Upload
hoanghanh
View
246
Download
9
Embed Size (px)
Citation preview
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Kata Pengantar
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication iii
KATA PENGANTAR
Teknologi informasi berkembang sangat cepat dam dinamis, sehingga membagkitkan
kesadaran dalam pemanfaatannya secara baik dan tepat guna dengan harapan dapat memicu
efisiensi, efektifitas dan peningkatan produktivitas, serta peningkatan layanan bagi
stakeholders. Disi lain, pemanfaatan teknologi informasi dapat membuka peluang baru dan
meningkatan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Dengan demikian, Teknologi informasi
mampu memberikan manfaat dan dapat mendukung proses bisnis organisasi sesuai dengan
visi dan misi yang telah ditentukan.
Pemerintah Kabupaten Klaten dituntut untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi tersebut untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan data, informasi dan pelayanan
publik. Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki komitmen untuk melakukan proses
transformasi menuju e-Government dengan tujuan meminimalisir sekat-sekat organisasi dan
birokrasi, serta membentuk jaringan kerja internal dan ekseternal yang terpadu, mudah dalam
akses informasi dan layanan publik yang semakin baik.
Pengelolaan teknologi informasi yang baik, memerlukan perencanaan strategis pengembangan
teknologi informasi sehingga pola investasi dan pengembangan sistem yang akan dilakukan
berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan sebelumnya. Rencana strategis
ini dituangkan dalam bentuk dokumen yang disebut Master Plan Teknologi Informasi. Di sisi
lain, Pemerintah pusat mengharapkan pembangunan teknologi informasi di daerah menjadi
lebih terarah dan terintegrasi. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten telah
menyusun Master Plan e-Government yang bertujuan agar kebijakan pengembangan e-
Government dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu.
Master Plan e-Government ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan setiap instansi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengimplentasikan e-Government sebagai
bagian dari kebijakan dan strategi nasional pemerintah dalam implemntasi e-Government guna
mewujudkan good governance.
Klaten, Desember 2015
Pemerintah Kabupaten Klaten
iv Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Daftar Isi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication v
DAFTAR ISI
Halaman Depan ------------------------------------------------------------------------------------------------- i
Kata Pengantar------------------------------------------------------------------------------------------------- iii
Daftar Isi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- v
Daftar Gambar-------------------------------------------------------------------------------------------------- ix
Daftar Tabel ----------------------------------------------------------------------------------------------------- xi
BAB 1 PENDAHULUAN ---------------------------------------------------------------------------- 1
1.1 Konsep e-Government ------------------------------------------------------------------ 1
1.2 Keuntungan Penerapan e-Government --------------------------------------------- 2
1.3 Permasalahan umum Penerpan e-Government ---------------------------------- 3
BAB 2 METODOLOGI -------------------------------------------------------------------------------------- 5
2.1 Sekilas Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ----------------------------------- 5
2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Klaten -------------------------------------- 5
2.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klaten ---------------------------- 5
2.1.3 Struktur Organisasi ------------------------------------------------------------ 6
2.2 Tahapan Pengembangan e-Government ------------------------------------------- 6
2.3 Komponen e-Government -------------------------------------------------------------- 11
2.4 Kondisi Sistem e-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten -- 12
2.4.1 Arah kebijakan e-Government ---------------------------------------------- 12
2.4.2 Legalitas pengembangan e-Government -------------------------------- 13
2.4.3 Pengelolaan e-Government ------------------------------------------------- 14
2.4.4 Pemanfaatan Aplikasi --------------------------------------------------------- 14
2.4.5 Kondisi Infrastruktur ----------------------------------------------------------- 18
2.4.6 Kondisi SDM -------------------------------------------------------------------- 20
2.5 Kondisi Ideal yang Akan Dicapai ----------------------------------------------------- 22
2.5.1 Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan ---------------------------- 23
2.5.2 Peta solusi aplikasi e-Government ---------------------------------------- 25
2.5.3 Infrastruktur ---------------------------------------------------------------------- 26
2.6 Analisis Kesenjangan Komponen e-Government --------------------------------- 27
2.6.1 Kesenjangan Aplikasi --------------------------------------------------------- 28
2.6.2 Kesenjangan Infrastruktur --------------------------------------------------- 28
BAB 3 KERANGKA DASAR PEMIKIRAN (e-Government Conceptual Framework) -------- 31
3.1 Pendahuluan ------------------------------------------------------------------------------- 31
3.2 Konsep Pengembangan e-Government -------------------------------------------- 31
3.3 Tujuan Pengembangan e-Government --------------------------------------------- 32
3.4 Infrastruktur Pengembangan e-Government--------------------------------------- 38
3.5 Landasan pengembangan e-Government ------------------------------------------ 38
Daftar Isi Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
vi Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
3.6 Prioritas dalam pengembangan e-Government ----------------------------------- 39
3.7 Konsep Integrasi Sistem Informasi --------------------------------------------------- 39
BAB 4 CETAK BIRU PENGEMBANGAN (e-Government Blue Print) --------------------------- 41
4.1 Perencanaan Kebijakan dan Regulasi ---------------------------------------------- 41
4.2 Perencanaan Kelembagaan dan Organisasi -------------------------------------- 41
4.3 Kantor Pengelola Data Elektornik ---------------------------------------------------- 42
4.3.1 Kasi Pengembangan Sistem ------------------------------------------------ 43
4.3.2 Kasi Pemeliharaan Sistem --------------------------------------------------- 43
4.3.3 Sub Bag Tata Usaha ---------------------------------------------------------- 44
4.4 Perencanaan Infrastruktur -------------------------------------------------------------- 44
4.4.1 Kebutuhan Infrastruktur di Pusat Data dan Operasional
Jaringan Kabupaten ----------------------------------------------------------- 45
4.4.2 Kebutuhan Infrastruktur Koneksi Jaringan antar SKPD -------------- 48
4.4.3 Kebutuhan Infrastruktur Komputer Koneksi Jaringan
lokal SKPD ---------------------------------------------------------------------- 48
4.4.4 Data Recovery Center -------------------------------------------------------- 51
4.5 Perencanaan Data dan Aplikasi ------------------------------------------------------ 52
4.5.1 Fungsi Pelayanan -------------------------------------------------------------- 53
4.5.2 Fungsi Legislasi ---------------------------------------------------------------- 56
4.5.3 Fungsi Pembangunan -------------------------------------------------------- 57
4.5.4 Fungsi Keuangan -------------------------------------------------------------- 59
4.5.5 Fungsi Kepegawaian ---------------------------------------------------------- 60
4.5.6 Fungsi Kepemerintahan ------------------------------------------------------ 61
4.5.7 Fungsi Kewilayahan ----------------------------------------------------------- 62
4.5.8 Fungsi Kemasyarakatan ----------------------------------------------------- 64
4.5.9 Fungsi Sarana dan Prasarana ---------------------------------------------- 66
BAB 5 PENTAHAPAN PENGEMBANGAN (e-Government Road Map) ------------------------ 67
5.1 Sosialisasi konsep e-Government ---------------------------------------------------- 68
5.2 Penerapan reformasi birokrasi -------------------------------------------------------- 68
5.3 Pembentukan unit organisasi pengelola IT ---------------------------------------- 69
5.3.1 Pengembangan Sistem ------------------------------------------------------- 69
5.3.2 Pemeliharaan Sistem --------------------------------------------------------- 70
5.3.3 Tata Usaha ---------------------------------------------------------------------- 71
5.4 Pengembangan infrastruktur hardware dan jaringan ---------------------------- 71
5.4.1 Pengembangan Infrastrukutur Tahun 2016 ----------------------------- 74
5.4.2 Pengembangan Infrastrukutur Tahun 2017 ----------------------------- 75
5.4.3 Pengembangan Infrastrukutur Tahun 2018 ----------------------------- 76
5.4.4 Pengembangan Infrastrukutur Tahun 2019 ----------------------------- 77
5.4.5 Pengembangan Infrastrukutur Tahun 2020 ----------------------------- 78
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Daftar Isi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication vii
5.5 Penyusunan regulasi e-Government ------------------------------------------------ 78
5.6 Penyusunan SK Bupati tentang e-Government ----------------------------------- 79
5.6.1 Penyusunan SK Bupati tentang Tata Organisasi ---------------------- 79
5.6.2 Penyusunan SK Bupati tentang Kode Data ----------------------------- 79
5.6.3 Penyusunan SK Bupati tentang Tata Kelola e-Government -------- 80
5.7 Penyusunan Sistem Informasi Terintegrasi ---------------------------------------- 81
BAB 6 RENCANA IMPLEMENTASI (e-Government Implementation Plan) ------------------- 85
6.1 Strategi pengembangan e-Government -------------------------------------------- 85
6.2 Rencana Implementasi ------------------------------------------------------------------ 85
6.3 Rekomendasi ------------------------------------------------------------------------------ 85
6.3.1 Rekomendasi di bidang organisasi dan manajemen ------------------ 85
6.3.2 Rekomendasi di Bidang Teknologi ---------------------------------------- 86
BAB 7 PENUTUP -------------------------------------------------------------------------------------- 87
LAMPIRAN
viii Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Daftar Gambar
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Tahapan implementasi e-Government ----------------------------------------------------- 6
Gambar 2.2. Tahapan implementasi e-Government (Inpres No.3 Tahun 2003) ------------------ 7
Gambar2.3. Tahapan implementasi e-Government (United Nations Division
for Public Economics and Public Administration, 2008) -------------------------------- 8
Gambar 2.4. Tahapan implementasi e-Government (Washtenaw County)------------------------- 9
Gambar 2.5. Usulan Tahapan implementasi e-Government ----------------------------------------- 10
Gambar 2.6. Komponen E-Government------------------------------------------------------------------- 12
Gambar 2.7. Situs KPU Klaten ------------------------------------------------------------------------------ 16
Gambar 2.8. Situs LPSE Kab. Klaten ---------------------------------------------------------------------- 16
Gambar 2.9. Situs PPID Kab. Klaten ---------------------------------------------------------------------- 17
Gambar 2.10. Situs Pemkab Klaten ------------------------------------------------------------------------- 17
Gambar 2.11. Jumlah SKPD yang terkoneksi internet -------------------------------------------------- 18
Gambar 2.12 . Media akses masing-masing SKPD ------------------------------------------------------ 19
Gambar 2.13 . Topologi Jaringan intranet Kabupaten Klaten ------------------------------------------ 19
Gambar 2.14 . Kondisi SDM Kab. Klaten berdasarkan umur ------------------------------------------- 21
Gambar 2.15 . Kondisi SDM Kab. Klaten Berdasarkan Tingkat pendidikan ------------------------ 21
Gambar 2.16. Kondisi SDM Kab. Klaten Berdasarkan Tingkat pendidikan Komputer ---------- 22
Gambar 2.18. Kerangka Fungsional Dasar Umum ------------------------------------------------------- 24
Gambar 2.19 . Kerangka Fungsional Kelembagaan & Kedinasan ------------------------------------ 24
Gambar 2.20 . Peta Solusi Aplikasi e-Government ------------------------------------------------------- 26
Gambar 2.21. Kerangka Kerja Ideal ------------------------------------------------------------------------- 26
Gambar 2.22. Tahapan Implementasi ----------------------------------------------------------------------- 27
Gambar 3.1. Skema e-Government ------------------------------------------------------------------------ 39
Gambar 4.1 Unit Organisasi Pengelola e-Government ----------------------------------------------- 42
Gambar 4.2. Rancangan Infrastruktur Jaringan Kabupaten Klaten -------------------------------- 45
Gambar 4.3 . Rancangan Pusat data di KPDE ----------------------------------------------------------- 46
Gambar 4.4. Rancangan Jaringan di Pusat Data KPDE ---------------------------------------------- 46
Gambar 4.5. Jaringan LAN masing-masing SKPD ----------------------------------------------------- 49
Gambar 4.6 . Jaringan LAN di Kompleks Pemda -------------------------------------------------------- 49
Gambar 4.7 . Jaringan Recovery Data --------------------------------------------------------------------- 51
Gambar 4.8. Aplikasi Fungsi Layanan --------------------------------------------------------------------- 54
Gambar 4.9. Aplikasi Fungsi Admministrasi dan Manajemen --------------------------------------- 55
Gambar 4.10. Aplikasi Fungsi Legislasi --------------------------------------------------------------------- 56
Gambar 4.11. Aplikasi Fungsi Pembangunan ------------------------------------------------------------- 58
Gambar 4.12. Aplikasi Fungsi Keuangan ------------------------------------------------------------------- 59
Gambar 4.13. Aplikasi Fungsi Kepegawaian -------------------------------------------------------------- 60
Gambar 4.14. Aplikasi Fungsi Kepemerintahan ---------------------------------------------------------- 61
Gambar 4.15. Aplikasi Fungsi kewilayahan ---------------------------------------------------------------- 63
Gambar 4.16. Aplikasi Fungsi Kemasyarakatan ---------------------------------------------------------- 65
Gambar 4.17. Aplikasi Fungsi Sarana dan Prasarana -------------------------------------------------- 66
Gambar 5.1. Pengembangan Infrastruktur tahun 2016 ------------------------------------------------ 74
Gambar 5.2. Pengembangan Infrastruktur tahun 2017 ------------------------------------------------ 75
Gambar 5.3. Pengembangan Infrastruktur tahun 2018 ------------------------------------------------ 76
Gambar 5.4. Pengembangan infrastruktur tahun 2019 ------------------------------------------------ 77
Gambar 5.5. Pengembangan Infrastruktur tahun 2020 ------------------------------------------------ 78
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Daftar Tabel
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication xi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Penggunaan Aplikasi Khusus -------------------------------------------------------------- 15
Tabel 2.2. Peta Kesenjangan Infrastruktur ------------------------------------------------------------ 29
Tabel 3.1. Tingkatan Pengembangan e-Government ---------------------------------------------- 36
Tabel 4.1. Kebutuhan Data dan NOC ------------------------------------------------------------------ 47
Tabel 4.2 Aplikasi Fungsi Pelayanan ------------------------------------------------------------------ 53
Tabel 4.3 Aplikasi Fungsi Admministrasi dan Manajemen --------------------------------------- 53
Tabel 4.4 Aplikasi Fungsi Legislasi --------------------------------------------------------------------- 56
Tabel 4.5 Aplikasi Fungsi Pembangunan ------------------------------------------------------------- 57
Tabel 4.6. Aplikasi Fungsi Keuangan ------------------------------------------------------------------- 59
Tabel 4.7. Aplikasi Fungsi Kepegawaian -------------------------------------------------------------- 60
Tabel 4.8. Aplikasi Fungsi Kepemerintahan ---------------------------------------------------------- 61
Tabel 4.9. Aplikasi Fungsi Kewilayahan --------------------------------------------------------------- 62
Tabel 4.10. Aplikasi Fungsi Kemasyarakatan ---------------------------------------------------------- 64
Tabel 4.11. Aplikasi Fungsi Sarana dan Prasaran ---------------------------------------------------- 66
Tabel 5.1. Pentahapan Pengembangan --------------------------------------------------------------- 67
Tabel 5.2. Pentahapan Penerapan Reformasi Birokrasi ------------------------------------------- 69
Tabel 5.3 Kebutuhan SDM bagian Pengembangan dan Standar Sistem --------------------- 69
Tabel 5.4. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Pengembangan SDM ----------------------------- 70
Tabel 5.5. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Jaringan ---------------------------------------------- 70
Tabel 5.6. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Aplikasi ----------------------------------------------- 70
Tabel 5.7. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Database -------------------------------------------- 71
Tabel 5.8. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Keuangan -------------------------------------------- 71
Tabel 5.9. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Kepegawaian dan Umum ------------------------ 71
Tabel 5.10. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Perencanaan---------------------------------------- 71
Tabel 5.11. Rencana Pengembangan Infrastruktur 2015-2020 ------------------------------------ 72
Tabel 5.12. Pentahapan Pengadaan Hardware ------------------------------------------------------- 73
Tabel 5.13. Pengembangan Infrastruktur tahun 2016 ------------------------------------------------ 74
Tabel 5.14. Pengembangan Infrastruktur tahun 2017 ----------------------------------------------- 75
Tabel 5.15. Pengembangan Infrastruktur tahun 2018 ------------------------------------------------ 76
Tabel 5.16 Pengembangan infrastruktur tahun 2019 ------------------------------------------------ 77
Tabel 5.17. Pengembangan Infrastruktur tahun 2020 ------------------------------------------------ 78
Tabel 5.18. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi ---------------------------- 81
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication xii
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 1 Pendahuluan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Konsep e-Government
Perkembangan teknologi Informasi telah diimplementasikan secara luas dalam membantu
proses kerja suatu organisasi. Tidak terkecuali di dalam organisasi pemerintah, implementasi
teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang signifikan dalam kesuksesan
pengelolaan birokrasi. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan
dikenal dengan istilah e-Government. Pemerintahan elektronik atau e-Government (berasal dari
kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online
government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan
teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya,
baik terkait urusan bisnis, atau hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
Menurut PBB (2006), e-Government didefinisikan sebagai penggunaan Internet and the world-
wide-web dalam rangka pelayanan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan
definisi e-Government menurut Jeong (2007), e-Government adalah pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pelayanan kepada masyakarat, yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai elemen dari
pemangku kepentingan.
e-Government dapat diaplikasikan pada pada semua ranah pemerintahan, mulai dari
administrasi publik, legislatif bahkan yudikatif. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan efisiensi
internal, menyampaikan pelayanan publik yang cepat dan efektif, bahkan dapat mewujudkan
proses kepemerintahan yang lebih demokratis.
Hubungan antara pemerintah dan customer (pelanggan) dalam e-Government dapat
diwujudkan dengan model Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C),
Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Model hubungan
G2C menggunakan prinsip Customer Relationship Management (CRM) yang bertujuan untuk
meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada pengembangan e-Government yang lebih luas, pemanfaatan teknologi informasi dan
komuniasi tidak dibatasi hanya pada penggunaan internet , namun ada beberapa perangkat
lainnya yang bisa digunakan seperti telephone, fax, PDA, SMS text messaging, MMS, wireless
networks, Bluetooth, CCTV, tracking sistems, biometric identification (seperti finger print), road
Bab 1 Pendahuluan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
2 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
traffic management, identity cards, smart cards, TV and radio, email, media sosial, newsgroups
and electronic mailing lists, online chat, and teknologi instant messaging.
1.2 Keuntungan Penerapan e-Government
Keuntungan yang paling diharapkan dari e-Government, sebagai berikut.
