1

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK

ANTARA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA DENGAN MASYARAKAT

MAIWA DI KABUPATEN ENREKANG

ERMAN

105640192714

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

ii

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK

ANTARA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA DENGAN MASYARAKAT

MAIWA DI KABUPATEN ENREKANG

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu

Pemerintahan

Disusun dan Diajukan oleh

ERMAN

Nomor Stambuk : 105640192714

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

iii

iv

v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Erman

Nomor Stambuk : 105640192714

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya

sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan oleh orang

lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila

dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima

sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku

Makassar, November 2020

Yang menyatakan

Erman

vi

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Janganlah menatap masa lalu dengan berduka, ia tak akan kembali lagi,

hadapilah masa sekarang dengan bijaksana dan sambutlah bayangan masa

depan dengan keraguan dan dengan disertai keteguhan hati”

Kupersembahkan karya ini buat:

Kedua orang tuaku Salam dan Juna Serta saudaraku,

teman-teman yang selalu suport sehingga penulis bisa

mewujudkan harapan menjadi kenyataan.

vii

ABSTRAK

Erman, Jaelan Usman Dan Ansyari Mone, Peran Pemerintah Dalam

Penanganan Konflik Antara PTPN Dengan Masyarakat Maiwa Kabupaten

Enrekang.

Tujuan penelitian untuk Mengetahui sebab terjadinya konflik antara

masyarakat dan PTPN Serta Menganalisis Peran pemerintah dalam penanganan

konflik antara PTPN dengan masyarakat maiwa di Kabupaten Enrekang, Metode

penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini

adalah Masyarakat Maiwa dan PTPN sendiri dan Pemerintah kabupaten

Enrekang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan lembar observasi,

panduan wawancara, alat perekam suara, kamera. Dalam teknik analisis data

penelitian menggunakan reduksi data, sajian data, dan verivikasi.

Hasil penelitian ini di temukan bahwa, Peran pemerintah dalam menangani

konfilk antara PT.Perkebunan Nusantara dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten

Enrekang . 1. Mediasi, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Enrekang melakukan

mediasi, mempasilitasi dan mempertemukan dua belah pihak yang berkonflik

sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-

masing, yaitu sebagai orang pertama dalam mengambil kebijakan. 2. Negosiasi

pemerintah daerah Kabupaten Enrekang meberikan negosiasi terhadapa PTPN

dengan masyarakat Maiwa. Pemerintah menyarankan agar kedua belah pihak

menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi yang lebih buruk lagi. Padahal

ini pemerintah daerah berusaha menegosisiasi kedua belah pihak agar

permasalahan yang terjadi ini bisa diselesaikan 3.Fasilitator Peran pemerintah

dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari penyediaan

sarana pertemuan (lokasi, tempat, dan fasilitas), penetapan waktu dan agenda

pertemuan serta menfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan (sebagai

fasilitator).

Kata Kunci: Peran Pemerintah, konflik antara PTPN dengan Masyarakat Maiwa

viii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Penanganan

Konflik Antara PTPN dengan Masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi

syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima

kasih dan penghargan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, bapak

Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I dan bapak Drs. H. Ansyari

Mone, M.Pd selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu

dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu

berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini dan

penulis juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada

orang tua, Ayahanda Salam dan Ibunda Juna atas segala kasih sayang, cinta,

pengorbanan serta do‟a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau

panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat

yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita, serta seluruh

keluarga besar penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan

disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas

Penulis juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas

ix

Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S. IP., M. Si selaku Ketua Prodi Ilmu

Pemerintahan yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan

berkas hal-hal yang berhubungan administrasi perkuliahan dan kegiatan

akademik.

4. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan

ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku

perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu

penulis.

5. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten

Enrekang, Instansi yang berada di Kecamatan Maiwa, Desa

Motomalangga yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan

penelitian.

6. Kepada seluruh keluarga besar fisipol Universitas Muhammadiyah

Makassar, terutama kepada satu angkatan 2014 Ilmu Pemerintahan

terkhusus teman saya yang selalu menemani pada saat turun kelapangan

Rahmat dan Angga , Kakak dan sepupu saya Winda dan Fadli yang

selalu mendampingi pada saat penyusunan.

Sehubungan akhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua

pihak atas segala kekurangan dan kehilafan, disadari maupun yang tidak

x

disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya

membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat

dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang

membutuhkan.

Makassar, November 2020

Erman

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................

HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................

HALAMAN PENERIMAAN TIM ..................................................................

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMU ..........................

MOTO DAN PERSEMBAHAN......................................................................

ABSTRAK .......................................................................................................

KATA PENGANTAR ....................................................................................

DAFTAR ISI ....................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah............................................................................ 7

C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 7

D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 7

BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan ........................................................................... 9

B. Konsep Peran Pemerintah ................................................................ 9

C. Pengertian Konflik Agraria ............................................................. 15

D. Kerangka Fikir ................................................................................. 24

E. Fokus Penelitian .............................................................................. 25

F. Deskripsi Fokus Penelitian .............................................................. 26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian ........................................................... 27

B. Jenis dan Tipe Penelitian ................................................................. 27

C. Sumber Data .................................................................................... 27

D. Informan Penelitian ......................................................................... 28

E. Teknik Pengumpulan Data .............................................................. 29

F. Teknik Analisis Data ....................................................................... 30

G. Keabsahan Data ............................................................................... 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Gambaran Umum objek penelitian .................................................. 32

1. Sejarah berdirinya Kabupaten Enrekang ................................... 32

2. Gambaran PT. Perkebunan Nusantara ....................................... 35

xii

B. Peran pemerintah sebagai mediasi dalam penanganan konflik

antara PT. Perkebunan Nusantar dengan masyarakat Maiwa di

Kabupaten Enrekanng...................................................................... 45

C. Peran pemerintah sebagai negosiasi dalam penanganan konflik

antara PT. Perkebunan Nusantar dengan masyarakat Maiwa di

Kabupaten Enrekanng...................................................................... 57

D. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penanganan konflik

antara PT. Perkebunan Nusantar dengan masyarakat Maiwa di

Kabupaten Enrekanng...................................................................... 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ...................................................................................... 65

B. Saran .......................................................................................... 66

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 68

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah konflik di indonesia merupakan fenomena yang tidak asing

lagi dan menyitah perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah

mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan

masayarakat. Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat,

pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin

menerima dan menghadapi perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang

berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan

sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran

akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus mendorong

seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang

lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya

konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk

menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlihat konflik dengan

orang lain.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda

tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut

disebabkan karena masing-masing kita memiliki sejarah dan karaktek yang

unik, dilahirkan dalam cara hidup tertentu serta masing-masing kita memiliki

nilai-nilai yang memandu pikiran dan prilaku yang memotivasi kita untuk

mengambil tindakan tertentu dan menolak tindakan lainnya. Orang sering

1

2

berangapan bahwa ketika memiliki fakta yang sama, semua orang akan sampai

pada suatu analisis yang sama. Kenyataanya tidaklah demikian. Kebulatan

suara bahkan lebih mustahi dicapai jika kita mempertimbangkan bahwa selain

perbedaan-perbedaan alami tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang

disebabkan oleh berbagai dimensi: status, kekuasaan, kekayaan, usia, peranan

menurut gender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu dan

sebagainnya. Perbedaan berbagai posisi berdasarkan indikator-indikator sosial

tersebut mengakibatkan orang saling menginginkan hal-hal yang berbeda

dalam situasi yang sama dan ketika sasaran dan kepentingan mereka tidak

sesuai, maka terjadilah konflik. Pemerintah daerah memiliki peran strategis

dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena didalam undang-

undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bab 1 tentang

ketentuan umum pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah

kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenagan Presiden yang

pelaksanaanya dilakukan oleh kementrian Negara dan menyelenggara

pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan

menyejahterakan Masyarakat.

Peraturan kepala BPN NO 3 tahun 2011 tentang pengelolahan

pengkajian dan penaganan kasus pertanahan membedakan dengan tegas

batasan kasus, sengketa, perkara dan konflik pertanahan (tidak meliputi

kawasan perairan; udara; dan hutan). Kasus dibatasi sebagai sengketa, konflik,

atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada BPN RI untuk mendapatkan

penanganan penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan dan kebijakan

3

pertanahan nasiaonal. Dalam hal ini jelas, bahwa BPN tidak akan menangani

kasus yang tidak dilaporkan diluar terminologi pertanahan dan tidak berpayung

hukum.

Terdapat beberapa kasus konflik penggunaan lahan yang terjadi di

indonesia, Seperti halnya yang terjadi di Maiwa, akhir-akhir ini dimana adanya

konflik antara PTPN dengan warga sekitar dalam memperebutkan lahan yang

masing-masing pihak mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas tanah

tersebut.Warga mencari keadilan melalui berbagai upaya, lewat DPRD (Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah), Bupati Enrekang , dan ke Komnas HAM (Hak

Asasi Manusia) sekalipun. Namun, konflik tetap berkepanjangan, tak ada jalan

keluar. Pembaruan HGU yang habis baru diajukan lagi oleh pihak PTPN

Maroagin pada 2008. Namun, pemerintah Kabupaten Enrekang enggang

memberikan perpanjangan izin HGU PTPN di Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang. Dengan alasan,lahan ribuan hektar tersebut hanya di telantarakan

PTPN, dan tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten

Enrekang. Bahkan, pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan surat

edaran Nomor 180/1657/setda, 2 juni 2016. Hal itu di tunjukan kepada Direksi

PTPN yang berisi memberikan peringatan dan mempertegas bahwa HGU

PTPN telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. PTPN yang masih tetap

ingin menguasai lahan padahal masyarakat telah memampaatkan lahan sesuai

edaran Pemkab Enrekang yang membuat keresahan di tegah masyarakat.

Selama ini PTPN selalu saja mengakibatkan kerusakan tanaman petani

dan tidak ada kompensasi yang layak diberikan pada petani. Konflik yang

4

terjadi menyebabkan bentrok antara Masyarakat dengan PTPN. Masyarakat

juga melakukan unjuk rasa dan merobohkan papan Dislitbang (Dinas

Penelitian dan Pengembangan) milik PTPN di Maiwa. Tidak hanya itu saja

masyarakat juga melakukan aksi di jalan dengan membawa spanduk yang

bertuliskan warga tolak penanaman kelapa sawit. Masyarakat yang melakukan

aksi turun ke jalan tidak hanya warga Maiwa saja yang melakukan aksi tersebut

tetapi semua Masyarakat yang ada di kawasan Kabupaten Enrekang pada

umumnya. Pemerintah Kabupaten Enrekang pada saat itu juga sedang

membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Enrekang, dengan pasal kontroversial berupa perubahan

kawasan pertanian menjadi kawasan kelapa sawit. Selain untuk kawasan kelapa

sawit, PTPN juga mengokupasi tanah masyarakat untuk menampungan air.

Karyawan PTPN unit maroagin di bantu 10 orang dari satuan Brimob

Polda Sulsel melakukan perusakan terhadap kebun dan lahan. Di awal

pembukaan perkebunan PTPN menguasai dua wilayah yaitu Maiwa seluas

5.320 hektar yang akan ditanami kelapa sawit, dimana Sebahagian dari tanah

tersebut adalah milik masyarakat. Masyarakat menuntut pembebasan lahan.

Kekuasaan pemerintah sebagai penentu kebijakan, serta Hak Guna Usaha yang

dimiliki PTPN dan hak Masyarakat yang merupakan warisan nenek moyang

mereka, konflik ini sudah lama terjadi puluhan kali pertemuan digelar tak

membuahkan hasil malahan konflik semakin membesar, dari bulan kebulan

belum ada penyelesian yang baik dari Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang dikelolah oleh PTPN sebuah

5

perkebunan sawit yang cukup luas, yang sebaghagian besar sahamnya di miliki

publik. Pada tahun 2018 terjadi konflik lagi antara Masyarkat dengan pihak

PTPN dimana Masyarakat menuntut pngembalian lahan yang direbut paksa

oleh Perusahan PTPN. Yang dimana demonstrasi tersebut mereka meminta

BPN meninjau ulang atau mencabut hak guna usaha (HGU) PTPN yang

melanggar hak Rakyat.

