PERAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BINTAN DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · penelitian baru dalam bidang ini, sehingga ilmu pemerintahan

PERAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BINTAN DALAM

MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN DI WILAYAH KABUPATEN

BINTAN

(STUDI TERHADAP PP NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN)

NASKAH PUBLIKASI

OLEH

HAOGOZARO TRILYANO HIA

NIM. 120565201084

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2017

ABSTRAK

Pengangguran menjadi masalah terbesar pemerintah Indonesia yang harus segera dituntaskan, Badan

Pusat Statistik mencatat bahwa setidaknya terdapat 7.01 juta orang pengangguran di Indonesia,

sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau terdapat7,69 persen pengangguran. Sehingga pemerintah

berupaya untuk membentuk suatu perataturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Yang dimana hal ini diharapkan dapat membuka

arus investasi ke kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kabupaten Bintan dan juga dapat

membua lapangan pekerjaan dikawasan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana peran Dinas Tenagakerja mengurangi angka

pegangguran di Kabupaten Bintan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 yang dimana

melalui peraturan ini diharapkan dapat menyerap investasi kedalam Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas tersebut dan bagaimana penyerapan tenaga kerja bagi penduduk lokal di Kabupaten

Bintan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengusahaan Kabupaten Bintan dan Dinas

tenagakerja Kabupaten Bintan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara langsung

dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah

penelitian deskritif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan masih banyaknya permasalahan yang ada dalam pemberlakuan peraturan

tersebut mulai dari masalah kelembangaannya, kewenangannya, keterbatasan lahan dan insfrastruktur,

dan transaksi perdagangan bebas, dan juga meskipun adanya peningkatan investasi kedalam kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kabupaten Bintan dan membuat terbukanya lapangan

pekerjaan, tetapi masih banyaknya tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Bintan dikarenakan

permasalahan pendidikan, kopetensi, dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan di Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kabupaten Bintan

Kata Kunci : Tenaga Kerja, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

ABSTACT

Unemployment became the biggest problem, the Indonesian government should immediately complete,

the Central Bureau of Statistics Indonesia, recorded there are 7.01 million unemployed people in

Indonesia, while in Riau Islands province there are 7.69 percent unemployments. Then government is

arrangeda regulation of Government Number 47 of 2007 about Free Trade Zone and Free Por zone

Bintan. This is expected to open investment flows to the Bintan Free and Port Free zones and can also

make work for the region.

The purpose of this study is to see how the role of the Department of Manpower Reduced the

unemployments rate in Bintan Regency through Government Regulation No. 47 of 2007 which through

this regulation is expected to absorb investment into the Free Trade Zone and the Free Port and how

the absorption of manpower for local residents in the District Bintan This research was carried out at

the Office of the Agency for the Management of the Regency of Bintan and the Department of

Manpower of the Bintan Regency. Data collected by observation, directed interview and

documentation related to the research. The research method used is descriptive qualitative.

The result of the research shows that there are still many problems in implementing the regulation

starting from the institution problem, the authority, the limitation of land and infrastructures, and free

trade transactions, and also despite the increase of investment into the area of Free Trade and Free

Port of Bintan Regency and make the opening of job field, But there are still many unemployment rates

in Bintan Regency due to the problems of education, competency, ad certification required by the

companies in the Free Trade Zone and the Free Port of Bintan Regency.

Keywords : Workforce, Free trade zone and free port zone

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengannguran menjadi masalah

besar yang sedang dihadapi di

Indonesia, tercatat hingga saat ini BPS

mencatat ada 7,01 juta orang.

Sedangkan untuk Kepulauan Riau,

tercatat cukup tinggi sebesar 7,69

persen. Secara keseluruhan jumlah

penduduk Kabupaten Bintan mencapai

151.123 dengan penjabaran laki-laki

77.909 dan perempuan sebanyak

73.214 juwa penduduk. Dan angkata

kerja di Kabupaten Bintan sebsar

67.749 jiwa penduduk kerja dengan

laki-laki sebesar 46.115 dan

perempuan 21.634 (BPS Kabupaten

Bintan 2015). Untuk tigkat

pengangguran di Kabupaten Bintan

masih terbilang tinggi, bila dilihat dari

data laporan Badan Pusat Statistik

untuk tingkat pengangguran di

Kabupaten Bintan Tahun 2015

berjumlah 5.502 dengan penjabaran

berupa 2.648 Laki-Laki dan 1.854

Perempuan (BPS Kabupaten Bintan

2015).

Pemeritah berupaya untuk

dapat menekan angka pengangguran di

Kepulauan Riau, salah satu caranya

dengan mengeluarkan UU Nomor 44

tahun 2007 tentang Kebijakan

Kawasan Perdagagan Bebas dan

Pelabuhan Bebas mulai di berlakukan

sejak di keluarkannya Undang-Undang

nomor 44 tahun 2007 yang

dioperasikan melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 46, 47 dan 48

Tahun 2007. Yang dimana peraturan

ini diharapkan dapat menyerap

investasi yang masuk kedalam

Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas sehingga terbukanya

lowongan pekerjaan sehingga dapat

menyerap tenaga kerja di kawasan

tersebut.

Hal ini juga menimbang bahwa

Indonesia merupakan salah satu negara

berkembang yang tidak bisa terhindar

dari arus globalisasi. Globalisasi

ekonomi menuntut dikuranginya

berbagai hambatan dibidang

perdangangan dan untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini

globalisasi, menuntut Indonesia untuk

dapat bersaing di kancah Internasional.

Meski begitu hal ini masih

bertolak belakang melihat tujuan

dibentuknya Kawasan Perdagangan

Bebas ini tentunya untuk

meningkatkan perekonomian

Indonesia, terciptanya lapangan kerja,

terserapnya lapangan kerja yang

berdampak pada pengurangan jumlah

pengangguran, meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah, serta

terjadinya pertumbuhan regional yang

pada akhirnya memberikan kontribusi

pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan banyaknya investasi yang

masuk baik dari perusahaan asing

maupun perusahaan dalam negeri yang

datang maka tentunya perusahaan-

perusahaan tersebut membutuhkan

banyak tenaga kerja yang dipelukan

untuk menjalankan bentuk-bentuk

usaha yang di investasikan kedalam

kawasan Kawasan Perdagagan Bebas

dan Pelabuhan Bebas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang

yang telah dipaparkan diatas. Oleh

sebab itu penulis merumuskan masalah

yang akan diteliti, yaitu : Peran Dinas

Tenaga kerja dalam mengurangi angka

pengangguran di wilayah kabupaten

Bintan (Studi terhadap PP Nomor 47

tahun 2007 tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Bintan)

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah

tersebut diatas, maka penelitian ini

bertujuan untuk: Bagaimana Peran

Dinas Tenaga kerja dalam mengurangi

angka pengangguran di wilayah

kabupaten Bintan Kegunaaan

Penelitian.