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat,
kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi,
kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan public;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN);
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan
pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan
baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat
menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan
global dan trend yang ada; dan
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses
pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
7. Keuntungan di bidang politik dan demokrasi, yaitu bahwa e-Government dapat
mendekatkan antara wakil rakyat dan konstituennya melalui teknologi informasi dan
komunikasi. Melalui teknologi informasi, masyarakat dapat kontak langsung dengan para
wakil rakyat dan pemegang kebijakan untuk berdialog ataupun menyampaikan aspirasi
melalui jalur yang lebih mudah.
8. Penggunaan TIK pada taraf paperless berarti ramah lingkungan..
9. Dengan menggunakan TIK, proses pelayanan bisa lebih cepat, lebih efisien, dan lebih
memberi kenyamanan kepada masyarakat. Karena pada beberapa hal, masyarakat tidak
perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
10. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Pemanfaatan TIK secara lebih luas memudahkan masyarakat untuk melaporkan
kejadian-kejadian/informasi yang membutuhkan penanganan pemerintah. Seperti misalnya
posisi kerusakan jalan yang membutuhkan penanganan cepat.
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 1 Pendahuluan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 3
1.3 Permasalahan umum Penerpan e-Government
Penerapan teknologi informasi tidak serta merta dapat memecahkan permasalahan dalam
organisasi. Berbagai permasalahan umum yang dijumpai dari penerapan teknologi informasi
adalah sebagai berikut.
1. Kurangnya komitmen dari SDM, baik di tingkat operator maupun di tingkat pimpinan.
2. Kurangnya kompetensi SDM untuk mengelola e-Government
3. Masih tingginya ego sektoral sehingga sulit mengintegrasikan informasi yang seharusnya
bisa dikelola bersama-sama.
4. Masih belum dipahami dengan baik bahwa sistem informasi merupakan sistem yang
tumbuh. Sehingga ketika dibuat, sistem tersebut tidak hanya digunakan, namun juga
dipeliharan dan dikembangkan,.
5. Kurangnya kegiatan pasca implementasi, seperti pendampingan, monitoring dan evaluasi,
koordinasi antar bagian yang terlibat dalam penerapan sistem.
6. Minimnya anggaran baik untuk pemeliharaan maupun untuk pengembangan sistem.
Sementara itu, tantangan yang dihadapi pemerintah semakin berat, di antaranya adalah:
1. Tingginya kesadaraan masyarakat akan pentingnya kejelasan pelayanan, kecepatan
pelayanan, dan kemudahan prosedur pelayanan.
2. Tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, bersih, dan transparan.
Penggunaan teknologi informasi semakin luas di masyarakat, sehingga potensi tersebut harus
menjadi media yang efektif bagi penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
secara lebih baik.
1. Minimnya komitmen dan kompetensi SDM di pemerintahan.
2. Sulitnya merubah budaya kerja dari pola manual ke pola elektronik.
Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan merencanakan
implementasi teknologi informasi yang terpadu, holistik, bertahap, realistik dan terukur. Oleh
karena itu perlu disusun pedoman yang menjadi acuan dalam pengembangannya.
4 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 2 Metodologi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 5
BAB 2
METODOLOGI
2.1 Sekilas Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Klaten
Kabupaten Klaten merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan berada
di kota Klaten. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di utara, Kabupaten
Sukoharjo di timur, serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di selatan dan barat. Kompleks
Candi Prambanan, salah satu kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, berada di
Kabupaten Klaten.
2.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klaten
Visi Kabupaten Klaten:
Terwujudnya Klaten yang Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo.
Misi Kabupaten Klaten:
1. Mengupayakan terpenuhunya kebutuhan dasar masyarakat (wareg, wasis, wisma dan
wutuh).
2. Mengupayakan rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan materiil dan
spiritual dan meningkatkan keimanan,ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghargaan serta aktualisasi diri dalam
pembangunan.
4. Menumbuhkan kehidupan perekonomian yang dinamis dengan menumbuhkan kehidupan
perekonomian rakyat yang berbasis sumber daya lokal, menjaga kelestarian hidup, serta
mengurangi kemiskinan.
5. Penerapan pengarusutamaan gender dalam berbagai fungsi Pemerintahan.
6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pembangunan.
7. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya yang memadai.
8. Mendorong otonomi desa dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan
Bab 2 Metodologi
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
6 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
2.1.3 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten, menyatakan bahwa Susunan Organisasi
Pemerintah Kabupaten terdiri dari:
1. Bupati/Wakil Bupati
2. Sekretariat Daerah;
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Staf Ahli Bupati;
5. Dinas Daerah;
6. Lembaga Teknis Daerah;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Lembaga Lain;
9. Kecamatan;
10. Kelurahan;
11. Instansi Vertikal;
12. Kelompok Jabatan Fungsional.
2.2 Tahapan Pengembangan e-Government
Pada bagian ini dipaparkan berbagai metodologi tahap-tahap pengembangan e-Government
dari berbagai sumber sebagai referensi dalam menentukan metodologi yang akan digunakan.
Center for Democracy and Technology dan InfoDev menyatakan bahwa proses implementasi e-
Government memiliki 3 (tiga) tahapan yang tidak tergantung antara yang satu dengan yang
lainnya.
Gambar 2.1. Tahapan implementasi e-Government
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 2 Metodologi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 7
Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan dan masing-masing tahapan
harus menjelaskan tujuan dari e-Government. Adapun ketiga tahapan tersebut dapat
dijelaskan, sebagai berikut.
1. Publish, tahapan yang menekankan pada perluasan akses informasi pemerintah kepada
stakeholders dengan berbagai cara, yaitu: pembuatan website informasi di setiap lembaga,
penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi website informasi kepada setiap stakeholder
baik untuk pihak internal maupun untuk pihak eksternal (publik/dunia usaha), serta
penyiapan sarana akses yang lebih mudah.
2. Interaction, tahapan yang menekankan perluasan partisipasi masyarakat dalam
pemerintahan, misalnya dengan cara pembuatan situs yang interaktif dengan publik, serta
adanya antar muka yang terhubung antar lembaga pemerintah (SKPD).
3. Transaction, tahapan ini menekankan pada ketersediaan layanan pemerintah secara
online, misalnya dengan cara pembuatan situs transaksi pelayanan publik, serta
interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan, menyatakan
bahwa implementasi e-Government dapat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.
Gambar 2.2. Tahapan implementasi e-Government (Inpres No.3 Tahun 2003)
1. Persiapan, yang meliputi:
a. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
b. Penyiapan SDM;
c. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose
Community Center, Wernet, dll;
d. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
2. Pematangan, yang meliputi:
a. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
b. Pembuatan antar muka keterhubungan antar lembaga lain.
3. Pemantapan, yang meliputi:
a. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
Bab 2 Metodologi
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
8 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
4. Pemanfaatan yang meliputi:
a. Pengembangan aplikasi untuk pelayanan yang terpadu untuk setiap model e-
Government
b. G2G (Government to Government),
c. G2B (Government to Business) dan
d. G2C (Government to Citizen)
United Nations Division for Public Economics and Public Administration menyebutkan lima
tahapan perkembangan e-Government yaitu:
1. Emerging, Situs resmi pemerintah secara online didirikan secara independen. Informasi
masih terbatas, dasar dan statis.
2. Enhanced, Situs pemerintah meningkat, informasi menjadi lebih dinamis. Konten dan
informasi diperbarui dengan lebih teratur.
3. Interactive, Pengguna dapat men-download formulir, mengirim e-mail ke pejabat,
berinteraksi melalui web dan membuat janji dan permintaan.
4. Transactional, Pengguna dapat benar-benar membayar untuk jasa atau melakukan
transaksi keuangan secara online.
5. Seamless, Integrasi penuh dari pelayanan elektronik yang melintasi batas-batas
administrasi. Jumlah integrasi fungsi elektronik dan jasa melintasi batas-batas administrasi
dan departemen.
Gambar 2.3. Tahapan implementasi e-Government (United Nations Division for Public Economics and Public Administration, 2008)
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 2 Metodologi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 9
Washtenaw County membagi berbagai inisiatif e-Government yang ada menjadi tiga tahapan
besar, yaitu: e-Information, e-Commerce dan e-Democracy. Tiga tahapan besar pengembangan
e-Government dijelaskan sebagai berikut:
Gambar 2.4. Tahapan implementasi e-Government (Washtenaw County)
1. e-Information, tahapan ini menekankan pada jangkauan akses informasi seluruh
stakeholder pemerintah, terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
Pelayanan dilakukan di sisi pemyediaan informasi dan di sisi lain mengakses informasi
secara cepat dan tepat melalui berbagai kanal akses. Kanal akses tersebut dapat
merupakan saluran komunikasi tradisional seperti kantor-kantor, telepon, fax, dan lain
sebagianya maupun melalui media teknologi informasi seperti internet, call center, web-TV,
PDA (Personal Digital Assistant), dan lain-lain.
2. e-Commerce, tahap ini menekankankan pada pelayanan yang tidak hanya berhenti pada
pertukaran informasi antara masyarakat dan pemerintahnya, tetapi lebih jauh sudah
melibatkan sejumlah proses transaksi pertukaran barang dan/atau jasa. Masyarakat yang
selama ini perlu mendatangi kantor-kantor pemerintahan secara fisik untuk berbagai proses
perijinan dan berbagai pembayaran, seperti membuat Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin
Mengemudi, Penyetoran Pajak Bumi Bangunan, dan lain-lain saat ini tidak perlu berpergian
lagi karena semua hal tersebut dapat dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan media
internet.
3. e-Democracy, tahap menekankan terjadinya suatu lingkungan yang kondusif bagi
pemerintah, wakil rakyat, partai politik, dan konstituennya untuk saling berkomunikasi,
berkolaborasi, dan berkooperasi melalui sejumlah proses interaksi melalui media internet.
Dalam kaitan ini, masyarakat dapat menyampaikan penilaian dan pandangannya terhadap
kinerja pemerintah dan menyampaikan pendapatnya secara bebas kepada para wakil
rakyat secara online dengan menggunakan fasilitas semacam e-mail, mailing list,
discussion/forum, chatting, dan polling. Arah perkembangan akhirnya adalah bagaimana
membangun sistem pemilihan umum yang dapat dilakukan secara online.
Bab 2 Metodologi
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
10 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
Dengan menyelaraskan berbagai referensi yang ada, maka tahapan-tahapan implementasi e-
Government yang diusulkan adalah sebagai berikut:
Gambar 2.5. Usulan Tahapan implementasi e-Government
1. Publikasi, pada tahap ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana
pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat
diakses oleh stakholder baik internal (pemerintah) dan pihak eksternal (masyarakat dan
dunia bisnis). Contoh aplikasi pada tahap ini:
a. Masyarakat, dapat membaca dan mendownload berbagai produk UU maupun
peraturan yang ditetapkan Pemerintah Daerah (DPRD/Bupati).
b. Pengusaha,dapat mengetahui syarat-syarat mendirikan sebuah perusahaan terbatas
seperti yang diatur dalam UU dan bagaimana prosedur pendirian harus dilaksanakan;
c. Peneliti, dapat mengakses berbagai data statistik hasil pengkajian berbagai lembaga
pemerintahan untuk dipergunakan sebagai data sekunder;
d. Ibu Rumah Tanga, dapat memperoleh informasi kesehatan Ibu dan Anak dari situs
Dinas Kesehatan;
e. Pelajar/Mahasiswa, dapat mengetahui berbagai bea siswa yang ditawarkan oleh
pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun perguruan tinggi;
f. Pemilih, secara online dapat mengetahui hasil sementara pemilihan kepala daerah
melalui situs yang dimiliki KPUD;
2. Interaksi, pada tahapan ini terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan
stakeholders. Pemerintah memberikan kanal, dimana masyarakat dapat melakukan diskusi
secara langsung (chatting, tele-conference, web-TV, dll) maupun tidak langsung (melaui e-
mail, frequent ask question, newsletter, mailing list, dll). Contoh aplikasi pada tahap ini:
a. SKPD, dapat melakukan komunikasi untuk koordinasi lintas sektoral, maupun sharing
data dan Informasi yang dibutuhkan
b. Pasien, dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit yang
dideritanya melaui web-TV (konsep tele-medicine);
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 2 Metodologi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 11
c. Pemilih, dapat berdiskusi secara langsung dengan wakil-wakilnya di DPRD melalui e-
mail atau mailing list tertentu;
d. Perusahaan, dapat melakukan konsultasi persyaratan tender untuk berbagai proyek;
Konsultasi Pajak, dan Ijin Usaha
3. Transaksi, Pada tahapan ini sudah terjadi perpindahan (transfer) uang dari pihak lain
sebagai sebuah konsekuensi dari diberikannya layanan jasa oleh pemerintah atau pihak
swasta kepada pemerintah. Aplikasi haruslah memiliki sistem keamanan dan perlindungan
terhadap pihak-pihak yang bertransaksi. Contoh aplikasi pada ini:
a. Masyarakat, dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau
memperpanjangnya melalui internet;
b. Wajib pajak, dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara on-
line melalui internet;
c. Pihak Swsta, melalui aplikasi e-Procurement, rangkaian proses tender proyek-proyek
pemerintah dapat dilakukan secara on-line melalui internet;
4. Integrasi, padapelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi di semua model
interaksi e-Government, yakni:
a. G2C (Government to Citizen), yakni merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki
interaksi dengan masyarakat melalui berbagai portofolio teknologi informasi;
b. G2B (Government to Business), yang ditujukan untuk membangun lingkungan bisnis
yang kondusif agar roda perekonomian dapat berjalan sesuai yang diharapkan;
c. G2G (Government to Government), sebagai sarana pemerintah untuk berkomunikasi
dan bertukar informasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan pusat
d. G2E (Government to Employee), yang diharapkan dapatmeningkatkan kinerja dan
kesejahteraan para pelaksana pelayanan public
2.3 Komponen e-Government
Setelah tim terbentuk dan project manager terpilih, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah
menyusun struktur rencana kerja proyek (work breakdown structure). Mendefinisikan visi, misi,
dan obyektif saja tidak cukup di sini, karena paling tidak 6 (enam) komponen penting harus
diperhatikan pengelolaannya, masing- masing adalah:
1. Content Development, menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan
standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data,
kesepakatan user interface, dan lain sebagainya.
2. Competency Building, menyangkut pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun
keahlian seluruh jajaran sumber daya manusia di berbagai lini pemerintahan.
3. Connectivity, menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di
lokasi dimana e- government akan diterapkan.
Bab 2 Metodologi
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
12 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
4. Cyber Laws, menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah
diberlakukan terkait dengan seluk beluk aktivitas e-Government.
5. Citizen Interfaces, menyangkut pengembangan berbagai kanal akses (multi access
channels) yang dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat dan stakehodere-Government
di mana saja dan kapan saja diinginkan.
6. Capital, menyangkut pola permodalan proyek e-Government yang dilakukan terutama
berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan seperti untuk keperluan
pemeliharaan dan perkembangan. Di sini tim harus memikirkan jenis- jenis model
pendapatan (revenuemodel) yang mungkin untuk diterapkan di pemerintahan.
Gambar 2.6. Komponen E-Government
2.4 Kondisi Sistem e-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
2.4.1 Arah kebijakan e-Government
Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten belum memiliki dokumen perencanaan strategis
yang di dalamnya telah menjabarkan hubungan antara visi, misi , strategi dan program dengan
sistem e-Government termasuk mengatur tahapan dan substansi pengembangan e-
Government yang dapat menjadi acuan bagi setiap SKPD. Sementara saat ini, pola
pengembangan komponen e-Government dengan sistem kerja pemerintahan yang berlaku saat
ini dilakukan secara parsial oleh setiap SKPD. Agar pengembangan secara parsial tersebut
tetap dapat saling mendukung dan terintegrasi satu dengan yang lain, diperlukan suatu
dokumen perencanaan strategis di bidang pengembangan dan penerapan e-Government.
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 2 Metodologi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 13
Dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan mengenai pengembangan sistem e-Governement
yang terencana, terpadu, menyeluruh dan terintegrasi.
2.4.2 Legalitas pengembangan e-Government
Ditinjau dari aspek legalitas, walaupun urusan Komunikasi dan Informasi termasuk dalam
urusan wajib bagi pemerintah daerah, namun sejauh ini belum ada peraturan daerah ataupun
keputusan pimpinan daerah yang secara tersurat mewajibkan setiap SKPD mengembangkan e-
Government dalam mendukung penyelenggaraan layanan SKPD, termasuk mekanisme
asessmen dan penghargaan terhadap SKPD dalam mengembangkan sistem e-Government.
Sampai saat ini acuan dalam pengembangan e-Government adalah berdasarkan Inpres Nomor
3 tahun 2003 mengenai Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government.
Dasar Hukum dari kegiatan pengembangan e-Government adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2013 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government
3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang panduan
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi Transaksi Elektronik)
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan
pendayagunaan Telematika di Indonesia
7. Kerangka Kerja Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan
pemerintah Daerah
9. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
10. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan DETIKNAS (Dewan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional)
11. Kepmendagri Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Kebijakan Sistem Informasi
Manajemen Departemen Dalam Negeri
12. KepMenPan nomor 13/KEP/M.PAN/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis
Lingkup Internet di Lingkungan Instansi pemerintah
13. Blueprint Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo, 2004
14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor /KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang
Panduan Infrastruktur Portal Pemerintah
15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003
Tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi dan
Informasi
Bab 2 Metodologi
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
14 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/KEP/M.KOMINFO/09/2006 Tentang
Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Pemerintah
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41/KEP/M.KOMINFO/11/2007 Tentang
Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.4.3 Pengelolaan e-Government
Kabupaten Klaten saat ini belum memiliki SKPD yang dapat berperan sebagai motor penggerak
pengembangan sistem e-Government. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam
pengembangan e-Government. Eksistensi serta kewenangan SKPD tersebut sebagai leading
sector yang mengkoordinasi pengembangan komponen sistem e-Government di seluruh SKPD
sangat diperlukan karena kedudukannya akan cukup strategis. Dengan demikian peluang
pengembangan komponen e-Government antar SKPD yang terintegrasi dapat tercapai.
2.4.4 Pemanfaatan Aplikasi
Gambaran umum pemanfatan aplikasi di Kabupaten Klaten sebagai berikut.
