PENYAJIAN DATA INFORMASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2009

Penyajian Data Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Tahun 2009

Penyajian Data Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Tahun 2009

Kementerian Pemuda dan Olahraga

i

PENYAJIAN DATA INFORMASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2009 ISBN: 978-979-1278-21-8 Ukuran Buku: 15,7 cm x 24 cm Jumlah Halaman: 135 + xiii Penyusun: Tim Penyusun Editor: Tim Penyusun Gambar Kulit: Tim Penyusun Diterbitkan oleh: Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

ii

PENYAJIAN DATA INFORMASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2009 ISBN: 978-979-1278-21-8 Ukuran Buku: 15,7 cm x 24 cm Jumlah Halaman: 135 + xiii Penanggung Jawab Deddy Kusdinar Ketua Thobias Tubulau Tim Penyusun Ahmad Musawir

Nurhasanah Jeffery V. Palar Asmiaty Sy Yordania Kunto Widyatmoko Rio Wilarso Fanny R. Saputra Silmiyanti Zurlen Ali Rajabiy Achmad Syauqi Penyiapan Data BPS Badan Pusat Statistik Diterbitkan oleh: Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

iii

SAMBUTAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, karena

hanya atas limpahan kasih dan sayang-Nya, kita masih diberi

kesempatan untuk berkarya, berbakti, mengabdi dan berbuat terbaik

bagi nusa dan bangsa.

Dalam rangka mewujudkan kepemudaan dan keolahragaan yang

berdaya saing sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Kementerian Pemuda dan

Olahraga telah mencanangkan strategi pembangunan yang lebih

mengarah kepada peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam

berbagai bidang pembangunan dan peningkatan budaya dan prestasi

olahraga di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan daya

saing pemuda dan olahraga.

Guna mendukung pengembangan bidang kepemudaan dan

keolahragaan tersebut maka seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian program kepemudaan dan keolahragaan dilaksanakan

berdasarkan data yang up-to-date, secara terintegrasi, transparan,

akuntabel, dan tepat waktu.

Buku Penyajian Data Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Tahun 2009 dirancang agar dapat memberikan gambaran kondisi dan

proyeksi bidang kepemudaan dan keolahragaan melalui beragam data

dan informasi kepemudaan dan keolahragaan yang telah dihimpun oleh

Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga dan

Badan Pusat Statistik yang didukung oleh Unit-Unit Organisasi Teknis

iv

lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pemuda dan

Olahraga/Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga se-Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu hingga terbitnya buku ini. Semoga apa yang tersaji dalam

buku ini bermanfaat bagi para pengguna data, baik dari kalangan

akademisi, praktisi maupun masyarakat luas dan dapat dijadikan

referensi dalam mendukung kegiatan dan perencanaan kebijakan baik di

pusat maupun daerah.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

Drs. Wafid Muharam, MM NIP. 19600709 198803 1 001

v

KATA PENGANTAR

Penyajian Data Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga 2009

merupakan publikasi yang menyajikan informasi mengenai kepemudaan

dan keolahragaan di Indonesia. Data dan Informasi pemuda yang

disajikan meliputi kependudukan, pendidikan, kesehatan, angkatan

kerja, pemberdayaan pemuda, proyeksi pemuda, serta pemuda dan

pengentasan kemiskinan. Informasi kependudukan mencakup jumlah

dan persebaran pemuda, pemuda menurut jenis kelamin, status

perkawinan dan partisipasi pemuda dalam keluarga berencana.

Informasi aspek pendidikan antara lain mencakup partisipasi sekolah,

dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Informasi aspek kesehatan

meliputi angka kesakitan dan jenis keluhan kesehatan. Pembahasan

angkatan kerja meliputi tingkat partispasi angkatan kerja pemuda dan

angka pengangguran di kalangan pemuda. Informasi pada aspek

pemberdayaan pemuda mencakup ketersediaan fasilitas olahraga,

prestasi olahraga dan sains yang dicapai pemuda Indonesia dan Sarjana

Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3). Publikasi ini juga

menyajikan proyeksi pemuda sampai tahun 2015. Pembahasan pemuda

dan pengentasan kemiskinan, meliputi kemiskinan dan umur dan

peranan pemuda dalam pengentasan kemiskinan.

Sumber data dan informasi yang digunakan dalam publikasi ini berasal

dari berbagai sumber antara lain: Survei Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas) Panel Maret 2005 dan Susenas Panel Maret 2008, Susenas

Kor Juli 2008, Sensus Potensi Desa (PODES) 2005 dan PODES 2008,

dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2008. Ketiga sumber

data tersebut berasal dari kegiatan survei/sensus yang diselenggarakan

Badan Pusat Statistik (BPS). Selain ketiga sumber data tersebut, dalam

publikasi ini menggunakan pula data yang bersumber dari Komite

Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Kementerian Pemuda dan

Olahraga khususnya mengenai pencapaian prestasi olahraga dan

Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan.

vi

Publikasi ini merupakan publikasi tahunan Kementerian Pemuda dan

Olahraga. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam

penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih

yang sebesar-besarnya. Semoga publikasi ini bermanfaat. Kritik dan

saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2009

Tim Penyusun

vii

DAFTAR ISI

Halaman

Sambutan............................................................................................. iii Kata Pengantar ................................................................................... v

Daftar Isi .............................................................................................. vii Daftar Tabel ......................................................................................... ix Daftar Gambar ..................................................................................... xi Daftar Lampiran ................................................................................... xii

Bab 1 Pendahuluan ............................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ................................................................... 1 1.2 Tujuan ................................................................................ 4 1.3 Sumber Data ...................................................................... 6 1.4 Sistematika Penyajian ....................................................... 7

Bab 2 Kependudukan .......................................................................... 9 2.1 Jumlah dan Persebaran Pemuda ...................................... 10 2.2 Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Provinsi ................ 13 2.3 Status Perkawinan Pemuda .............................................. 14 2.4 Partisipasi Pemuda dalam Keluarga Berencana .............. 15

Bab 3 Pendidikan ................................................................................. 19 3.1 Tingkat Partisipasi Sekolah ............................................... 19 3.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ............................. 22 3.3 Buta Aksara ....................................................................... 23

Bab 4 Kesehatan ................................................................................. 25 4.1 Angka Kesakitan Pemuda ................................................. 27 4.2 Jenis Keluhan Kesehatan .................................................. 29

Bab 5 Pemuda dan Angkatan Kerja .................................................... 31 5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda ..................... 33 5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka ........................................ 34

Bab 6 Pemberdayaan Pemuda............................................................ 37 6.1 Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3) ..... 41 6.2 Pelatihan Tenaga Keolahragaan ...................................... 42 6.3 Pengembangan Kader Kewirausahaan Pemuda dan

Peningkatan Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda ....... 45

Bab 7 Prestasi Pemuda ....................................................................... 49 7.1 Prestasi Pemuda di Asian Youth Games 2009 ................. 49 7.2 Prestasi Pemuda di ASEAN Primary School

Sport Olympiad (APSSO) III/2009 ..................................... 51 7.3 Prestasi Pemuda dalam Pekan Olahraga Pelajar

Nasional ............................................................................. 52 7.4 Prestasi Pemuda di Bidang Sains ..................................... 55 7.5 Penghargaan Terhadap Atlet Berprestasi ......................... 61

viii

Bab 8 Permasalahan dan Kriminalitas Pemuda .................................. 64 8.1 Pemuda sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas ............. 67 8.2 Pemuda sebagai Pelanggar Lalu Lintas ............................ 69 8.3 Kenakalan Remaja ............................................................ 72 8.4 Pelaku Kriminalitas Anak dan Remaja .............................. 73

Bab 9 Pemuda dan Pengentasan Kemiskinan .................................... 76 9.1 Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin

dan Rumah Tangga Tidak Miskin ...................................... 77 9.1.1 Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga ............ 77 9.1.2 Wanita/Pemudi Sebagai Kepala Rumah Tangga ... 79 9.1.3 Rata-rata Umur Kepala Rumah Tangga Miskin ...... 80 9.1.4 Rata-rata Lama Bersekolah Kepala Rumah

Tangga ................................................................... 80 9.1.5 Distribusi Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin,

Head Count Index Menurut Jenis Kelamin KepalaRumah Tangga ........................................... 81

9.2 Distribusi Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Kelamin Pemuda dan Provinsi ......................................... 82

9.3 Distribusi Rumah Tangga Miskin menurut Tingkat Pendidikan Pemuda dan Provinsi ..................................... 84

9.4 Distribusi Rumah Tangga Miskin menurut Lapangan Pekerjaan, Status/Kedudukan Dalam Pekerjaan Utama Pemuda dan Provinsi ............................................ 86

9.5 Peran Pemuda dalam Program Penanggulangan Kemiskinan ........................................................................ 88 9.5.1 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri ....................................................... 90 9.5.2 Program Penanggulangan Kemiskinan

Perkotaan (P2KP) ................................................... 92

Bab 10 Proyeksi Pemuda ..................................................................... 94 10.1 Metode Proyeksi .............................................................. 94 10.2 Hasil Proyeksi .................................................................. 95

Daftar Pustaka ..................................................................................... 98 Lampiran .............................................................................................. 100

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 ............... 15

Tabel 2.2 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Partisipasi dalam Keluarga Berencana dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2008 .............................................. 17

Tabel 3.1 Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 ........................................... 20

Tabel 3.2 Angka Buta Aksara Pemuda menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin,Tahun 2008 .................. 24

Tabel 4.1 Angka Kesakitan Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Pulau/Kepulauan, Tahun 2008 ..................................... 28

Tabel 4.2 Persentase Pemuda yang Sakit menurut Jenis Keluhan Kesehatan dan Jenis Kelamin,Tahun 2008 ........................ 29

Tabel 6.1 Jumlah Tenaga Olahraga yang Dilatih menurut Jenisnya Tahun 2006-2009 .................................................. 44

Tabel 6.2 Rekapitulasi Pengembangan Kader Kewirausahaan Pemuda, Tahun 2005-2009 .................................................. 47

Tabel 7.1 Perolehan Medali Kejuaraan Asian Youth Games 2009 ...... 50

Tabel 7.2 Perolehan Medali APSSO III 2009 ....................................... 52

Tabel 7.3 Perolehan Medali dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional menurut Provinsi, Tahun 2009 .............................. 53

Tabel 7.4 Perolehan Medali Cabang Eksibisi dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional menurut Provinsi, Tahun 2009 ......................................................................... .. 54

Tabel 7.5 Siswa Terbaik OSN 2009 Tingkat SMA ............................... 61

Tabel 7.6 Jumlah Rumah Yang Diberikan Sebagai Hadiah Kepada Olahragawan Berprestasi, Tahun 2007-2008 ...................... 62

Tabel 8.1 Profesi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas menurut Provinsi, Tahun 2008 .......................................................... 68

Tabel 8.2 Profesi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas menurut Provinsi, Tahun 2008 .......................................................... 71

Tabel 8.3 Persentase Peristiwa Penting Gangguan Kamtibmas (PPGK) Khusus, Tahun 2008 ............................................... 72

Tabel 8.4 Komposisi Orang Yang Terlibat Perkara Pidana, Tahun 2008 ......................................................................... 73

x

Tabel 9.1 Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin menurut Daerah, Tahun 2008 ......................................................................... 78

Tabel 9.2 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, Head Count Index, menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, Tahun 2008 ................................... 82

Tabel 9.3 Persentase Pemuda Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Provinsi, Tahun 2008 .......................................................... 83

Tabel 9.4 Distribusi Persentase Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga Miskin menurut Provinsi dan Pendidikan, Tahun 2008 ......................................................................... 85

Tabel 9.5 Persentase Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga Miskin menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan, Tahun 2008 ......................................................................... 87

Tabel 9.6 Persentase Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga Miskin menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, Tahun 2008 ......................................................................... 89

Tabel 10.1 Perbandingan Jumlah Pemuda Tahun 2005 dan Proyeksi Pemuda Tahun 2010 dan 2015 .......................... 96

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Persentase Pemuda menurut Pulau,Tahun 2008 .......... 11

Gambar 3.1 Partisipasi Sekolah Pemuda menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2008 ......................................... 21

Gambar 3.2 Persentase Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008 ......................................... 22

Gambar 4.1 Angka Kesakitan Pemuda menurut Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008....................................... 28

Gambar 5.1 Diagram Ketenagakerjaan,Tahun 2008 .......................... 32

Gambar 5.2 Komposisi Ketenagakerjaan Pemuda, Agustus 2008 ..... 32

Gambar 5.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda menurut Jenis Kelamin, Tahun 2007-2008 .................................... 33

Gambar 5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda menurut Jenis Kelamin,Tahun 2007-2008 ..................................... 35

Gambar 6.1 Jumlah SP-3 menurut Angkatan ..................................... 42

Gambar 8.1 Persentase Profesi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas, Tahun 2008 ...................................................................... 67

Gambar 8.2 Persentase Profesi Pelanggar Lalu Lintas, Tahun 2008 ...................................................................... 70

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Jumlah dan Rasio Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 ........................................... 101

Lampiran 2 Jumlah Pemuda dan Kepadatan Pemuda menurut Provinsi, Tahun 2008 ..................................................... 102

Lampiran 3 Partisipasi Pemuda dalam Keluarga Berencana menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2008 .................. 103

Lampiran 4 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, Tahun 2008 ................................... 105

Lampiran 5 Persentase Pemuda menurut Provinsi, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 ........................................... 106

Lampiran 6 Persentase Pemuda menurut Ketidakmampuan Baca-Tulis dan Provinsi, Tahun 2008 ............................ 108

Lampiran 7 Angka Kesakitan Pemuda menurut Provinsi, Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 ........................ 109

Lampiran 8 Angka Kesakitan Pemuda menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2008 ....................................................... 110

Lampiran 9 Persentase Pemuda yang Sakit menurut Jenis Keluhan Kesehatan dan Provinsi, Tahun 2008 ............. 111

Lampiran 10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tahun 2007-2008...113 Lampiran 11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Provinsi Daerah, dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 ........................ 114

Lampiran 12 Tingkat Pengangguran Terbuka, Tahun 2007-2008 ..... 115

Lampiran 13 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi Daerah, dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 ..................... 116

Lampiran 14 Proyeksi Pemuda Berumur 16-30 Tahun menurut Provinsi, Tahun 2005-2015 (dalam ribuan) .................. 117

Lampiran 15 Proyeksi Pemuda Laki-Laki Berumur 16-30 Tahun menurut Provinsi, Tahun 2005-2015 (dalam Ribuan) ............................................................. 119

Lampiran 16 Proyeksi Pemuda Perempuan Berumur 16-30 Tahun menurut Provinsi, Tahun 2005-2015 (dalam Ribuan) ............................................................. 121

Lampiran 17 Rasio Jenis Kelamin Pemuda 2005 dan Proyeksi Pemuda Tahun 2006-2015 menurut Provinsi ............... 123

xiii

Lampiran 18 Jumlah Pelatih PPLP Menurut Cabang Olahraga per Provinsi Tahun 2008 ................................................ 125

Lampiran 19 Jumlah Atlet PPLP Menurut Cabang Olahraga per Provinsi Tahun 2008 ................................................ 129

Lampiran 20 Data Sarana dan Prasarana Olahraga menurut Provinsi Tahun 2008 ....................................... 133

Penyajian Data Informasi Kemenpora Tahun 2009 1

Pendahuluan 11

1.1 Latar Belakang

Sejarah perjalanan suatu bangsa sejatinya tidak lepas dari keberadaan

dan peran pemuda. Sejarah telah mencatat bahwa dalam

perkembangan peradaban dunia, pemuda senantiasa membuktikan

perannya sebagai pelaku lahirnya sebuah peradaban baru. Demikian

juga dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Di republik ini, peran

pemuda sangat jelas terlihat pada awal perjuangan kemerdekaan, masa

kemerdekaan itu sendiri, dan pasca kemerdekaan bangsa.

Kiprah pemuda di Indonesia diawali pada permulaan tahun 1908 yang

ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Semangat kebangkitan ini

kemudian mengkristal dengan dideklarasikannya momentum besar,

yakni Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Selain

sebagai catatan penting dalam mempersatukan perjuangan pemuda,

semangat Sumpah Pemuda juga terbukti menjadi penopang utama

pencapaian kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus

1945.

Titik-titik sejarah gerakan pemuda juga terlihat pada awal lahirnya Orde

Baru tahun 1966 dengan tuntutan pembubaran Partai Komunis

Indonesia (PKI), Peristiwa Malari tahun 1974, dan perjuangan memasuki

Orde Reformasi pada tahun 1998. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi

bukti nyata bahwa pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam usaha-

usaha perbaikan bangsa.

Dalam perspektif demografis, yang dimaksud pemuda adalah orang

yang berfikir dewasa yang berusia antara 16-30 tahun (UU No. 40 Tahun

2009 tentang Kepemudaan). Pemuda dalam perspektif sosiologis

merupakan anggota masyarakat berusia produktif yang secara sadar

mengambil perannya dalam konteks memajukan kehidupan dirinya dan


masyarakat. Sedangkan dalam perspektif politik, pemuda merupakan

individu atau komunitas warga negara yang terus-menerus menempa diri

tanpa mengenal batas waktu dan mengaktualisasikan segenap

potensinya untuk menjadi pemimpin di masa depan.

Peran strategis pemuda dan torehan sejarah yang bermakna dalam

kehidupan berbangsa seolah menjadi euforia apabila melihat kondisi

pemuda hari ini. Menjadi sebuah fakta tak terbantahkan bahwa pemuda

hari ini juga turut menjadi bagian dari permasalahan bangsa. Tidak

sedikit pemuda yang terjerumus pada masalah-masalah sosial seperti

kriminalitas, tawuran, premanisme, narkotika, psikotropika, zat adiktif

(NAPZA), dan HIV/AIDS. Rendahnya kepedulian pemuda terhadap

berbagai permasalahan masyarakat (bangsa) juga telah menjadikan

sebagian pemuda menjadi kalangan yang apatis, acuh, dan egois.

Selain itu, menjamurnya budaya permisif, budaya hedonis, dan budaya

kebarat-baratan telah melunturkan semangat kepribadian nasional dan

nilai-nilai luhur bangsa.

Permasalahan pemuda lainnya adalah rendahnya kualitas pemuda yang

tercermin dari banyaknya pemuda yang menganggur (sekitar 17,36

persen, diolah dari sakernas 2008), berpendidikan rendah (63,11 persen

berpendidikan SMP atau ke bawah), dan mempunyai minat baca yang

rendah. Sedangkan rendahnya budaya dan prestasi olahraga tercermin

dari tingkat kemajuan pembangunan olahraga Indonesia yang hanya

mencapai 0,280 (Sports Development Index/SDI) nasional pada tahun

2006 serta menurunnya prestasi olahraga pada ajang internasional.

Pemuda akan senantiasa menempati posisi penting dan strategis,

sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai generasi penerus untuk

berkiprah di masa depan. Oleh karena itu, pemuda harus disiapkan dan

diberdayakan agar memiliki kualitas dan keunggulan daya saing, guna

menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era

global. Pembangunan bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak


terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan

masyarakat Indonesia seluruhnya.

Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia

(SDM) yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing,

merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang bagi keberhasilan

di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan

kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat

diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan serta besarnya potensi

dan peran penting yang dimiliki oleh pemuda, maka sudah sewajarnya

apabila pemerintah memberi perhatian yang besar pada kelompok ini.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dijelaskan bahwa

pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber

daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (nation building) dan

partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan. Kebijakan

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan ini

kemudian diwujudkan dalam 2 prioritas pembangunan nasional pemuda

yaitu: penguatan pembentukan karakter bangsa (nation and character

building) dan peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda. Sementara

itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya

olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

Prioritas pembangunan pemuda dalam RPJPN ini kemudian dituangkan

dalam kerangka umum (grand design) pembangunan nasional

kepemudaan (Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, 2009).

Dalam grand design tersebut dijelaskan bahwa pembangunan

kepemudaan difokuskan pada semua pemuda, baik yang berpotensi

maupun yang bermasalah. Selain itu, hal penting lainnya adalah bahwa

pembangunan kepemudaan pada masa yang akan datang, tidak hanya

menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat) saja, tetapi juga pemerintah

daerah dan seluruh lapisan masyarakat.


Pembangunan di bidang kepemudaan secara khusus ditangani oleh

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Kementerian Negara

Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu presiden dalam

merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemuda dan olahraga.

Dua produk undang-undang yang yang telah ditelurkan dalam kurun

waktu 2004-2009 adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2009 tentang Kepemudaan.

Untuk mendukung pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga

yang terarah dan tepat sasaran, maka diperlukan perencanaan berbasis

data pemuda dan olahraga yang akurat. Data pemuda dan olahraga ini

dapat menjadi acuan dalam upaya perencanaan, pembangunan, dan

pemberdayaan pemuda sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-

2025. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu dilakukan

kegiatan penyediaan data pemuda dan olahraga yang berkelanjutan dan

mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Keberadaan data ini diharapkan

dapat membantu perencanaan berbagai program pembangunan pemuda

dan olahraga di masa mendatang yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Tujuan

Penyajian Data dan Informasi Kementerian Negara Pemuda dan

Olahraga Tahun 2008 ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan gambaran kondisi (profil) pemuda Indonesia dilihat dari

aspek jenis kelamin, umur, pendidikan, kesehatan, dan

ketenagakerjaan. Profil ini akan memberikan gambaran mengenai

sumber daya pemuda Indonesia sehingga diharapkan dapat

diketahui kualitas pemuda dari aspek pendidikan dan kesehatan.

Selain itu diharapkan pula dapat diketahui angka penyerapan tenaga

kerja dan tingkat pengangguran di kalangan pemuda.

2. Menyajikan data ketersediaan fasilitas olahraga di setiap provinsi.

Ketersediaan fasilitas merupakan syarat mutlak memasyarakatkan


olahraga di masyarakat. Adalah suatu kemustahilan apabila

mengharapkan prestasi olahraga yang tinggi tanpa memperhatikan

ketersediaan fasilitas, karena itu perlu diketahui ketersediaan

fasilitas olahraga di setiap provinsi.

3. Menyajikan data tingkat pencapaian prestasi keolahragaan pemuda

Indonesia. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di

bidang olahraga adalah tingkat pencapaian prestasi. Pada dasarnya

semua kegiatan pembangunan bidang olahraga, baik yang berupa

sarana dan prasarana, regulasi dan kebijakan bermuara pada tujuan

meningkatnya prestasi di bidang keolahragaan.

4. Menyajikan data pemuda sebagai salah satu kelompok penduduk

yang mempunyai potensi besar untuk melakukan pelanggaran

berlalulintas maupun pelaku kecelakaan lalulintas, kenakalan remaja

dan anak sebagai pelaku tindak kejahatan tindak pidana.

Permasalahan dan kriminalitas pemuda dipandang perlu disajikan

dalam laporan ini karena diharapkan dapat dijadikan bahan

pertimbangan dan masukan untuk membuat perencanaan

pembangunan kepemudaan.

5. Menyajikan karakteristik rumah tangga miskin, termasuk di dalamnya

adalah rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya adalah

pemuda.

6. Menyajikan data proyeksi pemuda Indonesia sampai tahun 2015

terutama setelah disetujuinya UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan (batasan umur 16-30 tahun). Proyeksi penduduk

diperlukan terutama terkait dengan perencanaan program

pembangunan di masa mendatang. Dengan harapan, dapat disusun

suatu program yang tepat guna dan tepat waktu.


1.3 Sumber Data

Sumber data dan informasi yang digunakan dalam publikasi ini sebagian

besar bersumber dari survei atau sensus yang dilakukan oleh Badan

Pusat Statistik (BPS) yang meliputi:

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Maret 2006 dan

Susenas Panel Maret 2007 dan Kor Juli 2008. Susenas adalah

survei tahunan yang diselengarakan BPS melalui pendekatan rumah

tangga. Sampel Susenas meliputi seluruh wilayah Indonesia. Data

yang dicakup meliputi variabel sosial dan ekonomi masyarakat.

2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2008. Sakernas

merupakan kegiatan survei tahunan khusus mengenai angkatan

kerja. Sampel Sakernas mencakup seluruh wilayah Indonesia.

3. Data tingkat pencapaian prestasi pemuda Indonesia dalam arena

olahraga bersumber dari Komite Olahraga Nasional Indonesia

(KONI), Kementerian Pemuda dan Olahraga serta website-website

yang berhubungan.

4. Data Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan di Perdesaan

tahun 2008 dari Kemenegpora.

5. Data pemuda sebagai salah satu kelompok penduduk yang

mempunyai potensi besar untuk melakukan pelanggaran

berlalulintas maupun pelaku kecelakaan lalulintas, kenakalan remaja

dan anak sebagai pelaku tindak kejahatan tindak pidana bersumber

dari Laporan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes

Polri) tahun 2007 dan 2008.

6. Data proyeksi pemuda yang diolah dari Proyeksi Penduduk

Indonesia per Provinsi tahun 2005-2015.


1.4 Sistematika Penyajian

Publikasi Penyajian Data dan Informasi Kementerian Negara Pemuda

dan Olahraga Tahun 2008 ini dibagi menjadi 10 bab. Bab pertama

adalah pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang, tujuan,

sumber data dan sistematika penulisan. Bab ke-dua menyajikan

masalah kependudukan yang meliputi jumlah dan persebaran pemuda,

pemuda menurut jenis kelamin, status perkawinan, dan partisipasi

pemuda dalam keluarga berencana. Bab ke-tiga mengenai pendidikan

yang mengulas tentang partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang

ditamatkan dan buta aksara.