Menurut Dahrendorf (2008) mengemukakan bahwa masyarakat

mempunyai dua wajah (konflik dan consensus). Dahrendorf dengan teoritisi

konfliknya mengemukakan bahawa masyarakat disatukan oleh ketidak bebasan

yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalamanya masyarakat

mendegelasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta

kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa

perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik

sosial sistematis.

Perbincangan masalah peran pemerintah dalam penanggulangan

konflik, sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian terdahulu seperti dalam

penelitian Fahrunnisa(2017) Peran pemerintah dalam penanganan konflik

pemutusan hubungan kerja karyawan PT. Agung Mas di Kabupaten Pangkep di

mana hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah dalam menjalankan

perannya sebagai Regulator, Dinamisator, Pasilitator sudah terealisasi dengan

baik, dilihat dari di temukannya kesepakatan antara karyawan yang di PHK

dengan pihak perusahaan melalui perundingan tripartit.

6

Sedangkan dalam penelitian (sahalessy, 2011) di mana peranan

pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan konflik antara (Suatu

Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado) Dari hasil

penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kota bersama Pemerintah

Kelurahan yang bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban warga ternyata

belum dapat menemukan solusi yang pas dalam menangani perkelahian antar

kelompok. Dari hasil penelitian terdahulu yang ada diatas dapat kita simpulkan

bahwa peran pemerintah dalam penanganan konflik sudah terlaksana tapi

masih belum efektif jadi pemerintah masih mencari cara lain untuk penangan

konflik yang efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di Maiwa

Kabupaten Enrekang terkait masalah konflik, maka sekiranya saya merasa

punya andil untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut diatas.

Oleh karna itu, peneliti untuk menganalisis ”Peran pemerintah dalam

penanganan konflik antara PTPN dengan Masyarakat Maiwa di

Kabupaten Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan diatas, peneliti dapat menuliskan rumusan

masalah yaitu:

1. Bagaiaman peran pemerintah sebagai mediasi dalam penaganan konflik

antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang

7

2. Bagaimana peran pemerintah sebagai negosiasi dalam penanganan

konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten

enrekang

3. Bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penangan

konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten

Enrekang

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang ada diatas, peneliti bertujuan

untuk:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah sebagai mediasi

2. Untuk mengetahui peran pemerintah sebagai negosiasi

3. Untuk mengetahui peran pemerintah sebagai fasilitator

D. Manfaat Penelitian

Memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak.

Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam menambah

pengetahuan dan menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa

yang akan datang.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia

pendidikan dan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan,

pada kehidupan sosial khususnya mengenai pengetahuan

pengembangan studi konflik.

8

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Makassar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan

sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas

lagi tentang studi kajian ilmu pemerintahan yang ada dalam kehidupan

masyarakat kita saat ini.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

informasi dan menambah wawasan tentang masalah-masalah yang

muncul selama ini terutama masalah konflik perebutan lahan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bekal pengetahuan

dan pengalaman secara nyata bagi peneliti sehingga nantinya dapat

memberikan pemahaman dan kontribusinya terhadap permasalahan

yang ada dalam masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman

terhadap masyarakat pada umumnya agar peka terhadap masalah-

masalah yang terjadi disekitarnya sehingga dapat di ambil solusi yang

terbaik

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan berbagai kajiannya akan menjadi

masukan untuk melengkapi penelitian ini. Adapun penelitian relevan yang

menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Skripsi dengan judul “Peranan

Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Koflik Antara Kelompok

(Suatu Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)”.

Penulis Hendra Lumi. Jurusan Ilmu Pemerintah Tahun 2015 (Jenis Penelitian

Kualitatif). Sama-sama peran pemerintah dalam menangani masalah konflik,

penelitian ini memiliki perbedaan. Pada penelitian Hendra Lumi tentang

konflik antar kelompok sedangkan penelitian ini tetang masayarakat dengan

PTPN.

B. Konsep Peran pemerintah

1. Pengertian Peran Pemerintah

Setiap individu dalam masyarakat memiliki sumbangsih dalam

sistem masyarakat setempat, individu tersebut kemudian membentuk sub

sistem sebagai pondasi dari sistem yang ada. Individu dalam masyarakat

tentunya memiliki peran yang berbeda-beda antar satu sama lain

tergantung dari tuntutan sistem yang memaksa individu tersebut bertindak

dan menunjukan peran. Dalam kehidupan manusia dan hubungannya

dalam kelompok tertentu tertentu sering kali di barengi dengan tindakan

interaksi yang berpola, baik resmi maupun yang tidak resmi. Sistem pola

9

10

resmi yang dianut warga suatu masyarakat untuk berinteraksi dalam

sosiologi dan antropologi di sebut pranata.

Menurut Koentjaranigrat (2003) menegaskan orang yang bertindak

dalam pranata tersebut biasanya menganggap dirinya menempati suatu

kedudukan sosial tertentu, tindakan tersebut dibentuk oleh norma-norma

yang mengatur. Kedudukan (status) menjadi bagian penting dalam setiap

upaya untuk menganalisa masyarakat. Tingkah laku seseorng yang

memainkan suatu kedudukan tertentu itulah yang disebut peranan sosial.

Sedangkan menurut Winarno (2007) bahwa presiden (Eksekutif), lembaga

Yudikatif, lembaga Legislatif bahkan badan-badan administrasi

mempunyai tugas masing-masing dalam penentuan kebijakan. Kebijakan-

kebijakan yang diambil biasanya dapat meminimalisir masalah-masalah

yang terjadi dan berkembang di masyarakat.

Peranan berarti tidak bisa dipisahkan dari kedudukan, eratnya

kaitan bagi keduanya. Status tertentu akan membutuhkan peran tertentu .

semakin berat peran yang dimainkan maka semakin tinggi pula statusnya

dalam masyarakat. Dan sebaliknya bila semakin minim peran yang

dilakukan maka semakin rendah pula kedudukan atau statusnya dalam

masyarakat. Menurut robert M.Z lawang (1985) peran diartikan sebagai

suatu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status

atau posisi tertentu dalam organisasi. Peranan terkadang pula dikuti oleh

tuntutan masyarakat yang telah memberikan kepercyaan kepada individu

yang menempati status tertentu. Pengharapan masyarakat pada status

11

tertentu langsung maupun tidak memberikan beban bagi pelaksana peran

yang dimaksud.

Menurut Sarwono, 2015 peran adalah sebuah teori yang digunakan

dalam dunia Sosiologi, Psikologi dan Atropologi yang merupakan

berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara

tentang istilah peran yang bisa digunakan dalam duania teater, dimana

seseorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan

dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapakan untuk berprilaku secara

tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi

seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

Peran diartikan pada karakterisasi yang di sandang untuk

dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam

konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan

seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran

seseorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang

kebetulan sama-sama berada dalam penampilan/ unjuk peran. Menurut

Haris (2012) sebagai presepsi mengenal cara orang itu diharapkan

berprilaku atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadarn

mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan diri orang tersebut.

a. Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh

melakukan sesuatu, istilah pemerintah di artikan sebagai perbuatan

dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam pemerintah.

12

Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jabatan

atau aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin 1982)

pemerintah juga merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan

menjalankan tugas untuk mengelolah sistem pemerintah dan

menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Pemutusan

hubungan kerja akan mengakibatkan konflik antara pekerja dan

perusahaan apabila permasalahan pemutusan hubungan kerja tidak

diselesaikan dengan kata sepakat dari kedua belah pihak.

Peran pemerintah yang dimaksud oleh (Ariefgii, 2012) dalam

pembinaan masyarakat antara lain :

1. Pemerintah sebagai Regulator yaitu peran pemerintah adalah

menyiapakan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan

pembagunan melalui penerbitan perturan-peraturan. Sebgai

regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat

sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan

pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator adalah mengerakan partisipasi

masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembagunan

untuk mendorong dan memilihara dinamika pembagunan daerah.

Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan

secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian

bimbingan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk

melakukan pelatihan.

13

3. Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang

kondusif bagi pelaksanaan pembagunan untuk menjembatani

berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan

pembagunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak

dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan

peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau

permodalan melalui pemberian bantuan modal kepala masyarakat

yang diberdayakan.

b. Peran Pemerintah

Menurut Munir, 2010 peran pemerintah sesuai dengan fungsinya

diantaranya antara lain:

1. Fasilitator Sebagai fasilitator pemerintah daerah dapat mempercepat

pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudional, yaitu

berkaitan dengan perbaikan prosedur perijinan dan pelayanan, serta

melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan

dimensi spasial dalam pembangunan.

2. Negosiasi dapat mengukur peran pemerintah dalam melakukan

negosiasi atau negosiator dapat dilihat dari upaya-upaya yang

dilakukan seperti mengindetipikasi permasalahan, mencari dan

mengumpulkan informasi dari masing- yang berkonflik.

3. Mediasi pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan

apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk

pihak ketiga sebagai mediator.

14

Peran pemerintah dalam mengelolah sumber daya tanah tidak

hanya melindungi fungsi dan nilai strategisnya bagi masyarakat, bahkan

memberdayakan agar fungsi dan nilai tersebut menjadi sempurna

penggunaanya dan pemanfaatanya sebagai mana yang diatur dalam

undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yaitu “ bumi dan air dan

kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini

merupakan payung hukum tertinggi terhadap pengakuan hak-hak

masyarakat dalam mempegunakan berbagai sumber kekayaan yang ada di

bumi, seperti hutan dan tanah atau lahan. Dan di atur lebih jelas lagi dalam

Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA) Nomor 5 tahun 1960 pasal 2

ayat memberikan wewenang yang lebih jelas tentang wewenang

pemerintah yang menjalankan sebuah negara yaitu:

1. Untuk mengatur dan menyelengarakan peruntukan, penggunaan,

persedian dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

2. Menentukan dan mengatur hubungan anatara orang-orang dengan

bumi, air dan ruang angkasa

3. Mengatur dan menentukan hubungan hukum orang dan perbuatan

hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Persoalan sengketa tanah tak pernah redah khususnya di Provinsi

Sulawesi Selatan kabupaten Enrekang kecamatan Maiwa, masalah kasus

sengketa tanah senantiasa terjadi dan menempati ranting tertinggi.

15

C. Pengertian Konflik Agraria

1. Pengertian konflik

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan

dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang

bersifat disosiatip. Konlik ini jika di biarkan berlarut-larut dan

berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya

disintegrasi sosial suatu bangsa. Suatu keadaan yang memiliki peluang besar

untuk timbulnya konflik adalah perbedaan. Perbedaan yang di maksud

adalah perbedaan kepentingan. Konflik berasal dari kata kerja latin

configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik di artikan

sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok)

dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan

menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik di latar belakangin

oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi.

Perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya adalah menyangkut ciri fisik,

kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.

Dengan dibawa sertanya ciri-ciri yang di bawa individual dalam interaksi

sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan

tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antara

anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan

hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang disusun oleh

Purwadarminta ( 1976) konflik diterjemahkan sebagai percekcokkan,

16

perselisihan, atau pertentangan. Pertentangan itu sendiri bisa saja muncul

dalam bentuk ide, gagasan, maupun fisik antara dua belah pihak yang saling

berseberangan. Defenisi ini jika kita padukan dengan pandangan Diana

Francis (2006, Hardensi:2013) yang meletakkan unsur pergerakan dan

persinggungan sebagai aspek tindakan di dalam konflik, maka secara

sederhana konflik dapat diartikan sebagai pertentangan yang ditandai oleh

pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan.

