaitu dengan mempersiapkan pelaksana (pendamping) yang lebih
banyak (matang/inisiatif), sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan
baik serta berkelanjutan.
Melihat harapan warga supaya diadakannya bimbingan dan binaan yang
tiada henti, maka anggota masyarakat yang termasuk dalam PKH diharapkan tetap
serius, semangat, cepat beradaptasi, serta meningkatkan peran aktifnya dalam
proses berjalannya program, diskusi maupun pertemuan lain yang sifatnya
mendukung.
Terakhir dari penulis, walaupun Program Keluarga Harapan (PKH) ini
telah sesuai dengan keinginan anggota masyarakat, tetap saja agar mereka
didorong agar lebih mampu memiliki wawasan yang lebih luas (merubah pola
pikir) untuk menambah kemandirian anggota masyarakat yang dikenai program.
Maka perlunya diadakan kembali program-program lainnya.
Keberhasilan Program Keluarga Harapan ada dalam peranan pendamping
dan Pemerintah Daerah. Pendamping, dalam menjalankan tugas, hendaknya tanpa
pamrih, mau berkorban demi masyarakat dan Ikhlas, baik dalam situasi dan
kondisi lingkungan apapun serta pendekatan yang lebih intensif.
Peranan pemerintah daerah selalu menjadi persoalan penting yang akan
memberikan Motivasi terhadap RTSM sehingga dalam jangka panjang akan
membawa dampak baik bagi generasi selanjutnya. Koordinasi dan respon dari
instansi terkait harus menjadi pertimbangan khusus.
DAFTAR PUSTAKA
Adi, Isbandi Rukminto, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan
Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2003), Cet 1.
Arif, Syaiful, Menolak Pembangunanisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),
Cet. 1. BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial (2007), Penduduk
Fakir Miskin Indonesia 2007, Jakarta: BPS. Buku Kerja Pendamping PKH, (Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan
Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Soail, Departemen Sosial RI, 2008).
Budiman. Arif, Toeri Pembangunan Dunia Ketiga. (Jakarta: Gramedia, 2000). Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai pustaka, 1998). Grass, N., W.S Massan dan A.W MC Eachern, Exploration Role Analiysis dalam
David Berry, Pokok-pokok Pikiran dalam sosiologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995), Cet ke-3.
Gulo, W., Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,
2002). Firdaus, Ismet, et. al, Asep Usman Ismail (ed). Pengamalan AlQur’an “Tentang
Pemberdayaan Dhua’fa” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dakwah Press, 2008) Cet. 1.
Ife, Jim (1995), Community Development: Creating Community
Alternatives,Vision, Analysis and Practice, Longman, Australia. Jabbar, Hasbiullah (ed). Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan
Kemiskinan. Jakarta: Blantika, Cet ke 1, 2004 Kuper. Adam dan Jessika Kuper, Enslikopedia Ilmu-ilmu social, (Jakarta: PT
Raja Garfindo Persada). Kuncoro. Mudrajad, Ph.D., 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah,
(Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
98
99
Machendrawaty, Nanih dan Ahmad Syafe’i, Agus. Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
Miftah. Ahmad., et.al., Belajar dari 10 provinsi, Upaya Pencapaian MDGs
Melalui Inisiatif Multi Pihak di Indonesia, Jakarta: Kemitraan, 2009. Modul Diklat Pelaksana UPPKH Daerah 2007 Moleong, Lexy. J., Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; PT. Remaja Rosda
Karya 2001) Cet. Ke-15. Murodi dan Wati Nilamsari, Buku ajar, Sosiologi Pembangunan, Jakarta: Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2007. Mustopadidjaja A.R., 1999, “Format Bernegara Menuju Masyarakat Madani”,
dalam Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani, Miftah Thoha (penyunting), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1999). Pedoman Umum PKH, Program Keluarga Harapan, (Direktorat Jaminan
Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Soail, Departemen Sosial RI, 2008).