Bab ke-empat membahas tentang kesehatan yang mencakup angka

morbiditas dan pemuda yang mempunyai keluhan kesehatan. Bab ke-

lima membahas pemuda dan angkatan kerja yang meliputi partisipasi

pemuda dalam angkatan kerja, dan angka pengangguran. Bab ke-enam

tentang pemberdayaan pemuda yang meliputi peran serta pemuda

dalam keolahragaan, di bidang sains, serta prestasi sarjana penggerak

pembangunan di perdesaan. Bab ke-tujuh membahas pemuda sebagai

salah satu kelompok penduduk yang mempunyai potensi besar untuk

melakukan pelanggaran berlalulintas maupun pelaku kecelakaan lalu

lintas, kenakalan remaja dan anak sebagai pelaku tindak kejahatan

tindak pidana. Bab ke-delapan, membahas mengenai pemuda dan

pengentasan kemiskinan. Bab ke-sembilan yang merupakan bab

terakhir, mengenai proyeksi jumlah pemuda sampai tahun 2015.



Kependudukan 22

Tingkat kemajuan suatu bangsa dinilai berdasarkan berbagai ukuran.

Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara bisa diukur

dari kualitas sumber daya manusianya. Selain itu, kemajuan suatu

bangsa juga bisa diukur berdasarkan indikator kependudukan. Ada

kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju

pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang

sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih

kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan

sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya

manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang

makin tinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan sasaran utama

dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Sasaran ini tidak

mungkin tercapai apabila pemerintah tidak dapat memecahkan masalah-

masalah kependudukan, seperti besarnya jumlah penduduk dan tidak

meratanya tingkat persebarannya. Oleh karena itu, dalam perencanaan

pembangunan, data kependudukan memegang peranan penting. Data

kependudukan yang lengkap dan akurat akan mempermudah

perencanaan pembangunan secara lebih tepat.

Pada publikasi ini, akan disajikan data kependudukan, khususnya

kelompok usia 16-30 tahun yang terkategori sebagai pemuda. Penyajian

ini menjadi penting karena berkaitan dengan peran strategis pemuda di

dalam pembangunan bangsa. Data dan informasi yang akan disajikan ini

meliputi jumlah dan persebaran pemuda di Indonesia, rasio jenis kelamin

pemuda menurut kelompok umur, status perkawinan pemuda, dan

partisipasi pemuda dalam Keluarga Berencana (KB).


2.1 Jumlah dan Persebaran Pemuda

Jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah setiap tahun menjadi

tantangan yang serius bagi pemerintah. Selain jumlahnya yang besar,

persebaran penduduk yang tidak merata juga menyebabkan

ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dengan demikian, informasi

mengenai persebaran penduduk, khususnya pemuda, dapat menjadi

acuan pemerintah dalam menentukan tingkat konsentrasi pembangunan.

Daerah dengan konsentrasi pemuda yang tinggi misalnya, seharusnya

mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar potensi yang

dimiliki pemuda dapat diberdayakan. Usaha ini misalnya dilakukan

dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat meminimalisasi

arus urbanisasi maupun perpindahan pemuda dari suatu wilayah ke satu

wilayah saja.

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2008 sebesar 228,5 juta jiwa

(Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2015, BPS). Dari jumlah ini, sekitar

62,6 juta (27,4 persen) penduduk adalah kelompok pemuda yang terdiri

dari sekitar 50,1 persen laki-laki dan 49,9 persen perempuan. Kondisi ini

memperlihatkan bahwa proporsi pemuda laki-laki dan perempuan hampir

sama.

Hasil susenas 2008 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk

Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di daerah perdesaan (51,7

persen). Namun demikian, kondisi sebaliknya justru terjadi pada

penduduk yang terkategori sebagai pemuda. Lebih dari separuh

pemuda (51,90 persen) justru lebih memilih tinggal di daerah perkotaan.

Kondisi ini menjadi salah satu fakta baru bahwa pemuda sekarang

cenderung ’nyaman’ untuk tinggal di daerah perkotaan. Kecenderungan

ini bisa dipahami mengingat selama ini kawasan perdesaan sering

diidentikkan dengan daerah yang terbelakang, jauh dari berbagai

fasilitas umum, dan kurang menjanjikan secara ekonomi. Dengan

kondisi yang demikian, maka banyak pemuda (penduduk) yang


kemudian lebih memilih untuk beraktivitas (bekerja) dan tinggal di daerah

perkotaan.

Persebaran pemuda menurut wilayah hasil proyeksi penduduk dapat

dilihat pada Gambar 2.1. Dari Gambar 2.1 terlihat bahwa secara umum,

persebaran pemuda masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera.

Di kedua pulau ini, persentase jumlah pemuda mencapai 79 persen dari

total jumlah pemuda di Indonesia. Padahal luas wilayah kedua pulau ini

hanya sekitar 31 persen dari total luas wilayah Indonesia. Sedangkan di

Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

yang luas wilayahnya sekitar 2/3 dari wilayah Indonesia, persentase

pemudanya tidak lebih dari sepertiga.

Gambar 2.1. Persentase Pemuda menurut Pulau, Tahun 2008

22.50%

56.80%

5.30%

5.80%

1.10%

7.30%

1.20%

Sumatera Jawa Nusa Tenggara Kalimantan

Sulawesi Maluku Papua

Sumber: Diolah dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2015, BPS

Gambaran ketimpangan persebaran pemuda ini telah menimbulkan

kesenjangan perkembangan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan

ini terutama terjadi antara Jawa dan luar Jawa, antara Kawasan Barat

Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antar

berbagai kota di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa menurut

garis Wallace, KBI meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Jawa,

Kalimantan, dan Bali, sedangkan KTI meliputi seluruh provinsi di Pulau

Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, NTB, dan NTT.


Persebaran pemuda menurut provinsi (hasil proyeksi) dapat dilihat pada

Lampiran 1. Provinsi Jawa Barat (11,1 juta), Jawa Timur (9,5 juta), dan

Jawa Tengah (8,6 juta) adalah tiga provinsi terbanyak pemudanya.

Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo, dan

Papua Barat adalah beberapa provinsi yang jumlah pemudanya kurang

dari 300 ribu.

Banyaknya pemuda yang tinggal di Pulau Jawa menyebabkan

kepadatan pemuda pada pulau ini menjadi sangat tinggi. Di Pulau Jawa

secara umum, kepadatan pemuda mencapai 274 jiwa setiap km2.

Bahkan di Provinsi DKI Jakarta yang luas wilayahnya hanya sekitar 664

km2 (0,5 persen dari luas Pulau Jawa), kepadatan pemuda mencapai

4.060 jiwa per km2. Kondisi sebaliknya justru banyak dijumpai pada

wilayah Indonesia bagian timur. Provinsi Papua misalnya, di pulau yang

luasnya mencapai 16,70 persen dari total luas wilayah Indonesia ini,

setiap kilometer perseginya hanya didiami sekitar 2 orang pemuda saja.

Melihat jumlah dan persebaran pemuda yang sangat timpang antara

Pulau Jawa dan luar Jawa, antara kota-kota di Pulau Jawa dan kota-kota

di daerah Indonesia Timur, maka menjadi wajar apabila proses

pembangunan akhirnya mengalami hambatan. Akibat dari terhambatnya

proses pembangunan ini, banyak wilayah di Indonesia yang masih

terisolir dari akses fasilitas umum. Selain itu, banyak daerah yang sulit

berkembang menjadi wilayah yang strategis karena daya dukung

wilayah dan keuangan yang tidak memadai. Pada akhirnya, efek

kumulatif dari ketimpangan pembangunan ini adalah timbulnya

urbanisasi yang tidak terkendali, khususnya pada kota-kota besar di

Pulau Jawa.

Pada beberapa wilayah, ketimpangan pembangunan juga telah

berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan pada titik

yang paling ekstrim, yang diwujudkan dalam bentuk gerakan

separatisme. Sementara itu, upaya-upaya percepatan pembangunan

pada wilayah yang relatif masih tertinggal tersebut, meskipun telah


dimulai sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu, hasilnya masih belum

dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah

tersebut (Propenas 2004-2009).

Hasil proyeksi pemuda memperlihatkan bahwa kepadatan pemuda

tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 4.060 pemuda per

kilometer persegi, diikuti DI Yogyakarta yang mencapai 313

pemuda/km2. Sedangkan untuk daerah di luar Jawa, kepadatan tertinggi

masing-masing terdapat di Provinsi Lampung (61 pemuda/km2) untuk

Pulau Sumatera, Bali (149 pemuda/km2) untuk Nusa Tenggara,

Kalimantan Selatan (25 pemuda/km2) untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi

Selatan (46 pemuda/km2) untuk Pulau Sulawesi, dan Papua Barat

(21 pemuda/km2) untuk Pulau Papua dan Maluku.

Melihat realitas dan tantangan pembangunan yang belum merata, maka

sesuai dengan prioritas pembangunan pemuda sebagaimana diatur

dalam UU Nomor 17 Tahun 2007, pemuda harus menjadi garda

terdepan dalam setiap proses pembangunan. Partisipasi aktif ini harus

diwujudkan dalam peningkatan kualitas SDM pemuda baik dari sisi

keilmuan maupun keterampilan dan keterlibatan langsung dalam setiap

proses pembangunan.

2.2 Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Provinsi

Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah perbandingan antara penduduk laki-

laki dengan 100 penduduk perempuan. Data RJK berguna untuk

pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan jender,

terutama berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan

perempuan secara lebih merata.

Berdasarkan hasil Proyeksi 2008, RJK di Indonesia mencapai angka

100. Sedangkan pada kategori pemuda, RJK mencapai angka 100,5.

Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah pemuda laki-laki di Indonesia

ternyata relatif sama dengan pemuda perempuan. Sementara itu jika

dirinci menurut provinsi terlihat bahwa lebih dari separuh provinsi di


Indonesia, mempunyai RJK di atas RJK nasional. Meskipun demikian,

ada juga dua provinsi yang mempunyai RJK kurang dari 90. Kedua

provinsi tersebut adalah DKI Jakarta (88,2), dan Kepulauan Riau (82,2).

2.3 Status Perkawinan Pemuda

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perkawinan menegaskan

bahwa umur terendah perempuan untuk dapat melakukan perkawinan

adalah 16 tahun, sedangkan untuk laki-laki adalah 21 tahun. BPS

sendiri mendefinisikan seseorang berstatus kawin apabila pada saat

pencacahan mereka terikat dalam perkawinan, baik yang tinggal

bersama maupun terpisah, yang menikah secara sah maupun yang

hidup bersama yang oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sah

sebagai suami istri.

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa sekitar 42,21 persen pemuda di Indonesia

telah berstatus kawin. Apabila dirinci menurut jenis kelamin terlihat

perbedaan persentase yang sangat besar antara pemuda laki-laki dan

perempuan. Persentase laki-laki yang berstatus kawin hanya sekitar 31

persen saja, sementara persentase perempuan yang berstatus kawin

mencapai 53 persen. Sedangkan apabila dilihat menurut daerah tempat

tinggal terlihat bahwa persentase pemuda di perkotaan yang berstatus

kawin lebih kecil dibandingkan dengan pemuda di perdesaan, khususnya

pada pemuda laki-laki (27,64 persen).


Tabel 2.1: Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin

Belum kawin

Kawin Cerai hidup

Cerai mati

(1) (2) (3) (4) (5)

Perkotaan 62,12 36,68 0,99 0,21

Laki-laki 71,75 27,64 0,50 0,10

Perempuan 52,85 45,38 1,45 0,32

Perdesaan 50,16 48,20 1,36 0,28

Laki-laki 64,42 34,69 0,74 0,15

Perempuan 36,04 61,58 1,98 0,40

Perkotaan + Perdesaan 56,38 42,21 1,17 0,24

Laki-laki 68,21 31,05 0,62 0,13

Perempuan 44,85 53,09 1,70 0,36

Sumber: Susenas KOR Juli 2008, BPS

Persentase pemuda Indonesia yang berstatus cerai hidup dan cerai mati

masing-masing sebesar 1,17 persen dan 0,24 persen. Dari jumlah ini,

persentase perceraian pemuda perempuan (baik cerai hidup maupun

cerai mati) hampir tiga kali persentase perceraian pada laki-laki.

Besarnya persentase perceraian pemuda perempuan ini kemungkinan

sangat erat kaitannya dengan usia pertama sewaktu menikah

(sebagaimana batasan usia perempuan pada UU Perkawinan) yang

relatif masih sangat muda. Selain itu besarnya persentase perceraian

pada pemuda perempuan kemungkinan disebabkan oleh adanya emosi

dan pola pikir (pemuda perempuan) yang cenderung tidak stabil dan

cepat berubah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

2.4 Partisipasi Pemuda dalam Keluarga Berencana (KB)

Dalam 20 tahun mendatang, Indonesia menghadapi tekanan jumlah

penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2008

sebesar 228,5 juta orang diperkirakan meningkat menjadi sekitar 247,6

juta orang pada tahun 2015. Sejalan dengan itu berbagai parameter

kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan


dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup,

dan menurunnya angka kematian bayi.

Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan

penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh

seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi atau

lebih tepat dengan istilah jendela kesempatan yang ditandai dengan

jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk

usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal

untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan

rakyat.

Program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu bentuk

komitmen pemerintah Indonesia dalam rangka menekan jumlah

penduduk. Program yang mulai diluncurkan pada 29 Juni 1970 ini telah

menunjukkan keberhasilan yang ditandai dengan penurunan tingkat

fertilitas, yaitu mulai dari 5,61 anak per wanita pada tahun 1968 menjadi

4,68 pada tahun 1977, dan mencapai 2,27 anak per wanita pada tahun

2000 (www.datastatistik-indonesia.com).

Salah satu isu penting bagi kelangsungan pembangunan KB adalah

desentralisasi. Sesuai dengan Kepres Nomor. 103/2001, yang kemudian

diubah menjadi Kepres Nomor. 9/2004, bahwa sebagian kewenangan di

bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten/

kota. Dengan adanya peraturan tersebut, masalah yang dihadapi dalam

pelaksanaan KB sampai saat ini adalah belum seluruh pemerintah

kabupaten/kota menetapkan KB sebagai isu strategis dalam

pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemenuhan hak-hak

reproduksi penduduk.

Pelaku KB adalah pasangan usia subur yaitu pasangan suami istri yang

istrinya berusia 15-49 tahun. Dengan melihat batasan umur ini, maka

sebagian pemuda masuk sebagai salah satu kategori pelaku KB dan

terkategori pula sebagai pasangan usia subur. Oleh karena itu, peran


pemuda dalam upaya pengendalian jumlah dan kualitas penduduk

menjadi bagian yang penting.

Hasil Susenas 2008 menunjukkan bahwa persentase pemuda

perempuan berstatus kawin atau cerai di Indonesia yang sedang

menggunakan alat KB atau berpartispasi dalam KB telah mencapai

57,46 persen (Tabel 2.2). Di sisi lain yang tidak pernah menggunakan

alat KB sebesar 25,86 persen dan tidak menggunakan lagi sebesar

16,69 persen. Jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal, ternyata

persentase pemuda perempuan di perdesaan yang menggunakan alat

KB lebih besar daripada pemuda perkotaan. Hal ini merupakan indikasi

bahwa sosialisasi kesadaran untuk melakukan program KB dengan

ditandai kesadaran pemuda perempuan perdesaan untuk mengikuti

program KB lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda perempuan

perkotaan.

Tabel 2.2: Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Partisipasi dalam Keluarga Berencana dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2008

Daerah Tempat Tinggal

Partisipasi dalam Keluarga Berencana

Sedang menggunakan

Tidak menggunakan lagi

Tidak pernah menggunakan

(1) (2) (3) (4)

Perkotaan 56,65 16,95 26,41

Perdesaan 58,11 16,47 25,41

Total 57,46 16,69 25,86


Partisipasi pemuda perempuan terhadap program KB menurut provinsi

sangat beragam (lihat Lampiran 3). Sulawesi Utara merupakan provinsi

dengan tingkat persentase pengguna alat KB paling tinggi (70,1 persen).

Sedangkan Papua dan Papua Barat terkategori sebagai provinsi dengan

persentase pengguna alat KB terendah (26,34 persen dan 29,47

persen). Rendahnya pencapaian program KB di kalangan pemuda ini

kemungkinan disebabkan oleh rendahnya pengetahuan pemuda


terhadap fungsi dan peranan program KB dalam usaha pengendalian

pertumbuhan penduduk. Selain itu, pembangunan KB selama ini belum

dipandang sebagai suatu investasi yang mendukung peningkatan

kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi di masa

yang akan datang.


Pendidikan 33

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan didefinisikan

sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang/kelompok

orang dan lain-lain, usaha mendewasakan manusia melalui upaya

pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Sementara

itu menurut wikipedia, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya

dan masyarakat. Pendidikan sangat berperan dalam peningkatan

kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi pemuda.

Melalui pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, akan mampu

menghasilkan manusia-manusia yang unggul, cerdas, dan kompetitif.

Pendidikan merupakan fondasi dasar untuk menyiapkan SDM bangsa

yang berkualitas, khususnya bagi pemuda yang notabene merupakan

SDM potensial yang akan menjadi penggerak aktif pembangunan

bangsa.

Untuk mengukur berhasil atau tidaknya pendidikan di Indonesia dapat

dilihat dari beberapa indikator, di antaranya tingkat partisipasi sekolah,

tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan angka buta aksara.

Ketiga indikator yang disebutkan di atas akan dibahas pada bab ini, baik

menurut jenis kelamin maupun daerah tempat tinggal.

3.1 Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah terdiri dari tiga kriteria, yaitu belum atau tidak

pernah bersekolah, masih atau sedang bersekolah, dan tidak bersekolah

lagi. Partisipasi sekolah ini merujuk kepada jenjang pendidikan formal.


Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di

sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai

jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan

menengah, sampai pendidikan tinggi.

Pemuda masih termasuk penduduk aktif di pendidikan formal, yaitu

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi berdasarkan usia yang

dijadikan standar menurut jenjang pendidikan di Indonesia atau rentang

usia yang dianjurkan pemerintah dan umum. Usia 16 tahun merupakan

bagian dari kelompok usia standar untuk jenjang pendidikan SMA.

Tingkat partisipasi sekolah menggambarkan bagaimana status pemuda

dalam jenjang pendidikan formal. Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa lebih dari

80 persen pemuda baik laki-laki maupun perempuan, sudah tidak duduk

di bangku sekolah formal lagi atau tidak bersekolah lagi.

Selain itu, ternyata masih ada pemuda yang sama sekali belum pernah

mengenyam pendidikan formal, yaitu sebesar 1,02 persen pemuda laki-

laki dan 1,50 persen pemuda perempuan.

Tabel 3.1: Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

Jenis Kelamin Belum/Tidak

Pernah Sekolah Masih/Sedang

Sekolah Tidak Bersekolah

Lagi

(1) (2) (3) (4)

Laki-laki 1.02 18.07 80.91

Perempuan 1.50 16.62 81.88

Total 1.27 17.34 81.40

Sumber: Susenas KOR Juli 2008, BPS.

Sementara itu, sebanyak 18,07 persen pemuda laki-laki dan 16,62

persen pemuda perempuan masih berstatus sekolah. Berdasarkan

komposisi pendidikan tersebut, menunjukkan bahwa masih adanya bias

jender dalam dunia pendidikan di Indonesia.


Selama ini ada pendapat bahwa adanya ketimpangan pendidikan antara

masyarakat perdesaan dengan perkotaan. Data Susenas 2008

mendukung pendapat tersebut. Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa

persentase pemuda yang belum/tidak pernah mengenyam pendidikan

formal di perdesaan lebih tinggi dibanding yang tinggal di perkotaan,

yaitu 2,10 persen berbanding 0,50 persen. Ketimpangan yang serupa

juga terjadi pada kategori masih sekolah, yaitu pemuda yang

masih/sedang bersekolah di perdesaan hanya sebesar (13,52 persen)

sedangkan di perkotaan mencapai (20,86 persen). Sementara itu, jumlah

pemuda yang tidak bersekolah lagi di perkotaan sebanyak 78,65 persen

dan di perdesaan 84,38 persen.


Mengamati partisipasi sekolah pemuda per provinsi yang disajikan pada

Lampiran 4, pemuda yang tidak/belum pernah sekolah secara umum

tidak terlalu bervariasi, angkanya berkisar antara 0,30 s.d. 5,10 persen,

kecuali Papua. Persentase pemuda yang tidak pernah sekolah di

Provinsi Papua mencapai 23,86 persen, suatu angka yang sangat tinggi

dibandingkan dengan propinsi lainnya. Sementara itu di provinsi

tetangganya, yaitu Papua Barat, pemuda yang tidak pernah sekolah

hanya sebesar 5,10 persen. Kedua angka tersebut menunjukkan

Gambar 3.1: Partisipasi Sekolah Pemuda menurut

Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2008

0.50 2.10

20.8613.52

78.6584.38

Perkotaan Perdesaan

Belum/Tidak pernah sekolah Masih sekolah Tidak bersekolah lagi


perbedaan yang sangat signifikan, walaupun Papua Barat dulunya

pecahan dari Papua.

3.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pemuda dapat menjadi

acuan dalam membuat perencanaan tenaga kerja dan memberi

gambaran tentang kualitas sumber daya tenaga kerja yang tersedia di

suatu wilayah, serta dapat digunakan untuk menilai keberhasilan

pembangunan pendidikan di wilayah tersebut.

Data pendidikan tertinggi yang ditamatkan pemuda merupakan

persentase pemuda yang menamatkan jenjang pendidikan tertentu

terhadap jumlah pemuda.

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa sumber daya pemuda Indonesia

sebesar 30,83 persen berpendidikan SMA, 30,81 persen berpendidikan

SMP, 23,33 persen berpendidikan SD, dan 6,06 persen yang

berpendidikan perguruan tinggi. Sementara itu, masih terdapat 8,97

persen pemuda yang tidak punya ijazah pendidikan formal.


Gambar 3.2: Persentase Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008

8.97%

23.33%

30.81%

30.83%

6.06%

Tidak Punya SD SMP SMA PT


Pola serupa terjadi di hampir semua provinsi (lihat Lampiran 5), kecuali

Lampung, Nusa Tengara Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi

Barat, Papua Barat, dan Papua. Persentase pemuda yang tidak punya

ijazah di 7 provinsi tersebut berkisar antara 16,16 persen sampai 32,49

persen, angka yang paling tidak sama dengan yang lulus SD. Jika

dilihat menurut jenis kelamin, komposisi pendidikan tertinggi yang

ditamatkan per propinsi juga sama dengan nasional, hanya saja

persentase yang tidak punya ijazah pada pemuda laki-laki pada

umumnya lebih besar dari pemuda perempuan.

3.3 Buta Aksara

Angka buta aksara merupakan indikator yang mengukur persentase

penduduk (pemuda) yang tidak bisa membaca dan menulis huruf latin.

Tinggi rendahnya angka buta aksara di suatu wilayah dapat menjadi

salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia

di bidang pendidikan.

Kualitas pemuda pun dapat dicerminkan oleh data buta aksara ini.

Persentase pemuda dengan angka buta aksara yang tinggi perlu

mendapat perhatian. Kemampuan baca tulis adalah modal dasar

pemuda untuk mengembangkan diri dan membangun bangsanya.

Berdasarkan data Susenas 2008 yang disajikan pada Tabel 3.2, secara

nasional persentase pemuda yang tidak bisa membaca dan menulis

huruf latin mencapai 0,90 persen, di perkotaan 0,23 persen dan

perdesaan 1,63 persen.

Angka buta aksara menurut jenis kelamin di perdesaan masih

memperlihatkan adanya sedikit ketertinggalan dan keterbatasan

kesempatan bagi perempuan dalam mengenyam pendidikan. Di

perdesaan, persentase perempuan yang buta aksara mencapai 2,08

persen sementara laki-laki 1,17 persen. Perbedaan tersebut juga terjadi

di perkotaan namun tidak nyata, yaitu perempuan 0,27 persen dan laki-

laki 0,18 persen.


Tabel 3.2: Angka Buta Aksara menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

Kategori Perkotaan Perdesaan Total

(1) (2) (3) (4)

Laki-laki 0.18 1.17 0.66

Perempuan 0.27 2.08 1.13

Total 0.23 1.63 0.90


Mengamati keragaman angka buta aksara per provinsi di Lampiran 6,

tampak bahwa di perkotaan jauh lebih homogen dibandingkan di

perdesaan. Angka buta aksara di perkotaan berkisar antara 0,00 persen

(DI Yogyakarta dan Lampung) dan 1,79 persen (Nusa Tenggara Barat).

Dari rentang nilai tersebut, ada 2 provinsi yang mencapai sedikitnya 1

persen dan 26 provinsi yang kurang dari 0,5 persen. Sebaliknya di

perdesaan, angka buta aksara sangat beragam yaitu dari 0,22 persen

(DI Yogyakarta) sampai 26.71 persen (Papua). Dari rentang nilai

tersebut ada 13 provinsi yang mencapai sedikitnya 1 persen dan 6

propinsi yang kurang dari 0,5 persen. Jika dilihat secara keseluruhan

maka angka buta aksara tertinggi terdapat di Papua (20,01 persen) dan

terendah di DKI Jakarta (0,01 persen).


Kesehatan 44

Mempertahankan sebuah negara membutuhkan sebuah regenerasi.

Regenerasi bukan hanya untuk mempertahankan sebuah eksistensi,

lebih dari itu regenerasi juga berarti kesempatan untuk mewujudkan

ambisi sebuah negara. Oleh karena itu generasi muda memiliki posisi

yang penting dan menjadi poros bagi punah tidaknya sebuah negara.

