1

2

PERAN LEMBAGA ADAT KEUJREUN BLANG DALAM PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN PETANI SAWAH DI KABUPATEN BIREUEUN

Oleh:

Drs. Abubakar, M. Si

Staf Kopertis Wil. I Dpk pada USM Banda Aceh,

Drs. Anwar Yusoef. M.Si

Dosen Tetap pada FKIP Unsyiah Banda Aceh,

Drs. Anwar, S.Pd., M.Pd

Staf Kop Wil I Dpk pada USM Banda Aceh

ABSTRACT

Utilization of an traditional institutions for their survival is very important in

social development, one of the traditional institutions that are still active in the

District of Bireuen is Keujreun Blang, which are at issue in this study were: What is

the role Keujreun Blang in improving the welfare of farmers (rice ) in Bireuen

District. The data collecting technique is observation and depth interviews. The

results showed, theoretically in Bireuen District has tried to maximize the role of

traditional institutions, i.e. Keujreun Blang, It is called P3AI (Perkumpulan Petani

Petani Air Indonesia- Farmer Water User Association Khanduri Blang) grouping of

farmers in this container is to harmonize the national association of farmers fields, but

such associations its can reduce the meaning of Keujreun Blang as the traditional

institutions. In line with the functions of law Keujreun Blang has undergone changes,

including the provision of some stafs related role in the management of water such as

Dams Doormen (Penjaga Pintu Bendungan) and the Guard Door Water (Penjaga

Pintu Air ) and Farmer Liaison Workers (Tenaga Penghubung Petani) and Staff of

Counselor Agriclutural. The Keujreun Blang roles today is more on the management

of social values, with reference to the values of Allah SWT, by building on the

concepts of 1). Water is life with the grace to be grateful. 2). The division of water

into each crater, and Tertiary through the computation time and fair, 3). Develop

their value - the value of togetherness, through some of the ceremonies: a. Abah

Khenduri Lhueng. b.. c. Khanduri Rheut Bijeh, this ceremony is often called by the

Prophet Adam Khanduri, that the origin of rice is a descendant of Prophet Adam. d.

Khanduri When the rice pest attack. 4), the concept of environmental management

through self-financing, on the basis of Qanun No. 10 of 2005, sources of funding can

be sourced Keujreun Blang: a. Contributions, b. Donations or other assistance that is

not binding, c. Other businesses which are allowed by law, d. Violations and fines

fund, and other efforts, 5). Security and maintenance of waterways, done by several

effort : a. Increased awareness along with a persuasive, b. Prevention of violations of

water use through patrols, in the daytime and nighttime individually or in groups.

3

Key Words: Keujreun blang Management, local regulations

PENDAHULUAN

Lembaga adat Keujreun Blang merupakan suatu wadah masyarakat petani

sawah di Kabupaten Bireuen masih eksis dengan berbagai fungsinya, pemanfaatan

suatu lembaga adat untuk kelangsungan hidupnya adalah suatu upaya meningkatkan

kesejahteraan kelompok tersebut yang didasari pada akar budaya masyarakatnya,

disamping itu pula pemanfaatan suatu lembaga adat dalam pembangunan merupakan

upaya melibat masyarakat melalui lembaga adat untuk kelancaran pembangunan

berbasis lokal untuk kesejahteraannya, untuk menciptakan keseimbangan sistem yang

ada di setiap masyarakat secara sempurna. Untuk itu perlu kiranya dilakukan

pengkajian yang mendalam dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pemanfaatan Lembaga Adat Keujreun Blang dalam

meningkatkan kesejahteraan petani pemakai air (sawah) di Kabupaten Bireuen.

2. Konsep apa saja yang telah dilakukan oleh Lembaga Adat Keujreun Blang dalam

meningkatkan kesejahteraan petani pemakai air (sawah) di Kabupaten Bireuen

berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2005 tengtang Lembaga Adat Keujreun Blang

di Kabupaten Bireuen

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh lembaga adat Keujruen Blang dalam

meningkatkan kesejahteraan petani pemakai air (sawah) di Kabupaten Bireuen.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Tinjauan Sosiologis terhadap Peran Lembaga Adat dalam Peningkatan

Kesejahteraan Komunitas

Dalam perspektif sosiologi peran adalah komponen dari struktur sosial. Peran

menunjuk pada posisi yang ditampilkan oleh seseorang atau kelmpok dalam suatu

situasi, berdasarkan norma sosial yang telah disepakati bersama.