1.3.2 Kegunaaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua

manfaat, yaitu manfaat akademis dan

manfaat praktis :

a. Manfaat Akademis

1. Merangsang munculnya

penelitian baru dalam bidang ini,

sehingga ilmu pemerintahan dapat

selalu menyesuaikan diri dengan

perkembangan dan kegunaan ilmu

pengetahuan

2. Menjawab fenomena sosial yang

ada

3. Diharapkan dapat menjadi

referensi bagi pihak-pihak yang

berminat untuk mendalami penulisan

mengenai Ketenagakerjaan dan


Pelabuhan Bebas.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan informasi

bagi masyarakat dalam pengembangan

ilmu pengetahuan, menginggat masih

terbatasnya penelitian mengenai hal

tersebut

2. Prasyarat untuk memenuhi

nilai skripsi

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 PERAN

Peran adalah suatu fungsi atau

kerja yang kita lakukan dalam suatu

sistem tertentu. Dalam sebuah

organisasi tentu saja peran-peran

menjadi lebih kompleks dan sulit

bergantung pada besar kecilnya

organisasi tersebut dan tujuan-tujuan

yang ingin dicapai. Peranan sangat

penting didalam suatu organisasi,

sebab peranan merupakan suatu

konsep perilaku yang dilakukan oleh

seseorang dalam masyarakat atau

seseorang pemimpin kepada

bawahannya sesuai dengan norma-

norma. Menurut Ali (2002:464)

menjelaskan : Peranan adalah perilaku

yang berlangsung atau tindakan yang

berkaitan dengan kedudukan tertentu

dalam struktur organisasi”.

Ditambahkan oleh Ali (2002:446)

menjelaskan bahwa : “istilah peranan

dipakai untuk menunjukan gabungan

pola-pola kebudayaan yang berkaitan

dengan posisi status tertentu. Peranan

meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang

ditentukan masyarakat kepada setiap

dan semua orang yang menduduki

jabatan tertentu.”

1.4.2 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap

orang yang mampu melakukan

pekerjaan, baik di dalam maupun di

luar hubungan kerja, guna

menghasilkan produk barang atau jasa

untuk memenuhi kebutuhan pribadi,

keluarga, dan masyarakat umum.

Batasan usia kerja disetiap negara

berbeda-beda, di Indonesia sendiri usia

minimalnya yaitu 10 tahun dan tanpa

umur maksimum, jadi setiap orang

yang sudah mencapai umur 10 tahun

dapat dikategorikan sebagai tenaga

kerja, sedangkan menurut world bank

batasan usia yang di anggap tenaga

kerja antara 15 hingga 64 tahun

(dumairy, 1996: 74)

Menurut UU No. 13 Tahun

2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga

kerja adalah objek, yaitu setiap orang

yang mampu melakukan pekerjaan

untuk menghasilkan barang atau jasa,

untuk kebutuhan sendiri dan orang

lain. Menurut Dr. Payaman dikutip

A.Hamzah (1990), tenaga kerja adalah

produk yang sudah atau sedang

bekerja, atau sedang mencari

pekerjaan, serta yang sedang

melaksanakan pekerjaan lain, seperti

bersekolah, ibu rumah tangga. Secara

praktis, tenaga kerja terdiri atas dua

hal, yaitu angkatan kerja dan bukan

angkatan kerja: a) angkatan kerja

(labour force) terditi atas golongan

yang bekerja dan golongan

penganggur atau sedang mencari kerja;

b) kelompok yang bukan angkatan

kerja terdiri atas golongan yang

bersekolah, golongan yang mengurus

rumah tangga, dan golongan lain lain

atau menerima penghasilan dari pihak

lain, seperti pensiunan dll.

1.4.3 Kawasan Perdagangan

Bebas (Free Trade Zone)

Secara Umum Free Trade zone

merupakan suatu konsep

perdangangan internasional yang

disetiap kawasan suatu negara yang

menerapkan Free Trade Zone ini tidak

akan dikenakan biaya bea cukai, bisa

dibilang juga bahwa zona perdagangan

bebas adalah daerah di mana barang

dapat mendarat, ditangani, diproduksi

atau dikonfigurasi ulang, dan re-ekspor

tanpa intervensi dari pihak pabean.

Pemikiran perdagangan bebas

ini berawal dari konsep ekonomi

liberal yang dipelopori oleh David

Ricardo dan Adam Smith, sebagai

kritikan terhadap nasionalisme

ekonomi, dengan pendapatnya :

“bahwa cara paling efektif untuk

meningkatkan kekayaan nasional

adalah justru dengan membiarkan

pertukaran antar individu dalam

ekonomi domestik dan Internasional

berjalan secara bebas dan tidak usah

dibatasi”

1.5 DEFINISI KONSEP

Bedasarkan definisi yang sudah

dijelaskan diatas maka peran berarti

Seseroang atau suatu organisasi yang

mempunyai kewenangan dalam

melaksanakankewajiban-kewajibannya

dan menjalankan fungsi-fungsi

lembaga yang sedang dijalankan.

Kemudian Free Trade Zone sendiri

adalah dimana suatu wilayah yang

khusus yang didalamnya terjadinya

penyerapan investasi dari Penanaman

modal asing maupun penanaman

modal dalam negeri yang akan diberi

insentif non pajak, diharapkan

masuknya investasi didalam kawasan


Bebas ini dapat terciptanya lapangan

pekerjaan yang mana akan menyerap

tenaga kerja lokal khusunya maupun

tenaga kerja Indonesia sehingga dapat

mengurangi pengangguran. Kemudian

tenaga kerja merupakan setiap orang

yang mampu bekerja di dalam usia

kerja dan mampu menghasilkan barang

untuk memenuhi kebutuhan pribadi,

keluarga, atau bahkan masyarakat

umum didalamnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis

menggunakan metode penelitan

deskiptif kualitatif Penelitian deskriptif

kualitatif menafsirkan dan menuturkan

data yang bersangkutan dengan situasi

yang sedang terjadi, sikap serta

pandangan yang terjadi di dalam

masyarakat, pertentangan suatu

keadaan atau lebih, hubungan antar

variabel, perbedaan antar fakta,

pengaruh terhadap suatu kondisi, dan

lain-lain. Biasanya kegiatan penelitian

ini meliputi pengumpulan data,

menganalisis data, menginterprestasi

data, dan diakhiri dengan sebuah

kesimpulan yang mengacu pada

penganalisisan data tersebut.

1.6.2 Jenis Data Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data primer dan

data skunder. Data primer didapat

dengan wawancara serta survey.

Sedangkan data sekunder didapat

dengan mengumpulkan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan objek

yang diteliti.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memilih jenis

penelitian kualitatif maka data yang

diperoleh haruslah mendalam, jelas

dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan

oleh Sugiyono (2009:225) bahwa

pengumpulan data dapat diperoleh dari

hasil observasi, wawancara,

dokumentasi,dan gabungan/triangulasi.

Pada penelitian ini peneliti

menggunakan teknik pengumpulan

data dengan cara wawancara,

dokumentasi, dan observasi

1. Wawancara

Peneliti memilih melakukan

wawancara mendalam, ini bertujuan

untuk mengumpulkan informasi yang

kompleks, yang sebagian besar berisi

pendapat, sikap, dan pengalaman

pribadi (Sulistyo-Basuki,2006:173).

Untuk menghindari kehilangan

informasi, maka peneliti meminta ijin

kepada informan untuk menggunakan

alat perekam. Sebelum dilangsungkan

wawancara mendalam, peneliti

menjelaskan atau memberikan sekilas

gambaran dan latar belakang secara

ringkas dan jelas mengenai topik

penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono,

(2009:240) merupakan catatan

peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen yang digunakan peneliti

disini berupa foto, gambar, serta data-

data

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut

Bognan & Biklen (1982) sebagaimana

dikutip Moleong (2007:248), adalah

upaya yang dilakukan dengan jalan

bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskannya, mencari

dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari,

dan memutuskan apa yang dapat

diceriterakan kepada orang lain.