Panduan Umum Program Keluarga Harapan Pedoman Operasional UPPKH Pusat Pedoman Operasional Kelembagaan PKH Daerah Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan Pedoman Operasional PKH Bagi pemberi Pelayanan Pendidikan Pedoman Operasional Sistem Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta:balai Pustaka, 2002. Sumodiningrat. Gunawan, Pemberdayaan Masyarakat & Jaring Pengaman Sosial
( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999). Sekilas Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Sehat, Keluarga
Keluarga Berpendidikan, (Program Keluarga Harapan, Meraih Keluarga Sejahtera, Unit Pelaksana PKH Pusat [UPPKH], 2008-2009)
100
Suharto, Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, ( Bandung : PT. Refika Aditama), Cet-1, 2005.
--------, Edi (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial:
Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS --------, (2004), “Social Welfare Problems and Social Work in Indonesia: Trends
and Issues” (Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu), makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret.
--------. dkk., (2004), Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah
Tangga Miskin di Indonesia, Bandung: STKSPress. Soekanto, Soerjono,. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2003) Cet. Ke -35 Tim Penyusun, Pedoman Umum PKH Lintas Kementrian dan Lembaga, Pedoman
Umum PKH 2008, (Jakarta, Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI, 2008).
-------- (2001b), “Menyoal Pembangunan Kesejahteraan Sosial”, Media Indonesia,
edisi 1 Maret. Sumodiningrat, Gunawan. Pemberdayaan Masyarakat & Jaring Pengaman Sosial
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999. Sumaryadi, I. Nyoman. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan
Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama, 2005. Sutrisno, Bambang. dkk, (ed). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan
Ekonomi Kerakyatan dalam Akses Peran Serta Masyarakat, Lebih Jauh Memahami Community Development, Jakarta: ICSD, 2003.
Zubaedi, Dr., M.Ag.,M.Pd., Wacana Pembangunan Alternatif, Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media, 2007.
101
Sumber Lain; Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 26/07/31/TH XI , 1 Juli 2009,
http://jakarta.bps.go.id/BRS/Sosial/Miskin09.pdf. diakses pada tanggal 6 agustus 2010.
Pikiran Rakyat, PKH untuk Kurangi Si Miskin. (diambil pada hari Minggu,
tanggal 20 2010). http://www.kmwjateng.net/pemberdayaan/menggugat-peran-pendamping-pnpm-
mp. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Juli, jam 01.44. 2010). http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/08/18/need-for-achievement-dan-
kemandirian-bangsa/. Need For Achievement Dan Kemandirian Bangsa, (diambil pada hari Minggu tanggal 20 2010).
http://hanjuang-mahardika.blogspot.com/2009/03/peran-pendamping-lsm-dan-
komunitas.html. (diambil pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2010). http://pkh.depsos.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id
=61&Itemid=79. (diambil pada hari senin tanggal 11 Februari 2010, jam 23:35). (diambil pada hari Senin, Tanggal 11 Februari 2010, jam 23:35).
http://indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=7660&It
emid=821. (diambil pada hari minggu tanggal 20 juni 2010). http://bataviase.co.id/content/program-keluarga-harapan-pkh-bantu-rtsm. (diambil
pada hari Minggu, tanggal 20 juni 2010) http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm. Pendampingan Sosial
Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi Dan Strategi. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Juli, jam 01.44. 2010).
http://ronawajah.wordpress.com/2009/12/01/pendampingan-dalam-
pengembangan-masyarakat/. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2010, jam 01.44).
http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_31.htm. Pendampingan Sosial
dalam Pengembangan Masyarakat. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Juli, jam 01.44. 2010).
http://fasilitator-masyarakat.org/index.php?pg=artikel_detail&id=190. Peranan
Pekerja Sosial Dalam Pendampingan, (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010).
http://suryanto.blog.unair.ac.id/2010/02/02/sekilas-modal-sosial-social-capital-
apa-itu/. (diambil pada hari Minggu, tanggal 20, 2010)
102
http://sunandars.blogspot.com/2009/02/peranan-pekerja-sosial-dalam_20.html. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2010, jam 01.44).
http://buletinbisnis.wordpress.com/2007/07/02/juli-2007-pemerintah-luncurkan-
program-keluarga-harapan/. (di akses pada tanggal 06 agustus 2010). http://id.wikipedia.org/wiki/Modal_sosial, (diambil pada hari Minggu, tanggal 20
2010).