Dalam struktur sosial mengandung unsur seperti system, status, peran,

interaksi, dan kelompok sebagaimana tertuang dalam pernyataan Beth. B. Hess Dkk

4

(1987 : 84) sebagai berikut: Social structure has several components: systems, norms,

statuses, roles, interactions, and groups. Lembaga adat adalah suatu komponen dari

struktur sosial yang berorientasi pada nilai-nilai kebudayaan yang diperankan,

berkenaan dengan mempertahankan sumber daya alam dan kelestarian lingkungannya

dalam peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya sesuai dengan

bidangnya masing-masing, demi tercapainya tujuan pembangunan.

Peran – peran tersebut telah terinternalisasi dalam kelompok masyarakat

didasari pada pengetahuan, nilai dan normanya terhadap sesuatu objek kehidupan.

Jadi lembaga adat adalah suatu institutional cultural masyarakat yang berperan untuk

melestarikan, mengembangkan, mengelola sumber daya alam untuk kelangsungan

hidupnya dan pembangunan di setiap wilayah. Pelaksanaan peran-peran lembaga adat

merupakan salah satu bentuk interaksi sosial dengan lingkungannya yang telah

terempati dalam setiap kelompok masyarakat. Masyarakat akan dapat

mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila didasari struktur kehidupannya,

baik struktur alam maupun struktur budaya.

b. Dasar Hukum Pemanfaatan Lembaga Adat Keujreun Blang Dalam Peningkatan

Kesejahteraan Petani Sawah

Untuk memperkuat lembaga adat tersebut telah dituangkan dalam beberapa

peraturan seperti Qanun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan

Adat di Provinsi Nad, Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2005, Tentang

Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Keujreun Blang.

diperkuat kembali dengan lahirnya Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga

Adat Provinsi Aceh yang merupakan perwujudan dari Undang-Undang PA tahun

2006. Namun beberapa kebijakan yang dikeluarkan nasional seperti Instruksi

Presiden Nomor 2 Tahun 1984, PP Nomor 23 tahun 1982 dan Pedoman

Pemberdayaan P3A Keujreun Blang, Sumber Daya Air Propinsi Aceh 2007.

Kebijakan ini mempersempit wewenang dan fungsi lembaga tersebut dalam

pengelolaan air di setiap kawasan, dengan alasan Keujreun Blang memiliki beberapa

keterbatasan seperti dana dan tenaga, oleh sebab itu berdasarkan kebijakan tersebut

5

sebagaian besar pengelolaan pengairan sawah ditangani oleh dinas-dinas terkait

termasuk penyediaan tenaga – tenaga lapangan.

c. Tugas Lembaga Adat Keujreun Blang

Dalam beberapa dasar hukum seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air dan Instruksi Presiden Nomor 2

Tahun 2004 tentang Pembinaan Petani Pemakai Air.Keujreun Blang, Keujreun

Blang disebut sebagai Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), implikasi dari

sebutan memperlemah keberadaan Keujreun Blang sebagai salah kearifan lokal,

meskipun demikan dalam beberapa dasar hukum tersebut tersebut beberapa tugas

Keujreun Blang yang dapat dirangkumkan sebagai berikut ;

1. Mengelola air dan jaringan irigasi dalam petak tersier atau daerah

irigasi pedesaan, daerah reklamasi rawa dan daerah irigasi pompa

agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat

guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan

memperhatika unsur pemerataan diantara sesama anggota.

2. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier atau

jaringan irigasi pedesaan, daerah reklamasi rawa dan daerah irigasi pompa

sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya.

3. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil

panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan

pemeliharaan jar ingan ters ier atau jar ingan i r igasi pedesaan

serta usaha -usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi.

4. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi

semua peraturan yang ada hubungannya dengan memakai air yang

dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan P3A.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembahasan tinjauan pustakan di atas,

6

maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Bagaimana konsep pemanfaatan Lembaga Adat Keujreun Blang dalam

meningkatkan kesejahteraan petani pemakai air (sawah) di Kabupaten Bireuen.