Selain itu generasi muda menjadi harapan terwujudnya cita-cita sebuah

negara.

Dewasa ini bahaya yang mengancam generasi muda indonesia adalah

penggunaan Narkoba yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Maraknya perilaku menyimpang dari generasi muda tersebut dapat

membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari.

Pemuda yang mempunyai perilaku menyimpang, semakin hari semakin

rapuh digerogoti oleh zat-zat adiktif penghancur syaraf serta merusak

kesehatan, dan yang sangat berbahaya adalah penularan virus

mematikan HIV/AIDS melalui penggunaan jarum suntik pengguna

Narkoba yang digunakan secara bergantian, akibatnya generasi harapan

bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan.

Oleh karena itu sebagai pencegahan dan memerangi penggunaan dan

penyalahgunaan Narkoba diadakanlah “Kongres Pemuda/Pelajar Anti

Narkoba 2008” yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional

(BNN) dari tanggal 9-11 Desember 2008 yang lalu di Taman Mini,

Cibubur Jakarta.

Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menumbuhkan

kepedulian komunitas pemuda, pelajar dan mahasiswa dari 29 provinsi

yang telah dipilih terhadap bahaya akibat penyalahgunaan Narkoba di

lingkungan mereka. Tidak hanya itu, kongres juga sekaligus dirancang


sebagai suatu proses pembelajaran di antara peserta melalui diskusi,

presentasi, dan motivasi diri dan kepemimpinan.

Banyak hal yang disampaikan dalam kongres, mulai dari yang bersifat

pembekalan tentang Narkoba oleh Kepala Pusat Pencegahan Lakhar

BNN, Brigjen Pol. Drs. Anang Iskandar, SH, MH, Peran Pemuda dalam

Mengantisipasi Perubahan oleh salah seorang Pejabat Menpora, dan

Cerdas Tanpa Narkoba oleh Diknas.

Tekad dan komitmen seluruh peserta yang digaungkan ke seluruh

komunitas pemuda, pelajar dan mahasiswa di seluruh tanah air adalah:

Mewujudkan Kepemimpinan Masa Depan Anti Narkoba.

Rumusan hasil kongres nasional pemuda Indonesia Anti Narkoba 2008 :

1. Berkomitmen untuk tetap menjaga hidup sehat dan tetap jauh dari

penyalahgunaan Narkoba.

2. Mendesak pemerintah untuk merubah paradigma dan UU yang

mengatur tentang kedudukan pemakai sebagai tersangka menjadi

korban yang harus mendapat pengobatan.

3. Meminta agar pemerintah menyediakan tempat-tempat

terpai/rehabilitasi di daerah-daerah.

4. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan atau

menyediakan anggaran untuk program P4GN.

5. Meminta kepada BNN agar mengusulkan test urine bagi seluruh

pejabat/calon pejabat pemerintah pusat maupun daerah.

6. Meminta kepada presiden untuk menindak apabila terdapat bukti

keterlibatan pejabat dalam kasus Narkoba.

7. Agar BNN memberikan penghargaan kepada ormas pemuda, pelajar

dan mahasiswa yang berhasil melaksanakan sosialisasi bahaya

Narkoba.

8. Mengusulkan untuk membangun pusat informasi bahaya Narkoba di

setiap daerah yang mudah diakses.


9. Membentuk wadah bersama bagi alumnus peserta kongres sebagai

follow up serta ajang peningkatan kualitas SDM Satgas Luhpen di

daerah.

http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=KegiatanCegah&op=detail_

kegiatan_cegah&id=88&mn=2&smn=f

4.1 Angka Kesakitan Pemuda

Angka kesakitan pemuda adalah gambaran mengenai kondisi kesehatan

pemuda yang dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan. Angka ini

menggambarkan persentase pemuda yang mengalami gangguan

kesehatan sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari.

Secara nasional, pada tahun 2008 pemuda yang mengalami gangguan

keluhan kesehatan sebesar 11,90 persen dan angka kesakitan laki-laki

(11,53 persen) lebih rendah dibanding perempuan (12,53 persen). Pola

seura juga terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan hanya

saja angka di perkotaan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka

di perdesaan (Gambar 4.1). Ini terjadi karena kesadaran, pengetahuan

dan pola hidup sehat di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan

perdesaan. Selain itu, fasilitas kesehatan di perkotaan lebih banyak

daripada di perdesaan.

Jika dilihat menurut pulau, angka kesakitan pemuda tertinggi berada di

Nusa Tenggara sebesar 18,43 persen, Maluku di urutan kedua sebesar

17,81 persen dan Pulau Jawa pada urutan terendah sebesar 10,55

persen. Data angka kesakitan pemuda menurut pulau dan jenis kelamin,

secara rinci disajikan pada Tabel 4.1, sedang menurut provinsi dan jenis

kelamin disajikan pada Lampiran 7.


Gambar 4.1: Angka Kesakitan Pemuda menurut Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

10.3410.84

10.60

12.81

13.8013.31

11.5312.25

11.90

0

2

4

6

8

10

12

14Persentase

Perkotaan Perdesaan Total

Daerah

Laki-laki

Perempuan

Total


Tabel 4.1: Angka Kesakitan Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Pulau/Kepulauan, Tahun 2008

Pulau/Kepulauan Angka Kesakitan

Laki-laki Perempuan Total

(1) (2) (3) (4)

Sumatera 11,59 12,37 11,98

Jawa 10,14 10,94 10,55

Nusa Tenggara 18,50 18,36 18,43

Kalimantan 11,49 12,23 11,86

Sulawesi 15,74 15,53 15,63

Maluku 16,82 18,80 17,81

Papua 16,28 16,72 16,50

Indonesia 11,53 12,25 11,90



Angka kesakitan di perkotaan yang lebih rendah dari angka di perdesaan

tidak terjadi di semua provinsi. Lampiran 8 menunjukkan ada 4 provinsi

yang angka kesakitan pemuda di perkotaannya justru lebih tinggi

dibanding perdesaan. Keempat provinsi tersebut berutur-turut dari yang

angka kesakitan pemudanya paling tinggi adalah Papua Barat (kota =

19,38 persen - desa = 16,61 persen), Lampung (kota = 14,07 persen -

desa = 12,95 ), D.I Yogyakarta (kota = 9,31 persen - desa = 8,25

persen), dan Kep.Bangka Belitung (kota = 13,00 persen - desa = 12,77).

Secara total, 5 provinsi dengan angka kesakitan tertinggi berturut-turut

adalah Nusa Tenggara Timur (24,12 persen), Gorontalo (23,58 persen),

Sulawesi Tengah (20,97 persen), Maluku Utara (19,53 persen), dan

Sulawesi Barat (19,48 persen). Tahun 2008, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta mencetak angka kesakitan terendah sebesar (9,02 persen).

4.2 Jenis Keluhan Kesehatan

Hasil Susenas 2008 menunjukkan bahwa gangguan kesehatan pilek dan

batuk paling banyak diderita pemuda dibandingkan penyakit yang lain.

Persentase pemuda yang sakit, menurut jenis keluhan kesehatan tidak

ada perbedaan yang nyata antara laki-laki dan perempuan. Persentase

pemuda yang sakit menurut jenis keluhan dan jenis kelamin disajikan

pada Tabel 4.2, sedang menurut provinsi disajikan pada Lampiran 9.

Tabel 4.2: Persentase Pemuda yang Sakit menurut Jenis Keluhan Kesehatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

Jenis Kelamin

Jenis Keluhan

Panas Batuk Pilek Asma Diare Sakit Kepala

Sakit Gigi

Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Laki-laki 34,34 46,03 46,77 3,72 4,68 19,19 7,37 30,22

Perempuan 30,14 41,05 44,77 3,92 4,94 24,00 8,08 32,57

Total 32,08 43,36 45,70 3,83 4,82 21,77 7,75 31,49




Pemuda dan Angkatan Kerja 55

Salah satu modal dasar bagi gerak roda pembangunan adalah tenaga

kerja yang berkualitas. Pemberdayaan angkatan kerja untuk bekerja

akan sangat membantu program pemerintah dalam mengurangi angka

pengangguran dan meningkatkan produktifitas. Apalagi jika angkatan

kerja mampu membuka lapangan kerja, tentu hal ini sangat diharapkan.

Pemerintah, dalam rangka menentukan kebijakan yang tepat untuk

menangani masalah terkait ketenagakerjaan, membutuhkan data yang

tepat dan akurat agar segala kebijakan dapat terlaksana secara efektif

dan efisien. Keadaan angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan,

merupakan data pokok yang dapat menggambarkan kondisi

perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di satu

wilayah dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan usia, komposisi penduduk dibedakan menjadi Penduduk

Usia Kerja (PUK) dan Penduduk Bukan Usia Kerja. Di Indonesia, PUK

adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Dari seluruh PUK pada

bulan Agustus 2008, sekitar 37,78 persennya adalah pemuda. Skema

struktur ketenagakerjaan disajikan pada Gambar 5.1.


Gambar 5.1 Diagram Ketenagakerjaan

Sumber: Sakernas, Agustus 2008, BPS

Pemuda adalah penduduk yang berusia 16-30 tahun. Dari diagram

ketenagakerjaan, pemuda termasuk PUK. Komposisi ketenagakerjaan

pemuda kondisi Agustus 2008 disajikan pada Gambar 5.2

Gambar 5.2 Komposisi Ketenagakerjaan Pemuda, Agustus 2008


Dari skema tersebut terlihat bahwa dari seluruh pemuda, 63,11

persennya merupakan angkatan kerja yang 82,64 persennya bekerja.

Sekolah 41.37%

Mengurus Rumah Tangga 48.20%

Lainnya 10.43%

Pemuda

Angkatan Kerja

63.11% Bukan Angkatan Kerja

36.89%

Bekaerja

82.64%

Menganggur

17.36%

Sekolah Mengurus

Rumah Tangga Lainnya

Penduduk

Bukan Usia Kerja Usia Kerja

Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja

Bekerja Menganggur

Sedang

Bekerja

Sementara Tidak Bekerja

Mencari

Pekerjaan

Mempersiapkan

Usaha

Merasa Tidak Mungkin Mendapat

Pekerjaan

Sudah Punya Pekerjaan

Tetapi Belum Mulai Kerja


5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda

Tingkat Partisispasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan besaran relatif

dari pasokan tenaga kerja yang mampu memproduksi barang atau jasa

dalam suatu kegiatan perekonomian. TPAK merupakan persentase

jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Berikut ini

disajikan TPAK pemuda pada bulan Agustus Tahun 2007-2008.

Gambar 5.3: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda menurut Jenis Kelamin, Tahun 2007-2008

77.8

47.3

62.36

77.5

48.8

63.11

40

45

50

55

60

65

70

75

80


2007

2008

Sumber: Sakernas, Agustus 2007 dan Agustus 2008, BPS

Dari Agustus 2007 hingga Agustus 2008, TPAK pemuda laki-laki

mengalami sedikit penurunan sebesar 0,3 persen dari 77,8 persen

menjadi 77,5 persen, sedangkan TPAK pemuda perempuan mengalami

peningkatan sebesar 1,5 persen dari 47,3 persen menjadi 48,8 persen.

Secara umum, TPAK pemuda mengalami peningkatan sekitar 0,75

persen, yaitu dari 62,36 persen menjadi 63,11 persen. Peningkatan

TPAK ini antara lain disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi nasional

yang relatif semakin membaik, sehingga memberikan pengaruh terhadap

faktor-faktor produksi di Indonesia. Data TPAK pemuda menurut

provinsi, wilayah, dan jenis kelamin disajikan pada Lampiran 10.

Jika dilihat menurut provinsi (Lampiran 11), Provinsi Kepulauan Riau

mengalami peningkatan TPAK pemuda terbesar senilai 7,23 persen, dari


64,50 persen pada tahun 2007 menjadi 71,73 persen pada tahun 2008,

diikuti DKI Jakarta (5,39 persen) dan Banten (4,38 persen). Walaupun

secara nasional, TPAK pemuda mengalami peningkatan, namun ada 16

provinsi mengalami penurunan TPAK pemuda. Penurunan TPAK

terbesar terjadi di Provinsi NTT sebesar 4,44 persen, yaitu dari 70,17

persen menjadi 65,73 persen.

Walaupun cukup penting, indikator TPAK tidak menggambarkan

komposisi ketenagakerjaan penduduk pada kelompok angkatan kerja.

Indikator yang menggambarkan komposisi penduduk pada kelompok

angkatan kerja adalah tingkat pengangguran terbuka.

5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang membutuhkan

perhatian serius dari pemerintah. Pengangguran merupakan

konsekuensi ketidakmampuan lapangan kerja menyerap angkatan kerja

yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan lapangan kerja yang tersedia

relatif terbatas dan tidak mampu menyerap para pencari kerja yang

senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah

penduduk. Tingkat pengangguranan yang tinggi akan menimbulkan

berbagai masalah di bidang sosial dan ekonomi.

Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang belum

bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha,

atau tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan

pekerjaan, atau yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran dengan konsep-definisi tersebut biasa disebut sebagai

pengangguran terbuka.

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok

pengangguran diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap

jumlah angkatan kerja. Berikut ini disajikan TPT pemuda pada bulan

Agustus Tahun 2007-2008.


Gambar 5.4: Tingkat Pengangguranan Terbuka Pemuda menurut Jenis Kelamin, Tahun 2007-2008

17.4

21.6

19.04

15.9

19.7

17.36

15

16

17

18

19

20

21

22


2007

2008

Sumber: Sakernas, Agustus 2007 dan Agustus 2008, BPS

Kondisi TPT pemuda pada Agustus 2008 mengalami penurunan

dibandingkan keadaan Agustus 2007. Persentase pengangguran

pemuda pada Agustus 2008 sebesar 17,36 persen atau turun 1,68

persen dibandingkan keadaan Agustus 2007 yang sebesar 19,04

persen.

Jika dilihat menurut provinsi (Lampiran 12), Provinsi Sulawesi Tengah

mengalami penurunan TPT pemuda terbesar senilai 10 persen, dari

20,20 persen menjadi 10,20 persen, diikuti Sumatera Barat (4,36 persen)

dan Sulawesi Selatan (3,17 persen). Walaupun secara nasional, TPT

pemuda mengalami penurunan, namun ada 5 provinsi mengalami

peningkatan TPT pemuda yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (0,19

persen), Bengkulu (1,02 persen), Lampung (0,80 persen), NTT (0,48

persen) dan Maluku Utara (1,61 persen). Peningkatan TPT terbesar

terjadi di Provinsi Maluku Utara, yaitu dari 11,58 persen menjadi 13,19

persen. Data TPT rinci menurut provinsi, wilayah, dan jenis kelamin

tahun 2008 disajikan pada Lampiran 13.



Pemberdayaan Pemuda 66

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di

dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Penduduk yang besar

dengan tingkat pertumbuhan yang terkendali dan berkualitas, akan

sangat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Selanjutnya, pemuda sebagai generasi penerus, penanggung jawab,

dan pelaku pembangunan di masa depan, memiliki proporsi yang relatif

besar dari penduduk Indonesia, yaitu 27,38 persen untuk tahun 2008

(diolah dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2015, BPS, 2008).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2009-2014) adalah

menciptakan Indonesia yang aman dan damai; menciptakan Indonesia

yang adil dan demokratis; dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun

2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007). Pembangunan pemuda diarahkan

pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan

karakter kebangsaan (nation building) dan partisipasi pemuda di

berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial

budaya, iptek dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaan dan

beretika bangsa Indonesia.

Pemuda memiliki posisi penting dalam pembangunan bangsa. Mereka

menjadi major human resources, kelompok strategis dengan vitalitas

“agent of change” (unsur perubahan) dalam kehidupan berbangsa,

bermasyarakat, dan bernegara. Ia juga menjadi pewaris regenerasi

masa depan peradaban bangsa. Karena itu, pemuda harus ditempatkan

sebagai kelompok strategis dan potensial untuk kepemimpinan nasional,

yang menjadi sumber daya produktif pembangunan di bidang politik,

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.


Pemuda mesti diposisikan sebagai pemilik idealisme yang bisa

menentukan paradigma seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa, negara,

dan masyarakat. Sehingga, pemuda ditempatkan sebagai agent of

change dalam melakukan perubahan yang sangat fundamental

sekalipun. Karena, ternyata pemuda sebagai salah satu pusat

perubahan alternatif seringkali menjadi tumpuan dan harapan, bila peran

perubahan yang seharusnya diemban oleh negara tidak memuaskan

atau terkendala oleh berbagai masalah.

Ada beberapa kilasan sejarah yang mencatat peran pemuda sebagai

anak bangsa yang turut berkontribusi terhadap kehidupan berbangsa

dan bernegara, yaitu: Pertama, peran dalam kemerdekaan sebuah

bangsa; Kedua, peran dalam reformasi politik sebuah bangsa; Ketiga,

peran dalam rekonstruksi idiologi sebuah bangsa. Dalam konteks

sejarah Indonesia, para pemuda Indonesia telah terlibat dalam

membebaskan bangsanya dari penjajahan. Mereka melakukan

konsolidasi nasional dalam bentuk Sumpah Pemuda 1928 untuk

memadukan militansi, kemampuan berorganisasi, dan sensitivitas global

yang menjadi modal semangat perjuangannya mencetuskan Proklamasi

Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945.

Selanjutnya, melalui sejarah pergerakan yang cukup panjang, gerakan

pemuda pelajar dan mahasiswa telah memberikan bukti perubahan yang

signifikan. Titik-titik sejarah gerakan pemuda pelajar dan mahasiswa di

Indonesia dapat dilihat pada tahun 1966 (menuntut pembubaran PKI),

tahun 1974 (peristiwa Malari), dan tahun 1998 perjuangan pemuda

pelajar dan mahasiswa berhasil meruntuhkan rezim pemerintahan Orde

Baru sehingga Indonesia memasuki Orde Reformasi. Citra positif yang

melekat pada gerakan pemuda merupakan modal sosial yang cukup

untuk menjadi bahan bakar perubahan. Modal dan citra positif tersebut

adalah kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah

kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Pemuda sebagai pemegang peran potensi pembangunan dan

merupakan generasi penerus bangsa, tenaga kerja produktif bangsa,


memiliki peran penting di dalam menggerakkan arah pembangunan dan

menentukan masa depan bangsa, sehingga perlu diupayakan

peningkatan kualitasnya. Pemuda dituntut untuk menjadi sumber daya

yang bermutu, yang memiliki kemampuan bersaing dengan bangsa-

bangsa lain di dunia. Kemampuan tersebut meliputi penguasaan ilmu

pengetahuan yang terus berkembang, teknologi dan seni, bekerja secara

profesional, dan menghasilkan karya unggul yang mampu bersaing di

pasar global. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kebijakan dalam

program-program pembangunan pemuda. Program-program kebijakan

pembangunan pemuda ini perlu mendapat perhatian dan pemikiran

prioritas di dalam agenda pembangunan melalui penyusunan kebijakan

dan program, dan bila tidak ditangani dengan baik, maka akan

merugikan perkembangan negara di masa yang akan datang.

Kegiatan Prioritas Bidang Kepemudaan:

1. Sosialisasi UU Tentang Kepemudaan dan Penyusunan PP serta

Peraturan Menteri sebagai tindak dari UU Tentang Kepemudaan;

2. Kepemimpinan Pemuda Bersih Narkoba dan HIV, AIDS

“Pantas Juara”;

3. Pelatihan Wirausaha Muda Dalam dan Luar Negeri;

4. Pusat Kajian Kepemimpinan Pemuda;

5. Fasilitasi Pengembangan Lembaga Kewirausahaan Pemuda;

6. Pengembangan Moral dan Etika Pemuda Indonesia;

7. Pendidikan Kesadaran Bela Negara Bagi Pemuda;

8. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pusat Pendidikan Pemuda

dan Mahasiswa;

9. Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3); dan

10. Pengembangan Sentra Pemberdayaan Pemuda.

Oleh karena itu, pembangunan pemuda memiliki peran stategis dalam

peningkatan kualitas SDM. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM

juga dilakukan malalui pembangunan olahraga yang bertujuan untuk

menciptakan manusia yang sehat, ulet dan berjiwa sportif. Kebijakan di


bidang olahraga diarahkan untuk mewujudkan kebijakan dan

manajemen olahraga; meningkatkan budaya dan prestasi olahraga

secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan

pengembangan bakat; dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah

dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung

pembangunan olahraga. Saat ini telah ditunjukkan kepedulian

pemerintah terhadap pembangunan pemuda. Hasil yang dicapai

pembangunan pemuda dan olahraga di antaranya adalah disahkan dan

disosialisasikannya UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 17/2007 tentang

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, serta Peraturan

Pemerintah No. 18/2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;

disahkannya Undang-Undang No 40 tentang Kepemudaan;

dilaksanakannya pelatihan kepemimpinan pemuda; dioptimalkannya

peran sarjana penggerak pembangunan di perdesaan; disusunnya Sport

Deevelopment Index (SDI) sebagai indikator keberhasilan keolahragaan

nasional; dan dilaksanakannya pembinaan keolahragaan melalui event

Olahraga Pelajar Nasional. Penyusunan dan pembinaan ini merupakan

sinyal kuat bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam pengembangan

dan peningkatan peran pemuda dan olahraga sebagai dua pilar bangsa

dalam menunjang pembangunan nasional.

Bab ini mengulas tentang pemuda serta prestasi pemuda baik lingkup

nasional maupun internasional. Pembahasan difokuskan pada peran

serta kegiatan pemuda dalam olahraga dan prestasi yang telah dicapai

pemuda Indonesia. Pembahasan kegiatan pemuda terbatas pada peran

serta pemuda dalam olahraga. Prestasi pemuda dilihat dari bidang

olahraga, sains dan prestasi kepeloporan pemuda di tingkat nasional

dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3)

serta organisasi kepemudaan di Indonesia, Prestasi Generasi Muda

Indonesia dan Organisasi Kepemudaan.


6.1 Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3)

Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) adalah

salah satu model program pemberdayaan pemuda untuk pengentasan

kemiskinan di daerah perdesaan yang melibatkan pemuda

berpendidikan tinggi (sarjana). Peserta program SP-3 adalah sarjana

dari berbagai disiplin ilmu yang dikontrak untuk memfasilitasi dan

menggerakkan pembangunan di wilayah perdesaan. Kriteria untuk

menjadi SP3 antara lain mempunyai sikap kemandirian dan jiwa

patriotisme serta mampu menjadi perintis untuk melakukan terobosan-

terobosan di perdesaan dengan meningkatkan profesionalisme dalam

mentransfer ilmu dan teknologi di perdesaan, terutama dalam

menyukseskan program gerakan ekonomi kerakyatan.

Program SP-3 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam

mengatasi permasalahan rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) di daerah pedesaan yang menyebabkan ketertinggalan dalam

pembangunan. Di sisi lain pemerintah juga menghadapi permasalahan

dalam pemanfaatan dan pemberdayaan para sarjana di perkotaan

sebagai sumber daya manusia bagi pembagunan.

Melalui program ini, diharapkan tenaga SP-3 dapat mengatasi kedua

permasalahan tersebut, yaitu kelangkaan SDM yang berkualitas di desa

dan permasalahan melimpahnya sumber daya sarjana di perkotaan

dengan mengubah paradigma sarjana dari mencari kerja menjadi

mencipta lapangan kerja atau berwirausaha.

Program SP-3 merupakan program unggulan Kementrian Negara

Pemuda dan Olahraga yang akan mampu meningkatkan peran

kepemimpinan, kepeloporan, dan kemandirian pemuda, khususnya

pemuda yang terdidik dan pemuda-pemuda di perdesaan.

Program SP-3 bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi peran

pemuda dalam membantu percepatan pembangunan desa di berbagai

sektor, terutama sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal.

Tujuan ini dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan kecakapan


hidup kewirausahaan bagi pemuda desa. Gambar 6.1 menyajikan

perkembangan jumlah SP-3 dari angkatan 1 sampai angkatan 20.

Gambar 6.1: Jumlah SP-3 menurut Angkatan

780

1,470

1,565

1,335

475403

457 480527

465 465530

835

1,455

781

1,375

785880

0100200

300400500600700800

9001000110012001300

140015001600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Angkatan

Juim

lah

Sumber: Kemenpora 2009

6.2 Pelatihan Tenaga Keolahragaan

Memberikan keterampilan sebanyak–banyaknya melalui pelatihan

adalah mata rantai yang tak bisa terpisahkan dalam meningkatkan dan

mengembangkan tenaga dan pembina keolahragaan. Satu mata rantai

yang tak terkait namun menjadikan permasalahan dan kendala tersendiri

dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Masih rendahnya jumlah dan kualitas pelatih dan pengelolala

olahraga

2. Penyebaran jumlah dan kualitas pelatih tidak merata

3. Rendahnya profesionalisme Tenaga dan Pembina Keolahragaan

4. Masih banyak penyelenggaraan kegiatan yang belum berjenjang

5. Belum maksimalnya kerjasama dengan instansi terkait

6. Masih ada tumpang tindih program kegiatan.


7. Belum memadainya data base tenaga dan pembina keolahragaan

yang akurat.

8. Kemampuan berbahasa Inggris bagi pengelola dan pelaku olahraga

masih sangat kurang.

9. Masih lemahnya sistem rekrutment para pelatih pada promosi

degradasi.

10. Anggaran dana peningkatan Mutu Tenaga dan Pembina

Keolahragaan baik di Pusat maupun di daerah masih sangat

terbatas.