PEDOMAN WAWANCARA (Untuk Koordinator UPPKH dan Pendamping PKH)
A. Identitas pendamping/ koordinator Nama: 1. Tempat tgl lahir: 2. Alamat: 3. Status Perkawinan:
a. Belum kawin b. Sudah kawin c. Serai hidup d. Cerai mati
4. Daerah Asal 5. Tanggungan keluarga: a. suami b. istri 6. Jenjang pendidikan:
1. SD/Ibtidaiyah 2. SMP/ Tsanawiyah 3. SMU/ SMK Aliyah atau Pesantren 4. Akademi Islam/ Umum (Sarjana Muda/SO) 5. Universitas/ sintitut Islam/ Umum (Sarjana lengkap/ S1) 6. universitas/ institut Islam/ umum (S2)
7. Pendidikan Anak : 1.…………. 2.…………. 3.…………. 4.…………. 5.………….
B. Riwayat organisasi
Apakah aktif di organisasi Berapa lama aktif di organisasi trsebut Apa jabatan dalam organisasi tersebut Apa manfaat yang dirasakan dalam organisasi
C. Riwayat pekerjaan
Sudah bekerja sebelumnya Apa bidang pekerjaan yang di geluti Apakah perbedaaan pekerjaan yang terdahulu dan sekarang
D. Pengalaman sebagai pekerja social
Apa motivasi untuk menjadi pendamping PKH atau Koordianator UPPKH Bagaimana pengalaman menjadi Pendamping dan Koordinator UPPKH
E. Kegiatan Pendampingan
Pendekatan apa dan bagaimana untuk sosialisasi dengan masyarakat
Kegaiatan apa saja yang di lakukan dalam melakukan pendampingan Kendaraan yang di gunakan pada pendampingan ke masayaraka
F. Evaluasi Bagaimana evaluasi kegiatan Pendamping dan Koordinator UPPKH Bagaimana evaluasi terhadap peserta program keluarga harapan (PKH)
G. Kendala dan Solusi Apa kendala atau hambatan Pendamping dan Koordinator Apa solusi dari Pendamping PKH dan Koordinator UPPKH Apa harapan pendamping dan Koordinator UPPKH
H. Saran-saran/ usulan
Apa saran dan usulan pendamping dan Koordinator PKH agar program berjalan dengan baik
PEDOMAN WAWANCARA (Untuk Peserta Program keluarha Harapan PKH)
A. Identitas Peserta PKH Nama: 1. Tempat tgl lahir: 2. Alamat: 3. Status Perkawinan:
a. Belum kawin b. Sudah kawin c. Serai hidup d. Cerai mati
4. Daerah Asal 5. Tanggungan keluarga: a. suami b. istri 6. Jenjang pendidikan:
1. Sekolah Rakyat (SR)/SD/Ibtidaiyah 2. SMP/ Tsanawiyah 3. SMU/ SMK Aliyah atau Pesantren 4. .............
7. Pendidikan Anak : 1.…………. 2.…………. 3.…………. 4.…………. 5.………….
8. Riwayat Pekerjaan Apa pekerjaan ibu Apa pekerjaan suami Sudah berapa lama bekerja di bidang ini 9. Harapan Peserta PKH Apa harapan peserta PKH dengan Pendamping Apa harapan peserta dengan Program PKH ini 10. Pengetahuan tentang Program PKH Apa yang ibu ketahui mengenai Program PKH ini Sejauhmana ibu meserasakan perbedaaan setelah dan sebelum adanya program ini Merespon dengan baikkah dengan adanya program ini Apa yang ibu ketahui tentang pendamping PKH 11. Usulan dan Saran Apa harapan ibu dengan adanya Program PKH ini, apa saran untuk keberlanjutan dari program PKH ini
Wawancara Mengenai PKH (Program Keluarga Harapan)
Nama: Ibu Khanifah
Usia: 35 tahun
Tempat: kelurahan Koja Jl. Sindang lorong RT 06/10 No: 93
Pertanyaan : Apa pekerjaan ibu atau bapak untuk membiayai kebutuhan sehari-hari?
