SUB BAG PENGEMBANGAN PEGAWAIBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

PENYULUHAN PENGELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN

Cipayung, 30 September 2013

7 (TUJUH) PILAR KEBIJAKAN :

1. Peningkatan Kelangsungan / Kemampuan Usaha dan Daya Saing Perhubungan Laut Nasional

2. Peningkatan Keselamatan dan Kualitas Pelayanan Perhubungan Laut Nasional

3. Penataan Keselamatan dan Kualitas Pelayanan Perhubungan Laut Nasional

4. Pemanfaatan Teknologi, Energi dan Pengelolaan Lingkungan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Laut Nasional

5. Peningkatan Kemampuan SDM dan Manajemen Dalam Penyelenggaraan Perhubungan Laut Nasional

6. Peningkatan Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam kegiatan Perhubungan Laut Nasional

7. Pengembangan Prasarana, Sarana dan Sistem Jaringan Transportasi Laut Nasional

KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUTKEBIJAKAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT

MEMBANGUN KOMPETENSI SDMMEMBANGUN KOMPETENSI SDM

MOTIVASI

DAN

INOVASI

SDM,

Kreatif, Inovatif &

Produktif

Membangun kepercayaan karyawan / anggota organisasi

Memberi kebebasan dalam mengambil resiko

Mendorong dan memberi tanggung jawab

Menyediakan informasi yang terbuka dan cukup

Memberikan penyuluhan tentang pentingnya keterlibatan dalam organisasi

Menaruh perhatian pada pekerjaan yang bermutu tinggi dan memberi tantangan

SEKRETARIAT DIREKTORAT SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN HUKUM

BAGIAN KEPEGAWAIANDAN UMUM

MELAKSANAKAN PEMBERIAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF KEPADA SELURUH SATUANORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN LAUT

SUB BAGIAN MUTASI SUB BAGIAN TATA USAHA

MELAKSANAKAN URUSAN KEPEGAWAIAN, TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

BAGIAN KEPEGAWAIANDAN UMUM

URUSAN PENDIDIKAN

DAN LATIHAN

STRUKTUR ORGANISASI SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

URUSAN PENYESUAIAN

IJAZAH DAN

UJIAN DINAS

SUB BAG PENGEMBANGANPEGAWAI

URUSANFORMASI

DAN ANALISA JABATAN

URUSANPENELUSURAN

POTENSI

URUSANSISTEM

INSFORMASI MANAJEMEN

KEPEGAWAIAN

TUGAS POKOK SUB BAGIAN PENGEMBANGAN TUGAS POKOK SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI :PEGAWAI :

MELAKUKAN PERENCANAAN, MELAKUKAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN PEGAWAIPENGEMBANGAN PEGAWAI

DAN PENGELOLAAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA KEPEGAWAIANBASIS DATA KEPEGAWAIAN

SERTA PENYUSUNAN RENCANA SERTA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN PENDIDIKAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAIDAN PELATIHAN PEGAWAI

URUSAN URUSAN UJIAN DINAS & PENYESUAIAN UJIAN DINAS & PENYESUAIAN IJAZAHIJAZAH

UJIAN DINAS

PENYESUAIAN IJAZAH

KM. 216/KP.501/Phb-82

KM.12 TAHUN 1997 KM.16 TAHUN 1999

Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS

PP.99 Tahun 1999

PP. 12 Tahun 2002

UU NO.8 Thn.1974

UU NO.43 Thn.1999

KUALIFIKASI PANGKAT DAN GOLONGAN

UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH

PNS SEBELUM

UD TK.I DAN PI TK. SARMUD DAN SARJANA

PNS SETELAH

UD TK.I DAN PI TK. SARMUD DAN SARJANA

NO.NO. PANGKATPANGKAT GOLGOL MK(+)MK(+)

I.I. UJIAN DINAS TK.IUJIAN DINAS TK.I

Pengatur Tk.IPengatur Tk.I II/dII/d --

II.II. PI. TK. SLTAPI. TK. SLTA

JuruJuru I/cI/c 2 Thn2 Thn

III.III. PI TK. D.IIIPI TK. D.III

Pengatur Muda Pengatur Muda II/aII/a 2 Thn2 Thn

IV.IV. PI. TK. S.1PI. TK. S.1

Pengatur Muda Tk.iPengatur Muda Tk.i II/bII/b 2 Thn2 Thn

V.V. PI. Tk. S.2PI. Tk. S.2

Penata Muda Penata Muda III/aIII/a 2 Thn2 Thn

PANGKAT.PANGKAT. GOLGOL P.PCKP.PCK KET.KET.