11. Masih sangat terbatasnya Tenaga dan Pembina Keolahragaan

khususnya bagi wasit dan juri yang tersedia, untuk promosi ke level

internasional.

Pada tataran operasional untuk mewujudkan rencana kegiatan

diperlukan rangkaian tahapan–tahapan secara berjenjang serta

berkesinambungan agar dapat tercipta prestasi olahraga yang

membanggakan. Berkaitan dengan hal tersebut dari tahun 2006 sampai

2009 pemerintah telah melatih 2.112 orang tenaga pelatih baik di dalam

negeri maupun di luar negeri. Pelatihan tidak terbatas pada pelatih

olahraga namun juga kegiatan pendukung seperti Pelatih Kordinator

Relawan Olahraga, Instruktur Pengembangan Terapi Masage, dan

pelatih laboratorium olahraga, Pelatihan tersebut menghasilkan tenaga

bertaraf nasional dan internasional. Data selengkapnya disajikan pada

Tabel 6.1.


Tabel 6.1 Jumlah Tenaga Olahraga yang Dilatih menurut Jenisnya, Tahun 2006-2009

No Jenis Pelatihan 2006 2007 2008 2009 Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nasional 180 807 499 452 1938

1 TOT Pelatih Tingkat Dasar 60 60 120

2 TOT Pelatih Tingkat Muda 60 40 100

3 TOT Pelatih Tingkat Madya 84 84

4 TOT Koordinator Relawan Olahraga 80 119 199

5 TOT Instruktur Pengembangan Terapi Masage 40 50 90

6 Pelatihan Tenaga Laboratorium Olahraga 40 40 80

7 Pelatihan Masage 86 25 111

8 Pelatihan CPR 50 25 75

9 Pelatihan Cedera Olahraga 40 40

10 Pelatih Analisa Data 50 80 130

11 Pelatihan Tenaga Relawan 80 80

12 Pelatihan Gizi Olahraga 37 45 82

13 Pelatihan Pelatih Tingkat Dasar 121 80 67 268

14 Pelatihan Pelatih Tingkat Muda 107 80 40 227

15 Pelatihan Pelatih Tingkat Madya 42 42

16 Pelatihan Pelatih Fisik Level I Nasional 80 130 210

Internasional 31 87 56 174

17 Instruktur Teknis Laboratorium 8 8

18 Administrator Sport Management 9 9

19 Pelatihan Pelatih & Wasit Catur 4 4

20 Pelatihan Pelatih & Wasit Woodball 5 5 6 16

21 Pelatihan Pelatih Bowlling 20 20

22 Pelatihan Wasit Panahan 3 3

23 Pelatihan Wasit Silat 22 22

24 Pelatihan Wasit Senam 5 5

25 Pelatihan Laboratorium Olahraga 8 8

26 Strenght & Condition Level I (ASCA) 10 17 37 64

27 Strenght & Condition Level II (ASCA) 10 10

28 Magang Pelatih di Luar Negeri (Renang, Cano, dan Anggar) 3 2 5

Jumlah 180 838 586 508 2112

Sumber: Kemenpora 2009


6.3 Pengembangan Kader Kewirausahaan Pemuda dan Peningkatan Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda

Pemuda memegang peranan penting sebagai ujung tombak dalam

meningkatkan keunggulan daya saing bangsa. Dinamika dan euforia

kehidupan global yang diwarnai oleh persaingan yang semakin ketat,

menuntut bangsa ini untuk sesegera mungkin melakukan rekayasa

percepatan membangun keunggulan daya saing pemuda. Pemuda

Indonesia harus memiliki keunggulan dalam penguasaan keterampilan,

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemuda juga harus

memiliki keunggulan etos kerja dan kewirausahaan.

Mengembangkan kewirausahaan pemuda dimaksudkan untuk

menjadikan pemuda sebagai wirausahawan dan mengembangkan

kiprah kewirausahaan muda sebagai aktor penggerak tumbuhnya

kegiatan ekonomi dan industri di kota dan desa. Pembangunan ekonomi

berkelanjutan mutlak memerlukan pelaku ekonomi dari angkatan muda

yang jumlahnya besar dengan kapasitas kemampuan produktivitas

ekonomi yang juga tinggi. Peran itulah yang bisa dimainkan oleh

wirausahawan muda.

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian

pemuda Indonesia adalah melalui pengembangan kader kewirausahaan

pemuda dan peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan

kewirausahaan pemuda.

Dalam kaitan program pengembangan kader kewirausahaan pemuda

dan peningkatan kelembagaan wirausaha pemuda ini, kewirausahaan

diartikan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang berani memulai,

menjalankan, dan mengembangkan usaha dengan cara memanfaatkan

segala kemampuan dalam hal membeli bahan baku dan sumber daya

yang diperlukan, membuat produk dengan nilai tambah yang sesuai

dengan kebutuhan konsumen, dan menjual produk sehingga bisa

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para karyawan, diri

sendiri, perusahaan, dan masyarakat sekitarnya.


Tujuan pengembangan kader kewirausahaan pemuda dan peningkatan

dan kelembagaan kewirausahaan pemuda adalah:

1. Meningkatkan penguasaan pengetahuan, wawasan, keterampilan,

sikap dan kemampuan kewirausahaan bagi pemuda.

2. Memperkokoh semangat, jiwa dan kultur kewirausahaan di kalangan

pemuda dan generasi muda.

3. Meningkatkan kemandirian, kapasitas, kompetensi, kreativitas,

profesionalitas, dan daya saing wirausahawan muda Indonesia.

4. Menumbuhkembangkan produktivitas, daya saing wirausaha muda

pada tataran lokal, domestik dan internasional.

5. Memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan

kewirausahaan pemuda di tingkat lokal, daerah, dan nasional.

6. Meningkatkan peran dan kontribusi wirausaha muda dalam

memajukan ekonomi, industri, perdagangan, membuka kesempatan

kerja, meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran pengembangan kader kewirausahaan pemuda dan peningkatan

kelembagaan kewirausahaan pemuda adalah pemuda berusia 18 – 30

tahun, pengangguran atau belum bekerja, sosial ekonomi rendah,

korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Sasaran tersebut berada

pada desa yang memiliki karakteristik desa pantai, desa pertanian, dan

perkotaan (slum area) yang akan dijadikan target program

pengembangan kewirausahaan pemuda dan peningkatan kelembagaan

kewirausahaan pemuda.

Program yang telah dilaksanakan dibidang pengembangan kader

kewirausahaan dan kelembagaan pemuda dari tahun 2005 sampai

dengan 2009 dapat dilihat dalam Tabel 6.2.


Tabel 6.2: Rekapitulasi Pengembangan Kader Kewirausahaan Pemuda, Tahun 2005-2009

No Kegiatan Sasaran yang Dicapai

2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah

1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 4065

a. Pelatihan Kader Kewirausahaan

Bidang Aquabisnis

160 135 200 300 270 1075

b. Pelatihan Kader Kewirausahaan

Bidang Agribisnis

250 490 400 600 100 1840

c. Pelatihan Kader Kewirausahaan

Bidang Jasa dan Industri Kreatif

350 440 160 100 100 1150

2 Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Desiminasi/Seminar/Publikasi 3003

a. Block Grant - - 1125 960 500 2585

b. Workshop - - 100 - 80 180

c. Fasilitasi Pameran - 50 30 27 31 138

d. Fasilitasi Inkubasi Bisnis Wirausaha Muda 100 100

3 Penyelenggaraan Lomba, Sayembara, dan Festival 1270

a. Lomba Inovasi Bisnis

- Peserta 48 90 - - - 138

- Pemenang 11 9 - - - 20

b. Lomba Bisnis Plan

- Peserta - - 414 363 - 777

- Pemenang - - 10 10 - 20

c. Pemilihan Wirausaha Muda Teladan/Berprestasi

- Peserta - - 220 84 51 355

- Pemenang - - 10 10 10 30

Sumber: Kemenpora, 2009



Prestasi Pemuda 77

Prestasi yang telah dicapai dalam arena kompetisi baik di tingkat

regional maupun internasional sering dijadikan sebagai indikator untuk

mengevaluasi program di dalam penyusunan rencana strategis

pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga, terutama yang bersifat

pendidikan/pembinaan. Namun, keberhasilan program pendidikan/

pembinaan bukan hanya dinilai dari tingkat pencapaian prestasi yang

telah diperoleh, banyak hal lain yang ikut berperan. Akan tetapi karena

prestasi merupakan salah satu bentuk output yang mudah untuk

dievaluasi, sehingga sering dijadikan sebagai acuan keberhasilan suatu

program. Keunggulan prestasi hanya dapat dilihat melalui arena

kompetensi. Bab ini akan mengulas prestasi pemuda Indonesia pada

kompetisi olahraga dan sains, baik di tingkat nasional, regional maupun

internasional yang diselenggarakan tahun 2009, prestasi pemuda yang

diperoleh di masa lalu sudah disajikan pada publikasi tahun 2008.

7.1 Prestasi Pemuda di Asian Youth Games 2009

Sebanyak 45 atlet muda memperkuat kontingen Indonesia dalam Asian

Youth Games I. Mereka akan tampil di delapan cabang olahraga, yakni

renang, voli pantai, atletik, layar, menembak, basket, boling, serta loncat

indah. Asian Youth Games I berlangsung di Singapura, Senin (29/6)

hingga Selasa (7/7). Sebanyak 43 negara dari 45 negara anggota

Dewan Olimpiade Asia (OCA) mengirimkan kontingen. Sekitar 1.000

atlet berlaga dalam ajang yang baru pertama kali diselenggarakan itu.

Mereka semua harus berusia kurang dari 17 tahun. Ada 10 cabang

olahraga yang digelar dalam Asian Youth Games I. Dua cabang yang

tidak diikuti Indonesia adalah sepak bola serta tenis meja. Namun,

kontingen Indonesia harus puas berada di peringkat ke-21 dari 43

peserta, dengan perolehan satu-satunya medali perunggu untuk


kontingen Indonesia diraih oleh pasangan voli pantai putra Ade Candra/I

Gede Eka Agustiawan. Dua cabang terakhir, boling dan layar gagal

meraih medali. Dua negara lain yang juga meraih satu medali perunggu

adalah Bahrain dan Myanmar.

Untuk kawasan Asia Tenggara, nasib atlet remaja tidak berbeda jauh

dengan senior mereka karena tertinggal dari Thailand, Singapura,

Vietnam dan Filipina. Nasib Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja,

Laos dan Brunei yang gagal meraih satu medali pun. Sedangkan

Thailand dan Singapura, saingan Indonesia di SEA Games, berhasil

menembus dominasi Jepang dengan menempati posisi ke tiga dan ke

empat (Tabel 7.1).

Tabel 7.1: Perolehan Medali Kejuaraan Asean Youth Games 2009

No. Negara Emas Perak Perunggu

(1) (2) (3) (4) (5)

1 China 25 16 11 2 Korsel 18 16 17 3 Thailand 11 7 2 4 Singapura 8 5 14 5 Hongkong 5 8 5

6 Jepang 5 6 4 7 India 5 3 3 8 Kazakhstan 4 6 4 9 Kuwait 3 3 5 10 Korut 1 3 4

11 Iran 1 3 1 12 Taiwan 1 2 7 13 Yemen 1 0 0 14 Qatar 0 2 0 15 Vietnam 0 2 0 16 S. Arabia 0 1 2 17 Srilangka 0 1 2 18 Makau 0 1 0 19 Filipina 0 1 0 20 Uzbekistan 0 1 0

21 Uzbekistan 0 0 3 22 Filipina 0 0 3 23 Bahrain 0 0 1 24 Indonesia 0 0 1 25 Myanmar 0 0 1

26 Pakistan 0 0 1

Sumber: www.antara news.com


7.2 Prestasi Pemuda di ASEAN Primary School Sport Olympiad (APSSO) III/2009

Kontingen Indonesia kembali meraih gelar juara umum pada event

ASEAN Primary School Sport Olympiad (APSSO) III/2009 yang

berlangsung di Jakarta. Dari seluruh (19) set medali yang diperebutkan,

kontingen Indonesia kembali tampil teratas dengan meraih 11 medali

emas, 7 perak, dan 11 perunggu diikuti Singapura 4 emas, 1 perak dan 1

perunggu.

Kejayaan Indonesia kali ini dilengkapi dengan gelar juara di cabang

bergengsi sepak bola setelah di final tim Indonesia-1 menundukkan

Indonesia-3 dengan skor tipis 1-0. Sedangkan medali perunggu diraih

Malaysia yang menundukkan tim Indonesia-2 dengan skor telak 6-1

pada pertandingan di Lapangan B Senayan Jakarta. Sementara Vietnam

meraih 2 emas, 6 perak dan 4 perunggu, diikuti Malaysia dan Thailand

yang masing-masing kebagian 1 emas, tetapi Malaysia ditambah 5 perak

dan 7 perunggu, sedangkan Thailand ditambah 2 perunggu.

Pada perburuan medali emas hari terakhir, para pebulutangkis muda

Indonesia meraih 2 medali emas, 3 perak dan 4 perunggu. Sementara

Malaysia kebagian 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu, Thailand 1 emas

berikut 2 perunggu dan Filipina kebagian 1 perunggu. Di cabang catur

Indonesia meraup empat medali emas dari enam nomor yang

dipertandingkan. Anastasia Patricks yang sebelumnya meraih juara di

momor individual standar, Sabtu meraih pula gelar juara di nomor catur

cepat perorangan (rapid chess). Dua medali emas cabang ini jatuh ke

tangan Vietnam melalui nomor standar perorangan putra dan catur cepat

perorangan putra.

Namun di cabang tenis meja, Singapura melakukan sapu bersih

membawa pulang 4 medali emas berikut 1 perak, diikuti Vietnam di

urutan kedua dengan 2 perak dan 3 perunggu. Sedangkan Indonesia

kebagian 1 perak dan 3 perunggu dan Malaysia 2 perunggu. Data

perolehan medali selengkapnya disajikan pada Tabel 7.2.


Tabel 7.2: Perolehan Medali APSSO III, 2009

Negara Emas Perak Perunggu Total

(1) (2) (3) (4) (5)

Indonesia 11 7 11 29

Singapura 4 1 1 6

Vietnam 2 6 4 12

Malaysia 1 5 7 13

Thailand 1 0 2 3

Brunei 0 0 1 1

Filipina 0 0 1 1

Myanmar 0 0 0 0

Sumber: Kemenpora

7.3 Prestasi Pemuda di Pekan Olahraga Pelajar Nasional

Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) adalah ajang adu prestasi

olahraga antar pelajar yang digelar setiap 2 tahun sekali. Popnas juga

merupakan suatu proses pembinaan olahraga secara dini untuk

mencapai prestasi olahraga yang terbaik. Sebagai mata rantai

pembinaan nasional, Popnas memiliki peran yang sangat strategis,

karena dari Popnas bisa dilihat bibit-bibit atlet nasional dan proses

pembinaan secara menyeluruh. Oleh sebab itu Popnas merupakan

indikator keberhasilan pembinaan olahraga usia dini yang dilakukan di

setiap daerah.

Popnas yang ke-10 diselenggarakan tanggal 2-11 November tahun 2009

di Yogyakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh pelajar tingkat SD sampai

SMA/sederajat dari seluruh provinsi. Popnas 2009 memfasilitasi 18

cabang olah raga dengan 233 nomor pertandingan untuk

memperebutkan 764 medali.


Tabel 7.3: Perolehan Medali dalam Pekan Olah Raga Pelajar Nasional ke-10 menurut Provinsi, Tahun 2009

No Provinsi: Emas Perak Perunggu Poin

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Jawa Timur 45 27 48 354

2 DKI Jakarta 28 34 32 274

3 Jawa Tengah 27 26 30 243

4 Jawa Barat 24 31 21 234

5 Riau 16 6 18 116

6 Bali 12 7 12 93

7 DI. Yogyakarta 4 10 14 64

8 Sumatera Selatan 6 9 6 63

9 Kalimantan Timur 6 7 12 63

10 Sumatera Barat 7 5 12 62

11 Lampung 7 6 5 58

12 Sumatera Utara 4 7 10 51

13 Jambi 2 5 12 37

14 Sulawesi Tenggara 2 4 7 29

15 Kalimantan Selatan 2 5 3 28

16 Nusa Tenggara Barat 2 4 3 25

17 Papua 2 4 3 25

18 Sulawesi Selatan 1 2 8 19

19 Banten 1 3 3 17

20 Maluku Utara 3 0 1 16

21 Maluku 3 0 1 16

22 Bangka Belitung 1 2 4 15

23 Kalimantan Barat 0 3 4 13

24 Gorontalo 2 0 2 12

25 Bengkulu 1 1 4 12

26 Nusa Tenggara Timur 2 0 1 11

27 Sulawesi Tengah 1 1 0 8

28 Sulawesi Utara 1 1 0 8

29 Kepulauan Riau 1 0 2 7

30 Nanggroe Aceh D. 0 2 1 7

31 Kalimantan Tengah 0 1 4 7

32 Sulawesi Barat 0 0 0 0

33 Papua Barat 0 0 0 0

Sumber: Kemenpora


Tabel 7.4: Perolehan Medali Cabang Eksibisi dalam Pekan Olah Raga Pelajar Nasional ke-10 menurut Provinsi, Tahun 2009

No Provinsi: Emas Perak Perunggu

(1) (2) (3) (4) (5)

1 DI. Yogyakarta 9 0 3

2 Jawa Barat 4 3 4

3 DKI Jakarta 1 3 1

4 Sulawesi Selatan 0 4 2

5 Banten 0 2 0

6 Kalimantan Timur 1 0 0

7 Riau 0 1 2

8 Jawa Tengah 0 1 2

9 Sumatera Barat 0 1 1

10 Jawa Timur 0 0 3

11 Jambi 0 0 2

12 Nusa Tenggara Timur 0 0 1

13 Kalimantan Selatan 0 0 1

14 Kalimantan Barat 0 0 1

15 Sulawesi Tenggara 0 0 1

16 Sulawesi Tengah

17 Sulawesi Utara

18 Sulawesi Barat

19 Bangka Belitung

20 Nusa Tenggara Barat

21 Lampung

22 Bali

23 Sumatera Selatan

24 Papua

25 Kepulauan Riau

26 Papua Barat

27 Kalimantan Tengah

28 Maluku Utara

29 Gorontalo

30 Maluku

31 Sumatera Utara

32 Nanggroe Aceh D.

33 Bengkulu

Sumber: Kemenpora


Berdasarkan perolehan medali yang disajikan pada Tabel 7.3, tampak

bahwa sebagian besar provinsi di Jawa mendominasi perolehan medali,

baik emas, perak maupun perunggu. Provinsi Jawa Timur menduduki

urutan pertama dengan jumlah perolehan medali emas sebanyak 45

buah, perak 27 buah, dan perunggu 48 buah dengan poin 354. Urutan

kedua sampai kelima diduduki oleh DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa

Barat, dan Riau. Sementara Provinsi Sulawesi Barat, dan Papua Barat

tidak memperoleh medali.

7.4 Prestasi Pemuda di Bidang Sains

Tim Indonesia telah mampu menunjukkan prestasi yang patut

dibanggakan, karena telah berhasil mengukir prestasi di arena

kompetensi kejuaraan tingkat dunia di bidang sains. Bidang sains yang

dikompetisikan adalah Matematika, Fisika, Biologi, dan Komputer.

Bidang Matematika, Fisika, dan Biologi ini dianggap sebagai ilmu-ilmu

dasar sains. Tingkat penguasaan ilmu-ilmu dasar suatu bangsa

dianggap merupakan salah satu modal utama bagi suatu bangsa dalam

mengikuti ajang kompetensi serta menjadi salah satu indikator seberapa

jauh kiat suatu bangsa dalam keseriusannya mempelajari dan

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dunia pendidikan dasar dan menengah di tanah air selama tahun 2009

kembali menorehkan prestasi dengan mempertahankan tradisi

memboyong belasan medali dari keberhasilan siswa/siswi SD hingga

SMA di berbagai ajang kompetisi dan olimpiade internasional bidang

matematika dan sains. Para pelajar Indonesia kembali unjuk gigi dalam

ajang kompetisi internasional. Setelah tahun 2008 lalu hanya

mendapatkan dua medali, tahun ini prestasi pelajar Indonesia

mengalami peningkatan dengan meraih empat medali yakni, satu medali

emas dan tiga medali perak pada ajang International Young Inventor

Project Olympiad (IYIPO) ke-3 di Tbilisi, Georgia, 14-16 Mei. Adapun,

untuk satu medali emas dipersembahkan Ridho Assidicky (Sragen

Boarding Bilingual School) untuk kategori biologi, dan tiga medali perak


dipersembahkan oleh Putut dan Huda (keduanya dari SMA Semesta

Semarang) untuk kategori biologi, Muhammad Royan (Sragen Boarding

Bilingual School) dan Rahmat Hidayah (SMA Pribadi Depok School)

untuk kategori matematika, dan Muhammad Masruh Baldawi (SMP

Negeri 2 Watumalang, Wonosobo) untuk kategori fisika. Yang lebih

mengejutkan, tambah Ahmad, proyek biologi Ridho Assidicky yang

mengangkat tema Potential Ornamental Plants as Noise Reducing

Factors atau ’Potensi Tanaman Ornamental Sebagai Peredam

Kebisingan’, berhasil mengalahkan proyek-proyek para peserta dari

negara maju lainnya untuk kategori biologi pada ajang tahunan yang

diikuti 50 proyek dari 21 negara tersebut.

Sedangkan pada kejuaraan International Enviroment Project Olympiad

(INEPO) mewakili nama Indonesia, dua siswa SMA Pribadi Bandung,

Arief Akbar Muhamad (16) dan Arman Deskiharto (17) berhasil meraih

medali perunggu/juara ketiga di bidang kimia pada International

Enviroment Project Olympiad (Inepo) Euroasia 2009 di Baku, Azerbaijan.

Kedua siswa yang tergabung dalam satu tim itu mengusung makalah

dan hasil penelitian potensi biji bengkuang yang dijadikan insektisida

segara. Ditambahkan Arief, keduanya berhasil menemukan formula yang

benar-benar alami untuk membasmi hama ulat kroup atau ulat kubis.

Indonesia juga menunjukkan kebolehannya di kejuaraan Dreamline

Design Competition dengan meraih medali perak. Lomba karya ilmiah

yang diadakan 11-13 April 2009 di Ankara, Turki. “Tongkat tersebut

diciptakan oleh dua siswa kelas dua SMA Semesta Yossy Amiko

Subagia dan R. Aqsa Aditya Gunadarma,” kata Kepala Sekolah SMP-

SMA Semesta, Moh. Haris, di Semarang, Senin (20/4).’The dream stick’

merupakan sebuah tongkat yang dibuat khusus bagi penderita tunanetra

dalam menentukan arah jalan mereka, tongkat ini telah dilengkapi

dengan komponen-komponen berupa sebuah sensor gelombang yang

terdapat pada ujung tongkat dan akan memancarkan sinyal berupa

getaran kepada penderita tunanetra jika di depannya ada sesuatu yang

menghalangi. Dalam jarak setengah meter, penderita tunanetra yang


menggunakan tongkat tersebut akan menyadari ada tidaknya sesuatu

yang menghalangi tanpa menyentuhnya. Dan yang lebih hebatnya lagi,

lanjut dia, sebagian besar komponen tongkat ini terbuat dari barang

bekas, kecuali pada bagian sensor.

Sedangkan di kejuaraan International Conference of Young Scientists

(ICYS), 7 emas diperoleh pelajar Indonesia. Di ajang lomba penelitian

dan presentasi tingkat dunia atau International Conference of Young

Scientists (ICYS) 2009 di Polandia 24-28 April, pelajar Indonesia

mengharumkan nama Indonesia dengan meraih enam emas, satu perak,

dan tiga perunggu.Perolehan dua medali emas didapat dari bidang fisika

oleh Guinandra Lutfan Jatikusumo (SMA Taruna Nusantara) dengan

penelitian berjudul “Menghilangkan Asap dan Debu dari Tank Perang”,

serta Idelia Chandra (SMA St Laurensia) yang meneliti perbedaan suara

secara fisika dalam Gamelan Bali. Medali emas lainnya dari bidang

dipersembahkan Nugra Akbari (SMA Global Mandiri) dengan yang

mempresentasikan penelitian soal batik yang dapat didesain lewat

fractal. Selanjutnya, tiga medali emas didapat dari bidang ekologi

dipersembahkan J Karli (SMA Cita Hati) yang mempresentasikan soal

durian yang ternyata ega membunuh nyamuk, Gabriella Alicia Kosasih

(SMA St Laurensia) soal bakteri ega memutus rantai molekul oli

sehingga mudah dihancurkan tanah, dan Fernanda Novelia (SMA Petra

3) soal cara mengontrol hama dengan cara efektif. Di tempat terpisah,

empat pelajar Indonesia yakni Dede Chyntia, Evelyn Wibowo, Reza Dwi

Aji, dan Luthfi Rais yang ikut dalam Olimpiade Energi Teknik dan

Lingkungan di di Houston, Amerika Serikat, pada 15-20 April lalu juga

mempersembahkan medali emas dan perak. Peserta berasal dari 60

negara ditambah 40 peserta dari negara bagian AS. Dalam

presentasinya di bidang lingkungan, Dede dan Evelyn meneliti

penggunaan debu terbang hasil pembakaran batu bara untuk

mengurangi keasaman pada air hujan serta mengurangi polusi udara.

