Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Kesta

Karya tulis ini telah diikutkan pada lomba karya tulis ilmiah antar yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia Tahun 2014 Page 1

PERAN BANK INDONESIA

DALAM MENJAGA KESTABILAN RUPIAH

Oleh:

SISWADI SULULING

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK

Email:[email protected]

Abstrak

Penulisan karya tulis ilmiah ini berjudul: “Peran Bank Indonesia Dalam MenjagaKestabilan Rupiah”. Perumusan masalahnya adalah: “Bagaimana peran BankIndonesia dalam menjaga kestabilan rupiah pasca lahirnya otoritas jasa keuangandan kebijakan-kebijakan yang bagaimana untuk menstabilkan rupiah? Penulismenggunakan data sekunder yang disediakan oleh Bank Indonesia melaluiwebsite http://www.bi.go.id seperti peran Bank Indonesia, visi, misi, dan nilai-nilai strategis baru Bank Indonesia serta informasi terkini hal perkembangan nilaitukar rupiah terhadap dollar AS. Tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk menjaga kestabilan rupiah dan dapat bermanfaatbagi pengembangan ilmu ekonomi serta sebagai referensi bagi peneliti lain yangingin meneliti permasalahan yang sama. Setelah data dikumpulkan, selanjutnyadilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis data deskriptifkualitatif untuk menjawab rumusan masalah atas dasar bangun teori/konsepdimana adanya hubungan kausal yang telah teridentifikasi oleh kerangkakonseptual yang jelas yaitu kebijakan-kebijakan yang dilakukan untukmenstabilkan rupiah yang terdiri dari perbaikan neraca transaksi perjalanan,menjaga nilai tukar dan pemberian insentif, menjaga daya beli masyarakat, sertamenjaga tingkat inflasi.

Kata kunci: Bank Indonesia, nilai tukar dan pemberian insentif, neraca transaksiperjalanan, daya beli masyarakat, dan tingkat inflasi.


BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang MasalahBank sentral mempunyai peran yang sangat strategis bagi masyarakat pada

umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Yang paling mendasaradalah perannya dalam mencetak dan mengedarkan uang. Bank sentral merupakansatu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkanmata uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu Negara. Peran ini vitalkarena begitu penting dan luasnya fungsi uang dalam perekonomian. Seluruhkegiatan ekonomi dan keuangan dilakukan menggunakan uang. Fungsi uang tidakhanya dipergunakan sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai mediapenyimpan kekayaan dan bahkan untuk berspekulasi bagi sebagian masyarakat.Pengertian uang tidak terbatas pada uang kartal, yaitu uang kertas maupun logam,tetapi telah berkembang menjadi berbagai bentuk dan variasinya seiring denganperkembangan pesat di sektor keuangan, dari uang giral, simpanan di bank, kartukredit, dan sebagainya. Alhasil, perkembangan jumlah uang yang beredar akanberpengaruh langsung terhadap kegiatan ekonomi dan keuangan dalamperekonomian, apakah itu konsumsi, investasi, ekspor-impor, suku bunga, nilaitukar, pertumbuhan ekonomi, dan juga inflasi. Dengan peran seperti ini wajarapabila bank sentral mempunyai tujuan dan diberi tanggung jawab untukmencapai dan memelihara kestabilan nilai dari mata uang yang diedarkan tersebut.Terlebih lagi pada dunia modern sekarang ketika uang sebagai fiat money, dalamarti bahwa Negara memberikan kewenangan kepada bank sentral untukmenerbitkan dan mengedarkan uang tersebut atas dasar kepercayaan, tanpaadanya kewajiban untuk menyediakan sejumlah emas atau cadangan lain sebagaijaminan dari penerbitan uang tersebut seperti pernah dialami pada jaman standaremas. Karena itu, kestabilan nilai dari mata uang tersebut merupakan kewajibanmendasar bagi bank sentral agar kepercayaan negara dan masyarakat dapatterpelihara.

Dalam prakteknya, kestabilan nilai dari mata uang dimaksud mencakupkestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa (yang diukur dan tercerminpada laju inflasi) serta kestabilan terhadap mata uang negara lain (yang diukur dantercermin pada perkembangan nilai tukar atau kurs mata uang). Kestabilan nilaimata uang, baik dalam arti inflasi maupun nilai tukar, sangat penting untukmendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkankesejahteraan rakyat. Nilai uang yang stabil dapat menumbuhkan kepercayaanmasyarakat dan dunia usaha dalam melakukan berbagai aktivitas ekonominya,baik konsumsi maupun investasi, sehingga perekonomian nasional dapatbergairah. Lebih dari itu, inflasi yang terkendali dan rendah dapat mendukungterpeliharanya daya beli masyarakat, khususnya yang berpendapatan tetap seperti


pegawai negeri baik sipil maupun militer dan masyarakat kecil. Bagi golonganmasyarakat ini, yang umumnya mencakup sebagian besar penduduk, harga-hargayang terus membubung menyebabkan kemampuan daya beli untuk memenuhikebutuhan sehari-hari akan semakin rendah. Demikian pula, inflasi dan nilai tukaryang tidak stabil akan mempersulit dunia usaha dalam perencanaan kegiatanbisnis, baik dalam kegiatan produksi dan investasi maupun dalam penentuanharga barang dan jasa yang diproduksinya.

Pengalaman Indonesia dengan terjadinya krisis nilai tukar di tahun 1997 –1998 menunjukkan betapa pentingnya mencapai dan menjaga laju inflasi yangrendah dan nilai tukar yang stabil tersebut. Untuk dapat mencapai tujuan dalammenjaga kestabilan nilai mata uang, kepada bank sentral diberikan beberapakewenangan dalam melakukan tugasnya. Tugas pertama adalah merumuskan danmelaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredaratau suku bunga dalam perekonomian agar dapat mendukung pencapaian tujuankestabilan nilai uang tersebut dan sekaligus mampu mendorong pertumbuhanperekonomian nasional. Tugas kedua adalah mengatur dan melaksanakan sistempembayaran, yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, danprosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang antar pihak dalammelakukan kegiatan ekonomi dan keuangan dengan menggunakan instrumenpembayaran yang sah. Tugas ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan.Peran penting perbankan terutama dalam memobilisasi dana masyarakat danmenyalurkannya dalam bentuk kredit maupun bentuk pembiayaan lainnya untukdunia usaha. Lebih dari itu, tugas mengawasi perbankan telah diambil alih olehOtoritas Jasa Keuangan pasca lahirnya Undang-undang no. 21 tahun 2011.perbankan mempunyai peran vital dalam pelaksanaan kebijakan moneter karenasebagian besar peredaran uang dalam perekonomian berlangsung melaluiperbankan. Demikian pula aktivitas perbankan sangat erat kaitannya denganpenyelenggaraan sistem pembayaran, karena peredaran uang maupun pelaksanaansistem pembayaran non tunai pada umumnya dilakukan melalui perbankan.Dengan kata lain, pelaksanaan tugas kebijakan moneter, sistem pembayaran, danpengaturan perbankan saling terkait dan saling mendukung dalam pencapaiantujuan kestabilan nilai uang yang menjadi tujuan dan tanggung jawab banksentral.


Berikut ini grafik perkembangan nilai tukar rupiah terhadap USD mulaitahun 1993-2011 adalah:

Grafik 1 Nilai tukar rupiah vs USD tahun 1993-2011.

Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap USD tahun 2012 sebesar Rp. 9.380,per Desember tahun 2013 melemah sebesar Rp. 12.230. Untuk tahun 2014 bulanJuni – 7 Juli menunjukkan sebagai berikut:

Grafik 2 Nilai tukar rupiah vs USD per 27 juli – 27 juli 2014.

Sumber: http://www.seputarforex.com/data/kurs_dollar_rupiah/

Pada grafik 2 di atas, menunjukkan bahwa rupiah semakin menguat kelevel 11.700, demikian juga tanggal 8 Juli 2014 ke level 11.655. Hal inidisebabkan karena kondisi politik pemilihan presiden dan wakil presiden akandilaksanakan tanggal 9 Juli 2014 serentak di seluruh Indonesia.


Kondisi rupiah yang selalu mengalami fluktuasi terhadap USD yangdipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang menuntutbagaimana peran Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan rupiah pasca lahirnyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK). Peran inilah yang membuat penulis tertarik untukmembahasnya dengan judul: “Peran Bank Indonesia Dalam MenjagaKestabilan Rupiah”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukanperumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah pascalahirnya Otoritas Jasa Keuangan?

2. Kebijakan-kebijakan yang bagaimana untuk menstabilkan rupiah?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan karya tulis ini sebagai berikut:

1. Berpartisipasi dalam lomba karya tulis ilmiah Bank Indonesia CampusKnowledge Competition (BI-CKC 2014) yang dilaksanakan oleh BankIndonesia.

2. Mendalami ilmu pengetahuan tentang tugas Bank Indonesia dalam menjaga`kestabilan rupiah.

3. Memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan yangdilakukan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah.

4. Memberikan kesimpulan dan saran tentang konsep kebijakan-kebijakan dalammenjaga kestabilan rupiah.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang bisa penulis peroleh dalam penulisan karya ilmiah iniadalah:

1. Mendapatkan pemahaman konseptual yang lebih mendalam mengenai perandan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah.

2. Menggambarkan sebuah karya mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukanoleh Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah.