Berdasarkan definisi di atas dapat

disimpulkan bahwa langkah awal dari

analisis data adalah mengumpulkan

data yang ada, menyusun secara

sistematis, kemudian

mempresentasikan hasil penelitiannya

kepada orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, peneliti akan

memaparkan hasil Penelitia

sebelumnya yang dapat menjadi kajian

pustaka. Selain itu, tujuan dari tinjauan

pustaka ini adalah pembeda antara

penelitian sebelumnya dengan

penelitian yang akan dilakukan oleh

peneliti.

2.1 Kajian Free Trade Zone (FTZ)

Batam-Bintan-Karimun

(permasalahan,

implmentasi dan Solusi

Dalam penelitian yang dilakukan oleh

Muhammad Zaenuddin dalam jurnal

EKO-Regional, Vol.7 No.2,

September 2012 memaparkan dalam

pengimplementasian Free Trade Zone

Batam Bintan Karimun selama ini

belum dapat berjalan sempurna banyak

perbaikan yang dibutuhkan untuk

dapat menunjang pelaksanaan Free

Trade Zone tersebut mulai dari

landasan hokum dan sarana prasarana

dan struktur organsasi insitusi yaitu

Dewan Kawasan dan Badan

Pengusahaan kawasan.

Dalam peneliti tersebut menjabarkan

menjadi 2 pembahasan

1. Kesiapan institusi pelaksana

2. Respon industri terhadap

implementasi FTZ BBK

Dalam kesiapan institusi

pelaksana, Peneliti menjelaskan bahwa

aspek legal yang penting di sini,

karena dari 3 wilayah pemberlakuan

kawasan Free Trade Zone ini hanya

Kota Batam yang mengalami

permasalahan yang paling kompleks

diandingkan yang lain. Penyebabnya

adalah proses peralihan aset dan

pegawai dari otorita Batam menjadi

Badan pengusahaan Kawasan.

Ketentuan peralihan yang diatur

dalam Bab II ketentuan peralihan pada

pasal 3 ayat 1 dan 2. PP ini tidak

mengatur secara jelas bagaimana

mekanisme peralihan pegawai dan aset

otorita batam sehingga dibutukannya

petunjuk teknis sebagimana turunan

dari PP tersebut.

Kesiapan sumberdaya aparatur

dalam menjalankan kebijakan itu

menjadi hal yang mutlak, tanpa

kesiapan aparatur yang kompeten

dengan bidangnya maka akan

mengganggu kelancaran pengurusan

dokumen master list di BP. Selain itu

untuk mencapai kualitas kinerja BP

yang lebih baik maka sudah saatnya

memaukan kalangan profesinal non

birokrat PNS yang memiliki keahlian

di bidangnya Para pelaku usaha dan institusi

pelaksana FTZ di BBK sepakat bahwa

keberadaan pelabuhan yang

representatif adalah mutlak untuk

mendukung kelancaran arus keluar

masuk barang. Fakta yang ada di

lapangan saat ini, pelabuhan yang ada

di Batam, Bintan, dan Karimun belum

bisa dikategorikan sebagai pelabuhan

modern karena masih banyak yang

perlu dibenahi. Untuk wilayah

Tanjung Pinang dan Karimun justru

berharap adanya peran pusat untuk

membangun sebuah pelabuhan

pendukung FTZ karena di wilayahnya

belum ada pelabuhan bila kawasan itu

berkembang.

2.2 Analisis Pengelolaan Pelabuhan

di kawasan Perdanganan dan

Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam

Penelitian yang dilakukan oleh

Ady Muzwardi didalam jurnal ilmu

pemerintaha Volume 9, Nomor 1,

januari 20016 mengganggap bahwa

dalam pengimplementasian Kawasan

perdagangan bebas dan pelabuhn

bebas batam akan berjalan jika

insftrastuktrur dalam kawasan itu

dapat menunjang investasi yang masuk

terutama dalam pelabuhan bongkar

muat.

Pengelolaan pelabuhan batam

dari segi insftrastruktur masih dalam

proses pembenahan untuk mengejar

taget pelabuhan bertaraf internasional

berkateori satu, saat ini pelayanan

pelabuhan atam termasuk lambat

kerena kapal harus mengantri terlebih

dahulu dikarenanakan dalam

pengelolaan izin keluar masuk barang

masih terpisah dari izin dari deputi

pengendalian barang dan selanjutnya

ke Bea dan Cukai untuk dapat

melakukan pemeriksaan barang dan

mengeluarkan SBPnya sehingga

diharapkannya adanya perizinan satu

pintu untuk memermudah dam

memperingkas waktu dalam

pelaksanaan bongkar muat

dipelabuhan kargo batam yang

terbilang cukup kecil untuk melakukan

bongkar muat

Menurut penulis bahwa

pengelolaan pelabuhan Batam dari segi

infrastruktur masih dalam proses

pembenahaan untuk mengejar target

menjadi pelabuhan bertaraf

internasional berkategori satu, saat ini

Pelayanan laut di Batam termasuk

lambat karena kapal harus mengantri

walaupun demikian pelayanan

pelabuhan laut di Batam lebih baik

dibanding pelabuhan-pelabuhan laut

lainnya di Indonesia contoh di Jakarta

atau Banjarmasin yang lebih rumit

dalam bongkar muat barang.

2.3 Implikasi Free Trade Zone

terhadap pertumbuhan

ekonomi Indonesia (suatu

kajian bisnis Internasional di

Provinsi Kepulauan Riau)

Tulisan yang di buat oleh Dean

Yealta dalam Jurnal Transnasional,

Vol. 7, No. 1, juli 2015 ini mambagi

dalam 2 aspek yaitu aspek positif dan

aspek negative. Dalam aspek positif,

Manfaat daerah perdagangan bebas di

Indonesia akan mencoba melihat hasil

perbincangan daripada ahli yang

memahami bahwa boleh terjadi

manfaat positif dalam perdagangan

bebas disuatu daerah. Kondisi

perekonomian negara investor

khususnya pertumbuhan dan tingkat

pendapatan akan mempengaruhi

perekonomian domestik melalui tiga

jalur. Pertama, jalur perdagangan yaitu

melalui peningkatan nilai ekspor.

Kedua, hubungan finansial yaitu

meningkatnya investasi langsung dan

portfolio investment. Ketiga, pengaruh

tidak langsung dari investor dan

konsumen dari negara investor kepada

negara lainnya dengan demikian posisi

geografis dan kondisi perekonomian

negara investor dapat menciptakan

suatu keunggulan komparatif bagi

ekonomi domestic.

Aspek lain yang perlu

mendapat perhatian dalam

pembentukan daerah ekonomi khusus

adalah dapat menimbulkan manfaat

negative yang melibatkan efisiensi

birokrasi dalam pemerintahan.

Fleksibilitas birokrasi haruslah kuat

untuk mengimbangi laju

perkembangan usaha yang

berkembang cepat. Masih banyak

negara-negara yang berkembang yang

belum efisien dalam birokrasi

pemerintahannya seperti kurangnya

koordinasi antara satu bagian

pemerintahan dengan yang lainnya,

pembagian kekuasaan yang masih

selalu terjadi tumpang tindih sehingga

terjadi tarik menarik kepentingan dan

tolak menolak permasalahan yang

muncul. Daerah ekonomi khusus

memerlukan pemerintahan yang baik

(good governance) yang mengarah

kepada birokrasi yang efisien dan

compatible.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN

3.1 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab.