Atas penelitian ini, Dede dan Evelyn mendapat medali emas. Adapun

Reza dan Luthfi meneliti bidang energi dengan tema memaksimalkan


energi matahari untuk penggunaan manusia dalam kehidupan sehari-

hari. Keduanya meraih medali perak.

Pelajar SMP Indonesia yang bertanding di International Junior Science

Olympiad (IJSO) yang berakhir pada Selasa (16/12) di Changwon, Korea

Selatan, berhasil menyabet prestasi prestisius sebagai juara pertama

dalam tes eksperimen. Predikat tes eksperimen terbaik itu mendongkrak

perolehan medali yang diraih tim Indonesia. Keenam siswa SMP yang

mewakili Indonesia mampu menyumbangkan empat medali emas, empat

medali perak, dan satu medali perunggu. IJSO ke-5 itu diikuti 257 siswa

dari 48 negara peserta dan lima negara sebagai pengamat. Kompetisi

sains bagi anak berumur 15 tahun ke bawah itu meliputi biologi, fisika,

dan kimia yang berlangsung dalam tiga tahap yaitu tes kompetisi, teori,

dan eksperimen. Kompetisi tahun ini dinilai lebih berat dari sebelumnya

karena peserta melonjak 30 persen. Pelajar Indonesia yang mewakili

meraih medali emas adalah Andhika Tangguh Pradhana (SMP Al Azhar

III Bintaro Jakarta), medali perak disumbangkan oleh Fuad Ikhwanda

(SMPN I Padang Panjang, Sumatera Barat), Erwin Wibowo (SMP

Susteran Purwokerto, Jawa Tengah), Jessica Handojo (SMP Santa

Ursula DKI Jakarta) dan Florencia Irena (SMP Santa Ursula DKI

Jakarta), serta medali perunggu diraih Abidah Rahmah (SMP Islam Nurul

Fikri Banten). Salah satu kelompok eksperimen Indonesia yang berhasil

meraih predikat tes eksperimen terbaik menambah tiga medali emas.

Pada kesempatan yang berbeda putra-putri Indonesia kembali

mengharumkan nama bangsa dalam Kejuaraan Olimpiade Fisika

Internasional (IPHO). Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) berhasil

mempertahankan medali emas dalam kejuaraan International Physics

Olympiad (IPHO) ke-40 di Merida Yucatan Mexico pada 12-19 Juli 2009.

Kelima siswa Indonesia yang meraih medali, yaitu Fernaldo Richtia

Winnerdy dari SMAK BPK Penabur, Gading Serpon, Banten meraih

emas dengan nilai 38,40. Winson Tanputraman dari SMAK 1 BPK

Penabur, Jakarta, meraih perak dengan nilai 32,6. Selanjutnya, Dzuhri

Radityo Utomo dari SMAN 1 Yogyakarta, meraih perak dengan nikai


30,00. Andri Pradana dari SMAK 1 BPK Penabur, Jakarta, meraih medali

perak dengan nilai 25,45 dan Paul Zakaria Fajar Hanakata dari SMAN 1

Denpasar, Bali, meraih perunggu dengan nilai 21,75.

Pada Olimpiade Kimia Internasional atau International Chemistry

Olympiad (IchO) ke-41 bulan Juli 2009 di Cambridge, Inggris, tim

nasional olimpiade Indonesia meraih satu perak dan tiga perunggu.

Olimpiade Kimia Internasional tahun 2009 yang diikuti oleh 262 pelajar

dari 66 negara. Medali perak dipersembahkan Ivana Polim, siswa SMA

Sutomo 1, Medan. Dua medali perunggu lainnya dipersembahkan Dimas

Ramadhan Abdilla, siswa SMA Taruna Nusantara, Magelang dan

Adhitya Mangalaputra, siswa SMAK 1 BPK Penabur, Jakarta. Prestasi ini

menurun dibandingkan pada 12-21 Juli 2008 di Budapest, Hungaria

berhasil memboyong satu medali emas, satu perak dan satu perunggu.

Peroleham medali ini melebihi target yang ditetapkan yakni dua perak

dan dua perunggu, dan sekaligus persembahan medali emas sejak

keikutsertaan Indonesia pada tahun 1997.

Berikut ini bukti terbaru potensi menonjol putra putri Indonesia. Tim

Olimpiade Komputer Indonesia (TOKI) 2009 yang terdiri dari Angelina

Veni Johanna (SMA 1 BPK Penabur, Jakarta), Reinardus Surya

Pradhitya (SMA Kanisius, Jakarta), Risan (SMAN 1 Tangerang), dan

Christanto Handojo (SMA Kanisius, Jakarta), berhasil memenangkan

dua medali perak dan satu medali perunggu dari ajang International

Olympiad in Informatics (IOI) 2009 di Plovdiv, Bulgaria. Medali perak

pertama diraih Angelina dengan skor 506, dan medali perak kedua atas

nama Reinardus dengan skor 502. Sementara medali perunggu

diperoleh atas nama Risan dengan skor 445. Prestasi tahun 2009

menurun di bandingkan tahun lalu yang berhasil meraih emas dan tiga

perunggu. Namun ada catatan baru yang telah ditorehkan dan layak

untuk dibanggakan, yaitu untuk pertama kalinya peserta putri Indonesia

mendapatkan medali. Itu pun langsung medali perak dengan skor terbaik

di antara semua peserta Indonesia.


Pelajar SD dan SMP Indonesia berhasil meraih peringkat kedua dalam

ajang Olimpiade Matematika Junior Tingkat Dunia atau International

World Youth Mathematics Intercity Competition (IWYMIC) yang

berlangsung di Durban, Afrika Selatan pada 5-10 Juli 2009. Indonesia

yang mengirimkan 12 pelajar SD dan SMP membawa pulang 13 medali

perunggu, 1 medali perak, dan 3 merit award atau penghargaan untuk

penampilan terbaik. Meskipun hanya mendapatkan medali perunggu dan

perak, prestasi para siswa itu perlu mendapatkan apresiasi. Sebab,

pesaing yang mereka hadapi rata-rata berusia di atas 16 tahun. Padahal

siswa Indonesia masih berusia SD dan kelas 1 SMP. Peraihan medali

oleh Tim Matematika Indonesia itu terdiri dari 8 medali perunggu

diperoleh melalui individual contest, 1 medali perak untuk team contest,

2 medali perunggu untuk team contest, dan 3 medali perunggu untuk

group award. Lomba tersebut diikuti pelajar dari 35 negara.

Selain itu pada Tahun 2009 Provinsi DKI Jakarta kembali membuktikan

keunggulannya pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) VIII dengan

menjadi juara umum. Tahun sebelumnya, siswa-siswi dari provinsi ini

juga menjadi juara umum pada OSN VII di Makassar. Dalam OSN kali

ini, DKI Jakarta mengumpulkan 22 medali emas, 36 perak, dan 26

perunggu. Peringkat kedua diraih oleh siswa dari Jawa Tengah dengan

12 medali emas, 24 perak, dan 37 perunggu, sedangkan DI Yogyakarta

menempati peringkat ketiga dengan memperoleh 8 medali emas, 6

perak, dan 16 perunggu. OSN yang berlangsung sejak Senin (3/8) lalu,

Sabtu (8/8) pagi ditutup oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan

Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Departemen Pendidikan

Nasional (Depdiknas), Suyanto, di Hall C2, Jakarta Internasional Expo,

Kemayoran, Jakarta. OSN tahun ini diikuti 1.447 siswa dari berbagai

provinsi di Indonesia, terdiri atas 198 siswa SD/MI, 297 siswa SMP/MTs,

dan 866 siswa SMA/MA. Bidang yang dilombakan meliputi matematika

dan IPA untuk tingkat SD/MI; matematika, fisika, dan biologi untuk

tingkat SMP/MTs; dan matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi,

komputer, ekonomi, dan kebumian untuk tingkat SMA/MA.


Tabel 7.5: Siswa Terbaik OSN 2009 Tingkat SMA

Nama Sekolah Keterangan

(2) (3) (4)

Bidang Matematika

Johan Gunardi SMAK 5 BPK Penabur, Jakarta Teori Terbaik

Bidang Fisika

Raditya Weda B. SMAN 1 Yogyakarta Teori Terbaik

Kevin Soedyatmiko SMAN 12 Jakarta Praktik Terbaik

Bidang Kimia

Manoel Y Manuputty SMAK Penabur Gading Serpong, Banten Praktik Terbaik

Bidang Informatika/Komputer (Tidak Ada Pemenang)

Bidang Biologi

Danang Crysnanto SMAN 1 Wonogiri, Jateng Teori Terbaik dan Absolute Winner

Irfan Haris SMAN 1 Pringsewu, Lampung Teori dan Praktik Terbaik

Bidang Astronomi

Adicitra Sima SMAK 1 BPK Penabur, Jakarta Teori Terbaik dan Absolute Winner

Septian Gilang P. SMAN 1 Yogyakarta Praktik Terbaik

Bidang Kebumian

Sarah Sausan SMAN 3 Malang Teori Terbaik dan Absolute Winner

Fajar Februani A. SMAN 1 Banjarnegara, Jawa Tengah Praktik terbaik

7.5 Penghargaan Terhadap Atlet Berprestasi

Penghargaan adalah salah satu cara untuk meningkatkan motivasi atlet

untuk berprestasi. Bentuk penghargaan yang diberikan kepada para

atlet yang berprestasi biasanya berupa sertifikat, tropy, pendidikan,

pekerjaan, uang, dan banyak lagi yang berupa materil.

Dalam rangka menghargai para olahragawan yang telah berprestasi

karena berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional,

pemerintah telah memberi hadiah rumah seharga Rp. 100.000.000,-.

Penyerahan hadiah rumah dilakukan secara bertahap, pada tahun 2007

diserahkan sebanyak 101 unit dengan waktu penyerahan Tanggal 7 Juni


2007 sebanyak 44 unit, 30 Agustus 2007 sebanyak 24 unit, dan 31

Oktober sebanyak 33 unit. Pada tahun 2008 diserahkan lagi rumah

sebanyak 90 unit dengan waktu penyerahan tanggal 6 Juni 2008 dan 25

September 2008 masing-masing sebanyak 45 unit. Data rinci jumlah

hadiah rumah per cabang olahraga serta tahun penyerahan disajikan

pada Tabel 7.6

Tabel 7.6: Jumlah Rumah yang Diberikan Sebagai Hadiah kepada Olahragawan Berprestasi, Tahun 2007-2008

No. Cabang Olah Raga 2007 2008

(1) (2) (3) (4) 1 Aerobic Gymnastic 1 2 Anggar 4 1 3 Angkat Berat 1 4 4 Angkat Besi 8 7 5 Atletik 9 10 6 Balap Sepeda 7 6 7 Bilyar 1 1 8 Binaraga 3 9 Bola Voli 3

10 Bowling 2

11 BPOC 6 12 Bulu Tangkis 5 4 13 Dayung 6 8 14 Gulat 4 6 15 Judo 6 5

16 Karate 6 5 17 Kempo 5 18 Loncat Indah 1 19 Menembak 1 20 Panahan 2 1

21 Pencak Silat 8 6 22 Renang 2 23 Senam 1 2 24 Sepak Bola 2 25 Soft Ball 1 26 Tae Kwon Do 5 6 27 Tenis Meja 4 28 Tinju 9 5 29 Wushu 1

Jumlah 101 90 Sumber: Kemenpora, 2009



Permasalahan dan Kriminalitas Pemuda 88

Upaya mempersiapkan, membangun dan memberdayakan pemuda agar

mampu berperan serta sebagai pelaku aktif pembangunan bangsa

ternyata bukan persoalan sederhana. Upaya ini masih dihadapkan pada

berbagai permasalahan dan tantangan. Ironinya, berbagai permasalahan

sosial yang muncul tersebut ternyata melibatkan atau dilakukan pemuda.

Problematika dan permasalahan kekinian pemuda yang kerap kali

muncul di kalangan pemuda seperti tawuran dan kriminalitas,

penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza),

minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular,

penyaluran aspirasi dan partisipasi, serta apresiasi terhadap kalangan

pemuda. Apabila permasalahan ini tidak memperoleh perhatian atau

penanganan bijaksana, maka akan memiliki dampak yang luas dan

mengganggu kesinambungan, kestabilan dalam pembangunan nasional,

bahkan mungkin akan mengancam integras bangsa.

Permasalahan lain adalah ketahanan budaya dan kepribadian nasional

di kalangan pemuda yang semakin luntur, yang disebabkan cepatnya

perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi, akibat dari derasnya

arus informasi global yang berdampak pada penetrasi budaya asing. Hal

ini mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku pemuda Indonesia.

Persoalan tersebut dapat dilihat kurang berkembangnya kemandirian,

kreativitas, serta produktivitas di kalangan pemuda sehingga pemuda

kurang dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan karakter

bangsa.

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah era globalisasi yang

terjadi di berbagai aspek kehidupan sangat mempengaruhi daya saing

pemuda sehingga pemuda baik langsung maupun tidak langsung

dituntut untuk mempunyai keterampilan baik bersifat keterampilan praktis


maupun keterampilan yang menggunakan teknologi tinggi untuk mampu

bersaing dalam menciptakan lapangan kerja/mengembangkan jenis

pekerjaan yang sedang dijalaninya. Berbagai permasalahan tersebut

dihadapkan pada tantangan pembangunan yang masih kompleks.

Setidaknya, tantangan pembangunan bidang pemuda dalam kurun

waktu ke depan adalah munculnya gerakan demokrasi dan era

globalisasi yang akan memunculkan persoalan baru di bidang

kepemudaan. Hal ini akan memberikan dampak pada persoalan identitas

dan integritas bangsa di kalangan pemuda juga akan mengancam

kesatuan dan persatuan bangsa. Tantangan lain adalah belum

terumuskannya kebijakan pembangunan bidang pemuda secara serasi,

menyeluruh, terintegrasi dan terkoordinasi antara kebijakan di tingkat

nasional dengan kebijakan di tingkat daerah. Problematika pemuda

sungguh kompleks, dari yang bersifat sosial seperti krisis mental, krisis

eksistensi dan dekadensi moral sampai permasalahan kriminalitas,

ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan.

Kriminalitas akan senantiasa ada sepanjang kehidupan manusia baik

pada negara berkembang maupun negara maju. Menurut Broom,

Leonard (1981) menyebutkan bahwa kriminal merupakan prilaku

menyimpang, namun demikian tidak semua prilaku menyimpang masuk

ke dalam tindak kriminal. Perkembangan empiris mengarahkan

kecenderungan adanya ancaman pada posisi strategis pemuda. Karena

hal tersebut, pemuda perlu mendapat perlindungan dan pengarahan.

Perlindungan legalitas, telah diketahui bersama bahwa saat ini

Kemenegpora telah mempunyai Undang-undang Kepemudaan. Menurut

Sakhyan Asmara, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian

Pemuda dan Olahraga, substansi Undang-undang Kepemudaan tidak

mengatur pemuda secara fisik, melainkan mengatur tentang fungsi yang

dititikberatkan kepada perlindungan, pemberdayaan, dan

pengembangan pemuda. Tujuannya ialah agar para pemuda dan

organisasi/lembaga kepemudaan dapat berdaya, berkembang serta

berpartisipasi aktif dalam pembangunan.


Pemuda memegang peran penting sebagai pelaku perubahan sosial

yang konstruktif. Di lain pihak perubahan sosial yang destruktif juga

masuk melalui pemuda. Misalnya, idealisme positif pemuda terancam

dengan pola hidup hedonisme yang menghantui kehidupan mereka.

Pola hidup ini telah mengubah sebagian pemuda dari idealismenya

kepada kehidupan serba instan. Penyakit pemuda yang merusak antara

lain pelanggaran di dalam berlalulintas, pelaku kecelakaan lalu lintas dan

pelaku yang terlibat tindak pidana.

Bab ini juga menyoroti pemuda sebagai salah satu kelompok penduduk

yang mempunyai potensi besar untuk melakukan pelanggaran

berlalulintas maupun pelaku kecelakaan lalu lintas, kenakalan remaja

dan anak sebagai pelaku tindak kejahatan tindak pidana. Pembahasan

di bab ini bersumber dari Laporan dari Markas Besar Kepolisian

Republik Indonesia (Mabes Polri). Data Mabes Polri merupakan data

registrasi hasil pelaporan, yaitu data tahun 2007 dan 2008. Data laporan

Mabes Polri ini merupakan data yang dikumpulkan menyeluruh dari

seluruh wilayah Indonesia melalui Kepolisian Daerah (Polda) beserta

jajarannya dan memiliki kesinambungan series yang terjaga. Data yang

disajikan berupa data antar Polda (provinsi) dan perkembangan antara

Tahun 2007-2008.

Data Mabes Polri merupakan data yang berasal dari laporan,

pengaduan, tertangkap tangan, dan diketahui langsung oleh Polisi. Data

tersebut merekam laporan tindak kriminal dengan fokus pelaku

(pelanggar). Data laporan ini tidak terlepas dari permasalahan sifat data

registrasi pada umumnya. Salah satu permasalahan pengumpulan data

kriminal adalah adanya tindak kriminal yang tidak dilaporkan atau tidak

terdeteksi, atau yang disebabkan adanya variasi terhadap definisi

pelanggaran kriminal yang selama ini dipahami di masyarakat umum.

Karena hal tersebut, menyebabkan data kriminal hasil laporan

(biasanya) lebih rendah dari kenyataan. Permasalahan dan kriminalitas

pemuda dipandang perlu disajikan dalam laporan ini karena diharapkan

dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk membuat


perencanaan pembangunan kepemudaan. Oleh karena itu untuk

membuat perencaan yang lebih terarah dalam menyusun kebijakan ke

depan dalam upaya memelihara dan meningkatkan peran serta pemuda

sebagai tulang punggung negara.

8.1 Pemuda sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

Tingkat gangguan kamtibnas pelaku kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas)

berdasarkan laporan dari Mabes Polri tahun 2008 memperlihatkan

tingkat yang cukup memprihatinkan, yaitu pelaku Laka Lantas profesi

mahasiswa/pelajar menduduki peringkat ke dua dengan jumlah pelaku

sebesar 12.298 kejadian di bawah urutan profesi lain-lain sebesar

37.764 kejadian. Kemudian diikuti profesi pengemudi, PNS, dan

TNI/Polri di peringkat ketiga, keempat dan kelima dengan jumlah pelaku

masing-masing sebesar 9.076 kejadian, 4.749 kejadian dan 908 kejadian

(Gambar 8.1).

Gambar 8.1. Persentase Profesi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas, Tahun 2008

54.11%

17.62%

13.00%

13.97%1.30%

TNI/Polri PNS Pengemudi Mhsw/pelajar Lain-Lain

Sumber: Polri

Pelaku Laka Lantas profesi mahasiswa/pelajar tertinggi tercatat di

Provinsi Jawa Timur sebesar 3.049 diikuti Provinsi Jawa Tengah dan

DKI Jakarta masing-masing sebesar 2.648 dan 1.636 kejadian.

Sementara itu, provinsi dengan pelaku Laka Lantas profesi mahasiswa


Tabel 8.1: Profesi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Provinsi, Tahun 2008

Provinsi TNI- Polri

PNS Pengemudi Mhsw/ Pelajar

Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nanggroe Aceh D. 17 119 310 110 14

Sumatera Utara 102 105 514 500 2113

Sumatera Barat 12 113 502 331 1154

Riau - 679 180 492 1445

Jambi - - - - -

Sumatera Selatan - - - - -

Bengkulu - - - - -

Lampung 15 41 125 111 1109

Kep. Bangka Belitung - 37 124 54 42

Kep. Riau - 5 48 6 67

DKI Jakarta - - 195 1636 3736

Jawa Barat 47 86 463 360 1400

Jawa Tengah 170 693 2466 2648 4722

DI Yogyakarta 69 1384 112 1040 684

Jawa Timur 249 830 1485 3049 7348

Banten 3 30 386 261 1564

Bali 19 48 144 206 1064

Nusa Tenggara Barat 13 43 95 112 473

Nusa Tenggara Timur 4 36 369 235 294

Kalimantan Barat 31 33 46 144 511

Kalimantan Tengah 9 142 247 225 295

Kalimantan Selatan - 94 116 179 60

Kalimantan Timur 7 19 24 118 295

Sulawesi Utara 16 22 141 51 244

Sulawesi Tengah 70 - - - -

Sulawesi Selatan - 63 517 186 1138

Sulawesi Tenggara 10 29 191 66 366

Gorontalo 19 45 70 81 298

Maluku 12 28 110 52 209

Maluku Utara - - - - -

Papua 14 13 38 31 83

Total 908 4749 9076 12298 30764

Sumber: Laporan Mabes Polri, 2008


pelajar terendah pada tahun 2008 tercatat di Provinsi Kepulauan Riau

dengan 6 kejadian (Tabel 8.1). Jumlah Laka Lantas pada tahun 2008

sebesar 55.040 kejadian, mengalami kenaikan sebesar 3,18 persen

dari tahun 2007 yang sebesar 53.343 kejadian. Meningkatnya jumlah

kecelakaan lalu lintas pada tahun 2008 bila dibandingkan dengan tahun

2007 dimungkinkan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dan kesabaran

pemakai/pengguna jalan yang cenderung ngebut di jalan raya yang

mengabaikan faktor keamanan baik kendaraan yang dikemudikan

maupun pengguna jalan raya lainnya terutama dilakangan

mahasiswa/pelajar.

2. Kurang memadainya sarana dan prasarana serta kondisi jalan raya

denga pesatnya laju pertumbuhan/populasi kendaraan bermotor

setiap tahun.

3. Kurang ketatnya pengawasan/pemberian Surat Ijin Mengemudi

(SIM), sehingga masyarakat (mahasiswa/pelajar) dengan mudah

mendapatkan SIM.

4. Kecelakaan lalu lintas menunjukkan kondisi lalu lintas yang masih

kurang tertib, sehingga dibutuhkan manajemen lalu lintas yang

mampu menghadapi populasi pertambahan penduduk, kendaraan

dan pemukiman serta upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas.

8.2 Pemuda sebagai Pelanggar Lalu Lintas

Tingkat gangguan kamtibnas pelanggaran lantas berdasarkan laporan

dari Mabes Polri tahun 2008 juga memperlihatkan tingkat yang cukup

memprihatinkan, di mana pelanggaran lantas profesi mahasiswa/pelajar

menduduki peringkat ke tiga dengan jumlah pelanggar sebesar 557.507

kejadian di bawah urutan profesi Lain-lain dan pengemudi sebesar

2.260.193 dan 621.394 kejadian. Kemudian diikuti profesi PNS, dan

TNI/Polri di peringkat ke tiga, ke empat dan ke lima dengan jumlah

pelanggar masing-masing sebesar 149.560 kejadian dan 7.316 kejadian.


(Gambar 8.2).

Gambar 8.2. Persentase Profesi Pelanggar Lalu Lintas, 2008

62.86%

15.50%

17.28%

4.16%

0.20%

TNI/Polri PNS Pengemudi Mhsw/pelajar Lain-Lain

Pelaku pelanggaran lantas profesi mahasiswa/pelajar tertinggi tercatat di

Provinsi Jawa Timur sebesar 118.991 diikuti Provinsi Jawa Tengah dan

DKI Jakarta masing-masing sebesar 116.532 dan 50.653 kejadian.

Sementara itu, provinsi dengan pelanggaran lantas profesi

mahasiswa/pelajar terendah pada tahun 2008 tercatat di Provinsi Maluku

Utara dengan 961 kejadian (Tabel 8.2). Jumlah pelanggaran lantas

pada tahun 2008 sebesar 3.595.970 kejadian, mengalami penurunan

sebesar 15,13 persen dari tahun 2007 yang sebesar 4.237.255 kejadian.

Menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2008 bila

dibandingkan dengan tahun 2007 dimungkinkan disebabkan hal-hal

sebagai berikut:

a. Meningkatnya kegiatan sosialisasi bidang lalu lintas dan aktifnya

kegiatan penegakan hukum di lapangan.

b. Meningkatnya profesionalisme dalam penegakan hukum personil Polri

dalam melaksanakan tugas di lapangan/jalan raya.


Tabel 8.2: Profesi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Provinsi, Tahun 2008

Provinsi TNI- Polri

PNS Pengemudi Mhsw/ Pelajar

Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nanggroe Aceh D. 1.364 4.727 17.298 17.531 9.879

Sumatera Utara 858 7.474 32.843 38.441 156.541

Sumatera Barat 22 5.553 12.822 16.286 48.936

Riau 7 4.101 6.200 6.593 58.612

Jambi - - - - -

Sumatera Selatan - - - - -

Bengkulu - - - - -

Lampung - 2.923 9.590 5.348 77.943

Kep. Bangka Belitung - 544 11.065 3.778 2.405

Kep. Riau 1 579 622 1.186 11.642

DKI Jakarta - 6.204 150.526 50.653 281.162

Jawa Barat 42 7.561 47.899 41.219 156.316

Jawa Tengah 317 36.487 159.822 116.532 116.532

Di Yogyakarta - 7.357 615 6.361 48.986

Jawa Timur 4.061 27.392 61.246 118.991 467.806

Banten 1 3.598 7.942 5.754 35.260

Bali - 5.566 10.439 17.956 41.352

Nusa Tenggara Barat 251 3.889 3.782 15.906 27.297

Nusa Tenggara Timur - 5.566 10.439 17.956 41.352

Kalimantan Barat 16 602 265 4.972 21.434

Kalimantan Tengah 6 1.392 4.361 13.974 26.448

Kalimantan Selatan - 8.204 13.071 38.998 8.654

Kalimantan Timur 70 2.041 3.921 9.154 41.052

Sulawesi Utara 232 2.735 18.285 4.730 20.641

Sulawesi Tengah - 1.984 6.175 2.903 11.691

Sulawesi Selatan - 233 24.645 2.086 33.144

Sulawesi Tenggara 9 1.129 2.677 3.007 8.767

Gorontalo 37 1.230 3.526 4.517 12.052

Maluku 20 1.047 1.307 1.507 2.380

Maluku Utara - 567 1.032 961 2.581

Papua 2 742 1.617 2.067 12.642

Total 7.316 149.560 621.394 557.507 2.260.193



8.3 Kenakalan Remaja

Polri telah mengelompokkan tujuh belas jenis gangguan Kamtibnas

sebagai Peristiwa Penting Gangguan Kamtibnas (PPGK) Khusus. Ke

tujuh belas jenis gangguan yang dimaksud adalah sara, pemogokan,

unjuk rasa, Curanmor roda 2, Curanmor roda 4, pencurian kawat

telepon, pencurian kayu, pencurian dengan senpi, pencurian dengan

senjata tajam, pembajakan, kenakalan remaja, perkelahian TNI/Polri,

perkara koneksitas, Laka Lantas korban mati, laka kereta api korban

mati, laka laut korban mati, dan laka udara korban mati dengan jumlah

kejadian yang terjadi pada tahun 2008 sebanyak 53.071 kejadian

(Gambar 8.3).

Tabel 8.3: Persentase Peristiwa Penting Gangguan Kamtibmas (PPGK) Khusus, Tahun 2008

Peristiwa Persentase

(1) (2)

Curanmor Roda 2 59.63

Laka Lantas Korban Mati 13.05

Unjuk Rasa 9.70

Curanmor Roda 4 5.95

Pencurian Kayu 5.65

Pencurian dengan Senjata Tajam 2.21

Pencurian Kawat Telepon 1.33

Laka Kereta Korban Mati 1.20

Pencurian dengan Senpi 0.65

Pembajakan 0.28

Pemogokan 0.15

Laka Laut Korban Mati 0.09

Kenakalan Remaja 0.06

Laka Udara Korban Mati 0.04

Perkelahian TNI/Polri 0.01

Sara 0.00

Perkara Koneksitas 0.00


Kenakalan remaja tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Barat sebesar 10

kejadian diikuti Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara masing-

masing sebesar 9 dan 4 kejadian. Sementara itu, provinsi dengan


kenakalan remaja terendah pada tahun 2008 tercatat di Provinsi DKI

Jakarta dengan 2 kejadian. Jumlah kenakalan remaja pada tahun 2008

sebesar 31 kejadian yaitu: DKI Jakarta, 2 kejadian; Jawa Barat, 10

kejadian; Jawa Tengah, 3 kejadian; Jawa Timur, 3 kejadian; Sulawesi

Utara, 9 kejadian dan Sulawesi Tenggara, 4 kejadian.

8.4 Pelaku Kriminalitas Anak dan Remaja

Selama tahun 2008, jumlah tindak kriminalitas yang dilaporkan sebanyak

346.921 kejadian. Dari sejumlah kasus yang dilaporkan, tercatat 197.423

jumlah pelaku laki-laki maupun perempuan. Gambaran pelaku

kriminalitas tahun 2008 ditandai kekhawatiran dengan meningkatnya

jumlah pelaku tindak kriminalitas yang masih berusia anak-anak dan

remaja. Terungkap pada tahun 2008 berdasarkan laporan Polri secara

keseluruhan, jumlah anak-anak dan remaja pelaku tindak kriminalitas

sebanyak 3.280 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.797 orang

dan perempuan sebanyak 483 orang, meningkat sebesar 4,3 persen

dibandingkan tahun 2007 yang sebesar 3.145 orang (Tabel 8.4).

Tabel 8.4: Komposisi Orang yang Terlibat Perkara Pidana, Tahun 2008

Keterangan Jumlah Persentase

(1) (2) (3)

Jenis Kelamin 197423 100.00 - Laki-laki 192131 97.32 - Perempuan 5292 2.68

Klasifikasi Umur Dewasa 194143 100.00 - Laki-laki 189334 97.52 - Perempuan 4809 2.48 Anak 3280 100.00 - Laki-laki 2797 85.27 - Perempuan 483 14.73

Kewarganegaraan 197423 100.00 - WNI 196906 99.74 - WNA 517 0.26



Meningkatnya jumlah tindak kriminalitas maupun pelaku tindak

kriminalitas merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Kondisi

ini secara langsung maupun tidak langsung pada gilirannya akan

mempengaruhi laju roda pembangunan dalam rangka mewujudkan

kondisi masyarakat yang sejahtera. Namun demikian, hal lain yang lebih

memprihatinkan adalah adanya keterlibatan anak-anak dan remaja

sebagai pelaku tindak kriminalitas. Anak-anak dan remaja adalah calon

pemimpin bangsa yang akan melaksanakan tugas pembangunan pada

masa mendatang. Sejalan dengan perannya sebagai aset bangsa dan

negara, upaya untuk mencegah keterlibatan anak-anak dan remaja

dalam dunia kriminalitas merupakan langkah strategis yang perlu

didukung oleh semua pihak, terutama pemerintah.



Pemuda dan Pengentasan Kemiskinan 99

Pemuda selalu memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa di

setiap masa. Mereka adalah tulang punggung dari perubahan. Peran

penting yang mereka jalankan juga dihadapkan kepada berbagai

permasalahan. Permasalahan krusial bagi bangsa ini yang turut

menimpa pemuda Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya,

akan menjadi faktor penghambat terbesar dalam menjalankan

pembangunan di negeri ini.

Dalam lingkup kemiskinan, pemuda dapat menjadi subjek maupun objek.

Menjadi subjek karena dengan usia yang produktif mereka dapat

berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Namun, di sisi lain,

mereka juga dapat menjadi objek karena mereka terkungkung dalam

lembah kemiskinan.

Mengingat pemuda adalah penerus generasi sebelumnya untuk masa

yang akan datang, maka jika pemuda dapat terentaskan dari

kemiskinan, niscaya mereka akan dapat memutuskan mata rantai

lingkaran kemiskinan (cycled poverty) dari rumah tangga tersebut yang

tentu saja akan menyelamatkan rumah tangga tersebut untuk masa yang

akan datang.

Informasi karakteristik rumah tangga miskin dapat menjadi instrumen

tangguh dalam rangka mengambil kebijakan yang menitikberatkan pada

kondisi hidup orang miskin pada umumnya dan pemuda khususnya.

Penanggulangan kemiskian menjadi tepat sasaran (sesuai dengan

kebutuhan penduduk miskin) dengan melihat informasi profil

kemiskinannya.

Profil kemiskinan dapat mengungkap persoalan-persoalan mendasar

yang dihadapi oleh penduduk miskin dan akar persoalan yang selalu


menjerat penduduk miskin sehingga tidak mampu terlepas dari

kemiskinan dari waktu ke waktu. Apakah permasalahan lebih berakar

pada orangnya, masalah infrastruktur/struktural atau masalah

ketrampilan, dan sebagainya. Profil kemiskinan juga dapat mendukung

usaha-usaha menurunkan kemiskinan agregat melalui pendekatan

wilayah/geografis.

Perbedaan karakteristik rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak

miskin dapat mengungkap beberapa catatan mengenai persoalan

mendasar kemiskinan.

9.1 Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan

Rumah Tangga Tidak Miskin

Karakteristik sosial demografi rumah tangga miskin dan tidak miskin

merupakan informasi dasar mengenai rumah tangga tersebut yang

mencakup rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang yang telah

tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal kurang

dari 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga),

persentase wanita sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala

rumah tangga, dan rata-rata lama bersekolah kepala rumah tangga.

9.1.1 Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga

Jumlah anggota rumah tangga yang besar identik dengan rumah tangga

miskin karena rumah tangga miskin cenderung memiliki tingkat

kelahiran yang tinggi, yang berimplikasi kepada jumlah anggota rumah

tangga yang besar. Jumlah anggota rumah tangga dapat menjadi

penentu tahapan kesejahteraan keluarga, semakin besar jumlah anggota

keluarga, semakin cenderung keluarga tersebut termasuk dalam

golongan keluarga miskin. Jumlah anggota rumah tangga yang besar,

apalagi sebagian besar diantaranya merupakan penduduk usia non

produktif, akan menambah tanggungan bagi anggota rumah tangga yang

produktif.


Kecenderungan jumlah anggota rumah tangga miskin di Indonesia lebih

besar dibanding jumlah anggota rumah tangga tidak miskin. Pola serupa

juga terlihat pada rumah tangga yang dikepalai oleh pemuda, baik yang

tinggal di daerah perdesaan maupun perkotaan (lihat Tabel 9.1.).

Tabel 9.1: Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin menurut Daerah, 2008

Karakteristik Rumah Tangga/Daerah Miskin Tidak Miskin

(1) (2) (3)

1. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga

- Perkotaan (K) 3.99 2.76

- Perdesaan (D) 3.97 3.24

- Perkotaan + Perdesaan (K+D) 3.98 3.00

2. Persentase wanita sebagai kepala rumah tangga

- Perkotaan (K) 6.09 15.80



3. Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun)

- Perkotaan (K) 27.17 26.13

- Perdesaan (D) 27.12 26.95


4. Rata-rata lama bersekolah kepala rumah tangga

- Perkotaan (K) 7.40 10.69



Sumber: Susenas Juli 2008

Pada Tabel 9.1. terlihat perbedaan rata-rata jumlah rumah tangga miskin

dan tidak miskin yang dikepalai oleh pemuda. Rata-rata jumlah anggota

rumah tangga tidak miskin yang dikepalai pemuda berkisar sekitar 2

sampai 3 orang, sedangkan untuk rumah tangga miskin, rata-rata jumlah

anggota rumah tangganya berkisar antara 3 sampai 4 orang. Usia

pemuda yang berada pada rentang usia 16-30 tahun menyebabkan

jumlah anggota rumah tangga tidak terlalu besar karena pada rentang

usia tersebut merupakan usia awal membangun rumah tangga.

Rumah tangga dengan kepala rumah tangga berusia 16-30 tahun dan

anggota rumah tangga yang banyak cenderung akan tidak mampu


memenuhi kebutuhan dasarnya. Banyaknya anggota rumah tangga

menyebabkan bertambahnya biaya konsumsi rumah tangga, baik

konsumsi makanan maupun bukan makanan. Sementara pendapatan

rumah tangga tidak bertambah.

9.1.2 Wanita/Pemudi sebagai Kepala Rumah Tangga

Di usia yang masih relatif muda (16-30 tahun), wanita atau pemudi

kadangkala harus menjalani peran ganda dalam kehidupannya, baik

sebagai ibu rumah tangga dan ibu yang bekerja. Peran ganda ini pun

sering bertambah pada kondisi tertentu yang mana mereka harus

mengambil tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena sudah

tidak adanya suami atau suami tidak dapat menafkahi lagi.

Hubungan antara gender dan kemiskinan mungkin juga mengindikasikan

strategi lain dalam penurunan kemiskinan. Dari Tabel 9.1 terlihat bahwa

distribusi persentase pemudi sebagai kepala rumah tangga miskin pada

tahun 2008 mencapai 6,20 persen sedangkan pada kelompok rumah

tangga tidak miskin hampir mencapai dua kali lipatnya, yaitu mencapai

10,64 persen. Pola yang sama terlihat di perkotaan, persentase pemudi

sebagai kepala rumah tangga di kelompok rumah tangga tidak miskin

jauh lebih besar dibanding di kelompok rumah tangga miskin. Pola

berbeda ditunjukkan di perdesaan, walaupun perbedaan antara rumah

tangga miskin dan tidak miskin yang dikepalai wanita tidak besar.

Persentase rumah tangga miskin yang dikepalai oleh wanita lebih besar

dibanding rumah tangga tidak miskin.

Besarnya persentase rumah tangga yang dikepalai oleh pemudi masuk

dalam kategori miskin di wilayah perdesaan dapat disebabkan oleh

masih sulitnya pemudi di perdesaan untuk bekerja dengan

upah/pendapatan yang memadai. Sulitnya mendapat pekerjaan dapat

disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan pemudi sehingga

keterampilan yang dimiliki terbatas.


9.1.3 Rata-rata Umur Kepala Rumah Tangga Miskin

Rata-rata umur kepala rumah tangga digunakan untuk melihat

produktifitas kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.

Pada Tabel 9.1. terlihat rata-rata umur kepala rumah tangga yang

dikepalai oleh pemuda/pemudi pada kelompok rumah tangga miskin dan

kelompok rumah tangga tidak miskin hanya berselisih satu tahun, yaitu

di kelompok rumah tangga miskin berkisar sekitar 27 tahun, sedangkan

di kelompok rumah tangga tidak miskin sekitar 26 tahun. Pola serupa

juga terlihat di perkotaan dan perdesaan, yaitu rata-rata usia kepala

rumah tangga miskin dan tidak miskin hanya berselisih satu tahun.

Jika dilihat dari segi produktifitas, usia penduduk yang dikategorikan

sebagai pemuda, yaitu 16-30 tahun merupakan usia produktif penduduk

sehingga otomatis, rata-rata usia kepala rumah tangga yang dikepalai

oleh pemuda termasuk usia produktif. Dalam usia produktif tersebut,

umumnya mereka sudah masuk ke dunia kerja. Dengan pekerjaan yang

dimiliki, diharapkan mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya

dan bagi kelompok rumah tangga miskin akan membantu mereka untuk

keluar dari kemiskinan.

9.1.4 Rata-rata Lama Bersekolah Kepala Rumah Tangga

Kemiskinan dan pendidikan memiliki hubungan yang erat karena

pendidikan memainkan peranan kunci dalam peningkatan pertumbuhan

ekonomi dan penurunan kemiskinan. Penduduk yang berpendidikan

lebih tinggi memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan memiliki peluang

yang kebih kecil untuk menjadi miskin. Meningkatkan pendidikan jelas

merupakan prioritas utama untuk memperbaiki standar hidup dan dan

menurunkan kemiskinan.

Seperti terlihat pada Tabel 9.1. Rata-rata lama sekolah kepala rumah

tangga di kelompok rumah tangga miskin lebih rendah dibanding

kelompok rumah tangga tidak miskin. Perbedaan yang mencolok terlihat

secara nasional, rata-rata kepala rumah tangga di kelompok rumah


tangga miskin hanya sekitar 6 tahun, jika disetarakan dengan jenjang

pendidkan formal di Indonesia, maka 6 tahun tersebut hanya setingkat

SD saja. Sedangkan, rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga pada

kelompok rumah tangga tidak miskin sekitar 9 tahun, jika disetarakan

setingkat SMP. Di perkotaan pun menunjukkan hal yang serupa, rata-

rata lama bersekolah kepala rumah tangga pada kelompok rumah

tangga miskin jauh lebih rendah dibanding pada kelompok rumah tangga

tidak miskin. Demikian pula di wilayah perdesaan menunjukkan pola

yang sama, namun dengan tingkatan yang berbeda dengan wilayah

perkotaan.

9.1.5 Distribusi Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, Head Count

Index menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga

Dalam setiap rumah tangga, peran kepala rumah tangga cenderung

diambil oleh laki-laki. Mereka berperan sebagai pelindung, pemberi

nafkah, dan bertanggung jawab atas segala keputusan dalam suatu

rumah tangga. Bukti empiris memperlihatkan bahwa persentase pemuda

sebagai kepala rumah tangga jauh lebih besar dibandingkan dengan

perempuan/pemudi. Pada kelompok rumah tangga miskin baik yang

tinggal di perkotaan maupun perdesaan tercatat di atas 93 persen rumah

tangga dikepalai oleh laki-laki. Sebenarnya, pola yang sama

diperlihatkan oleh kelompok rumah tangga tidak miskin, yaitu persentase

laki-laki sebagai kepala rumah tangga jauh lebih besar dibanding

perempuan, namun persentase lebih rendah dibanding kelompok rumah

tangga miskin, kecuali di daerah perdesaan.

Di samping distribusi rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut

jenis kelamin kepala rumah tangga, pada Tabel 9.2. ditunjukkan juga

pada Head Count Index (persentase rumah tangga miskin dari jumlah

rumah tangga menurut jenis kelamin kepala rumah tangga). Head Count

Index untuk rumah tangga yang dikepalai oleh wanita tercatat sebesar

5,71 persen, artinya dari jumlah rumah tangga yang dikepalai wanita

ternyata ada sekitar 5,71 persen yang dikategorikan sebagai rumah


tangga miskin. Sedangkan, dari jumlah rumah tangga yang dikepalai

laki-laki ternyata ada sekitar 9,85 persen yang dikategorikan sebagai

rumah tangga miskin.

Tabel 9.2. Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, Tahun 2008

Karakteristik Rumah Tangga/Daerah Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3)

1. Rumah Tangga Miskin

- Perkotaan (K) 93.91 6.09

- Perdesaan (D) 93.76 6.24


2. Rumah Tangga Tidak Miskin

- Perkotaan (K) 84.20 15.80

- Perdesaan (D) 94.47 5.53


3. Head Count Index

- Perkotaan (K) 5.94 2.13

- Perdesaan (D) 13.04 14.57



9.2 Distribusi Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Kelamin Pemuda dan Provinsi

Sebelumnya telah dibahas distribusi rumah tangga miskin yang dikepalai

oleh pemuda telah dilihat menurut tempat tinggal, yaitu perkotaan dan

perdesaan. Selanjutnya adalah distribusi rumah tangga miskin yang

dikepalai oleh pemuda yang penyebarannya menurut provinsi.


Tabel 9.3: Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Provinsi, Tahun 2008

Provinsi

Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Miskin

Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3)

Nanggroe Aceh Darussalam 79.06 20.94

Sumatera Utara 88.07 11.93

Sumatera Barat 85.20 14.80

Riau 88.66 11.34

Jambi 84.09 15.91

Sumatera Selatan 91.01 8.99

Bengkulu 89.74 10.26

Lampung 91.28 8.72

Kep. Bangka Belitung 86.79 13.21

Kep. Riau 83.97 16.03

DKI Jakarta 89.12 10.88

Jawa Barat 88.57 11.43

Jawa Tengah 86.54 13.46

DI Yogyakarta 90.09 9.91

Jawa Timur 85.34 14.66

Banten 89.94 10.06

Bali 95.09 4.91

Nusa Tenggara Barat 78.80 21.20

Nusa Tenggara Timur 89.43 10.57

Kalimantan Barat 91.10 8.90

Kalimantan Tengah 89.27 10.73

Kalimantan Selatan 81.32 18.68

Kalimantan Timur 91.45 8.55

Sulawesi Utara 91.70 8.30

Sulawesi Tengah 91.06 8.94

Sulawesi Selatan 82.84 17.16

Sulawesi Tenggara 84.02 15.98

Gorontalo 92.06 7.94

Sulawesi Barat 86.63 13.37

Maluku 92.23 7.77

Maluku Utara 94.06 5.94

Papua Barat 92.60 7.40

Papua 95.09 4.91

Indonesia 87.26 12.74



Pada Tabel 9.3. terlihat persentase rumah tangga miskin yang dikepalai

oleh pemuda jauh lebih tinggi dibanding rumah tangga miskin yang

dikepalai oleh pemudi. Seluruh provinsi juga memperlihatkan pola yang

sama. Diantara ketiga puluh tiga provinsi di Indonesia, persentase rumah

tangga miskin yang dikepalai oleh pemuda tertinggi adalah Provinsi Bali

dan Papua yang mencapai 95,09 persen. Ini sama artinya dengan

persentase rumah tangga miskin yang dikepalai oleh pemudi di kedua

provinsi tersebut adalah yang terkecil. Sebaliknya, rumah tangga miskin

yang dikepalai oleh pemudi paling banyak tercatat di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (sebesar 21,20 persen). Ini berarti pada rentang usia 16-

30 tahun banyak pemudi di Nusa Tenggara Barat yang berperan sebagai

kepala rumah tangga, yang mengambil alih tanggung jawab di dalam

rumah tangga miskin. Selain di Nusa Tenggara Barat, jumlah rumah

tangga miskin yang dikepalai oleh pemudi lebih dari 20 persen juga

tercatat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mencapai 20,94

persen.

9.3 Distribusi Rumah Tangga Miskin menurut Tingkat Pendidikan

Pemuda dan Provinsi

Tingkat pendidikan anggota rumah tangga miskin cenderung rendah. Hal

ini terkait dengan ketidakmampuan mereka dalam mengakses tempat

pelayanan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah

tangga menyebabkan rendahnya penghasilan, sehingga tidak mampu

memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya, untuk

tingkat minimal sekalipun.


Tabel 9.4: Distribusi Persentase Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga Miskin menurut Provinsi dan Pendidikan, Tahun 2008

Provinsi Tidak/ belum tamat SD

SD SMP SMU PT

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nanggroe Aceh Darussalam 27.27 38.75 19.31 13.69 0.98

Sumatera Utara 27.10 33.06 22.73 16.56 0.55

Sumatera Barat 42.11 30.72 14.37 11.90 0.90

Riau 35.36 36.61 14.30 12.82 0.92

Jambi 39.81 31.72 16.48 11.98 0.00

Sumatera Selatan 33.52 40.63 15.26 10.16 0.43

Bengkulu 36.25 33.48 17.45 12.35 0.47

Lampung 42.95 36.17 12.14 8.58 0.16

Kep. Bangka Belitung 43.72 43.13 6.88 5.63 0.64

Kep. Riau 20.97 34.84 20.98 21.63 1.59

DKI Jakarta 22.09 28.32 24.96 24.62 0.00

Jawa Barat 41.67 43.17 8.80 6.04 0.33

Jawa Tengah 41.01 43.83 8.74 6.29 0.13

DI Yogyakarta 32.57 36.40 16.13 14.20 0.69

Jawa Timur 41.14 41.61 10.37 6.39 0.50

Banten 52.95 32.69 9.21 4.78 0.36

Bali 30.48 38.34 14.06 17.12 0.00

Nusa Tenggara Barat 46.67 31.65 12.82 8.14 0.72

Nusa Tenggara Timur 46.07 38.31 9.22 5.87 0.53

Kalimantan Barat 45.76 33.52 11.56 8.94 0.22

Kalimantan Tengah 28.93 48.98 12.27 9.52 0.31

Kalimantan Selatan 44.95 32.53 14.96 7.40 0.17

Kalimantan Timur 34.09 39.32 15.15 10.81 0.63

Sulawesi Utara 35.73 35.42 14.34 13.99 0.52

Sulawesi Tengah 32.56 41.58 15.55 9.98 0.33

Sulawesi Selatan 42.43 35.28 13.22 7.80 1.27

Sulawesi Tenggara 33.41 35.30 17.85 13.01 0.42

Gorontalo 62.01 28.62 5.41 3.96 0.00

Sulawesi Barat 39.21 37.36 11.80 11.46 0.18

Maluku 23.16 44.16 16.67 15.29 0.73

Maluku Utara 39.14 35.95 11.96 12.24 0.71

Papua Barat 23.66 37.14 17.75 16.87 4.57

Papua 19.81 33.78 21.60 22.11 2.69

Indonesia 39.18 39.68 12.01 8.65 0.47



Tabel 9.4. memperlihatkan sebagian besar kepala rumah tangga miskin

berpendidikan rendah, yaitu hanya tamatan SD yang mencapai 39,68

persen. Bahkan persentase kepala rumah tangga miskin yang

tidak/belum tamat SD cukup besar, yaitu mencapai 39,18 persen.

Selanjutnya persentase kepala rumah tangga miskin yang berpendidikan

lebih tinggi semakin kecil. Persentase kepala rumah tangga miskin yang

berpendidikan SMP hanya mencapai 12,01 persen, dan yang

berpendidikan SMU lebih kecil lagi yaitu hanya 8,65 persen. Walaupun

ada kepala rumah tangga miksin yang sempat mengenyam pendidikan

tinggi, tapi persentase sangat kecil, yaitu hanya mencapai 0,47 persen.

Persebaran menurut provinsi memperlihatkan Provinsi Gorontalo

mencatat kepala rumah tangga miskin yang dikepalai pemuda yang

tidak/belum tamat SD terbesar dibanding provinsi-provinsi lainnya, yaitu

sebesar 62,01 persen, yang berpendidikan SD sebesar 28,62 persen,

berpendidikan SMP sebesar 5,41 persen, dan berpendidikan SMU

hanya sebesar 3,96 persen. Sebaliknya Provinsi Papua mencatat kepala

rumah tangga miskin yang tidak/belum tamat SD terendah diantara

ketiga puluh tiga provinsi (19,81persen).

9.4 Distribusi Rumah Tangga Miskin menurut Lapangan Pekerjaan, Status/Kedudukan Dalam Pekerjaan Utama Pemuda dan Provinsi

Tabel 9.5. menyajikan sektor pekerjaan yang digeluti oleh kepala rumah

tangga miskin. Sebagian besar pekerjaan yang digeluti oleh kepala

rumah tangga miskin pemuda adalah pertanian, yaitu sebesar 56,54

persen. Sektor yang termasuk disini selain pertanian adalah perikanan,

perkebunan, dan kehutanan. Di sektor ini, mereka antara lain bekerja

sebagai petani, buruh tani, nelayan, pencari kayu bakar di hutan, dan

sebagainya. Umumnya, pekerjaan-pekerjaan di sektor ini memberikan

upah yang rendah yang berarti tingkat kesejahteraan yang rendah.

