Penyelesaian Batas Wilayah

Maritim antar Dua Negara

Tugas Mata Kuliah Hukum Laut

Internasional

Disusun Oleh :

Asri Yusuf B2A 007 052

Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

2009

1. Pendahuluan

Batas wilayah kelautan kadangkala dapat memicu masalah antar kedua Negara.

Tidak jelasnya batas teritori dan banyaknya peraturan pun juga menyebabkan

sengketa maritime. Terkadang sengketa tersebut dapat berkembang kearah yang lebih

serius seperti memburuknya hubungan diplomatik kedua negara hingga dapat

menyebabkan kontak senjata.

Dalam pasal 2 ayat (3) Piagam PBB disebutkan bahwa negara anggota harus

menyelesaikan persengketaan Internasional dengan jalan damai dan mempergunakan

cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional tidak

terancam. Penyelesaian secara damai inilah yang terkadang dinomorduakan dan

negara yang bersengketa lebih memilih kekerasan daripada perdamaian.

Penyelesaian sengketa secara damai pun dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Ada yang dengan jasa baik pihak ketiga, ada yang melalui perundingan, bahkan ada

juga yang melalui Mahkamah Internasional. Didalam tulisan ini akan dibahas secara

jelas mengenai penyelesaian sengketa maritim tersebut. Bagaimana cara-cara

penyelesaian sengketa maritim tersebut.

2. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Menurut Pasal 279 Konvensi, negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap

sengketa diantara mereka mengenai interpretasi atau penerapan konvensi dengan cara

damai sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Piagam PBB. Dalam pasal 2 ayat (3) Piagam

PBB disebutkan bahwa semua anggota harus menyelesaikan persengketaan

Internasional dengan jalan damai dan mempergunakan cara-cara sedemikian rupa,

sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam.

Dengan demikian, pasal 279 Konvensi tersebut pada hakekatnya menghendaki

diselesaikannya sengketa yang mungkin timbul, dengan jalan baik secara politik

maupun melalui jalur hukum. Secara politik yang dimaksudkan adalah menyarankan

negara-negara untuk melakukan perundingan dan menyetujui syarat-syarat yang

mereka buat sendiri. Sedangkan secara hukum, yang dimaksudkan adalah pihak-pihak

yang bersengketa dapat menerima syarat-syarat penyelesaian yang diajukan untuk

mereka oleh pihak ketiga, misalnya forum pengadilan Internasional atau arbitrase.

Penyelesaian sengketa secara politik dengan jalan damai dapat dilakukan

dengan bentuk:

a). Negoisasi, yaitu suatu cara yang seringkali merupakan cara yang pertama

kaliutnuk menyelesaikan sengketa Internasional. Dengan jalan melakukan

perundingan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa.

b). Jasa-jasa baik (good offices), yang menghendaki adanya campur tangan dari pihak

ketiga sebagai katalisator, tetapi tetap mengambil jarak dalam sengketa tersebut

sehingga penyelesaian sepenuhnya tetap tergantung para pihak.

c). Mediasi , yang menggunakan mediator secara aktif serta mempunyai kewenangan

utnuk mengajukan konsep penyelesaian sengketa yang dapat diterima para pihak.

d). Penyelidikan, yang merupakan proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab-

penyebab sengketa yang terjadi yang dilakukan oleh Pengadilan atau badan lain yang

melaksanakan proses penyelesaian sengketa.

e). Konsiliasi, dengan jalan pembentukan suatu komisi oleh pihak yang bersengketa

baik yang tetap maupun yang ad hoc. Untuk melakukan pemeriksaan secara tidak

memihak dan menemukan batas penyelesaian yang dapat diterima atau pendapat dan

saran yang dapat diterima oleh para pihak.

f). Melalui organisasi internasional regional dimana para pihak menjadi anggotanya

yang memerlukan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya

melalui organisasi tersebut.

Penyelesaian sengketa secara hukum ditentukan berdasarkan pasal 286 konvensi

yaitu bahwa dalam hal tidak tercapainya penyelesaian sengketa secara politik, maka

atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa dapat dimintakan penyelesaiannya

kepada pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi yang ditentukan

konvensi. Kemudian pada pasal 287 konvensi mengatur mengenai pemilihan

prosedur hukum. Cara-cara untuk penyelesaian sengketa mengenai interpretasi atau

penerapan konvensi yaitu:

a). Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional Hukum Laut

Mahkamah Internasional Hukum Laut dan badan lainnya mempunyai yurisdiksi

mengenai berbagai permaslahan yang berkaitan dengan :

a. Penafsiran atau penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi

b. Penafsiran atau penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam suatu

perjanjian internasional dimana isi perjanjian tersebut berhubungan dengan tujuan

Konvensi.

Berdasarkan Statuta ITLOS, yurisdiksi yang dimiliki oleh Mahkamah meliputi:

a. Semua sengketa dan semua permohonan yang diajukan kehadapannya dimana

sengketa dan permohonan tersebut sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam

Konvensi.

b. Semua masalah yang secara khusus diatur dalam perjanjian Internasional lainnya

dimana ketentuan dalam perjanjian tersebut memberikan yurisdiksi kepada

Mahkamah sebagai badan penyelesaian sengketa dalam hal timbulnya sengketa yang

berkenaan dengan perjanjian tersebut.

b). Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional merupakn salah satu organ utama PBB yang berfungsi

sebagai badan peradilan dunia yang mempunyai wewenang untuk memutus sengketa

yang diajukan kepadanya dari para pihak yang bersengketa dan keputusan yang

dikeluarkan bersifat final dan mengikat.

Mengenai ruang lingkup Mahkamah Internasional untuk memeriksa dan

mengadili perkara yang diajukan kepadanya dapat dilihat dalam pasal 36 statuta

Mahkamah Internasional diantaranya menyatakan bahwa wewenang dari mahkamah

akan meliputi perkara-perkara yang diajukan oleh pihak-pihak dan semua hal

terutama yang ditentukan dalam perjanjian atau konvensi-konvensi yang berlaku.

c). Suatu Mahkamah Arbitrase yang dibentuk sesuai dengan lampiran VII

d). Suatu Mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan lampiran VIII

untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tercantum didalamnya.

3. Sengketa Batas Wilayah Maritim antara Indonesia dengan Palau

Sampai saat ini antara Republik Indonesia dengan Republik Palau belum

mempunyai hubungan diplomatik, sehingga menjadi kendala untuk melakukan

perundingan mengenai batas wilayah maritim yang berupa hak berdaulat dan

yurisdiksi diwilayah ZEE dan di landas kontinen antara dua negara yang saling

berhadapan. Terdapat tiga pulau terluar yang berbatasan dengan Republik Palau,

yaitu pulau Fani, pulau Fanildo dan pulau Bras.

Dalam kenyataanya terdapat tumpang tindih antara Republik Indonesia dengan

Republik Palau, masing-masing sejauh 200 mil laut dari garis pangkal masing-masing

negara. Oleh karena tumpang tindih tersebut maka sengketa maritim antar kedua

negara yang diklaim harus segera diselesaikan, yaitu mengenai batas landas kontinen

dan batas Zona Ekonomi Eksklusif untuk mencari penyelesaian yang adil.

4. Sumber Bacaan

-Dr. L. Tri Setyawanta R. SH. MH : Buku Ajar Pokok-Pokok Hukum Laut

Internasional.

- kedaiartikelilmuhukum.blogspot.com

- anoons2unair.blogspot.com

- www.matabumi.com

- www.dekin.dkp.go.id