Bintan merupakan salah satu dari

14 (empat belas) Dinas Daerah

Kab. Bintan yang dibentuk

berdasarkan Perda Kab. Bintan

Nomor 7 Tahun 2008. Dinas ini

sampai tahun 2014 ini masih

berkantor di Jalan M.T Haryono

nomor 44 Tanjungpinang, dengan

nomor telpon/fax (0771-21224.)

Tugas Pokok dinas ini

adalah “Melaksanakan Urusan

Otonomi Daerah di Bidang

Ketenagakerjaan”.

11.. VViissii ddaann MMiissii

VViissii mmeerruuppaakkaann ccaarraa ppaannddaanngg jjaauuhh

kkee ddeeppaann kkee mmaannaa iinnssttaannssii

ppeemmeerriinnttaahh hhaarruuss ddiibbaawwaa ddaann

ddiiaarraahhkkaann aaggaarr ddaappaatt bbeerrkkaarryyaa

sseeccaarraa kkoonnssiisstteenn ddaann tteettaapp eekkssiiss,,

aannttiissiippaattiiff,, iinnoovvaattiiff,, sseerrttaa

pprroodduukkttiiff.... SSeeddaannggkkaann mmiissii

ddiihhaarraappkkaann sseelluurruuhh aannggggoottaa

oorrggaanniissaassii ddaann ppiihhaakk yyaanngg

bbeerrkkeeppeennttiinnggaann ddaappaatt mmeennggeettaahhuuii

sseerrttaa mmeennggeennaall kkeebbeerraaddaaaann ddaann

ppeerraann iinnssttaannssii ppeemmeerriinnttaahh ddaallaamm

ppeennyyeelleennggggaarraaaann ppeemmeerriinnttaahhaann..

1.2 Badan Pengusahaan Kabupaten

Bintan

Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Bintan

Ditetapkan dengan peraturan

pemerintah Nomor 57 tahun 2007.

Didalam kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuuhan Bebas Bintan

dilakukannya kgiatan-kegiatan di

bidang ekonomi, seperti sector

perdagangan, maritime, industry,

perhubungan, perbankan,pariwisata

dan bidang lainnya. Wilayah Kawasan


Bebas Bintan meliputi sebagian

wilayah Kabupaten Bintan serta

seluruh kawasan Industri Galang

Batang, Kawasan Maritim dan Pulau

Lobam

1. Visi Badan Pengusahaan

Kawasan Bintan Wilayah

Kabupaten Bintan

Memperhatikan kondisi umum, potensi

dan permasalahan yang sedang

dihadapi oleh Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

saat ini, maka visi yang akan dicapai

oleh Badan Pengusahaan Kawasan


Bebas Bintan Wilayah Kabupaten

Bintan lima tahun kedepan (2013-

2017) adalah :

“Terwujudnya Landasan Dasar

Pengelolaan Kawasan Menuju

Kawasan Perdagangan dan

Pelabuhan Bertaraf Internasional”

2. Tujuan Badan Pengusahaan

Kawasan Bintan Wilayah

Kabupaten Bintan

Untuk mewujudkan Visi dan

melaksanakan Misi di atas,

BPKawasan Bintan Wilayah Bintan

menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan

dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan,

sebagai berikut:

1. Terwujudnya kebijakan dan

penataan kelembagaan Badan

Pengusahaan Kawasan PBPB

yang professional, kredibel, dan

berorientasi bisnis.

2. Terwujudnya sarana dan

prasarana utama penunjang

pengusahaan kawasan;

3. Terwujudnya jejaring kerjasama

bisnis baik dengan pelaku bisnis

nasional maupun internasional.

FUNGSI BADAN PENGUSAHAAN

KAWASAN

Badan Pengusahaan Kawasan


Bebas (Badan Pengusahaan Kawasan)

dibentuk sebagai manejer yang

menjalankan seluruh fungsi

manajemen dalam pengelolaan

kawasan perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas. Berdasakan pasal 8

ayat (2) Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2000 tentang Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas

dinyatakan bahwa tugas Badan

Pengusahaan Kawasan adalah

melaksanakan pengelolaan,

pengembangan, dan pembangunan


Pelabuhan Bebas sesuai dengan

fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas.Dengan

demikian ada 3 tugas dan wewenang

badan pengusahaan yaitu pengelolaan,

pengembangan dan pembangunan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kesiapan Dalam

pemberlakukan PP Nomor 47

Tahun 207 Tentang Kawasan

Perdanganan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Bintan Wilayah Kabupaten

Bintan.

Semenjak di keluarkannya PP No

47 tahun 2007, dimana adanya


Pelabuhan Bebas Bintan. Membuat

pemerintah Kabupaten Bintan

melakukan pembenahan diri dengan

membentuk Badan Pengusahaan

Kawasan Perdaganan Bintan

Kabupaten Bintan, bertujuan untuk

mempermudah arus perizinan dan

merangsang investasi khususnya

invesasi asing untuk dapat

menanamkan modal didalam Kawasan

Perdaganan dan Pelabuhan Bebas

Bintan.

Tugas dan fungsi terbentuknya

Badan Pengusahaan Untuk

mempermudah Perizinan-perizinan

investasi perusahaan asing kedalam

kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas.

Dengan adanya pelimpahan

perizinan dari pusat tersebut

diharapkan mempermudah investor

dalam mengurus perizinan didaerah

saja tidak perlu lagi untuk melakukan

kepengurusan perizinan di pusat.

Investasi yang dapat diurus tersebut

hanya diperuntukan kepada

penanaman modal di Kawasan


Bebas saja tidak untuk wilayah

Kabupaten Bintan diluar Kawasan


Bebas.

Hingga saat ini BP Bintan

selaku operator Kawaasan


Bebas terus mengupayakan

peningkatan insfrastruktur fisik

khusunya untuk mengupayakan

penyerapan investasi semaksimal

mungkin. BP Kawasan kabupaten

bintan saat ini menggesah

pembangunan insfrastruktur untuk

menunjang penyerapan investasi yang

masuk didalam kawasan perdagangan

bebas dan pelabuhan bebas. Sehingga

diharapkan ketika adanya kesiapan

insfrastruktur seperti jalan, pelabuhan

dll, para investor dapat tertarik untuk

berinvestasi ke Kawasan Perdagangan


Kabupaten Bintan.

Hal ini sesuai dalam laporan

perkembangan pelaksanaan Badan

Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah

Kabupaten Bintan, BP Kawasan

kabupaten Bintan saat ini menggesah

pembangunan insfrastruktur untuk

menunjang penyerapan investasi yang

masuk didalam Kawasan Perdaganan

bebas dan pelabuhan bebas.

Tabel IV. I Perkembangan Investasi

PMA dan PMDN

97 (PMA) 1,254,496,909$ 934,502,481$

3 (PMDN) 276,800,000,000Rp 38,800,000,000Rp

100 (PMA) 992,908,595$ 739,781,045$

3 (PMDN) 281,800,000,000Rp 36,800,000,000Rp

101 (PMA) 792,767,229$ 840,052,611$

5 (PMDN) 192,757,642,912Rp 41,550,000,000Rp

105 (PMA) 800,121,553$ 897,732,068$

6 (PMDN) 392,757,648,912Rp 41,550,000,000Rp

112 (PMA) 811,221,553$ 807,402,000$

9 (PMDN) 536,407,654,031Rp 211,960,000,000Rp

146 (PMA) 98,122,000$ 80,740,000$

9 (PMDN) 536,407,654,031Rp 211,980,000,000Rp

158 (PMA) 921,260,000$ 810,538,000$

17 (PMDN) 565,876,654,031Rp 211,980,000,000Rp

JUMLAH

PERUSAHAA

AN

TAHUN

NILAI INVESTASI ( US$ / Rp.)