2. Konsep apa saja yang telah dilakukan oleh Lembaga Adat Keujreun Blang dalam

meningkatkan kesejahteraan petani pemakai air (sawah) di Kabupaten Bireuen

berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2005 tengtang Lembaga Adat Keujreun Blang di

Kabupaten Bireuen

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh lembaga adat Keujruen Blang dalam

meningkatkan kesejahteraan petani pemakai air (sawah) di Kabupaten Bireuen.

b. Manfaat Penelitian

a) Melahirkan suatu konsep teori baru menyangkut dengan pengimplimentasian

peran dan fungsi Lembaga adat Keujreun Blang dalam meningkatkan

kesejahteraan petani.

b) Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama sekali menyangkut dengan

lembaga adat Keujreun Blang sebagai bentuk pemanfaatan kearifan local dalam

menunjang pembangunan.

c) Dapat dijadikan sebagai pedoman awal bagi mereka-mereka yang tertarik untuk

meneliti secara lebih mendalam dalam masalah yang sama.

METODE PENELITIAN

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Jeumpa Bireuen. Penentuan lokasi

penelitian ini didasari atas keberadaan lembaga adat dan karakteristik wilayah

Kabupaten Bireuen yang didominasi oleh pertanian persawahan yang di kenal subur,

dan sebagai salah satu kabupaten yang kehidupan lembaga adat terutama Keujreun

Blang dikenal telah berjalan dengan baik dan telah mendapat payung hukum.

b. Populasi dan Sampel Penelitian

7

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka yang akan dijadikan sebagai

responden penelitian adalah Seluruh Lembaga Adat Keujreun Blang Kabupaten

Bireuen yang tersebar dalam 18 kecamatan. Sampel penelitian akan diambil dari

beberapa lembaga adat saja dimana karakteristik wilayahnya yang didominasi oleh

lahan pertanian persawahan saja.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data

primer akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara (deeply

interview) dan observasi (direct observation). Bentuk wawancara yang akan

digunakan setengah terstruktur. Dimana peneliti terlebih dahulu mempersiapkan

pedomana wawancara sebagai landasan melakukan wawancara, sehingga

wawancara lebih tepat dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian secara

mendalam.

d. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan diolah sesuai dengan topik-topik yang

telah disusun sedemikian rupa. Oleh sebab itu, berbagai hasil catatan yang telah

diwawancarai dan diamati di lapangan dan studi dokumentasi tadi dipersiapkan

secara terperinci sesuai dengan masing-masing topik yang akan digali informasinya.

Proses pengolahan dimulai dari editing, coding untuk memudahkan

penajaman dan pengembangan katagoris secara lebih mendetil dengan

menggunakan bantuan Fieldnotes secara sempurna ( Bogdan dan Biklen 1998 : 156-

157), dan tabulasi data.

e. Luaran Penelitian

Pelaksanaan penelitian akan menghasilkan materi baru berupa substansi

suatu konsep pemanfaatan lembaga adat dari sumber aslinya. Substansi yang

8

diperoleh dari sumber aslinya akan sangat bermanfaat dalam merumuskan konsep

dan system pengelolaan dan pemanfaatan lembaga adat tersebut dalam

meningkatkan kesejahteraan petani sawah yang baik sesuai dengan akar budaya

masyarakat, hal ini akan berguna sekali dalam rangka perkembangan khasanah ilmu

pengetahuan Indonesia, terutama sekali mengenai pemanfaatan lembaga adat

masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan pengelolaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan masalah dan rumusan tujuan penelitian, serta hasil pengelohan

data lapangan, maka berikut ini akan dibahasa hasil penelitian secara berurut

sebagai berikut :

1. Konsep pemanfaatan Lembaga Adat Keujreun Blang dalam meningkatkan kesejahteraan petani pemakai air (sawah) di Kabupaten Bireuen.

Kabupaten Bireuen secara teoritis telah berusaha memaksimalkan peran

lembaga adat, salah satunya adalah Keujreun Blang, lembaga adat ini disebut

sebagai P3AI (yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air) pengelompokkan petani dalam

wadah ini adalah untuk menyelaraskan perkumpulan petani sawah secara nasional,

meskipun perkumpulan seperti ini dapat mengurangi makna lembaga adat, karena

lembaga adat memilki makna yang lebih khusus bagi masyarakat Aceh, namun

karena dasar pembentukan perkumpulan ini adalah penyelarasan dengan

pandangan nasional yang memaknai Keujreun Blang sebagai perkumpulan atau

sebagai lembaga perkumpulan petani sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2

Tahun 1984 dapat ditolerir serta harus menerima berbagai kebijakan yang tersurat

dalam kebijakan tersebut, salah satunya adalah tanggungjawab pengelolaan air

pada jaringan irigasi utamapun menjadi tanggungjawab pemerintah.