3. Memberikan informasi kepada para pembaca mengenai peran dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah.

4. Sebagai referensi kepustakaan tentang peran dan kebijakan-kebijakan yangdilakukan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Bank IndonesiaBank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas

sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumendalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

1. BI memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melaluiinstrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. BI dituntut untuk mampumenetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingatgangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagaiaspek ekonomi.

2. BI memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yangsehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itudilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.

3. BI memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistempembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu pesertadalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yangcukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalantersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk)sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. BI mengembangkanmekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistempembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain denganmenerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengannama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebihmeningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran.

4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, BI dapat mengaksesinformasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melaluipemantauan secara macroprudential, BI dapat memonitor kerentanan sektorkeuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampakpada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, BI dapat mengembangkaninstrumen dan indikator makroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektorkeuangan.

5. BI memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melaluifungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLRmerupakan peran tradisional BI sebagai bank sentral dalam mengelola krisisguna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagaiLoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis.Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditasdan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisinormal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitanlikuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayarkembali.


Misi, visi, nilai-nilai strategis, dan sasaran strategis BI, Kedudukan BI adalah:

MisiMencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan

kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untukpembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

VisiMenjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara

nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yangdimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

Nilai-Nilai StrategisKompetensi - Integritas - Transparansi - Akuntabilitas - Kebersamaan

(KITA - Kompak)

Sasaran StrategisUntuk mewujudkan misi, visi dan nilai-nilai Strategis tersebut, BI

menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :

1. Terpeliharanya Kestabilan Moneter

2. Terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan

3. Terpeliharanya kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel

4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen moneter

5. Memelihara SSK : (i) melalui efektifitas pengaturan dan pengawasanbank, surveillance sektor keuangan, dan manajemen krisis serta (ii)mendorong fungsi intermediasi

6. Memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran

7. Meningkatkan kapabilitas organisasi, SDM dan sistem informasi

8. Memperkuat institusi melalui good governance, efektivitas komunikasi dankerangka hukum

9. Mengoptimalkan pencapaian dan manfaat inisiatif Bank Indonesia.

Kedudukan Bank Indonesia (BI)Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank

sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memeliharakestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitukestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadapmata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yangmerupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan danmelaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistempembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganyaperlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilannilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.


Sebagai Lembaga Negara yang IndependenBabak baru dalam sejarah BI sebagai Bank Sentral yang independen

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang BI, dinyatakan berlaku pada tanggal17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RepublikIndonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukansebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas danwewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecualiuntuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

BI mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakansetiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undangtersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas BankIndonesia, dan BI juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensidalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapatmelaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektifdan efisien.

2.2 Peran Bank Indonesia Pasca Lahirnya Otoritas Jasa KeuanganSesuai amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK,

terhitung sejak 31 Desember 2013, mikroprudensial meliputi pengaturan danpengawasan bank dilakukan OJK. Dengan demikian BI masih memilikiwewenang pengawasan soal prudensial makro seperti stabilisasi sistem keuangan.BI berperan menjaga kestabilan moneter dan pengendalian inflasi.

2.3 Sistem KeuanganSistem keuangan, yang terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan

dan sistem lembaga keuangan bukan bank pada dasarnya merupakan tatanandalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalammenyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebutdiberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal.

Sistem keuangan dapat diartikan sebagai kumpulan institusi, pasar,ketentuan perundangan, peraturan-peraturan dan teknik-teknik dimana suratberharga diperdagangkan, tingkat bunga diterapkn, dan jasa-jasa keuangan(financial services) dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh dunia (Peter S Rose,edition 2000). Sistem keuangan memiliki fungsi-fungsi pokok yaitu fngsitabungan (saving function), fungsi kekayaan (wealth function), fungsi likuidasi(liquidity function), fungsi kredit (credit function), fungsi pembayaran (paymentfunction), fungsi risiko (risk function), dan fungsi kebijakan (policy function).Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomianseiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak-pihak yangmempunyai dana (surplus of funds) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana(lack of funds). Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik makaperekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkantidak tercapai.


Dalam sistem keuangan tersebut, keberadaan lembaga perbankankhususnya bank umum menjadi sangat penting bahkan merupakan inti dari sistemkeuangan setiap negara. Oleh karena itu kesinambungan pelaksanaanpembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kestabilan dan kekuatan sistemkeuangan. Hal ini dikarenakan fungsi yang dimiliki bank sebagai lembagakeuangan.

2.4 Kebijakan MakroprudensialKebijakan makroprudensial merupakan kebijakan restrukturisasi sebagai

kebijakan makro ekonomi yang diinginkan untuk memulihkan kepercayaanmasyarakat melalui perlindungan dan penjaminan dana pihak ketiga terutama jugauntuk melindungi bank-bank sehat dan akibat penularan bank-bank yang sakit.Dengan sistem pembayaran akan kembali lancar sehingga aktivitas perekonomiandan perekonomian menuju recovery. (Heru Kurnianto Tjahyono). Program inidiawali dengan melakukan pembenahan sistem perbankan Indonesia dari bank-bank yang bermasalah. Bank-bank yang dinilai masih prospektif untukdiupayakan pemulihan kesehatannya (revitalisasi) dan dikembangkan.

Dibawah ini langkah-langkah penting yang ditempuh melalui skemarestrukturisasi perbankan: (1) Mekanisme landasan hukum berupa undang-undangperbankan (UU No. 10 tahun 1998) sebagai perangkat yang akan menjaminlegalitas upaya-upaya yang dilakukan melalui Restrukturisasi Perbankan. DalamUndang-undang tersebut ditegaskan mengenai pemberian otoritas penuh terhadapBI dalam aspek regulasi dan supervisi. Selain itu peningkatan’share’ kepemilikanasing juga dimungkinkan. Bank-bank nasional melalui ketentuan baru tersebutjuga diberikan ijin untuk beroperasi sebagai bank syariah (berdasarkan konsepbagi hasil), (2) Pengambilalihan aset-aset bermasalah dari bank danmenyerahkannya pada institusi khusus yang dibentuk untuk meningkatkan valuedari aset tersebut, yaitu (Asset Management Unit). Upaya itu ditujukan untukmengentaskan bank-bank dari masalah kualitas asset yang buruk karena NPL(Non Performing Liabilitas) bank-bank tersebut dikeluarkan dari neraca banksehingga bank-bank tersebut tidak dihadapkan pada masalah kewajibanpembentukan cadangan, (3) Melakukan Corporate Restrukturing. Sebaik apapunupaya pemulihan kesehatan perbankan namun jika kondisi dunia usaha tidak ikutdibenahi maka upaya tersebut menjadi sia-sia. Hubungan antara sektor riil (duniausaha dengan sektor perbankan) adalah ibarat telur dengan ayam. Sektor riil yangtidak produktif tidak dapat memanfaatkan lembaga bank sebagai intermediaryinstitutional.

Oleh karena itu penataan kembali rules of games dalam dunia usaha harusmenjadi agenda penting program restrukturisasi perbankan, (4) Implementasiprogram rekapitalisasi sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkansisi liabilities neraca bank melalui penambahan modal pada bank-bankbermasalah yang masih memiliki prospek yang cukup baik. Mengingat besarnyadukungan finansial yang harus ditanggung pemerintah, program ini hanyaditujukan pada bank-bank terpilih berdasarkan kriteria tertentu. Untuk itusebelumnya dilakukan due diligence guna menyeleksi bank-bank yang bisadiikutsertakan dalam program tersebut. Secara teoritis, sesudah bank-banktersebut disuntikan modal oleh pemerintah diharapkan bank-bank akan terhindar


dari insolvency karena rasio CAR-nya akan meningkat. Namun demikian programrekapitalisasi mensyaratkan penyetoran 20% fresh money dari pemegang sahamlama, sebab maksimum penyertaan pemerintah hanya 80%. Dalam skenariotersebut dimungkinkan juga masuknya investor baru baik lokal maupun asinguntuk mengambil alih tugas pemegang saham lama jika tidak mampu menyetor20%, dan (5) Reformasi dalam hal supervisi dan regulasi untuk memperbaiki danmeningkatkan efisiensi dan keefektifan peran dan fungsi bank sentral sebagaipengawas dan pembina bank-bank komersial. Dengan terjadinya seleksi alammelalui program restrukturisasi perbankan tersebut nantinya jelas akan lebihsedikit bank-bank yang beroperasi. Ditinjau dari aspek span of control, kondisitersebut akan menguntungkan sedikit bank sentral dalam melakukan pengawasan,mengingat keterbatasan SDM yang dimiliki. Dengan demikian, sedikit jumlahbank yang harus diawasi oleh BI diharapkan kualitas kualitas pengawasan akanmeningkatkan muaranya adalah peningkatan kualitas dari kinerja bank-banknasional Indonesia. Ciri-ciri kebijakan ekonomi makroprudensial adalah:

a. Penyaluran kredit perbankan ke sektor yang tepat dan mendatangkan profityang menjanjikan bagi perbankan.

b. Kebijakan tersebut memerhatikan faktor politik, hukum, dan sosial yangikut dipengaruhi oleh sektor kebijakan ekonomi melalui naik turunnyasuku bunga SBI.

c. Berorientasi kepada stabilitas sektor keuangan yang merata di sektorpemerintah, perbankan, dan masyarakat pengguna jasa keuangan.

d. Adanya rule yang dikomunikasikan di awal penerapan. Namun tetapmembuka ruang untuk melakukan diskresi apabila terjadi shock dalamperekonomian.

e. Dimensi time-series, yaitu kebijakan makroprudensial ditujukan untukmenekan risiko terjadinya prosiklikalitas yang berlebihan dalam sistemkeuangan. Dalam konteks ini kebijakan makroprudensial harus didesainsedemikian sehingga mampu menghilangkan atau paling tidak memitigasiprosiklikalitas. Prinsipnya adalah bagaimana mendorong institusikeuangan untuk mempersiapkan bantalan (buffer) yang cukup disaatperekonomian sedang baik, yaitu ketika ketidak seimbangan dalam sistemkeuangan umumnya terjadi, dan bagaimana menggunakan bantalantersebut.

f. Bersifat counter cyclical yang akan bersinergi dengan tujuan kebijakanmakroprudensial untuk memperketat persyaratan modal dan likuidtas disaat perekonomian sedang melaju kencang (periode up swing) akanmendorong bank untuk mengurangi pertumbuhan kredit sehingga menjagadaya tahan bank kedepan disaat perekonomian memburuk. (Ramadani,DW dan Dedi Rahman, 2013).