PERKEMBANGAN INVESTASI PMA DAN PMBN DI WILAYAH FTZ

BINTAN TAHUN 2009-2015

2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014

RENCANA REALISASI

Sumber: BP Bintan

Meskipun investasi menunjukan

hal yang positif tapi hal ini bertolak

belakang terhadap nilai ekspor impor

di Bintan menunjukan penurunan

dalam 3 tahun terakhir. Untuk ekspor

pada tahun 2013 bernilai US$

612.328,19 pada tahun 2014 bernilai

US$ 395.855,95 dan pada 2015 terjadi

penurunan ke nilai US$ 297.493,114.

Sedangkan untuk impor pada tahun

2013 senilai US$ 2.417.283,61 tahun

2014 US$ 2.072.739,25 sedangkan

tahun 2015 senilai US$ 1.135.694,160.

Sedangkan, untuk Negara tujuan

ekspor selama tahun 2015 masih di

dominasi oleh Negara singapura

sebanyak 79.716.434kg dengan nilai

US$ 290.358.108. Negara kedua yang

menjadi tujuan ekspor yaitu Amerika

Serikat sebanyak 0.638.990kg dengan

nilai US$ 2.491.253. diurutan ketiga

tujuan ekspor ke Uni Emirat Arab

sebanyak 702.400kg dengan nilai US$

693.937 (BPS Kabupaten Bintan 2016)

4.2 Permasalahan Dalam Kawasan

Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas

Walaupun pemberlakukan


Pelabuhan Bebas Bintan ini dapat

menyerap investasi yang ada, tetap hal

ini tidak bisa di anggap berhasil

dikarenakan masih banyak

permasalahan-permasalahan yang

menjadi penghambat bagi BP Bintan

Berikut beberapa masalah yang

dihadapi oleh BP Bintan dalam

pengembangan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan di

Kabupaten Bintan

4.2.1 KELEMBAGAAN

Sepuluh tahun semenjak

dikeluarkan PP No. 47 tentang


Pelabuhan Bebas Bintan, hingga saat

ini status kelembagaan BP Bintan

belum jelas oleh Kemenpan, sama

halnya dengan Kawasan Perdagangan


Kabupaten Karimun yang hingga saat

ini masih belum jelas mengenai

kelembagaannya, tidak seperti Batam

yang sudah dilegalkan

Hal ini juga dikeluhkan oleh

sekretaris BP Bintan, Bapak

Abimanyu :

“PP No.46 tentang Batam, PP

No.47 tentang Bintan, PP No.48

tentang Karimun, nah, untuk batam PP

No. 46 sudah ada peraturan baru yaitu

PP No. 5, mengatur tentang

kelembagaannya. Untuk sekarng PP

47, PP 48 untuk Bintan dan Karimun

hingga sekarang status kelembagannya

belum dilegalkan oleh Kemenpan.

Hal ini juga berdampak kepada

segi penganggaran, yang selama ini BP

Bintan mengalami kesulitan

dikarenakan tidak ada penganggaran

khusus yang di tujukan kepada BP

Bintan

Dengan masih belum adanya

kejelasan mengenai status

kelembagaan dalam Badan

Pengusahan Kawasan Bintan hal ini

berdampak kepada sumber anggaran

yang selama ini masih berinduk dari

BP Batam dan di perbantukan dari

pemerintah kabupaten Bintan,

sehingga BP Bintan tidak dapat

menjalankan tugas dan fungsinya

secara baik yang dimana ada beberapa

fungsi dari BP Bintan yang tidak

berjalan baik

Tidak hanya itu saja hal ini

juga berdampak kepada tenaga kerja

yang ada di ruang lingkup BP Bintan

yang masih di perbantukan dari

Aparatur Sipil Negara (ASN)

kabupaten Bintan, hal ini masih jauh

dari sasaran strategis dari BP Bintan

yang mengharapkan tesedianya

managemen SDM Berbasi Kopetensi

dan Profesionalisme dan juga

tersedianya tenga professional non

PNS yang mendukung pengelolaan

kawasan. Sehingga hal tersebut yang

menjadi fokus BP Bintan saat ini,

4.2.2 KEWENANGAN

BP Bintan seharusnya

berfungsi sebagai mempermudah

investor dalam menanamkan modalnya

ke Bintan tanpa harus mengurusnya ke

Pemerintah Pusat, sehingga investor

hanya mengurus perizinnnya di BP

Bintan, akan tetapi tidak semua

perizinan dikeluarkan oleh BP Bintan,

BP Bintan hanya dapat mengeluarkan

izin prinsip saja. Selebihnya investor

harus mengurus segala perizinan di

kantor Badan Penanaman Modal

Derah Kabupaten Bintan.

Sehingga melihat hal tersebut

dibutuhkannya suatu pola perizinan

yang mudah dan efesien, sehingga

dapat memanjakan investor dengan

pelayanan yang satu pintu dan semua

perizinan yang dibutuhkan dalam

berinventasi dikeluarkan semua oleh

BP Bintan, dengan catatan hanya

untuk di dalam Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

saja tidak untuk di luar wilayah

tersebut.

4.2.3 KETERBATASAN LAHAN

DAN INSFASTRUKTUR

Masalah yang timbul saat ini

lebih kepada keterbatasannya lahan,

dalam artian tidak semuanya wilayah

kabupaten Bintan yang dapat

pemberlakuan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut.

Pemberlakuan kawasan enclave

ini tidak dapat mendukung segala

bentuk aktifitas investasi, hanya

beberapa atau investasi tertentu saja

yang dapat berjalan di kawasan ini.

Tidak seperti kawasan Batam yang

sepenuhnya merupakan kawasan

perdaganan bebas dan pelabuhan

bebas, hal ini sangat mengguntungkan

batam dikarenakan seluruh pulau

Batam itu merupakan wewenang dari

BP Batam, sehingga mereka dapat

mempromosikan seluruh wilayah

batam kepada investor-investor asing

maupun dalam negeri untuk menikmati

keuntungan tersebut dengan RTRW

yang ada.

4.2.4 Trasaksi Perdagangan Bebas

Tentunya untuk mewujudkan

hal tersebut dibutuhkan insfrastruktur

yang memadai khususnya untuk

kesiapan sarana dan prasarana

pelabuhan laut khusus bongkar muat

barang sehingga mempermudahkan

perusahaan tersebut untuk

mengirimkan hasil barang yang dibuat

di kawasan tersebut kepada Negara

tujuan ekspor, dan juga untuk

mempermudah masuknya barang

impor ke dalam kawasan PBPB Bintan

yang bisa saja impor barang baku

untuk industri-industri tersebut.