2. Pemberdayaan Keujreun Blang pada tingkat Provinsi yaitu para motivator P3A

tingkat provinsi yang terdiri dari berbagai instansi terkait, LSM dan tokoh informal.

9

3. Pada tingkat kabupaten yaitu para motivator P3A terdiri dari berbagai instansi

terkait, LSM dan tokoh informasl

4. Pada tingkat kecamatan P3A terdiri dari berbagai instansi terkait, LSM dan tokoh

informal, Keujreun Blang Pada tingkat Kecamatan disebut Keujreun Blang Chik.

Keujreun Blang Chik dibantu oleh Keujreun pada tingkat desa yang disebut dengan

Keujreun blang Cut/muda.

5. Petandu yaitu petani pemandu yang berada dalam setiap P3A

6 .Duek Pakat P3A yaitu suatu badan musyawarah pada tingkat kecamatan dan.

petandu, yang berfungsi menampung dan memecahkan berbagai masalah yang

dihadapi petani, badan ini berada di tingkat kecamatan.

Setelah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984, dan PP Nomor 23 tahun

1982 serta surat Surat Keputusan Gubernur Nomor 1 tahun 1992 tentang

pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan P3A Keujreun Blang, maka Keujreun

Blang paling tidak sudah menjadi salah unsure penting dalam peningkatan

kesejahteraan petani dan Keujreun Blang dalam berbagai tingkatan daerah

merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang ada di setiap daerah pertanian,

sehingga unit-unit tugas keujreun blang pun berada di bawah tanggung jawab

pemerintah termasuk dalam memenuhi kebutuhan fisik dan non-fisiknya.

Kebutuhan non-fisik dapat diklasifikasikan pada dua katagori pertama

Penguatan kelembagaan P3A meliputi badan hokum serta pengembangan ekonomi

petani pedesaan (Koperasi dll). Kedua kebutuhan peningkatan kemampuan

managemen dan ketrampilan meliputi manajemen P3A serta manajemen irigasi

misalnya meliputi.

a. Pelatihan, Pemberdayan Keujreun dilakukan melalui pelatihan secara rutin, pada

umumnya se tahun sekali, hal ini dipandang penting karena dapat memberikan

berbagai pengalaman baru menyangkut berbagai hal pertanian sawah, maupun

manajemen pengelolaan P3A di setiap masing – masing daerah.

10

b. Penyediaan tenaga pendamping, Keujreun Blang dalam memaksimalkan

perannya pemerintah melalui dinas terkait menyediankan beberapa tenaga

teknis.

Meskipun demikian tidak ada garis komando terhadap petugas-petugas

tersebut malalui Keujreun Blang, karena masing-masing tenaga tersebut

bertanggungjawab kepada masing-masing dinasnya, sedangkan Keujreun Blang di

SKkan dan diberi imbalan oleh bupati. Oleh sebab itu seringkali dalam pelaksanaan

tugas-tugas di lapangan peran dan fungsi Keujreun Blang menjadi kurang jelas

sebagai lembaga adat dan sering kali terabaikan.

2. Konsep Lembaga Adat dalam meningkatkan Kesejahteraan Petani Pemakai Air

Sawah di Kabupaten Bireuen

Di Kabupaten Bireuen lembaga Adat Keujruen Blang di berbagai

kecamatan, pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi-fungsi dalam mengatur segala

hal yang menyangkut dengan pengelolaan lingkungan telah memiliki kekuatan

hukum formal yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2005 Tentang

Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen

Blang.

Dalam qanun tersebut Keujruen Blang diindentikan dengan P3A, yang

merupakan perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud menuju kearah

pengelolaan air dan jaringan dalam satu atau lebih petak tersier daerah irigasi

pedesaan dan irigasi pompa untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Lahirnya qanun tersebut dengan sebutan P3A adalah menindaklanjuti beberapa

dasar hukum sebelumnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982

tentang Tata Cara Pengaturan Air dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004

tentang Pembinaan Petani Pemakai Air sebagaimana yang telah disebutkan.