2.5 Transmisi Kebijakan MoneterTujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara

kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yangrendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu BI menetapkan suku bungakebijakan BI Rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhiaktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namunjalur atau transmisi dari keputusan BI rate sampai dengan pencapaian sasaraninflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (time lag). Mekanismebekerjanya perubahan BI Rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut seringdisebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme inimenggambarkan tindakan BI melalui perubahan-perubahan instrumen moneterdan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dankeuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanismetersebut terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektorkeuangan, serta sektor riil. Perubahan BI Rate mempengaruhi inflasi melaluiberbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalurharga aset, dan jalur ekspektasi. Pada jalur suku bunga, perubahan BI Ratemempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabilaperekonomian sedang mengalami kelesuan, BI dapat menggunakan kebijakanmoneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitasekonomi. Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit sehinggapermintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat.Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaanuntuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi daninvestasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabilatekanan inflasi mengalami kenaikan, BI merespon dengan menaikkan suku bungaBI Rate untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehinggamengurangi tekanan inflasi. Perubahan suku bunga BI Rate juga dapatmempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar.Kenaikan BI Rate, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara sukubunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisihsuku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal kedalam instrument-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena merekaakan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masukasing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. ApresiasiRupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita diluar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorongimpor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan berdampak padamenurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian. Perubahan sukubunga BI Rate mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan hargaaset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham danobligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang padagilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomiseperti konsumsi dan investasi. Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatanekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik akan inflasi (jalur ekspektasi).


Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktifitasekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasikenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnyaakan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga.Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (timelag). Time lag masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur nilaitukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepadanilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan jugasangat berpengaruh pada kecepatan transmisi kebijakan moneter. Apabilaperbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadappenurunan suku bunga BI rate biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankansedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan sukubunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon denganmenaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kreditperbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit darimasyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Kesimpulannya, kondisisektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil sangat berperan dalammenentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter.

2.6. Perkembangan Kebijakan Sistem Nilai Tukar di IndonesiaBerikut ini gambaran perkembangan kebijakan sistem nilai tukar di

Indonesia sebagai berikut:1. Multiple Exchange System (Sistem Nilai Tukar Bertingkat)

Sistem ini dimulai sejak Oktober 1966 hingga Juli 1971. Penggunaan sistem inidilakukan dalam rangka menghadapi berfluktuasinya nilai rupiah serta untukmempertahankan dan meningkatkan daya saing yang hilang karena adanya inflasidua digit selama periode tersebut.

2. Fixed Exchange Rate System (Sistem Nilai Tukar Tetap)Sistem yang berlaku mulai Agustus 1971 hingga Oktober 1978 ini

mengaitkan secara langsung nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika Serikatyaitu tarif US$1 =Rp415,00. Pemberlakuan sistem ini dilandasi oleh kuatnyaposisi neraca pembayaran pada kurun waktu 1971-1978. Neraca pembayarantersebut kuat karena sektor migas mempunyai peran besar dalam penerimaandevisa ekspor yang didukung oleh peningkatan harga minyak mentah (masakeemasan minyak). Sistem nilai tukar tetap ( fixed exchange rate ) dimanalembaga otoritas moneter menetapkan tingkat nilai tukar mata uang domestikterhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu, tanpa memperhatikanpenawaran ataupun permintaan terhadap valuta asing yang terjadi. Bila terjadikekurangan atau kelebihan penawaran atau permintaan lebih tinggi dari yangditetapkan pemerintah, maka dalam hal ini akan mengambil tindakan untukmembawa tingkat nilai tukar ke arah yang telah ditetapkan. Tindakan yangdiambil oleh otoritas moneter bisa berupa pembelian ataupun penjualan valutaasing, bila tindakan ini tidak mampu mengatasinya, maka akan dilakukanpenjatahan valuta asing (Hendra Halwani, 2005). Sistem nilai tukar tetap yangberlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1964 dengannilai tukar resmi Rp 250/US Dollar, sementara nilai tukar Rupiah terhadap mata


uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar Rupiah per US Dollar di bursavaluta asing Jakarta dan di pasar internasional. Selama periode tersebut di atas,Indonesia menganut sistem kontrol devisa yang relatif ketat. Para eksportirdiwajibkan menjual hasil devisanya kepada BI. Dalam rezim ini tidak adapembatasan dalam hal pemilikan, penjualan maupun pembelian valuta asing.Sebagai konsekuensi kewajiban penjualan devisa tersebut, maka BI harus dapatmemenuhi semua kebutuhan valuta asing bank komersial dalam rangka memenuhipermintaan valuta asing oleh importir maupun masyarakat. Berdasarkan sistemnilai tukar tetap ini, BI memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi transaksidevisa. Sementara untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang telahditetapkan, BI melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing.Pemerintah Indonesia telah melakukan devaluasi sebanyak tiga kali yaitu yangpertama kali dilakukan pada tanggal 17 April 1970 dimana nilai tukar Rupiahditetapkan kembali menjadi Rp 378/US Dollar. Devaluasi yang keduadilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1971 menjadi Rp 415/US Dollar dan yangketiga pada tanggal 15 November 1978 dengan nilai tukar sebesar Rp 625/USDollar. Kebijakan devaluasi tersebut dilakukan karena nilai tukar Rupiahmengalami over valuated sehingga dapat mengurangi daya saing produk-produkekspor di pasar internasional.

3. Managed Floating Exchange Rate (Sistem Nilai TukarMengambang Terkendali)

Nilai tukar mengambang terkendali, dimana pemerintah mempengaruhitingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing, biasanyasistem ini diterapkan untuk menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran.Sistem ini belaku sejak November 1978 sampai Agustus 1997. Pada masa ini nilairupiah tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat akan tetapiterhadap sekeranjang mata uang asing (basket currency). Pada periode ini telahterjadi tiga kali devaluasi yaitu pada bulan November 1978, Maret 1983, danSeptember 1986. Setelah devaluasi tahun 1986, nilai nominal rupiahdiperbolehkan terdepresiasi sebesar 3-5% per tahun untuk mempertahankan nilaitukar riil yang lebih baik. Sistem nilai tukar mengambang terkendali di Indonesiaditetapkan bersamaan dengan kebijakan devaluasi Rupiah pada tahun 1978sebesar 33 %. Pada sistem ini nilai tukar Rupiah diambangkan terhadapsekeranjang mata uang (basket currencies) negara-negara mitra dagang utamaIndonesia. Dengan sistem tersebut, BI menetapkan kurs indikasi dan membiarkankurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Untuk menjaga kestabilan nilaitukar Rupiah, maka BI melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batasatas atau batas bawah spread (Teguh Triyono, 2005). Pada saat sistem nilai tukarmengambang terkendali diterapkan di Indonesia, nilai tukar Rupiah dari tahun ketahunnya terus mengalami depresiasi terhadap US Dollar. Nilai tukar Rupiahberubah-ubah antara Rp 644/US Dollar sampai Rp 2.383/US Dollar. Denganperkataan lain, nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar cenderung tidak pasti.


4. Free Floating Exchange Rate System (Sistem Nilai TukarMengambang Bebas)

Nilai tukar mengambang bebas, dimana pemerintah tidak mencampuritingkat nilai tukar sama sekali sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaandan penawaran valuta asing. Penerapan sistem ini dimaksudkan untuk mencapaipenyesuaian yang lebih berkesinambungan pada posisi keseimbangan eksternal(external equilibrium position). Tetapi kemudian timbul indikasi bahwa beberapapersoalan akibat dari kurs yang fluktuatif akan timbul, terutama karenakarakteristik ekonomi dan struktur kelembagaan pada negara berkembang masihsederhana. Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas ini diperlukan sistemperekonomian yang sudah mapan (Eric Yuliana, 2000).

Sistem ini diberlakukan sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Dalamsistem ini BI melakukan intervensi di pasar valuta asing karena semata-matauntuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang lebih banyak ditentukan olehkekuatan pasar. Awalnya, penerapan sistem nilai tukar mengambang inimenyebabkan terjadinya gejolak yang berlebihan (overshooting). Misalnya kurspada tangga 14 Agustus melemah tajam menjadi Rp2.800 per dolar dari posisiRp2.650 per dolar pada penutupan hari sebelumnya. Banyak faktor yangmenyebabkan nilai tukar rupiah terus merosot, mulai dari aksi ambil untung(profit taking) oleh pelaku pasar, tingginya permintaan perusahaan domestikterhadap dolar untuk pembayaran hutang luar negeri yang jatuh tempo,memburuknya perkembangan perbankan nasional.