4.3 Peran Dinas Tenanga Kerja

dalam Mengurangi Angka

Pengangguran di Kabupaten Bintan

Pemberlakuan Kawasan

Perdaganan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Kabupaten Bintan diharapkan

dapat menyerap investasi-investasi

yang masuk sehingga akan terbukanya

lapangan pekerjaan di kawasan

tersebut tentunya untuk masyarakat

kabupaten bintan. Bahkan diawal-awal

pembentukan kawasan Perdaganan

Bebas dan Pelabuhan bebas ini

diharapkan dapat menyerap puluhan

ribu tenaga kerja. Sehingga hal ini

seharusnya menjadi primadona bagi

para pencari kerja,karena semestinya

dampak yang dihasilkan oleh

kebijakan ini dapat menyerap investasi

yang begitu banyak masuk ke Bintan

dan membuka perusahaannya dalam

bentuk industry atau jasa pariwisata

dan lain sebagainya.

Hingga tahun 2016 tercatat di

BP Bintan terdapat 175 perusahaan

yang masuk ke Bintan dengan

penjabaran 158 Penanaman Modal

Asing dan 17 Penanaman Modal

Dalam Negeri. Melihat hal tersebut

pastinya telah menyerap ribuan tenaga

kerja, dan tentunya terdapat tenaga

kerja asal Kabupaten Bintan di

dalamnya dan merupakan kesempatan

besar bagi pencari kerja di Kabupaten

Bintan untuk mendapatkan pekerjaan

di daerahnya sendiri.

TABLE IV.II PENYERAPAN

TENAGA KERJA INDONESIA

97 (PMA) 2.809 orang 15.996 orang

3 (PMDN) 39 orang 1000 orang

100 (PMA) 2.418 orang 19.225 orang


101 (PMA) 4.509 orang 12699 orang


105 (PMA) 4.839 orang 13448 orang


112 (PMA) 5.119 orang 13448 orang


146 (PMA) 5.589 orang 13448 orang


158 (PMA) 10.911 orang 7.702 orang

17 (PMDN) 429 orang 1.095 orang

JUMLAH

PERUSAHAA

AN

TAHUN

TENAGA KERJA INDONESIA

PENYERAPAN TENAGA KERJA INDONESIA DI WILAYAH FTZ

BINTAN TAHUN 2009-2015

2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014

RENCANA REALISASI

Pada dasarnya melihat

banyaknya investasi yang masuk dan

tentunya terbukanya lapangan

pekerjaan hal ini merupakan

kesempatan yang baik untuk para

pencari kerja untuk mendapatkan

pekerjaan di derahnya masing-masing.

Pemerintah telah berupaya untuk

mengurangi tingkat pengangguran

yang ada, hanya saja permasalahannya

disini peneriman tersebut tidak hanya

diperuntukan bagi masyarakat Bintan

saja akan tetapi untuk skala nasional,

sehingga para pencari kerja dari daerah

harus mampu bersaing dengan pencari

kerja dari daerah lain. Sebenarnya

pemberlakuan kawasan ini sudah

cukup membuka lapangan kerja tiap

tahunnya setidaknya seribuan tenaga

kerja dibutuhkan bisa di liat di table di

bawah ini

Tabel IV.III Pencari Kerja Kabupaten

Bintan

TA

HU

N

PEN

CARI

KERJ

A

PERMI

NTAAN

DITE

RIMA

KERJ

A

201

5

2042

orang

1287

orang

1249

orang

201

4

1971

orang

1200

orang

1121

orang

201

3

2090

orang

1325

orang

1148

orang

201

2

3245

orang

2058

orang

885

orang

SUMBER BPS BINTAN 2016

Bisa dilihat dalam beberapa tahun

belakangan permintaan pencari kerja

cukup banyak dilihat dari tahun 2013

terdapat 2090 pencari kerja, pada

tahun 2014 sedikit menurun terdapat

1971 pencari kerja di Bintan, ditahun

2015 terdapat 2042 pencari kerja.

Sedangkan permintaan tenaga kerja

juga tidak sebanyak pencari kerja bisa

di liat di table untuk tahun 2015 saja

permintaan sekiar 1287 orang jadi ada

755 orang yang di pastikan tidak dapat

pekerjaan. Dan ternyata dari 1287

permintaan hanya 1249 orang saja

yang di terima jadi ada 38 orang yang

tidak lolos dalam permintaan tersebut.

Dan juga masih banyaknya

pengangguran yang ada di Kabupaten

Bintan dan bisa di bilang cukup tinggi,

pengangguran yang ada masih diatas

angka 4000 orang

Tabel IV.IV Tingkat

Pengangguran di Kabupaten Bintan

Tahun Laki-

laki

Perempuan Total

2015 2167 2405 4572

2014 3648 1854 5502

2013 2241 1948 4189

(BPS Kabupaten Bintan)

Pemerintah telah berupaya

membangun lapangan pekerjaan

dengan dibuatkannya Kawasan


Bebabs yang dimana diharapkan dapat

menyerap investasi masuk dan

terbukanya lapangan pekerjaan dan

juga Dinas Tenaga Kerja telah

berupaya untuk menyebarkan

informasi mengenai lowongan

pekerjaan di kawasan Kabupaten

Bintan, hanya saja hal ini belum

mampu untuk mengurangi jumlah

penganguran yang ada di Kabupaten

Bintan saat ini. Banyak permasalahan

yang membuat tidak terserapnya

tenaga kerja seperti tidak sesuainya

kopetensi yang dimiliki

pelamar,tingkat pendidikan yang tidak

sesuai, dan bahkan mengenai

sertifikasi yang harus di miliki oleh

pelamar lokal.

Hal ini menjadi permasalahn

bersama dimana, tebukanya lapangan

pekerjaan di Kabupaten Bintan tidak

hanya untuk menyerap tenaga kerja

lokal tetapi tenaga kerja Indonesia

seluruhnya, tidak ada batasan

mengenai tenaga kerja, belum lagi

adanya tenaga kerja asing yang masuk,

yang dimana biasanya tenaga kerja

asing itu merupakan tenagakerja

professional dengan pos-pos jabatan

tinggi di setiap perusahaan tesebut.

Sehingga tenagakerja lokal harus

mampu bersaing dengan tenaga kerja

lainnya yang berasal dari luar

Kabupaten Bintan.

4.4PERMASALAHAN

PENYERAPAN TENAGA KERJA

Permasalahannya disini ketika

adanya lowongan kerja di kabupaten

Bintan bukan berarti otomatis

masyarakat Bintan yang diusia kerja

dapat bekerja di daerahnya sendiri.

Tetapi mereka harus bersaing dengan

pelamar-pelamar lain yang berasal dari

luar Kabupaten Bintan.

Seperti perkataan Pak Zapril :

“Kita memang tidak bisa

mengharuskan menerima orang lokal

(warga Bintan), karena kita bikin perda

tidak bisa tapi kita menghimbau, kalau

kalian (perusahaan) ada lowongan

tenaga kerja, kita umumkan dulu, kita

kasih kesempatan kepada orang lokal

di sini biar tidak menimbulkan

kecemburuan sosial, kalau tidak bisa

memenuhi persyaratan jabatan yang

diinginkan, contoh persyaratan jabatan

dia butuh ahli Las, mungkin

persyaratan jabatan yang kualifikasi

yang dimiliki anak bintan tidak bisa,

itu baru dicari tenaga kerja lainya. Dan

juga kalau masalah penempatan tenaga

kerja tidak ada karna sistim

ketenagakerjaan tidak ada diskriminasi

terhadap tenagakerja dimanapun setiap

tenagakerja berhak berkerja di wilayah

NKRI tetapi ya kami tetap

menghimbau untuk warga lokal.”