Ya beginilah mas….dagang gado-gado lontong ja..kalo bapak mah kan dah tua
jadi gak tentu kerja apan…ya lumayanlah mas usaha kecil-kecilan kaya gini bisa
nambah uang ongkos anak sekolah ..daripada gak da kerjaan…
Pertanyaan : Apa yang ibu ketahui tentang program PKH ini?
Ni se ignet saya ya...tau betul sau salah ya, program ini program buat ngebantu
masyarakat miskin buat ngeringanin biaya ongkos sekolah anak, berobat anak-anak
ama keperluan sekolah anak, ya pokonya uangnya buat pendidikan anak ama untuk
ibu hamil dan balita.
Pertanyaan : Apa tanggapan ibu setelah adanya program PKH ini?
Ya kalo masalah duit sapa sih yang gak seneng,,,,ia kan,..ya ibu seneng banget
adanya program ini..ya jadinya saya gak banyak mikirin untuk biaya anak sekolah,
beliin pkeperluan sekolah. Ya sepatu, tasnya uang les kalo ada les dari
sekolahnya…emang kadang ada aja keperluan laen..tapi saya mah mikirin buat
keperluan anak sekolah ja dulu… bener mas saya ngerasa kebantu banget dah dapet
bantuan dari uang PKH ini….al-hamdulillah banget pemerentah masih mikirin
orang-orang kecil kaya kita gini…ya mudah-mudahan ja program ini lanjut
terus….ya kalo bias anak yang SMU juga dapet..he-he….kalo bisa biyar saya gak
banyak mikirin ongkos anak sekolah ama yang laen-laennya dah….
Pertanyaan : Selama ibu menjadi peserta program PKH apa ibu menemukan masalah yang
sampai membuat kesal atau marah, baik dari pembagian uang, pertemuan kelompok
oleh pendamping, atau pernah dipersulit dari pihak puskesmas atau rumah sakit
ketika ibu berobat?
Al-hamdullah mas… selama ibu ikut program ini, ibu gaka pernah dapet
masalah….semua bae-bae aja..yah paling-paling susah aja ngumpulin ibu-ibu kalo
disuruh ngumpul kelompok, gitu ja mas…kalo di kantor pos semuanya bae-bae
aja..trus mas krisnonya juga sopan, bae orangnya gak pernah marah-marah kalo
ibu-ibu pada ngambil uang PKH di kantor pos he-he….padahal mas kalo di kantor
pos tuh ibu-ibu pada desek-desekan pada dorong-dorongan mas….
Pertanyaan : apa da perbedaan yang ibu rasakan setelah adanya Program Keluarga harapan?
Em...kalo ngerasa ada perbedaan ya...ada banyak mas...salah satunya sekolah anak
saya jadi gak terlalu kefikiran masalah bayaran sekolah, trus buat beli sepatu ya
kalo ada lebihnya saya beliin seragam sekolah yang udah agak kucela
mas...he..he..trus anak juga tambah rajin aja sekolahnya..ya karna ada mas Krisno
yang ngontrol absen kehadiran sekolah anak saya...ya anak juga takut kalo jarang
masuk sekolah tar di putus lagi bantuannya...repot lagi sayanya. Trus pendamping
juga mengecek timbangan anak balita...jadi ibu-ibu yang laen juga pada rajin
periksa ke posyandu, puskesmas juga...kalo jarang nimbang ama periksa kan
ketauan dari kartunya, tar di keluarin dari peserta PKH lagi...
Pertanyaan : Apakah harapan ibu dengan adanya pendamping ?
Harapan ibu mah...jangan kapok kalo susah ngumpulin ibu-ibu...ya kalo bisa
program ini lanjut aja sampe anak SMA kan jadi gak banyak fikiran kalo sampe
SMA...kalo bisa he..he..ama ini, kalo ada pengumuman cepet-cepet di kabarin aja
takut mendadak malah repot nantinya....