Konflik menurut Fisher et al. (2001: 4) adalah hubungan antara dua

pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki sasaran-sasaran

yang tidak sejalan, konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan

dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak

sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan

tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi

sebagian besar atau semua pihak yang terlibat.

Robins Universitas Sumatera Utara Tadjudin 2000), yaitu konflik

dikatakan sebagai suatu proses yang dimulai tatkala suatu pihak merasa ada

pihak lain yang memberikan pengaruh negatif atau tatkala suatu pihak

merasa kepentingannya itu memberikan pengaruh negatif kepada pihak

lainnya. Konflik adalah juga pertentangan antar banyak kepentingan, nilai,

tindakan atau arah, serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak

kehidupan ada (Mitchel et al. 2000:365).

Maka konflik merupakan sesuatu yang tidak terelakan, yang dapat

bersifat positif maupun negatif. Secara etimologis kata agraria berasal dari

17

bahasa Latin ager yang artinya sebidang lahan (bahasa Inggris acre),

lapangan atau pedusunan.

a. Faktor penyebab konflik

Faktor yang melatar belakagi terjadinya konflik perkelahian antara

kelompok adalah suatu peristiwa yang merupakan dorongan dimana

dorongan tersebut dapat memengaruhi dan menyebabkan konflik

perkelahian antara kelompok. Dahrendof dalam soekanto soerjono 2007

mengemukakan ciri-ciri konflik dalam organisasi sosial sebagai berikut:

1. Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik

2. Konflik – konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan-

kepentingan yang bertentangan yang tidak dapat dicegah dalam

struktur sosial masyarakat.

3. Kepentingan-kepentingan itu cenderung berpolarisasi dalam dua

kelompok yang saling bertentangan.

4. Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan

deperensial distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang

berkuasa dan dikuasai.

5. Penjelasan suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan

baru yang saling bertentangan, yang dalam kondisi tertentu

menimbulkan konflik.

6. Perubahan sosial merupakan akibat-akibat konflik yang tidak dapat

dicegah pada berbagai tipe pola-pola yang telah melembaga.

18

Suatu konflik yang terjadi antar kelompok menjadi tidak sehat

apabila masing-masing pihak di dalam mencari pemecahanya tidak lagi

bersifat rasianal tapi lebih bersifat emosional. Akibatnya yang terjadi adalah

seperti tawuran, penjarahan, perusakan rumah warga, perkelahian antar

kelompok di dalam masyarakat. Kekerasan sudah dijadikan sebagai media

penyelesaian konflik.

b. Akibat Terjadinya konflik

Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya

pertentangan (Soerjono Soekanto, 2006), adalah:

1. Bertambahnya solidaritas in-group. Apabila suatu kelompok

bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas dalam

kelompok tersebut akan bertambah erat.

2. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok. Pecahnya persatuan

dalam kelompok apabila pertentangan dalam satu kelompok itu

terjadi.Perubahan kepribadian para individu

3. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia

4. Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak.

c. Cara Penyelesaian Konflik

Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik (Soerjono

Soekanto, 1990) yaitu:

1. Coercion (Paksaan)

Penyelesaiannya dengan cara memaksa dan menekan pihak lain

agar menyerah.Coercion merupakan suatu cara dimana salah satu

19

pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan

pihak lawan. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak

harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

2. Compromise

Suatu cara dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi

tuntutannya, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan

yang ada.

3. Arbitration

Merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan

diantara kedua belah pihak. Pihak ketiga mendengarkan keluhan

kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan

mengikat.

4. Mediation (Penengahan)

Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi

sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin

komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah

serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu.

5. Conciliation

Merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-

keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu

persetujuan bersama. Konsep sentral dari teori konflik adalah

wewenang dan posisi yang keduanya merupakan fakta sosial.

Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi

20

faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematik, karena

dalam masyarakat selalu terdapat golongan yang saling bertentangan

yaitu penguasa dan yang dikuasai (Soetomo, 1995). Teori konflik

melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat

merupakan pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang

berada di atas dan menekankan peran kekuasaan dalam

mempertahanka ketertiban dalam masyarakat (George Ritzer dan

Douglas J. Goodman, 2008).

2. Pengertian Agraria

Ketetapan MPR No .IX/2001 tentang pembaruan agraria dan

Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam ketetapan MPR tersebut sangat

jelas ada mandat yang diberikan kepada DPR maupun Presiden untuk:

a. Dilakukan peninjauan kembali segala perundang-undangan dan peraturan

di bidang agraria yang selama ini sifatnya sektoral, tumpang tindih, dan

tidak mengandung semangat untuk mengedepankan kepentingan rakyat

banyak dalam hal penguasa, pemanfaatan dan pengelolaan tanah dan

sumber alam lainnya.

b. Dilakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah yang berkeadilan yang lebih dikenal dengan istila

land reform, sekaligus dilakukan pendataan dan inventarisasi tanah untuk

kepentingan land reform ini.

c. Diselesaikannya konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumber daya

alam dengan berpegang pada prinsip menjunjung tinggi hak asasi

21

manusia, termasuk memperkuat kelembagaan yang akan bertugas

melaksanakan penyelesaiaan sengketa-sengketa

d. Mengupayakan pembiayaan bagi program pembaruan agraria dan

penyelesaian konflik-konflik agraria maupun dalam pengelolaan sumber

daya alam

Kata bahasa Latin Agrarius meliputi arti: yang ada hubungannya

dengan tanah; pembagian atas tanah terutama tanah-tanah umum; bersifat

rural (Wiradi, 1984). Sesuai dengan UU Pokok Agraria tahun 1960, konsep

agraria menunjuk pada beragam objek atau sumber agraria sebagai berikut:

tanah, perairan, hutan, bahan tambang, dan udara. Struktur agraria pada

dasarnya menunjuk pada hubungan antar berbagai status sosial penguasaan

sumber-sumber agrarian. Tidak saja pola penguasaan, namun pola

pemilikan dan pemanfataan sumber-sumber daya agraria menjadi penting.

Hubungan tersebut dapat berupa hubungan ”pemilik dengan pemilik”,

”pemilik dengan pembagi-hasil”, ”pemilik dengan penyewa”, dan lainnya.

Menurut Wiradi (1984), kata ”penguasaan” menunjuk pada

penguasaan efektif, sedangkan ”pemilikan” tanah menunjuk pada

penguasaan formal. Penguasaan formal dapat dijelaskan dengan adanya

undang-undang yang mengatur mengenai penguasaan tanah. Penguasaan

Universitas Sumatera Utara 8 tanah belum tentu dan tidak harus disertai

dengan pemilikan. Penguasaan tanah dapat berupa hubungan “pemilik

dengan pemilik”, “pemilik dengan pembagi hasil”, “pemilik dengan

penyewa”, “pemilik dengan pemakai” dan lain-lain (Sihaloho, 2004). Kata

22

“pengusahaan” menunjuk pada pemanfaatan sebidang tanah secara

produktif (Wiradi, 1984).

3. Konsep Konfik Agraria

Menurut Wiradi (2000), konflik agraria sebagai suatu gejala sosial

merupakan proses interaksi antar dua orang/kelompok atau lebih yang

masing-masing memperjuangkan kepentingan antar objek yang sama seperti

tanah, air, tanaman, tambang, udara yang berada di atas tanah yang

besangkutan. Pada tahap ”berlomba” untuk mendahului objek itu, sifatnya

masih dalam ”persaingan”. Tetapi pada saat mereka saling berhadapan

untuk memblokir jalan lawan, terjadilah ”situasi konflik”. Jadi, konflik

adalah bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik agraria merupakan

sebuah konsekuensi yang harus dihadapi sebagai bagian atau cara dari

pengaruh kebijakan yang diberlakukan pemerintah.

Ada tiga kelompok yang biasanya tercakup dalam masalah agraria,

yaitu pemerintah, pengusaha, (perusahaan swasta dan negara), dan

masyarakat (Sitorus dan Wiradi, 1999). Menurut Christodoulou (Puji Astuti

2008) Konflik agraria adalah konflik yang berhubungan dengan

pengontrolan sumber-sumber Agraria. Konflik Agraria menurut Christoulou

biasanya melibatkan masyarakat, pemerintah, dan bisnis yang kesemuanya

memperebutkan sumber-sumber Agraria. Masyarakat melakukan

perlawanan terhadap negara dan bisnis untuk menuntut apa yang menurut

mereka Universitas Sumatera Utara 9 adalah haknya. Sedangkan negara dan

pengusaha juga berusaha melakukan perlawanan dan penekanan terhadap

23

masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya atas sumber-sumber agraria,

dimana keduanya pada umumnya memiliki bukti-bukti yuridis. Sejarah Dan

Fase-Fase Konflik Agrari. Konflik agraria adalah konflik yang berhubungan

dengan pengontrolan sumber-sumber agraria. Konflik agraria menurut

christoulou biasanya melibatkan masyarakat, pemerintah, dan bisnis yang

semuanya memperebutkan sumber-sumber agraria. Masyarakat melakukan

perlawanan terhadap negara dan bisnis untuk menuntut mereka Universitas

Sumatera Utara 9 adalah hakanya. Sedangkan negara dan pengusaha juga

berusaha melakukan perlawanan dan penekanan terhadap masyarakat untuk

mempertahankan hak-haknya atas sumber-sumber agraria, dimana keduanya

pada umumnya memiliki bukti-bukti yudiris.

D. Kerangka Fikir

Peran pemerintah menurut Munir bahwa dalam penyelesai suatu

koflik maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dengan melalui Negosiasi,

Mediasi, dan Fasilitator. Melalui Mediasi pengendalian konflik dengan cara

mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk

menunjuk pihak ketiga sebagai mediator, Negosiasi dapat mengukur peran

pemerintah dalam melakukan negosiasi atau negosiator dapat dilihat dari

upaya-upaya yang dilakukan seperti mengindetipikasi permasalahan, mencari

dan mengumpulkan informasi dari masing- yang berkonfli, dan Sebagai

fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan,

pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau

24

permodalan melalui pemberian bantuan modal kepala masyarakat yang

diberdayakan.

Dalam penyelesai koflik antara masyarakat dengan PTPN maka peran

pemerintah di Kabupaten Enrekang melalui 3 hal di atas, agar kedua belah

pihak yang berkoflik dapat teratasi dengan baik.

Bagan Kerangka Pikir

E. okus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian

dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dan tinjauan

pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersangkutan dari rumusan masalah

adalah:

1. Peran pemerintah sebagai mediasi yaitu pemerintah melakukan apabila

kedua belah pihak yang berkonflik ketika pemerintah memberikan

Peran Pemerintah dalam Penanganan Konflik Antara PTPN

dengan Masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang

Pernan Pemerintah

Munir 2010

Negosiasi Mediasi

Penyelesaian

konflik

Fasilitator

25

pemikiran atau nasehat tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan

mereka.

2. Peran pemerintah sebagai negosiasi yaitu mencari dan mengumpulkan

informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik mendatangi pihak

yang berkonflik dan mendegarkan tuntutan serta melakukan lobby terhadap

masing-masing pihak yang berkonflik.

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu pemerintah di Kabupaten

Enrekang mempersiapkan lokasi, tempat dan fasilitas terhadap kedua belah

pihak yang berkonflik.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian yang dijelaskan oleh peneliti sebagai

berikut:

1. Mediasi yaitu pemerintah dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di desa

Motto Malangga Kecamatan Maiwa di Kabupaten Enrekang dengan cara

memediasikan agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian kepada

kedua belah pihak yang berkonflik

2. Negosiasi yaitu pemerintah dapat meberikan tawaran kepada PTPN dengan

masyarakat Maiwa untuk membagi rata tanah tersebut biar konflik ini akan

selesai dan tidak ada lagi konflik yang berlanjut.