(wawancara tanggal 5 desember 2016)

Maka dari itu dibutuhkannya

tenaga kerja yang mampu dan siap

bersaing tidak hanya secara domestik

tapi secara global untuk dapat bersaing

dengan pekerja-pekerja asing yang

notabene lebih siap dari pada pekerja

lokal. Disini harusnya pendidikan

berperan penting dalam

pengembangan SDM Indonesia

khusunya Bintan. Tidak hanya itu

sertifikasi juga dibutuhkan untuk

memeperkuat kemampuan persaingan

pekerjaan.

4.3.2 Urgensi Pendidikan,

Kopetensi dan sertifikasi Tenaga

Kerja

Kesiapan pemerintah dalam

menyiapkan tenaga kerja lokal harus

menjadi perhatian khusus, mengingat

sangat percuma ketika pemerintah

berhasil untuk mendatangkan investasi

ke suatu daerah dan membuka

lapangan pekerjaan tetapi tenagakerja

lokal tersebut tidak dapat terserap

dengan maksimal dikarenakan

permasalahan pendidikan, kopetensi

dan sertifikasi.

Seperti yang sudah dijelaskan

di sub bab sebelumnya, masalah yang

dihadapi bagi tenagakerja lokal saat ini

ialah masala pendidikan, kopetensi dan

juga sertifikasi yang tidak sesuai

dengan apa yang dibutuhkan, maka

dari itu peran pemerintah yang harus

melihat peluang, apa yang dibutukan

perusahan-perusahan yang ada dan

akaan berinvestasi di bintan sehingga

ketika mereka masuk tenaga kerja kita

juga sudah siap untuk di tempatkan di

perusahan-perusahaan di Kabupaten

Bintan.

Kawasan pariwisata Lagoy

menjadi salah satu yang siap untuk

membantu tenaga-tenaga lokal di

Bintan untuk dapat bersaing secara

global di daerahnya sendiri.

Seperti yang dikatakan oleh

Bapak Edi Matha :

“Karena dari awal kita

menyadari bahwa yang akan kita buat

adalah hotel dan resort bintan 5 kalau

sekolah perhotelan tidak ada disini.

Dulu tidak ada sekolah pariwisata

hanya baru-baru ini saja. Hal ini

mnjadi keterbatasan kita tapi yah

memang harus ada niatnya. Sekarang

kalau di lagoi kita ada yayasan Bintan

Resort itu mengelolah SD, SMP dan

perguruan tinggi, rencana tahun depan

akan di buka SMA. Kita sudah punya

pendidikan perhotelan itu yang akan

kita rencanakan untuk kesempataan

tenaga kerja lokal. Karena secara

logika seharusnya lebih banyak orang

dari Bintan yang bersekolah dari pada

jauh-jauh sekolah dari luar Bintan.

Karena ketika mereka sudah lulus dan

ada lowongan maka mereka sudah

otomatis dapat bekerja di hotel-hotel

atau resort yang ada. Bahkan kita

usahakan sekolah perhotelan yang ada

sekarang kita akan tingkatkan menjadi

diploma, kami lagi mengajukan di

kementrian.”

Dan dari Dinas Tenagakerja

sendiri dalam upaya untuk dapat

mengurangi pengangguran dengan

cara melakukan pelatihan kepada

warga ketika perusahaan

membutuhkan tenagakerja.

Seperti yang dijelaskan oleh Pak

Zapril :

“Itu lah tugas kita bagaimana kita

meningkatkan kualitas sumber daya

manusia kita, itula fungsi pelatihan itu,

fungsi BLK, jadi kita harapkan

bagaimana pelatihan itu 3 in 1,

Pelatihan, Sertifikasi , Penempatan.

Jadi kalau kita cuman pelatihan tapi

tidak bisa di setifikasinya jadi

pelatihan itu sesuai tenga kerja.

sekarang kan kita sudah ada Badan

Nasional Sertifikasi dan Profesi, bisa

pelatihan di BLK kan nanti ada tim

sertifikasinya juga, jadi sekarang

sudah mengacu pada kopetensi, jadi

kadang-kadang kita banyak

dibutuhkan lowongan kerja tapi

pencari kerja banyak tapi tidak bisa

kita masukan semuanya kayak tadi

persyaratan jabawan yang dimiliki

oleh perusahaan tidak sesuai

kualifikasi yang dimiliki tengakerja.

lumayan, kita juga di sini, kita

identifikasi apa yang mendesak

sebenarnya dibutuhkan perusahaan-

perusahaan. Umpamanya security, kita

latih security bersama dengan polda

kita kasih sertifikat, tanda anggota

security, memang sudah ada pangsa

pasarnya, itu pelatihan, sertifikasi dan

langsung kita tempatkan. Jadi berapa

yang kita latih langsung di tempatkan

memang sesuai kebutuhan”

(wawancara tanggal 5 desember 2016)

Disini Kesiapan pemerintah

dan LSM lokal menjadi point penting

untuk mengurangi penangguran, ketika

kesempata sudah ada tapi kesiapan

tenagakerja lokal tidak mendukung hal

itu akan menjadi percuma, dimasa

sekarang kita dituntut untuk dapat

bersaing secara global terlebih sudah

berjalannya Masyarakat Ekonomi

Asean yang dimana akan membuka

arus perdagangan barang dan jasa saja

tetapi juga tenaga kerja professional

seperti dokter, pengacara, akuntan dan

lain-lain. Hal ini yang perlu di

antisipasi oleh pemerintah sehingga

tidak dapat kecolongan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bab penutup dalam

penulisan skripsi ini, maka dirumuskan

kesimpulan, serta saran-saran yang

peneliti dapat berguna sekiranya untuk

melihat Implementasi kebijakan


Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone)

Bintan Wilayah Kabupaten Bintan

terhadap penyerapan Tenaga Kerja

Indonesia bagi penduduk Kabupaten

Bintan

5.1 KESIMPULAN

Pembentukan Badan

Pengusahan Kawasan diharapkan

mempermudah arus investasi yang

keluar masuk ke dalam kawasan

tersebut terlebih mempermudahnya

pengurusan perizinan masuk investasi

asing karena sudah dilimpakannya dari

Pusat kedaerah kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas, sehingga

ketika adanya investasi masuk maka

akan adanya penyerapan tenaga kerja

lokal yang bekerja dan mengurangi

tingkat pengangguran di daerah

tersebut.

Pemberlakuan Kawasan

Perdaganan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Kabupaten Bintan diharapkan

dapat menyerap investasi-investasi

yang masuk sehingga akan terbukanya

lapangan pekerjaan di kawasan

tersebut tentunya untuk masyarakat

Kabupaten Bintan sehingga dapat

mengurangi tinggkat pengangguran

yang ada di Bintan. Hanya saja hal ini

belum dimanfaatkan benar oleh

masyarakat Bintan untuk dapat

bekerja di daerahnya sendiri.

Sayangnya ketika sudah

adanya lowongan pekerjaan,

masalahnya tetap tidak dapat

mengurangi tingkat pengangguran

yang cukup tinggi dalam 3 tahun

terakhir ini, pada tahun 2013, ada 4189

orang, pada tahun 2014 ada 5502

orang, dan tahun 2015 ada 4572 orang.

