penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (rkpd) tahun 2017

TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PROVINSI KALTIM

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017

Disampaikan Pada :BIMTEK SIPPD

RR POLDAS, 1 Maret 2016

KASUBBID PEMBIAYAAN

1

RPJMD PROV KALTIM 2013-2104

2

RKPD 2014

RKPD 2015

RKPD 2016

RKPD 2017

RKPD 2018

RKPD THN 2017 ADALAH TAHUN KE 4 RPJMD 2013-2018

RPJMD 1

RPJMD 2

RPJMD 3

RPJMD 4

RPJMD 5

RPJPD 2005-2025

RPJMD 2013-2018

DASAR HUKUM

UU 17/2003 tentang keuangan negara • Pasal 17 ayat 2

Penyusunan Rancangan APBD berpedoman Kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara

PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010. Tentang tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan rencana pembangunan daerah

• Pasal 86 ayat 2 Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta Berpedoman kepada

RPJMD• Pasal 133 ayat 1 dan 2

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

• Pasal 151 ayat 1 Kepala SKPD provinsi menyempurnakan rancangan Renja SKPD provinsi dengan

berpedoman pada RKPD provinsi yang telah ditetapkan.

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI(Lampiran I Permendagri 27/2014)

Rancangan Awal RKPD

Musrenbang RKPD

provinsi

PENYUSUNAN KUA & PPAS

Rancangan Akhir RKPD

Penetapan PERGUB ttg RKPD

Perumusan prioritas

dan sasaran pembangun

an

Forum Konsultasi Publik

Perumusan Kerangka

Ekonomi & Kebijakan

Keuda

Pengolahan data

dan informas

i

Analisis Ekonomi &

keuda

Perumusan Permasalahan Pembangunan

Daerah

Telaahan kebijakan nasional

(RKP)

SE Penyusunan Renja-

SKPD

Penyusunan

Rancangan Renja SKPD

Provinsi

Rancangan RKPD

VERIFIKASI

Bappeda

Persiapan Penyusuna

n RKPD

Pokok-pokok pikiran DPRD

provinsi

Berita Acara

Musrenbang kab/kota

Analisis Gambaran

Umum Kondisi Daerah

Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

Dok RKPD provinsi tahun

berjalan

Perumusan rencana program prioritas daerah

beserta pagu indikatif

Penyelarasan Rencana program

prioritas daerah beserta pagu

indikatif

1

2

3

4

5

ReviewRPJMD

Tahapan Penyusunan RKPD

Januari Februari Maret April Mei

RAKOR BAPPEDA SE-

KALTIMMenyusun Isu Strategis Provinsi sebagai basis pembahasan sinkronisas Kab/kota dan Prov

RAKOR PROG. PRIORITAS

Menyepakati Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan (selaras dgn usulan prioritas dari Musrenbangda kab/kota

FORUM KONSULTASI

PUBLIK

Menjaring aspirasi publik bagi RKPD

RATEK SKPD Prov. Dgn SKPD

Kab/Kota

Menghasilkan Usulan Kab/Kota (Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan APBD Provinsi)

MUSRENBANG KAB/KOTA

Sinkronisasi Renja SKPD Prov. Dgn Renja SKPD Kab/Kota

MUSRENBANGDA 1. Arahan Pusat,

Gubernur2. Dialog

Prov-Kab/Kota

PENETAPAN RKPD

1

2

3

Rangkaian Musrenbangda

FORUM SKPD 5 6

4

7

Menyepakati Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan

8

RANGKAIAN MUSRENBANGN

AS RKP

NO. KEGIATAN WAKTU TEMPAT

1. RAKOR BAPPEDA SE KALTIM Rabu-Kamis, 3-4 Februari 2016 PASER

2. MUSRENBANG REGIONAL KALIMANTAN

Kamis - Jumat, 10-11 Maret 2016 JAKARTA

3. KONSULTASI PUBLIK Selasa, 8 Maret 2016 SAMARINDA

4. RAKOR PRIORITAS Kamis - Jumat17 – 18 Maret 2016 SAMARINDA

5. FORUM SKPD Rabu – Kamis23 – 24 Maret 2016 SAMARINDA

5.• MUSRENBANG PROV. KALTIM

• PASCA MUSRENBANG PROV. KALTIM

• Senin, 4 April 2016

• Selasa, 5 April 2016

SAMARINDA

6.• PRA MUSRENBANGNAS

• MUSRENBANGNAS

• Senin-Rabu, 18-20 April 2016

• Kamis, 21 April 2016

JAKARTA

AGENDA KERJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2016

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Mengevaluasi capaian kinerja periode sebelumnya terkait hasil pelaksanaan program prioritas hingga kerangka pendanaan