3. Fasilitator Sebagai fasilitator pemerintah daerah dapat mempercepat

pembangunan melalui mempersiapkan tempat, fasilitas kepada kedua belah

pihak yang berkonflik

26

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang akan di butuhkan peneliti yakni 2 bulan setelah ujian

proposal dan akan bertempat pada tanggal 3 November 2019 s/d 03

Januari 2020 di Desa Botto Malangga Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang. Di pilihnya lokasi ini karena beberapa pertimbangan di

antaranya: pertama, lokasi ini merupakan salah satu wilayah yang

bermasalah terkait perebutan tanah oleh PTPN sebagai penanaman kelapa

sawit di Kabupaten Enrekang hingga menuai penolakan bagi masyarakat

tersebut, kedua lokasi penelitian berada di Kabupaten Enrekang Propinsi

Sulawesi selatan (sebagai Pusat Pemerintah Daerah), sangatlah

berpengaruh dan menjadi model bagi daerah-daerah lainya di Propensi

Sulawesi Selatan, ketiga lokasi tersebut merupakan tempat pemukiman

masyarakat sehingga sanagat sesuai dengan konflik vertikal

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan

yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu

sesuatu penelitian yang mendeskripsikan tentang ruang lingkup dan

proses penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat di Maiwa

Kabupaten Enrekang.

26

27

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe studi kasus di

maksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai

masalah-masalah yang diteliti yang pernah dialami oleh informan

berdasarkan pengalaman.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang

diperoleh langung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan

informan penelitian. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan

mengenai konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa. Kriteria

penentuan informan penelitian di dasarkan pada pertimbangan

kedudukan/jabatan, kompetensi dan penguasaan masalah yang relevan

dengan obyek penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang

diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku yang

berisi teori konflik agraria, serta berbagai dokumen-dokumen yang ada

pada Kantor PU di Kabupaten Enrekang dan juga data lainya yang

relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

28

D. Informan penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang ditentukan oleh peneliti yang

akan memberikan informasi terkait obyek yang akan diteliti. Penentuan

informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive

sampling, sengaja menentukan dengan pertimbagan bahwa masalah dapat

memberikan informasi terkait masalah yang akan di teliti. Adapun

Informan sebagai berikut:

Tabel Informan penelitian sebagai berikut:

NO INFORMAN INISIAL PEKERJA

1. Direksi DN 1

2. Pemerintah A 1

3. Masyarakat B 2

4. PTPN AA 1

Sumber: informan penelitian 29 desember 2020

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi

sebagai berikut

1. Observasi

Observasi atau pengamatan, menjadi kegiatan pusat perhatian pada

sesuatu hal yang berkaitan dengan permasalahan menggunakan seluruh

panca indra. Lokasi observasi penelitian dilakukan dengan

mengidentifikasi terkait peran pemerintah dalam penanganan konflik

antara PTPN dengan masyarakat Maiwa.

29

2. Wawancara.

Wawancara dilangsungkan dalam bentuk Tanya jawab secara

langsung. Misalnya dengan kepala Kantor PU, Masyarakat Maiwa dan

kariawan PTPN jika peneliti dilangsungkan dalam penelitian. Jawaban

atas pertanyaan tadi, direkam atau ditulis oleh peneliti ke dalam lembar

kertas .Tape recorder dapat digunakan untuk merekam segala hal telah

dipersiapkan peneliti.Wawancara, dilakukan peneliti secara terbuka

dengan beberapa informan, saat melalukan wawancara selama

penelitian, Peneliti diberikan kebebasan untuk memperoleh data dan

informasi serta jawaban dari subyek peneliti sesuai dengan kemapuan

dan kemauannya. Namun demikian, tetap peneliti berusaha

mengarahkan dan menafsirkanya sesuai keperluan.Wawancara

dilakukan terhadap mereka untuk mengaja netralitas peneliti agar hasil

yang diperoleh memperoleh hasil yang optimal.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang

diambil dari beberapa sumber seperti buku, arsip, table, maupaun data

yang tersimpan dalam website.

30

F. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiono, 2011) terdapa tiga tipe teknik analisis data

kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Proses tersebut

berlangsung secara rutin selama penelitian dilakukan, bahkan sebelum

data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagai bentuk analiasis, memfokuskan,

menyempurnakan dan membuang yang di anggap tidak perlu.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan kumpulan beberapa informasi yang sudah

tersusun berupa informasi yang sistematis Melalui sajian data

memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan simpulan adalah langkah terakhir dari

analisis data.Penarikan simpulan harus berdasarkan pada reduksi dan

sajian data.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan oleh peneliti agar dapat membuktikan

penelitian yang dilakukan benar- benar penelitian ilmiah, dan untuk

membutikannya peneliti menguji data yang di peroleh. Dalam penelitian

kualitatif uji keabsahan data meliputi:

31

1. Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber

dengan menggunakan metode/teknik tertentu, diuji ketidakakuratan atau

keakuratan data yang didapat.

2. Triangulasi waktu yang sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek

dengan wawancara , observasi atau teknik yang lain dalam waktu atau

situasi yang berbeda seperti di pagi hari dan di siang hari,bila hasil uji

menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-

ulang sampai ditemukan kepastian data.

3. Triangulasi sumber data adalah membandingkan dengan cara mengecek

derajat kepercayaan suatu sumber informs yang diperoleh melalui

sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan

dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dilakukan dengan

yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara

dengan dokumen yang ada.

32

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Enrekang

Sejak abad XII, daerah ini tersebut Massenrempulu yang artinya

meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang

dari Endeg yang artinya naik dari atau panjat dan dari sinilah asal mulanya

sebutan Endekan. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum

sampai saat ini bahkan dalam adminstrasi pemerintahan telah dikenal

dengan nama ENREKANG versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa

Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati

kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-

gunung dan bukit-bukit sambung- menyambung mengambil 85% dari

seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 km

Pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan

besar bernama maleppong bulan. Kerajaan ini bersifat manurung ( terdiri

dari kerajaan-kerajaan yang lebih kecil) Dengan sebuah federasi yang

menggabungkan 7 Pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu

kerajaan besar bernama kawasan/kerajaan yang lebih di kenal dengan

federasi “pitue massenrempulu”, yaitu :

a. Kerjaan Endekan yang dipimpin oleh arung/puang Endekan

b. Kerajaan kassa yang di pimpin oleh arung kassa

c. Kerajaan batulappa‟ yang dipimpin oleh Arung Batulappa‟

32

33

d. Kerajaan tallu batu papan (Duri) yang merupakan gabungan Dari Buntu

Batu, Malua, Alla‟. Buntu Batu di pimpin oleh arung/puang Buntu

Batu, Malua oleh arung/puang Malua, Alla oleh arung Alla

e. Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh arung Maiwa

f. Kerjaan letta‟ yang dipimpin oleh arung letta‟

g. Kerajaan Baringin (Baringeng) yang di pimpin oleh arung baringin Pitu

(7) massenrempulu ini terjadi kira-kira dalam abad ke XVII M, pitu (7)

massenrempulu berubah nama menjadi lima Massenrempulu karena

kerjaan Baringin dan kerajaan Letta‟ tidak bergabung lagi kedalam

federasi Massenrempulu. Akibat dari politik devide et impera,

pemerintah belanda lalu memecah daerah ini dengan adanyaurat

keputusan dari pemerintah kerajaan belanda ( korte verklaring), dimana

kerajaan kassa dan kerajaan Batu Lappa‟ dimasukan ke Sawitto. Ini

terjadi sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan lima

Massenrempulu tersebut, makanya kerajaan-kerjaan yang ada di

dalamnya yang di pecah.

Beberapa bentuk pemerintahdi wilayah massenrempulu pada masa

itu, yakni:

1. Kerajaan kerajaan di Massenrempulu pada zaman penjajahan belanda

secara administrasi belanda berubah menjadi landshcap. Tiap

landshcap dipimpin oleh seseorang arung (zelftbesteur) dan dibantu

oleh sulewatang dan pabbicara/arung lili, tetapi kebijaksanaan tetap

ditangan belanda sebagai Kontroleur. Federasi lima Massenrempulu‟

34

kemudian menjadi Buntu Batu, Malua, Alla‟ (Tallu Batu

Papan/Duri), Enrekang (Endekan) dan Maiwa. Pada tahun 1912

sampai dengan 1941 berubah lagi menjadi onder afdeling Enrekang

yang dikepalai oleh seseorang kontroleur (tuan pettoro).

2. Pada zaman pendudukan Jepang (1941-1945), onder afdeling

Enrekan berubah nama menjadi Kanrikang.

3. Dalam zaman NICA (NIT,1946-27 Desember 1949), kawasan

Massenrempulu kembali menjadi onder afdeling Enrekang.

4. Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, kawasan

Massenrempulu kembali menjadi kewedanan Enrekang dengan

puncak pimpinan pemerintah disebut kepalah pemerintahan negeri

Enrekang (KPN Enrekang yang meliputi 5 (lima) SWAPRAJA yakni:

a. Swapraja Enrekang

b. Swapraja Alla

c. Swapraja Buntu Batu

d. Swapraja Malua

e. Swapraja Maiwa

1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Enrekang secara geografis adalah Kabupaten yang

terletak di sebelah Utara Propensi Sulawesi selatan dengan jarak kurang

lebih 240 km yang berupah wilayah pegunungan dataran tinggi, dengan

luas wilayah 1.786,01 Km (lebih kurang 2,86% dari luar Propensi

Sulawesi selatan).

35

Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja

b. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap

d. Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

2. Letak dan kondisi geografis

Secara geografis kabupaten enrekang terletak pada posisi antara 3

14‟36‟‟ – 3 50‟0‟‟ lintang selatan dan 119 40‟53‟‟ -120 6‟33‟‟ bujur timur.

Posisi ini terletak tepat di jantung Propinsi Sulawesi Selatan. Secara

administratip Kabupaten Enrekang juga terletak di poros tengah trans

Sulawesi melalui jalan strategis nasional untuk Parawisata di Tanah

Toraja.

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu wilayah strategis di

Sulawesi Selatan dengan penetapan menurut rencana tata ruang Propensi

Sulawesi Selatan sebagai kawasan strategis untuk pembagunan tanaman

hortikultura dan kopi.

2. Objek penelitian PT. Perkebunan Nusantara

a. PT. Perkebunan Nusantara

PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) di dirikan pada tanggal

11 Maret 1996 berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 19 tahun

1996 tanggal 14 Febuari 1996 tentang peleburan PT. Perkebunan

XXVIII (Persero), PT. Perkebunan XXXII (Persero), PT Bina Mulya

36

Ternak (Persero) menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) di

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

PTPN XII suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian

atau perkebunan, terdapat beberapa anak perusahaan pada PTPN,

salah satunya adalah PTPN XIV unit Keera Maruangin yang dengan

letak lokasi 3 35-3 50 lintang Selatan dan 120 10 – 120 20 Bujur

Timur yaitu berada di Desa Motto Malagga Kecamatan Maiwa

Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Jarak lokasi proyek kurang

lebih dari 263 km dari Kota Makassar.