Pertanyaan : Setelah pengambilan uang PKH di kantor pos uangnya siapa yang pegang?
Ya..saya mas yang pegang.. iya ibu yang pegang bukan bapaknya….ya paling
Cuma laporan ja ke bapak kalo duit dari PKH dapet segini pokonya uangnya
langsung saya jatah-jatahin buat anak sekolah, kan anak saya sekolah di swasta jadi
masih bayaran…ya udah duitnya buat bayaran anak sekolah, buat beli sepatu kalo
sepatunya dah pada jebol, lunasin buku-buku pelajarannya mas yang masih belom
dibayar…kalo bapaknya mah gak terlau ikut campur masalah uang PKH ini
yah..paling-paling Cuma laporan ja ma suami…
Pertanyaan : Anak ibu ada berapa dan apa ibu mengerti cara pembagian uang PKH?
Anak saya ada tiga 2 masih SD yang satu dah masuk SMP, ya ngarti lah…kan anak
SD dapetnya 400 kalo berdua jadi 800, tambah kakaknya yang SMP 1 orang, SMP
dapetnya 800 ama bantuan tetapnya 200, jadi ibu dapetnya 1.800.000, trus di bagi
tiga yam as kan pembayarannya setaun 3 kali jadi saya dapetnya setiap pembayaran
600.00 ribu mas…Al-hamdulillah mas…walaupun kurang tapi syukur ngerasa ada
yang bantuin ja…jadi ngurangin beban biaya.
TAHAP I
TAHAP II
TAHAP III
TAHAP I
TAHAP II
TAHAP III
TAHAP I
TAHAP II
TAHAP III
Nov‐07
Mar‐08 Mar‐08 Mei‐08Nov‐08
Des ‐08
Maret‐09
J uli‐09Okt ‐ 09
I 700 687 693 693 678 669 662 650 640 620 1 KE L . KAMAL MUARA 184 182 184 184 179 178 171 170 168 1612 KE L . KAPUK MUARA 181 179 180 180 174 175 173 170 165 1613 KE L . PE J AGALAN 80 80 80 80 80 78 78 73 74 714 KE L . PENJ AR INGAN 228 219 222 222 218 213 213 211 207 2035 KE L . P LUIT 27 27 27 27 27 25 27 26 26 24
II 752 723 723 709 679 678 6401 KE L . PADEMANGAN BARAT 402 387 387 377 358 356 3382 KE L . PADEMANGAN T IMUR 213 208 208 205 202 205 1883 KE L . ANCOL 137 128 128 127 119 117 114
III 1,942 1849 1847 1800 1753 1749 16731 KE L . S UNTE R AGUNG 336 311 311 302 293 292 2792 KE L . S UNTE R J AY A 200 187 187 186 184 184 1793 KE L . PAPANGGO 320 312 312 302 283 285 2734 KE L . WARAKAS 221 210 210 196 193 192 1845 KE L . S UNGAI BAMBU 311 296 296 291 286 282 2716 KE L . KE BON BAWANG 298 286 284 276 268 268 2577 KE L . TANJ UNG PR IUK 256 247 247 247 246 246 230
IV 1,824 1,771 1,796 1,796 1,752 1,698 1,682 1,616 1,612 1,542
1 KE L . R AWABADAK S E LATAN 89 88 89 89 86 86 86 85 85 832 KE L . TUGU S E LATAN 146 144 142 142 140 138 138 136 136 1313 KE L . TUGU UTARA 306 295 300 300 296 282 280 275 275 2704 KE L . LAGOA 506 479 493 493 480 455 453 420 416 3945 KE L . R AWABADAK UTARA 282 279 279 279 267 267 258 250 250 2316 KE L . KOJ A 495 486 493 493 483 470 467 450 450 433
V 438 410 410 395 371 368 3251 KE L . KE LAPA GADING BAR AT 189 172 172 168 153 153 1262 KE L . KE LAPA GADING T IMUR 67 63 63 60 59 59 543 KE L . PE GANGS AAN DUA 182 175 175 167 159 156 145
VI 2,085 2,051 2,067 2,067 2,024 2,009 1,999 1,958 1,958 1,926