Tekanan tersebut diakibatkan oleh adanya currency turmoil yang melandaThailand dan menyebar ke negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Untukmengatasi tekanan tersebut, BI melakukan intervensi baik melalui spot exchangerate (kurs langsung) maupun forward exchange rate (kurs berjangka) dan untuksementara dapat menstabilkan nilai tukar Rupiah. Namun untuk selanjutnyatekanan terhadap depresiasi Rupiah semakin meningkat. Dalam rangkamenyelesaikan persoalan tersebut, pada bulan November 1997, InternationalMonetary Fund (IMF) masuk ke Indonesia. Namun program pemulihan ekonomiyang dilakukan bersama-sama dengan IMF tidak dengan segera membuahkanhasil. Sampai akhir Desember 1997, nilai tukar rupiah ditutup pada kisaranRp5.000 per dolar, tetapi pergerakan nilai tukar rupiah semakin tak terkendalihingga mencapai puncaknya pada 22 Januari 1998 dimana kurs mencapaiRp16.000 per dolar AS. Oleh karena itu dalam rangka mengamankan cadangandevisa yang terus berkurang, pada tanggal 14 Agustus 1997, BI memutuskanuntuk menghapus rentang intervensi sehingga nilai tukar Rupiah dibiarkanmengikuti mekanisme pasar.(http://shootingstance.wordpress.com/2012/12/31/perkembangan-kebijakan-sistem-nilai-tukar-di-indonesia/).


2.7 Pengertian Kurs atau Valuta Asing (Valas)Telah kita pahami bahwa uang, yang mencakup setiap alat tukar yang

dapat diterima secara umum, adalah merupakan alat yang sangat penting bagisetiap perekonomian modern yang menggantungkan diri pada spesialisasi danpertukaran. Meskipun demikian, uang menjadi permasalahan yang harusdikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Bila kita tinggal di Indonesia, kitamenerima rupiah dan membayar dengan rupiah juga, bila anda membuka usaha diAnda membuka usaha di Amerika, anda meminjam uang dollas AS danmembayar gaji karaywan dengan uang dollas AS juga. Mata uang suatu negaraditerima secara umum dalam batas negara tersebut, tetapi tidak akan selaluditerima oleh rumah tangga dan perusahaan di negara lain. Pengusaha angkutanumum di Jakarta akan menerima rupiah atas penjualan karcisnya dan bukan dollarAS, dan karyawan Amerika tidak akan menerima gaji mereka dengan rupiah,namun hanya menerima dollar AS.

Pengusaha Amerika akan menuntut pembayaran dengan dollar AS untukhasil penjualan barang-barang mereka. Mereka memerlukan dollar AS untukmenggaji karyawan, membeli bahan baku dan menginvestasikan kembali ataumembagi keuntungannya. Tidak akan ada masalah seandainya mereka menjualbarangnya kepada konsumen Amerika, akan tetapi jika mereka menjual barang-barangnya ke Indonesia, orang Indonesia harus menukarkan rupiah dengan dollarAS agar bisa membayar barang-barang tersebut, atau pengusaha Amerika tersebutharus menerima rupiah. Pengusaha ini menerima rupiah hanya jika mereka bisamenukarkan rupiahnya dengan dollar AS yang mereka inginkan. Hal yang samajuga berlaku bagi setiap pengusaha di semua negara. Mereka akhirnya harusmenerima pembayaran atas barang-barang mereka yang dijual, dengan mata uangdari negara mereka sendiri. Pada umumnya, perdagangan negara hanya dapatberlangsung jika dimungkinkan menukar mata uang satu negara menjadi matauang negara lain. Dapat dilakukan dengan berbagai cara meskipun padahakikatnya hanya menyangkut pertukaran mata uang dan membutuhkan jenismata uang lainnya.

Sehingga dapat disumpulkan bahwa pembayaran internasional yangmemerlukan pertukaran mata uang satu negara dengan negara lain merupakanproses valuta asing. Valuta asing atau sering disebut kurs (exchange rate) adalahharga dimana penduduk kedua negara saling melakukan perdagangan. (Mankiw,2000). Kurs sering pula dikatakan valas ataupun nilai tukar mata uang suatunegara terhadap mata uang negara lain. Mata uang yang sering digunakan sebagaialat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuanganinternasional disebut sebagai hard currency, yaitu mata uang yang nilainya relatifstabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai dibandingkandengan mata uang lainnya.

Total valas yang dimiliki pemerintah dan swasta dari suatu negara yangpada umumnya disebut juga sebagai cadangan devisa negara tersebut yang dapatdiketahui dari posisi Balance of Payment (BOP) atau neraca pembayaraninternasionalnya. Makin banyak valas atau devisa yang dimiliki oleh pemerintahdan penduduk suatu negara maka berarti makin besar kemampun negara tersebut


melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional dan semakin kuat pulanilai mata uang. (Juniartha R Pinem, 2009:63)

2.8 Hubungan Inflasi, Suku Bunga, Nilai Impor dan Jumlah Uang Beredardengan Kurs2.8.1 Hubungan Inflasi dengan Kurs

Nilai tukar dibedakan menjadi dua yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukarriil. Nilai tukar nominal menunjukkan harga relatif mata uang dari duanegara, sedangkan nilai tukar riil menunjukkan tingkat ukuran (rate) suatubarang dapat diperdagangan antar negara. Jika nilai tukar riil tinggi berartiharga produk luar negeri relatif mahal. Prosentase perubahan nilai tukarnominal sama dengan prosentase perubahan nilai tukar riil ditambahperbedaan inflasi antara inflasi luar negeri dengan inflasi domestik(prosentase perubahan harga inflasi). Jika suatu negara luar negeri lebih tinggiinflasinya dibandingkan domestik (Indonesia) maka rupiah akan ditukarkandengan lebih banyak valuta asing. Jika inflasi meningkat untuk membelivaluta asing yang sama jumlahnya harus ditukar dengan rupiah yang makinbanyak atau depresiasi rupiah (Herlambang, dkk, 2001:282 dalam Triyono,2008:156-167).

2.8.2 Hubungan Suku Bunga dengan KursKebijakan yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran stabilitas harga

atau pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan moneter dengan menggunakaninstrumen moneter (suku bunga atau agregat moneter). Salah satu jalur yangdigunakan adalah jalur nilai tukar, berpendapat bahwa dengan pengetatanmoneter yang mendorong peningkatan suku bunga akan mengakibatkanapresiasi nilai tukar karena adanya pemasukan modal dari luar negeri (Arifin,1998:4 dalam Triyono, 2008:156-167).

2.8.3 Hubungan Nilai Impor dengan KursDi dalam pasar bebas perubahan kurs tergantung pada beberapa faktor

yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Bahwa valutaasing diperlukan guna melakukan transaksi pembayaran ke luar negeri(impor). Makin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan (relatif terhadapnegara lain) makin besar kemampuan untuk impor makin besar pulapermintaan akan valuta asing. Kurs valuta asing cenderung meningkat danharga mata uang sendiri turun. Demikian juga inflasi akan menyebabkanimpor naik dan ekspor turun kemudian akan menyebabkan valuta asing naik.(Nopirin, 1997:148 dalam Triyono, 2008:156-167).

2.8.4 Hubungan Jumlah Uang Beredar dengan KursBahwa peredaran reserve valuta asing (neraca pembayaran) timbul sebagai

akibat kelebihan permintaan atau penawaran uang. Apabila terdapat kelebihanjumlah uang yang beredera maka neraca pembayaran akan defisit dansebaliknya apabila terdapat kelebihan permintaan uang, neraca pembayaranakan surplus kelebihan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan


masyarakat membelanjakan kelebihan ini, misanya untuk impor atau membelisurat-surat berharga luar negeri sehingga terjadi aliran modal keluar, yangberarti permintaan akan valuta asing akan naik sedangkan permintaan matauang sendiri akan turun (Nopirin, 1997:222). Jika pemerintah menambahuang yang beredar akan menurunkan tingkat bunga dan merangsang investasikeluar negeri sehingga terjadi aliran modal keluar pada gilirannya kurs valutaasing akan naik (apresiasi). Dengan menaiknya penawaran uang atau jumlahuang yang beredar akan menaikkan harga barang yang diukur dengan (term ofmoney) sekaligus akan menaikkan harga valuta asing yang diukur denganmata uang domestik (Herlambag, dkk, 2001 dalam Triyono, 2008:156-167).

2.9 Mekanisme Transaksi Kurs (Valuta Asing)Istilah valuta asing mengacu pada mata uang asing aktual atau berbagai

klaim atasnya, seperti depostio bank atau surat sanggup bayar yangdiperdagangkan. Nilai tukar valuta asing adalah harga dimana harga dimanapembelian dan penjualan valuta asing berlangsung, nila tukar merupakan jumlahmata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit matauang asing. Sebagi contoh, bila seseorang harus menyerahkan Rp. 2.000 untukmemperoleh $1, ini berarti bahwa nilai tukarnya adalah 2.000.

