Peran Komunikasi Dalam Penyelesaian Konf

8/17/2019 Peran Komunikasi Dalam Penyelesaian Konf

1/28

PERAN KOMUNIKASI DALAM PENYELESAIAN

KONFLIK HORIZONTAL DI INDONESIA

Oleh:

YUHDI FAHRIMAL, S.I.Kom., M.I.Kom(Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar)

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seoranglaki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal,sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah

ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar.

(Q.S. Al -Hujarat ; 13)

Pendahuluan

Konflik menjadi momok yang menakutkan bagi warga negara. Hal ini karena

efek yang timbul akibat konflik itu, seperti, kehilangan harta benda, dirampasnya hak

milik tanah, pendudukan wilayah, bahkan hilangnya nyawa. Konflik sudah ada sejak

manusia hadir di muka bumi. Pertarungan antara Habil dan Qabil anak Nabi Adam

a.s. dianggap sebagai konflik dan pembunuhan pertama yang terjadi di bumi. Seiring

waktu berjalan, sejarah dunia mencatat bahwa tidak ada satu masa pun dalam

kehidupan manusia lepas dari konflik.

Bagi ilmuwan sosial, konflik merupakan suatu kewajaran dalam kehidupan

manusia. Para ilmuwan teori konflik seperti Ralf Dahrendorf mengatakan,

masyarakat sebenarnya mempunyai unsur-unsur konflik (Haryanto, 2012; 39).

Dalam pandangan ini berarti juga bahwa manusia dan konflik itu merupakan satu

kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Konflik muncul akibat adanya kepentingan

manusia dan upaya pemenuhan kepentingan itu. Kepentingan dalam hal ini dapat

pula berupa kebutuhannya. Jika mengacu kepada Teori Evolusi Darwin, hanya yang

mampu beradaptasi yang mampu bertahan hidup. Nyatanya bahwa kemampuan


2/28

beradaptasi ini tidak jarang dilakukan melalui cara-cara pertahan diri untuk

memenuhi kebutuhan. Cara-cara pertahan diri inilah yang cenderung disebut

sebagai konflik.

Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan keberagaman etnis dan agama,

menjadi daerah yang rawan terjadi konflik, termasuk konflik horizontal. Laporan dari

United Nations Support Facilities for Indonesia Recovery (UNSFIR) yang

dipublikasikan pada tahun 2004, menunjukkan terdapat 4.720 kasus konflik

horizontal (komunal) yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu 1999-2003

dengan jumlah korban tewas 11.160 jiwa (Hasrullah, 2009; 8). Belum lagi data

infrastruktur yang rusak, seperti, rumah yang dibakar, masjid atau gereja yang

dibakar, dan lain sebagainya. Melihat angka tersebut tentunya menjadi gambaran

betapa besarnya dampak yang ditimbulkan oleh konflik, maka banyak orang

cenderung melihat konflik sebagai sebuah tragedi kemanusiaan –alih-alih sebagai

bagian integral dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya.

Konflik horizontal dapat dimaknai sebagai konflik yang melibatkan gesekan dan

pertempuran antar masyarakat. Konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia

menunjukkan antara lain kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi

penyebab terjadinya konflik. Konflik muncul dengan menggunakan simbol-simbol

etnis, agama, dan ras. Hal ini terjadi akibat adanya akumulasi "tekanan" secara

mental, spiritual, politik sosial, budaya dan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian

masyarakat. (Lamria, 2004).

Banyak ilmuwan dan peneliti sosial merinci dan memformulasikan penyebab-

penyebab konflik horizontal di Indonesia. Meskipun kebanyakan adalah faktor

ketimpangan ekonomi dan kegagalan akulturasi masyarakat pendatang dengan

masyarakat pribumi. Namun yang paling penting dan tidak bisa dilupakan begitu saja


3/28

adalah faktor komunikasi. Komunikasi selalu menjadi masalah yang melekat pada

konflik antar etnis. Kalau bukan sebagai penyebab terjadinya konflik, maka ia

menjadi masalah yang kemudian muncul pasca-konflik. Sayangnya, urgensi

komunikasi dalam kehidupan tidak dilihat sebagai aspek penting yang perlu dibenahi

maka yang kemudian terjadi adalah konflik horizontal yang tak kunjung habis dan

cenderung akan berulang, mengingat negara Indonesia adalah negara multi-etnis

terbesar di dunia. Komunikasi sebagai pemicu terjadinya konflik dikarenakan

kemacetan komunikasi yang terjadi baik antara elite politik (pemerintah) dengan

masyarakat ataupun sesama masyarakat. Komunikasi dapat menjadi trigger

(pemicu) terjadinya konflik baik vertikal maupun horizontal. Namun komunikasi juga

dapat menjadi pencegah terjadinya konflik. Komunikasi dapat pula menjadi sarana

sebagai jalan keluar dari sebuah konflik.

Indonesia; Negara Laten Konflik

Indonesia merupakan negara yang luasa dan menjadi salah satu negara

kepulauan terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 adalah 237,641,326 jiwa. Terjadi

pertumbuhan penduduk sebesar lebih dari 30 juta jiwa selama kurun waktu 10

(sepuluh) tahun terakhir, yaitu, tahun 2000 penduduk Indonesia hanya 206,264,595

jiwa (www.bps.go.id, 2010). Dengan jumlah penduduk yang sebesar itu, Indonesia

masuk ke dalam lima negara dengan penduduk terbesar di dunia.

Lantas bagaimana dengan jumlah sukubangsa di Indonesia? Mengingat

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki kebhinnekaan (keberagaman)

suku, budaya, etnis, ras, dan agama. Berdasarkan data sensus Badan Pusat

Statistik (BPS) tercatat ada 1.128 sukubangsa yang hidup di wilayah Indonesia


4/28

(www.jpnn.com, 2010). Akan tetapi data ini bukanlah data spesifik karena masih ada

sukubangsa yang belum terdata. Salah satu kendala dalam melakukan sensus

suskubangsa ini adalah keberadaan tiap sukubangsa ini yang tersebar bahkan

berada di daerah-daerah terpencil. Jumlah agama yang dianut oleh masyarakat

Indonesia dan diakui oleh negara adalah Islam (88%), Kristen Protestan (6%),

Khatolik Roma (3%), Hindu (2%), Budha (kurang dari 1 %) (Gunawan, 2011; 213).

Semua etnis dan agama tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan

terkadang membentuk wilayah masing-masing. Saat globalisasi menerpa Indonesia

dimana kemajuan di bidang teknologi transportasi dan komunikasi menjadi

indikatornya, terjadi pula mobilisasi besar-besaran. Satu etnis tidak hanya hidup di

satu tempat saja melainkan hidup di tempat lain bersama dengan etnis atau suku

lain. Setiap saat terjadi perpindahan (migrasi) orang-orang dari berbagai suku

bangsa. Pertemuan-pertemuan ini pula yang menyebabkan terjadinya gesekan

antara pendatang dengan etnis pribumi. Gesekan ini dapat dimaknai sebagai konflik.