Pada umumnya, kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga

miskin bekerja, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan minimal dalam


Tabel 9.5: Persentase Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga Miskin menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan, Tahun 2008

Provinsi Tidak Bekerja Pertanian Industri Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5)

Nanggroe Aceh Darussalam 6.55 61.53 3.14 28.78

Sumatera Utara 5.50 54.66 3.85 35.98

Sumatera Barat 6.03 62.81 3.81 27.35

Riau 5.10 63.12 2.64 29.14

Jambi 5.40 60.80 1.62 32.18

Sumatera Selatan 3.72 60.60 4.40 31.27

Bengkulu 4.70 71.64 1.96 21.70

Lampung 5.77 66.52 5.80 21.91

Kep. Bangka Belitung 3.95 48.89 2.86 44.30

Kep. Riau 8.29 30.83 5.71 55.17

DKI Jakarta 9.05 3.25 6.33 81.38

Jawa Barat 9.60 39.45 10.22 40.73

Jawa Tengah 5.32 54.93 8.78 30.97

DI Yogyakarta 5.17 51.83 11.50 31.50

Jawa Timur 5.91 58.42 6.53 29.15

Banten 8.17 36.04 6.76 49.03

Bali 4.94 50.19 13.39 31.48

Nusa Tenggara Barat 10.96 52.17 6.32 30.56

Nusa Tenggara Timur 6.17 79.65 2.13 12.06

Kalimantan Barat 5.64 68.86 2.64 22.86

Kalimantan Tengah 3.35 74.57 1.96 20.12

Kalimantan Selatan 7.07 52.81 5.00 35.12

Kalimantan Timur 4.41 63.74 0.98 30.86

Sulawesi Utara 10.31 56.21 2.28 31.20

Sulawesi Tengah 5.22 74.95 2.22 17.61

Sulawesi Selatan 5.92 70.26 3.42 20.40

Sulawesi Tenggara 5.23 68.77 4.18 21.82

Gorontalo 5.41 67.99 3.74 22.86

Sulawesi Barat 4.23 75.42 3.28 17.07

Maluku 3.05 81.18 2.19 13.58

Maluku Utara 3.64 81.21 1.05 14.10

Papua Barat 3.07 65.60 4.03 27.30

Papua 2.30 85.28 0.84 11.58

Indonesia 6.35 56.54 6.51 30.61

Sumber : Susenas Juli 2008

Catatan: Kolom (2) tidak termasuk yang tidak bekerja dengan alasan merasa tidak mungkin

mendapatkan pekerjaan atau sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja


hidupnya, yaitu makan. Tetapi, jumlah pemuda yang berperan sebagai

kepala rumah tangga miskin yang tidak bekerja atau menganggur masih

ada, yaitu mencapai 6,35 persen.

Tidak seperti provinsi lainnya, di DKI Jakarta hanya 3,25 persen kepala

rumah tangga miskin yang menggeluti sektor pertanian. Sebagian besar

kepala rumah tangga miskin bekerja di sektor lainnya, seperti

perdagangan, jasa, dan sebagainya. Dan yang terbanyak di Provinsi

Papua. Di Provinsi Papua sekitar 85,28 persen kepala rumah tangga

miskin yang dikepalai oleh pemuda bekerja di sektor pertanian.

Tabel 9.6. memperlihatkan status para kepala rumah tangga miskin

dalam lapangan pekerjaan utama yang digeluti. Sebagian besar bekerja

dengan dibantu buruh, yaitu sebesar 33,02 persen, selanjutnya berturut-

turut adalah berusaha sendiri yang mencapai 23,98 persen,

karyawan/buruh dan pekerja bebas sebesar 17,66 persen, tidak bekerja

sebesar 6,35 persen, dan pekerja keluarga (pekerja tanpa bayaran)

sebesar 1,33 persen.

9.5 Peran Pemuda dalam Penanggulangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah penting yang harus

ditanggulangi oleh pemerintah sesuai dengan amanat Undang-undang

Dasar 1945 sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu

memajukan kesejahteraan umum. Upaya memajukan kesejahteraan

umum ini juga digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara

dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Sasaran pemberdayaan

itu adalah terciptanya manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat

secara keseluruhan.


Tabel 9.6: Persentase Pemuda Sebagai Kepala Rumah Tangga Miskin menurut Status Pekerjaan dan Provinsi, Tahun 2008

Provinsi Tidak bekerja

Berusaha Sendiri

Berusaha Dibantu Buruh

Karyawan/Buruh

Pekerja Bebas

Pekerja Keluarga

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nanggroe Aceh Darussalam 6.55 35.36 29.44 19.63 8.16 0.87

Sumatera Utara 5.50 26.17 31.87 26.07 9.48 0.90

Sumatera Barat 6.03 31.72 22.75 21.07 16.24 2.19

Riau 5.10 39.88 15.54 28.31 10.15 1.02

Jambi 5.40 30.62 24.81 24.49 14.07 0.60

Sumatera Selatan 3.72 26.04 36.83 24.05 8.92 0.44

Bengkulu 4.70 24.46 49.20 11.14 9.42 1.08

Lampung 5.77 17.42 44.91 15.96 15.48 0.45

Kep. Bangka Belitung 3.95 34.13 14.69 30.16 16.74 0.33

Kep. Riau 8.29 30.90 4.74 42.20 13.87 0.00

DKI Jakarta 9.05 38.57 4.03 37.99 8.73 1.63

Jawa Barat 9.60 24.05 16.95 21.01 27.26 1.13

Jawa Tengah 5.32 19.18 35.44 16.04 23.22 0.80

DI Yogyakarta 5.17 17.35 45.58 15.91 14.58 1.40

Jawa Timur 5.91 21.32 33.38 17.14 20.71 1.54

Banten 8.17 34.87 18.65 18.31 19.37 0.63

Bali 4.94 16.66 38.30 22.09 15.81 2.20

Nusa Tenggara Barat 10.96 20.78 27.35 15.77 23.32 1.82

Nusa Tenggara Timur 6.17 19.59 67.05 4.02 1.89 1.29

Kalimantan Barat 5.64 27.89 40.54 18.61 4.72 2.59

Kalimantan Tengah 3.35 36.64 35.09 16.21 6.15 2.55

Kalimantan Selatan 7.07 32.23 30.34 15.67 13.65 1.03

Kalimantan Timur 4.41 40.71 22.46 25.90 4.60 1.93

Sulawesi Utara 10.31 36.04 10.51 24.36 17.57 1.21

Sulawesi Tengah 5.22 29.23 45.42 8.36 10.79 0.98

Sulawesi Selatan 5.92 27.14 48.05 11.98 6.12 0.79

Sulawesi Tenggara 5.23 25.71 51.79 6.88 8.91 1.48

Gorontalo 5.41 29.45 33.37 12.31 19.09 0.38

Sulawesi Barat 4.23 38.17 39.42 14.41 3.47 0.31

Maluku 3.05 44.97 41.37 6.49 1.06 3.05

Maluku Utara 3.64 38.63 41.37 7.89 5.43 3.04

Papua Barat 3.07 42.97 30.28 18.93 3.50 1.25

Papua 2.30 19.61 59.79 8.35 0.58 9.38

Indonesia 6.35 23.98 33.02 17.66 17.66 1.33

Sumber : Susenas Juli 2008 Catatan: Kolom (2) tidak termasuk yang tidak bekerja dengan alasan merasa tidak mungkin mendapatkan

pekerjaan atau sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja


Pengentasan masalah kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah,

masyarakat pun diharapkan peran sertanya. Pemuda sebagai bagian

dari masyarakat juga diharapkan ikut serta secara proaktif dalam

penanggulangan kemiskinan. Dengan semangat yang masih menggebu-

gebu, tenaga yang masih kuat dan pemikiran yang masih segar, pemuda

bisa menjadi pelopor gerakan pengentasan kemiskinan, minimal di

lingkungan dia berada. Sekarang yang harus dilakukan adalah

bagaimana mengelola potensi pemuda yang sedemikian besar tersebut

untuk diwujudkan didalam karya nyata. Peran pemuda dalam

pengenatasan kemiskinan perlu difasilitasi dengan berbagai hal terutama

berupa pemberdayaan.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan baik langsung maupun

tidak langsung akan bersinggungan dengan peran serta pemuda

didalamnya. Seperti program-program berikut :

9.5.1 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang sekarang sedang

digalakkan pemerintah adalah Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini telah dimulai sejak tahun 2007.

PNPM Mandiri adalah program nasional berbasis pemberdayaan

masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi,

pengembangan sistem, mekanisme, prosedur, program, penyediaan

pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan

inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang

berkelanjutan.

Pesan inti yang ingin disampaikan oleh program PNPM Mandiri ini

adalah dalam mengentaskan kemiskinan semua pihak (termasuk

pemuda di dalamnya) harus berperan aktif dan adanya saling

mendukung didalamnya. Melalui proses pembangunan partisipatif,

kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat


miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai

obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan, itulah yang

membedakan antara program PNPM Mandiri ini dengan program-

program lain yang telah digalakkan pemerintah.

Program PNPM mandiri terbagi atas dua kategori program, yaitu PNPM

Mandiri program inti dan PNPM Mandiri program penguatan. Secara

sektoral, PNPM Mandiri juga dibedakan menjadi PNPM Mandiri

Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Daerah

Khusus. PNPM sendiri sebenarnya instrumen pemerintah yang

digulirkan untuk mencapai salah satu target dari MDGs (Millenium

Development Goals) yaitu pengentasan kemiskinan.

Dalam melaksanakan program PNPM Mandiri, semua pihak yang terlibat

harus berpegang pada dua belas prinsip-prinsip dasar seperti yang

tertulis dalam pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri, yaitu: (1) bertumpu

pada peningkatan harkat dan martabat manusia; (2) otonomi

kemandirian masyarakat; (3) desentralisasi sesuai dengan kapasitasnya;

(4) berorientasi pada masyarakat miskin; (5) partisipasi aktif masyarakat

dalam setiap tahapan; (6) kesetaraan dan keadilan gender; (7)

demokratis dan musyarah mufakat dalam pengambilan keputusan; (8)

transparansi dan akuntabel; (9) prioritas pada kebutuhan pokok; (10)

kolaborasi yang sinergi antar semua pihak; (11) program yang

beberlanjutan dan cara pandang ke depan; dan (12) tata kelola yang

sederhana, fleksibel, mudah dipahami, serta dapat

dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

Dengan PNPM Mandiri ini, masyarakat ke depan diharapkan memiliki

cara pandang bahwa mereka harus bersikap mandiri, mereka sendirilah

yang harus menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan bagi

jenis-jenis kegiatan pengentasan kemiskinan yang diusulkan masyarakat

secara terbuka untuk dipilih saat musyawarah.


9.5.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

P2KP sebagai program penanggulangan kemiskinan di perkotaan lebih

mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat

miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan sebagai

obyek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok

untuk mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi

hasil dari pelaksanaan program. Masyarakat perkotaan menjadi skala

prioritas utama program ini, karena mereka tidak memiliki pilihan lain

selain sandaran ekonomi keluarganya.

Program P2KP merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia

dengan Bank Dunia melalui pinjaman Loan IDA credit yang merupakan

salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Intervensinya ditekankan pada

penciptaan lapangan kerja, penyediaan dana pinjaman bergulir serta

pengembangan prasarana dan sarana dasar lingkungan dengan

penyediaan pendampingan pihak Konsultan Manajemen Wilayah dan

Fasilitator Kelurahan (KMW dan Faskel).

Program P2KP bukan sekedar program pemberdayaan ekonomi yang

bersifat penyelamatan (rescue) atau pemulihan (recovery) yang

berjangka pendek seperti program sejenis lainnya, tetapi lebih

merupakan pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) melalui

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) secara utuh,

simultan, berkelanjutan dan berjangka panjang. Di dalam

implementasinya, lebih mengutamakan pemberdayaan dan perkuatan

kelembagaan di tingkat paling bawah (kelurahan) melalui pendekatan

tribina (bina lingkungan, ekonomi dan sosial). Perwujudannya adalah

pembentukan kelompok-kelompok keswadayaan masyarakat di tingkat

kelurahan dan kelurahan sebagai wadah usaha bersama baik di bidang

ekonomi, sosial maupun untuk kegiatan lainnya. Program P2KP sebagai

stimulan guna membantu masyarakat miskin di daerah perkotaan yang

tergabung di dalam organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)


dalam rangka memberdayakan kehidupan mereka baik di bidang

ekonomi melalui pengembangan usaha kecil (small scale bussiness),

pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan serta

penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia dan penciptaan

lapangan kerja.


Proyeksi Pemuda 1100

Bab berikut membahas mengenai perhitungan dan hasil proyeksi

pemuda pada kurun 2005 – 2015. Proyeksi pemuda dipandang perlu

disajikan dalam laporan ini karena dengan pengesahan Undang-Undang

Kepemudaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seseorang

dikatakan pemuda jika berumur 16 hingga 30 tahun. Dengan ditetapkan

UU Kepemudaan diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk

membuat perencanaan pembangunan kepemudaan, pelayanan

kepemudaan, pelayanan kepemudaan dalam bentuk koordinasi,

melakukan pendanaan kepemudaan bersama pemerintah, organisasi

kepemudaan dan masyarakat. Isu sentral tentang kepemudaan tidak

lepas dari permasalahan pendidikan dan ketenagakerjaan

(pengangguran) sehingga salah satunya terkait kewajiban pemerintah di

dalam mengambil kebijakan bidang kepemudaan. Oleh karena itu untuk

membuat perencanaan yang lebih terarah dalam menyusun kebijakan ke

depan diperlukan proyeksi. Pembahasan meliputi metode proyeksi,

sumber data dasar proyeksi, asumsi-asumsi yang digunakan dalam

membuat proyeksi, dan pembahasan hasil proyeksi.

10.1 Metode Proyeksi

Penghitungan proyeksi pemuda didasarkan pada proyeksi penduduk

Indonesia tahun 2005 – 2015 yang telah dilakukan oleh BPS. Proyeksi

penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk tetapi suatu

perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-

komponen. Perubahan penduduk seperti kelahiran, kematian dan

perpindahan adalah kejadian yang paling mungkin terjadi selama

periode proyeksi. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya

jumlah penduduk dan struktur umur umur penduduk di masa yang akan

datang di setiap provinsi. Khusus komponen perpindahan meskipun


secara nasional dapat diabaikan, akan tetapi pada level provinsi mustahil

untuk mengabaikannya. Kemustahilan ini didukung dengan pola

persebaran penduduk yang menunjukkan adanya peningkatan

persentase penduduk di luar Pulau Jawa. Bertambahnya komposisi

persebaran penduduk di luar Pulau Jawa diyakini bukan hanya semata-

mata akibat dari perubahan komponen alamiah, kelahiran dan kematian.

Melainkan dipengaruhi pula oleh perpindahan penduduk, terutama

dengan adanya proram transmigrasi.

Proyeksi penduduk Indonesia disajikan dalam kelompok umur 5

tahunan, mulai dari kelompok umur 0-4 tahun sampai kelompok umur

75+. Untuk menghitung proyeksi pemuda yaitu penduduk yang berumur

16-30 tahun, maka cukup dengan memecah kelompok umur 15-19 dan

30-34 sehingga diperoleh kelompok umur 16-30 tahun. Pemecahan

kelompok umur dilakukan dengan formula interpolasi Korup King’s.

Perhitungan dilakukan pada data setiap provinsi per jenis kelamin.

Jumlah pemuda per jenis kelamin Indonesia merupakan jumlah pemuda

menurut jenis kelamin seluruh provinsi.

10.2 Hasil Proyeksi

Perhitungan proyeksi menghasilkan perkiraan jumlah pemuda pada

tahun 2015 sekitar 62,2 juta jiwa. Ini berarti jumlah pemuda bertambah

sekitar 400.000 dibandingkan jumlah pemuda pada tahun 2005 yang

berjumlah sekitar 61,8 juta jiwa. Hasil proyeksi pemuda menurut jenis

kelamin per propinsi dari tahun 2005 sampai 2015 disajikan pada

Lampiran 14 – 16.

Komposisi pemuda menurut jenis kelamin menunjukkan perbandingan

yang seimbang. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya angka RJK yang

mendekati 100. Pada tahun 2005 RJK pemuda sebesar 98,6, artinya

setiap 100 pemuda perempuan akan diimbangi dengan 98 atau 99

pemuda laki-laki. Angka tersebut hampir tidak berubah untuk tahun-

tahun berikutnya (Tabel 10.2).


Tabel 10.1: Perbandingan Jumlah Pemuda Tahun 2005 dan Proyeksi Pemuda Tahun 2010 dan 2015 (dalam Ribuan)

Jenis Kelamin Jumlah Pemuda

2005 2010 2015

(1) (2) (3) (4)

Laki-laki 30.969,5 31.675,3 31.562,4

Perempuan 31.140,4 31.199.8 30.677,8

Total 61.836,9 62.875,1 62.240,2

Sex Ratio 98,6 101,5 102,9

Sumber: BPS

Distribusi pemuda menurut provinsi sangat bervariasi. Seperti halnya

persebaran penduduk, konsentrasi pemuda kebanyakan di Pulau Jawa

terutama di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Data

proyeksi pemuda menurut jenis kelamin per propinsi tahun 2005 – 2015

disajikan pada Lampiran 17.



DAFTAR PUSTAKA

1998, Pokok-Pokok Pelaksanaan Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin), Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia, Jakarta.

2002, Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan, Badan Pusat Statistik-World Bank Institute, Jakarta.

Perolehan Medali Peserta PON 2008, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Indonesia (Kemenegpora), Jakarta.

Laporan Nasional Sport Development Index Indonesia 2006, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Indonesia (Kemenegpora), Jakarta.

http://teknohikmah.blogspot.com/2008/08/membedah-sistem-informasi-perolehan.html [Membedah Sistem Informasi Perolehan Medali Olimpiade Beijing 2008].

http://www.bulutangkis.com/mod.php?mod=publisher&op=printarticle&artid=2986 [Sport Development Index Cara Baru Mengukur Kemajuan Olahraga].



LAMPIRAN


Lampiran 1: Jumlah dan Rasio Pemuda Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

Provinsi Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio

(1) (2) (3) (4) (5)

N Aceh Darussalam 636.038 629.444 1,265.482 101.0

Sumatera Utara 1,907.186 1,874.366 3,781.552 101.8

Sumatera Barat 657.423 655.077 1,312.500 100.4

Riau 738.689 723.975 1,462.664 102.0

Jambi 398.884 392.410 791.294 101.6

Sumatera Selatan 1,078.325 1,064.290 2,142.615 101.3

Bengkulu 237.218 237.176 474.394 100.0

Lampung 1,076.699 1,022.571 2,099.270 105.3

Kep. Bangka Belitung 173.621 155.447 329.068 111.7

Kepulauan Riau 197.489 240.178 437.667 82.2

DKI Jakarta 1,268.003 1,437.305 2,705.308 88.2

Jawa Barat 5,493.252 5,584.167 11,077.419 98.4

Jawa Tengah 4,353.702 4,201.440 8,555.142 103.6

DI Yogyakarta 523.147 466.805 989.952 112.1

Jawa Timur 4,788.418 4,710.997 9,499.415 101.6

Banten 1,356.181 1,391.607 2,747.788 97.5

Bali 439.732 419.886 859.618 104.7

Nusa Tenggara Barat 590.221 639.316 1,229.537 92.3

Nusa Tenggara Timur 629.167 620.810 1,249.977 101.3

Kalimantan Barat 612.933 609.443 1,222.376 100.6

Kalimantan Tengah 295.468 284.519 579.987 103.8

Kalimantan Selatan 481.838 480.040 961.878 100.4

Kalimantan Timur 444.904 418.153 863.057 106.4

Sulawesi Utara 289.711 272.948 562.659 106.1

Sulawesi Tengah 346.641 338.623 685.264 102.4

Sulawesi Selatan 1,062.220 1,107.805 2,170.025 95.9

Sulawesi Tenggara 296.786 300.415 597.201 98.8

Gorontalo 131.188 127.392 258.580 103.0

Sulawesi Barat 146.192 140.997 287.189 103.7

Maluku 194.677 184.892 379.569 105.3

Maluku Utara 143.102 138.420 281.522 103.4

Papua Barat 108.065 97.575 205.640 110.8

Papua 298.631 277.219 575.850 107.7

Indonesia 31,395.751 31,245.708 62,641.459 100.5

Sumber : Proyeksi Pemuda, BPS


Lampiran 2: Jumlah Pemuda dan Kepadatan Pemuda Menurut Provinsi, Tahun 2008

Provinsi Luas (km2) Jumlah (jiwa) Kepadatan (jiwa/km2)

(1) (2) (3) (4)

Nanggroe Aceh Darussalam 57.956,00 1.265.482 21,84

Sumatera Utara 72.981,23 3.781.552 51,82

Sumatera Barat 42.012,89 1.312.500 31,24

Riau 87.023,66 1.462.664 16,81

Jambi 50.058,16 791.294 15,81

Sumatera Selatan 91.592,43 2.142.615 23,39

Bengkulu 19.919,33 474.394 23,82

Lampung 34.623,80 2.099.270 60,63

Kep. Bangka Belitung 16.424,06 329.068 20,04

Kepulauan Riau 8.201,72 437.667 53,36

DKI Jakarta 664,01 2.705.308 4.074,2

0

Jawa Barat 35.377,76 11.077.419 313,12

Jawa Tengah 32.800,69 8.555.142 260,82

D I Yogyakarta 3.133,15 989.952 315,96

Jawa Timur 47.799,75 9.499.415 198,73

Banten 9.662,92 2.747.788 284,36

Bali 5.780,06 859.618 148,72

Nusa Tenggara Barat 18.572,32 1.229.537 66,20

Nusa Tenggara Timur 48.718,10 1.249.977 25,66

Kalimantan Barat 147.307,00 1.222.376 8,30

Kalimantan Tengah 153.564,50 579.987 3,78

Kalimantan Selatan 38.744,23 961.878 24,83

Kalimantan Timur 204.534,34 863.057 4,22

Sulawesi Utara 13.851,64 562.659 40,62

Sulawesi Tengah 61.841,29 685.264 11,08

Sulawesi Selatan 46.717,48 2.170.025 46,45

Sulawesi Tenggara 38.067,70 597.201 15,69

Gorontalo 11.257,07 258.580 22,97

Sulawesi Barat 16.787,18 287.189 17,11

Maluku 46.914,03 379.569 8,09

Maluku Utara 31.982,50 281.522 8,80

Papua Barat 9.724,27 205.640 21,15

Papua 319.036,05 575.850 1,80

Indonesia 1.910.931,32 62.641.459 32,78

Sumber: Proyeksi Pemda dan Statistik Indonesia 2008, BPS


Lampiran 3: Partisipasi Pemuda dalam Keluarga Berencana menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2008

Partisipasi KB

Perkotaan + Perdesaan Tidak Pernah

Menggunakan

(10)

35,11

42,65

31,79

28,77

21,48

23,59

17,42

19,50

21,21

26,18

26,43

18,01

25,20

33,35

24,87

22,41

Tidak

Menggunakan

Lagi

(9)

18,45

16,33

19,47

18,50

16,97

12,81

16,26

14,60

12,71

18,66

17,79

19,27

15,89

11,95

15,10

18,42

Sedang

Menggunakan

(8)

46,44

41,03

48,74

52,73

61,55

63,61

66,32

65,90

66,09

55,16

55,78

62,72

58,91

54,71

60,03

59,17

Perdesaan

Tidak Pernah

Menggunakan

(7)

34,64

45,30

31,64

25,28

20,15

21,61

16,68

19,47

19,21

20,12

14,99

22,30

27,03

24,42

20,72

Tidak

Menggunakan

Lagi

(6)

18,64

15,34

19,29

16,90

15,67

11,25

14,23

14,38

11,02

18,10

20,92

15,69

9,55

15,06

22,20

Sedang

Menggunakan

(5)

46,72

39,36

49,07

57,82

64,18

67,14

69,08

66,14

69,77

61,78

64,10

62,01

63,41

60,52

57,08

Perkotaan

Tidak Pernah

Menggunakan

(4)

36,48

39,30

32,17

33,27

24,91

28,03

19,28

19,60

23,81

31,79

26,43

20,48

28,97

37,30

25,42

23,57

Tidak

Menggunakan

Lagi

(3)

17,87

17,57

19,92

20,56

20,30

16,33

21,41

15,30

14,90

19,18

17,79

17,92

16,15

13,44

15,14

15,81

Sedang

Menggunakan

(2)

45,65

43,13

47,91

46,17

54,79

55,64

59,31

65,10

61,30

49,03

55,78

61,60

54,88

49,26

59,44

60,61

Provinsi

(1)

NAD

Sum

atera Utara

Sum

atera Barat

R i a u

Jambi

Sum

atera Selatan

Bengkulu

Lampung

Kep. B

angka Belitung

Kep. R

iau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Y

ogyakarta

Jawa Timur

Banten


Lampiran 3 (lanjutan)

Partisipasi KB

Perkotaan + Perdesaan Tidak Pernah

Menggunakan

(10)

23,16

27,51

46,90

23,56

17,79

15,76

24,07

16,66

23,03

38,80

33,50

22,06

37,57

52,55

36,28

57,30

63,10

25,86

Sum

ber: Susenas KOR Juli 2008, B

PS

Tidak

Menggunakan

Lagi

(9)

14,14

25,66

14,94

14,78

13,20

18,00

16,68

13,23

16,62

15,40

19,09

16,08

14,93

10,37

14,92

13,23

10,56

16,69

Sedang

Menggunakan

(8)