Kenaikan harga valuta asing (atau kenaikan nilai tukar) disebut depresiasiatau mata uang dalam negeri. Mata uang asing menjadi lebih mahal, ini berartinilai relative mata uang dalam negeri merosot. Turunnya harga valuta asing (atauturunnya nila tukar) disebut apresiasi mata uang dalam negeri. Mata uang asingmenjadi lebih murah, ini berarti nilai relative mata uang dalam negeri meningkat.Misalnya, bila nilai dollar AS terhadap rupiah naik dari Rp. 2.000 menjadiRp.2.500 (dengan kata lain, nilai rupiah terhadap dollar AS merosot), dikatakanbahwa rupiah mengalami depresiasi dan dollar AS terapresiasi.

Mekanisme transaksi valuta asing berlangsung dengan berbagai cara.Salah satunya kita misalkan seorang pengusaha Indonesia ingin membeliseperangkat computer Amerika untuk dijual di Indonesia. Pengusah Amerika yangmembuat computer tersebut meminta pembayaran dalam bentuk mata uang dollarAS. Bila perangkat computer tersebut dihargai $30.000, si pengusaha Indonesiaakan pergi ke banknya membeli selembar cek senilai $30.000, dan akan mengirimcek tersebut ke penjual Amerika. Kita misalkan, bahwa untuk ini diperlukan uangsebesar Rp. 50.000.000. (Nilai tukar dalam transaksi ini adlaah $1 = Rp.1.666,67,atau Rp. 1 = $0,0006). Perusahaan Amerika tadi kemudian menyimpan ceknya dibank. Sekarang, misalnya dalam waktu yang bersamaan pengusaha Amerika inginmembeli 10 set kursi rotan Indonesia untuk dijual di Amerika. Bila satu set kursirotan ini berharga Rp. 5.000.000, pengusaha Indonesia ini harus menerima rupiahsebesar Rp.50.000.000. Untuk importir Amerika tadi pergi ke banknya, menuliscek atas rekeningnya sebesar $30.000 dan menerima cek yang ditarik dari bankkomersial di Indonesia sebesar Rp. 50.000.000. Cek ini kemudian dikirimkan keIndonesia dan disimpan di bank yang ada dalam di Indonesia.

Kedua transaksi tersebut saling meniadakan, dan tidak ada perubahan nettosama sekali dalam rekening pasiva internasional. Tidak ada uang yang harusmelewati bank-bank Amerika dan Indonesia masing-masing bank hanya


menambah deposito salah seorang nasabah dalam negeri dan mengurangi deposito nasabah lainnya. Memang, selama arus pembayaran antar kedua negara samajumlahnya (pengusaha Indonesia) membayar pengusaha Amerika sejumlah uangyang sama yang dibayarkan oleh pengusaha Amerika kepada pengusahaIndonesia), maka semua pembayaran dapat dikelola dengan cara seperti tadi, dantidak perlu ada pembayaran netto bari bank-bank Amerika kepada bank-bankIndonesia. (Juniartha R Pinem, 2009:67)


BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis DataPenulisan karya tulis ini, penulis membutuhkan data kualitatif dan data

kuantitatif. Data kualitatif berupa kebijakan-kebijakan yang dilakukan untukmenjaga kestabilan harga seperti visi, misi, nilai-nilai strategis, sasaran strategis,peran BI, sistem keuangan, kebijakan makroprudensial, dan perkembangan sistemkebijakan nilai tukar di Indonesia, sedangkan data kuantitatif berupaperkembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

3.2 Metode Pengumpulan DataPenulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan data sekunder berupa

kepustakaan yang berasal dari literatur keilmuan, makalah, jurnal penelitian, data-data yang berasal website http://www.bi.go.id, kurs terhadap dollar AS terkinidan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah kebijakan-kebijakan untukmenstabilkan rupiah.

3.3 Metode Analisis DataPenulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hal ini

dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam tentang kebijakan-kebijakanyang dilakukan oleh BI untuk menjaga kestabilan rupiah.

3.4 Kerangka PikirUntuk memahami pembahasan karya tulis ilmiah: “Peran BI Dalam

Menjaga Kestabilkan Rupiah”, maka penulis membangun alur kerangka pikirberikut ini:


Bank Indonesia

Visi dan Misi

Peran Bank Indonesia

Kebijakan Menjaga Stabilitas Rupiah

Perbaikan Neraca Transaksi Berjalan

Menjaga Nilai Tukar Rupiah dan Pemberian Insentif

Menjaga Daya Beli Masyarakat

Menjaga Tingkat Inflasi

Gambar 1 Kerangka pikir Peran BI dalam menjaga kestabilkan rupiah.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Bank Indonesia Pasca Lahirnya Otoritas Jasa keuangan

Disyahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK,terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan bankdilakukan oleh OJK, dengan demikian BI akan fokus pada pengendalian inflasidan pengawasan kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter meliputistabilitas moneter termasuk menjaga kestabilan nilai rupiah serta mengatur sistempembayaran. Mulai tahun 2014 sejak OJK berdiri, BI memiliki misi dan visibeserta nilai-nilai strategis yang baru ini, BI harus menjadi pengawalperekonomian makro Indonesia, sehingga resillient terhadap segala situasi dankondisi perekonomian global. Dalam menjalankan tugasnya menjaga kestabilanmoneter dihadapkan pada tantangan tak ringan. Misalnya potensi keterlambatanrespons kebijakan dalam penanganan krisis antara lain fungsi lender of the lastresort karena bisa saja Bank Indonesia kesulitan mendeteksi secara awalmunculnya masalah di sistem keuangan. Tak hanya itu, penerapan kebijakanmoneter akan kurang efektif karena tak punya kewenangan menjatuhkan sanksi.Sementara tak terintegrasinya kebijakan moneter dan pengawasan bank dalammitigasi risiko keuangan akan menimbulkan dampak buruk sehingga transmisikebijakan moneter pun bisa salah sasaran karena BI tidak memiliki informasiyang utuh, akurat, dan harian terhadap perilaku dan denyut nadi bank-bank. Halitu tentu bisa diatasi dengan baik sehingga sehingga BI bisa lebih fokus mengaturkebijakan moneter dengan makroprudensialnya dan OJK dengan mikroprudensialnya. Salah satunya, Gubernur BI dan Ketua OJK setidaknya harus satu gelombangyang sama. Sungguh sangat bahaya jika terjadi perbedaan gelombang, maka akanterjadi kiamat perbankan dan membuat negara harus melakukan banyak talangan(bail out) untuk bank yang kesulitan saat kritis (Eko B Supriyanto, 2014).

Visi BI baru adalah menjadi lembaga bank sentral yang kredibel danterbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki sertapencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil, sedangkan misi BIbaru mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakanmoneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mendorongsistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahanterhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber.Sementara, nilai-nilai strategis baru BI untuk mencapai visi adalah: (1) Trust:meraih kepercayaan stakeholders dan membangun hubungan yang transparan danakuntabel secara konsisten dan berkesinambungan dan Integrity: bersikap,bertindak, dan berkata sebenarnya sesuai dengan norma hukum dan etika, (2)Professionalism, menyelesaikan seluruh tugas dengan penuh tanggung jawabberdasarkan tingkat kompetensi yang mumpuni, (3) Excellence, senantiasamengembangkan dan memperbaiki diri di seluruh aspek sehingga mampumencapai kesempurnaan dalam menghasilkan kinerja dengan kualitas terbaik, (4)Public Interest, menempatkan kepentingan masyarakat luas sebagai prioritasutama, (5) Coordination & Teamwork, senantiasa berkoordinasi dan bekerja


sama dengan stakeholder eksternal dan internal demi kepentingan bersama(http://www.bi.go.id)

4.2 Kebijakan-Kebijakan Untuk Menstabilkan RupiahMelemahnya rupiah berlangsung sejak awal tahun 2012 lalu, jadi sudah

hampir 2 tahun. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dalam kurs tengah BI padatanggal 8 April 2014 bergerak melemah ke angka Rp.11.309 per dollar ASkemudian bergerak melemah 33 poin ke angka Rp.11.342 per dollar AS(http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro). Banyak faktor yangmenyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah adalah sebagaiberikut: faktor eksternal antara lain permintaan dollar AS sangat tinggi di pasar,pemerintah AS cenderung menahan asetnya dan tidak mau melepas ke pasar,sedangkan faktor internal antara lain: adanya isu redenominasi yang kurangdisosialisasi sehingga membuat pasar panik, neraca perdagangan yang defisit,anggaran defisit, situasi politik dan keamanan suatu negara. Beberapa bulanbelakangan ini rupiah cenderung melemah dan sebaliknya dollar AS menguat,terkait dengan kondisi finansial ini, pemerintah cepat tanggap dalam meresponrupiah yang terus melemah dengan mengeluarkan 4 kebijakan yang bertujuanmenyelamatkan ekonomi bangsa kita. Empat kebijakan tersebut adalah:

1. Perbaikan neraca transaksi perjalanan2. Menjaga nilai tukar rupiah, dan pemberian insentif3. Menjaga daya beli masyarakat, dan4. Menjaga tingkat inflasi

4.2.1 Perbaikan Neraca Transaksi PerjalananNeraca perdagangan (ekspor dan impor) adalah perbedaan nilai

moneter dari ekspor dan impor barang dalam perekonomian dari waktu kewaktu. Setiap transaksi keuangan harus dicatat, begitu pula dengantransaksi keuangan dalam perdagangan internasional. Kegiatan utamaperdagangan internasional mencakup ekspor dan impor. Antara ekspor danimpor, dapat dibuat suatu neraca yang menggambarkan tingkat ekspor danimpor suatu negara. Melalui neraca tersebut dapat dilihat apakah suatunegara mendapatkan laba (dalam bentuk cadangan devisi negara) atautidak. Suatu negara dikatakan mendapatkan laba dari perdaganganinternasional jika nilai ekspornya lebih besar daripada nilai impor(keadaan ini biasanya disebut dengan istilah neraca perdagangan aktif).Jadi, Pengertian neraca perdagangan internasional (balance of trade)adalah Neraca yang menggambarkan nilai dari transaksi ekspor dan imporbarang suatu negara dalam perdagangan internasional. Nilai nominaldalam neraca perdagangan internasional biasanya dinyatakan dalam satuandollar AS. Sama seperti APBN, pencatatan neraca perdaganganinternasional dilakukan dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).Neraca perdagangan internasional di negara Indonesia dibedakan menjadidua kategori, yaitu ekspor/impor migas dan ekspor/impor non migas.