PTPN unit kebun Keera Maruangin mengelolah perkebunan

kelapa sawit saat ini tanaman inti telah berstatus tanaman

menghasilakan karena dari hasil studi kelayakan pada areal

penanaman di anggap cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Unsur

iklim yang cukup mendukung dan keadaan tanah yang menurut kelas

kesesuaian lahan. Sebelum memperdayakan perkebunan kelapa sawit

tentu saja dari perusahaan telah melalui uji kelayakan pada keadaan

alam yang ada di Desa Motto Malangga Di Kecamatan Maiwa

Kabupaten Enrekang.

a. Indetitas pemekarsa

Identitas merupakan bentuk bukti yang nyata yang digunakan

oleh seluruh pegawai perusahaan. Adapun contoh format

indentitas perusahaan PT.Perkebunanan Nusantara yaitu:

Nama Perusahaan : PT.Perkebunan Nusantara XIV

37

Jenis badan hukum : PT. ( Perushan terbatas )

Alamat kantor : Jln. Urip Sumoharjo

Nomor telepon : 0411-444810,444112

Nomor fax : 0411-444840, 449886

E-mail : ptpnxiv@indosat.net.id

Status penanaman modal : PMA

Bidang usaha : Perusahaan Perkebunan

Adapun iklim PTPN XIV unit kebun Maruangin sebagai berikut:

a. Curah hujan

Menurut sistem klasipikasi iklim yaitu tanpa musim

kemarau yang nyata, bulan basah delapan bulan berturut-turut

dan bulan kering < 2 bulan. Curah hujan tahunan rata-rata

2.769 mm 155 hari hujan.

b. Suhu

Lokasi proyek rata-rata 26,8 C dengan suhu seharian

absolut bersekitar 20,6 – 31,3 C dengan lokasi proyek sesuai

bagi pertumbuhan kelapa sawit.

c. Lama penyinaran

Lama penyinaran di lokasi proyek berkisar 24-71 %

dengan rata-rata bulanan mencapai 47,9 % sedangkan lama

penyinaran matahari yang optimum bagi pertumbuhan kelapa

sawit adalah lebih besar dari 1.800 jam per tahun. Dengan

38

demikian kondisi penyinaran matahari sesuai untuk

pertumbuhan kelapa sawit

d. Kelembaban

Kelembaban nisbi rata-rata berkisar 73-75% yang

merupakan angka optimum yang cukup pertumbuhan tanaman

dan sekaligus tanaman tidak terlalu rentan terhadap penyakit

Umunya jenis tanahnya lithick eutropepts dan typic eutropepts

dengan bentuk wilayah bergelombang . tingkat kesuburanya rendah

dengan kandungan bahan organik yang menurun menurut kedalamanya,.

Namaun keadaan tanah secara umum menurut tingkat kesesuaian lahan

dapat digunakan sampai sampai pada tingkat produksi. Bila telah

dilakukan perbaiakan terhadap faktor pembatas tanah, terutama

pemupukan, penambahan bahan organik, penanaman penutup tanah dan

kondisi serangan hama dapat dikendalikan pada tingkat yang paling

rendah, diperkirakan produksi dapat mencapai 80-95% dari potensi

optimum.

Sebagai bada usaha yang bergerak di bidang pertanian dan

perkebunan, PT. Perkebunan Unit Kebun Keera Maruangin memainkan

peran strategis dalam pengembangan kawasan Utara Indonesia. Peran ini

di formolisasikan dalam perusahaan yakni:

39

a. Visi:

Mewujudkan agribisnis dikawasan Utara Indonesia yang

kompetitif, mandiri dan berkelanjutan sekaligus mampu

memperdayakan ekonomi rakyat.

b. Misi

1. Mempelopori dan menggerakan agribisnis/agroindustri dikawasan

Utara Indonesia

2. Meningkatkan kemampulabaan dan menghimpun dana sebagai

modal pengembagan Perusahaan dan memberikan keuntungan bagi

pegang saham dan stake holder

3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia

4. Membuka kesempatan kerja dan pengembangan perusahaan

5. Mengelolah sumber yang dimiliki dan sumber daya lingkungan agar

tetap lestari

PTPN di Enrekang dari kebun Maruangin Kecamatan Maiwa,

lahan PTPN seluas 5.230 hektar. Ia berawal pada tahun 1973, lahan itu jadi

bisnis ternak PT. Mulia Ternak . pada tahun 1996, jadi PTPN XIV.

Penggabungan ini ikut mengubah haluan bisnis, dari ternak jadi

perkebunan.

Dalam pelaksanaan pengembaganya PTPN XIV Unit Keera

Maruangin berencana akan melibatkan pekerja setidaknya akan membuka

peluang kerja bagi 3.000 kepada keluarga. Namun menurut tahun 2014

jumlah tenaga kerja yang ada sekarang yaitu tenaga kerja langsung sekitar

40

1.500 orang dan tenaga kerja tidak langsung sekitar 750 orang baik

kariawan yang berasal dari dalam maupun dari luar daerah.

Kehadiran PTPN di Kecamatan Maiwa belum diterima oleh masyarakat

terutama di Desa Botto Mallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Sulawesi Selatan. Masyarakat Maiwa berusaha mencoba menghalagi proses

perusakan lahan tersebut, namun tak dapat berbuat bayak karena dihalang-

halangi oleh polisi. Pagar dan tanaman warga dirusak menggunakan

chainsaw. Salah satu warga bercerita bahwa ketika mereka

mempertanyakan perihal perusakan tanaman dan pagar kebun yang seluas 5

hektar, kepala unit PTPN XIV Maroangin, mengakui memerintahkan

karyawanya mebersihkan lahan yang di klaim milik PTPN XIV.

Situasi saat itu sempat memanas, warga berkumpul merspon aksi

sepihak oleh perusahaan. Informasi yang beredar bahwa PTPN Unit

Maroangin akan kembali melakuakan proses pemberihan lahan dan akan

melakukan di areal persawahan milik masyarakat Maiwa.

b. Histori konflik

Tindakan PTPN itu di respon konsorsium pembaharuan agraria

(KPA) sulsel bersama jumlah NGO di Sulaweisi Selatan, seperti

lembaga bantuan hukum Makassar, kontras Sulawesi, federasi petani

Sulawesi Selatan, serikat petani Massenrempulu, suara lingkungan dan

yayasan pendidikan rakyat Massenrempulu. Rizki angriana arimbi,

kordinator KPA wilayah Sulawesi Selatan, mewakili koalisi menyatakn

41

bahwa pengrusakan lahan pertanian itu merupakan pelanggran HAM

kerena telah terjadi berulang kali.

Aktivitas PTPN XIV Enrekang tanpa adanya perpanjangan

HGU (Hak Guna Usaha) telah melanggar aturan yang ada. HGU PTPN

Unit Kebun Keera Maroangin sudah selesai sejak tahun 2003 dan

aktivitas ini terjadi berulang kali. Operasional perusahan di Kabupaten

Enrekang ilegal karena sampai saat ini HGU tidak di perpanjang.

Bahkan pemerintah Enrekang telah mengeluarkan surat edaran bahwa

HGU PTPN XIV tidak akan diperpanjang karena tidak memberi

kontribusi pada pemerintah daerah dalam menimbulakan konflik pada

masyarakat.

Kegiatan ilegal dan perampasan lahan petani oleh PTPN dan

perampasan lahan petani oleh PTPN dinilai telah menimbulakan efek

yang sangat besar bagi masyarakat sekitar. Termasuk hilanya hak-hak

dasar warga Negara, hak atas hidup layak, hak atas rasa aman, hak atas

sumber-sumber angraria. Terkait kejadian ini kami mendesak PTPN

XIV Unit Maruangin Enrekang untuk segera menghentikan kegiatan

ilegal dan perusakan terhadap tanaman produktif milik masyarakat.

Kemudian dalam tuntutan lainya adalah mendesak Kapolda Sulawesi

Selatan segera menarik satuan pengamanan dari lokasi tersebut.

Kemudian mendesak kapolada sulsel agar segera melakukan

penindakan terhadap aktivitas perusakan lahan pertanian milik

masyarakat oleh PTPN Unit Maroangin, serta menghimbau kepada

42

seluruh organisasi rakyat dan tani untuk bersatu melawan segala bentuk

perampasan tanah dan sumber-sumber agraria rakyat.

c. Penyerbotan lahan warga oleh PT.Perkebunan Nusantara

Penyerobotan lahan warga yang dilakukan oleh PTPN dengan

melakukan tindak kekerasan, penggusuran lahan ternak warga yang di

bantu oleh Brimob (Polisi). Tindak kekerasan yang dilakukan oleh

PT.PN sampai masyarakat mengalami luka ringan , dimana sekelompok

masyarakat yang melawan akan di pukul dan di penjarakan oleh Aparat

Kepolisian

Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan

sering bersifat kreatif. Konflik dapat terjadi ketika tujuan masyarakat

tidak lagi sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik dapat

diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang

lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena

itu konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian

dari keberadaan kita Konflik dapat timbul karena ketidakseimbangan

antara hubungan-hubungan itu contohnya, kesenjangan status sosial,

kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang

terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang

kemudian menimbulkan masalah- masalah seperti deskriminasi,

pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan

Penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dengan PTPN

berawal dari pemerintah memberikan HGU (Hak Guna Usaha) kepada

43

PTPN seluas 350 hektar dengan kontrak per-25 tahun, ketika kontrak

ini sudah berakhir maka pihak PTPN bermusyawarah kembali dengan

Pemerintah Pusat apakah kontraknya akan diperpanjang, sebelum

diperpanjang Hak Guna Usahanya tentu ada hal yang harus di sepakati

oleh pihak PTPN terkait dengan Peraturan Pemerintah Kehutanan ada

beberapa syarat yang harus di penuhi atau di lakukan salah satunya

adalah bahwa dari keseluruhan Hak Guna Usaha itu dikeluarkan 20%

untuk masyarakat yang ada di sekitar PTPN

d. Tuntutan warga untuk mengembalikan lahanya

Masyarakat yang lahannya direbut paksa oleh PTPN sampai

sekarang masih berjuang, melakukan demonstrasi menuntut pemerintah

PTPN agar dapat mencabut hak guna usaha (HGU) PTPN, dimana

perkebunan kelapa sawit dari tahun ketahun semakin meluas di Desa

Motto Malagga dimana letak kantor dan pabrik pengelolaan kelapa

sawit tersebut beroperasi. dimana masyarakat mengakui bahwa

sebagian tanah tersebut adalah milik mereka. Ada beberapa desa yang

tidak menyetujui adanya PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) yang

beroprasi di Kecamatan Maiwa, berikut nama Desa yang yang

berkesinambungan dan tidak menyepakati adanya PT. Perkebunan

Nusantara:

a. Desa Boto Malangga

b. Desa Baringi

c. Desa Batu Mila

44

d. Desa Pantondon Salu

e. Kelurahan Bangkala

Konflik merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari

kehidupan manusia. Sebagai mahluk sosial, seseorang tidak bisa hidup

tanpa manusia lain di sekitarnya sehingga dalam interaksinya seringkali

menimbulkan persinggungan atau pergesekan. Pemecuhan kebutuhan

dasar manusia sering pula menimbulkan konflik karena setiap orang

pasti mengingingkan hajat hidupnya terpenuhi yang bisa saja

menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga konflik sulit di

hindarkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa konflik merupakan bagian

dari kehidupan manusia mulai sejak dilahirkan sampai meninggal

dunia. Konflik dapat terjadi karena banyak sebab, seperti perbedaan

nilai-nilai, kepentingan dan tujuan, serta persaingan untuk

memenangkan sesuatu. Konflik dapat berupa segala bentuk interaksi

yang bersifat bertentangan atau bersebrangan yang disebabkan oleh

beberapa faktor dari dalam diri. Bentuk konflik dapat terjadi dari yang

lunak hingga yang keras dan terbuka, yang sumbernya beragam dan

pada umumnya merujuk pada dua dimensi yang meliputi dimensi

fundamental (biasanya di pengaruhi aspek budaya dan ideologi,

berhubungan dengan masalah identitas), dan dimensi intrumental

(biasanya dipengaruhi aspek politik dan ekonomi, berhubungan dengan

masalah instrumental dan materil) Menurut Paul Watzalawick, setiap

sikap dan tindakan manusia merupakan penyampaian pesan dalam

45

sebuah proses komunikasi, konflik akan senantiasa melemah atau

bertambah kuat, dan hanya dapat diatasi dengan komunikasi itu sendiri.