Permasalahanya disini adalah karena

kurangnya pendidikan, skill dan

kopetensi, dan sertifikasi yang dimiliki

oleh tenagakerja lokal di Kabupaten

Bintan, dan mengakibatkan kalah

saingnya tenaga kerja lokal dengan

tenaga kerja yang ada dari luar

Kabupaten Bintan. Disini

dibutuhkannya peran pemerintah yang

harusnya mempersiapkan tenagakerja

untuk dapat bersaing di wilayahnya

sendiri.

5.2 SARAN

Adapun saran penulis terkait

dengan permasalahan penelitian yang

dikaji antara lain adalah :

1. Agar diperjelas status

kedudukan Badan Pengusahaan

Bintan sehingga dapat

menjalankan Tugas dan Fungsi

yang dapat meningkatkan

penyerapan investasi yang

masuk kedalam Kawasan

Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Kabupaten

Bintan, dan juga dapat

memperkerjakan tenaga kerja

professional yang mana benar-

benar mengerti mengenai Free

Trade Zone.

2. Pemerintah pusat maupun

daerah dalam hal ini harus

mampu bersinergi untuk dapat

melaksanakan kebijakan

tersebut, dikarenakan melihat

peluang yang cukup besar

investasi yang masuk tentunya

hal ini dapat sangat

menguntungkan perekonomian

Indonesia khususnya daerah

yang di berlakukan kawasan

Perdagangan bebas dan

Pelabuhan Bebas dan tentunya

dapat membuka lapangan

pekerjaan dikawasan tersebut.

3. Badan Pengusahan Bintan dan

Dinas Tenaga kerja diharapkan

dapat merespon dengan cepat

kebutuhan ketenagakerjaan

yang dibutuhkan oleh

perusahan-perusahan yang

akan berinvestasi di Kawasan

Perdagagan Bebas dan

Pelabuhan Bebas dengan cara

membuat pelatihan-pelatihan,

menerbitkan sertifikasi bertaraf

internasional sehingga dapat

mengurangi tingkat

pengangguran di kawasan

tersebut sehingga tenaga kerja

yang berasal dari kabupaten

Bintan dapat lebih terserap dari

pada daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Agustino Leo, Dasar-dasar kebijakan

Publik, Bandung: Alfabeta, 2008

Burmansyah, Edy. Pembentukan

Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) Dalam Pandangan

Kelompok Masyarakat Sipil.

Seri kertas Kerja Institute For

Global Justice (IGJ) 2009.

Burngin,Burhan, Penelitian kualitatif.

Edisi kedua, Kencana Prenada

Media, Jakarta,2007

Dunn, William N. Penantar analisis

kebijakan publik. edisi II

Gajah mada university press,

Yogyakarta.2003

Frinces Heflin Z, Globalisasi: Respon

terhadap ekonomi global,

Mida Pustaka, jogyakarta,

2009

Heri Muliono, Indra Guntur S, MPB

III, Abdullah Gosse, SE,

Otorita Batam, Batan Free

Trade Zone Sebuah Kiat

Pembangunan Ekonomi,

Batam 2009

Ishida masami, Special economic

zones and economic

corridors, Intitute of

developing economic, 2009

Moleong, Lexi,j, Metode penelitian

kualitatif, remaja rosdakarya,

Bandung, 2000

Muliono heri, Merajut Batam masa

depan: Menyongsong Status

Free Trade Zone, Pustaka

LP3ES Indonesia, 2001

Pitoyo whimbo, Panduan praktis

hukum ketenagakerjaan,

visimedia, jakarta, 2010

Sudarto, Metodologi Penelitian

Filsafat, (Jakarta : Raja Grafindo

Persada, 1995)

Sumanto, Dr. Teori dan Aplikasi

metode Penelitian,Center of

Academic Publishing Service,

yogyakarta 2014

Sutrisno,Edi,dkk, Bercermin Sejarah

Menyongsong Batam Masa

depan, PT. Batam Link

Publiser, Batam. 2007

Torado, Michael P. Pembangunan

Ekonomi di Dunia Ketiga.

Erlangga, Jakarta. 2000

War Peter, Export promotion via

industrial enclaves : The Philippine

Batam export processing zone,

Australian National University,

Canberra.1984

Wendy Aritenang dan Purnomo

Andiantono.Menuju Batam

Yang Lebih Cemerlang.

Khanata/Pustaka LP3ES,

Jakarta.2003.

Winano,budi. Kebijakan Publik Teori

dan Proses, PT.Buku Kita

(2008)

UNDANG-UNDANG :

Undang-undang Tentang tentang

Penerapan peraturan

pemerintah pengganti

undang-undang nomor 1

tahun 2007 tentang perubahan

atas undang-undang nomor 36

tahun 2000 tentang penerapan

peraturan pemerintah

pengganti undang-undang

nomor 1 tahun 2000 tentang

kawasan perdagangan bebas

dan pelabuhan bebas menjadi

undang-undang UU No. 44

Tahun 2007

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun

2007 Tentang Kawasan

Perdaganan Bebas dan

pelabuhan Bebas Bintan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan

JURNAL :

A Raul Torres, Free Trade Zone and

The world trade organization

agreement on subsidies and

countervailin measure, Global

Trade Costom Jurnal, 2007

Ady Muzwardi, Analisis pengelolaan

pelabuhan di kawasa

perdagangan bebas dan pebuhan

bebas (KPBPB) Batam,

Government : Jurnal Ilmu

Pemerintahan volume 9, nomor 1

. 2016

Ge, Wei. Special Economic Zones and

the Opening of the Chinese

Economy: Some Lessons for

Economic Liberalization. World

Development Vol. 27, No. 7.

Bucknell University, Lewisburg,

USA 1999

Yeny Lay Rade,Evaluasi Kebijakan

Kawasan Perdaganan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Bintan

Wilayah Kota Tanjungpinang.

UMRAH Tanjungpinang, 2013

Yealta Den, Implikasi Free Trade Zone

terhadap pertumuhan ekonomi

Indonesia: suatu kajian bisnis

internasional di Provinsi

Kepulauan Riau. Jurnal

Transnasional, vol 7, no 1. 2015

Zaenuddin Muhammad Kajian Free

Trade Zone BATAM-BINTAN-

KARIMUN (Permasalahan,

Implementasi, dan Solusinya),

eko-regional, vol 7. No. 2. 2009

INTENET :

http://bpbintan.go.id/

http://freetradezone-

bbk.blogspot.co.id/

http://freezone-

pengamat.blogspot.co.id/2009/08/sejar

ah-free-zone-di-indonesia.html

https://www.academia.edu/5719928/F

TZ_Batam_Bintan_Karimun_akseleras

i_pertumbuhan_ekonomi_indonesia

http://nurfatimahdaulay18.blogspot.co.

id/ Penelitian Deskriptif

http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/

28/model-implementasi-kebijakan-

george-edward-iii/

http://issuu.com/tanjungpinangpos/doc

s/epaper_tanjungpinangpos_27_oktobe

r_/4?e=7901186/31327709

http://freetradezone-bbk.blogspot.co.id/

http://freetradezone-bbk.blogspot.co.id/

http://freezone-pengamat.blogspot.co.id/2009/08/sejarah-free-zone-di-indonesia.html



https://www.academia.edu/5719928/FTZ_Batam_Bintan_Karimun_akselerasi_pertumbuhan_ekonomi_indonesia



http://nurfatimahdaulay18.blogspot.co.id/

http://nurfatimahdaulay18.blogspot.co.id/

http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/



Documents

PERAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BINTAN DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · penelitian baru dalam bidang ini, sehingga ilmu pemerintahan