Neraca perdagangan yang defisit terjadi karena salah satunya dipengaruhioleh impor migas besar dan harga minyak mentah yang terus naik. Impormigas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan migas di dalam negeridengan membeli dalam mata uang dollar AS dan juga harga minyakmentah terus naik. Defisit anggaran terjadi karena asumsi pemerintah padatahun 2013 sekitar Rp.9.300 per dollar AS, padahal saat ini sudahmenyentuh level Rp.12.000 per dollar AS. Untuk mengadakan perbaikanneraca transaksi perjalanan, maka yang harus dilakukan antara lain adalahmerevisi asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang ada di APBN,berusaha mencapai target pertumbuhan ekonomi, bila tidak tercapai makapertumbuhan ekonomi direvisi agar defisit tidak terlalu besar, mendorongpeningkatan ekspor barang ke luar negeri sehingga terjadi surplusperdagangan luar negeri yang pada akhirnya akan memperbaiki defisitneraca transaksi perjalanan, pemerintah dalam hal ini pertamina sebagaioperator migas untuk membeli migas di luar negeri sebaiknya dilakukansecara langsung tanpa melalui pihak ketiga sehingga harga migas tidakmembengkak, selama ini pihak pertamina membeli migas di luar negerimelalui pihak ketiga, kurangi ketergantungan impor barang dan bahanbaku terhadap minyak mentah dan bahan bakar minyak dengan energiterbarukan dan konversi minyak ke gas, mencari sumber dana lain untukmenutupi defisit neraca perdagangan dengan cara misalnya menjual suratutang negara (SUN) dengan nilai dan jumah tertentu serta tingkat sukubunga yang bersaing.

4.2.2 Menjaga Nilai Tukar Rupiah dan Pemberian Insentif

Ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan untuk menjagarupiah agar tetap stabil antara lain:

1. Kebijakan moneter menggunakan mata uang rupiah sebagai amanatUndang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Di negara yang menganut sistem kurs yang dibiarkan bebas sesuaikekuatan pasar, seperti di Indonesia, maka analisis valuta asing di negaratersebut didasarkan atas permintaan dan penawaran, demikian halnyadalam menganalisa kondisi pasar. Pemerintah dalam hal ini tentuberkepentingan berupaya mencermati perkembangan pasar valuta asing didalam negeri dan tidak menutup kemungkinan mempengaruhi dengankebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan moneter berhubungan denganpengendalian ekonomi yang menggunakan instrumen suku bunga, inflasi,uang beredar, nilai tukar dan lain sebagainya yang akan mempengaruhipenawaran uang dan permintaan uang (money supply and money demand)yang terdeskripsikan dalam perekonomian. Menko Perekonomian ChairulTanjung memberikan pernyataan bahwa pelabuhan di indonesia harusmenggunakan mata uang rupiah dalam transaksinya. Hal itu tentu untukmenegakkan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang, yangsalah satu pasalnya menyatakan bahwa rupiah wajib di dalam negeri.Dalam pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa rupiah wajib digunakan dalam


setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaiankewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksikeuangan lainnya yang dilakukan di wilayah negara kesatuan republikIndonesia. Sedangkan pasal 21 ayat (2) menyebutkan kewajibansebagaimana yang dimaksud pada pasal 21 (1) tidak berlaku bagi transaksitertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanjanegara; penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;transaksi perdagangan internasional; simpanan di bank-bank dalam bentukvaluta asing; atau transaksi pembiayaan internasional. Bank Indonesiaharus mendukung langkah pemerintah melarang penggunaan mata uangdollar AS untuk transaksi di Wilayah Indonesia termasuk kawasanpelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Hal ini semata-mata untuk menegakkanaturan pemerintah khususnya Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentangMata Uang. Kebijakan menggalakkan penggunaan mata uang rupiah diIndonesia khususnya. Pelabuhan sebagai upaya untuk mengatasimeningkatnya penggunaan dollar AS atau dollarisasi di setiap transaksidomestik. Selama ini selain pelabuhan yang menggunakan dollas ASuntuk setiap transaksinya, dalam hal penjualan tiket perjalananinternasional, pembayaran tarif hotel bintang lima juga menggunakandollar AS. Butuh ketegasan pemerintah untuk menjalankan undang-undang mata uang tersebut. Kebijakan moneter dalam undang-undangmata uang tersebut dalam aturan turunan sebagai landasan teknis agaraturan undang-undang tersebut bisa berjalan efektif, misalnya perdaganganmana saja yang harus menggunakan rupiah dan mana yang sudah tidakbisa menggunakan rupiah.

2. Pembatasan dan pengawasan utang luar negeri baik untuk pemerintahmaupun pihak swasta dalam bentuk dollar AS, ketiga utang luar negerimasuk ke Indonesia sebaiknya sudah dikonversikan ke kurs rupiah; bukancash in nya dalam dollar AS. Karena selama ini jumlah utang luar negeribaik pemerintah dan perusahaan swasta yang semakin besar sehinggamembutuhkan dollar AS untuk membayar angsuran pokok plus bungapinjaman saat jatuh tempo, faktor inilah yang menjadi dominan rupiahterapresiasi (melemah) terhadap dollar AS.

3. Setiap warga negara termasuk para pejabat pemerintah dan pengusahasebaiknya menyimpan uangnya di bank-bank pemerintah maupun bankswasta dalam rupiah, kalau menyimpan dalam bentuk dollar AS sebaiknyaditentukan dengan limit tertentu sehingga jumlah uang dollar AS yangberedar di Indonesia dalam jumlah yang relatif kecil. Bila perlu pengusahayang selalu menggunakan rupiah dalam transaksi perdagangan/keuangandengan jumlah maksimal dan menggunakan dollar AS dalam jumlah yangminim diberikan insentif pajak.


4. Sudah saatnya dilakukan transaksi lindung nilai terhadap transaksivaluta asing.

Nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif, nilai tukar rupiah sempatmenyentuh Rp. 12.103 per dollar AS pada tanggal 27 Juni 2014 (Kompas,4 Juli 2014). Sesuai fundamentalnya, pelemahan rupiah sebenarnya bisadiprediksi karena sedang terjadi repatriasi keuntungan perusahaan asingdan pembayaran utang luar negeri, setelah itu nilai tukar rupiah biasanyakembali menguat. Agar perusahaan milik negara tidak mengalami risikonilai tukar, sebenarnya bisa mengamankan transaksi valuta asing ataudisebut transaksi lindung nilai (hedging). Misalnya untuk keperluan imporminyak yang mencapai 3 milyar dollar AS atau sekitar 34,6 triliun perbulan. Transaksi lindung nilai untuk mengurangi risiko akibat fluktuasinilai tukar rupiah bisa dilakukan perusahaan dengan bank, bank denganbank, ataupun bank dengan bank Indonesia. Melalui transaksi ini,disepakti harga dollar AS pada suatu masa saat pembeli akanmenggunakannya. Transaksi ini akan memberikan kepastian kepadapembeli sehingga pembeli tidak harus berburu dollar di pasar spot.Transaksi lindung nilai menjadi model penting bagi Indonesia karenatransaksi valas masih sedikit atau dangkal dalam istilah pasar uang. Dipasar keuangan yang dangkal, permintaan dollar AS dalam jumlah besarpada satu waktu akan melemahkan nilai tukar mata uang domestik.Transaksi valuta asing di Indonesia sekitar 5 miliar dollar AS per hari,sedangkan di Malaysia sudah 11 miliar dollar AS. Thailand sekitar 13miliar dollar AS dan Singapura mencapai 300 miliar dollar AS per hari.Indonesia juga bergantung pada aliran masuk modal asing melaluiportofolio. Investasi portofolio melonjak dari 2,76 miliar dollar AS pertriwulan I-2013 menjadi 8,971 miliar dollar AS pada triwulan I-2014.Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan investasi langsung melaluipenanaman modal asing yang hanya naik dari 3,842 miliar dollar AS padatriwulan I-2013 menjadi 4,527 miliar dollar AS pada triwulan I-2014.Ketergantungan Indonesia terhadap dana jangka pendek melalui portofolioini berisiko. Uang panas (hot money) itu akan mudah keluar, jika adasentimen negatif. Transaksi lindung nilai juga bisa digunakan untukfluktuasi suku bunga atau kombinasi fluktuasi nilai tukar dan suku bunga.(Kompas, berita ekonomi, 4 Juli 2014).