Dalam komunikasi kita dapat membedakan menjadi dua tingkatan,

yaitu isi dan hubungan. Keduanya memberikan informasi yang dapat

diinterpretasikan. Untuk dapat menilai komunikasi dan situasi konflik,

dibutuhkan sebuah analisa (analisa transaksi dan analisa perasaan harga

diri). Perusahaan kelapa sawit ini mulai beroperasi di Sulawesi Selatan

sejak tahun 2006 di wilayah Kabupaten Enrekang. Areal perkebunan

dan pabrik kelapa sawit yang berada di desa Moto Malangga

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Selama ini, PTPN mengelolah

kebun kelapa sawit di Kecamatan Maiwa tepatnya di Desa Boto

Malangga. Konflik masyarakat dengan PTPN menjadi pusat perhatian

di Kabupaten Enrekang, keluhan masyarakat yang tanahnya di rampas

dan 5 orang pekerja di PT.PN yang di PHK secara sepihak masih di

proses sampai sekarang.

B. Peran pemerintah sebagai mediasi dalam penanganan konflik antara

PT.Perkebunan Nusantara dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten

Enrekang

1. Mediasi

Dalam meredam dan meyelesaikan gejolak yang berpotensi terhadap

terjadinya konflik, pemerintah menggunakan cara yang sering digunakan

dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi

dan fasilitasi.

46

Cara ini lazim digunakan baik ditingkat lokal nasional maupun dunia

internasional dalam resolusi konflik. Peran pemerintah daerah dalam

melakukan mediasi atau sebagai mediator dapat dilihat dari upaya

mempertemukan kedua belah pihak atara PTPN dan Masyarakat Maiwa

dimana mereka bisa menyampaikan keluhan dan tuntutannya secara

langsung. Menggali informasi sebayak bayaknya dari masing-masing

pihak dalam pertemuan , mengindetifakasi kekuatan dan kelemahan

masing-masing pihak mengetahui perbedaan-perbedaan dalam

pertemuan, mencari kata sepakat dalam pertemuan mencari kata sepakat

dalam pertemuan baik lisan maupun tulisan dan menyusun rencana

tindak lanjut dari hasil yang dicapai, termasuk agenda pertemuan

berikutnya.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Motto Mallangga

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pemerintah melakukan mediasi

agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian dinas kehutanan

Kabupaten Enrekang memanggil para pihak kelompok yang mendiami

di kawasan kelapa sawit tersebut. Alasanya agar permasalahan tersebut

bisa diketahui apa penyabab dari konflik yang sudah terjadi serta

mencari solusi sebagaimana kelompok bisa bekerja dan bisa memenuhi

kebutuhan baik itu PTPN maupun mayarakat itu sendiri sehingga tidak

terjadi konflik yang begitu sangat serius.

Berdasarkan literasi menunjukan peran pemerintah daerah

merupakan peranan bawaan sebagaiman dijelaskan pada subbab

47

sebelumnya . dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban yang

harus dilakukan dalam melakukan fasilitasi kementrian kehutanan

antara masyarakat setempat degan pegelolah kelapa sawit. peran

pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam melakukan pasilitasi

atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari penyediaan sarana pertemuan

(lokasi, tempat dan fasilitas) menetapkan waktu dan agenda pertemuan

serta memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan (sebagai

fasilitator)

Pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua

pihak yang berkonflik ketika pemerintah memberikan pemikiran atau

nasihat nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan

mereka.Namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan

penyelesaian yang cukup efektif. Cara seperti ini efektif mengurangi

irasional yang biasanya timbul didalam konflik. Dengan cara seperti ini

pula memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik akan menarik diri

tanpa harus “kehilangan muka” Peran pemerintah sudah berjalan

sebgaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,

yaitu sebagai orang pertama dalam mengambil kebijaksanaan. Dalam hal

ini pemerintah memiliki peran fasiliator telah berhasil menyelesaikan

konflik antara PTPN dengan masyarakat sedikit demi sedikit dengan

memperivikasi dan mengembalikan lahan masyarakat. Meskipun

penganan dari pemerintah sudah bersikap netral, tanpa membeda-

48

bedakan satu sama lainya. Melakukan mediasi, memfasilitasi dan

mempertemukan dua bela pihak yang berkonlik.

Pemerintah sebagai penengah dari konflik masyarakat dan PTPN

seharunya melakukan pendekat baik kepada masyarakat maupun

Perusahaan, peran pemerintah sangatlah penting dalam mencegah atau

mengatasi konflik yang sudah belarut-larut.

Kunci utama dalam penyelesaian konflik adalah komunikas, dengan

melakukan komunikasi yang tepat diharapakan juga mendapat solusi dan

jalan terbaik. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penegah antara

perusahaan dan masyarakat, pemerintah harus adil tidak boleh memihak

ke salah satu kelompok , yang menjadi penyelesaian konflik tersebut

adalah pemerintah yang benar-benar mengambil sikap antar kedua belah

pihak.

Peran pemerintah sangatlah penting dalam mengatasi konflik,

sebagaimana pemerintah melindunggi rakyatnya sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku serta bersikap adil dan melakukan pemcahan

masalah terhadap sumber konflik yang terjadi.

Konflik masyarakat dengan PTPN menjadi pusat perhatian di

Kabupaten Enrekang Kecamatan Maiwa, keluhan masyarakat yang

tanahnya di rampas dan 120 orang bekerja PTPN yang di PHK secara

sepihak masih dalam proses sampai sekarang, pemerintah Kabupaten

Enrekang sudah puluhan kali melakuakan madiasi mempertemukan

kedua belah pihak yang berkonflik.

49

Konflik dapat terjadi ketika tujuan masyarakat tidak lagi sejalan.

Berbagai perbedaan pendapat dan konflik dapat diselesaikan tanpa

kekerasan, dan saling menghasilkan situasi yang lebih baik, bagi

sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. karna konflik itu tetap

berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan kita.

Konflik dapat timbul karena ketidak seimbangan antara hubungan-

hubungan itu contonya, kesenjangan status sosial, kurang meratanya

kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya serta

kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulakan masalah-

masalah seperti deskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan,

kejahatan.

a) Cara Pemerintah Memediasi Konflik antara PTPN dengan Masyarakat

Berikut hasil wawancara dengan bapak A selaku informan yang

membahas tentang indikator denga cara pemerintah memediasi antara

lain:

“pada tahun 2016 ada 6 Kecamatan yang melakukan demonstrasi

dengan tuntutan yang sama terhadap perusahaan PTPN yang

menduduki perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Maiwa

tepatnya di desa Motto Malangga. Ratusan aparat kepolisian dan

brimob mengawasi setiap tindakan yang mereka lakukan, sehingga

pada saat itu tiba-tiba aparat kepolisian dan brimob menyerang

mereka dan suasana menjadi mencekam dan terdengar beberapa

suara tembakan sebagai peringatan, tapi masyarakat masih ngotot

untuk mempertahan kan tapi alhamdulillah belum ada jatuh

korban dalam konflik tersebut.(wawancara dengan bapak A pada

tanggal 29 desember 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak A selaku informan

yang membahas tentang cara pemerintah memediasi konflik karna

50

masyarakat masih tidak setuju jika PTPN masih beroperasi karna tidak

memiliki izin atau tidak memimiliki HGU (hak guna usaha) itu

semuanya akan merungikan masyarakat yang merusak linkungan dan

tanaman yang menjadi sumber pendapatan warga setempat.

Hal senada juga yang diungkapakan oleh bapak B berikut hasil

wawancara penulis dengan informan

“ sampai sekarang konflik lahan ini tentunya masih di proses,

kami selalu melakukan mediasi memepertemukan kedua belah

pihak yang berkonflik dan akan melakukan veripikasi lahan

kembali. Tentunya pemerintah sekarang akan kembali melakukan

perivikasi lahan, kami akan membantu masyarakat dan berjanji

akan mengembalikan lahan mereka secara adil dan

merata.(wawancara dengan bapak B Pada tanggal 29 desember

2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak B di ketahui bahwa

konflik lahan ini masih di proses untuk selalu melakukan mediasi

memepertemukan kedua belah pihak yang berkonflik agar tidak ada lagi

kericuan yang berkelanjutan.

Berikut hasil wawancara dengan bapak DN selaku informan yang

membahas tentang cara pemerintah memediasi konflik antara PTPN

dengan masayarakat yang menjadi salah satu indikator tentang peran

pemerintah dalam penaganan konflik antara PTPN dengan masyarakat

Maiwa Kabupaten Enrekang.

“Untuk menangani masalah konflik tersebut, kita melakukan

dengan cara Mediasi. Ketika memediasi kedua belah pihak

mengadakan pertemuan secara musyawara untuk membahas

permasalahan tentang konflik Agraria. Dalam konflik ini

pemerintah dibantu oleh tokoh masyarakat, beserta pihak

kepolisian. Selain mediasi, kita juga melakukan negosiasi dan

51

memfasilitasi. Segala cara kita lakukan, agar daerah kita ini

kembali aman seperti dahulu kembali”. (DN wawancara Tanggal

29 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak DN yang membahas

tentang cara pemerintah memediasi konflik antara PTPN dengan

masyarakat yang menjadi salah satu indikator dari peran pemerintah

dalam penaganan konflik tersebut, ketika memediasi kedua belah pihak

dengan cara melakukan musyawara untuk membahas masalah konflik

agraria yang masih dalam proses,

Berikut hasil wawancara dengan bapak AA selaku informan yang

membahas tentang peran pemerintah sebagai mediasi dalam penagana

konflik antara PT.Perkebunan Nusantara dengan mayarakat Maiwa di

Kabupaten Enrekang.

„‟ kita memediasi atar kedua kelompok dan mempertemukan

sehingga dapat kita bicarakan dengan baik-baik apa

permasalahan dengan cara musyawarah,(wawancara dengan

bapak AA Pada tanggal 29 Desember 2019)”

Berdasarkan wawancara diatas dengan informan yang mebahas

tentang peran pemerintah memediasi dalam penanganan konflik antara

PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang penulis dapat

menyimpulkan bahwa pemerintah benar benar melakukan mediasi untuk

mencari tau kejelasan dari kedua belah pihak yang tetap

mempertahankan haknya masing-masing, dimana wilayah tersebut

bukanlah wilayah yang seharusnya mereka berada. Penulis pikir ini

merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah dalam

menagani masalah tersebut

52

Hasil analisin dari jawaban keempat informan tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa Cara Pemerintah Memediasi Konflik antara PTPN

dengan Masyarakat yaitu dengan cara melakukan mediasi

mempertemukan kedua belah pihak untuk membicarakan tentang konflik

yang ada serta menghadirkan tokoh masyarakat dan pihak kepolisian

untuk mengantisipasi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

b) Upaya Yang Dilakukan Pemerintah untuk memediasi konflik PTPN

Dengan Masyarakat

Berikut hasil wawancara di ungkapakan oleh Bapak A salah satu

informan yang membahas tentang indikator upaya yang dilakukan oleh

pemerintah untuk memediasi konflik PTPN dengan masyarakat di

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

“Kita memediasi para pelaku konflik, kita pertemukan, kita bicara

baik baik, apa permasalahan sebenarnya dengan cara musyawarah

di bantu dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dari

pemerintah Kecamatan, Kabupaten serta .” (A wawancara tanggal

29 desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak A selaku informan yang

membahas tentang upaya yang dilakukan pemerintah untuk memediasi

konflik PTPN dengan masyarakat dalam peran pemerintah Daerah dalam

penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa Kabupaten

Enrekang dapat diketahui bahwa kita memediasi para pelaku konflik, kita

memepertemukan kemudian kita bicarakan baik-baik dan mencari jalan

keluar agar masyarakat dan PTPN dapat mejadi lebih baik.