Pola perpindahan penduduk (lewat transmigrasi dan urbanisasi) membentuk

kemajemukan yang kompleks di sejumlah daerah, akibatnya konflik komunal tidak

dapat terhindarkan. Kebijakan transmigrasi yang dicanangkan pemerintah,

mendistribusikan penduduk (mayoritas etnis Jawa) ke berbagai daerah di Indonesia.

Mereka bekerja di perkebunan, tambang, atau pertanian di daerah-daerah yang saat

itu minim pembangunan. Tujuan dari program transmigrasi ini adalah agar terjadi

pemerataan penduduk dan pemerataan ekonomi. Akan tetapi pada kenyataannya,

program ini pula yang menjadi pemicu munculnya konflik di tengah masyarakat.

Sejarah mencatat bahwa Indonesia memiliki identitas nasional seiring lahirnya

gerakan pemuda Indonesia yang mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928,

namun waktu mencatat bahwa persatuan sejati bangsa Indonesia dalam bentuk


5/28

identitas nasional tidak pernah sungguh-sungguh ada (Sarwono, seperti dikutip

Mirawati, 2011; 250). Identitas nasional yang dibangun oleh funding father bangsa

Indonesia tidak sepenuhnya bisa melahirkan rasa kebangsaan dan kesatuan di

benak masyarakat. Masyarakat hanya mengerti dan paham jati diri sukubangsa-nya

tanpa mau peduli dengan kondisi sukubangsa lainnya, meski mereka sama-sama

hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini membuat konflik antar-

warga selalu terjadi hampir setiap saat. Pada masa Orde baru potensi konflik dapat

dikendalikan guna menjaga stabilitas nasional untuk menyukseskan pembangunan

nasional. Pengendalian konflik konflik pada masa Orde Baru pun dominan

menggunakan kekuatan militer. Ruang gerak masyarakat dikontrol oleh militer,

bahkan militer masuk ke dalam kerja-kerja sipil seperti menjadi bupati, gubernur,

anggota DPR, bahkan menteri.

Keberagaman sukubangsa dan agama yang ada di Indonesia tidak disertai

dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap toleransi atar sesama

masyarakat tidak terpupuk dengan baik. Sikap toleransi ini dapat disikapi dengan

perilaku menghargai perbedaan budaya yang ada. Samovar, Porter, dan McDaniel

(2010; 490) mengatakan bahwa setiap manusia baik yang memasuki budaya baru

atau berada dalam lingkungan yang berbeda budaya patut menumbuhkan sikap

saling menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan budaya. Pendapat ini

didasari oleh kenyataan bahwa manusia itu adalah berbeda meskipun terlihat sama,

untuk beberapa hal khusus manusia itu berada dalam sebuah bentuk perbedaan

yang nyata, seperti, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan etnis.

Negara Indonesia yang multikultural membuat Indonesia berada dalam skala

negara laten konflik. Negara laten konflik ini maksudnya adalah meskipun di tataran

luar konflik horizontal di Indonesia dapat dikendalikan bahkan ditekan


6/28

kemunculannya, akan tetapi setiap saat konflik tersebut akan terulang kembali.

Potensi konflik tetap ada dan berkembang di tengah masyarakat, hanya menunggu

pemicunya saja. Jika pemicunya disulut maka konflik antar masyarakat tidak dapat

dihindarkan. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadi di Indonesia karena belum

terlaksananya penanganan konflik secara baik oleh pemerintah dan masyarakat,

meskipun pemerintah baru mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

tentang Penangan Konflik Sosial.

Kondisi konflik horizontal di Indonesia diperparah oleh kepentingan elite politik

(pemerintah) yang ikut menjadi pemicu lahirnya konflik di tengah masyarakat. Konflik

mencuat kepermukaan bukan karena agama atau etnis melainkan karena dipicu

oleh kepentingan elit dalam perebutan kekuasaan, apakah itu tingkat lurah, camat,

bupati, samapi level gubernur. Agama dan etnis dimobilisasi menjadi konflik SARA

sehingga dalam sekejab berubah menjadi perang etnis (Cangara, 2005; 8).

Salah satu konflik yang melibatkan kepentingan elite politik (pemerintahan)

sebagai pemicu terjadinya konflik adalah konflik Poso, Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil studi Hasrullah (2009; 177-179) menemukan bahwa meskipun

yang terlihat dipermukaan bahwa konflik Poso merupakan konflik antara dua agama

yang berbeda (Islam dan Kristen) akan tetapi motif dan latar belakang terjadinya

konflik diakibatkan oleh perebutan kepentingan politik elite lokal. Perebutan

kekuasaan ini berimplikasi kepada the winner take all , sehingga elite dari salah satu

kelompok menjadi dominan. Menurut Jusuf Kalla (dalam Hasrullah, 2009; 26),

secara historis, Poso didominasi oleh umat Kristen, sementara umat Islam hanya

kecil jumlahnya (katakanlah 60 persen umat Kristen, 40 persen umat Islam). Pada

masa Orde Baru distribusi kekuasaan dilakukan secara berimbang. Semua elite

mewakili kelompok agama masing sehingga konflik cenderung dapat dikendalikan.


7/28

Setelah reformasi bergulir dan membawa kepada demokrasi serta terbukanya

infrastruktur maka jumlah ini terbalik. Umat Islam menjadi lebih banyak dari umat

Kristen. Setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 1998, kelompok Islam menjadi

pemenang karena mereka mendominasi dengan jumlah yang dominan. Kondisi ini

dimanfaatkan oleh elite untuk merekrut orang-orang dari kelompok yang sama

dengannya. Terjadilah disparitas yang tinggi, sehingga kelompok Kristen merasa

tidak terwakili. Kondisi inilah yang menjadi ihwal awal terjadinya konflik Poso.

Demikian pula dengan konflik-konflik horizontal lainnya di Indonesia. Agama

dan etnis hanya menjadi balutan luar konflik. Konflik yang dihembuskan melalui

embel-embel agama lebih cepat dan efektif dalam menggerakkan massa. Orang

mau berperang demi membela agamanya sekalipun ia jarang melakukan ritual

keagamaan. Fanatisme terhadap agama dalam konflik tidak hanya melibatkan

penduduk lokal, orang-orang dari luar daerah konflik pun akan ikut berperang dan

membantu saudara-saudaranya se-iman. Saat konflik Poso dan Ambon, terjadi

pergerakan orang-orang dari luar dua daerah tersebut. Mereka mengatasnamankan

dirinya sebagai Laskar Jihad yang membantu dan membela saudara-saudara

muslimnya. Tidak hanya dari sisi muslim, umat Kristen dari luar Poso dan Ambon

pun ikut membantu saudara-saudaranya yang se-agama. Dampaknya adalah konflik

cenderung berlangsung lama dan sulit dikendalikan.