P3A dimaksudkan dimana setiap petani persawahan dalam suatu wilayah

diperlukan suatu perkumpulan dengan harapan sumber daya alam air, baik dari

irigasi dan pompa dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan secara adil

dan profesional dalam beberapa petak persawahan, yang dalam istilah

11

tradisionalnya disebut Keujreun Cut, Ditingkat kecamatan di ketuai oleh seseorang

yang disebut dengan Keujreun Blang Chik, penatapan Keujreun Blang Chik

dewasa ini disahkan oleh Bupati Kabupaten Bireuen dengan suatu surat keputusan.

Sebelum seseorang ditetapkan sebagai Keujruen Blang diawali oleh suatu proses

pemilihan, pemelihan diawali oleh usulan dari desa-desa.

Bagi Keujreun Blang, air adalah rahmat Allah yang harus disyukuri oleh

sebab itu harus dapat dkelola dengan suatu konsep yang berkeadilan dan

kebersamaan demi kesejahteraan anggotanya, konsep yang dikembangkan selama

ini oleh Keujreun Blang adalah sebagai berikut :

1. Air adalah rahmat untuk kehidupan bersama yang harus disyukuri, oleh sebab itu

harus dapat dkelola dengan suatu konsep yang berkeadilan dan kebersamaan demi

kesejahteraan anggotanya sesuai dengan perintah agama meliputi hak dan

kewajiban sebagai seorang muslim, bahwa air yang tersedia pada saluran Primer

(induk) adalah milik bersama titipan Allah sehingga tidak seorangpun yang

menguasainya diluar ketentuan yang telah ditentukan, misalnya : 1). Pembagian

Air ke setiap Kwarter dan Tersier melalui perhitungan waktu, 2).

Membangunan Nilai - nilai kebersamaan dan Gotong Royong di antara

petani, ditempuh melalui pengelolaan beberapa upacara adat : A . Khenduri Abah

Lhueng. dilakukan oleh para petani sawah setiap tahunnya, biasanya satu ekor

lembu atau kerbau perkecamatan dalam suatu aliran irigasi., upacara adat ini

memiliki fungsi antara lain : a) Meningkatkan kebersamaan para petani sawah

dalam suatu kawasan irigasi yang sama. b) Dapat memberantas hama tikus, keong

dan lain-lain dalam lahan persawahan secara lebih luas, c) Karena masa turun ke

sawah secara bersamaan maka dapat mengurangi serangan hama burung ketika

padi berbuah. B. Khanduri Blang. Adalah suatu upacara adat pada tingkat desa,

biasanya upacara ini diselenggarakan oleh para petani sawah setelah upacara

Khanduri Blang pada tingkat kecamatan, dikoordinir oleh Kejreun Cut. C.

Khanduri Rheut Bijeh, Upacara ini sering di sebut dengan Khanduri Nabi Adam.

D. Dalam proses pengelolaan lingkungan persawahan yang terakhir adalah

Khanduri Bila padi diserang hama. Tidak ada nama khusus untuk upacara ini,

12

Dalam upacara Khanduri terserang hama ini yang harus disembelih adalah biri-biri.

Setelah daging biri-biri tersebut dimasak dan dimakan, kulit dari biri-biri tersebut

di tempat pada setiap tersier air ke sawah-sawah petani dan di setiap petak sawah

ditancap daun pinang tau yang warnanya kekunig-kuningan. 3), Konsep

Pengelolaan Lingkungan Melalui Pendanaan Swadana, dalam rangka

meningkatkan sumber dana Keujreun dapat menempuh beberapa usaha sesuai

dengan Qanun Nomor 10 tahun 2005. yaitu melalui : a.Iuran, yang diperoleh pada

saat panen sesuai dengan luas lahan yang dikelola oleh masing – masing petani, b.

