Oleh :

Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumedang

• Menghadapi dinamika reformasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas bagi daerah juga menuntut adanya kemandirian daerah dalam melaksanakan berbagai pola pembangunan sehingga memberikan konsekuensi bertambah banyaknya kebijakan yang harus dipecahkan di Kabupaten/Kota, maka perlu adanya dukungan penetapan strategi kebijakan nasional secara baik dan tepat serta mengakar pada kondisi dan kultur lokal secara kuat pula.

• Besarnya peran Pemda ini menuntut perlunya kemampuan dan proporsionalitas dalam penetapan strategi kebijakan lokal. Dalam kaitan tersebut, penyusunan perencanaan program dan kebijakan haruslah dilandasi oleh hasil-hasil penelitian, baik yang bersifat penelitian dasar maupun penelitian terapan

• Selain itu Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa menggokomodir penelitian yang akan dilakukan oleh masyarakat baik yang dilakukan oleh swasta atau kalangan kampus serta yang terpenting pemamfaatan dan penerapan dari hasil penelitian itu sendiri.

• Untuk itu kekuatan unsur penelitian dan pengembangan (litbang), dalam segala lini dan sektor pemerintahan menjadi sangat strategik untuk diterapkan dan dikembangkan baik itu melibatkan sektor swasta, kalangan kampus dan terutama oleh pemerintah daerah itu sendiri

• Terfasilitasinya penerbitan ijin penelitian

• Terinventarisasinya kegiatan penelitian dan pengembangan di Sumedang dan tentang Sumedang

• Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, evaluasi, memberikan saran maupun pelaksanaannya

• Membentuk jalinan hubungan yang memadukan unsur-unsur kelembagaan Iptek untuk menghasilkan kinerja dan mamfaat yang lebih besar

• Tercapainya koordinasi dan membuka peluang kerjasama serta terbukanya ruang gerak untuk sinergi

• Meningkatkan kemampuan SDM dengan berbagai program pelatihan yang menjadi program litbang

UU NO. 32 TAHUN 2003

DAERAH TELAH DIBERI KEWENANGAN MENGATUR/MENGURUS RUMAH TANGGANYA

DIPERLUKAN KEBIJAKAAN PENDUKUNG : PERATURAN DAERAH KEPUTUSAN KDH

PERAN LITBANG MENJADI SANGATSTRATEGIS DAN DIPERLUKAN

PERMASALAHAN

LUAS + KOMPLIKATIF

PERLU PERAN PEMERINTAH

• MOTIVATOR

• FASILITATOR

• MEDIATOR

KE DEPANKAN PERAN DAN FUNGSI

LITBANGDA

KEBIJAKAN YANG ARIF DAN BERKUALITAS

Reformasi BirokrasiPilkada & Pemekaran daerah

E-Goverment

PERPRES NO. 9 TAHUN 2005

KEPMENDRAGI NO. 130 TAHUN 2003

TUPOKSI DEPDAGRI :1. Pelaksanaan Urusan Pembangunan Bidang Dalam Negeri2. Pembinaan & Koordinasi Pelaksanaan Tugas Serta Pelayanan Adm.

Departemen3. Pelaksanaan Litbang Terapan Serta Diklat Dalam Mendukung Kebijakan

Bidang Urusan Dalam Negeri Dan Otda4. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional

TUPOKSI BADAN LITBANG :Perumusan Kebijakan & Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Garapan

Litbang1. Pengkoordinasian Pelaksanaan Litbang di Jajaran Departemen2. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Litbang3. Pelaksanaan Administrasi dan Tata Usaha Badan

• MEMBERIKAN MASUKAN DAN PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBANGUNAN SESUAI KONDISI LOKAL

• MEMFASILITASI GARAPAN PROGRAM-PROGRAM NASIONAL DAN DAERAH MELALUI PROGRAM ATAU KEGIATAN LITBANG TERKAIT

• MEMBENTUK FORUM KERJASAMA KELITBANGAN DAERAH

• MENGEMBANGKAN TEKNIS KE-TEKNOLOGIAN BIDANG PEMBANGUNAN

DESENTRALISASI KEWENANGAN

KPD DAERAH

DISTRIBUSI URUSAN KPD DAERAH- WAJIB- PILIHAN

PERLU DUKUNGANLITBANG

DASAR PENYELENGARAANPEMBANGUNAN DAERAH

• PELAKSANAAN/KOORDINASI/FASILISATOR• THINK TANK• LEMBAGA PROFESIONAL/AKADEMIS

• MEMBERIKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN• MEMOTIVASI MASYARAKT UNTUK PENINGKATAN LITBANG

PERLU DUKUNGAN

POLITIS

• PENGUATAN, PENAMBAHAN DAN EVALUASI PERATURAN PER UU AN (PERDA PERAN LITBANGDA DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN)

• PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS SDM PEJABAT PENELITI (DIKLAT FORMAL & INFORMAL)

• PENINGKATAN DUKUNGAN ANGGARAN (DANA DEKONSENTRASI)

• PENINGKATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DI BIDANG LITBANG (FORUM-FORUM KOMUNIKASI FORMAL MAUPUN INFORMAL

OUTPUT YANG DIHARAPKAN DARI KEGIATAN INI

SECARA UMUM :1. BAHWA KEGIATAN LITBANG SANGAT DIPERLUKAN SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN

KEBIJAKAN STRATEGIS DAERAH

2. MEMPERKUAT LANDASAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN YANG DIDUKUNG DATA & FAKTA YANG VALID

3. PERAN DALAM PROSES GARAPAN PEMERINTAHAN DAERAH

- PERAN AWAL : INPUT PENYUSUNAN KEBIJAKAN

- PERAN ANTARA : KATALISATOR CAPAI SASARAN

- PERAN AKHIR : EVALUASI PROGRAM

4. LITBANGDA PERLU DIDUKUNG DAN DIKEMBANGKAN BAIK DARI :

- ASPEK KELEMBAGAAN

- ASPEK SDM/PERSONIL

- ASPEK PROGRAM & PEMBIAYAAN

SECARA KHUSUS :• MELALUI KEGIATAN INI DIHARAPKAN DAPAT TERCIPTA PEMAHAMAN YANG SAMA TTG

PERAN & FUNGSI LITBANG SEHINGGA DAPAT MENDORONG TERBENTUKNYA JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM UPAYA MENCARI ALTERNATIF SOLUSI TERBAIK DARI PERMASALAHAN SEBAGAI BAHAN RUMUSAN KEBIJAKAN PIMPINAN DAERAH DLM RANGKA MENGEMBANGKAN SDM, KINI DAN MASA YANG AKAN DATANG

HATUR NUHUN