1. Dari sisi pemanfaatan dan penggunaan aplikasi umum, SKPD sudah menggunakan aplikasi
perkantoran untuk membantu pekerjaan sehari-hari meskipun masih menggunakan mesin
ketik untuk keperluan tertentu. Sedangkan aplikasi GIS belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Dari sisi pengembangan aplikasi sistem informasi khusus, beberapa SKPD di Kabupaten
Klaten telah memiliki aplikasi khusus yang digunakan untuk menunjang kelancaran tugas
dan fungsi beberapa SKPD tersebut walaupun aplikasi yang ada kebanyakan berasal dari
program bantuan pemerintah pusat. Sebanyak 56 SKPD yang ada di Kabupaten Klaten
memakai aplikasi SIMDA, SIRUP, MONEV, dan SIMPEG. Berikut Daftar SKPD yang telah
memiliki dan menggunakan aplikasi khusus.
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 2 Metodologi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 15
Tabel 2.1. Penggunaan Aplikasi Khusus
SKPD APLIKASI YANG DIGUNAKAN
Dinas Pendidikan DAPODIK
Kecamatan Klaten Tengah RENJA
BLH SIMDA BARANG
SIMAKSI
SIPERKASA
DPU e-BAK
MONEV LKPP
e-MONEV PROV &PUSAT
PUPNS
SIE MONEV
Inspektorat SIMWAS
SIMBADA
DISHUB SIM PENGUJIAN
SIM MONITORING LALU LINTAS
SIM RAMBU
SIM IJIN TRAYEK
dinas pertanian SIM ASET
SAI
Satpol PP SIMAKSI
DISPERINDAKOP SIMDAK
SIMBAN PROF
SIM TP
e-MUSREMBANG
SIM PENDAPATAN
Badan Pemberdayaan Masyarakat SIMAK
e MONEV PEMDA
Kantor KB REPORT & RECORDING KB
Ketahanan Pangan PERENCANAAN
PU PNS
PEMANTAUAN HARGA PASAR
SI STOK PENGGILINGAN
SIMDA BMD
Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
SPIPISE
LKPM ONLINE
BKPM
SIMAKSI
e-PERMIT
RSUD SIM RS
Bab 2 Metodologi
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
16 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
3. Penggunaan aplikasi khusus tersebut hanya ditujukan untuk SKPD yang bersangkutan,
tanpa ada integrasi dengan SKPD yang lain dengan tipe akses yang digunakan.
4. Sistem Operasi komputer khususnya komputer client, lebih dari 90% menggunakan
Windows sebagai sistem operasi di komputernya.
5. Kepemilikan situs web resmi, dari 56 (lima puluh enam) SKPD yang terdapat di Kabupaten
Klaten, hanya ada 2 (dua) situs resmi, yaitu situs resmi Pemerintah Kabupaten Kabupaten,
PPID, LPSE dan situs resmi untuk KPU.
Gambar 2.7. Situs KPU Klaten
Gambar 2.8. Situs LPSE Kab. Klaten
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 2 Metodologi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 17
Gambar 2.9. Situs PPID Kabupaten Klaten
6. Pemerintah Kabupaten Klaten saat ini telah memiliki situs resmi pemkab sebagai sarana
informasi publik yang saat ini dapat diakses di alamat www.klatenkab.go.id. Keberadaan
situs ini masih perlu terus disosialisasikan sejalan dengan pengembangan fitur dan
manfaatnya. Saat ini fungsi dari web tersebut masih terbatas pada publikasi informasi,
sementara ke depan web tersebut harus mampu menjadi portal bagi publik untuk
mengakses dan melakukan interaksi dengan seluruh SKPD di Kab Klaten
Gambar 2.10. Situs Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 2 Metodologi
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
18 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
7. Semua SKPD sudah memiliki e-mail resmi, tetapi jadwal pemeriksaan email tidak dilakukan
secara berkala. Dalam pertukaran informasi sebagian besar SKPD menggunakan mail tidak
berbayar seperti gmail.com ataupun yahoo.com. Situs sosial media juga sering digunakan
dalam melakukan pertukaran informasi antar SKPD.
2.4.5 Kondisi Infrastruktur
Kondisi infrastruktur di Kabupaten Klaten dapat digambarkan sebagai berikut.
1. Rata-rata untuk SKPD dengan kategori kesekertariatan memiliki 9 komputer dalam
mendukung kelancaran tugasnya. SKPD dengan kategori Dinas rata-rata memiliki 17
komputer. Masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten rata-rata memiliki 4
komputer.
2. Keberadaan komputer yang ada pada masing-masing SKPD rata-rata 40% sudah
terkoneksi dengan internet dalam mendukung kinerja pegawai. Semua SKPD juga sudah
menyediakan printer. Ketersedian server belum ada di sejumlah SKPD, karena konektivitas
di dalam masing-masing SKPD hanya dihubungkan dengan cara peer to peer.
Gambar 2.11. Jumlah SKPD yang terkoneksi internet
3. Konektivitas komputer melalui LAN dan internet tidak merata di semua komputer. Dari 34%
SKPD yang terhubung dengan internet, tersedia konektivitas melalui LAN. Media transmisi
yang paling banyak digunakan untuk akses melalui wifi. Telkomnet tampaknya sangat
dominan sebagai penyedia jasa internet yang paling banyak digunakan responden dalam
mengakses internet.
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 2 Metodologi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 19
Gambar 2.12 . Media akses masing-masing SKPD
4. Perawatan jaringan semuanya dilakukan dengan menggnakan jasa pihak ketiga. Ditinjau
dari sisi pengadaan infrastruktur komunikasi data, tampaknya infrastruktur yang ada saat ini
masih belum memadai terutama jika nantinya setiap SKPD diharapkan saling terkoneksi di
dalam suatu jaringan intranet ataupun internet di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten.
Berdasarkan pengamatan, saat ini jaringan komputer dan akses internet masih terbatas di
beberapa SKPD saja. Keberadaan jaringan dan akses internet tampaknya juga belum
begitu dimanfaatkan untuk menunjang efektifitas dan efisiensi fungsi penyelenggaraan
pemerintah di setiap SKPD.
2.4.5.1 Topologi Jaringan intranet Kabupaten Klaten
Gambar 2.13 . Topologi Jaringan intranet Kabupaten Klaten
Bab 2 Metodologi
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
20 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
Terdapat 2 aplikasi yang berjalan di jaringan intranet yaitu SIAK dan SIMDA. SIAK yaitu Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan yang digunakan oleh 26 Kecamatan dan 1 Dinas
Dukcapil. Kondisi jaringan hanya 25 yang terkoneksi dan 1 kecamatan yang tidak terkoneksi
yaitu kecamatan Bayat. Koneksinya menggunakan radio 5,8 dan 2,4 Mhz. Kecamatan yang
menggunakan 2,4 Mhz yaitu Tulung, Polanharjo, Jatinom, Karanganom dan yang lainnya sudah
menggunakan radio 5,8 Mhz
SIMDA yaitu Sistem Keuangan Daerah dipakai oleh semua SKPD di Kabupaten Klaten
sejumlah 56 SKPD. SIMDA yang menggunakan radio yaitu 26 kecamatan dan 18 SKPD yaitu
Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, BAPERMAS, Kantor KB dan PP, Dinas PU dan ESDM,
DISBUDPARPORA, BPBD, Inspektorat, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Arsip dan
Perpustakaan, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Kesbangpol, Kantor KPMPT, SATPOL PP,
Dinkes Klaten, Dinas Pendidikan, Dinsosnakertrans, BAPPEDA. Sedangkan SKPD lainnya
yang berada di lingkungan SETDA sejumlah 12 yaitu Dinas Dukcapil, Bagian Humas, Bagian
Kesra, BKD, DPPKAD, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Bagian
Pemerintahan, Bagian Perekonomian, Bagian Umum, Setwan. menggunakan jaringan kabel.
2.4.5.2 Jaringan Internet
Bagian Humas memiliki bandwith koneksi internet sebesar 10 MB dibagi melalui wifi dan
digunakan untuk akses internet dilingkungan SETDA. Selain itu di lingkungan SETDA ada yang
berlangganan internet sendiri yaitu Bagian Pembangunan, DPPKAD, BKD, Humas, Dinas
Dukcapil dan Setwan.
2.4.6 Kondisi SDM
Kondisi SDM di Kabupaten Klaten dengan data rekapan per bulan Mei 2015 berdasarkan umur
adalah 56% pegawai berumur lebih dari atau sama dengan 50 tahun, sebanyak 19% berumur
antara 45-49 tahun, sebanyak 10% berumur 40-44 tahun, sebanyak 8% berumur antara 35-39
tahun, sebanyak 5% berumur antara 30-34 tahun, sebanyak 2% berumur 25-29 sisanya
berumur dibawah 24 tahun
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 2 Metodologi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 21
Gambar 2.14 . Kondisi SDM Kab. Klaten berdasarkan umur
Kondisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebanyak 5% berpendidikan S-2,
sebanyak 74% berpendidikan D4/S-1, sebanyak 13% berpendidikan D-3, sebanyak 6%
berpendidikan SLTP, sebanyak 2 % berpendidikan SD dan sisanya berpendidikan APDN
STPDN dan IIP.
Gambar 2.15 . Kondisi SDM Kab. Klaten Berdasarkan Tingkat pendidikan
Bab 2 Metodologi
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
22 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
Kondisi SDM di Kabupaten Klaten yang berlatar pendidikan komputer ada sebanyak 83 orang
dengan tingkat pendidikan D-3 sebanyak 66%, S-1 sebanyak 33% dan S-2 sebanyak 1%.
Gambar 2.16. Kondisi SDM Kab. Klaten Berdasarkan Tingkat pendidikan Komputer
2.5 Kondisi Ideal yang Akan Dicapai
Secara umum kondisi ideal yang akan dicapai pada saat e-Government telah diterapkan secara
utuh dan menyeluruh dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Klaten
digambarkan sebagai berikut.
1. Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki portal situs web daerah yang didukung oleh
ketersediaan pusat data sehingga dapat melayani kebutuhan informasi dan komunikasi baik
yang bersifat G2C, G2B, G2G, yang terintegrasi. Layanan informasi dan komunikasi
tersebut juga harus dapat diakses melalui teknologi yang paling umum digunakan oleh
masyarakat.
2. Seluruh SKPD telah menerapkan sistem manajemen koordinasi dan pengelolaan dokumen
secara elektronik di lingkungan kerjanya.
3. Seluruh SKPD memiliki jaringan lokal di lingkungan kerjanya dan terhubung dalam satu
jaringan kerja pemerintah daerah serta memiliki akses internet.
4. Seluruh SKPD telah menggunakan aplikasi sistem berbasis web yang terintegrasi dalam
menunjang fungsi layanan kepemerintahan dan pengelolaan informasi sesuai dengan
standar acuan kerangka fungsional sistem pemerintahan daerah dan tugas pokok dan
fungsi masing-masing SKPD. Berbagai aplikasi yang digunakan disarankan berbasis open-
sources
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 2 Metodologi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 23
5. Seluruh SDM aparatur telah menerapkan pola dan budaya kerja yang mengutamakan
kepuasan stakeholder dan benar-benar memberdayakan perangkat TIK secara optimal
6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan sistem manajemen
berbasis TIK yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
7. Pemanfaatan PAD dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan sehingga
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah,
dan lebih transparan. Salah satu parameter keberhasilannya dapat ditinjau dari pengukuran
tingkat kepuasan publik yang terus membaik.
9. Berkembangnya komunitas informasi masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan
(dunia usaha, akademisi, praktisi, dan lain-lain) dan menjadi mitra pemerintah dalam
meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang TIK sehingga mendorong terciptanya nilai
tambah ekonomi bagi masyarakat.
2.5.1 Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan
Sistem aplikasi e-Government disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dan urusan
administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah.
Fungsi-fungsi pelayanan, administrasi dan kelembagaan kemudian dikelompokan dalam grup-
grup Blok Fungsi. Setiap grup Blok Fungsi terdiri dari 1 atau lebih Modul Fungsi yang
mencerminkan kelompok dari unit fungsi yang lebih kecil. Dengan pendekatan ini, fungsi
kepemerintahan kemudian dikelompokkan menjadi blok-blok fungsi dasar umum (pelayanan,
administrasi, manajemen, pembangunan, keuangan, kepegawaian) dan fungsi lainnya,
khususnya yang berkaitan dengan fungsi kedinasan dan kelembagaan.
Disisi lain, sistem aplikasi e-Government juga disusun berdasarkan pendekatan terhadap
orientasi layanan yang disediakan sistem, apakah untuk internal pemerintahan atau
masyarakat. Juga apakah fungsi utama sistem tersebut terutama disajikan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik instansi pemerintah tertentu atau untuk kebutuhan yang sifatnya umum
dan/atau mendasar.
Kelompok Blok Fungsi dan bagian-bagiannya (komponen Modul) disusun dalam sebuah Bagan
Fungsi disebut sebagai Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan. Berdasarkan Blue Print
Aplikasi e-Government Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan
Informatika tahun 2005, kerangka fungsional tersebut terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu
Kerangka Fungsional Dasar Umum (Gambar 2.17) dan Kerangka Fungsional Kelembagaan dan
Kedinasan (Gambar 2.18).
Bab 2 Metodologi
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
24 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
Gambar 2.18. Kerangka Fungsional Dasar Umum
Gambar 2.19 . Kerangka Fungsional Kelembagaan & Kedinasan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 2 Metodologi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 25
2.5.2 Peta solusi aplikasi e-Government
Aplikasi dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsi kepemerintahan
seperti yang telah didefinisikan dan dikelompokkan dalam Kerangka Fungsional Sistem
Kepemerintahan tersebut diatas. Dengan mempertimbangkan fungsi sistem aplikasi dan
layanannya, sistem aplikasi sistem aplikasi tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan
dalam sebuah sistem kerangka arsitektur, yang dalam dokumen Blueprint ini selanjutnya
disebut sebagai Peta Solusi Aplikasi e-Government.
Dalam peta solusi aplikasi e-Government, sistem aplikasi dikelompokkan melalui pendekatan
matrik antara orientasi fungsi layanan dan sifat fungsi sistem aplikasi tersebut. Melalui
pendekatan ini, sistem aplikasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut.
1. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan
kepada penggunanya (aplikasi front office)
2. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk
mememberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi kepemerintahan, serta fungsi-
fungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi back office).
3. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan
oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. Sifat layanan
aplikasi dasar biasanya back-office.
Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi kedalam tiga sub-grup
berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, sebagai berikut.
1. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan
kepentingan masyarakat (G2C: Government to Citizen)
2. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan
kepentingan kalangan bisnis (G2B:Government to Business)
3. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan
internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G:
Government to Government)
Terakhir adalah kelompok fungsi umum yang memberikan layanan integrasi dan komunikasi
antar sistem aplikasi, juga masalah sekuriti, dan lain-lain.
Bab 2 Metodologi
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
26 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
Gambar 2.20 . Peta Solusi Aplikasi e-Government
2.5.3 Infrastruktur
Infrastruktrur perangkat keras dan jaringan merupakan aspek yang sangat penting dalam
pelaksanaan e-Government karena infrasruktur tersebut merupakan perangkat pendukung
berjalannya aplikasi layanan dalam e-Government, baik yang berhubungan langsung dengan
masyarakat (front end public service) dan layanan pendukung dalam pelaksanaan operasional
internal di pemerintahan (back-end service). Agar dapat berjalan, kedua layanan tersebut harus
didukung oleh infrastruktur perangkat keras dan jaringan.
Bentuk kerangka kerja yang ideal dari implementasi e-Government adalah sebagai berikut:
Gambar 2.21. Kerangka Kerja Ideal
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 2 Metodologi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 27
Pada saat akan diterapkan pengembangan e-Government, bertujuan mendukung layanan
publik yang ada memiliki 4 (empat) tahap pengembangan, yang didasari pada kesiapan aplikasi
elektronik online yang mendukung kebutuhan layanan tersebut. Tahapan implementasi tersebut
dapat dilihat sebagai berikut
Gambar 2.22. Tahapan Implementasi
Tentunya agar keempat tahapan ini dapat dijalankan, diperlukan perangkat keras dan jaringan
pendukung dengan rasio jumlah dan kualitas yang cukup memadai. Dapat diambil kesimpulan
gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai dalam pengembangan dan penerapan sistem e-
Government dari sisi infrastruktur komputer dan jaringan adalah bahwa seluruh SKPD di
lingkungan Kabupaten Klaten dapat terhubung dalam satu jaringan sehingga konektivitas dan
integrasi aplikasi yang akan dikembangkan dapat berjalan secara efektif dan efisien
2.6 Analisis Kesenjangan Komponen e-Government
Pada prinsipnya dalam menganalisis kebutuhan komponen e-Government khususnya aplikasi
dan infrastruktur dalam mendukung penerapan sistem e-Government di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten harus bertitik tolak pada dua hal, yaitu:
1. Kondisi aplikasi dan infrastruktur yang ada dan pemanfaatannya;
2. Kondisi ideal dari sistem aplikasi dan infrastruktur yang ingin dicapai dimana kedua
komponen tersebut dapat mendukung penerapan e-Government di SKPD sesuai dengan
tupoksi nya.
Dari perbandingan terhadap kedua kondisi tersebut akan diperoleh gambaran mengenai
kesenjangan atau gap yang terjadi antara kondisi aktual saat ini dan kondisi ideal sehingga
Bab 2 Metodologi
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
28 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
akan dapat diidentifikasi gambaran kebutuhan aktual aplikasi dan infrastruktur baik kebutuhan
pengembangan aplikasi dan infrasturktur yang sudah ada maupun kebutuhan pembangunan
aplikasi dan infrastruktur baru
2.6.1 Kesenjangan Aplikasi
Kesenjangan yang terjadi dari sisi aplikasi lebih disebabkan karena sebagian besar SKPD
belum menggunakan aplikasi khusus yang meningkatkan kemudahan dan kecepatan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, khusus untuk SKPD yang sudah memiliki
aplikasi khusus, perlu dilakukan tinjauan mengenai lingkup yang dapat ditangani oleh aplikasi
tersebut. Apakah sudah mampu mencover semua tupoksi serta apakah SDM yang ditugaskan
menjalankan aplikasi tersebut telah memiliki kemampuanyang memadai.
2.6.2 Kesenjangan Infrastruktur
Kesenjangan yang terjadi pada infrastruktur jaringan adalah belum adanya koneksi antar SKPD
yang akan memudahkan hubungan antar SKPD,terutama untuk pemakaian layanan internal
yang terintegrasi untuk seluruh SKPD yang ada. Integrasi tersebut perlu memperhatikan
peletakkan pusat koneksi Kabupaten Klaten yang akan dikelola oleh satu SKPD sebagai
penanggung jawab.