Sumbangan atau bantuan lain yang tidak mengikat, c. Usaha-usaha lain yang sah

menurut hukum, d. Dan dana denda pelanggaran. Disamping itu dapat juga

ditempuh usaha-usaha tani atau koperasi, kegiatan terakhir ini belum diterapkan

dihampir semua wilayah penelitian di Bireuen. Meskipun sumber-sumber dana

sudah disebutkan dalam qanun tersebut namun tidak ada Keujreun Chik yang

meminta dana kepada petani sesuai dengan poin-poin tersebut diatas, iuran yang

diperoleh biasanya dari suka rela saja, 4). Konsep Pengamanan dan Perawatan

Saluran, Pembangunan Saluran dan irigasi pada umum dilakukan oleh Dinas PU

Perairan, namun pengamanan dan perawatannya khususnya saluran, tersier dan

kwarter pada umumnya dilakukan melalui usaha bersama para anggota petani

persawahan setempat dengan memperkuat semangat kebersamaan anggota.

3) Penerapan Sanksi melalui Adat dan Kebudayaan Setempat.

Dasar hukum untuk itu telah dirumuskan dalam lampiran Qanun Nomor :

10 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai

Air (P3A) Keujreun Blang Kabupaten Bireuen.

Dalam Qanun tersebut pada Bab V, pasal 13 dalam kaitannya dengan pasal

Pasal 9 tersirat yang dianggap pelanggaran adalah apabila para petani :

a. Tidak mematuhi segala peraturan P3A Keujreun Blang dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

b. Tidak membayar iuran anggota dan dana-dana lainnya yang diputuskan oleh

rapat anggota

13

c. Tidak melaksanakan dan mentaati hukum yang diputuskan oleh rapat

anggota karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

d. Tidak menerima dan mentaati sistem pembagian air yang telah ditetapkan

oleh P3A Keujreun Blang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

e. Tidak menghadiri dan tidak berperan aktif dalam rapat anggota

Meskipun sudah memiliki dasar hukum yang kuat, namun apa bila memang

ditemukan adanya pelanggaran Keujreun Blang tidak menggunakan dasar hukum

tersebut, dan lebih cendrung menggunakan hukum adat,

Ada beberapa faktor penyebab pemanfaatan adat dan kebiasaan setempat,

antara lain:

a. Keujreun Blang pada umumnya tokoh masyarakat yang telah mendiami

dalam suatu wilayah dalam waktu yang lama, ketaatan anggotanya

bukan didasari kekuasaan, namun ketaatan dan kepatuhan anggotanya

telah terjadi sebelumnya dalam waktu yang lama, karena ketokohannya

dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Keujreun Blang adalah keluarga menjadi bahagian dari dirinya dalam

suatu wilayah, sehingga tidak mungkin bertindak dengan hukum formal,

karena seluruh petani merupakan sebagai keluargannya.

c. Pelaksanaan hukum formal akan menciptakan jurang pemisah sosial

bagi Keujreun Blang dengan anggota petani, hal itu bisa saja akan

menciptakan permusuhan dikalangan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kabupaten Bireuen secara teoritis telah berusaha memaksimalkan peran

lembaga adat, salah satunya adalah Keujreun Blang, lembaga adat ini disebut

sebagai P3AI (yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air) pengelompokkan petani dalam

wadah ini adalah untuk menyelaraskan perkumpulan petani sawah secara nasional,

meskipun perkumpulan seperti ini dapat mengurangi makna lembaga adat. Instruksi

14

Presiden Nomor 2 Tahun 1984 mengalami perombakan beberapa wewenang dan

fungsinya, salah satunya adalah tanggungjawab pengelolaan air pada jaringan

irigasi utama menjadi tanggungjawab pemerintah, perobahan itu diperkuat oleh PP

Nomor 23 tahun 1982. sebagaimana terlihat dalam Pedoman Pemberdayaan P3A

Keujreun Blang, (Dinas Sumber Daya Air Propinsi Aceh 2007. Hal 6) termasuk

dengan penyediaan tenaga seperti Penjaga Pintu Bendungan (PPB) dan Penjaga

Pintu Air (PPA) serta Tenaga Penghubung Petani (TPP) semua unsure ini pegawai

resmi pemerintah melalui dinas terkait, untuk pengelolaan jaringan lainnya seperti

tersier dan kwarter dibentuklah jaringan pengelolaan secara formal berjenjang mulai

dari provinsi sampai dengan pedesaan yang sering disebut dengan Keujreun

Blang/Perkumpulan Petani Pekamakai Air secara berjenjang mulai dari tingkat

Provinsi sampai pada tingkat pedesaan dengan keterlibatan berbagai unsure.