Konflik Horizontal; Pola Konflik “Baru” di Indonesia?

Beragamnya etnis yang hidup di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai

negara dengan masyarakat multikultural terbesar di dunia. Usman Pelly (2003)

menyatakan masyarakat multikultural adalah masyarakat negara, bangsa, daerah,

bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah yang terdiri atas orang-


8/28

orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dalam kesederajatan. Pada

hakikat-nya masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai

macam suku yang masing-masing mempunyai struktur budaya (culture) yang

berbeda-beda. Dalam hal ini masyarakat multikultural tidak bersifat homogen,

namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antarindividu

di masyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup

berdampingan secara damai ( peace co-exixtence) satu sama lain dengan

perbedaan yang melekat pada tiap entitas sosial dan politiknya (Gunawan, 2011;

216).

Kondisi masyarakat multikultural ini cenderung rawan konflik, khususnya konflik

horizontal (komunal). Konflik horizontal atau konflik antar-entis, suku, kelompok, dan

agama di Indonesia sudah ada sejak lama di Indonesia. Bahkan sejak Indonesia

masih berbentuk kerajaan-kerajaan, perang antar kerajaan dan perebutan

kekuasaan antar-saudara selalu terjadi. Namun, pola konflik ini dapat ditangani

dengan berkumpulnya para pemuda Indonesia pada tahun 1928 dan melahirkan

Sumpah Pemuda, dimana janji para pemuda Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia

untuk berbangsa, bernegara, dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Ide dan gagasan

dari pemuda Indonesia ini akhirnya termanifestasi dalam bentuk proklamasi

kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan

Mohammad Hatta setelah 3,5 abad dijajah oleh Belanda dan 1,5 abad dijajah oleh

Jepang. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi babak baru bagi

Negara Republik Indonesia sebagai negara dan bangsa yang berdaulat serta

bermartabat.

Sebagai negara republik baru, pemerintah Indonesia berupaya untuk

mencanangkan program kehidupan berbangsa dan bernegara dengan falsafah


9/28

Pancasila. Maka dilakukanlah doktrin-doktrin kebangsaan seperti Bhinneka Tunggal

Ika, “berbeda-beda tapi tetap satu juga”. Doktrin ini dilakukan oleh pemerintah

mengingat keberagaman etnis di Indonesia. Negara Indonesia yang luas dan besar

akan sangat sulit dikelola tanpa adanya kesatuan paham kebangsaan guna

mendukung gerak pembangunan negara ke arah yang lebih baik.

Kondisi sosial dan perekonomian masyarakat ditata dengan baik guna

mencapai kesejahteraan. Pemerintahan Indonesia di bawah kendali Orde Lama

masih belum kuat dengan banyaknya intrik dan politisasi oleh para elite negara.

Sehingga program-program kesejahteraan masyarakat masih berjalan terseok-seok.

Masih adanya perang ideologi antara blok barat (Amerika) dan blok timur (Uni

Soviet) saat itu menjadikan Indonesia harus banyak fokus pada politik luar negeri.

Sebagai negara-bangsa baru, Indonesia memerlukan dukungan dan relasi yang baik

dengan negara-negara tetangga. Hal ini guna memantapkan posisi Indonesia

sebagai negara-bangsa berdaulat di mata dunia.

Pemerintahan Orde Lama jatuh setelah prosesi Gerakan 30 September Partai

Komunis Indonesia (G30S/PKI). Oleh kejadian ini, pemerintah Orde Lama tumbang

dan digantikan oleh pemerintahan Orde Baru di bawah komando Jenderal Soeharto.

Fokus pemerintahan Orde Baru adalah pada program pembangunan nasional. Guna

menyukseskan pembangunan nasional diperlukan stabilitas nasional. Untuk

mencapai itu semua, pemerintah Orde Baru melibatkan peran militer yang besar

mulai dari jajaran menteri, anggota legislatif tingkat pusat dan daerah, bahkan

sampai kepada gubernur, bupati, camat, hingga lurah dikuasai oleh militer.

Dominannya peran militer ini terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di

masyarakat.


10/28

Bukan tidak ada insiden yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

Akan tetapi pendekatan militeristik –meminjam istilah Nye (Djumala, 2013; 3) hard

power –menyebabkan insiden-insiden itu dapat dikendalikan. Namun, bukan berarti

konflik serta merta berakhir hanya karena dominasi militer dan pola represif yang

dilakukan oleh Orde Baru. Justru ideologi separatisme berkembang pesat di tengah

masyarakat. Contohnya, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan

(RMS), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) lahir dan berkembang pada masa

Orde Baru berkuasa. Meskipun gerak mereka masih underground agar tidak

diketahui militer, namun bukan berarti pergerakan separatisme ini dapat diabaikan

begitu saja. Inilah menjadi cikal bakal konflik di masa setelah Orde Baru.

Tidak hanya dominasi peran militer yang menyuburkan ideologi pemberontakan

di Indonesia. Program transmigrasi pemerintah turut pula menyumbang sumbu

konflik di masyarakat. Dengan dalil pemerataan ekonomi dan penduduk, pemerintah

melakukan penyebaran penduduk (mayoritas etnis Jawa) ke beberapa daerah

terpencil tapi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pola perpindahan

penduduk ini menjadi kemajemukan yang kompleks bagi masyarakat. Kompleksitas

itu dapat dilihat melalui realitas bahwa penduduk pendatang cenderung mengalami

peningkatan ekonomi lebih tinggi dari pada pribumi. Ketimpangan ekonomi ini

menyebabkan kecemburuan sosial yang selama Orde Baru hanya berada dalam

tataran “bawah tanah” saja.

Bukan hanya ketimpangan ekonomi yang begitu tinggi, kegagalan akulturasi

pendatang dengan pribumi juga menjadi faktor munculnya benih konflik. Kaum

pendatang cenderung eksklusif dan tidak mau membaurkan dirinya dengan

masyarakat setempat. Kondisi ini diperparah oleh stereotip-stereotip yang

berkembang baik di masyarakat pendatang maupun pribumi. Mirawati dalam Bajari


11/28

dan Saragih (2011; 260) mencatat bahwa dalam konflik etnis di Kalimatan Barat

antara suku Madura dan suku Dayak, turut pula berkembang stereotip sebagai

berikut;

Tabel 1. Stereotip Dalam Konflik di Kalimantan Barat(Suku Dayak dan Suku Madura)

Suku Dayak Suku Madura

1. Pemboros 1. Bekulit hitam

2. Tidak suka bekerja keras 2. Bau badan

3. Suka mabuk-mabukan 3. Sok jagoan

Sumber: diolah dari Mirawati dalam Bajari dan Saragih (2011; 60)

Potensi konflik baik vertikal maupun horizontal dapat dikatakan sudah ditanam

oleh Orde Baru. Bila dianalogikan seperti sebuah pohon. Orde Baru sebagai pemilik

menanam pohon dan merawatnya dengan baik. Maka pohon yang tumbuh adalah

pohon yang indah dan terawat. Jika ada rumput-rumput liar maka sang pemilik (Orde

Baru) akan membersihkannya. Pohon itu akan sangat indah jika dilihat oleh orang

lain. Demikian pula kiranya konflik di Indonesia. Pemerintah Orde Baru turut andil

dalam menanam benih konflik di benak masyarakat.

Akhir dari pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998, menjadi babak baru

bagi sistem politik, hukum, dan tata negara Indonesia. Keruntuhan Orde Baru yang

dimulai dari krisis moneter yang melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia,

menyebabkan pemerintah kehilangan kepercayaan oleh masyarakat. Krisis ini

kemudian berkembang menjadi multi krisis dengan berbagai implikasi, diantaranya

Pemutusan Hak Kerja (PHK), meningkatnya pengangguran, hengkangnya

perusahaan asing, terjadinya penjarahan harta benda orang lain, pembakaran,

hingga pemerkosaan. Konflik terjadi dimana-mana sebagai pelampiasan

ketidakpuasan atas hasil pembangunan yang tidak mendatangkan keadilan dan

kesejahteraan (Cangara, 2005; 5).


12/28

Tumbangnya rezim Orde Baru yang otoriter dan sentralistik, membuat

Indonesia masuk ke dalam sistem demokrasi. Para pencetus ide demokrasi bagi

Indonesia memandang bahwa demokrasi adalah model ideal bagi masyarakat

Indonesia, dimana masyarakat dilibatkan baik dari segi perencanaan pembangunan

hingga implementasi. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia juga memberikan ruang

kepada pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Daerah diberikan

wewenang besar untuk membangun dan mengelola diri sendiri.

Berubahnya tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat

menyebabkan pertentangan-pertentangan dari yang sekedar lisan hingga benturan

fisik lazim terjadi di tengah masyarakat. Pertanyaannya sekarang adalah apakah

konflik horizontal (komunal) merupakan pola konflik baru di tengah masyarakat?

Sejarah mencatat bahwa kekerasan (konflik) dalam masyarakat sudah ada sejak

dulu. Konflik menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Indonesia

(Hasrullah, 2009; 46). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa

kekerasan (konflik) komunal dalam masyarakat Indonesia bukanlah hal baru

melainkan sudah menjadi warisan secara turun temurun dan membudaya. Maka

akan sangat sulit untuk menghilangkan sama sekali konflik yang ada di tengah

masyarakat.

Indonesia tengah berada dalam suatu transisi yang historis. Transisi Indonesia,

setidaknya, terdiri dari tiga perubahan besar. Pertama adalah transisi dari suatu

sistem politik dan pemerintahan yang otokratik menuju suatu sistem yang

demokratis. Kedua, adalah transisi dari sistem ekonomi yang bersifat kapitalisme

perkoncoan dan patron-klien ( patron-client and crony capitalist ) menuju suatu sistem

ekonomi pasar yang berdasarkan pada suatu aturan permainan yang jelas ( rules-

based market economy ). Ketiga adalah transisi dari sistem sosial politik dan


13/28

ekonomi yang sentralistik menuju sistem yang terdesentralisasi. Proses transisi itu

sedang berjalan, namun tidak ada yang bisa memastikan apakah transisi itu akan

berhasil mencapai keadaan yang diinginkan serta berlangsung mulus. Tidak ada

pula yang dapat memastikan berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk

mencapi suatu keadaan keseimbangan sosial politik yang baru (Tadjoeddin, 2002;

11).

Corak dan pola konflik horizontal yang saat ini sering terjadi di Indonesia

berdampak kepada disintegrasi bangsa. Cita-cita kebangsaan dimana Bhinneka

Tunggal Ika menjadi sarana pemersatu bangsa tidak akan ampuh lagi. Menurut

Suparlan (2003; 26) terdapat beberapa indikator yang menjadi penyebab konflik di

Indonesia, sebagai berikut:

1. Corak bhinneka tunggal ika sebagai lambang negara yang menekankan

komposisinya pada keanekaragaman sukubangsa dan kesukubangsaan, dan

bukannya pada kebudayaan sebagai fokus keanekaragamannya, dan

keanekaragaman sukubangsa sebagai produk dari keanekaragaman

kebudayaan tersebut;

2. Sistem nasional yang otoriter-militeristis dan korup dalam segala aspeknya

sehingga terjadi berbagai bentuk pemanipulasian hukum dan SARA bagi

berbagai kepentingan dan keuntungan oknum, yang menyebabkan

munculnya rasa ketidakadilan hanya dapat diatasi dalam perlindungan

sukubangsa dan kesukubangsaan; dan

3. Corak masyarakatnya yang tidak demokratis walau diakui sebagai

demokratis. Dalam pemerintahan Soeharto, konsep demokrasi diberi embel-

embel, seperti demokrasi Pancasila, yang hanya menjadi angan-angan

karena tidak operasional. Karena itu, demokrasi tidak menjadi ideologi dalam


14/28

pengertian yang sebenarnya karena hanya lip-service saja. Demokrasi

Pancasila dalam konteks filsafat dan ideologi menjadi obsolete (Suparlan

1992) karena tidak universal, dan tidak didukung oleh filsafat dan ideologi

lainnya, serta tidak menjadi bagian dari kebudayaan dan pranata-pranata

demokrasi, tetapi menjadi inti dari kebudayaan otoriter-militeristis yang

berlaku. Produk dari penerapan demokrasi Pancasila selama tiga puluh tahun

yang mementingkan lip-service ini tidak hilang begitu saja dengan kejatuhan

pemerintahan Soeharto, karena ia telah menjadi kebudayaan aktual yang

nyata-nyata ada dalam kehidupan orang Indonesia serta dimanfaatkan untuk

keselamatan jiwa-raga dan harta benda, untuk keuntungan sosial, ekonomi,

dan politik.

Studi yang dilakukan oleh United Nations Support Facility for Indonesia

Recovery (UNSFIR) pada tahun 2004 dengan melihat statistik insiden konflik yang

terjadi dan mendata jumlah korban jiwa dari tahun 1990 hingga 2003 menunjukkan;

sejumlah 10.758 (96,4%) korban tewas akibat kekerasan antar-kelompok di 14

propinsi, sedangkan sisanya terjadi di 15 propinsi lainnya. Data lengkapnya dapat

dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Kekerasan Antar-kelompok di Indonesia

Propinsi Korban Tewas % Insiden %

Maluku Utara 2.794 25 72 1,7

Maluku 2.046 18,3 332 7,8Kalimantan Barat 1.525 13,6 78 1,8

Jakarta 1.332 11,8 178 4,2

Kalimantan Tengah 1.284 11,5 62 1,5

Sulawesi Tengah 669 6 101 2,4

Jawa Barat 256 2,3 871 20,4

Jawa Timur 254 2,3 551 5,3

Jawa Tengah 165 1,5 506 11,9

Sulawesi Selatan 118 1,1 223 5,2

Nusa Tenggara Barat 109 1 198 4,6

Riau 100 0,9 165 3,9

Nusa Tenggara Timur 89 0,8 55 1,3

Banten 37 0,3 112 2,6


15/28

Total Propinsi 10.758 96,4 3.608 84,5

Selain 14 propinsi 402 3,6 662 15,5

Total Keseluruhan 11.160 100 4.270 100Sumber: diolah dari Hasrullah (2009; 9). Data dari hasil studi United Nations Support Facilities for

Indonesia Recovery (UNSFIR) dipublikasikan pada tahun 2004.