Koneksi Local Area Network di setiap SKPD perlu disediakan untuk memaksimalkan kinerja dari
setiap SKPD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Jenis koneksi jaringan harus
disesuaikan dengan topologidaerah dan jarak SKPD.
Berikut peta perbandingan data infrastruktur komputer dan jaringan pada kondisi aktual yang
diperoleh dengan kondisi ideal infrastruktur yangseharusnya tersedia
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 2 Metodologi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 29
Tabel 2.2. Peta Kesenjangan Infrastruktur
No Jenis Perangkat
Jumlah dan Kondisi Perangkat
Existing Idealnya
1 Server Hanya ada server di bagian Humas
Jumlahnya bisa mencover untuk kebutuhan layanan server seperti Web Server (utama, secondary dan Application), DNS & Bridge Server, Mail Server, Proxy Server, backup server, firewall, DHCP, Antivirus) Setiap SKPD yang memiliki dan mengelola aplikasi membutuhkan minimal 1 unit server lokal atau dapat dioptimalisasi jumlah dengan membagi menurut pendekatan kluster berdasarkan lokasi terdekat dan kapasitas server. Jumlah rincinya akan dihitung sesuai kebutuhan SKPD
2 Komputer workstation (PC Desktop dan Laptop)
Rata-rata masing-masing SKPD memiliki 11 unit komputer
Setiap aparatur yang memiliki tugas yang berhubungan langsung dengan layanan SKPD memperoleh satu unit komputer dan setiap SKPD minimal 4 unit, sampai ke tingkat kecamatan. Jumlah akan dirinci sesuai kebutuhan untuk setiap SKPD
3 Perangkat Pendukung Jaringan LAN di setiap SKPD (kabel , access point, hub, switch)
Belum semua SKPD memiliki perangkat pendukung jaringan dengan konfigurasi jaringan LAN yang bervariasi
Setiap SKPD memiliki perangkat pendukung jaringan LAN dengan Topologi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jumlah akan dirinci sesuai kebutuhan untuk setiap SKPD
4 Perangkat Pendukung Jaringan antar SKPD
Belum tersedia koneksi jaringan antar SKPD.
Setiap Jaringan LAN SKPD memiliki access point dan membangun tower sesuai kebutuhan per kluster berdasarkan kedekatan lokasi. Selain itu dapat juga memanfaatkan tower, access point yang ada untuk terhubung antar jaringan tergantung dari jarak lokasi. Jumlah akan dirinci sesuai kebutuhan untuk setiap SKPD
5 Perangkat Pendukung koneksi internet (Media, ISP, dll)
Belum semua SKPD yangmemiliki koneksilangsung ke internetdengan kapasistasbandwith yangbervariasi, dengan jenis rovider yang hampirsama
Setiap Jaringan LAN SKPD terhubung dengan pusat jaringan, kemudian pusat jaringan yang akan mengelola gateway untuk akses koneksi ke internet dan mengelola pengaturan kapasistas bandwith dari setiap jaringan SKPD.
6 Perangkat Pendukung layanan Email
Pengelolaan layanan mail dan kapasitas server belum memadaidan penggunaannya masih belum optimal
Untuk setiap pegawai memiliki alamat email resmi Pemkab dengan limit space tertentu, selain itu disediakan alamat email jabatan resmi untuk kemudahan surat menyurat secara elektronik antar SKPD
Bab 2 Metodologi
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
30 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
No Jenis Perangkat
Jumlah dan Kondisi Perangkat
Existing Idealnya
7 Perangkat pendukung pengelolaan dokumen elektronik
(Scanner, dll)
Kepemilikan scanner masihsangat terbatas danbelum diberdayakanuntuk mendukungsistem pengelolaandokumen elektronik
Perangkat scanner sebaiknya dimiliki oleh setiap SKPD, wajib bagi bag umum, sekretariat dan dokumentasi. Sementara untuk digital camera dapat dioptimasi jumlahnya dan dikoordinir penggunaannya oleh bagian perlengkapan atau dokumentasi humas
9 Data Center
terpadu
Belum tersedia Ruangan khusus yang berisi server khusus dengan kapasistas besar untuk file dan database server untuk seluruh SKPD yang nantinya dikelola oleh SKPD yang bertangung jawab.
10 NetworkOperation CenterTerpadu
Sudah tersedia hanya berfungsi untuk menakomodasi aplikasi SIAK yang terhubung ke setiap SKPD melalui koneksi radio
Ruangan khusus untuk NOC yang di dalamnya terdiri dari router, switch yang terhubung dengan seluruh jaringan SKPD, pusat server data dan dilengkapi perangkat penunjang sistem kemanan seperti router Firewall, bridge firewall, dll. Jika memungkinkan perangkat media transmisi menggunakan VSAT.
11 Infrastruktur Komunikasi Internal dan eksternal berbasis IP
Belum Tersedia Diadakan perangkat video conference yang memungkinkan audiensi dapat dilakukan melalui internet antar SKPD dan kepala daerah
12 Perangkat Call Center dan SMSCenter
Belum Tersedia Call Center dan SMS center yang dilengkapi dengan interface content management sistem dibangun untuk SKPD yang terkait langsung dengan layanan publik, dimana pengelolaannya dapat dikoordinir oleh SKPD yang bertanggung jawab.
13 Kantor KPDE Belum Tersedia Tersedianya kantor KPDE yang bertanggung jawab atas jaringan dan server di Kabupaten Klaten
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 3 Kerangka Dasar Pemikiran
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 31
BAB 3
KERANGKA DASAR PEMIKIRAN
(e-Government Conceptual Framework)
3.1 Pendahuluan
Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yaitu Terwujudnya Klaten
yang Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo serta misinya yaitu:
1. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (wareg, wasis, wisma dan
wutuh).
2. Mengupayakan rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan materiil dan
spiritual dan meningkatkan keimanan,ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghargaan serta aktualisasi diri dalam
pembangunan.
4. Menumbuhkan kehidupan perekonomian yang dinamis dengan menumbuhkan kehidupan
perekonomian rakyat yang berbasis sumber daya lokal, menjaga kelestarian hidup, serta
mengurangi kemiskinan.
5. Penerapan pengarusutamaan gender dalam berbagai fungsi Pemerintahan.
6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pembangunan.
7. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya yang memadai.
8. Mendorong otonomi desa dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan.
Maka konsep pengembangan infrastruktur teknologi informasi diarahkan kepada pemanfaatan
semaksimal mungkin sumberdaya informasi yang telah ada sebagai modal utama dalam
mengembangkan e-Government. Pengembangan e-Government diharapkan selain akan
meningkatkan pemanfaatan sistem informasi yang dimiliki, juga diharapkan meningkatkan
layanan publik dan operasional pengelolaan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.
3.2 Konsep Pengembangan e-Government
Secara garis besar konsep pengembangan e-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten
Klaten adalah:
“Pemaanfaatan TIK untuk keterpaduan pengelolaan informasi dalam rangka perbaikan
organisasi menuju tercapainya layanan prima melalui mutu layanan publik yang bersih dan
transparan.”
Bab 3 Kerangka Dasar Pemikiran
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
32 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
3.3 Tujuan Pengembangan e-Government
Pengembangan e-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten diarahkan agar
tercapai tujuan berikut ini, yaitu:
1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan
lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah
Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang
terjangkau oleh masyarakat
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan
perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan
persaingan perdagangan internasional
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta
penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam
perumusan kebijakan negara
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta
memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah
otonom
Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis e-Government perlu
dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu:
1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau oleh
masyarakat luas.
Masyarakat mengharapkan layanan publik yang terintegrasi tidak tersekat-sekat oleh
batasan organisasi dan kewenangan birokrasi. Dunia usaha memerlukan informasi dan
dukungan interaktif dari pemerintah untuk dapat menjawab perubahan pasar dan tantangan
persaingan global secara cepat. Kelancaran arus informasi untuk menunjang hubungan
dengan lembaga-lembaga negara, serta untuk menstimulasi partisipasi masyarakat
merupakan faktor penting dalam pembentukan kebijakan negara yang baik. Oleh karena
itu, pelayanan publik harus transparan, terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas
melalui jaringan komunikasi dan informasi. Strategi ini mencakup sejumlah sasaran sebagai
berikut.
a. Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh
wilayah negara pada tingkat harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat, dengan
sejauh mungkin melibatkan partisipasi dunia usaha.
b. Pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat
mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah terkait,
sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan
kewenangan di lingkungan pemerintah, sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 3 Kerangka Dasar Pemikiran
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 33
tentang kewajiban instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom untuk
menyediakan informasi dan pelayanan publik secara on-line.
c. Pembentukan jaringan organisasi pendukung (back-office) yang menjembatani portal-
portal informasi dan pelayanan publik tersebut di atas dengan situs dan sistem
pengolahan dan pengelolaan informasi yang terkait pada sistem manajemen dan
proses kerja di instansi yang berkepentingan. Sasaran ini mencakup pengembangan
kebijakan pengembangan kebijakan pemanfaatan dan pertukaran informasi antar
instansi pemerintah pusat dan daerah.
d. Pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standarisasi dan sistem
pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi
antar organisasi di atas.
2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom
secara holistik.
Penataan sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah harus dirancang agar dapat
mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. Penataan ini harus meliputi
sejumlah sasaran yang masing-masing atau secara holistik membentuk konteks bagi
pembentukan kepemerintahan yang baik, antara lain meliputi:
a. Fokus kepada kebutuhan masyarakat, kewibawaan pemerintah sangat dipengaruhi
oleh kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat memuaskan
masyarakat serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dan dialog publik dalam
pembentukan kebijakan negara.
b. Manajemen perubahan, pengembangan kepemerintahan yang baik hanya dapat
dicapai apabila didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan manajemen
untuk melakukan perubahan-perubahan sistem manajemen dan proses kerja secara
kontinyu, agar pemerintah dapat menghadapi perubahan pola kehidupan masyarakat
yang semakin dinamis dan pola hubungan internasional yang semakin kompleks.
Organisasi pemerintah harus berevolusi menuju organisasi jaringan, dimana setiap
unsur instansi pemerintah berfungsi sebagai simpul dalam jaringan desentralisasi
kewenangan dengan lini pengambilan keputusan yang sependek mungkin dan tolok
ukur akuntabilitas yang jelas.
c. Penguatan e-leadership, penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan
pemerintah dan pemerintah daerah otonom perlu ditunjang oleh penguatan kerangka
kebijakan yang fokus dan konsiten untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi,
agar simpul-simpul jaringan organisasi di atas dapat berinteraksi secara erat,
transparan dan membentuk rentang kendali yang efektif.
d. Rasionalisasi peraturan dan prosedur operasi, termasuk semua tahapan perubahan,
perlu diperkuat dengan landasan peraturan dan prosedur operasi yang berorientasi
Bab 3 Kerangka Dasar Pemikiran
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
34 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
pada organisasi jaringan, rasional, terbuka, serta mendorong pembentukan kemitraan
dengan sektor swasta.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
Pelaksanaan setiap strategi memerlukan kemampuan dalam melaksanakan transaksi,
pengolahan, dan pengelolaan berbagai bentuk dokumen dan informasi elektronik dalam
volume yang besar, sesuai dengan tingkatannya. Kemajuan teknologi informasi dan
perkembangan jaringan komunikasi dan informasi memberikan peluang yang luas bagi
instansi pemerintah untuk memenuhi keperluan tersebut. Agar pemanfaatan teknologi
informasi di setiap instansi dapat membentuk jaringan kerja yang optimal, maka melalui
strategi ini sejumlah sasaran yang perlu diupayakan pencapaiannya adalah sebagai berikut.
a. Standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi
antar portal pemerintah.
b. Standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi
elektronik (electonic document management system) serta standarisasi meta-data yang
memungkinan pemakai menelusuri informasi tanpa harus memahami struktur informasi
pemerintah.
c. Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem
otentikasi dan public key infrastructure untuk menjamin keamanan informasi dalam
penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan tentang
kerahasiaan informasi dan transaksi finansial
d. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat
dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah untuk menjamin keandalan, kerahasiaan,
keamanan dan interoperabilitas transaksi informasi dan pelayanan publik.
e. Pengembangan jaringan intra pemerintah untuk mendukung keandalan dan
kerahasiaan transaksi informasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah
otonom.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan
teknologi informasi. Pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya ditangani
oleh pemerintah. Partisipasi dunia usaha dapat mempercepat pencapaian tujuan strategis
e-Government. Beberapa kemungkinan partisipasi dunia usaha sebagai berikut perlu
dioptimalkan:
a. Dalam mengembangkan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja serta
pengembangan situs dan pembakuan standar, pemerintah harus mendayagunakan
keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta
b. Walaupun pelayanan dasar bagi masyarakat luas harus dipenuhi oleh pemerintah,
namun partisipasi dunia usaha untuk meningkatkan nilai informasi dan jasa
kepemerintahan bagi keperluan-keperluan tertentu harus dimungkinkan.
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 3 Kerangka Dasar Pemikiran
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 35
c. Peran dunia usaha untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi di
seluruh wilayah negara merupakan faktor yang penting. Demikian pula partisipasi
usaha kecil menengah untuk menyediakan akses serta meningkatkan kualitas dan
lingkup layanan warung internet perlu didorong untuk memperluas jangkauan
pelayanan publik. Semua instansi terkait harus memberikan dukungan dan isentif, serta
meninjau kembali dan memperbaiki berbagai peraturan dan ketentuan pemerintah yang
menghambat partisipasi dunia usaha dalam memperjelas jaringan dan akses
komunikasi dan informasi.
5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah
otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
Sumber daya manusia (SDM) baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna e-
Government merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan
pelaksanakan dan pengembangan e-Government. Untuk itu, perlu upaya peningkatan
kapasitas SDM dan penataan dalam pendayagunaannya, dengan perencanaan yang
matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaannya dilakukan
secara bertahap dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal
dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam
pengembangan dan implementasi e-Government. Upaya pengembangan SDM yang perlu
dilakukan untuk mendukung e-Government adalah sebagai berikut.
a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta
pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (e-literacy), baik di kalangan
pemerintah dan pemerintah daerah otonom maupu di kalangan masyarakat dalam
rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi
(information society)
b. Pemanfaatan sumber daya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi
informasi dan komunikasi secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah
maupun non pemerintah/masyarakat
c. Pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga
pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan
pengembangan dan pelaksanaan e-Government
d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi
aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan
aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan
unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih
maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang
diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada
masyarakat di lingkungannya.
Bab 3 Kerangka Dasar Pemikiran
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
36 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
e. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (distance
learning) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal
untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan SDM di bidang teknologi informasi
dan komunikasi antar daerah.
f. Perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung
pelaksanaan e-Government melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan
program e-Government, serta contoh keberhasilan (best practice) pelaksanaan e-
Government
g. Peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh SDM
bidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat
yang secara aktif mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik
dan terukur.
Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, oleh karena itu pengembangan
e-Government perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematik melalui tahapan
yang realistik dan dan sasaran yang terukur, sehingga dapat dipahami dan diikuti oleh
semua pihak. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan
oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan e-Government dapat
dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut:
Tabel 3.1. Tingkatan Pengembangan e-Government
Tingkatan Tahapan
Tingkat 1: Persiapan 1. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga 2. Penyiapan SDM 3. Penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya
penyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SMS-Center dan lain-lain
4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik
Tingkat 2: Pematangan 1. Pembuatan situs informasi publik interaktif 2. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga
lain
Tingkat 3: Pemantapan 1. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik 2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan
lembaga lain
Tingkat 4: Pemanfaatan Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi
Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat-4.
Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, diperlukan dukungan
sistem manajemen, proses kerja dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 3 Kerangka Dasar Pemikiran
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 37
pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan situs tanpa dukungan yang memadai, akan mengalami
kegagalan yang tidak hanya menimbulkan pemborosan namun juga menghilangkan
kepercayaan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dibakukan sejumlah
pengaturan sebagai berikut.
1. Standar kualitas dan kelayakan situs pemerintah bagi setiap tingkatan perkembangan di
atas
2. Peraturan tentang kelembagaan dan kewenangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan
transaksi informasi yang dimiliki pemerintah. Pengaturan ini harus mencakup batasan
tentang hak masyarakat atas informasi, kerahasiaan dan keamanan informasi pemerintah
(information security), serta perlindungan informasi yang berkaitan dengan masyarakat
(privacy)
3. Persyaratan sistem manajemen dan proses kerja, serta sumber daya manusia yang
diperlukan agar situs pemerintah dapat berfungsi secara optimal dan mampu berkembang
ke tingkat yang lebih tinggi.
Pengembangan e-Government harus dilaksanakan secara harmonis dengan mengoptimalkan
hubungan antara inisiatif masing-masing instansi dan penguatan kerangka kebijakan untuk
menjamin keterpaduannya dalam suatu jaringan sistem manajemen dan proses kerja.
Pendekatan ini diperlukan untuk mensinergikan dua kepentingan, yakni: (1) kepentingan
pendayagunaan pemahaman dan pengalaman masing-masing instansi tentang pelayanan
publik yang diperlukan oleh masyarakat, dan (2) kepentingan untuk penataan sistem
manajemen dan proses kerja yang terpadu.
Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun Rencana Strategis
Pengembangan e-governmnet di lingkungannya masing-masing. Rencana Strategis ini dengan
jelas menjabarkan lingkup dan sasaran pengembangan e-Government yang ingin dicapai;
kondisi yang dimiliki pada saat ini; strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang ditentukan;
kebutuhan dan rencana pengembangan sumber daya manusia; serta rencana investasi yang
diperlukan. Untuk menghindari pemborosan anggaran pemerintah, penyusunan rencana
investasi harus disertai dengan analisis kelayanan investasi terhadap manfaat sosial ekonomi
yang dihasilkan.
Bab 3 Kerangka Dasar Pemikiran
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
38 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
3.4 Infrastruktur Pengembangan e-Government
Pengembangan e-Government dilandasi oleh 4 (empat) infrastruktur utama, meliputi:
1. Suprastruktur e-Government yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga
(e-leadeship), sumberdaya manusia (human resources) dan peraturan di tingkat lembaga
yang terkait dengan pengembangan e-Government (regulation).
2. Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi dan
keamanan, yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal
Pemerintah.
3. Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metoda berbagi
data (data sharing), dan sistem pengamanannya, yang lebih lanjut dapat dilihat pada
Panduan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik.
4. Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka
(interface), dan aplikasi back office yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Standar
Mutu, Jangkauan Layanan dan Pengembangan Aplikasi.
Seluruh infrastruktur tersebut akan dibangun dalam satu kerangka berpikir yang utuh, yang
selanjutnya dikembangkan menjadi cetak biru pengembangan e-Government di setiap lembaga
pemerintah.
Konsep pengembangan infrastruktur diarahkan kepada pemanfaatan semaksimal mungkin
sumberdaya informasi yang telah ada sebagai modal utama dalam mengembangkan e-
Government. Pengembangan e-Government pada setiap lembaga, selain akan meningkatkan
pemanfaatan sistem informasi yang dimiliki, juga diharapkan meningkatkan layanan publik dan
operasional pengelolaan pemerintahan.
3.5 Landasan pengembangan e-Government
Landasan pengembangan e-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten:
1. Komitmen dari semua komponen penyelenggaran e-Government untuk mencapai tujuan
dan sasaran e-Government.
2. Dukungan anggaran untuk kesinambungan penyelenggaran e-Government.
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaran e-Government.
4. Kebijakan yang mendukung optimalisasi penyelenggaraan e-Government.
5. Ketersediaan standar terkait data, informasi, dan teknologi dalam penyelenggaraan e-
Government
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 3 Kerangka Dasar Pemikiran
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 39
Skema e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten:
Gambar 3.1. Skema e-Government
3.6 Prioritas dalam pengembangan e-Government
Prioritas dalam pengembangan e-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
diarahkan kepada:
1. Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait kebijakan dan edukasi
melalui web site resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten serta SKPD yang berada
di bawah .
2. Tersampaikannya sumbang saran dan aduan dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Klaten.
3. Tersedianya sistem terintegrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk
pemanfaatan data sharing.
4. Tersedianya infrastruktur jaringan yang mendukung terkoneksinya sistem terintegrasi di
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
3.7 Konsep Integrasi Sistem Informasi
Konsep pengintegrasian dilakukan dalam 2 tahap:
1. Pengintegrasian sistem informasi yang ada saat ini melalui antar muka (interface) tanpa
merubah sistem yang digunakan
2. Pengintegrasian sistem informasi kedalam satu kesatuan pada setiap lembaga pemerintah.
40 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 41
BAB 4
CETAK BIRU PENGEMBANGAN
(e-Government Blue Print)
4.1 Perencanaan Kebijakan dan Regulasi
Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan diharapkan dapat memberi arah dan mendorong
pemanfaatan TIK agar berjalan optimal. Kebijakan yang dapat ditempuh dalam pengembangan
e-Government, sebagai berikut:
1. Visi dan misi pengembangan e-Government yang dijabarkan dengan jelas dan
terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman,
rencana strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya.
2. Strategi penerapan kebijakan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program,
atau bentuk dokumen resmi lainnya.
3. Standar atau panduan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara umum maupun
secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu.
4. Peraturan terkait dengan kewajiban pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kinerja
organisasi dan pelayanan prima.
5. Skala Prioritas penerapan TIK yang dilaksanakan .
6. Evaluasi/manajemen risiko TIK yang diterapkan.
7. Panduan mengenai manajemen perubahan.
8. Panduan mengenai tata kelola TIK.
4.2 Perencanaan Kelembagaan dan Organisasi
Perencanaan organisasi dimaksudkan agar terdapat unit yang berwenang dan bertanggung
jawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK yaitu:
1. Tersedia unit organisasi yang khusus menangani IT, minimal terdiri dari fungsi infrastruktur
perangkat keras dan infrastruktur perangkat lunak.
2. Penyusunan dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan
Fungsi (TUPOKSI).
3. Adanya Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk melaksanakan
hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK.
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
42 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
4. Adanya kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan
TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status
kepegawaian.
5. Adanya program pengembangan Sumber Daya Manusia TIK yang terencana dan
terlaksana
4.3 Kantor Pengelola Data Elektornik
Kantor Pengelola Data Elektronik adalah unit organisasi yang berada di bawah Bupati yang
tugas utamanya adalah mengelola sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah
adalah orang dan perangkat keras/lunak yang merupakan komponen bagi terselenggaranya
sistem informasi. Sumber daya informasi terdiri dari:
1. Ahli informasi (Information Specialist)
2. Perangkat keras
3. Perangkat lunak
4. Perangkat komunikasi
5. Pengguna/Operator
Struktur organisasi yang dapat disusun berdasarkan model tersentralisasi dapat dilihat pada
Gambar 4.1.
Gambar 4.1 Unit Organisasi Pengelola e-Government
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 43
4.3.1 Kasi Pengembangan Sistem
4.3.1.1 Pengembangan dan Standard sistem
Seksi ini bertanggung jawab dalam mengawal pengembangan sistem informasi baik dari sisi
perangkat keras maupun perangkat lunak. Seksi ini juga bertanggung jawab dalam memberikan
rekomendasi apakah pengembangan perlu dilakukan dengan memperhatikan sumber daya
informasi yang dimiliki. Di samping itu, seksi ini juga menerapkan standar yang ditetapkan
dalam pengembangan sistem informasi. baik standar data, teknologi, maupun sekuritas.
4.3.1.2 Pengembangan SDM
Mengembangkan SDM ahli informasi. Ahli informasi adalah orang yang bertanggung jawab
penuh dan berkontribusi dalam menyediakan sumber daya informasi yang diperlukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Ahli informasi terdiri dari analis sistem, administrator
database, webmaster, ahli jaringan, programmer, dan operator.
Analis sistem adalah ahli sistem informasi yang bekerja bersama pengguna untuk membangun
sistem baru atau meningkatkan kemampuan sistem yang telah ada. Analis sistem memiliki
keahlian dalam mendefinisikan masalah dan menyampaikan dokumen tertulis untuk
menerangkan bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah tersebut.
4.3.2 Kasi Pemeliharaan Sistem
4.3.2.1 Jaringan
Seksi ini bertanggung jawab agar jaringan komputer di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
dipastikan lancar. Pemeliharaan dilakukan secara preventive (pengecekan rutin) dan corrective
(help desk). Untuk memastikan jaringan dapat berjalan secara optimal, seksi ini diberi
kewenangan untuk mengelola hak akses, manajemen bandwidth, serta merencanakan
anggaran untuk koordinasi dan sosialisasi, pemeliharaan infrastruktur,
penggantian/pengembangan infrastruktur, monitoring evaluasi, dan mengusulkan peningkatan
kompetensi SDM . Spesifikasi kebutuhan SDM untuk bagian ini adalah 1 orang lulusan S1
informatika, 1 orang lulusna S1 teknik elektro, 2 orang lulusan D3 informatika.
4.3.2.2 Aplikasi
Seksi ini bertanggung jawab agar aplikasi yang berjalan di Pemerintah Daerah Kabupaten
Klaten berjalan lancar sesuai kebutuhan . Apabila diperlukan, aplikasi dapat dikembangkan
menyesuaikan kebutuhan yang ada. Dalam melakukan tugasnya, seksi aplikasi bertindak
sebagai help desk apabila ada permasalahan dengan aplikasi yang sudah berjalan. Seksi ini
juga bertanggung jawab memfasilitasi kebutuhan agar aplikasi yang ada bisa
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
44 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
diimplementasikan secara optimal. Seksi ini juga memiliki kewenangan untuk memberikan
bimbingan teknis dalam rangka sertifikasi aplikasi
4.3.2.3 Database
Seksi ini bertanggung jawab mengelola data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Klaten, memelihara data center yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Seksi ini
juga bertanggung jawab memelihara data dari kerusakan, kegagalan akses, atau akses ilegal.
4.3.3 Sub Bag Tata Usaha
4.3.3.1 Keuangan
Bertanggung jawab melakukan pengelolaan keuangan di KPDE.
4.3.3.2 Kepegawaian
Bertanggung jawab dalam bidang kerumah tanggaan serta memfasilitasi hak dan kewajiban
pegawai KPDE.
4.3.3.3 Perencanaan
Bertanggung jawab menyusun program kerja KPDE sesuai usulan dari seksi dan bidang,
melaporkan progres kegiatan, dan hasil kegiatan.
4.4 Perencanaan Infrastruktur
Rancangan kebutuhan infrastruktur dibuat berdasarkan hasil analisis kesenjangan antar kondisi
aktual dan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai. Setelah mempertimbangkan kondisi
geografis dan sebaran lokasi SKPD yang beberapa di antaranya cukup jauh jaraknya dari pusat
pengoperasian jaringan, perancangan kebutuhan infrastruktur khususnya jaringan yang
nantinya akan menghubungkan seluruh SKPD ke kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten
Klaten akan dibagi tiga berdasarkan jarak lokasi terhadap pusat pengoperasian jaringan, yaitu:
(1) kebutuhan infrastruktur di pusat data dan pengoperasian jaringan, yang dalam
rancangannya akan memiliki lokasi di Kantor KPDE ; (2) Kebutuhan infrastruktur yang
menghubungkan pusat data dan pengoperasian jaringan dengan jaringan seluruh SKPD dan
jaringan antar SKPD termasuk kecamatan, rencananya akan menggunakan kombinasi media
koneksi kabel Fiber Optic (FO), wireless dan Virtual Private Nertwork (VPN); (3) kebutuhan
infrastruktur LAN di masing-masing SKPD menggunakan media koneksi kabel UTP dan indoor
wireless.
Skema koneksi jaringan yang dibangun antara Pusat data dan jaringan dengan klien (SKPD)
maupun jaringan antar SKPD dapat dilihat pada gambar di halaman berikut.
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 45
Gambar 4.2. Rancangan Infrastruktur Jaringan Kabupaten Klaten
4.4.1 Kebutuhan Infrastruktur di Pusat Data dan Operasional Jaringan
Kabupaten
Pusat Data akan sangat berperan sebagai lokasi penyimpanan, dan pengelolaan data secara
terpusat dan sebagai data warehouse kabupaten. Sedangkan pusat operasional jaringan,
melakukan fungsi pengelolaan keamanan dan pengaturan koneksi jaringan serta akses internet
seluruh Kecamatan. Mengingat fungsi dan efisiensi area, lokasi kedua pusat ini di satukan dan
berada dalam satu ruangan tersendiri yang memenuhi spesifikasi ruangan khusus yang sifatnya
restricted area yang terletak di kantor Dinas Kominfo atau berdekatan dengan Diskominfo,
sebagai penanggung jawab dan pengelola Pusat Data dan jaringan Kabupaten Klaten.
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
46 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
Gambar 4.3 . Rancangan Pusat data di KPDE
Gambar 4.4. Rancangan Jaringan di Pusat Data KPDE
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 47
Tabel 4.1. Kebutuhan Data dan NOC
No Jenis Perangkat Kuantitas Keterangan
1 File Server 1 Unit Dengan Software
2 Mail Server 1 Unit Dengan Software
3 DNS & proxy server 1 Unit Dengan Software
4 Web server for portal 1 Unit Dengan OS
5 Database server 4 Unit Dengan OS
6 Back up server 2 Unit Dengan OS
7 Internet Connection VPN 181 MB
8 Router- VPN & security 2 Unit
9 Rack mount 4 Unit
10 DNOC Room equipment 1 Unit
11 Instalasi 1 paket
12 UPS 2 Unit
Secara umum jaringan komputer dibagi menjadi tiga bagian, yaitu jaringan publik, jaringan lokal,
dan Demilitarized Zone (DMZ). Bagian pertama berupa jaringan publik, yaitu internet yang
dapat diakses oleh masyarakat pengguna yang ingin memanfaatkan sumber daya yang berada
pada jaringan publik ini.
Bagian kedua, yaitu jaringan lokal, adalah suatu lingkungan tertutup yang hanya dapat diakses
dari lingkungan jaringan SKPD. Tidak seluruh orang yang terhubung ke jaringan komputer
dapat mengakses langsung komputer-komputer yang berada pada lingkungan ini.
Jaringan lokal yang digunakan berupa sebuah jaringan intranet private yang hanya dapat
diakses oleh seluruh SKPD. Bagian ketiga, yaitu DMZ atau Demilitarized Zone, adalah suatu
lingkungan jaringan yang dapat diakses dari jaringan publik dan dapat mengakses lingkungan
jaringan lokal. Pada DMZ ini, seluruh server utama diletakkan pada daerah bebas gangguan
keamanan yang diapit oleh dua firewall.
Firewall pertama merupakan external firewall yang menggunakan perangkat firewall (diletakkan
pada Gateway Server Center Kabupaten). Pada gateway kabupaten diberikan fasilitas VPN
(Virtual Private Network). Firewall kedua diletakkan pada sisi intranet yang dilengkapi juga
dengan VPN server yang dipasang pada router. Sedangkan dari sisi komputer SKPD diberi
software VPN klien atau juga hardware berupa router VPN klien untuk mengantisipasi
pemberdayaan koneksi untuk sekitar klien SKPD.
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
48 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
VPN sendiri merupakan teknologi WAN yang dilewatkan di jaringan public internet, namun
datanya dibungkus, dienkripsi, dan dilewatkan dengan tunneling di internet. Teknologi ini
memungkinkan dapat mereduksi biaya dan aman karena menggunakan metode enkripsi
sehingga dapat menjamin kerahasiaan pengiriman data, baik voice atau non voice antara Pusat
Pengoperasian Jaringan dengan SKPD maupun antar SKPD. Selain media koneksi VPN yang
akan sangat membantu koneksi jaringan antar kantor pusat dengan SKPD yang jaraknya jauh,
digunakan juga media koneksi kabel fiber optic dan WLAN.
4.4.2 Kebutuhan Infrastruktur Koneksi Jaringan antar SKPD
Berdasarkan kondisi lokasi dari seluruh SKPD yang telah diidentifikasi, maka metode koneksi
jaringan yang akan digunakan terdiri dari:
1. Koneksi VPN client
2. Koneksi Fiber Optik
Koneksi VPN intranet klien dialokasikan untuk koneksi jaringan intranet dan dengan SKPD
selain yang terkoneksi dengan WLAN. Penggunaan VPN akan sangat membantu koneksi
jaringan antar kantor pusat dengan SKPD
Namun untuk koneksi ke kecamatan khususnya untuk kecamatan kecamatan yang jarak
lokasinya sangat jauh dan kondisi geografis dan topografinya perlu disiapkan alternatif lain
selain menggunakan koneksi VPN untuk mengantisipasi belum adanya layanan VPN dari
penyedia jasa jaringan, minimal untuk di tahun tahun awal.
4.4.3 Kebutuhan Infrastruktur Komputer Koneksi Jaringan lokal SKPD
Daftar kebutuhan infrastruktur jaringan lokal (LAN) di masing-masing SKPD disusun dengan
melihat kondisi aktual yang ada. Saat ini baru ada 9 SKPD yang memiliki LAN dalam
lingkungan kerjanya, namun kondisi dan konfigurasi belum seluruhnya mampu memenuhi
kebutuhan koneksi dari seluruh aparatur di SKPD tersebut .
Selain itu, topologi jaringan LAN yang akan dibangun pada masing-masing SKPD juga akan
menentukan jumlah kebutuhan dari perangkat yang akan digunakan .Dari Tiga topologi yang
selama ini dikenal yaitu Ring, Bus dan Star, jaringan LAN di setiap SKPD akan menggunakan
topologi Star.
Walaupun konsumsi kabel lebih banyak namun topologi ini memungkinkan untuk mendeteksi
terjadinya gangguan pada jaringan yang terhubung pada suatu komputer dan tidak akan
mengganggu jaringan pada komputer lain jika terjadi kerusakan pada suatu komputer yang
berada pada satu jaringan yang sama. Berikut skema jaringan LAN pada suatu SKPD:
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 49
Gambar 4.5. Jaringan LAN masing-masing SKPD
Gambar 4.6 . Jaringan LAN di Kompleks Pemda
Selain perangkat jaringan LAN, penambahan komputer kerja dan application server yang
mendukung standar arsitektur aplikasi yang akan diterapkan juga akan dilakukan dalam kurun
waktu 4-5 tahun ke depan secara kontinyu. Kebutuhan perangkat masing-masing SKPD dapat
dilihat pada tabel berikut:
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
50 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
Tabel 4.1 Kebutuhan perangkat masing-masing SKPD
NO SKPD KOMPUTER
PRINTER PAKET
LAN WR BW
SERVER KOMP LAPTOP
1 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1 11 8 11 1 1 5
2 Badan Perencanaan Daerah 1 40 5 40 1 1 8
3 Badan Kepegawaian daerah 1 20 5 20 1 1 6
4 Badan Lingkungan Hidup 1 12 5 12 1 1 5
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 15 4 15 1 1 5
6 Dinas Pendidikan 1 38 31 38 1 1 10
7 Dinas pertanian 1 44 10 44 1 5 9
8 Dinas kesehatan 1 25 14 25 1 1 7
9 Dinas Perhubungan 1 25 8 25 1 1 7
10 Dinas Perhubungan dan Olah Raga
1 12 2 12 1 1 5
11 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
1 20 5 20 1 1 6
12 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
1 25 10 25 1 1 7
13 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
1 60 5 60 1 1 10
14 Dinas Pekerjaan Umum 1 45 11 45 1 1 9
15 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1 20 5 20 1 1 6
16 Hukum 1 9 4 9 1 1 2
17 Humas 1 9 4 9 1 1 2
18 inspektorat 1 5 42 5 1 1 8
19 Kantor Arsip & perpustakaan 1 4 4 4 1 1 5
20 Kantor KB 1 15 8 15 1 1 6
21 Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
1 30 8 30 1 1 7
22 Kecamatan (26 kecamatan) 26 130 52 130 26 26 6
23 Kesbangpol 1 8 2 8 1 1 4
24 Ketahanan Pangan 1 10 4 10 1 1 5
25 Organisasi 1 9 4 9 1 1 2
26 Pembangunan 4 31 4 9 1 1 2
27 Pemerintahan 1 9 4 9 1 1 2
28 Perekonomian 1 9 4 9 1 1 2
29 Rumah Sakit Umum Daerah 1 65 10 65 1 1 11
30 Satpol PP 1 12 8 12 1 1 5
31 Sekretaris Dewan 1 15 5 15 1 1 5
32 Umum 1 9 4 9 1 1 2
TOTAL 56 650 299 650 56 56 181
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 51
4.4.4 Data Recovery Center
Resiko operasional, resiko reputasi dan reputasi pasar. Pencegahan terhadap resiko-resiko
tersebut yang diakibatkan oleh bencana (disaster) seperti kebakaran, gempa bumi, banjir,
tsunami dll dapat dilakukan dengan menyusun rencana pemulihan bencana (Disaster Recovery
Plan/DRP) dengan dukungan DRC (Disaster Recovery Center) sebagai tempat/area
penyimpanan serta pengolahan data dan informasi pada saat terjadinya bencana yang
mengakibatkan Data Center yang ada mengalami gangguan temporary, sebagian atau bahkan
rusak total sehingga memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pemulihan.
Gambar 4.7 . Jaringan Recovery Data
Disaster Recovery Center merupakan suatu fasilitas yang berfungsi untuk mengambil alih
fungsi suatu unit ketika terjadi gangguan serius yang menimpa satu atau beberapa unit kerja
penting, seperti pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi. Secara umum DRC
berfungsi untuk:
1. Meminimalisasi kerugian finansial dan nonfinansial dalam meghadapi kekacauan bisnis
atau bencana alam meliputi fisik dan informasi berupa data penting
2. Meningkatkan rasa aman mengingat betapa penting sekali bussines continuity dalam
sebuah organisasi. Ada 3 pilihan type DRC yang sesuai dengan kondisi alokasi anggaran
organisasi, yaitu:
a. Cold DRC ini menyediakan sistem yang sama seperti lokasi data center di organisasi
dimana aplikasi dan data akan diupload sebelum fasilitas DRC bisa digunakan, namun
proses pemindahan dari data center ke lokasi DRC akan dilakukan secara manual.
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
52 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
b. Warm DRC akan menyediakan komputer dengan segala komponennya, aplikasi, link
komunikasi, serta backup data yang paling update, dimana system tidak otomatis
berpindah tetapi masih terdapat proses manual meskupun dilakukan seminimal
mungkin.
c. Hot DRC ini mengatur secepat mungkin operasional bisnis, sistem dengan aplikasi, link
komunikasi yang sama sudah di pasang dan sudah tersedia di lokasi DRC, data secara
continu dibackup. Penerapan Teknologi Informasi untuk mendukung e-Government
Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan koneksi live antara data center dan lokasi
DRC, dan operasional bisnis akan berjalan pada saat itu juga, tanpa harus mematikan
sistem di data center lama.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun dan negosiasi kontrak DRC:
1. DRC harus berada di daerah aman tapi dalam jarak yang terjangkau dari lokasi yang akan
dilayaninya.
2. Perjanjian kontrak harus mengidentifikasikan sumber-sumber secara spesifik dan
pelayanan yang akan disediakan.
3. Perjanjian kontrak sebaiknya berisi batasan jumlah maksimum pelanggan lain yang
berlokasi sama dengan wilayah layanan perusahaan perusahaan bersangkutan.
4. Perjanjian kontrak harus menspesifikasi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk
menanggapi laporan dari client.
4.5 Perencanaan Data dan Aplikasi
Perencanaan data dan aplikasi di kabupaten harus dapat terintegrasi. Konsep utama dari
integrasi sistem adalah membuat sebuah sistem sebagai jembatan antar sistem lain yang
dimiliki agar data-data yang sama dapat digunakan secara langsung dan meminimalisir proses
input ulang. Integrasi data merupakan proses mengkombinasikan dua atau lebih set data agar
mempermudah dalam berbagi dan analisis, dalam rangka mendukung manajemen informasi di
dalam sebuah lingkungan kerja. Integrasi data menggabungkan data dari berbagai sumber
database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (data warehouse).
Sistem integrasi data bertujuan untuk mengharmonisasikan data dari sejumlah sumber ke
dalam bentuk yang koheren. Akses terhadap sistem integrasi data umumnya dalam bentuk
query dari pada dalam bentuk pemutakhiran data. Pemakai dapat memfokuskan pada data apa
yang diperlukan dari pada bagaimana mendapatkannya.
Alasan Perlunya Dilakukan Integrasi Data
1. Data yang sama (misalnya: data penduduk) dapat dipakai bersama antar bagian organisasi
(antar instansi).
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 53
2. Data suatu instansi dapat dipakai bersama oleh instansi-instansi lain yang memerlukan
(tidak perlu ada duplikasi data dalam suatu lingkungan organisasi).
3. Meskipun fokus integrasi adalah data, tapi perlu juga integrasi hal-hal lain yang terkait.
4. Integrasi data perlu dilakukan secara cermat karena kesalahan pada integrasi data bisa
menghasilkan ouput/keluaran yang menyimpang dan bahkan menyesatkan pengambilan
keputusan nantinya.
Aplikasi yang dikembangkan pada Kabupaten Klaten dapat di lihat pada tabel berikut ini.
4.5.1 Fungsi Pelayanan
Tabel 4.2 Aplikasi Fungsi Pelayanan
Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi
Nama Alias
Sistem Informasi
Penanggung Jawab
Pengguna
Pelayanan
1 Kependudukan
1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Catatan Sipil (SIA DUKCAPIL)
SIMDUK Dinas DUKCAPIL
Dinas DUKCAPIL, DPPKAD
2 Perpajakan & Retribusi
1 Sistem Layanan Pajak Online SIMPOL DPPKAD DPPKAD, Seluruh SKPD
3 Pendaftaran dan Perijinan
1 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan dan Perijinan Terpadu
SIMPERDU KPMPT KPMPT
2 Sistem Pelayanan dan Perijinan Bidang Ke-PU-an
SIMPERPU Dinas PU dan ESDM
Dinas PU dan ESDM
4 Bisnis dan Investasi
1 Sistem Database Potensi dan Peluang Investasi Daerah
SIDASI DISPERINDAG DISPERINDAG
2 Sistem Database Badan Usaha Milik Daerah
SD-BUMD Setda Bagian Perekonomian
Setda Bagian Perekonomian
5 Pengaduan Masyarakat
1 Sistem Informasi Pengaduan Terpadu SIPADU HUMAS HUMAS
2 Sistem Call Center Unit Pelayanan Publik
Klaten Call HUMAS HUMAS
3 Sistem Pelayanan Web e-Tiketing (Help Desk)
e-Tiketing HUMAS HUMAS
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
54 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi
Nama Alias
Sistem Informasi
Penanggung Jawab
Pengguna
6 Publikasai Info Umum dan Kepemerintahan
1 Portal Kabupaten Portal Klaten Setda Bagian Umum
Setda Bagian Umum, Masyarakat
2 Portal SKPD Portal SKPD Semua SKPD di luar Setda
Masyarakat
3 Sistem Informasi Manajemen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
SIM - PPID Setda Bagian Umum
Masyarakat
4 Sistem Informasi Manajemen Organisasi Non-Pemerintah
SIM-NGO Setda Bagian Umum
Setda Bagian Umum
5 Sistem Informasi Profil Daerah SIPD BAPPEDA BAPPEDA, Masyarakat
Gambar 4.8. Aplikasi Fungsi Layanan
PENANGGUNG JAWAB
Dinas PU dan ESDM
SISTEM INFORMASI
DPPKAD
SIMDUK
SIMPOL
SIMPERDU
SIMPERPU
SIDASI
SD-BUMD
SIPADU
Klaten Call
Help Desk
Portal Klaten
SIM PPID
SIM-NGO
Portal SKPD
Dinas DUKCAPIL
Dinas Perijinan
Setda Bag. Pembangunan
Setda Bag. Ekonomi
Setda Bagian Umum
Dinas DUKCAPIL
DPPKAD
Dinas Perijinan
Dinas PU dan ESDM
Setda Bag. Pembangunan
Setda Bag. Ekonomi
Setda Bagian Umum
Masyarakat
SKPD Diluar Setda
BAPPEDA
Seluruh SKPD
BAPPEDA
PENGGUNA
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 55
Tabel 4.3 Aplikasi Fungsi Admministrasi dan Manajemen
Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi
Nama Alias
Sistem Informasi
Penanggung Jawab
Pengguna
Admministrasi dan Manajemen
1 Surat Elektronik
1 E-Office (Mail System) e-Office Setda Bagian Umum
Setda Bagian Umum & Seluruh SKPD
2 Sistem Dokumen Elektronik
1 E-Office (Manajemen Digitalisasi Dokumen dan Pengarsipan)
e-Office Setda Bagian Umum
Setda Bagian Umum & Seluruh SKPD
2 SIM Arsip Daerah e - ARSIP Kantor Arsip & Perpustakaan
Kantor Arsip & Perpustakaan
3 Sistem Pendukung Keputusan
1 Sistem Informasi Eksekutif Pembangunan Daerah
EIS BANGDA Setda Bagian Umum
Setda Bagian Umum & Seluruh SKPD
2 Manajemen DashboardPemerintah Daerah
e-Dashboard Setda Bagian Umum
Setda Bagian Umum & Seluruh SKPD
4 Kolaborasi dan Koordinasi
1 E-Office (Tata Naskah Dinas Elektronik)
e-Office HUMAS Setda Bagian Umum & Seluruh SKPD
5 Manajemen Pelaporan Pemerintah
1 Laporan Kinerja Pemerintah Elektronik (e-LAKIP)
e-LAKIP Organisasi Organisasi & Seluruh SKPD
Gambar 4.9. Fungsi Admministrasi dan Manajemen
PENANGGUNG JAWAB SISTEM INFORMASI
e-Office
EIS BANGDA
e-Dashboard
e-Arsip
Setda Bagian Umum
Setda Bagian Umum
Setdae Bag.
Pembangunan
PENGGUNA
Seluruh SKPD
BAPPEDA
Kantor Arsip & Perpus Kantor Arsip & Perpus
e-LAKIP
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
56 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
4.5.2 Fungsi Legislasi
Tabel 4.4 Aplikasi Fungsi Legislasi
Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi
Nama Alias
Sistem Informasi
Penanggung Jawab
Pengguna
Legislasi
1 Sistem Administrasi DPRD
1 Sistem Administrasi Kesekretariatan DPRD Elektronik (e-Parliement)
e-Parliement Sekertariat Dewan
Sekertariat Dewan
2 Sistem Pemilu Daerah
1 Sistem Informasi PILKADA SIPILKADA Setda Bagian Pemerintahan
Setda Bagian Pemerintahan & Masyarakat
3 Katalog Hukum Peraturan dan Perundangan
1 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
JDIH Setda Bagian Hukum
Setda Bagian Hukum & Masyarakat
Gambar 4.10. Aplikasi Fungsi Legislasi
PENANGGUNG JAWAB SISTEM INFORMASI
e-Parliement
SIPILKADA
JDIH
Setda Bag.
Pemerintahan
PENGGUNA
Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan
Setda Bagian Hukum Setda Bagian Hukum
Setda Bag.
Pemerintahan
Masyarakat
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 57
4.5.3 Fungsi Pembangunan
Tabel 4.5 Aplikasi Fungsi Pembangunan
Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi
Nama Alias
Sistem Informasi
Penanggung Jawab
Pengguna
Pembangunan
1 Sistem Informasi dan Manajemen Data
1 Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan
SIMADAP Setda Bagian Pembangunan
Setda Bagian Pembangunan
2 Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan
SIMUSRENBANG BAPPEDA BAPPEDA & Muspida
2 Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPPD)
SIPPD BAPPEDA BAPPEDA & Seluruh SKPD
3 Sistem Informasi Manajemen Kinerja Pembangunan Daerah
SIM-KPD BAPPEDA BAPPEDA & Seluruh SKPD
4 Sistem Monitoring dan Evaluasi Elektronik (e-Monev)
e-Monev Bidang Pembangunan
Bidang Pembangunan & Seluruh SKPD
5 Sistem Informasi Penyusunan Program dan Anggaran(e-Budgeting)
e-Budgeting BAPPEDA BAPPEDA & Seluruh SKPD
3 Sistem Perencanaan Proyek
1 Sistem Informasi Manajemen Proyek (Perencanaan)
SIMPRO BAPPEDA BAPPEDA & Seluruh SKPD
2 Sistem Informasi Manajemen Konstruksi (Perencanaan)
SIMAK DPU DPU & Seluruh SKPD
4 Pengelolaan dan Monitoring Proyek
1 Sistem Informasi Manajemen Proyek (Pengelolaan dan Monitoring)
SIMPRO BAPPEDA BAPPEDA & Seluruh SKPD
2 Sistem Informasi Manajemen Konstruksi (Pengelolaan dan Monitoring)
SIMAK DPU DPU & Seluruh SKPD
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
58 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
Gambar 4.11. Aplikasi Fungsi Pembangunan
PENANGGUNG JAWAB SISTEM INFORMASI
DPPKAD
SIMADAP
SIMAK
SIMUSREMBANG
SIPPD
SIM-KPD
BAPPEDA
Setda Bag. Pembangunan Setda Bag. Pembangunan
DPPKAD
Seluruh SPKAD
BAPPEDA
PENGGUNA
e-Monev
e-Budgeting (Perencanan)
Muspida
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 59
4.5.4 Fungsi Keuangan
Tabel 4.6. Aplikasi Fungsi Keuangan
Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi
Nama Alias
Sistem Informasi
Penanggung Jawab
Pengguna
Keuangan
1 Sistem Anggaran
1 Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah (e-Budgetting)
e-Budgeting DPPKAD DPPKAD & Seluruh SKPD
2 Sistem Kas dan Perbendaharaan
1 Aplikasi Pengelolaan KASDA SIKASDA DPPKAD DPPKAD & Seluruh SKPD
2 SIM Pendapatan Daerah (Back Office) SIMPADA DPPKAD DPPKAD
3 Sistem Akuntansi Daerah
1 SIM Akuntansi Daerah Berbasis Akrual
SAIBADA DPPKAD DPPKAD
Gambar 4.12. Aplikasi Fungsi Keuangan
PENANGGUNG JAWAB SISTEM INFORMASI
SIMDA-BSC
SIMDA-STKP
SIMDA PERJADIN
SIMDA-ANJAB
BKD BKD
PENGGUNA
SIMDA CPNS
e-Learning
SIMPELATDA
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Masyarakat
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
60 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
4.5.5 Fungsi Kepegawaian
Tabel 4.7. Aplikasi Fungsi Kepegawaian
Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi
Nama Alias
Sistem Informasi
Penanggung Jawab
Pengguna
Kepegawaian
1 Pengadaan PNS
1 SIMDA (Penerimaan CPNS) SIMDA - CPNS BKD BKD & Masyarakat
2 Sistem Absensi dan Penggajian
1 Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai SIMDA - STKP BKD BKD
2 SIMDA (Manajemen Surat Tugas dan Perjalanan Dinas)
SIMDA - PERJADIN
BKD BKD
3 Sistem Penilaian Kinerja PNS
1 SIMDA (Sistem Informasi Analisis Jabatan )
SIMDA - ANJAB Bagian Organisasi
Bagian Organisasi
2 Sistem Informasi Manajemen Berbasis Balance Scorecard
SIMDA - BSC BKD BKD
4 Sistem Pendidikan dan Latihan
1 Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Daerah
SIMPELATDA Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
2 E-Learning Pendidikan dan Pelatihan Daerah
e-Learning Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan & Masyarakat
Gambar 4.13. Aplikasi Fungsi Kepegawaian
PENANGGUNG JAWAB SISTEM INFORMASI
SIMDA-BSC
SIMDA-STKP
SIMDA PERJADIN
SIMDA-ANJAB
BKD BKD
PENGGUNA
SIMDA CPNS
e-Learning
SIMPELATDA
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Masyarakat
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 61
4.5.6 Fungsi Kepemerintahan
Tabel 4.8.Aplikasi Fungsi Kepemerintahan
Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi
Nama Alias
Sistem Informasi
Penanggung Jawab
Pengguna
Kepemerintahan
1 Pengelolaan Barang Daerah
1 Sistem Informasi Pengadaan e-Procurement Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan & Masyarakat
2 Sistem Informasi Aset dan Persedian Barang
SIM-Aset DPPKAD DPPKAD & Seluruh SKPD
2 Katalog Barang Daerah
1 Sistem Informasi Barang Daerah SIMBADA DPPKAD DPPKAD & Seluruh SKPD
3 Pengelolaan Pendapatan Daerah
1 Sistem Informasi Pendapatan Daerah SIMPEDA DPPKAD DPPKAD
4 Pengelolaan Perusahaan Daerah
1 Sistem Database Badan Usaha Milik Daerah
SDBUMD DPPKAD DPPKAD
Gambar 4.14. Aplikasi Fungsi Kepemerintahan
PENANGGUNG JAWAB SISTEM INFORMASI
e-Procurement
SIM-Aset
SIMBADA
SIMPEDA
DPKAD
DPKAD
PENGGUNA
SDBUMD
BAPPEDA BAPPEDA
Masyarakat
Seluruh SKPD
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
62 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
4.5.7 Fungsi Kewilayahan
Tabel 4.9.Aplikasi Fungsi Kewilayahan
Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi
Nama Alias
Sistem Informasi
Penanggung Jawab
Pengguna
Kewilayahan
1 Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
1 Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota
SIM-RTH Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup & Masyarakat
2 Sistem Informasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
SIMDARU Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
2 Potensi Daerah
1 Sistem Informasi Geografi Potensi Ekonomi Daerah
SIG-PED Setda Bidang Perekonomian
Setda Bidang Perekonomian & Masyarakat
3 Kehutanan
1 SIM Kehutanan dan Perkebunan SIM - KP Dinas Pertanian Dinas Pertanian & Masyarakat
4 Pertanian, Peternakan dan Kelautan
1 Sistem Informasi Pertanian SIMTAN Dinas Pertanian Dinas Pertanian & Masyarakat
2 Sistem Informasi Peternakan SIMTER Dinas Pertanian Dinas Pertanian & Masyarakat
3 Sistem Database Profil Kelautan dan Perikanan
SIMLA Dinas Pertanian Dinas Pertanian & Masyarakat
4 Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
SIM-LP2B Dinas Pertanian Dinas Pertanian & Masyarakat
5 Pariwisata
1 Sistem Informasi Manajemen Pariwisata dan Kebudayaan
SIMPAR DISBUDPARPORA
DISBUDPARPORA & Masyarakat
6 UKM
1 Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring UKM
e-UKM Setda Bagian Perekonomian
Setda Bagian Perekonomian
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 63
Gambar 4.15. Aplikasi Fungsi kewilayahan
PENANGGUNG JAWAB SISTEM INFORMASI
SIMDARU
SIG-PED
SIMTAN
SIMTER
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
PENGGUNA
SIMLA
Badan Lingkungan Hidup
Masyarakat
Badan Lingkungan Hidup
SIM-RTH
Setda Bagian Perekonomian Setda Bagian Perekonomian
SIM-LP2B
Masyarakat
SIMPAR DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA
e-UKM Setda Bag. Perekonomian Setda Bag. Perekonomian
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
64 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
4.5.8 Fungsi Kemasyarakatan
Tabel 4.10. Aplikasi Fungsi Kemasyarakatan
Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi
Nama Alias
Sistem Informasi
Penanggung Jawab
Pengguna
Kemasyarakatan
1 Kesehatan
1 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah
SIM-RSUD RSUD RSUD
2 Sistem Informasi Manajemen Puskesmas
SIMPUS Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
3 Sistem Informasi Manajemen Obat SIMO Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
4 Sistem Database Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Komunitas
SIYANKES Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Pendidikan
1 e-Learning Pendidikan Dasar dan Menengah
e-Learning Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
2 Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru
PPDB Online Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
3 Sistem Database Pembinaan Pemuda dan Olahraga
SIMPOR DISBUDPARPORA
DISBUDPARPORA
4 Sistem Informasi Manajemen Sekolah SIM-Sekolah Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
3 Ketenaga Kerjaan
1 Sistem Informasi Pencari Kerja (AKA/I)
SIPENCAKER Disnakertrans Disnakertrans & Masyarakat
2 Sistem Database Ketenagakerjaan SISNAKER Disnakertrans Disnakertrans & Masyarakat
3 Sistem Database dan Monitoring Perusahaan
SDMP Disnakertrans Disnakertrans & Masyarakat
4 Industri dan Perdagangan
1 Sistem Database Industri dan Perdagangan
SDIP Setda Bidang Perekonomian
Setda Bidang Perekonomian
5 Jaring Pengaman Sosial
1 Sistem Informasi Layanan Hukum & HAM
SISHUM Setda Bidang Hukum
Setda Bidang Hukum & Masyarakat
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 65
Gambar 4.16. Aplikasi Fungsi Kemasyarakatan
PENANGGUNG JAWAB SISTEM INFORMASI
SIM-RSUD
SIMO
SIMYANKER
e-learning
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
PENGGUNA
PPDB Online
Dinas Kesehatan
SIMPUS
SIM-Sekolah
SIMPOR DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA
Dinas Kesehatan
SIPENCAKER
DISNAKERTRANS
DISNAKERTRANS
SISNAKER
SDMP Masyarakat
SDIP Setda Bid. Perekonomian Setda Bid. Perekonomian
SISHUM Setda Bidang Hukum Setda Bidang Hukum
Bab 4 Cetak Biru Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
66 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
4.5.9 Fungsi Sarana dan Prasarana
Tabel 4.10. Aplikasi Fungsi Sarana dan Prasaran
Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi
Nama Alias
Sistem Informasi
Penanggung Jawab
Pengguna
Sarana dan Prasarana
1 Transportasi
1 Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Angkutan Barang
SIM - PAB Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan & Masyarakat
2 Jalan dan Jembatan
1 Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan
SIDJJ Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
2 Sistem Informasi Database Jalan Lingkungan
SIDJL Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
3 Sarana Umum
1 Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Umum
SIM-PSU Dinas PU dan ESDM
Dinas PU dan ESDM
2 Sistem Aplikasi Monitoring sarana dan Prasarana Permukiman
SIMON-SPP Dinas PU dan ESDM
Dinas PU dan ESDM
3 Sistem Informasi Perpustakaan Daerah
SIMPERPUSDA Kantor Arsip & Perpustakaan
Kantor Arsip & Perpustakaan, dan Masyarakat
Gambar 4.17. Aplikasi Fungsi Sarana dan Prasarana
PENANGGUNG JAWAB SISTEM INFORMASI
SIDJJ
SIM-PAB
SIM-PSU
SIMON-SPP
Dinas PU SDM
PENGGUNA
Dinas Perhubungan SIDJL
Dinas Perhubungan
Masyarakat
Dinas PU SDM
SIM-PAB Kantor Arsip & Perpustakaan Kantor Arsip & Perpustakaan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 67
BAB 5 PENTAHAPAN PENGEMBANGAN
(e-Government Road Map)
Pentahapan pengembangan mengikuti metodologi yang telah diuraikan pada Bab II dengan
tahapan seperti yang ditunjukan pada gambar 4.1. yang meliputi tahap (1) Publikasi, (2)
Interaksi, (3) Transaksi, dan (4) Integrasi. Proses ini menyesuaikan kondisi existing dan arah
pengembangan e-Government menuju kondisi ideal yang diharapkan. Tahapan-tahapan lebih
menunjukkan keterkaitan domain aplikasi-aplikasi masing-masing SKPD, sehingga dalam
penerapannya bisa saja dilakukan tidak hanya serial namun dilakukan secara paralel
tergantung kebutuhan dan prioritas yang telah direncanakan. Prosentase ketercapaian
pengembangan e-Government yang diharapkan menuju kondisi ideal seperti tergambar pada
Tabel 5.1.
Tabel 5.1. Pentahapan Pengembangan
No Tahapan Pengembangan 2016 2017 2018 2019 2020
1. Sosialisasi konsep e-Government 2 kali
2. Penerapan reformasi birokrasi a. Workshop Reformasi Birokrasi 2 kali 2 kali b. Monev Reformasi Birokrasi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
c. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim
3. Penyusunan regulasi e-Government
a. Penyusunan SK Bupati tentang e-Government
1 buah
b. Penyusunan SK Bupati tentang tata organisasi
1 buah
c. Penyusunan SK Bupati Kode Data
1 buah
d. Penyusunan SK Bupati tentang Tata Kelola e-Government
5. Penyusunan sistem informasi terintegrasi
15 11 17 14 21
6. Pembentukan unit organisasi pengelola IT
1 SKPD
7. Peningkatan kompetensi SDM a. Pelatihan SDM 60 orang 60 orang 60 orang
b. Tugas Belajar 5 orang 3 orang c. Rekrutmen CPNS bidang IT 15 orang
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
68 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
No Tahapan Pengembangan 2016 2017 2018 2019 2020
8. Pemeliharaan sistem seluruh SKPD
seluruh SKPD
seluruh SKPD
seluruh SKPD
seluruh SKPD
a. Pemeilharaan PC/Laptop
b. Pemeliharaan jaringan
c. Updating SI
d. Updating web portal
e. Updating anti virus
5.1 Sosialisasi konsep e-Government
Langkah pertama yang penting untuk dilakukan adalah membangkitkan kesadaran dan
kebutuhan dari setiap SKPD bahwa dalam menjalankan tupoksi diperlukan suatu aplikasi yang
dapat mempermudah dan meningkatkan kinerja serta kualitas output layanannya. Kesamaan
pandangan bahwa aplikasi menjadi salah satu bagian dari kebutuhan kerja di setiap SKPD
menjadi modal yang sangat penting dalam menghindari ketimpangan sistem yang sangat
mungkin terjadi. Bisa dibayangkan jika ada satu SKPD yang memiliki aplikasi membutuhkan
data dan informasi dari SKPD lain yang semua dataya masih di atas kertas, maka yang terjadi
adalah ketimpangan dalam sistem yang secara keseluruhan berdampak buruk terhadap kinerja
sistem. Proses sosialiasasi ini betul-betul sudah terlaksana di tahun pertama (2016)
Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk pertemuan. Materi pertemuan adalah Sosialisasi PP
No. 3 2003, tentang e-Government,. Master Plan e-Government, dan Tentang Tata Kelola e-
Governent. Sosialisasi Pertemuan sosilaisasi dalam 2 (dua) gelombang yaitu:
1. Gelombang pertama: Perserta pertemuan berasal dari sekretariat PEMDA, Biro, sekretariat
DPRD Kabupaten Klaten,
2. Gelombang Kedua: Perserta pertemuan berasal dari SKPD Teknis.
5.2 Penerapan reformasi birokrasi
Penerapan reformasi birokrasi diarahkan pada pelayanan masyarakat yang berorientasi pada
efisiensi dan efektifitas prosedur. Kegiatan dalam penerapan reformasi birokrasi adalah sebagai
berikut:
1. Workshop dan Bimbingan Teknis Mekanisme Reformasi Birokrasi di SKPD
2. SKPD melaksanakan reformasi birokrasi
3. Pemda melalui unit KPDE melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaaan reformasi
birokrasi di masing-masing SKPD.
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 69
Tabel 5.2. Pentahapan Penerapan Reformasi Birokrasi
Kebutuhan Penerapan reformasi birokrasi
Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1. Workshop Reformasi Birokrasi 2 kali 2 kali
2. Workshop Reformasi Birokrasi 2 kali 2 kali
3. Monev Reformasi Birokrasi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
4. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim
5.3 Pembentukan unit organisasi pengelola IT
Pembentukan unit organisasi pengelola IT sudah harus terpenuhi 100% diawal tahun untuk
menjamin keterlaksanaan pentahapan pengembangan e-Government. Struktur organisasi
pengelola IT seperti tercantum pada Gambar 4.1. Jumlah SDM disesuaikan dengan kebutuhan
pengembangan e-Government.
5.3.1 Pengembangan Sistem
5.3.1.1 Pengembangan dan Standar Sistem
Tabel 5.3 Kebutuhan SDM bagian Pengembangan dan Standar Sistem
Tugas & Fungsi SDM Minimal untuk staf
Memastikan bahwa sistem informasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
Memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi standar teknologi, keamanan, dan hukum yang berlaku.
Menyusun standar pengembangan teknologi (termasuk database, kemanan sistem)
Menyusun rencana kerja pengembangan sistem.
Melakukan bimbingan teknis..
Melakukan monitoring dan evaluasi.
1 orang lulusan S2 ilmu komputer
1 orang lulusan S1 teknologi informasi
1 orang lulusan D3 informatika
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
70 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
5.3.1.2 Pengembangan SDM
Tabel 5.4. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Pengembangan SDM
Tugas & Fungsi SDM Minimal untuk staf
Menyusun kebutuhan pelatihan untuk SDM terkait informatika.
Memfasilitasi kenaikan jabatan fungsional pranata komputer.
Memfasilitasi pelatihan / peningkatan kompetensi untuk SDM terkait.
Menyusun rencana kerja pengembangan SDM.
Melakukan bimbingan teknis..
Melakukan monitoring dan evaluasi.
1 orang lulusan S2 ilmu komputer
1 orang lulusan S1 teknologi informasi
1 orang lulusan D3 informatika
5.3.2 Pemeliharaan Sistem
5.3.2.1 Jaringan
Tabel 5.5. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Jaringan
Tugas & Fungsi SDM Minimal untuk staf
Seksi ini bertanggung jawab agar jaringan komputer di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dipastikan lancar.
Pemeliharaan dilakukan secara preventiv (pengecekan rutin) dan corrective (help desk). Untuk memastikan jaringan dapat berjalan secara optimal, seksi ini diberi kewenangan untuk mengelola hak akses, manajemen bandwidth, serta merencanakan anggaran untuk koordinasi dan sosialisasi, pemeliharaan infrastruktur, penggantian /pengembangan infrastruktur, monitoring evaluasi, dan mengusulkan peningkatan kompetensi SDM .
1 orang lulusan S1 informatika
1 orang lulusna S1 teknik elektro
2 orang lulusan D3 informatika
5.3.2.2 Aplikasi
Tabel 5.6. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Aplikasi
Tugas & Fungsi SDM Minimal untuk staf
Seksi ini bertanggung jawab agar aplikasi yang berjalan di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berjalan lancar sesuai kebutuhan. Apabila diperlukan, aplikasi dapat dikembangkan menyesuaikan kebutuhan yang ada. Dalam melakukan tugasnya, seksi aplikasi bertindak sebagai help desk apabila ada permasalahan dengan aplikasi yang sudah berjalan.
Seksi ini juga bertanggung jawab memfasilitasi kebutuhan agar aplikasi yang ada bisa diimplementasikan secara optimal. Seksi ini juga memiliki kewenangan untuk memberikan bimbingan teknis dalam rangka sertifikasi aplikasi
1 orang lulusan S1 ilmu komputer/teknologi informasi
1 orang lulusan S1 sistem informasi
1 orang lulusan D3 informatika
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 71
5.3.2.3 Database
Tabel 5.7. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Database
Tugas & Fungsi SDM Minimal untuk staf
Seksi ini bertanggung jawab mengelola data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
Seksi ini bertanggung jawab memelihara data center yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
Seksi ini juga bertanggung jawab memelihara data dari kerusakan, kegagalan akses, atau akses ilegal.
1 orang lulusan S1 ilmu komputer/teknologi informasi 1 orang lulusan S1 sistem informasi 1 orang lulusan D3 informatika
5.3.3 Tata Usaha
5.3.3.1 Keuangan
Tabel 5.8. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Keuangan
Tugas & Fungsi SDM Minimal untuk staf
Bertanggung jawab melakukan pengelolaan keuangan di KPDE.
1 orang lulusan S1 Akuntansi
1 orang lulusan D3 Akuntansi
1 orang lulusan D3 informatika
5.3.3.2 Kepegawaian & Umum
Tabel 5.9. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Kepegawaian dan Umum
Tugas & Fungsi SDM Minimal untuk staf
Bertanggung jawab dalam bidang kerumah tanggaan serta memfasilitasi hak dan kewajiban pegawai KPDE.
1 orang lulusan S1 Ekonomi
1 orang lulusan D3 informatika
5.3.3.3 Perencanaan
Tabel 5.10. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Perencanaan
Tugas & Fungsi SDM Minimal untuk staf
Bertanggung jawab menyusun program kerja KPDE sesuai usulan dari seksi dan bidang, melaporkan progres kegiatan, dan hasil kegiatan.
1 orang lulusan S2 informatika
1 orang lulusan S1 informatika
1 orang lulusan D3 informatika
5.4 Pengembangan infrastruktur hardware dan jaringan
Berdasarkan rancangan kebutuhan infrastruktur maka disusun jadwal tahapan pembangunan
dan pengembangan infrastruktur. Perangkat pada Data Center rencananya akan diadakan
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
72 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
pada tahun pertama. Sedangkan untuk kebutuhan di tingkat SKPD yang jumlahnya cukup
besar, akan diadakan secara bertahap mulai tahun 2016. Diperkirakan pembenahan sistem
jaringan dan peningkatan kapasistas dapat diselesaikan pada akhir tahun 2017, sehingga pada
tahun-tahun berikutnya akan lebih ditekankan kepada kegiatan pengelolaan dan pemeliharan
jaringan yang ada. Peningkatan pengembangan infrastruktur direncanakan 20% pertahun
dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pengembangan aplikasi e-
Government.
Tabel 5.11. Rencana Pengembangan Infrastruktur 2015-2020
NO SKPD TAHUN KE
2016 2017 2018 2019 2020
1 Organisasi 1 paket
2 Pembangunan 1 paket
3 Pemerintahan 1 paket
4 Perekonomian 1 paket
5 Hukum 1 paket
6 Humas 1 paket
7 Umum 1 paket
8 Sekretaris Dewan 1 paket
9 Dinas Pendidikan 1 paket
10 Dinas kesehatan 1 paket
11 Badan Perencanaan Daerah 1 paket
12 Satpol PP 1 paket
13 Kecamatan Klaten Tengah 1 paket
14 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1 paket
15 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
1 paket
16 Badan Kepegawaian daerah 1 paket
17 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 1 paket
18 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 paket
19 Badan Lingkungan Hidup 1 paket
20 Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 1 paket
21 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi 1 paket
22 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 paket
23 Ketahanan Pangan 1 paket
24 Kantor Arsip & perpustakaan 1 paket
25 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1 paket
26 Kecamatan Klaten Utara 1 paket
27 Kantor KB 1 paket
28 Dinas pertanian 1 paket
29 Dinas Perhubungan 1 paket
30 inspektorat 1 paket
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 73
NO SKPD TAHUN KE
2016 2017 2018 2019 2020
31 Dinas Pekerjaan Umum 1 paket
32 Rumah Sakit Umum Daerah 1 paket
33 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
1 paket
34 Kecamatan Klaten Selatan 1 paket
35 Kecamatan Jogonalan 1 paket
36 Kecamatan Wedi 1 paket
37 Kecamatan Kalikotes 1 paket
38 Kecamatan Trucuk 1 paket
39 Kecamatan Pedan 1 paket
40 Kecamatan Ceper 1 paket
41 Kecamatan Kebonarum 1 paket
42 Kecamatan Ngawen 1 paket
43 Kecamatan Jatinom 1 paket
44 Kecamatan Tulung 1 paket
45 Kecamatan Karanganom 1 paket
46 Kecamatan Polanharjo 1 paket
47 Kecamatan Karangnongko 1 paket
48 Kecamatan Bayat 1 paket
49 Kecamatan Cawas 1 paket
50 Kecamatan Karangdowo 1 paket
51 Kecamatan Juwiring 1 paket
52 Kecamatan Delanggu 1 paket
53 Kecamatan Wonosari 1 paket
54 Kecamatan Gantiwarno 1 paket
55 Kecamatan Prambanan 1 paket
56 Kecamatan Manisrenggo 1 paket
57 Kecamatan Kemalang 1 paket
Pentahapan Pengadaan Hardware masing SKPD-masing dapat dilihat pada tabel 5.12.
Tabel 5.12. Pentahapan Pengadaan Hardware
Kebutuhan Tahun
2016 2017 2018 2020 2021
1. Pengadaan PC/Laptop 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit
2. Pengadaan Printer dan scanner 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit
3. Pengadaan LAN internal SKPD 27 paket 20 paket 8 paket
4. Sewa VPN ( WAN antar SKPD) 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
5. Pengadaan Server SKPD + UPS 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
74 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
5.4.1 Pengembangan Infrastrukutur Tahun 2016
Rencana pengembangan infrastruktur tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 5.1. dan Tabel
5.13.
Gambar 5.1. Pengembangan Infrastruktur tahun 2016
Tabel 5.13 Pengembangan Infrastruktur tahun 2016
NO SKPD
1 Kantor Bupati Klaten
Organisasi
Pembangunan
Pemerintahan
Perekonomian
Hukum
Humas
Umum
Sekretaris Dewan Dinas Pendidikan Dinas kesehatan Badan Perencanaan Daerah Satpol PP Kecamatan Klaten Tengah
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 75
NO SKPD
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Badan Kepegawaian daerah Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 Badan Lingkungan Hidup
4 Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
5 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7 Ketahanan Pangan
8 Kantor Arsip & perpustakaan
9 Badan Pemberdayaan Masyarakat
10 Kecamatan Klaten Utara
11 Kantor KB
12 Dinas pertanian
13 Dinas Perhubungan
14 inspektorat
15 Dinas Pekerjaan Umum
16 Rumah Sakit Umum Daerah
17 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
5.4.2 Pengembangan Infrastrukutur Tahun 2017
Rencana pengembangan infrastruktur tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 5.12 dan Tabel
5.14
Gambar 5.2. Pengembangan Infrastruktur tahun 2017
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
76 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
Tabel 5.14 Pengembangan Infrastruktur tahun 2017
No Nama Kecamatan
1 Kecamatan Klaten Selatan
2 Kecamatan Jogonalan
3 Kecamatan Wedi
4 Kecamatan Kalikotes
5 Kecamatan Trucuk
6 Kecamatan Pedan
7 Kecamatan Ceper
5.4.3 Pengembangan Infrastrukutur Tahun 2018
Rencana pengembangan infrastruktur tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 5.3 dan Tabel
5.15
Gambar 5.3. Pengembangan Infrastruktur tahun 2018
Tabel 5.15. Pengembangan Infrastruktur tahun 2018
No Nama Kecamatan
1 Kecamatan Kebonarum
2 Kecamatan Ngawen
3 Kecamatan Jatinom
4 Kecamatan Tulung
5 Kecamatan Karanganom
6 Kecamatan Polanharjo
7 Kecamatan Karangnongko
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 77
5.4.4 Pengembangan Infrastrukutur Tahun 2019
Rencana pengembangan infrastruktur tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 5.4. dan Tabel
5.16.
Gambar 5.4. Pengembangan infrastruktur tahun 2019
Tabel 5.16 Pengembangan infrastruktur tahun 2019
No Nama Kecamatan
1 Kecamatan Bayat
2 Kecamatan Cawas
3 Kecamatan Karangdowo
4 Kecamatan Juwiring
5 Kecamatan Delanggu
6 Kecamatan Wonosari
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
78 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
5.4.5 Pengembangan Infrastrukutur Tahun 2020
Rencana pengembangan infrastruktur tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 5.5 dan Tabel
5.17.
Gambar 5.5. Pengembangan Infrastruktur tahun 2020
Tabel 5.17. Pengembangan Infrastruktur tahun 2020
No Nama Kecamatan
1 Kecamatan Gantiwarno
2 Kecamatan Prambanan
3 Kecamatan Manisrenggo
4 Kecamatan Kemalang
5.5 Penyusunan regulasi e-Government
Dalam rangka mendukung dan menjamin implementasi e-Government diperlukan regulasi yang
kuat dari Pemerintah Daerah. Adapun SK yang perlu disusun sebagai berikut.
1. Penyusunan SK Bupati tentang e-Government
2. Penyusunan SK Bupati tentang tata organisasi
3. Penyusunan SK Bupati Kode Data
4. Penyusunan SK Bupati tentang Tata Kelola e-Government
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 79
5.6 Penyusunan SK Bupati tentang e-Government
Dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan e-Government yang tepat sasaran
melalui pengintegrasian suprastruktur, infrasruktur dan sistem informasi e-Government
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klaste maka dipandang perlu adanya aturan dalam
pengembangan dan pelaksanaan.
Dalam SK Bupati tentang e-Government mencakup hal-hal sebagai berikut.
1. Ketentuan Umum
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan Pengembangan e-Government
a. Pengadaan
b. Keamanan
c. Internet dan Intranet
d. Pengembangan
e. Database
f. Sumber Daya Manusia
g. Kerjasama dengan instansi Vertikal dan Pihak Ketiga
4. Pemilharaan
5. Sanksi
6. Ketentuan
5.6.1 Penyusunan SK Bupati tentang Tata Organisasi
Dalam rangka pengelolaan Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif diperlukan adanya kebijakan tata
organisasi yang mendukung implementasi e-Government
Dalam SK Bupati tentang tata Organisasi mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pembentuka
3. Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Ketentuan Peralihan
6. Ketentuan Penutup
5.6.2 Penyusunan SK Bupati tentang Kode Data
Sistem informasi berbasis komputer merupakan kebutuhan yang sangat strategis dari suatu
organisasi yang melaksanakan prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam rangka
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
80 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
pengembangan sistem informasi di linkungan Pemda Kabupaten Klaten yang terintegrasi guna
memperoleh data dan informasi yang lengkap, menyeluruh, cepat dan tepat melaui sistem
informasi berbasis komputer, proses pengelolaan database elektronik membutuhkan kode data.
Kode data yang dimaksud merupakan lambang atau kode unik yang akan dibaca oleh komputer
yang berfungsi mengkomunikasikan dalam integrasi database melalui interrelasi antar database
dengan prinsip analogi satu dengan lainnya.
Dalam SK Bupati tentang Kode Data mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Struktur Kode, diantaranya:
a. Struktur Kode Wilayah
b. Struktur Kode SKPD
c. Struktur Unit Kerja
d. Struktur Kode Pendidikan
e. Struktur Kode Pelatihan
f. Struktur Kode Barang
4. Ketentuan Penutup
5.6.3 Penyusunan SK Bupati tentang Tata Kelola e-Government
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan
layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi
pengembangan e-Government; Kebijakan mengatur dan mengelola keseluruhan proses
perencanaan, realisasi, operasional harian, pengamanan, kelangsungan layanan, dan evaluasi
internal penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Klaten melalui jalur kepemimpinan yang tegas dan transparan dalam
mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan asas efektivitas,
efisiensi, dan akseptabilitas. Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Klaten.
Dalam SK Bupati tentang Tatakelola mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Sistematika Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi
a. Peran teknologi informasi dan komunikasi
b. Kebijakan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi
c. Kerangka proses dan organisasi teknologi informasi dan komunikasi
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 81
d. Pengelolaan investasi teknologi informasi dan komunikasi
e. Pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi
f. Pengelolaan resiko teknologi informasi dan komunikasi
4. Ketentuan Penutup
5.7 Penyusunan Sistem Informasi Terintegrasi
Tools yang digunakan dalam rangka penerapan reformasi birokrasi bisa dilakukan dengan
pengembangan sistem informasi terintegrasi. Pengembangan sistem informasi terintegrasi yang
akan dilakukan adalah sebagai berikut.
Tabel 5.18. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi
NAMA APLIKASI ALIAS PENANGGUNG
JAWAB
TAHUN KE
2016 2017 2018 2019 2020
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Catatan Sipil (SIA DUKCAPIL)
SIMDUK Dinas DUKCAPIL
X
Sistem Layanan Pajak Online SIMPOL DPPKAD X
Portal Kabupaten Portal Klaten Setda Bagian Umum
X
Portal SKPD Portal SKPD Semua SKPD di luar Setda
X
Sistem Informasi Manajemen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
SIM - PPID Setda Bagian Umum
X
Sistem Informasi Profil Daerah SIPD BAPPEDA X
E-Office (Mail System) e-Office Setda Bagian Umum
X
E-Office (Manajemen Digitalisasi Dokumen dan Pengarsipan)
e-Office Setda Bagian Umum
X
E-Office (Tata Naskah Dinas Elektronik)
e-Office Setda Bagian Umum
X
Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah (e-Budgetting)
e-Budgeting DPPKAD X
Aplikasi Pengelolaan KASDA SIKASDA DPPKAD X
SIMDA (Penerimaan CPNS) SIMDA - CPNS
BKD X
Sistem Informasi Pengadaan e-Procurement
BAPPEDA X
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah
SIM-RSUD Dinas Kesehatan X
Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru
PPDB Online Dinas Pendidikan
X
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan dan Perijinan Terpadu
SIMPERDU Dinas Perijinan
X
Sistem Informasi Pengaduan Terpadu
SIPADU Setda Bagian Umum
X
Sistem Call Center Unit Pelayanan Publik
Klaten Call Setda Bagian Umum
X
Sistem Pelayanan Web e-Tiketing (Help Desk)
e-Tiketing Setda Bagian Umum
X
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
82 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
NAMA APLIKASI ALIAS PENANGGUNG
JAWAB
TAHUN KE
2016 2017 2018 2019 2020
Laporan Kinerja Pemerintah Elektronik (e-LAKIP)
e-LAKIP BAPPEDA
X
Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPPD)
SIPPD BAPPEDA
X
SIM Pendapatan Daerah (Back Office)
SIMPADA DPPKAD
X
Sistem Informasi Aset dan Persedian Barang
SIM-Aset DPPKAD
X
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas
SIMPUS Dinas Kesehatan
X
Sistem Database Industri dan Perdagangan
SDIP Setda Bidang Perekonomian
X
Sistem Informasi Layanan Hukum & HAM
SISHUM Setda Bidang Hukum
X
Sistem Pelayanan dan Perijinan Bidang Ke-PU-an
SIMPERPU Dinas PU dan ESDM
X
Sistem Database Badan Usaha Milik Daerah
SD-BUMD Setda Bagian Perekonomian
X
SIMDA (Sistem Informasi Analisis Jabatan )
SIMDA - ANJAB
BKD
X
E-Learning Pendidikan dan Pelatihan Daerah
e-Learning Dinas Pendidikan
X
Sistem Informasi Barang Daerah SIMBADA DPPKAD
X
Sistem Informasi Pendapatan Daerah
SIMPEDA DPPKAD
x
Sistem Informasi Pertanian SIMTAN Dinas Pertanian
X
Sistem Informasi Peternakan SIMTER Dinas Pertanian
X
Sistem Database Profil Kelautan dan Perikanan
SIMLA Dinas Pertanian
X
Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
SIM-LP2B Dinas Pertanian
X
Sistem Informasi Manajemen Obat
SIMO Dinas Kesehatan
X
Sistem Database Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Komunitas
SIYANKES Dinas Kesehatan
X
e-Learning Pendidikan Dasar dan Menengah
e-Learning Dinas Pendidikan
X
Sistem Informasi Manajemen Sekolah
SIM-Sekolah Dinas Pendidikan
X
Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Angkutan Barang
SIM - PAB Dinas Perhubungan
X
Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Umum
SIM-PSU Dinas PU dan ESDM
X
Sistem Informasi Perpustakaan Daerah
SIMPERPUSDA
Kantor Arsip & Perpustakaan
X
Sistem Database Potensi dan Peluang Investasi Daerah
SIDASI Setda Bagian Pembangunan
X
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
JDIH Setda Bagian Hukum
X
Sistem Informasi Manajemen Kinerja Pembangunan Daerah
SIM-KPD BAPPEDA
x
Sistem Monitoring dan Evaluasi Elektronik (e-Monev)
e-Monev BAPPEDA
x
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 83
NAMA APLIKASI ALIAS PENANGGUNG
JAWAB
TAHUN KE
2016 2017 2018 2019 2020
Sistem Informasi Penyusunan Program dan Anggaran(e-Budgeting)
e-Budgeting BAPPEDA
x
SIM Akuntansi Daerah Berbasis Akrual
SAIBADA DPPKAD
X
SIMDA (Manajemen Surat Tugas dan Perjalanan Dinas)
SIMDA - PERJADIN
BKD
X
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Daerah
SIMPELATDA
Dinas Pendidikan
X
Sistem Database Badan Usaha Milik Daerah
SDBUMD DPPKAD
X
SIM Kehutanan dan Perkebunan SIM - KP Dinas Pertanian
X
Sistem Informasi Manajemen Pariwisata dan Kebudayaan
SIMPAR DISBUDPARPORA
X
Sistem Informasi Pencari Kerja (AKA/I)
SIPENCAKER
Disnakertrans
X
Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan
SIDJJ Dinas Perhubungan
X
Sistem Aplikasi Monitoring sarana dan Prasarana Permukiman
SIMON-SPP Dinas PU dan ESDM
X
Sistem Informasi Manajemen Organisasi Non-Pemerintah
SIM-NGO Setda Bagian Umum
X
SIM Arsip Daerah e - ARSIP Kantor Arsip & Perpustakaan
X
Sistem Informasi Eksekutif Pembangunan Daerah
EIS BANGDA
Setda Bagian Umum
X
Manajemen DashboardPemerintah Daerah
e-Dashboard Setda Bagian Umum
X
Sistem Administrasi Kesekretariatan DPRD Elektronik (e-Parliement)
e-Parliement Sekertariat Dewan
X
Sistem Informasi PILKADA SIPILKADA Setda Bagian Pemerintahan
X
Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan
SIMADAP Setda Bagian Pembangunan
X
Sistem Informasi Manajemen Proyek (Perencanaan)
SIMPRO BAPPEDA
X
Sistem Informasi Manajemen Konstruksi (Perencanaan)
SIMAK DPPKAD
X
Sistem Informasi Manajemen Proyek (Pengelolaan dan Monitoring)
SIMPRO BAPPEDA
X
Sistem Informasi Manajemen Konstruksi (Pengelolaan dan Monitoring)
SIMAK DPPKAD
X
Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
SIMDA - STKP
BKD
X
Sistem Informasi Manajemen Berbasis Balance Scorecard
SIMDA - BSC
BKD
X
Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota
SIM-RTH Badan Lingkungan Hidup
X
Sistem Informasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
SIMDARU Badan Lingkungan Hidup
X
Bab 5 Pentahapan Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
84 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
NAMA APLIKASI ALIAS PENANGGUNG
JAWAB
TAHUN KE
2016 2017 2018 2019 2020
Sistem Informasi Geografi Potensi Ekonomi Daerah
SIG-PED Setda Bidang Perekonomian
X
Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring UKM
e-UKM Setda Bagian Perekonomian
X
Sistem Database Pembinaan Pemuda dan Olahraga
SIMPOR DISBUDPARPORA
X
Sistem Database Ketenagakerjaan
SISNAKER Disnakertrans
X
Sistem Database dan Monitoring Perusahaan
SDMP Disnakertrans
X
Sistem Informasi Database Jalan Lingkungan
SIDJL Dinas Perhubungan
X
Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan
SIMUSRENBANG
BAPPEDA
JUMLAH 15 11 17 14 21
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 6 Rencana Implementasi
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 85
BAB 6 RENCANA IMPLEMENTASI
(e-Government Implementation Plan)
6.1 Strategi pengembangan e-Government
Meningkatkan dukungan organisasi terhadap pelaksanaan dan pengembangan e-Government.
Menigkatkan komitmen dan kapasitas SDM dan dalam mengelola e-Government.Efektifitas
dalam pemanfaatan TIK namun efisien dalam sumber daya. Melaksanakan reformasi birokrasi
secara bertahap dan berkesimbungan. Peningkatan peran serta masyarakat, swasta, dan
perguruan tinggi dalam pengembangan e-Government.
6.2 Rencana Implementasi
Rencana implementasi e-Government mengacu kepada pentahapan pengembangan e-
Government secara nasional dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga
pemerintah. Jangka waktu penerapan e-Government di setiap lembaga bervariasi sesuai
dengan kondisi yang ada serta tetap dalam kerangka rencana penerapan e-Government secara
nasional.
6.3 Rekomendasi
6.3.1 Rekomendasi di bidang organisasi dan manajemen
1. Sosialisasi konsep e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan semboyan
Klaten Go Online.
2. Penambahan unit organisasi dalam nomenklatur SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten
Klaten yang memiliki tugas fungsi melakukan pengelolaan dan pengembangan e-
Government di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten .
3. Tersedia anggaran yang memadai dan berkesinambungan dalam pengelolaan dan
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi baik di tingkat Pemerintah Daerah
Kabupaten Klaten maupun SKPD.
4. Penguatan pengelolaan TIK di tingkat SKPD, khususnya di Subbag program dan Informasi,
baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia.
5. Penempatan SDM sesuai kompetensi dalam mengelola e-Government.
6. Komitmen yang dimulai secara top down.
7. Sosialisasi dan penerapan reformasi birokrasi secara bertahap, terus menerus, dan
berkesinambungan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan transparan dan
akuntabel.
Bab 6 Pentahapan Pengembangan
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
86 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication
8. Membuka ruang konsultasi dan layanan aduan dari masyarakat demi penyempurnaan
pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten kepada masyarakat serta melakukan
monitoring dan analisis terhadap layanan tersebut.
9. Kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan perguruan tinggi dan
bisnis dalam mengembangkan e-Government.
6.3.2 Rekomendasi di Bidang Teknologi
Pengembangan Infrastruktur TIK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Keamanan sistem
2. Ketersediaan SDM yang kompeten untuk pemeliharaan sistem.
3. Tersedia Mekanisme Disaster Recovery System
Pengembangan infrastruktur data dan aplikasi memperhatikan prinsip-prinsip berikut:
1. Integrasi
2. Penerapan SDLC (system development life cycle) dalam pengembangan system
3. Securitas data dan aplikasi
4. Layanan portal SKPD harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
5. Pengembangan web harus disertai dokumentasi pengembangan yang lengkap yang
memungkinkan pihak lain melakukan pengembangan berdasarkan petunjuk dalam
dokumen tersebut.
6. Web terintegrasi dengan database SKPD. Dengan memperhatikan factor keamanan data,
integrasi dilakukan tidak secara langsung, namun memanfaatkan middleware yang
menghubungkan antara database web dengan database SKPD.
7. Teknologi kecepatan akses user terhadap web sebaiknya lebih diprioritaskan daripada
tampilan web.
8. Web memiliki ruang masukan dari masyarakat berupa layanan konsultasi/aduan.
9. Respon time terhadap masukan masyarakat melalui media web pada fitur ruang
konsultasi/layanan aduan perlu ditetapkan.
10. Dilakukan updating web secara rutin baik dari sisi konten (berita, artikel, atau download
konten) maupun fitur.
Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten
Bab 7 Penutup
Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication 87
BAB 7
PENUTUP
Demikian Master Plan e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ini disusun agar
dapat menajdi pedoman dalam menerapkan pengembangan e-Government secara realistis dan
terukur.
Perlu disadari bahwa teknologi informasi sedemikian cepatnya berkembang, sehingga pada
master plan ini tidak menyinggung secara mendetail persyaratan teknologi yang harus
digunakan dengan tujuan agar master plan ini lebih luwes untuk diimplementasikan.
Master Plan e-Government ini disusun dalam rangka perencanaan pengembangan, sehingga
berhasil atau tidaknya perencanaan ini tergantung factor komitmen dari dalam Pemerintah
Daerah Kabupaten Klaten itu sendiri. Oleh karena itu diharapkan komitmen dari semua pihak
yang terkait dalam e-Government agar implementasi e-Government di Pemerintah Daerah
Kabupaten Klaten bisa terlaksana dengan baik dan efektif.
Besar harapan kami agar Master plan e-Government ini dapat diimplementasikan dengan baik
sehingga tercapai kinerja pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel.
CV PILAR CIPTA SOLUSI