Setelah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984, dan PP Nomor 23 tahun 1982

serta surat Surat Keputusan Gubernur Nomor 1 tahun 1992 tentang pelaksanaan

Pembinaan dan Pengembangan P3A Keujreun Blang, beberapa tugas Keujreun

Blang berubah, dan menjadi tanggung jawab pembinaan pemerintah, termasuk

pembinaan dan pemenuhan kebutuhan fisik dan non-fisiknya.

Hanya Keujreun Blang Chik saja yang mendapat honorer setiap bulannya,

hal ini dapat mengurangi semangat kerja bagi Keujreun Blang Muda dan

Keujreun Cut yang ada dalam wilayah kerjanya.

Pemeliharaan saluran memerlukan dana yang besar, sehingga memerlukan

usaha yang maksimal dalam membangun pengertian kebersamaan diantara petani

persawahan dalam memelihara salurannya dan memerlukan hubungan yang baik

dengan Keujruen Cut – Keujreun Cut di setiap desa

Belum adanya kesadaran yang baik diantara petani persawahan (P3A)

dalam memanfaatkan air secara bersama, sehingga sering kali terjadi pencurian

air terutama sekali pada musim kemarau.

15

Payung hukum untuk beberapa pasal masih terbuka peluang untuk berbagai

penafsiran, sehingga pelaksanan kegiatan dilapangan sering kali harus

kependekatan informal, maka kekuatan pasal-pasal tersebut menjadi lemah.

2. Saran – Saran

Diperlukan payung hukum yang kuat untuk semua lembaga adat di

tingkat kabupaten sesuai dengan Qanun Provinsi Nad. Nomor 7 tahun 2000

Tentang penyelenggaraan kehidupan adat dala wilayah Nanggroe Aceh

Darussalam. Dengan demikian setiap lembaga adat akan memiliki fungsi dan

tugas yang jelas dan memiliki mekanisme yang baik dalam penetapan lembaga

adat.

Perlu adanya pembagian kerja dan tugas yang jelas antara lembaga

Adat dengan dinas – dinas terkait, sehingga setiap tugas yang dilakukan memiliki

tanggung jawab yang jelas pula.

Perlu adanya koordinasi yang baik terhadap berbagai program kerja dengan

dinas terkait dalam pemberdayaan ekonomi, sosial keagamaan, dan pembinaan

kelembagaan masing-masing Keujeun Blang.

Perlu adanya jenjang pembinaan yang jelas terhadap Keujreun Blang untuk

menghidupkan dan mengembangkan lembaga adat dalam meningkatkan

keterlibatan berbagai lembaga adat dalam pembangunan, karena dari pendalaman

data ditemukan bahwa Keujreun Blang menganggap diri sebagai sasara pembinaan,

pelatihan objek sebuah peraturan yang cukup lengkap namun pelaksanaan

dilapangan sangat kabur, bahkan mereka merasa berdasarkan beberapa qanun dan

kebijakan nasional justru mempersiat ruang peran dan fungsinya. Oleh sebab itu

perlu pemberdayaan sesuai dengan amanat UUPA dan Qanun Provinsi Aceh

Nomor 8 Tahun 2010

16

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. 1996. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa. Buku

Panduan Pembangunan Masyarakat Depdagri RI. Jakarta.

Anonimous. 1990. Pedoman Umum Adat Aceh. Lembaga Adat dan Kebudayaan

Aceh (LAKA) Provinsi Daerah Ist. Aceh.

Anonimous. 2000. Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Penyelenggaraan Kehidupan

Adat Provinsi NAD. Dalam Himpunan UUD, Keputusan Presiden,

Peraturan Daerah/Qanun. Instruksi Gubernur Berkaitan degan Pelaksanaan

Syariat Islam. Dinas Syariat Islam Prov. Nad.

Anonimous. 2001. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dinas

Informasi dan Komunikasi, Dista Aceh.