4.2.3 Menjaga Daya Beli MasyarakatPemerintah berkepentingan menjaga daya beli masyarakat dan

kelangsungan sektor usaha kecil, mikro dan menengah. Arah kebijakanekonomi Pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi dunia selama inisangat jelas yakni menjaga daya beli dan mempertahankan tingkatkonsumsi masyarakat melalui pengendalian harga dan inflasi. Hal inidilakukan dengan tetap memperhatikan pengelolaan fiskal yang hati-hatidan disiplin. Untuk mengantisipasi potensi risiko ini, pemerintahmemandang konsumsi rumah tangga sebagai motor pertumbuhan perluterus dipertahankan. Artinya stabilitas menjadi kata kunci untuk menjaga


tingkat konsumsi rumah tangga. Karena itu, kebijakan komoditas yangmenyangkut hajat hidup orang banyak memerlukan persiapan yang matangtidak hanya terkait penentuan kebijakannya, tetapi juga koordinasi,mekanismenya, prosedur, distribusi hingga sosialisasi. Pemerintah akanmenerapkan strategi menjaga daya beli masyarakat untuk merealisasikantarget pertumbuhan ekonomi Indonesia di rentang 6,4-6,9% sesuai APBN2014. Dalam gross domestic bruto (GDP) pertumbuhan ekonomi terbesaritu konsumsi rumah tangga sebesar 55%. Untuk mendorong konsumsirumah tangga ada dua cara yakni inflasi terkendali dan daya beli terjaga.Pemerintah akan terapkan keep buying strategy (strategi daya beli), apabiladaya beli masyarakat tetap terjaga maka produksi terjaga, tenaga kerjatetap terserap dan masyarakat memperoleh pendapatan yang bisadibelanjakan, jadi ini efek berkelanjutan. Strategi daya beli antara lainakan dilakukan dengan menyiapkan stimulus pasar antara lain berupainsentif pajak buat asosiasi dan industri yang tidak melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK).(http://www.antaranews.com/berita/391251/pemerintah-akan-terapkan-strategi-jaga-daya-beli).

Sebagai ilustrasi, terkait keputusan korporasi PT Pertamina(Persero) yang secara serentak menaikkan harga elpiji non subsidikemasan 12 kg dengan rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp3.959/kg per 1 Januari 2014, keputusan yang diambil melalui mekanismeRUPS itu telah mengikuti aturan perundang-undangan dan rambu-rambusebagaimana yang mengatur Perseroan Terbatas. Keputusan ini pundidasari pertimbangan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yangmelaporkan adanya kerugian Pertamina yang mencapai Rp. 7,7 triliun.

Namun demikian, Pemerintah memandang perlunya melihat secarautuh dan komprehensif dampak sosial-ekonomi dari penyesuaian hargatersebut. Atas dasar ini, Pemerintah sebagaimana disampaikan olehPresiden Susilo Bambang Yudhoyono: “menginstruksikan Pertamina danKementerian BUMN segera melakukan RUPS dalam 1 x 24 jam untukmengkaji kembali kebijakan penyesuaian harga gas elpiji 12 kg”.Prinsipnya penyesuaian harga gas yang telah diambil Pertaminadiharapkan dapat mempertimbangkan kondisi masyarakat utamanya dayabeli masyarakat dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Hal inimenjadi penting karena masyarakat saat ini sedang melakukanpenyesuaian akibat kenaikan BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik yangterjadi sepanjang 2013.

Mengenai langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah, adabeberapa hal yang harus dilakukan, yaitu: (1) Pertamina bersamaKementerian BUMN segera melakukan RUPS untuk mengkaji danevaluasi kembali kebijakan penyesuaian harga gas elpiji 12 kg, (2)Pertamina dan Kementerian terkait segera berkonsultasi dengan BPKuntuk melihat lebih dalam temuan BPK dan alternative lainnya yang dapatditempuh, (3) Kebijakan terkait harga gas elpiji walaupun bukanmerupakan komoditas subsidi perlu mempertimbangkan daya beli dan


kondisi riil masyarakat, (4) Kebijakan harga gas elpiji perlumemperhatikan situasi ekonomi domestik khususnya ditengah kerja kerasPemerintah dalam mengendalikan inflasi, dan (5) Mencari titik temu dansolusi yang optimal dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas tentunya dengan memperhatikan ruang gerak Pertaminasendiri. Alternatif strategi mengatasi temuan BPK, perlu dilakukan dandikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait. Iterasi diskusi dan konsultasiyang matang akan melahirkan keputusan yang lebih optimal (paretooptimum). Keputusan pemerintah selaku pemegang saham 100 persen ituPT Pertamina itu melewati demarkasi yang diberikan kepada PTPertamina dalam melakukan aksi korporasi. Namun pada kondisi tertentudemarkasi wewenang yang proporsional bisa dihadirkan dengan lebihmatang, lebih baik, dan lebih komprehensif melalui persiapan yangholistik. Di satu sisi kewenangan Pertamina dalam melakukan aksikorporasi sudah benar namun mengingat komoditas ini adalah komoditasstrategis maka perluan analisis mendalam khsusunya terkait dampaksosial-ekonomi dari kebijakan tersebut, pada titik ini, langkah Pemerintahmenjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan apa pun yangditempuh adalah pilihan terbaik bagi seluruh elemen bangsa.(http://www.setkab.go.id/berita-11663-soal-harga-elpiji-firmanzah-pemerintah-berkepentingan-menjaga-daya-beli-masyarakat.html).

4.2.4 Menjaga Tingkat InflasiSudah bukan rahasia lagi jika di bulan ramadhan dan lebaran

peredaran uang di masyarakat cukup tinggi. Dengan hal tersebut sudahpasti bahwa konsumsi masyarakat pun juga menjadi tinggi. Maka menjadikebiasaan di momentum bulan Ramadhan dan hari raya umat Islam inipotensi inflasi menjadi tinggi. Oleh karena itu, pemerintah dan BI di awalbulan Juni 2014 sudah mengantisipasinya untuk menekan tingginya inflasidi awal ramadhan yaitu dengan menjaga distribusi barang kebutuhanpokok, mengontrol sistem harga di pasar dan menjaga pasokan sembakotetap aman. Antisipasi tersebut sampai saat ini masih dapat terjaga denganstabilnya laju inflasi di bulan Juni ini yang berada di angka 0,43 % (DataBPS). Bandingkan dengan bulan Juni 2013 yang juga menjelangRamadhan di bulan Juli 2013, laju inflasi di bulan tersebut terkerek keangka 1,03 % dan melonjak di bulan Juli akhir bulan Ramadhan sekaligusjelang Lebaran, laju inflasi mencapai 3,29 % dengan tingkat inflasi 8,38%. Stabilnya laju inflasi di bulan Juni ini bukan berarti terjaminnyastabilitas di angka inflasi di bulan Juli. Faktor-faktor lain selain Ramadhandan Lebaran turut serta akan mengintai terkereknya tingkat inflasi padabulan tersebut. Seperti diketahui bersama bahwa pada 1 Juli ini PLNmenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) nya bagi kelompok penggunatertentu. Efek kenaikan ini tidak bisa dirasakan di minggu pertama dan


kedua pasca kenaikan, tetapi minggu ketiga dan keempat yang merupakanberbarengan dengan hari mendekati lebaran. Selain itu tahun ajaran baru dibulan Juli, kenaikan gaji ke-13 PNS serta ancaman badai El-Nino turutmenjadi faktor lain yang mengancam stabilitas inflasi di bulan Juli ini.Untuk itu peran kordinasi BI dan Pemerintah harus tetap intens untukmengawal stabilitas inflasi menjelang lebaran di bulan Juli ini.Kecenderungan inflasi di bulan Ramadhan, Lebaran dan atau tahun ajaranbaru terjadi karena sisi permintaan pasar sedang melonjak (Demand FullInflation). Tingkat harga dapat dipastikan akan bergerak naik ketikapermintaan ini semakin tinggi. Oleh karena itu, antisipasi pemerintahseperti yang sudah dilakukan sebelumnya harus tetap dijaga kordinasibersama dengan BI dalam proses pengendalian inflasi. Titik akumulasiterjadinya permintaan yang semakin tinggi dan peredaran uang yangsemakin besar adalah di H-7 lebaran, dimana arus mudik yang semakintinggi serta kebutuhan bahan-bahan pokok yang semakin besar akanterjadi. Disinilah sistem kontrol pemerintah dan BI yang harus terjaga.Oleh karena itu ada beberapa hal yang patut menjadi fokus, baikpemerintah maupun BI sebagai pemegang kebijakan moneter untukmenjaga stabilitas inflasi dan harga konsumen di H-7 lebaran:

1. Memastikan Distribusi Barang tetap aman sampai ke pasar, karenaselama bulan Juni-Juli ini tidak ada ancaman serius terhadap ketersediaanbarang, kecuali ada pihak yang bermain curang dengan menimbunnya.Oleh karena itu peran pemerintah pusat-daerah untuk menjamin barang-barang pokok ini aman sampai ke pasar konsumen.

2. Sisitem Kontrol Harga, penerapan sistem ini juga harus intensmengawal pengendalian harga di masyarakat, jangan karena asumsi sepertikenaikan TDL, gagal panen dan sebagainya membuat harga tidakterkendali tanpa ada kontrol dari pihak terkait, apalagi menjelang lebaran,rentan harga akan megalami kenaikan dan sering kali tidak terkendali.