UJIAN DINAS TK.IUJIAN DINAS TK.I

Penata MudaPenata Muda III/aIII/a III/bIII/b

PI. TK. SLTAPI. TK. SLTA

Pengatur MudaPengatur Muda II/aII/a II/cII/c

PI TK. D.IIIPI TK. D.III

Pengatur Pengatur II/cII/c III/cIII/c

PI. TK. S.1PI. TK. S.1

Penata MudaPenata Muda III/aIII/a III/dIII/d

PI. Tk. S.2PI. Tk. S.2

Penata Muda Tk.IPenata Muda Tk.I III/bIII/b IV/aIV/a

PENYESUAIAN IJAZAH :

Suatu Kenaikan Pangkat/Golongan bagi seorang PNS yang karena mengikuti suatu pendidikan, kemudian memperoleh ijazah lebih tinggi dari ijazah yang telah dimiliki semula,

sedangkan ijazah yang diperoleh tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menerapkan Golongan Ruang Gaji dalam pengangkatan yang lebih tinggi.

MAKSUD DAN TUJUAN :

Dalam rangka penggunaan pegawai, khususnya di dalam hal Kenaikan Pangkat berdasarkan ijazah lebih tinggi yang dimiliki, maka perlu diselenggarakannya Test

Penyesuian Ijazah sebagai sarana mengukur kemampuan dan keberhasilan PNS untuk pertimbangan bagi pemberian Kenaikan Golongan dan Pangkat ke Tingkat yang lebih tinggi

dari pangkat semula.

UJIAN DINAS TK.I :

Diperuntukkan bagi PNS yang telah menduduki Pangkat dan Golongan/Ruang terakhir Pengatur Tk.I (II/d) dengan masa kerja 2 (dua) Tahun yang akan diangkat

golongan dan pangkatnya lebih tinggi dari yang semula atau menjadi Penata Muda (III/a)

PNS Tidak Sedang Dalam Keadaan :

1.1. Diberhentikan sementaraDiberhentikan sementara2.2. Menerima uang tungguMenerima uang tunggu3.3. Cuti di luar tanggungan NegaraCuti di luar tanggungan Negara

PENYESUAIAN IJAZAH TK. SARJANA DAN PASCA SARJANA :PENYESUAIAN IJAZAH TK. SARJANA DAN PASCA SARJANA :

Diperuntukkan bagi PNS yang telah menduduki Minimal Pangkat dan Diperuntukkan bagi PNS yang telah menduduki Minimal Pangkat dan Golongan/Ruang terakhir Golongan/Ruang terakhir Pengatur Muda Tk.IPengatur Muda Tk.I (II/b) dengan masa kerja 2 (dua) (II/b) dengan masa kerja 2 (dua)

TahunTahun yang akan diangkat golongan dan pangkatnya lebih tinggi dari yang semula yang akan diangkat golongan dan pangkatnya lebih tinggi dari yang semula atau menjadi atau menjadi Penata Muda (III/a)Penata Muda (III/a)

PENYESUAIAN IJAZAH TK. S.1

Diperuntukkan bagi PNS yang telah menduduki Minimal Pangkat dan Diperuntukkan bagi PNS yang telah menduduki Minimal Pangkat dan Golongan/Ruang terakhir Golongan/Ruang terakhir Penata Muda (III/a) dengan masa kerja 2 (dua) TahunPenata Muda (III/a) dengan masa kerja 2 (dua) Tahun

yang akan diangkat golongan dan pangkatnya lebih tinggi dari yang semula yang akan diangkat golongan dan pangkatnya lebih tinggi dari yang semula atau menjadi atau menjadi Penata Muda Tk.I (III/b)Penata Muda Tk.I (III/b)

PENYESUAIAN IJAZAH TK. S.2

Kewenangan pelaksanaan PI S.1 dan S.2 Selaku Pelaksana adalah Biro Kepegawaian dan Organisasi DEPHUB melalui Kantor Pusat DITJEN HUBLA untuk proses seleksi

usulan Administrasi Peserta

PERSYARATAN ADM. PI TK. SARJANA (S.1)PERSYARATAN ADM. PI TK. SARJANA (S.1) : :

SURAT USULAN CALON PESERTA PI TK. SARJANA DI TTD KEPALA KANTORSURAT USULAN CALON PESERTA PI TK. SARJANA DI TTD KEPALA KANTOR FC. SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR MINIMAL FC. SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR MINIMAL PENGATUR MUDA TK.I (II/B) 2 (DUA) PENGATUR MUDA TK.I (II/B) 2 (DUA)

TAHUNTAHUN DILEGALISIR DILEGALISIR FC.IJAZAH YANG DI LEGALISIR FC.IJAZAH YANG DI LEGALISIR DP.3 TERAKHIR DENGAN SEMUA UNSUR PENILAIAN BAIKDP.3 TERAKHIR DENGAN SEMUA UNSUR PENILAIAN BAIK FIPI (FORM ISIN PENYESUAIAN IJAZAH), DITTD OLEH PJBT ESELON IIFIPI (FORM ISIN PENYESUAIAN IJAZAH), DITTD OLEH PJBT ESELON II SURAT IJIN BELAJAR (SIB) DI TTD OLEH SETDITJEN HUBLASURAT IJIN BELAJAR (SIB) DI TTD OLEH SETDITJEN HUBLA PAS PHOTO UKR 3 X 4 CM SEBANYAK 4 LBR DGN PDH DAN BACKGROUND MERAHPAS PHOTO UKR 3 X 4 CM SEBANYAK 4 LBR DGN PDH DAN BACKGROUND MERAH MAKALAH DGN JUDUL SESUAI TEMA YG DITENTUKAN DAN BERKORELASI DENGAN MAKALAH DGN JUDUL SESUAI TEMA YG DITENTUKAN DAN BERKORELASI DENGAN

BIDANG KERJA SERTA DI SETUJUI KEPALA KANTOR BIDANG KERJA SERTA DI SETUJUI KEPALA KANTOR

PERSYARATAN ADM. PI TK. PASCA SARJANA (S.2) :PERSYARATAN ADM. PI TK. PASCA SARJANA (S.2) :

SURAT USULAN CALON PESERTA PI TK. S.2 DI TTD KEPALA KANTORSURAT USULAN CALON PESERTA PI TK. S.2 DI TTD KEPALA KANTOR FC. SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR MINIMAL FC. SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR MINIMAL PENATA MUDA (III/A) 2 (DUA) TAHUNPENATA MUDA (III/A) 2 (DUA) TAHUN

DILEGALISIRDILEGALISIR PERSYARATAN ADM LAINNYA SAMA DENGAN TK. S.1 (DI ATAS)PERSYARATAN ADM LAINNYA SAMA DENGAN TK. S.1 (DI ATAS)

URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT :DIKLAT BERTUJUAN :

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengankebutuhan instansi;

2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;

4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

SASARAN DIKLAT :

Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

JENIS DIKLAT :

1. Diklat Prajabatan

Merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.

Diklat Prajabatan terdiri dari :

a. Diklat prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I;

b. Diklat Prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II;

c. Diklat Prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan III

2. Diklat dalam Jabatan

Dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Diklat dalam Jabatan terdiri dari :

a. Diklat Kepemimpinan (Diklatpim)

Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang Jabatan Struktural.

Diklatpim tediri dari :

1). Diklatpim Tingkat IV; Diklat untuk jabatan Struktural Eselon IV

2). Diklatpim Tingkat III; Diklat untuk jabatan Struktural Eselon III

3). Diklatpim Tingkat II; Diklat untuk jabatan Struktural Eselon II

4). Diklatpim Tingkat I; Diklat untuk jabatan Struktural Eselon I

b. Diklat Fungsional

Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan

jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.

c. Diklat Teknis

Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.

Pembinaan Diklat dilakukan melalui :

a.Penyusunan pedoman Diklat;

b.Bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat;

c.Bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat;

d.Standarisasi dan Akreditasi Diklat;

e.Standarisasi dan Akreditasi Widyaiswara;

f. Pengembangan sistem informasi diklat;

g.Pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat;

h.Pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan ditempat kerja, kerjsama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat.

POLA DIKLAT DITJEN HUBLAPOLA DIKLAT DITJEN HUBLA

DIKLAT

DIKLAT PNS

DIKLAT CPNS

ORIENTASI/SOSIALISASI DITJEN HUBLALATIHAN DASAR & KESAMAPTAANJOB TRAININGPRAJABATAN

DIKLAT FUNGSIONALDIKLAT TEKNISDIKLAT STRUKTURAL/ KEPEMIMPINANDIKLAT LUAR NEGERIDIKLAT PASCA SARJANASEMINAR, WORKSHOP, SIDANG NASIONAL/ INTERNASIONAL

1717

MAKSUD DAN TUJUANMAKSUD DAN TUJUANEVALUASI DAN RENCANA KEBUTUHAN DIKLATEVALUASI DAN RENCANA KEBUTUHAN DIKLAT

Memberikan penjelasan Memberikan penjelasan mengenai Sasaran dan mengenai Sasaran dan Program Diklat, seperti Diklat Program Diklat, seperti Diklat Teknis maupun Fungsional.Teknis maupun Fungsional.

Adapun Beberapa Program Adapun Beberapa Program Diklat tsb, sbb :Diklat tsb, sbb :

1818

NO NAMA DIKLAT

1 KEPEMIMPINAN TK.I

2 KEPEMIMPINAN TK.II

3 KEPEMIMPINAN TK.III

4 KEPEMIMPINAN TK.IV

5 TEKNIS TERPADU TRANSPORTASI LAUT (TTPL) TK. MADYA

6 TEKNIS TERPADU TRANSPORTASI LAUT (TTPL) TK. PRATAMA

7 MARINE INSPECTOR TYPE A

8 MARINE INSPECTOR TYPE B

9 PENYEGARAN MARINE INSPECTOR

10 PENGUKUHAN MARINE INSPECTOR

11 PENGUKURAN KAPAL

12 PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

13 KESYAHBANDARAN KELAS A

14 KESYAHBANDARAN KELAS B

15 PENANGGULANGAN PENCEMARAN LAUT

16 PELATIHAN PENANGANAN MUATAN BERBAHAYA

17 PELATIHAN PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN KAPAL

18 KPLP PERWIRA

20 KPLP TAMTAMA

1919

21 LATDAS KPLP

22 KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT

23 KEPELABUHANAN

24 SBNP TK. TERAMPIL

25 SBNP TK. DASAR

26 MARINE SURVEYOR

27 MARINE INSPECTOR RADIO

28 ISPS CODE

29 PSCO

30 ISM CODE

31 KEPELAUTAN ANT/ATT I

32 KEPELAUTAN ANT/ATT II

33 KEPELAUTAN ANT/ATT III

34 KEPELAUTAN ANT/ATT IV

35 KEPELAUTAN ANT/ATT V

36 KEPELAUTAN ANT/ATT D

37 BARANG JASA PEMERINTAH

38 ARSIPARIS

39 BENDAHARA PENERIMA

40 BENDAHARA PENGELUARAN

2020

41 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

42 GOOD GOVERNANCE

43 PURNA BHAKTI

44 OUTBOUND

45 BASIC SAFETY TRAINING (BST)

46 PENILIKAN RANCANG BANGUN KAPAL

47 ...........................................................................

48 ...........................................................................

49 ...........................................................................

50 ...........................................................................

2121

Melakukan evaluasi mengenai Penempatan Melakukan evaluasi mengenai Penempatan Pegawai setelah mengikuti Diklat, Apakah Pegawai setelah mengikuti Diklat, Apakah kompetensi yang telah dimiliki sudah sesuai kompetensi yang telah dimiliki sudah sesuai dengan bidang tugasnya dengan bidang tugasnya (The Right Man, The (The Right Man, The Right Place)Right Place) ? ?

Memberikan penjelasan mengenai persyaratan Memberikan penjelasan mengenai persyaratan pegawai u/ mengikuti Diklat, seperti : pegawai u/ mengikuti Diklat, seperti : memprioritaskan pegawai u/ mengikuti Diklat memprioritaskan pegawai u/ mengikuti Diklat yang akan di ikuti sesuai dengan bidang yang akan di ikuti sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.tugasnya masing-masing.

Melakukan evaluasi pegawai di Lingkungan UPT Melakukan evaluasi pegawai di Lingkungan UPT Ditjen Hubla dalam rangka pemerataan Diklat.Ditjen Hubla dalam rangka pemerataan Diklat.

2222

Peserta Diklat Prajabatan adalah semua Peserta Diklat Prajabatan adalah semua CPNSCPNS

Peserta Diklat Dalam JabatanPeserta Diklat Dalam Jabatan:: 1. 1. Peserta Diklat Kepemimpinan adalah PNS yang Peserta Diklat Kepemimpinan adalah PNS yang akan atau akan atau telah menduduki Jabatan Struktural. telah menduduki Jabatan Struktural. PNS yang akan PNS yang akan

mengikuti Diklatmengikuti Diklat pim Tingkat pim Tingkat tertentu tidak tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti Dikldipersyaratkan mengikuti Diklaatt pim Tingkat di bawahnya.pim Tingkat di bawahnya.2. 2. Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau atau

telah menduduki Jabatan Fungsional telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu.tertentu.3. 3. Peserta DikPeserta Diklalat Teknis adalah PNS yang t Teknis adalah PNS yang membutuhkan membutuhkan peningkatan kompetensi teknis peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan

tugasnya.tugasnya.

PESERTA DIKLATPESERTA DIKLAT

2323

KKurikulum Diklat:urikulum Diklat:

-- Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan.Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan.

- - Penyusunan dan pengembangan kurikulum diklat dilakukan Penyusunan dan pengembangan kurikulum diklat dilakukan dengan dengan

melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara diklat, melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara diklat, peserta dan alumni diklat, peserta dan alumni diklat,

serta unsure ahli lainnya.serta unsure ahli lainnya.

-- Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Instansi Instansi

Pembina.Pembina.

-- Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Jabatan

FungsionalFungsional

Metode Diklat :Metode Diklat :Metode Diklat disusun sesuai dengan Metode Diklat disusun sesuai dengan TTujuan dan ujuan dan PProgram Diklat bagi orang rogram Diklat bagi orang

dewasa dewasa

KURIKULUM DAN METODE KURIKULUM DAN METODE DIKLATDIKLAT

2424

PERSYARATAN DIKLATPERSYARATAN DIKLATDiklat Penjenjangan sesuai Keputusan Menteri PerhubunganDiklat Penjenjangan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM. 39 tahun 1997.Nomor KM. 39 tahun 1997.

Persyaratan untuk peserta Diklat PIM TPersyaratan untuk peserta Diklat PIM Tkk. I. I : :Serendah-rendahnya mempunyai pangkat/golongan Pembina Tk.I (IV/b ) ;Serendah-rendahnya berpendidikan S-1 atau sederajat;Memiliki surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan dan pelatihan PIM Tk. II;Berusia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun;Memiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat Mahir;Dikonsultasikan dengan Badan Administrasi Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Perhubungan.

2525

Persyaratan untuk peserta DikPersyaratan untuk peserta Dikllat PIM Tat PIM Tkk. II . II ::

SSerendah-rendahnya mempunyai pangkat/golongan erendah-rendahnya mempunyai pangkat/golongan Pembina (IV/a);Pembina (IV/a);

SSerendah-rendahnya berpendidikan S-1 atau erendah-rendahnya berpendidikan S-1 atau sederajat;sederajat;

MMemiliki surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan emiliki surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan dan pelatihan PIM T(STTPP) Pendidikan dan pelatihan PIM Tkk. III;. III;

BBerusia setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun;erusia setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun;

MMemiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat emiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat lanjutan;lanjutan;

DDikonsultasikan dengan Badan Administrasi ikonsultasikan dengan Badan Administrasi Pertimbangan Jabatan dan KepangkatanPertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Kementerian Perhubungan.Perhubungan.

2626

Persyaratan untuk peserta Diklat PIM TPersyaratan untuk peserta Diklat PIM Tkk. III. III : :

Serendah-rendahnya mempunyai pangkat/golongan Serendah-rendahnya mempunyai pangkat/golongan Penata Penata (III/c);(III/c);

Serendah-rendahnya berpendidikan S-1 atau Serendah-rendahnya berpendidikan S-1 atau sederajat;sederajat;

Memiliki surat Tanda Tamat Pendidikan dan Memiliki surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan dan pelatihan PIM TPelatihan (STTPP) Pendidikan dan pelatihan PIM Tkk. . IV;IV;

Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;

Memiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat Memiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat MenengahMenengah;;

Dikonsultasikan dengan Badan Administrasi Dikonsultasikan dengan Badan Administrasi Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan KementerianKementerian Perhubungan. Perhubungan.

2727

Persyaratan Diklat PIM TPersyaratan Diklat PIM Tkk. IV. IV : :

SSerendah-rendahnya mempunyai Pangkat/golongan erendah-rendahnya mempunyai Pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi Pegawai Negeri Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan StrukturalSipil yang akan menduduki jabatan Struktural

Serendah-rendahnya berpendidikan Sarjana (S-1).Serendah-rendahnya berpendidikan Sarjana (S-1).

Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;

Memiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat Memiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat dasar.dasar.

2828

TTPLTTPLA.A. PRATAMAPRATAMA

1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (Il/c); 2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (Il/c); 3. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;3. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Umur maksimal 40 tahun;5. Umur maksimal 40 tahun;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

B.B. MADYAMADYA1. PNS dengan masa kerja minimal 8 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 8 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat./Golongan minimal Penata Muda Tk.I (III/b);2. Pangkat./Golongan minimal Penata Muda Tk.I (III/b);3. Pejabat yang menduduki/akan menduduki jabatan eselon III dan IV pada 3. Pejabat yang menduduki/akan menduduki jabatan eselon III dan IV pada Adpel Kls. Adpel Kls. I / III / IV dan Kanpel kls. II / III;I / III / IV dan Kanpel kls. II / III;4. Diutamakan yang telah mengikuti TTPL Pratama;4. Diutamakan yang telah mengikuti TTPL Pratama;5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;6. Umur maksimal 45 tahun;6. Umur maksimal 45 tahun;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

DAFTAR PERSYARATANDIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

DITJEN HUBLA

2929

KESYAHBANDARANKESYAHBANDARANA. A. TYPE ATYPE A1. 1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2.2. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a)Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a)3.3. Memiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT IIMemiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT II;;4. Diutamakan yang bertugas di4. Diutamakan yang bertugas di Bidang Kesyahbandaran;Bidang Kesyahbandaran;5. Umur maksimal 45 tahun;5. Umur maksimal 45 tahun;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin; 7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin; 8.8. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik.Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik.

B. TYPE BB. TYPE B1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hilbla;1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hilbla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);33. Memiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT III;. Memiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT III;4. Diutamakan yang bertugas di Bidang Kesyahbandaran; 4. Diutamakan yang bertugas di Bidang Kesyahbandaran; 5. Umur maksimal 40 tahun;5. Umur maksimal 40 tahun;6. 6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter; Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter; 7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;8. 8. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik.Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik.

3030

MARINE INSPECTORMARINE INSPECTOR

A. A. MARINE INSPECTOR AMARINE INSPECTOR A1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a);2. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a);3. Diutamakan yang bertugas di Bidang Kelaiklautan Kapal;3. Diutamakan yang bertugas di Bidang Kelaiklautan Kapal;4. Memiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT II;4. Memiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT II;5. Diutamakan Pendidikan Sarjana Teknik Perkapalan;5. Diutamakan Pendidikan Sarjana Teknik Perkapalan;6. Umur maksimal 45 tahun;6. Umur maksimal 45 tahun;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;8. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik.8. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik.

B. MARINE INSPECTOR B B. MARINE INSPECTOR B 1. PNS dengan masa1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);3. Memiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT III;3. Memiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT III;4. Diutamakan Pendidikan Sarjana dan Sarjana Muda Perkapalan;4. Diutamakan Pendidikan Sarjana dan Sarjana Muda Perkapalan;5. Umur maksimal 45 tahun;5. Umur maksimal 45 tahun;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Diutamakan yang bertugas di Bidang Kelaiklautan Kapal;7. Diutamakan yang bertugas di Bidang Kelaiklautan Kapal;8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin

3131

MARINE INSPECTOR RADIOMARINE INSPECTOR RADIO

1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di 1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;Ditjen Hubla;

2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);3. 3. Markonis Aktif dalam bidangnya minimal Markonis Aktif dalam bidangnya minimal

berijazah PRE II / C2 dengan masa berlayar berijazah PRE II / C2 dengan masa berlayar sekurang-kurangnya 1sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai markonis;tahun sebagai markonis;

4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik 4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik 5. Umur maksimal 45 tahun;5. Umur maksimal 45 tahun;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat 6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat

keterangan Dokter;keterangan Dokter;7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman 7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman

disiplindisiplin..

3232

PENGUKURAN KAPALPENGUKURAN KAPAL

1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);3. Pendidikan STM Perkapalan dan SMA A1 dan A2;3. Pendidikan STM Perkapalan dan SMA A1 dan A2;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik 4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik 5. Umur maksimal 40 tahun;5. Umur maksimal 40 tahun;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin. 7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

PENDAFTARAN KAPALPENDAFTARAN KAPAL

1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);3. Diutamakan yang bertugas di Bidang Status Hukum Kapal;3. Diutamakan yang bertugas di Bidang Status Hukum Kapal;4. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;4. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik 5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik 6. Umur maksimal 40 tahun;6. Umur maksimal 40 tahun;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

3333

OPERATOR RADIO UMUM (ORU)OPERATOR RADIO UMUM (ORU)

1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);3. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;3. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Diutamakan yang bertugas sebagai Operator Radio Pelayaran 5. Diutamakan yang bertugas sebagai Operator Radio Pelayaran pada SROP;pada SROP;6. Umur maksimal 40 tahun;6. Umur maksimal 40 tahun;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

TEKNISI MENARA SUAR (TMS)TEKNISI MENARA SUAR (TMS)

1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);3. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;3. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Umur maksimal 40 tahun;5. Umur maksimal 40 tahun;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin

3434

PENJAGA MENARA SUARPENJAGA MENARA SUAR

1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Juru Muda Tk. I (I/b);2. Pangkat/Golongan minimal Juru Muda Tk. I (I/b);3. Pendidikan minimal SLTP/sederajat;3. Pendidikan minimal SLTP/sederajat;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Umur maksimal 40 tahun;5. Umur maksimal 40 tahun;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin..

PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BARANG BERBAHAYABARANG BERBAHAYA

1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;2. Diutamakan anggota KPLP; 2. Diutamakan anggota KPLP; 3. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);3. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);4. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;4. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;6. Umur 27 - 40 tahun;6. Umur 27 - 40 tahun;7. Jenis kelamin laki-laki;7. Jenis kelamin laki-laki;8. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.8. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.

3535

KEPELABUHANANKEPELABUHANAN1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);3. Diutamakan yang bertugas di Bidang Ops. Kepelabuhanan;3. Diutamakan yang bertugas di Bidang Ops. Kepelabuhanan;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Umur maksimal 45 tahun ;5. Umur maksimal 45 tahun ;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.8.8. Pendidikan minimal SLTA sederajat.Pendidikan minimal SLTA sederajat.

PENDIDIKAN DASAR KPLPPENDIDIKAN DASAR KPLP

1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Juru Muda Tk. I (I/b);2. Pangkat/Golongan minimal Juru Muda Tk. I (I/b);3. Umur maksimal 30 tahun;3. Umur maksimal 30 tahun;4. Pendidikan minimal SLTP/sederajat;4. Pendidikan minimal SLTP/sederajat;5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

3636

PENYIDIK PFGAWAI NEGERI SIPILPENYIDIK PFGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)(PPNS)1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);3. Pendidikan minimal SLTP/sederajat;3. Pendidikan minimal SLTP/sederajat;4. Bertugas di Bidang Teknis Operasional;4. Bertugas di Bidang Teknis Operasional;5. DP-3 untuk semua unsur penilaian baik selama 2 tahun berturut-turut;5. DP-3 untuk semua unsur penilaian baik selama 2 tahun berturut-turut;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

PENANGGULANGAN PENCEMARAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN TUMPAHAN MINYAK DI LAUTTUMPAHAN MINYAK DI LAUT

1. Diutamakan anggota KPLP;1. Diutamakan anggota KPLP;2. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;Diutamakan anggota KPLP; 2. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;Diutamakan anggota KPLP; 3. Umur 27 - 40 tahun;3. Umur 27 - 40 tahun;4. Jenis kelamin laki-laki;4. Jenis kelamin laki-laki;5. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);5. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);6. DP-3 untuk semua unsur penilaian baik selama 2 tahun berturut-turut;6. DP-3 untuk semua unsur penilaian baik selama 2 tahun berturut-turut;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter; 7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter; 8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

3737

DITJEN HUBLA

Unit Pelaksana TeknisAdpel/ Kanpel/ Disnav/Pangkalan PLP

BPPTL/ PAP

RAPAT PENENTUAN CALON PESERTA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

Program Diklat Per Tahun Anggaran

1

2DIT LALA

DIT KAPPEL

DIT PELPENGDIT KENAVIGASIAN

DIT KPLP

TELEX PEMANGGILAN PESERTA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

4

3 3

FLOWCHART FLOWCHART PERMINTAAN, USULAN DAN PEMANGGILAN PERMINTAAN, USULAN DAN PEMANGGILAN CALON PESERTA DIKLATCALON PESERTA DIKLAT

Ket :1.Permintaan Calon

Peserta Diklat 2.Usulan Calon

peserta Diklat3.Rapat Penentuan

Calon Peserta Diklat

4.Pemanggilan Peserta Diklat

3838

SETDITJEN HUBLA/ BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Unit Pelaksana TeknisAdpel/ Kanpel/ Disnav/Pangkalan PLP

Pengusulan

PROSES SURAT IJIN BELAJAR

SIB

PENGUSULAN SURAT IJIN BELAJAR PENGUSULAN SURAT IJIN BELAJAR PENDIDIKAN UMUMPENDIDIKAN UMUM

Persyaratan:1. Permohonan dari UPT2. Foto kopi SK terakhir3. DP3 Terakhir4. Foto kopi SK Ban Terakhir5. Surat Keterangan dari sekolah6. Foto kopi ijazah terakhir7. Lokasi Pendidikan/Sekolah/PT

harus satu lokasi dengan tempat bekerja atau maks. jarak 60 km

3939

SETDITJEN HUBLA/ BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Unit Pelaksana TeknisAdpel/ Kanpel/ Disnav/Pangkalan PLP

Pengusulan

PROSES SURAT IJIN BELAJAR

SIB

PENGUSULAN SURAT IJIN BELAJAR PENGUSULAN SURAT IJIN BELAJAR PENDIDIKAN KEPELAUTANPENDIDIKAN KEPELAUTAN

Persyaratan:1. Permohonan dari UPT2. Foto kopi SK terakhir3. Foto kopi DP3 Terakhir4. Masa layar min. 2 th5. Foto kopi sertifikat

pelaut/strata terakhir min. 2 th

4040

ADALAH TUGAS DARI TIAP-TIAPSDM PERHUBUNGANUNTUK MENGATASI TANTANGAN YANG DIHADAPI DAN MEWUJUDKANVISI DAN MISI DEPARTEMENDALAM MEMBERIKAN PELAYANAN JASA TRANSPORTASI KEPADA MASYARAKAT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 | JAKARTA PUSAT

4141

TERIMA KASIH TERIMA KASIH

ATAS PERHATIANNYAATAS PERHATIANNYA