53

Berikut hasil wawancara dengan bapak B selaku informan yang

membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mmediasi

konflik PTPN dengan masyarakat dalam peran pemerintah dalam

penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa Kabupaten

Enrekang

„‟pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menangani konflik

ini salah satunya dengan cara mempertemukan kedua bela pihak

(tatap muka) demi membicarakan preseteruan ini guna untuk

menememukan solusi serta saran yang di berikan kepada kedua

pihak agar konflik ini tidak berkepanjangan” ( B wawancara

tanggal 29 desember 2019)

Berdasarakan hasil wawancara dari Bapak B selaku informan yang

membahas tentang indikator peran pemerintah dalam penaganan konflik

antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang dengan

cara mempertemukan kedua belah pihak untuk membicarakan prenteruan

ini guna menemuan solusi serta saran yang diberikan kedua belah pihak

agara konflik tidak berkepanjangan.

Berikut hasil wawancara dari DN selaku informan yang membahas

tentang indikator upaya yang dilakukan pemerintah untuk memediasi

konflik PTPN dengan masyarakat dalam peran pemerintah dalam

penganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten

Enrekang

“peran pemerintah dalam menanggapi konflik ini memang sangat

dibutuhkan, karena setiap pertemuan jarang sekali tidak adu mulut

dari kedua belah pihak maka dari itu pemerintah sering memberikan

saran dimana saran tersebut tidak menyudutkan salah satu pihak”

(wawancara dengan bapak DN tanggal 30 desember 2019)

54

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak DN selaku informan

yang membahas tentang upaya yang dilakukan pemerintah untuk

memediasi konflik PTPN dengan masyarakat dalam menanggapi konflik

peran pemerintah sangat dibutuhkan, karena setiap pertemuan jarang sekali

adu mulut dari kedua belah pihak maka pemerintah dapatlah menjadi

peranan yaitu memberikan sebuah solusi atau saran agar PTPN dengan

masyarakat bisa menjadi lebih tenang.

Ketiga narasumber di atas maka dapat di simpulkan bahwa upaya

yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi konfilk di atas yaitu dengan

cara sering mempertemukan kedua belah pihak ( tatap muka) guna untuk

mempertanyakan sebab- sebab konflik ini dan pemerintah selalu

memberikan solusi dimana solusi tersebut tidak meyudutkan salah satu

pihak (Netral)

c) Kendala yang dihadapi pemerintah dalam memediasi konflik PTPN dan

Masyarakat

Berikut hasil wawancara dengan Bapak A selaku informan yang

membahas tentang indikator kendala yang dihadapi pemerintah dalam

memediasi konflik PTPN dan masyarakat dalam peran pemerintah dalam

penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten

Enrekang

“ hal-hal yang sering menjadi penghambat ketika pemerintah ingin

memepertemukan kedua belah pihak yaitu sering adanya salah

satu pihak tidak hadir dalam pertemuan atau musyawara baik dari

PTPN maupun Pihak masyarakat yang bersangkutan” (

wawancara tanggal 30 Desember 2019)

55

Berdasarkan hasil wawancara yang di ungkapkan oleh bapak A

selaku informan yang membahas tentang indikator tentang peran

pemerintah dalam penganan konflik antara PTPN dengan masyarakat

Maiwa di Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa pemerintah ingin

memepertemukan kedua belah pihak yaitu sering adanya salah satu pihak

tidak hadir dalam pertemuan atau musyawarah baik dari PTPN maupun

pihak masyarakat yang bersangkutan

Berikut hasil wawancara dengan B selaku informan yang

membahas tentang indikator kendala yang dihadapi pemerintah dalam

memediasi konflik PTPN dan masyarakat dalam peran pemerintah dalam

penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten

Enrekang

„‟ pemerintah memang sering mempertemukan kedua belah pihak,

tapi yang jadi kendala rencana itu hanya sekedar rencana karena

baik dari PTPN maupun Masyarakat kadang tidak hadir dalam

pertemuan dengan alasan sibuk atau ada kerjaan lain apalagi

mayoritas masyarakat Maiwa pekerjaannya adalah petani.”(

wawancara B tanggal 30 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak B selaku informan

yang mebahas tentang indikator upaya yang dihadapi pemerintah dalam

memediasi konflik PTPN dengan masyarakat dalam peran pemerintah

dalam penaganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di

Kabupaten Enrekang, pemerintah memang sering memepertemukan kedua

belah pihak tapi yang jadi maslah rencana itu hanya sekedar rencana baik

dari PTPN maupun mayarakt karna mereka pada sibuk apalagi masyarakat

itu sendiri mayoritasnyanya adalah petani

56

Berikut hasil wawancara dengan bapak DN selaku informan yang

membahas tentang indikator kendala yang dihadapi pemerintah dalam

memediasi konflik PTPN dan masyarakat dalam peran pemerintah dalam

penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten

Enrekang

“sebenarnya pemerintah sudah melakukan peranya akan tetapi yang

jadi sumber permasalhan yaitu dari kedua belah pihak yang

kadang acuh tak acuh untuk menyelesaikan permasalhan ini,

meskipun pemerintah sudah bersikeras untuk menyampaikan

pertemuan kedua belah pihak.”( wawancara DN tanggal 30

Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak DN selaku informan

yang membahas tentang indikator upaya yang dihadapi pemerintah dalam

memediasi konflik PTPN dengan masyarakat dalam peran pemerintah

dalam penaganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di

Kabupaten Enrekang, pemerintah sebenarnya sunah mejalankan tugasnya

dalam cara memediasi kedua yang konflik tersebut tetapi mereka yang

berkonflik acuh tak acuh menyelesaikan permasalahan karna mereka ingin

menguasai sepenuhnya

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber di atas maka

dapat di simpulkan bahwa kendala yang dihadapi pemerintah dalam

memediasi konflik PTPN dan Masyarakat yaitu kurangnya kesadaran dari

kedua bela pihak untuk menyelesaikan perkara ini bahkan dari sisi lain

mereka mementingkan diri sendiri dari pada perkara yang sudah berlarut-

larut.

57

Setelah melakukan wawancara kepada ketiga narumber, peneliti

mendapat hasil penelitian yang menunjukan bahwa peran pemerintah

dalam memediasikan konflik antara PTPN dan Masyarakat. Pemerintah

melakukan mediasi terhadap konflik PTPN dan Masyarakat dengan

mempertemukan kedua belah pihak untuk membicarakan tentang konflik

yang ada serta menghadirkan tokoh masyarakat dan pihak kepolisian

untuk mengantisipasi sesuatu hal yang tidak diinginkan

Serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani

konflik dengan cara dengan cara sering mempertemukan kedua belah

pihak ( tatap muka) guna untuk mempertanyakan sebab- sebab konflik ini

dan pemerintah selalu memberikan solusi dimana solusi tersebut tidak

meyudutkan salah satu pihak (Netral)

Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam menangani konflik

inia dalah kurangnya kesadaran dari kedua bela pihak untuk

menyelesaikan perkara ini bahkan dari sisi lain mereka mementingkan diri

sendiri dari pada perkara yang sudah berlarut-larut.

C. Peran pemerintah sebagai negosiasi dalam penegan konflik antara

PT.Perkebunan Nusantara dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten

Enrekang

Negosiasi merupakan suatu proses pemecahan masalah suka rela

antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan mereka oleh

mereka sendiri. Negosiasi menurut pemahaman, sikap dan keterampilan

yang baik dalam penyelesaian konflik. Berdasarkan teori tersebut saya

58

melihat pemerintah daerah Kabupaten Enrekang meberikan negosiasi

terhadapa PTPN dengan masyarakat Maiwa. Pemerintah menyarankan

agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi

yang lebih buruk lagi.

Untuk mengukur peranan pemerintah dalam melakukan negosiasi

atau sebagai negosiator dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan

seperti mengidentifikasi permasalahan, mencari dan mengumpulkan

informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik, mendatangi pihak-

pihak yang berkonflik dan mendengarkan tuntutan serta melakukan lobby

terhadap masing masing pihak untuk menyatukan perbedaan.

Dalam Negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling

mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau

menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Aktifitas ini lebih

dikenal dengan lobbying. Dalam proses Negosiasi Lobbying tidak pernah

terpisahkan. Untuk mencapai kesepakatan dalam Negosiasi ternyata loby

sangat efektif karena Negosiasi bisa terjadi apabila aktifitas lobbying

mendapat respon dari pihak yang berkonflik.

Berikut hasil wawancara yang di ungkapkan oleh bapak A selaku

informan dengan cara negosiasi yang membahas tentang peran pemerintah

dalam penganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di

Kabupaten Enrekang

“ini merupakan langkah akhir yang kami lakukan apabila Mediasi

terbilang gagal. Maka kami akan melakukan negosiasi kepada

59

kedua belah pihak pelaku konflik”. (Wawancara A Tanggal 30

Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak A selaku informan

yang membahas tentang indikator negosiasi dalam peran pemerintah

dalam penaganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di

Kabupaten Enrekang kemudian ini adalah langkah terkhir bagi pemerintah

untuk melakukan negosiasi kepada PTPN dengan masyarakat Maiwa agar

tidak ada lagi konflik

Berikut hasil wawancara yang di ungkapkan oleh bapak B selaku

informan dengan cara negosiasi yang membahas tentang peran pemerintah

dalam penganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di

Kabupaten Enrekang.

“Pemerintah meminta kedua belah pihak melalui sebuah surat

untuk hadir dalam penyelesaian konflik antara PTPN dengan

Masyarakat Maiwa tersebut. Pemerintah Daerah mengundang

kedua belah pihak baik itu dari pihak PTPN dan pihak dari

Masyarakat Maiwa untuk hadir dalam musyawarah yang

difasilitasi oleh Pemerintah. Dan meberikan tawaran yaitu

negosiasi kemudian mengetahui sebab dari awal persoalan yang

terjadi.” (Wawancara dengan B. 30 Desember 2019, Pukul 09.44

WITA)

Berdasarkan hasil wawancara yang di ungkapakan oleh bapak B

selaku informan yang membahas tentang indikator negosiasi dalam peran

pemerintah dalam penganan konflik antara PTPN dengan masyarakat

Maiwa di Kabupaten Enrekanng, pemerintah Enrekang membuat surat

edaran untuk kedua belah pihak yang berkonflik untuk bisa hadir dalam

60

penyelesain konflik, pemerintah memberikan tawaran yaitu negosiasi dan

ingin mengetahui apa penyebab sehingga terjadi konflik.

Berikut hasil wawancara yang di ungkapkan bapak DN selaku

informan dengan cara negosiasi yang membahas tentang peran pemerintah

dalam penganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di

Kabupaten Enrekang.

”pemerintah dalam menanggapi melakukan negosiasi kepada

kedua belah pihak melalui persuratan maupun pendekatan secara

personal, selain itu kadang kedua metode itu gagal dikarenakan

tidak ada respon dari pihak PTPN maupun Masyarakat Maiwa”(

wawancara DN tanggal 30 desember 2019)

Berdasarkan hasi wawancara yang di ungkapakan oleh bapak DN

selaku informan yang menjadi indikator negosiasi dalam peran pemerintah

dalam penganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di

Kabupaten Enrekang, pemerintah menanggapi melakuan negosiasi kepada

kedua belah pihak melalui persuratan maupun pendekatan secara personal

tetapi kadang tidak ada respon dari pihak PTPN maupun masyarakat

Setelah melakukan wawancara kepada ketiga narumber, peneliti

mendapat hasil penelitian yang menunjukan bahwa peran pemerintah

dalam menegosiasiakan konflik antara PTPN dan Masyarakat pemerintah

baik itu Kecamatan ataupun pemerintah desa Melakukan negosiasi apabila

musyawara tidak mendapat titik temu. Ini merupakan langkah akhir yang

di ambil oleh pemerintah. Padahal ini yang dilakukan pemerintah daerah

untuk menegosisiasi kedua belah pihak agar permasalahan yang terjadi ini

bisa diselesaikan. Pemerintah menyarankan agar kedua belah pihak dapat

61

menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi yang lebih buruk lagi

hal ini sesuai dengan konflik yang berlarut-larut

D. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penanganan konflik antara

PT.Perkebunan Nusantara dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten

Enrekang

Peran pemerintah dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator

dapat dilihat dari penyedian sarana pertemuan (lokasi, tempat, dan

fasilitas), penetapan waktu dan agenda pertemuan serta menfasilitasi

pertemuan untuk mencapai kesepakatan (sebagai fasilitator).