UNSFIR juga memetakan kategori konflik horizontal di Indonesia. Berdasarkan

hasil studi UNSFIR tersebut didapatkan bahwa kategori paling tinggi dalam konflik

horizontal di Indonesia adalah kekerasan ethno-communal (kelompok etnis) dengan

korban tewas mencapai 82 persen (9.612 jiwa) dari total keseluruhan data yang ada.

Kategori lain yang dipetakan oleh UNSFIR adalah state-community, economic, dan

lain-lain. Data lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Kategori Kekerasan Kelompok di Indonesia (1990-2003)

Kategori Meninggal % Insiden %Insiden

Meninggal%

Ethno-Communal 9.612 89,3 599 16,6 409 39,4

State-Community 105 1,0 423 11,7 55 5,3

Economic 78 0,7 444 12,3 34 3,3

Others 963 9 2.142 59,4 610 58,8Sumber: diolah dari Hasrullah, 2009; 14. Data dari hasil studi United Nations Support Facilities for

Indonesia Recovery (UNSFIR) dipublikasikan pada tahun 2004.

Melihat data yang ada, dapat menjadi gambaran dan acuan kepada kita semua

bagaimana konflik horizontal menjadi penghancur tatanan kehidupan berbangsa dan

bernegara. Konflik horizontal bukanlah pola konflik baru di Indonesia karena sejak

dulu bangsa Indonesia sudah menjadikan konflik horizontal (komunal) sebagai

bagian dari budayanya, seperti penghakiman para pencuri ayam, pemerkosa, hingga

perang saudara dalam memperebutkan kekuasaan. Korbannya sudah dapat

dipastikan adalah rakyat baik korban jiwa hingga korban harta benda. Saat perang

suku berkecamuk di Sambas dan Sampit, banyak etnis Madura yang mengungsi dan

keluar dari Kalimantan Barat bahkan mereka cenderung tidak kembali lagi.

Beberapa tempat di Kalimantan Barat tidak boleh lagi dimasuki oleh etnis Madura.

Pun demikian dengan Poso dan Ambon. Meskipun sudah ada penyelesaian damai

melalui Perjanjian Malino I dan Malino II, benih konflik tetap menyala hanya


16/28

menunggu pemicunya kembali. Selama ketimpangan ekonomi, stereotip, stigma,

etnosentrisme, primordialisme, serta kepentingan elite dalam perebutan kekuasaan

masih terjadi, maka konflik horizontal akan tetap ada.

Konflik Dalam Perspektif Komunikasi

Teori konflik pertama sekali berkembang pada dekade 1950-an hingga 1960-an

yang berkembang di daratan Eropa lalu dikembang pula oleh ilmuwan sosial di

Amerika. Teori konflik dikembangkan seiring meredupnya teori struktural fungsional

yang dikembangkan oleh Talcott Parsons (1983) melalui karyanya The Structure of

Social Action (Haryanto, 2012; 11-13). Teori konflik memberikan catatan kritikan

terhadap teori struktural fungsional karena teori ini cenderung melihat konflik

sebagai patologis (suatu keabnormalan dalam masyarakat) dan bersifat destruktif

bagi masyarakat. Sebaliknya teori konflik melihat bahwa masyarakat pada dasarnya

memiliki unsur-unsur konflik, selain unsur-unsur integratif semisal konsensus sosial

(Haryanto, 2012; 39). Esensi dari teori konflik sendiri adalah pengakuannya bahwa

realitas sosial diorganisasikan berdasarkan ketimpangan distribusi nilai dan sumber

daya, seperti kesejahteraan material, kekuasaan dan prestise serta ketimpangan-

ketimpangan lain yang secara sistematik meningkatkan tegangan di antara

kelompok-kelompok masyarakat.

Berdasarkan esensi dari teori konflik tersebut, para ahli membuat formulasi

definisi tentang konflik. Pendefinisian konflik ini oleh beberapa ahli disesuaikan

dengan bidang keilmuannya. Misalnya Darwin dan Maltus membahas dan

mendefinisikan konflik dari sudut pandang kompetisi untuk mendapatkan sumber

daya. Sementara Ferrington dan Chertok membahas Marxian Theory yang

memandang konflik adalah struktur dasar kondisi masyarakat dan konflik yang


17/28

merupakan bagian lazim dalam setiap hubungan manusia (Hasrullah, 2009; 39).

Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli sosial terhadap konflik, pada

dasarnya mengerucut pada satu pemahaman yaitu konflik merupakan pertentangan

antara satu/sekelompok orang untuk pemenuhan kepentingannya. Penemuhan

kepentingan ini dapat dilakukan melalui konflik lisan (dialog atau musyawarah) atau

konflik fisik (perang, kerusuhan, dan sebagainya).

Lantas bagaimana komunikasi memandang konflik tersebut. Beberapa fakta

hasil kajian para peneliti sosial bahwa konflik sebabkan oleh komunikasi. Bahkan

menurut Myers (1982) konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut

komunikasi. Hal ini dimaksudkan apabila kita ingin mengetahui konflik berarti kita

harus mengetahui kemampuan dan perilaku komunikasi. Semua konflik

mengandung komunikasi, tapi tidak semua konflik berakar pada komunikasi yang

buruk. Myers berpendapat, jika komunikasi adalah suatu proses transaksi yang

berupaya mempertemukan perbedaan individu secara bersama-sama untuk mencari

kesamaan makna, maka dalam proses itu, pasti ada konflik. Konflik pun tidak hanya

diungkapkan secara verbal tapi juga diungkapkan secara nonverbal seperti dalam

bentuk raut muka, gerak badan, yang mengekspresikan pertentangan (Stewart &

Logan, 1993: 341). Konflik tidak selalu diidentifikasikan sebagai terjadinya saling

baku hantam antara dua pihak yang berseteru, tetapi juga diidentifikasikan sebagai

„perang dingin‟ antara dua pihak karena tidak diekspresikan langsung melalui kata –

kata yang mengandung amarah (www.id.wikipedia.org).

Komunikasi tidak bisa hanya dipandang sebagai pelengkap dalam interaksi

sosial manusia. Bahkan lebih dari itu bahwa komunikasi menjadi elemen penting

dalam setiap pola tindakan individu dalam kaitannya sebagai makhluk sosial.

Komunikasi berfungsi meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak


18/28

yang berkomunikasi (Cangara; 2011; 61). Melalui komunikasi setiap manusia dapat

membangun hubungan yang baik sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya

konflik dalam masyarakat. Komunikasi dapat menjadi cerminan bangsa yang

beradab dan indikator sebuah negara demokrasi.

Untuk menyatakan suatu negara menganut prinsip demokrasi, ada 11 pilar

yang menjadi penyangganya, yaitu, (1) konstitusi yang ditaati, (2) pemilihan umum

yang demokratis, (3) federalism untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya,

(4) pembuatan undang-undanng oleh legislatif, (5) sistem peradilan yang

independen, (6) kekuasaan lembaga kepresidenan, (7) peranan media massa yang

bebas, (8) peranan kelompok-kelompok kepentingan, (9) adanya hak rakyat untuk

mengetahui, (10) melindungi hak-hak minoritas, dan (11) adanya adanya kontrol sipil

terhadap militer (Cangara, 2005; 6). Dari 11 indikator negara demokratis tersebut,

setidaknya terdapat dua indikator (nomor 7 dan 9) yang terkait erat dengan peran

komunikasi. Artinya, komunikasi menjadi usur urgent dalam kehidupan masyarakat.

Komunikasi bisa menjadi pemicu konflik dan perusak tatanan kebangsaan

apabila terjadi kegagalan komunikasi atau terjadi kemacetan komunikasi. Perlu

diingat bahwa komunikasi adalah bagian mutlak dari proses budaya yang adab.

Komunikasi merupakan proses penciptaan kebersamaan dalam makna. Dalam

masyarakat yang kurang adab dan demokratis, sulit terjadi komunikasi yang wajar

karena semua makna menjadi hak tafsir si penguasa. Slogannya adalah “sambung

rasa”, namun rasa-rasanya tidak ada yang nyambung . Siaran berita adalah siaran

pandangan penguasa. Pers yang bertanggung jawab adalah pers yang harus

memberikan pertanggungjawaban kepada penguasa yang memberikan izin terbit

bukan kepada publik. Kementerian Penerangan adalah “Kementerian Kebenaran”

(Ministry of Truth). Menggembirakan, dalam kurun waktu setahun terakhir ini telah


19/28

terbit secercah harapan akan hidupnya demokrasi pers kita. Demokrasi pers kita

diharapkan bisa menjadi jembatan tumbuhnya komunikasi interaktif yang wajar

antara masyarakat dan penguasa.

Konflik horizontal di Indonesia pun banyak disebabkan oleh komunikasi.

Temuan dari hasil penelitian Maria Lamria (2004), Yohanes Bahari (2005), dan Ira

Mirawati (2011) mengindikasikan bahwa konflik sosial, etnis, ras, dan agama antar

warga (horizontal) disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola pesan-pesan verbal

dan non-verbal. Masyarakat pendatang cenderung menggunakan bahasa yang

berbeda dengan penduduk lokal meskipun telah ada kesepakatan (tidak tertulis)

untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, akan

tetapi logat atau aksen yang digunakan oleh masing-masing orang yang berinteraksi

masih mengikuti logat atau aksen dari sukunya masing-masing. Kondisi ini

menyebabkan sulitnya menerima pesan yang disampaikan, lalu terjadi kesalahan

interpretasi, hingga akhirnya memicu konflik.

Kegagalan pengelolaan pesan tidak hanya terjadi secara verbal (lisan), pesan

non-verbal juga ikut menyumbang terjadinya konflik antar warga. Mirawati (2011)

mengatakan bahwa konflik antara Suku Dayak dan Madura di Kalimantan Barat juga

disebabkan karena gaya berpakaian dan bersosialisasi masyarakat Suku Madura

yang sering membawa Clurit (senjata khas Madura) dan parang kemanapun mereka

pergi. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka (Suku Madura) merasa dirinya hebat

dan jagoan. Faktor Emosional pun tidak bisa dilepaskan dari Suku Madura. Mereka

cenderung akan ringan tangan (membunuh dengan parang atau Clurit) orang yang

bersengketa dengan mereka, termasuk jika mereka bersengketa dengan orang dari

Suku Dayak.


20/28

Selama konflik Ambon dari tahun 1999 hingga 2002 yang mengakibatkan

korban jiwa hampir 10 ribu jiwa, ternyata juga menyeret peran media massa dalam

pusaran konflik (Cangara, 2005; 8-10). Dalam suasana perang (konflik) media dapat

dibagi secara tegas dalam dua kategori, yaitu, hot media (media “panas”) dan cold

media (media “dingin”). Media “panas” terindikasi sebagai media yang cenderung

memanaskan suasana, selalu mencari titik-titik kerusuhan atau konflik untuk

selanjutnya disiarkan dengan cara yang bombastis. Media jenis ini cenderung

mengabaikan etika dalam setiap liputannya. Tujuan dari media seperti ini adalah

mencari jumlah oplah atau rating yang tinggi. Media jenis ini yang menjadikan konflik

tetap bertahan dan menjadi sulit dikendalikan.

Sedangkan media “dingin” terindikasi sebagai media yang cenderung

menjalankan teknik-teknik peace journalism (jurnalisme damai). Paradigma ini

dilandaskan bahwa perang atau konflik hanya membawa kepada ke sengsaraan

bagi masyarakat dan kehancuran bagi peradaban manusia. Dalam setiap liputannya,

media “dingin” cenderung mengabarkan sisi kemanusiaan yang terenggut oleh

konflik dan berupaya agar semua masyarakat –yang berkonflik –sadar akan dampak

buruk yang ditimbulkan konflik. Media jenis ini juga berupaya terciptanya resolusi

konflik secara tepat dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.

Media massa merupakan sarana komunikasi yang dapat memengaruhi massa

secara cepat konon lagi dala situasi konflik. Media mass –mengikuti Hypodhermic

Needle Theory/Bullet Theory (teori jarum suntik) (Arifin, 2003; 41-45) -bahwa

khalayak cenderung menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh media.

Tidak ada filterisasi dalam pikiran dan benak khalayak sehingga apa yang

disampaikan media itulah yang dipahami khalayak sebagai suatu kebenaran.

Merujuk perdapat tersebut, maka sudah seharusnya media massa mereposisikan


21/28

dirinya untuk terlibat aktif dalam upaya perdamaian dan penyelesaian konflik, melalui

pemberitaan yang tidak melulu mengenai jumlah korban, jumlah rumah yang

dibakar, serta jumlah tanah yang dirampas melainkan pemberitaan-pemberitaan

mengenai efek buruk dari konflik.

Peranan Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik Horizontal

Konflik merupakan aspek yang tidak bisa dihindarkan dari setiap hubungan.