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD 2017

Maksud√ Sebagai arah dan acuan bagi para pemangku kepentingan

pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan perencanaan pembangunan 2017 untuk mencapai visi dan misi kepala daerah

Tujuan√ Menyinkronkan agenda dan program prioritas Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dengan kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Timur

√ Sebagai landasan untuk sinkronisasi antara prioritas dan program strategis nasional dengan prioritas dan program pembangunan daerah

√ Sebagai landasan penetapan program dan kegiatan perangkat daerah√ Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan RAPBD 2017

√ Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam RKPD sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (Renja) dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

SASARAN & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 20173.

VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018PERDA NO. 7 TAHUN 2014

VISIMEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN

BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN

FOKUS MISI1. SUMBER DAYA

MANUSIA

2. DAYA SAING EKONOMI

3. INFRASTRUKTUR

4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN

5. LINGKUNGAN HIDUP

10

11

PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS

1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan

Kerja5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan6. Percepatan Transformasi Ekonomi7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah

Lingkungan8. Pengembangan Agribisnis9. Peningkatan Produksi Pangan10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Dasar11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola

Pemerintahan12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

TEMA RKPD 2017

12 PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM

Mewujudkan Kualitas SDM Yg

Mandiri & Berdaya

Saing Tinggi

Meningkatnya IPM77,42

Meningkatnya Rata-rata

Lama Sekolah11,5 th

Meningkatnya Angka

Melek Huruf98.80%

Meningkatnya Angka Harapan

Hidup72,5 th

Meningkatnya

Pendapatan Per kapitaRp. 52,65

juta

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Disperindangkop, seluruh

SKPD

Dinas Kesehatan

Dinas Tenaga Kerja

BPPKB

SASARAN PEMBANGUNAN DAYA SAING EKONOMI

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yg

Berkerakyatan Berbasis SDA &

Energi Terbarukan

Menurunnya Tingkat

Kemiskinan5,15 %

Terciptanya Swasembada

Beras86 %

Meningkatnya Daya Beli

MasyarakatInflasi 5,90 %

±1Parietas daya beli Rp. 779 rb

Meningkatnya Kontribusi

Sektor Pertanian Dlm

Arti Luas9 %

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yg Berkualitas

4,2 – 4,8

Bappeda. Disperindagkop. Biro Ekonomi

Distan. BKPP. Disnakertrans. Disnak. Dis PU

Birsos. Disdik. Diskes. Dissos. Biro Eknomi. BPMPD. Dishut. Disnakertrans. Distan.

Disnak. BPPKB. BPBD. Dis PU

Distan. Disbun. Disnak. DKP. Disperindagkop.

Meningkatnya Pengembangan & Pemanfataan

Energi Terbarukan

2,12 %

Menurunnya Tingkat

Pengangguran6 %

Menurunya Indeks Gini

0.32 %

Distamben.Disnak. PLN. Swasta

Disperindagkop. Disbun. Disnak. Disbudpar. BPPMD

Disnakertrans. Disperindagkop. Dispora. Dissos

SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Mewujudkan Infrastruktur

Dasar yg Berkualitas bagi

Masyarakat Secara Merata

Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar

6,8

Dinas PU. Dinas Perhubungan. Diskominfo

SASARAN PEMBANGUNANTATA KELOLA PEMERINTAHAN

Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yg Profesional,

Transparan, & berorientasi pd

Pelayanan

Terwujudnya Pemerintahan

yg Bersih & Bebas KKN

Indeks persepsi 6,70WTP

Meningkatnya Kapasitas &

Akuntabilitas Kinerja

78 B+(sangat baik)

Terwujudnya Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik 83 (sangat

baik)

Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi, Biro Keuangan

Biro Organisasi,Biro Pemerintahan

Biro Organisasi

SASARAN PEMBANGUNANKUALITAS LINGKUNGAN

Mewujudkan Kualitas

Lingkungan yg Baik & Sehat

serta BerPersfektif

Perubahan Iklim

Meningkatnya Indeks Kualitas

Lingkungan81,14 %

Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah

Kaca1.300 ton CO2

BLH. Dishut. Distamben. Disbun. Dis PU

BLH. Dishut. Disbun. Distamben. Bappeda

38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017

PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (1)

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan


RPJMD 2013-2018

1. Peningkatan kesempatan belajar anak

2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

3. Peningkatan mutu di bidang kesehatan

3. Percepatan pengentasan kemiskinan

3. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin

4. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin

4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja

5. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja


6. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang

7. Peningkatan Investasi sektor UMKM8. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui

transparansi harga

9. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global

10.Peningkatan nilai tambah produk pertanin dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)

11.Peningkatan ekpor produk olahan12.Pengembangan ekowisata

6. Percepatan Transformasi Ekonomi

5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Pengembangan UMKM dan Distribusi Jalur Logistik

Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Unggulan Daerah




RPJMD 2013-2018


7. Pengembangan Agrobisnis

13. Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah

14. Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis

15. Penerapan inovasi teknologi agribisnis16. Pengembangan industri pengolahan produk

unggulan daerah

8. Peningkatan Produksi Pangan

17. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan

18. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian19. Penyediaan tenaga kerja melalui program

transmigrasi20. Peningkatan infrastruktur Pertanian21. Peningkatan produktifitas pertanian22. Perbaikan tataniaga produk pangan

Percepatan Agrobisnis

Produksi dan Produktivitas Pertanian




RPJMD 2013-2018


9. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan

23. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan

24. Peningkatan rasio elektrifikasi

25. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi

26. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastrukur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan

27. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan

Percepatan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

10.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

11.Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

28. Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus

29. Peningkatan kapasitas dan manajeman aparatur

30. Percepatan pencapaian target-target penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik




RPJMD 2013-2018


12.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

31.Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan

32.Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan

33.Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

34.Pemenfaatan lahan-lahan terdegradasi35.Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan

lingkungan hidup perkotaan36.Penegakan hukum lingkungan37.Penurunan emisi gas rumah kaca38.Penggarusutamaan perubahan iklim dalam

perencanaan pembangunan daerah

Percepatan Pembangunan berwawasan Ekonomi Hijau




RPJMD 2013-2018

KERANGKA PENDANAAN DAERAH

TAHUN 20174.

URAIAN REALISASITAHUN 2015

TARGETTAHUN 2016

PROYEKSITAHUN 2017 *

PENDAPATAN 8.999.519.970.923

10.296.924.170.000

6.583.474.199.021

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.484.753.878.953

5.089.508.170.000

4.019.491.220.021

I. Pajak Daerah 3.753.718.935.816

4.012.255.300.00

03.075.089.583.00

0

a. Pajak Kendaraan Bermotor 746.376.224.473 760.000.000.000 750.000.000.000

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 736.536.983.318 850.000.000.000

740.000.000.000 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor 2.123.196.545.960 2.245.000.000.000 1.400.000.000.000

d. Pajak Air Permukaan 6.359.874.755 6.500.000.000 6.500.000.000

e. Pajak Rokok 141.249.307.310 150.755.300.000 178.589.583.000

II. Retribusi Daerah 14.722.788.428 12.996.200.000 12.308.410.000

a. Retribusi Jasa Umum 6.205.635.425 5.877.500.000 4.996.060.000

b. Retribusi Jasa Usaha 7.474.085.738 6.049.400.000 6.266.350.000

c. Retribusi Perizinan Tertentu 1.043.067.265 1.069.300.000

1.046.000.000 III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan

230.816.057.795 289.251.210.000 196.606.502.616

IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

485.496.096.914 775.005.460.000 735.386.724.405

Pendapatan 2015, target 2016 & Proyeksi 2017…….(1)