1 KE L . S UKAPURA 179 175 176 176 168 165 165 156 157 1492 KE L . ROROTAN 145 142 143 143 140 139 136 134 134 1333 KE L . MARUNDA 262 260 261 261 256 256 253 251 251 2464 KE L . C IL INC ING 190 187 188 188 176 175 176 172 172 1705 KE L . S EMPE R T IMUR 149 148 149 149 148 147 147 146 146 1466 KE L . S EMPE R BARAT 191 187 189 189 186 181 179 177 177 1727 KE L . KAL IBARU 969 952 961 961 950 946 943 922 921 910
4,609 4,509 4,556 4,556 4,454 4,376 4,343 4,224 4,210 4,088
3,132 2982 2980 2904 2803 2795 2638
7,741 4,509 4,556 4,556 7,436 7,356 7,247 7,027 7,005 6,726
RE KAP ITUL IS AS I DATA PE S E RTA PKH J AK ARTA UTARA
NO NAMA WIL AYAHDATA AWAL
PE S E R TA
T ahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009
K E C . PE NJ AR INGAN
K E C . PADEMANGAN
K E C . TANJ UNG PR IOK
TOTAL PE S E R TA PKH 2008
TOTAL PE S E R TA PK H J AK AR TA UTARA
K E C . KOJ A
K E C . K E L APA GADING
K E C . C IL INC ING
TOTAL PE S E R TA PKH 2007
Lampiran
Wawancara Mengenai PKH (Program Keluarga Harapan)
Nama : Krisno Sutanto,A.MD
Jabatan : Pendamping PKH Kelurahan Koja
Usia :25 tahun
Tempat : Jl Jempea Lorong 21 No 17 Rt 002 Rw 007
Pertanyaan: Apakah mas pernah bekerja dalam bidang sosial sebelum menjadi pendamping
PKH?
ya...sampe saat ini saya masih aktif bekerja sebagai staff yayasan binaan bengkel kreatif
anak-anak jalanan, makanya saya berminat jadi pendamping masyarakat dalam program
ini..karena itu saya sudah merasa nyaman dengan pekerja lapangan yang sistem kerjanya
tidak seperti karyawan kantoran, yang jarus masuk pagi dan jam pulang sore, yang telat
sedikit bini saya masrah-marah....he..he..kan kalo kerja sosial kerjanya agak santai dan
tidak terlalu terikat dengan waktu ja min...jadi kita bisa ngerjain pekerjaan yang lain gito
loh...
Pertanyaan: Apakah pendapat mas Krisno tentang adanya program untuk menangani masalah
kemiskinan yang membutuhkan pendampingan ?
Kalo.. secara pribadi saya seneng banet ya…cecara orang miskin gak punya taring lah
ibartanya, jadi kita sebagai pendamping bisa menjadi taring sementara untuk
keberlangsungan mereka seperti masyarakat umummnya. Saya sangat mendukung sekali
dengan adanya program pemerintah dalam menangani masalah emiskinan dan ditambah
dengan adanya pendampingan untuk mereka-mereka yang tidak mampu. Saya merasa
pekerjaan ini dikerjainnya ikhlas dan ada rasa saling tanggung jawab, itu saya loh mas...gak
tau juga kalo pendamping yang laen...ya...makluk ja setiap orangkan beda-beda pendapat....
Pertanyaan: Kenapa mas Krisno berkiinginan bekerja sebagai pendamping PKH ?
Ya.... seperti yasng saya bilang…mendjadi pendamping bukan dijadikan pekerjaan yang
sangat beban buat kita…karena hidup juga kalo gak saling membantu percuma
juga…memang kalo kita mati kita bakal ngubur sendiri…gitu enaknya
bermasyarakat…kenapa saya suka dengan pekerjaan yang seperti ini semata-mata untuk
saling membantu dan saling menyayangi kaum yang lemah dan orang-orang yang tidak
mampu untuk melangkah sendiri...padahal saya kuliah bukan jurusan sosial tapi saya gak
malu untuk turun kepasar-pasar untuk melihat kegiatan peserta dan bahkan selayaknya ibu
kita sendiri..