Anonimous. 2007. Pedoman Pemberdayaan P3A Keujreun Blang. Dinas Sumber

Daya Air Prov. Aceh

Alasuutari, Pertti. 1999. Researching Culture, Qualitative Method and Culture

Studies. Sage Publications. London

Anwar Yusoef. 2002. Peranan Panglima Laot bagi Masyarakat Nelayan Lhok

Kuala Cangkoi, Ulee Lheu Banda Aceh, Seri Thesis S2. Universitas

Padjajaran Bandung.

Armi dan Abubakar, 2007. Kosep Pengelolaan Lingkungan oleh Lembaga Adat

Panglima Laot, Keujreun Blang dan Haria Peukan di Kabupaten Bireuen.

LP2M. USM Banda Aceh

Bogdan Robert, C. 1982. Qualitative Research for Education : an intruduction to

theory and Methods. Allyn and Bacon Inc: Boston, London, Sydney and

Toronto

Coleman, James dan Donald Cressey. 1984. Social Problem, Harper & Row

Publishers Inc. USA

Debert Miller, C. 1980. Handbook of Research Design and Social Measurement,

David McKay Company, Inc: New York

Denzim, N.K. 1994. Handbook of Qualitatif Reseach, Sage Publisher: London

17

Hastuti, Hesty. 1995 Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan.

Dalam Bandan Pembinaan Hukum Nasional Depkeh. Himpunan Karya

Tulis Bidang Hukum. Jakarta

Hess, Beth. B. Sociology. Second Edition. Macmillan Publishing Company. New

York. Collier Macmillan Publishers. London

Moleong, L.J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya: Bandung

Muhadjir, Noeng. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III. Reke Sarasin.

Yogyakarta

Martono, 2008. Tugas dan Tanggung Jawab Operasi dan Pemeliharaan di Jajaran

Ranting Dinas Pengairan. Dinas Pengairan Provinsi Aceh.

Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat

Tinggal Landas. Rineka Cipta.

Kartodirdjo, Sartono. 1987. Transformasi Struktural di Pedesaan Beberapa Pokok

Permasalahan. Dalam Prospek Pedesaan. P3PK UGM. Yokyakarta

Rusdi Sufi Dkk. 2002. Adat Istiadat Masyarakat Aceh. Dinas Kebudayaan Prov.

Nanggroe Aceh Darussalam. Banda Aceh

Robert C. Bogdan. 1982. Qualitative Research For Education to Theory and

Methods. Allyn and Bacopns, Inc. Boston, London, Sydney, Toronto

Santosa, Mas Achmad, 1990. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

dan Berwawasan Lingkungan. ICEL, Jakarta

Soemarwoto, Otto. 2001. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djembatan,

Jakarta.

Sandarman. 2008. Kegiatan Bimbingan Teknis Impliemntasi, Pemeliharaan Jaringan

Utama. Dinas Pengairan, Provinsi Aceh

Soetomo, 1995. Masalah Sosial dan Pembangunan, Dunia Pustaka Jaya. Jakarta

Soerjani, Mohamad, 1996. Permasalahan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan

Filosofis Ekologis. Dalam Sudjana, Eggi dan Burhan, Latief (Editor), Upaya

Penyamaan Persepsi, Kesadaran dan Penataan terhadap Pemecahan Masalah

Lingkungan HIdup. CIDES

18

Soejatmoko. 1993. Dimensi Manusia dalam Pembangunan. LP3ES. Yayasan Obor.

Jakarta

Sugihen, T. Bahren. 1996. Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar. Penerbit Raja

Grafindo Persada. Jakarta

Smith dan Zopt. 1987. Principle of Inductive Rural Sociology. F.A Davis Company.

USA

Singarimbun, Masri, 1989. Metode Penelitian Survai, Pustaka LP3ES. Jakarta

Usman, Sunyoto. 1999. Konsep Dasar Sosiologi. Diktat Kuliah Sosiologi FISIPOL

UGM. Yokyakarta

Untung, Kasumbogo, 1996. Permasalahan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Aspek

Koordinasi Kelembagaan. Dalam Sudjana, Eggi dan Burhan, Latief (Editor)

Yanis Rinaldi. 1996. Penguasaan Tanah Oleh Lembaga Sosial dan Badan-badan

Keagamaan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh, Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unsyiah.

-------------- 2002. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir

dan Laut Di Kabupaten Aceh Barat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat Unsyiah

--------------- 2005. Kajian Sosial Ekonomi Budidaya Tambak Di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam. ICRAF (Bogor).