Jika diatur dengan tidak tepat maka konflik dapat mengarah pada masalah yang

tidak dapat diperbaiki –disintegrasi bangsa. Ada keterkaitan antara konflik dan

komunikasi seperti yang dikemukakan oleh Pepper (dalam Samovar, dkk., 2010;

382) bahwa komunikasi merupakan karakter konflik yang dominan karena berfungsi

sebagai alat penyebar konflik dan sumber dari manajemen konflik. Komunikasi hadir

sebagai wujud yang melekat dalam diri masyarakat sosial. Seperti halnya konflik,

komunikasi hadir seiring dengan kehadiran manusia di muka bumi.

Komunikasi –ibarat dua mata pedang –di satu sisi dapat menjadi pemicu

lahirnya konflik karena kegagalan cara berkomunikasi yang efektif, di sisi lain

berperan sebagai pencegah dan penyelesai konflik itu sendiri. Komunikasi bukanlah

panasea (obat mujarab) bagi segala konflik dalam kehidupan sosial, namun

komunikasi dapat berperan sebagai pereduksi potensi munculnya konflik. Peran

komunikasi dalam pencegahan dan penyelesaian konflik horizontal di Indonesia

dapat dilaksanakan melalui beberapa bentuk, sebagai berikut:

1. Menggiatkan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan

damai, toleransi, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Program ini

perlu dilakukan mengingat memudarnya nilai-nilai toleransi di tengah

masyarakat. Pola pemerintahan yang berubah menjadikan kedamaian di


22/28

tengah masyarakat yang pluralis seperti Indonesia ikut terancam. Maka

pendidikan damai dan toleransi harus kembali digiatkan agar tumbuh rasa

saling menghargai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).

2. Mengembangkan sistem pencegahan dan penyelesaian konflik melalui jalan

damai. Program ini dapat dilaksanakan melalui membentuk Lembaga Adat

atau Majelis Adat di setiap daerah di Indonesia. Lembaha Adat atau Majelis

Adat yang ada saat ini di Indonesia hanya dimiliki oleh beberapa daerah

saja, seperti, Aceh, Ambon, dan Papua. Alangkah lebih bijaknya jika

pemerintah membentuk lebaga serupa di tiap propinsi guna melakukan

pendekatan humanis kepada seluruh lapisan masyarakat tentang

pentingnya menjaga kedamaian dan persatuan antar-sesama manusia.

3. Meredam potensi konflik melalui program-program seperti; melakukan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memerhatikan aspirasi

masyarakat, menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,

melakukan program perdamaian di daerah berpotensi konflik,

mengintensifkan dialog antar-kelompok masyarakat, dan menegakkan

hukum tanpa diskriminatif. Dalam negara demokrasi, pola komunikasi yang

dijalankan adalah dialogis, interaktif, dan transaksional (komunikasi dua

arah), dimana setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah

merupakan hasil dari perundingan dengan melibatkan masyarakat.

4. Pola penyelesaian konflik harus diubah dari hard power (menggunakan

kekuatan militer) kepada soft power (lebih mengedepankan dialog).

Penyelesaian konflik melalui dialog merupakan pendekatan bermartabat

karena semua pihak yang terlibat konflik duduk dalam satu meja


23/28

memikirkan penyelesaian yang baik bagi kelangsungan kehidupan

masyarakat. Pola penyelesaian konflik seperti ini sudah dilakukan oleh

pemerintah dalam menangani konflik Aceh, Ambon, dan Poso. Meskipun

tidak ada jaminan bahwa konflik tidak terulang lagi, namun dialog menjadi

contoh ampuh bagi penyelesaian konflik. Dalam dialog tidak berlaku zero

sum game (menang-kalah) melainkan win win solution (secara bersama

memperoleh keuntungan) sehingga kepentingan dua belah pihak yang

berkonflik terakomodir.

5. Meningkatkan peran media massa dalam mendukung program perdamaian

serta ikut terlibat dalam penyelesaian konflik horizontal. Media massa

memiliki kekuatan yang besar dalam merekonstruksi perilaku masyarakat.

Paradigm media massa harus diubah karena selama ini media cenderung

berideologi war journalism dalam daerah konflik. Sudah saatnya media

massa menjalankan peace journalism sebagai bentuk tanggung jawab

sosialnya.

Tentunya masih banyak peran komunikasi yang dapat dirunut sebagai sarana

penyelesaian konflik horizontal. Konflik tidak dapat dihilangkan dari interaksi

masyarakat. Konflik hanya dapat diredam untuk tidak muncul ke permukaan. Kalau

pun muncul, paling tidak dapat dibendung efek dari konflik tersebut. Komunikasi

dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menciptakan kohesi masyarakat sehingga

cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beradab seperti yang diamanahkan

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dapat tercapai.


24/28

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah

sebagai berikut:

1. Konflik merupakan ancaman bagi keharmonisan kehidupan masyarakat

bahkan ia menjadi ancaman bagi disintegrasi bangsa. Konsekuensi logis

dari bangsa yang plural seperti Indonesia adalah tumbuh suburnya konflik

horizontal di masyarakat. Konon lagi Indonesia baru memasuki era

demokrasi dimana keterbukaan, aspirasi, dan kebebasan menjadi

implikasinya.

2. Konflik horizontal merupakan bentuk ekspresi ketimpangan sosial yang

diwariskan oleh rezim Orde Baru. Meskipun dalam tataran luar selama Orde

Baru, konflik nyaris tidak ada dan kondisi keamanan nasional terkendali,

namun potensi konflik tetap tertanam dan menunggu pemicunya saja.

3. Ketidakpuasan elite politik terhadap hasil kompetisi yang berlangsung

menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya konflik horizontal sehingga

cenderung memanfaatkan isu perbedaan etnis, agama, dan SARA sebagai

pelampiasan kepentingan yang tidak terakomodir.

4. Banyak faktor yang menyebabkan konflik horizontal dapat terjadi, akan

tetapi yang paling penting dari semuanya adalah komunikasi. Mengikuti

sebuah pameo, komunikasi bukanlah segala-galanya namun segala-

galanya perlu di komunikasikan. Komunikasi dapat menjadi pemicu lahirnya

konflik, namun komunikasi juga dapat menjadi benteng untuk mencegah

konflik itu terjadi.

5. Media massa ikut terlibat dalam pusaran konflik melalui pemberitaan yang

cenderung memperparah konflik, alih-alih membantu agar konflik cepat


25/28

berakhir. Hal ini tidak lebih dikarenakan paradigm lama yang masih dipakai

oleh insan pers, yaitu, bad news is good news.

6. Pemerintah cenderung menggunakan pendekatan hard power (kekuatan

militer) dalam menyelesaikan konflik horizontal di Indonesia, sedangkan

masyarakat butuh pendekatan yang lebih humanis (manusiawi) dan

mengutamakan dignity (martabat).