Peranyaan : Apakah kesulitan yang mas Krisno temukan dilapangan ketika melakukan
pendampingan?
Dari selama saya menjadi pendamping PKH, saya paling-paling menemukan masalah yang
tidak jauh dari masalah penggadaian kartu PKH ama rentenir dan tetangga yang di
pinjemin uangnya…jadi saya harus memiliki loteransi juga dengan permsalahan ini mas…,
tapi bukan saya lantas hanya diem ja…tapi setaip ibu-ibu yang melakukan pelanggaran
seperti itu, orang yang bersangkutan akan saya panggil, dan apabila sudah beberapa kali
melakukan pelanggaran seperti itu saya akan buatkan surat perjanjian hitam di atas putih
atas pengetahuaan dua belah pihak. Kenapa saya bilang ada sikap toleransi! karena ketika
sesekali mereka melakukan kesalahan mereka beralasan, karena uang PKH yang
dibayarkan pada
( 3 ) tiga bulan sekali mas.., jadi disitulah alasan mereka untuk menjawab masalah ini.tapi
tetap saya memberikan tekanan bahwa kartu ini tidak bisa berpindah tangan. Kartu ini
milik pribadi yang harus di pegang dan dui butuhkan setiap dibuttuhkan, dan jangan sampe
penyalahgunaan kartu ataupun apapun itu.
Pertanyaan : Bagaimana proses mas krisno sebelum melakukan pendampingan ?
Sebagaimana yang ada di buku panduan pendampingan aja…tapi menurut saya yang saya
lakukan kalo pendampingan saya gak terlalu terpatok dengan buku panduan
pendamping..saya alami aja..sekiranya apa yang saya butuhkan saya pake..saya gak
nyaman ketika pas pendamingan saya pake cara-cara yang harus dari buku, terasa kaku aja,
malah gak lentur kalo melakukan pendampingan. Dan cara yang saya pake cara
kekeluargaan, saling mengerti keadaan dan saling mendukung. Dan kalo sudah terjalin
komunikasi yang baik, maka akan tersa tidak ada hijab antara pendamping dan peserta,
dengan seperti itu saya pun merasa enteng ja untuk mendampingi peserta bahkan ketika
tengah malam pun saya dampingi ketika memang benar-benar di butuhkan, seperti peserta
ada yang lahiran di rumah sakit trus di pesulit oleh pihak rumah sakit maka, saya pun harus
turun kesana…
Pertanyaan : Apakah harapan mas Krisno sebagai pendamping PKH (Program Keluarga
Harapan)?
Bahwa masyarakat diharapkan merubah paradigma yang mereka miliki atau pola pikir yang
terus menunggu diberikan oleh orang lain baik itu pemerintah atau orang-orang yang
memang memiliki kebersihan hati nurani untuk membantu...Kami sebagai pendamping,
menginginkan masyarakat yang kami dampingi atau anggota yang dibina memiliki usaha
kelompok... atau usaha bersamalah sebagai penopang lain, selain menunggu melulu
bantuan dari luar, sehingga anggota PKH mampu terus melanjutkan hidup..., dan tidak
menunggu harta karun yang didatangkan dari langit...”.
Pertanyaan: apa bentuk evaluasi yang dilakukan setelah mas melakukan pekerjan sebagai
pendamping?
Adapun bentuk evaluasi yang saya buat adalah semacam laporan kegiatan pendamping
yang akan di kumpulkan ke kantor (Unit Pelaksana Program keluarga Harapan) UPPKH.
Laporan ini berisi tentang apa saja kegiatan yang dialkukan selama pendampingan di
masyarakat, baik dari hambatan-hambatan selama pendampingan dan solusi yang di
kerjakan oleh pendamping. adapun laporan tersebut di kumpulkan oleh Koordinator PKH
dan di periksa hasil laporannya dan kemuian di kirim ke departemen sosial setelah
mendapat persetujuan dari kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara.