3. Operasi Pasar, operasi pasar barang tertentu wajib dilaksanakan olehpemerintah khususnya oleh kementrian perdagangan. Beberapa barangtentu wajib di kontrol jika sewaktu-waktu mengalami kekurangan pasokandi pasar, untuk itu operasi pasar terhadap barang tertentu, terutama barangkebutuhan pokok wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

4. Kebijakan Moneter, BI tentu sudah memahami akan hal ini, makapenerapan kebijakan moneter dengan menaikan suku bunga maka akanmembatasi peredaran uang yang ada di masyarakat pada bulan akhir bulanJuli nanti. Setidaknya kebijakan ini mampu mengurangi konsumsimasyarakat yang berlebihan dan tak terkendali di bulan-bulan tersebut.


5. Intensifitas kordinasi BI dengan TPID di perkuat, TPID sebagai timpengendali inflasi di daerah harus tetap intensif memantau pergerakaninflasi di daerahnya. Koordinasi yang intensif dengan BI sebagaipemangku kebijakan moneter juga harus terus dilakukan untuk prosespengendalian inflasi ini agar tidak ada daerah yang luput dari pengamatandan menyebabkan efek domino bagi daerah-daerah lainnya.

6. Pengaturan sistem transportasi mudik, H-7 lebaran merupakan wal dariarus mudik dan kemungkinan akan mencapai puncaknya pada H-3 lebaran.Dapat dipastikan permintaan akan BBM sebagai akibat dari arustransportasi yang tinggi akan terjadi. Oleh karena itu, kebijakanpengaturan sistem transportasi ini patut juga menjadi fokus, agarsumbangsih permintaan akan BBM tidak turut serta menjadi asumsikenaikan laju inflasi.

Menjaga tren positif yang telah dilakukan oleh pemerintah dan BIselama bulan Juni kemarin patut untuk dipertahankan di bulan Juli ini,ancaman terjadi peningkatan angka inflasi di bulan Juli terutama H-7lebaran wajib menjadi pekerjaan rumah bersama untuk mengatasinya sertatetap menjaga stabilitas inflasi selama tahun 2014 ini. Target pemerintahmenjaga tingkat inflasi dikisaran 5,3 % sesuai dengan APBN-P 2014 patutmenjadi misi bersama semua pihak, terutama pelaku ekonom di negeri ini.(http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2014/07/02/menjaga-stabilitas-inflasi-di-h-7-lebaran-671075.html).


BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah membahas penulisan karya tulis ilmiah ini dengan judul: “Peran BIDalam Menjaga Kestabilan Rupiah”, maka penulis menarik beberapa kesimpulansebagai berikut:

1. Pengawasan bank di Indonesia selama ini dilakukan oleh BI, denganlahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, terhitung sejak31 Desember 2013 fungsi pengawasan bank, lembaga keuangan non bankdan pasar modal dilakukan sepenuhnya oleh OJK dan diharapkan mampumempermudah pengawasan deteksi masalah-masalah yang bisa terjadipada lintas sektor industri lembaga keuangan. Dengan demikian BI masihmemiliki wewenang pengawasan soal makroprudensial seperti stabilitassistem keuangan dan mengatur sistem pembayaran. BI berperan menjagakestabilan moneter, mengatur sistem pembayaran dan pengendalianinflasi.

2. Koordinasi OJK, BI, Lembaga Penjamin Simpanan serta KementrianKeuangan sangat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah khusus.

3. Perlu perhatian dalam mengefektifikan fungsi stabilitator moneter BI padasaat BI bukan lagi sebagai regulator mikroprudensial.

4. Pemerintah mengeluarkan empat kebijakan untuk merespon rupiah yangterus melemah, yaitu perbaikan neraca transaksi perjalanan, menjaga nilaitukar rupiah, dan pemberian insentif, menjaga daya beli masyarakat danmenjaga tingkat inflasi.

5. Pemerintah harus tegas dalam melaksanakan undang-undang no. 7 tahun2011 tentang mata uang dan mengeluarkan aturan turunannya halpemakaian mata uang rupiah di seluruh Indonesia dalam transaksipembayarannya dan/atau transaksi keuangannya agar rupiah tetap stabil.

5.2 Saran Yang Direkomendasikan

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saranrekomendasi sebagai berikut:

1. BI memiliki wewenang pengawasan soal makroprudensial dan OJKberwewenang soal mikroprudensial, inilah yang menjadi tantangan bagi BIdalam menjalankan kebijakan moneternya tanpa mikroprudensial. Olehkarena itu Gubernur BI dan ketua OJK harus berkoordinasi dan bekerjasama dalam satu gelombang yang sama.

2. Perlu ketegasan dan keberanian Pemerintah untuk mengurangi jumlahutang luar negeri yang semakin besar sekarang ini baik utang pemerintahdan utang swasta dalam bentuk dollar AS. Peningkatan rasio utangterhadap penerimaan ekspor (debt service ratio/DSR) patut menjadiperingatan dini (early warning) bagi Pemerintah, pada triwulan IV-2013,


DSR mencapai 54%, dan pada triwulan I-2014, DSR mencapai 46% , DSRmengindikasikan kemampuan negara untuk membayar utang, semakintinggi DSR semakin rendah kemampuan sebuah negara membayar utang,sebagai solusinya lindung nilai (hedging) harus digunakan (Kompas, 4Juli 2014). Utang luar negeri inilah dominan membuat rupiah terapresiasi(melemah), karena butuh dollar AS dalam yang besar untuk melunasipembayaran pokok utang dan pembayaran bunga pinjaman saat jatuhtempo.

3. Setiap warga negara termasuk para pejabat pemerintah dan pengusahasebaiknya menyimpan uangnya di bank-bank pemerintah maupun bankswasta dalam rupiah, kalau menyimpan dalam bentuk dollar AS sebaiknyaditentukan dengan limit tertentu sehingga jumlah uang dollar AS yangberedar di Indonesia dalam jumlah yang relatif kecil. Bila perlu pengusahayang selalu menggunakan rupiah dalam transaksi perdagangan/keuangandengan jumlah maksimal dan menggunakan dollar AS dalam jumlah yangminim diberikan insentif pajak.

4. Sudah saatnya transaksi lindung nilai (hedging) dilakukan untukmengurangi risiko akibat fluktuasi nilai tukar rupiah, bisa dilakukanperusahaan dengan bank, bank dengan bank, atau bank dengan bankIndonesia. Melalui transaksi ini, disepakati harga dollar AS pada suatumasa saat pembeli akan menggunakannya. Transaksi ini memberikankepastian kepada pembeli sehingga pembeli tidak harus berburu dollar ASdi pasar spot. Transaksi lindung nilai menjadi model penting bagiIndonesia karena transaksi valas masih sedikit atau dangkal dalam istilahpasar uang.


Daftar Pustaka

Basri, Chatib, 2014. Pemerintah Akan Terapkan Strategi Jaga daya beli.(http://www.antaranews.com/berita/391251/pemerintah-akan-terapkan-strategi-jaga-daya-beli) (07 Juli 2014)

Firmansyah, 2014. Menjaga Daya Beli Masyarakat.(http://www.setkab.go.id/berita-11663-soal-harga-elpiji-firmanzah-pemerintah-berkepentingan-menjaga-daya-beli-masyarakat.html) (09Juli2014)

Grafik Nilai tukar rupiah vs USD per 27 juli – 27 juli 2014.(http://www.seputarforex.com/data/kurs_dollar_rupiah/) (02 Juli 2014).

Kompas. 4 Juli, 2014. Transaksi Lindung Nilai, Kompas, hlm. 17.

Kompas. 4 Juli, 2014. Ekonomi Tumbuh 5,6 Persen, Kompas, hlm. 20.

Menjaga Stabilitas Inflasi, 2014.(http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2014/07/02/menjaga-stabilitas-inflasi-di-h-7-lebaran-671075.html) (10 Juli 2014)

Pinem, Juniartha R. 2009. Skripsi: Analisa Pengaruh Ekspor, Impor, dan KursNilai Tukar Terhadap Cadangan Devisa Indonesia. Universitas SumateraUtama (USU) Medan.

Perkembangan Kebijakan Sistem Nilai Tukar di Indonesia, 2012.(http://shootingstance.wordpress.com/2012/12/31/perkembangan-kebijakan-sistem-nilai-tukar-di-indonesia/). (12 Juli 2014).

Ramadani, DW dan Dedi Rahman. 2013. Integrasi Pemeliharaan SistemKeuangan oleh Bank Indonesia Melalui Implementasi KebijakanMakroprudensial. http://www.academia.edu (08 Juli 2014)

Segara, Tirta. 2014. Defisit Penyebab Nilai Tukar Lemah.http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/06/05n6pllv-defisit-penyebab-nilai-tukar-lemah (06 Juli 2014).

Supriyanto, Eko B. 4 Maret, 2014. OJK dan Pengawasan Bank Kompas, hlm. 1-5

Triyono, 2008. Analisa Perubahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika. JurnalEkonomi dan Pembangunan Vol. 9, No. 2, Desember 2008: hal.156-167

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Visi, Misi, Nilai-Nilai Strategis dan Sasaran Strategis Baru Bank Indonesia.http://www.bi.go.id. (06 Juli 2014)


Documents

Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Kesta