TARGETTAHUN 2016

PROYEKSITAHUN 2017*

PENDAPATAN 8.999.519.970.923

10.296.924.310.000

6.583.474.199.021

B. DANA PERIMBANGAN

4.024.025.055.410

5.186.846.140.000

2.552.080.179.00

0 I. Bagi Hasil Pajak

639.155.368.700 883.000.000.000 660.000.000.000

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 349.229.352.700 505.000.000.000 360.000.000.000

b.Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 289.926.016.000 378.000.000.000 300.000.000.000

II. Bagi Hasil Bukan Pajak 3.166.218.336.710

3.212.361.151.00

0

1.811.678.000.00

0 a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 20.988.189.751 13.615.200.000 20.000.000.000 b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) 3.907.016.672 2.500.000.000 - c. Landrent 17.989.556.201 18.101.600.000

25.000.000.000 d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi

(Royalti) 1.267.109.239.225 1.312.403.151.000

1.200.000.000.000

e. Minyak Bumi 421.456.445.763 400.645.500.000 169.318.000.000

f. Gas Bumi 1.434.767.889.098 1.465.095.700.000 397.360.000.000

III. Dana Perimbangan Lainnya 218.651.350.000

1.091.484.989.000

80.402.179.000

a. Dana Alokasi Umum - 80.402.179.000 80.402.179.000 b.Dana Alokasi Khusus 218.651.350.000 352.062.210.000 -

c. Dana BOSNAS - 659.020.600.000 -C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

490.741.036.560 20.570.00.000 11.902.800.000,00

I. Pendapatan Hibah 11.404.893.000 15.570.000.000 11.902.800.000,00

II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 479.336.143.560 5.000.000.000 -

Pendapatan 2015, target 2016 & Proyeksi 2017…….(2)

STRUKTUR BELANJA DAERAH 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017


TARGETTAHUN 2016

PROYEKSITAHUN 2017*

1. Pendapatan 8.999.519.970.923

10.296.924.310.0

00 6.583.474.199.02

1

2. Belanja 9.699.058.975.455

11.096.924.310.0

00

6.476.648.799.02

1

2.1. Belanja tidak langsung

5.734.352.715.94

9

5.809.876.200.00

0 3.930.160.400.00

0

2.1.1 Belanja Pegawai 942.463.194.422 1.052.777.951.000 1.800.000.000.000

2.1.2 Belanja Subsidi - - - 2.1.3 Belanja Hibah 966.801.166.000

1.171.123.100.000 37.250.000.000 2.1.4 Belanja Sosial 4.419.500.000 5.954.000.000

2.1.5 Bagi Hasil Kepada Prov/Kabupaten/Kota 2..440.676.447.219 2.098.380.349.000 1.666.000.000.000

2.1.6 Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota 1.376.558.162.630 1.461.640.800.000 426..910.400.000

2.1.7 Belanja Tak Terduga 3.434.245.678 20.000.000.000 -2.2. Belanja Langsung 3.964.706.259.50

65.287.048.110.00

02.653.313.799.02

1 2.2.1 Belanja Pegawai 281.455.610.473 408.007.327.190 - 2.2.2 Belanja barang dan Jasa 1.688.776.168.500 2.188.235.574.760 1.069.713.799.021 2.2.3 Belanja Modal 1.994.474.480.532 2.690.805.208.050 -

BL. MYC 978.000.000.000BL. BLUD 596.600.000.000

Surplus/Defisit (699.539.004.532)

(800.000.000.000) ----

• Dari perhitungan maka diperoleh Kapasitas Riil hanya sebesar Rp.1.069.713.799.021,-

• Alokasi dana tersebut digunakan Belanja Langsung SKPD tersebut dibagi 53 SKPD maka rata rata Belanja Langsung SKPD sebesar Rp. 20.183.279.227,-

KAPASITAS RIIL KEUANGAN TAHUN 217

TERIMA KASIHBersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018

Documents

penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (rkpd) tahun 2017