7. Tidak tuntasnya penyelesaian konflik oleh pemerintah sehingga menyisakan

residu seperti dendam, ketidakadilan, dan lain-lain dimana hal ini akan

sewaktu-waktu akan muncul sebagai pemicu konflik di masa yang akan

datang.

Rekomendasi

Hasil kajian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Konflik selamanya tidak akan hilang dari kehidupan masyarakat sehingga

pola penangannya pun harus dilakukan secara sungguh-sungguh.

Khusunya bagi masyarakat ada beberapa teknik untuk menghindari konflik,

yaitu, (1) pelajari budaya lain untuk menghilangkan stigma dan stereotip,

dan (2) kurangi etnosentrisme yaitu anggapan bahwa budaya sendiri jauh

lebih hebat dari budaya orang lain serta perilaku primordialisme.

2. Perlu adanya komitmen penuh dari semua pihak (pemerintah dan

masyarakat) untuk tetap menjaga suasana damai dengan meminimalisir

disparitas pembangunan dan ekonomi di masyarakat.

3. Dalam masyarakat yang tingkat heterogenitasnya tinggi perlu diupayakan

keseimbangan pembagian kekuasaan ( power sharing ) agar tidak muncul

anggapan the winner take all .


26/28

4. Kecerdasan dalam berpolitik perlu diilhami oleh seluruh elite politik

khususnya elite politik lokal agar tidak menjadikan kepentingan pribadi di

atas segalanya sehingga mereduksi nilai-nilai kebersamaan sebagai

masyarakat yang bermartabat.

5. Pemerintah harus segera mengupayakan sistem penanganan konflik sosial

terkait dengan pencegahan, penyelesaian, dan pemulihan pasca-konflik.

Pencegahan dapat dilakukan dengan cara meredam potensi konflik,

menyiapkan sistem penanganan konflik, dan membangun sistem peringatan

dini. Sedangkan penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara

penghentian kekerasan fisik, penyelesaian konflik melalui komunikasi harus

dilakukan dengan cara dialog dan perundingan karena lebih mengutamakan

pendekatan humanis (manusiawi). Peran militer dalam penyelesaian konflik

perlu dikurangi karena masyarakat sudah trauma setelah hampir 30 tahun

dikekang dalam rezim militer berbalut demokrasi, penetapan status

keadaan fisik, serta tindakan darurat dan perlindungan korban. Sementara

itu untuk pemulihan pasca-konflik dapat dilakukan melalui pembentukan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai lembaga independen

dalam mencatat jumlah korban jiwa dan infrastruktur yang rusak saat konflik

serta berupaya merekomendasikan pemenuhan hak korban.

6. Lembaga Adat atau Majelis Adat perlu segera dibentuk di setiap daerah di

Indonesia. Lembaga ini nantinya yang menjadi mitra pemerintah dalam

menjalankan tugas meredam potensi konflik melalui pendidikan

masyarakat, menjadi penengah saat konflik terjadi melalui proses dialog,

serta menjadi pengontrol saat proses pemulihan pasca-konflik dilakukan

agar semua masyarakat yang terkena dampak dari konflik tidak terabaikan


27/28

sehingga dendam konflik muncul yang bisa memicu lahirnya konflik di masa

yang akan datang.

7. Peran media massa dalam meredam potensi konflik dan mengupayakan

penyelesaian konflik melalui cara-cara damai harus ditingkatkan. Paradigma

awak media harus diubah dari war journalism (jurnalisme perang) kepada

paradigm peace journalism jurnalisme damai) sehingga fungsi kontrol media

massa sebagai tanggung jawab dalam iklim bebas bertanggung-jawab

dapat dilaksanakan dengan baik.

8. Pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan penerapan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Instruksi

Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Dalam

Negeri. Jika kedua aturan ini dioptimalkan pelaksanaannya diharapkan ke

depan konflik sosial (horizontal) di Indonesia dapat diminimalisir.

Referensi

Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik; Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi, danKomunikasi Politik di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Bahari, Yohanes. 2005. Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Pamabakang danPati Nyawa pada Masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat.Disertasi . Bandung: Universitas Padjajaran.

Cangara, Hafied. 2005. Kebebasan dan Tanggung Jawab Media Massa Indonesia diTengah Reformasi dan Ancaman Disintegrasi Bangsa. Pidato pengukuhan

Guru Besar dalam Bidang Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Hasanuddin.Makassar.--------------------. 2011. Pengantar Ilmu Komunikasi . Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.Djumala, Darmansjah. 2013. Soft Power Untuk Aceh; Resolusi Konflik dan Politik

Desentralisasi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Gunawan, Ketut. 2011. Manajemen Konflik Atasi Dampak Masyarakat Multikultural

di Indonesia. Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 2, No. 2, hal.212-224. PDF.

Haryanto, Sindung. 2012. Spektrum Teori Sosial; Dari Klasik Hingga Postmodern.Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Hasrullah. 2009. Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001); Konflik Poso dari

Perspektif Komunikasi Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.


28/28

Lamria, Maria. Tth. Analisa Terhadap Terjadinya Konflik Horizontal di KalimantanBarat. Jurnal Hukum Humaniter .

Mirawati, Ira. 2011. Manajemen Komunikasi dan Perdamaian Antaretnis. Dalam Atwar Bajari dan S. Sahala Tua Saragih. “Komunikasi Kontekstual; Teori danPraktik Komunikasi Kontemporer (hal. 247-278).” Bandung: Remaja

Rosdakarya.Samovar, Larry, Richard E. Porter, dan Edwin R. Mcdaniel. 2010. Komunikasi Lintas

Budaya; Communication Between Cultures. Indri Margaretha Sidabalok(penj.). Jakarta: Salemba Humanika.

Suparlan, Parsudi. 2003. Bhinneka Tunggal Ika; Keanekaragaman Sukubangsa atauKebudayaan?. Jurnal Antropologi Indonesia 72 . PDF.

Suryanto Gono, Joyo Nur. 2001. Resolusi Konflik. Majalah Pengembangan Ilmu-IlmuSosial-FORUM FISIP Undip, Vol. 30, No. 2, hal. 86-90 . PDF.

Tadjoeddin, Muhammad Zulfan. 2002. Anatomi Kekerasan Sosial Dalam KonteksTransisi; Kasus Indonesia 1990-2001. Working Paper: 02/01-I UnitedNations Support Facility for Indonesian Recovery . Jakarta: UNSFIR. PDF.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penangangan Konflik Sosial.http://www.bps.go.id/. 2010. Diakses 14 Juni 2013, pukul 22.30 WITa.http://www.jpnm.com/. 2010. Diakses 14 Juni 2013, pukul 22.00 WITa.http://www.id.wikipedia.org/wiki/Konflik. Diakses 15 Juni 2013, pukul 10.00 WITa.

Documents

Peran Komunikasi Dalam Penyelesaian Konf