Campur tangan kecamatan maiwa beserta pemerintah dalam

penyelesaian konflik tersebut, maka pemerintah sebagai fasilitator kedua

belah pihak yang berkonflik yaitu masyarakat dengan PTPN dengan tujuan

untuk mengupayakan kedua yang berkonflik ini bisa hidup berdampingan

tanpa ada pertentangan.

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam

penyelesai konflik, maka pemerintah dari kecamatan Maiwa dapat

menfasilitasi masyarakat dengan PTPN yang berkonflik untuk melakukan

pertemuan.

Berikut hasil wawancara dengan bapak DN selaku informan yang

membahas tentang peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penganan

konflik antara PT. Perkebunan Nusantara dengan masyarakat Maiwa di

Kabupaten Enrekang

62

“ jadi kalau dibilang kami melakukan tindakan kekerasan dan

menyerobot lahan warga itu keliru, karna pada dasarnya itu lahan

PTPN pemerintah di Enrekang mempersiapkan tempat untuk bisa

mendiskusikan masalah konflik in”(wawancara dengan bapak DN

pada tanggal 29 desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak DN selaku informan yang

membahas tentang peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penanganan

konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang

Hal yang senada yang di ungkapkan oleh bapak AA, tentang peran

pemerintah sebagai Fasilitator yang mebahas tentang peran pemerintah

dalam penangan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di

Kabupaten Enrekang

“jadi masyarakat setempat ada pagar PTPN itu di gunting dan di

masuki warga masukkan sapi, dau kelapa sawit di makan sapi

tetapi pemerintah meberikan solusi dan mepertemukan PTPN

dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang(wawancara

dari salah satu informan bapak AA pada tanggal 29 Desember

2019)”

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak A salah satu

masyarakat yang ikut serta dalam konflik akan di pertemukan dan

mempersiapkan tempat dan fasilitas guna meberikan solusi kepada kedua

pihak yang berkonflik.

Berikut hasil wawancara dengan bapak B yang membahas tentang

peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penangan konflik antara PTPN

dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang

“Pemerintah dari kecamatan Maiwa menfasilitasi kami dalam hal

melakukan pertemuan untuk membicarakan permasalahan tersebut

dengan para pelaku konflik (masyarakat dan PTPN).”

(Wawancara bapak A pada tanggal 1 Januari 2020)

63

Berdasarkan wawancara dari bapak B selaku informan diatas,

penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah dapat menfasilitasi

pemerintah dari Kecamatan untuk berkumpul dan membahas

permasalahan yang menjadi dasar terjadinya konflik. Ini merupakan salah

satu langkah yang ditempu oleh pemerintah demi mencapai titik temu atau

akar permasalahan dari konflik yang terjadi.

Hal senada yang di ungkapkan oleh di ungakapan oleh salah satu

informan yaitu bapak B yang membahas tentang peran pemerintah sebagai

fasilitator dalam penganan konflik antara PT.Perkebunan Nusantara

dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang

“Unjuk rasa petani MAIWA yang semula berjalan damai harus

disikapi dengan tindak kekerasan polisi. Sekali lagi, hanya untuk

membela PTPN, aparat Polres ENREKANG tak segan-segan

melepas peluru karna kedua belah pihak tesebut makin

memanas.(wawancara dengan bapak A pada tanggal 29 Desember

2019)

Hasil wawancara dengan informan diatas penulis dapat

menyimpulkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat

kepolisian seharusnya diproses karena ini menyanngkut tentang Hak Asasi

Manusia (HAM), apalagi sampai menimbulkan kericuan. Masyarakat

hanya mempertahankan apa yang menjadi hak milik mereka, sebagai

pengayom masyarakat seharusnya aparat kepolisian melindungi atau

menjadi penengah antara kedua bela pihak, bukan membela salah satu dari

mereka.

64

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada bab ini menurut Simpulan akhir dari penlitian yang telah

dilakukan pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai

permasalahan yang diteliti yaitu tentang penyebab terjadinya konflik

antara PTPN dengan masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang dan peran

pemerintah dalam menangani konflik antara PTPN dengan masyarakat

Maiwa Kabupaten Enrekang. Dengan adanya penjelasan tersebut maka

penelitian mengambil kesimpulan bahwa:

Peran pemerintah dalam managani konflik antara PTPN dengan

masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang.

Hasil akhir penulis ini dapat menyimpulkan berdasarkan penelitian

diperoleh fakta bahwa peran pemerintah dalam menagani konflik dapat

dipetakan dalam tiga hal:

1. Mediasi,

pemerintah Kabupaten Enrekang melakukan mediasi, mempasilitasi

dan mempertemukan dua belah pihak yang berkonflik sudah berjalan

sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,

yaitu sebagai orang pertama dalam mengambil kebijakan. Dalam hal ini

pemerintah memiliki peran fasilitator telah berhasil menyelesaikan konflik

antara PTPN dengan masyarakat sedikit demi sedikit. Pemerintah

64

65

Kabupaten Enrekang tetap meberikan jalan keluar dengan melakukan

mediasi.

2. Negosiasi

pemerintah daerah Kabupaten Enrekang meberikan negosiasi

terhadapa PTPN dengan masyarakat Maiwa. Pemerintah menyarankan

agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi

yang lebih buruk lagi. Padahal ini pemerintah daerah berusaha

menegosisiasi kedua belah pihak agar permasalahan yang terjadi ini bisa

diselesaikan.

3. Fasilitator

Peran pemerintah dalam dalam melakukan fasilitasi atau sebagai

fasilitator dapat dilihat dari penyediaan sarana pertemuan (lokasi, tempat,

dan fasilitas), penetapan waktu dan agenda pertemuan serta menfasilitasi

pertemuan untuk mencapai kesepakatan (sebagai fasilitator).

B. SARAN

Berdasarkan Simpulan yang menulis diatas maka adapun implikasi

penelitian yang direkomendasikan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapakan memberikan perhatian penuh terhadap konplik

antara PTPN dengan masyarakat Maiwa karena peran pemerintah dalam

konflik tersebut sangat berperan penting dalam menyelesaian konflik

pertanahan dan pemerintah Kabupaten Enrekang adalah jembatan

penghubung antar keduanya.

66

2. Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan pemerintah Kabupaten Enrekang

harus lebih hati-hati dalam pengukuran, mereka tidak bisa berpihak kepada

siapa-siapa karena konflik PTPN dengan masyarakat masih belum selesai.

Kunci utama dalam penyelesaian konflik adalah komunikasi, dengan

melakukan komunikasi yang tepat diharapkan juga mendapat solusi dan

jalan terbaik. dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penengah antara

PTPN dengan masyarakat, pemerintah harus adil dan tidak boleh

memihak kesalah satu kelompok, yang menjadi penyelesaian dari konflik

tersebut adalah pemerintah yang benar-benar harus mengambil sikap tegas

antara kedua belah pihak.

67

DAFTAR PUSTAKA

Andhini, N. F. (2017). Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9),

1689–1699.

Di, I., Darunu, D., & Wori, K. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan

Dana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori. Jurnal

Eksekutif, 1(1).

Fahrunnisa, F., Razak, R., & Said, A. (2018). Peran Pemerintah Dalam

Menangani Konflik Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Pt Gunung Mas

Di Kabupaten Pangkep. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 3(3), 310.

https://doi.org/10.26618/kjap.v3i3.1054

Fatiani Lase. (2019). Jurnal Warta Edisi : 60 April 2019 | ISSN : 1829-7463

Universitas Dharmawangsa Jurnal Warta Edisi : 60 April 2019 | ISSN : 1829-

7463 Universitas Dharmawangsa. Warta Edisi 60, April, 91–96.

Francis, D. (2000). Committee for Conflict Transformation Support Conflict

Transformation – from Violence To Politics. 9. http://www.c-

r.org/downloads/newsletter9.pdf

Haris Budiman. (2014). Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam

Pendidikan. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 8(I), 31–43.

Heningtyas, M. A. (2014). Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya

Pengembangan Pendidikan Nonformal (Studi Kasus: Eksistensi “Kampung

Inggris” Kabupaten Kediri). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa

Universitas Brawijaya, 2(2), 264–268.

Jandi.Y., Viproyanti.U.N., S. P. . (2018). Pola Pemilikan Dan Pengusahaan Lahan

Pertanian Di Kota Denpasar ( Studi Kasus Subak Intaran Barat Renon –

Denpasar ). Jurnal Agrimeta, 8(15), 51–59.

Ndraha, T. (2011). (Ilmu Pemerintahan Baru).

Purnamasari, H. (2020). Gorontalo. 3(2).

Rosdianto, H., Murdani, E., & . H. (2017). the Implementation of Poe (Predict

Observe Explain) Model To Improve Student‟S Concept Understanding on

Newton‟S Law. Jurnal Pendidikan Fisika, 6(1), 55.

https://doi.org/10.22611/jpf.v6i1.6899

67

68

Setiawan, F. (2018). Mengelola Konflik di Lembaga Pendidikan Islam. Ta‟dib:

Jurnal Pendidikan Islam, 7(1), 55–66.

https://doi.org/10.29313/tjpi.v7i1.3801

Wisata, M., Di, B., & Lembata, K. (2018). JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik. 7(1), 31–37.

Yulianti. (2014). Tahapan Dalam Siklus Kebijakan Publik. Universitas Jendral

Soedirman, 1, 1–5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahDaerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

69

LAMPIRAN

70

Dokumentasi Perusahan Pt. Perkebunan Nusantar

71

Dokumentasi Dengan Kepala Desa Motto Malangga

72

Dokumentasi Dengan Sekertaris Camat Maiwa

73

Dokumentasi Dengan Camat Maiwa

74

75

76

77

RIWAYAT HIDUP

ERMAN. Dilahirkan di Tirowali Kabupaten Enrekang pada

tanggal 29 November 1995. Penulis lahir dari pasangan

Salan dan Juna merupakan Anak ke Empat dari Lima

Bersaudara. Penulis memasuki jenjang Pendidikan Dasar di

bangku SD NO 83 Dante Marari Kecamatan Baraka

Kabupaten Enrekang pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008 Selanjutnya,

penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 4 Baraka pada tahun 2008 dan

tamat pada tahun 2011. Kemudian di tahun yang sama, penulis melanjutkan

pendidikan ke SMA Negeri 1 Anggeraja pada Tahun 2011 dan tamat Pada tahun

2014, penulis kembali melanjutkan pendidikan ke Universitas Muhammadiyah

Makassar dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu pemerintahan, program

Strata Satu S-1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selesai tahun 2020.

Berkat perlindungan dan pertolongan Allah SWT. Serta iringan doa dari

orang tua, sehingga perjuangan panjang dan kerja keras penulis dalam mengikuti

pendidikan di perguruan tinggi dapat diselesaikan dengan tersusunnya skripsi

yang berjudul “ Peran pemerintah dalam penanganan konflik antara PTPN dengan

masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang.