PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN RANHAM 2011-2014

Oleh : H. MAHDI MUHAMMAD, SH. MH.BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTBSelasa, 15 Mei 2012Hotel Grand Legi Mataram

Latar BelakangHak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar, yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Oleh karena itu Negara, Pemerintah atau Organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap manusia tanpa kecuali.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 i ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengamanatkan bahawa Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tangggung jawab Negara, terutama Pemerintah yang merupakan langkah implementasi yang efektif dalam bidang Hukum, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya serta Pertahanan Keamanan Negara.

RANHAM bertujuan untuk meningkatkan Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan dan HAM di Indonesia dengan Nilai-Nilai Agama, Moral, Adat Istiadat, Budaya dan Keamanan serta Ketentraman Bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka menindak lanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM yang merupakan komitmen Pemerintah dalam upaya Penghormatan, Perlindungandan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, maka Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan 6 (enam) Program Utama RANHAM yaitu : 1. Pembentukan dan Penguatan Institusi pelaksanaan RANHAM; 2. Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan; 3. Pendidikan HAM; 4. Penerapan Norma dan Standar HAM; 5. Pelayanan komunikasi masyarakat; 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011, ditegaskan Gubernur, Bupati/Walikota wajib melaksanakan RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta memperhatikan kondisi dan permasalahan di daerah.

UPAYA-UPAYA EMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA PEMENUHAN HAM DI NTB

Dalam rangka meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, Pemerintah Provinsi NTB telah meluncurkan beberapa program prioritas/program unggulan yang sangat terkait, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma dan standar HAM. Program-program dimaksud adalah :

1. Bidang Pendidikan Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan masyarakat NTB, Pemerintah Daerah telah mencanangkan program yaitu : Angka Buta Aksara Menuju Nol (ABSANO), Angka Drop Out Menuju Nol (ADONO). Dengan tujuan untuk menekan Angka Drop Out dan Angka Buta Aksara yan cukup tinggi. Program ini telah diwujudkan dalam bentuk membangun sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium dari tingkat SD Sederajat s.d SMA.

LanjutanBersama-sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelakasanaan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun pada pendidikan dasar secara gratis, pemberian subsidi/beasiswa kepada pelajar SLTA dari keluarga kurang mampu, dan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi. Jumlah siswa dan mahasiswa yang memperoleh subsidi biaya pendidikan mulai tingkat SD, SMP, SMA dan Mahasiswa 341.216

Lanjutan Menyelenggarakan program Keaksaraan Fungsional (KF) dalam rangka menekan Angka Buta Aksara. Dari data yang ada penduduk yang telah mendapat pembinaan keaksaraan fungsional lebih dari 417 orang

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat NTB, telah mencanagkan dan melaksanakan program prioritasnya yaitu Angka Kematian Ibu Melahirkan menuju Nol (AKINO).2. Bidang Kesehatan

Adapun wujud yang telah dilaksanakan adalah :Membangun sarana dan prasarana kesehatan, yaitu rumah sakit, puskesmas, polindes/pukerdesMenyediakan tenaga kesehatan (dokter, perawat dan bidan)Menyelenggarakan program jamkesmas untuk melayani pengobatan gratis bagi masyarakat miskin yang berobat jalan di puskesmas dan rumah sakit.Menyelenggarakan program imunisasi lengkap bagi balita dan anak-anakAdapun jumlah baita dan anak yang teah memeperoleh imunisasi cukup banyak (BCG,DFT/HB3, Hepatitis 0-7 hari, Poli 0-4 dan Campak)

3. Bidang Kependudukan dan Catatn SipilSemua pemerintah Kabuaten/Kota se-NTB telah diinstruksikan oleh Gubernur untuk :Menggratiskan pembuatan akte kelahiran bayi yang usianya 0-60 hari dan lebih dari 60 hari dikenakan biaya.Kabupaten Sumbawa Barat menggratiskan pembuatan KTP dan Akte Kaliharan Gratis bagi seluruh penduduk

4. Bidang Kesejahteraan SosialDalam rangka upaya perindungan dan pemenuhan hak ekonomi dan social masyarakat telah memberikan bantuan terhadap kelompok rentan (anak jalanan, lanjut usia dan penyandang cacat 100 orang). Pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana untuk 97 kepala keluarga (KK)5. Bidang Pemberdayaan MasyarakatUntuk meningkatkan atas kesejahteraan masyarakat Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan beberpa program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian dan pencairan bantuan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yaitu :

Bidang Ketahanan Pangan Untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat NTB, Pemerintah Daerah telah melaksanakan proram pemberdayaan masyarakat di bidang ketahanan pangan melalui pembinaan dan bantuan usaha kepada perorangan/kelompok 752 kelompok (bantuan alat penepung 18 unit, mesin pemipil jangung 3 unit, Pompa Air 6 unit, Bantuan Pengembangan Lumbung Pangan 300.000.000., dll.)

Bidang Ketenagakerjaan dan TransmigrasiMelakukan pembinaan kepada calon TKI yang akan bekerja ke Luar Negeri dalam rangka peningkatan keterampilan 1.800 orang.

Bidang Kelautan dan PerikananDalam rangka meningkatkan kesejahteraan masayarakat, Pemerintah Daerah telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berupa pembinaan maupun bantuan berupa bibit ikan unggul (ikan nila/karper 680.000 ekor dan sekolah perikanan)

Bidang PeternakanProgram prioritas bidang peternakan adalah pengembangan peternakan sapi/program bumi sejuta sapi (BSS) diberikan kepada kelompok peternakan.

Bidang Pekerjaan UmumPembangunan sarana jalan, jembatan, bendungan/ waduk/embung/DAM (jalan provinsi 601,83 km, 935 buah jembatan, 9 buah bendungan dan DAM 166 buah)

*PERMASALAHAN Beberapa SKPD belum memberikan data pelayanan masyarakat karena berasumsi kegiatan yang dilaksanakan hanya untuk kepentingan SKPDnya sajaPanitia RANHAM Provinsi yang dipercayakan kepada Biro Hukum sebagai Sekretaris RANHAM kurang mendapat dukungan dana/anggaran sehingga pelaksanaan tidak optimalKurangnya evaluasi dan monitoring dilakukan panitia RANHAM Provinsi padahal SKPD masuk panitia RANHAMTerjadi mutasi terhadap pejabat yang menangani kegiatan tersebut.

*REKOMENDASI Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas perlu dilakukan berbagai upaya antara lain :Biro Hukum selaku Sekretaris Panitia RANHAM mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan pemenuhan HAM (Anggota Panitia RANHAM) Melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait dengan anggaran untuk menunjang kegiatan RANHAM.

TERIMA KASIH