62,70

46,84

38,16

61,66

69,01

66,24

59,25

70,10

60,35

45,81

47,41

61,86

47,50

37,07

48,81

29,47

26,34

57,46

Perdesaan

Tidak Pernah

Menggunakan

(7)

18,76

27,52

48,03

22,17

16,95

14,42

21,57

12,66

22,66

37,45

33,14

20,78

39,07

57,52

38,70

64,14

67,70

25,41

Tidak

Menggunakan

Lagi

(6)

14,60

26,62

14,53

13,36

12,55

18,73

16,30

13,27

15,70

15,79

19,01

15,51

14,34

7,90

14,66

11,29

8,62

16,47

Sedang

Menggunakan

(5)

66,64

45,86

37,44

64,46

70,50

66,85

62,13

74,07

61,63

46,76

47,85

63,71

46,59

34,57

46,63

24,57

23,68

58,11

Perkotaan

Tidak Pernah

Menggunakan

(4)

26,41

27,48

40,98

27,96

19,53

18,01

25,73

21,78

24,70

41,65

34,85

25,63

33,40

38,64

30,15

32,95

43,13

26,41

Tidak

Menggunakan

Lagi

(3)

13,80

24,04

17,11

19,26

14,53

16,77

16,93

13,19

20,85

14,57

19,37

17,71

16,59

17,28

15,55

20,15

18,99

16,95

Sedang

Menggunakan

(2)

59,79

48,47

41,90

52,78

65,94

65,22

57,34

65,03

54,45

43,78

45,78

56,67

50,02

44,08

54,30

46,90

37,89

56,65

Provinsi

(1)

B a l i

NTB

NTT

Kaliman

tan Barat

Kaliman

tan Tengah

Kaliman

tan Selatan

Kaliman

tan Timur

Sulaw

esi U

tara

Sulaw

esi Tengah

Sulaw

esi S

elatan

Sulaw

esi Tenggara

Gorontalo

Sulaw

esi B

arat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

Indonesia


Lampiran 4:Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, Tahun 2008

Provinsi

Partisipasi sekolah

Tidak/Belum Pernah Sekolah

Masih/Sedang Sekolah

Tidak Bersekolah

Lagi

(1) (2) (3) (4)

Nanggroe Aceh D. 0,98 27,04 71,98

Sumatera Utara 1,10 22,27 76,62

Sumatera Barat 0,66 23,76 75,58

Riau 0,90 18,43 80,67

Jambi 1,03 16,10 82,87

Sumatera Selatan 1,03 16,70 82,27

Bengkulu 0,86 20,75 78,39

Lampung 0,61 14,25 85,14

Kep. Bangka Belitung 0,99 12,30 86,70

Kep. Riau 1,41 12,96 85,63

DKI Jakarta 0,31 17,92 81,77

Jawa Barat 0,49 14,76 84,75

Jawa Tengah 0,65 16,32 83,03

D,I Yogyakarta 0,30 35,05 64,65

Jawa Timur 1,28 16,72 82,00

Banten 0,63 15,78 83,60

Bali 1,68 17,32 80,99

Nusa Tenggara Barat 3,56 19,40 77,04

Nusa Tenggara Timur 3,32 17,06 79,62

Kalimantan Barat 2,77 14,94 82,29

Kalimantan Tengah 0,79 15,89 83,32

Kalimantan Selatan 0,73 14,82 84,45

Kalimantan Timur 0,77 17,93 81,30

Sulawesi Utara 0,45 17,27 82,28

Sulawesi Tengah 1,24 15,98 82,78

Sulawesi Selatan 2,74 18,27 79,00

Sulawesi Tenggara 1,02 20,82 78,16

Gorontalo 1,44 15,41 83,15

Sulawesi Barat 3,66 13,65 82,68

Maluku 1,07 24,80 74,13

Maluku Utara 0,99 20,33 78,69

Papua Barat 5,10 16,99 77,91

Papua 23,86 16,45 59,69

Indonesia 1,27 17,34 81,40



Lam

piran 5: Persentase Pem

uda menurut Provinsi, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditam

atkan, dan Jenis Kelam

in, Tahun 2008

Total

PT

(16)

7,07

5,75

6,99

6,99

5,66

5,05

5,89

4,01

4,48

3,47

12,39

5,42

5,48

12,98

5,96

6,12

SMA

(15)

35,04

37,10

34,80

35,61

29,30

27,82

29,95

25,81

30,03

43,93

45,51

27,74

28,29

49,34

30,63

31,66

SMP

(14)

34,74

33,33

30,79

30,04

30,36

28,55

32,23

35,56

23,45

21,77

26,06

30,58

35,60

27,15

32,92

29,10

SD

(13)

16,62

15,27

15,70

18,83

23,89

25,86

21,69

25,12

25,88

20,27

12,82

28,55

25,38

8,79

23,72

24,37

Tidak

Tam

at

SD

(12)

6,53

8,55

11,73

8,52

10,79

12,72

10,25

9,51

16,16

10,56

3,22

7,71

5,24

1,73

6,76

8,75

Perem

puan

PT

(11)

9,12

6,92

9,32

8,68

6,17

6,58

7,68

5,29

5,16

3,75

12,78

5,82

6,52

15,78

7,21

6,85

SMA

(10)

33,53

36,08

37,93

35,66

29,35

26,71

31,95

26,42

31,56

47,81

42,23

26,34

27,97

45,62

28,94

28,16

SMP

(9)

34,20

33,85

29,63

29,23

28,76

27,69

30,83

34,88

23,99

20,23

25,80

30,90

34,81

28,56

32,46

30,37

SD

(8)

16,35

14,71

13,10

18,11

24,35

26,00

19,73

24,98

23,80

19,35

15,70

29,69

26,36

8,67

24,23

25,34

Tidak

Tam

at

SD

(7)

6,79

8,44

10,02

8,33

11,37

13,01

9,81

8,43

15,48

8,86

3,48

7,25

4,33

1,37

7,17

9,28

Laki-laki

PT

(6)

4,86

4,59

4,48

5,26

5,14

3,54

4,06

2,82

3,85

3,13

11,95

5,03

4,43

10,31

4,65

5,37

SMA

(5)

36,66

38,12

31,43

35,56

29,25

28,91

27,91

25,24

28,59

39,07

49,17

29,12

28,62

52,90

32,43

35,26

SMP

(4)

35,31

32,81

32,04

30,87

31,96

29,40

33,65

36,19

22,94

23,69

26,36

30,27

36,40

25,80

33,41

27,79

SD

(3)

16,92

15,83

18,49

19,58

23,44

25,72

23,69

25,24

27,84

21,42

9,59

27,43

24,38

8,91

23,18

23,38

Tidak

Tam

at

SD

(2)

6,25

8,65

13,56

8,72

10,22

12,43

10,69

10,50

16,79

12,69

2,94

8,16

6,17

2,08

6,34

8,20

Provinsi

(1)

NAD

Sum

ut

Sum

bar

Riau

Jambi

Sum

sel

Bengkulu

Lampung

Kep. B

abel

Kep. R

iau

DKI Jakarta

Jabar

Jateng

DI Y

ogya

Jatim

Banten


Total

PT

(16)

9,70

4,93

3,84

4,14

4,22

4,91

7,39

5,17

5,04

6,19

6,29

3,74

5,69

6,17

6,32

5,02

4,08

6,06

SMA

(15)

38,35

26,24

21,24

22,12

23,74

25,94

37,75

37,19

25,51

28,27

30,79

21,90

21,35

39,38

32,72

25,58

24,72

30,83

SMP

(14)

29,35

29,58

23,59

27,91

29,55

29,31

29,50

30,08

28,84

25,98

30,78

22,04

23,62

30,56

28,11

30,35

21,11

30,81

SD

(13)

17,02

24,76

30,65

27,32

31,39

27,23

18,08

16,32

29,16

24,50

20,05

25,61

28,60

16,95

21,17

22,28

17,59

23,33

Tidak

Tam

at

SD

(12)

5,58

14,49

20,66

18,51

11,10

12,59

7,28

11,23

11,45

15,07

12,09

26,70

20,74

6,94

11,67

16,77

32,49

8,97

Perem

puan

PT

(11)

10,20

4,70

4,60

4,76

4,98

6,04

8,45

6,26

6,79

7,88

7,23

5,07

5,94

8,49

7,23

5,57

4,21

7,06

SMA

(10)

34,65

23,19

21,45

21,87

23,01

25,55

35,96

39,09

26,00

28,51

29,62

23,45

22,52

38,35

30,17

24,78

19,78

29,75

SMP

(9)

28,96

29,47

23,44

27,81

29,56

29,45

29,01

29,26

28,37

26,38

30,36

23,11

23,12

29,17

28,24

28,49

18,77

30,57

SD

(8)

20,21

26,86

31,85

26,95

30,79

27,04

18,98

16,14

29,06

24,67

21,82

26,70

29,99

16,96

21,57

22,02

16,13

23,88

Tidak

Tam

at

SD

(7)

5,99

15,79

18,66

18,60

11,66

11,91

7,60

9,25

9,78

12,55

10,97

21,67

18,44

7,03

12,79

19,14

41,11

8,74

Laki-laki

PT

(6)

9,20

5,22

3,03

3,52

3,45

3,74

6,39

4,12

3,29

4,33

5,21

2,42

5,43

3,89

5,39

4,45

3,95

5,03

SMA

(5)

42,16

30,02

21,02

22,37

24,48

26,35

39,45

35,34

25,03

28,00

32,13

20,37

20,08

40,39

35,34

26,40

29,94

31,94

SMP

(4)

29,76

29,71

23,76

28,01

29,55

29,17

29,97

30,87

29,30

25,53

31,27

20,98

24,17

31,94

27,99

32,28

23,59

31,06

Sum

ber: Susenas KOR Juli 2008, BPS

Lampiran 5 (la

njutan)

SD

(3)

13,73

22,16

29,37

27,69

32,01

27,44

17,22

16,50

29,27

24,31

18,04

24,52

27,08

16,94

20,75

22,56

19,14

22,76

Tidak

Tam

at

SD

(2)

5,16

12,88

22,81

18,42

10,52

13,31

6,97

13,17

13,11

17,83

13,36

31,71

23,25

6,84

10,53

14,30

23,38

9,20

Provinsi

(1)

B a l i

NTB

NTT

Kalbar

Kalteng

Kalsel

Kaltim

Sulut

Sulteng

Sulsel

Sultra

Gorontalo

Sulbar

Maluku

Malut

Pabar

Papua

Indonesia


Lampiran 6: Persentase Pemuda Menurut Ketidakmampuan Baca-Tulis dan Provinsi, Tahun 2008

Provinsi

Ketidakmampuan membaca (LATIN) dan menulis

Kota Desa Kota + Desa

(1) (2) (3) (4)

Nanggroe Aceh Darussalam 0.15 0.94 0.70

Sumatera Utara 0.13 0.75 0.44

Sumatera Barat 0.14 0.56 0.40

Riau 0.10 0.68 0.38

Jambi 0.18 0.45 0.36

Sumatera Selatan 0.10 0.72 0.48

Bengkulu 0.13 0.82 0.57

Lampung 0.00 0.31 0.22

Kep. Bangka Belitung 0.14 0.98 0.59

Kep. Riau 0.14 1.63 0.73

DKI Jakarta 0.01 - 0.01

Jawa Barat 0.17 0.34 0.23

Jawa Tengah 0.25 0.52 0.38

D I Yogyakarta 0.00 0.22 0.06

Jawa Timur 0.24 1.86 1.01

Banten 0.10 0.53 0.25

Bali 0.58 2.50 1.33

Nusa Tenggara Barat 1.79 3.55 2.77

Nusa Tenggara Timur 0.54 4.27 3.35

Kalimantan Barat 0.74 2.41 1.93

Kalimantan Tengah 0.16 0.52 0.39

Kalimantan Selatan 0.15 0.45 0.32

Kalimantan Timur 0.42 0.50 0.45

Sulawesi Utara 0.21 0.31 0.26

Sulawesi Tengah 0.08 0.92 0.71

Sulawesi Selatan 0.89 3.77 2.71

Sulawesi Tenggara 0.31 1.34 1.05

Gorontalo 0.52 1.77 1.37

Sulawesi Barat 1.45 6.94 4.98

Maluku 0.12 1.01 0.72

Maluku Utara 0.03 0.99 0.65

Papua Barat 0.15 7.98 6.01

Papua 0.46 26.71 20.01

Indonesia 0.23 1.63 0.90



Lampiran 7: Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi, Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

Provinsi Angka Kesakitan

Kota Desa Kota + Desa

(1) (2) (3) (4)

Nanggroe Aceh Darussalam 12.84 15.95 15.01

Sumatera Utara 8.27 10.61 9.46

Sumatera Barat 9.32 14.67 12.63

Riau 8.70 14.11 11.34

Jambi 8.05 11.60 10.43

Sumatera Selatan 12.82 12.87 12.85

Bengkulu 13.05 15.85 14.83

Lampung 14.07 12.95 13.29

Kep, Bangka Belitung 13.00 12.77 12.88

Kep, Riau 11.38 15.29 12.93

DKI Jakarta 9.93 - 9.93

Jawa Barat 11.10 11.78 11.35

Jawa Tengah 8.55 10.31 9.38

D.I. Yogyakarta 9.31 8.25 9.02

Jawa Timur 9.49 11.66 10.52

Banten 11.37 12.12 11.64

Bali 15.42 17.55 16.24

Nusa Tenggara Barat 13.54 16.49 15.18

Nusa Tenggara Timur 14.90 27.14 24.12

Kalimantan Barat 13.07 13.27 13.21

Kalimantan Tengah 8.32 12.08 10.73

Kalimantan Selatan 10.70 12.06 11.47

Kalimantan Timur 10.10 13.22 11.22

Sulawesi Utara 17.48 20.40 19.03

Sulawesi Tengah 19.56 21.42 20.97

Sulawesi Selatan 10.09 11.40 10.92

Sulawesi Tenggara 16.88 17.84 17.57

Gorontalo 16.03 27.12 23.58

Sulawesi Barat 15.08 21.92 19.48

Maluku 14.13 17.61 16.45

Maluku Utara 14.62 22.20 19.53

Papua Barat 19.38 16.61 17.30

Papua 13.33 17.22 16.23

Indonesia 10.60 13.31 11.90

Sumber: Susenas 2008


Lampiran 8: Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi, Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

Provinsi Kota Desa Kota + Desa

L P L P L P

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

N Aceh Darussalam 11.23 14.29 14.23 17.57 13.34 16.57

Sumatera Utara 8.09 8.46 10.48 10.75 9.29 9.62

Sumatera Barat 9.55 9.12 14.30 15.01 12.53 12.73

Riau 8.33 9.06 14.37 13.86 11.29 11.38

Jambi 8.18 7.92 11.54 11.67 10.46 10.40

Sumatera Selatan 13.54 12.11 11.54 14.24 12.31 13.39

Bengkulu 11.48 14.41 15.10 16.64 13.87 15.78

Lampung 14.72 13.44 11.90 14.15 12.70 13.92

Bangka-Belitung 14.13 11.82 12.89 12.65 13.46 12.26

Kepulauan Riau 11.18 11.52 15.87 14.70 13.30 12.64

DKI Jakarta 10.50 9.42 10.50 9.42

Jawa Barat 10.72 11.48 11.58 11.99 11.04 11.67

Jawa Tengah 7.70 9.39 9.74 10.87 8.66 10.09

DI Yogyakarta 9.03 9.61 8.10 8.39 8.79 9.27

Jawa Timur 8.81 10.15 10.88 12.39 9.78 11.22

Banten 11.05 11.67 12.44 11.79 11.56 11.71

Bali 16.31 14.58 16.46 18.67 16.37 16.12

Nusa Tenggara Barat 14.38 12.82 17.77 15.50 16.21 14.34

Nusa Tenggara Timur 14.48 15.30 25.64 28.51 22.85 25.31

Kalimantan Barat 13.52 12.67 11.91 14.69 12.34 14.08

Kalimantan Tengah 7.67 8.90 11.34 12.84 10.08 11.37

Kalimantan Selatan 12.31 9.23 12.28 11.85 12.29 10.69

Kalimantan Timur 9.69 10.54 12.06 14.45 10.55 11.94

Sulawesi Utara 18.61 16.36 20.37 20.43 19.56 18.48

Sulawesi Tengah 20.34 18.80 21.35 21.49 21.11 20.82

Sulawesi Selatan 9.84 10.32 11.55 11.27 10.93 10.91

Sulawesi Tenggara 15.61 17.93 17.87 17.81 17.25 17.85

Gorontalo 15.87 16.18 27.87 26.37 24.07 23.08

Sulawesi Barat 12.18 17.73 22.08 21.78 18.55 20.33

Maluku 12.88 15.38 17.01 18.22 15.65 17.27

Maluku Utara 13.61 15.55 20.80 23.60 18.33 20.70

Papua Barat 21.19 17.83 15.36 17.85 16.74 17.84

Papua 13.31 13.36 17.15 17.28 16.11 16.34

Indonesia 10.34 10.84 12.81 13.80 11.53 12.25

Sumber: Susenas 2008


Lam

piran 9: Persentase Pem

uda yang Sakit menurut Jenis Keluhan Kesehatan dan Provinsi, Tahun 2008

Jenis Keluhan

Lainnya

(9)

29,46

30,85

26,39

24,59

31,71

30,04

35,31

34,79

33,67

25,30

31,20

36,31

33,46

24,99

28,84

38,67

Sakit gigi

(8)

12,08

6,94

9,63

12,13

9,16

9,56

7,02

8,34

10,33

10,83

4,75

6,12

6,50

4,85

6,97

5,32

Sakit kepala

(7)

27,90

19,55

28,22

25,77

21,25

29,18

18,82

20,14

31,82

24,17

18,74

18,03

17,66

17,02

17,02

23,07

Diare

(6)

5,95

7,34

5,29

5,97

5,03

4,31

3,08

4,38

3,68

5,36

4,54

4,40

4,13

2,59

4,29

4,25

Asm

a

(5)

4,20

3,15

4,14

4,42

3,53

4,74

3,29

2,55

4,40

5,30

3,84

4,51

2,29

3,65

3,53

4,38

Pilek

(4)

38,67

37,68

44,04

43,87

38,72

46,97

43,23

48,84

43,12

45,64

48,29

44,93

50,64

58,66

48,42

41,13

Batuk

(3)

39,41

37,01

40,79

44,45

37,15

42,78

42,44

47,75

41,56

48,25

49,39

39,68

46,89

50,70

47,95

38,72

Panas

(2)

36,08

35,24

39,94

40,23

32,33

33,36

31,12

30,40

29,83

40,87

28,42

30,99

23,33

22,86

28,94

27,76

Provinsi

(1)

Nanggroe Aceh Darussalam

Sum

atera Utara

Sum

atera Barat

Riau

Jambi

Sum

atera Selatan

Bengkulu

Lampung

Kep. B

angka Belitung

Kep, R

iau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

D.I. Yogyakarta

Jawa Timur

Banten


Jenis Keluhan

Lainnya

(9)

27,39

32,07

30,57

28,13

20,27

25,91

29,81

23,42

32,79

28,77

25,74

17,49

29,80

26,64

26,34

40,23

32,60

31,49

Sakit gigi

(8)

7,96

5,98

11,57

10,03

11,96

9,39

8,23

10,91

13,29

8,68

11,28

12,31

11,32

12,51

10,29

8,61

11,73

7,75

Sakit kepala

(7)

23,62

25,74

35,38

31,45

26,20

22,08

17,42

26,93

28,16

24,10

27,98

26,51

39,94

28,22

35,80

23,06

23,69

21,77

Diare

(6)

4,32

3,97

6,19

6,00

5,66

5,41

4,43

6,00

7,00

4,89

5,69

8,09

8,01

6,59

7,76

4,25

7,19

4,82

Asm

a

(5)

3,50

3,12

5,15

4,21

4,23

4,96

4,08

2,94

5,58

2,79

3,42

5,26

3,35

5,45

4,45

2,54

5,36

3,83

Pilek

(4)

48,65

48,16

57,83

40,12

42,38

44,39

44,60

50,74

36,90

36,65

39,43

39,19

39,60

44,20

31,85

36,01

44,59

45,70

Batuk

(3)

44,66

41,99

58,84

42,27

42,25

42,53

37,66

50,00

33,99

30,32

35,57

48,52

34,66

46,79

39,54

33,05

47,30

43,36

Lampiran 9 (la

njutan)

Panas

(2)

46,53

43,26

46,55

37,59

29,64

29,23

27,05

41,79

37,46

32,32

36,77

63,89

39,06

36,90

46,35

28,84

36,29

32,08

Sum

ber: Susenas 200

8

Provinsi

(1)

Bali

NTB

NTT

Kaliman

tan Barat

Kaliman

tan Ten

gah

Kaliman

tan Selatan

Kaliman

tan Timur

Sulaw

esi U

tara

Sulaw

esi T

enga

h

Sulaw

esi S

elatan

Sulaw

esi T

engg

ara

Goron

talo

Sulaw

esi B

arat

Maluku

Maluku Utara

Pap

ua Barat

Pap

ua

Indonesia


Lampiran 10: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda, Tahun 2007-2008

Provinsi Tahun

2007 2008

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

Nanggroe Aceh Darussalam 53,08 54,44

Sumatera Utara 62,30 63,85

Sumatera Barat 59,46 56,84

Riau 57,32 57,22

Jambi 60,78 60,70

Sumatera Selatan 63,66 65,31

Bengkulu 61,63 61,60

Lampung 65,00 61,62

Bangka-Belitung 66,26 63,19

Kepulauan Riau 64,50 71,73

DKI Jakarta 66,32 71,71

Jawa Barat 59,44 61,22

Jawa Tengah 64,82 62,63

DI Yogyakarta 59,29 61,42

Jawa Timur 62,40 64,36

Banten 59,67 64,05

Bali 72,58 73,86

Nusa Tenggara Barat 61,46 61,31

Nusa Tenggara Timur 70,17 65,73

Kalimantan Barat 70,23 70,22

Kalimantan Tengah 64,88 65,85

Kalimantan Selatan 71,37 67,64

Kalimantan Timur 58,62 60,32

Sulawesi Utara 59,44 57,81

Sulawesi Tengah 62,63 64,07

Sulawesi Selatan 58,16 59,09

Sulawesi Tenggara 60,05 63,33

Gorontalo 57,91 57,46

Sulawesi Barat 59,44 62,92

Maluku 55,67 55,92

Maluku Utara 61,56 59,21

Papua Barat 62,88 62,64

Papua 70,93 69,88

Indonesia 62,36 63,11



Lampiran 11: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi, Daerah, dan Jenis Kelamin, Tahun 2008


L P L P L P

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

N Aceh Darussalam 64,5 40,1 71,9 38,9 69,5 39,3

Sumatera Utara 73,1 48,7 79,7 53,1 76,6 51,0

Sumatera Barat 62,5 38,9 76,3 44,7 71,2 42,6

Riau 75,0 40,7 80,7 32,6 79,0 35,4

Jambi 70,5 45,3 80,6 42,7 77,7 43,5

Sumatera Selatan 75,2 46,2 84,1 51,6 81,2 49,5

Bengkulu 66,9 48,7 80,5 47,0 75,8 47,5

Lampung 72,5 44,8 83,0 41,0 80,3 41,9

Bangka-Belitung 79,4 42,9 87,8 37,2 84,2 39,5

Kepulauan Riau 85,2 69,2 80,0 31,8 84,5 61,1

DKI Jakarta 81,8 62,6 - - 81,8 62,6

Jawa Barat 77,2 48,8 79,7 38,8 78,4 44,4

Jawa Tengah 71,2 53,8 77,7 47,2 74,9 50,2

DI Yogyakarta 65,2 52,8 74,9 56,2 68,3 53,8

Jawa Timur 75,5 52,3 80,6 48,5 78,2 50,2

Banten 76,2 55,6 79,0 45,2 77,3 51,3

Bali 76,0 63,9 84,2 72,0 80,0 67,5

Nusa Tenggara Barat 70,0 47,4 74,7 53,6 72,8 51,2

Nusa Tenggara Timur 51,9 42,6 83,0 58,9 76,5 55,2

Kalimantan Barat 73,4 48,1 86,9 61,4 82,9 57,7

Kalimantan Tengah 72,5 42,7 86,7 52,0 82,6 48,7

Kalimantan Selatan 79,1 47,5 85,2 55,8 82,9 52,4

Kalimantan Timur 75,1 42,7 82,1 40,1 78,0 41,6

Sulawesi Utara 72,6 47,8 77,4 32,8 75,5 39,0

Sulawesi Tengah 67,6 43,2 85,4 47,1 81,6 46,0

Sulawesi Selatan 68,0 43,4 81,1 43,5 75,7 43,4

Sulawesi Tenggara 61,7 40,5 82,5 52,9 77,5 49,8

Gorontalo 73,2 40,7 80,3 35,2 78,3 36,8

Sulawesi Barat 74,3 43,8 81,1 46,6 79,6 46,0

Maluku 62,0 43,8 73,8 41,1 70,0 41,9

Maluku Utara 64,6 43,8 77,3 45,3 73,6 44,8

Papua Barat 65,2 42,4 79,1 52,1 74,7 49,5

Papua 68,5 34,1 81,0 70,9 77,7 61,7

Indonesia 74,3 51,0 80,3 46,8 77,5 48,8



Lampiran 12: Tingkat Pengangguran Terbuka, Tahun 2007-2008

Provinsi Tahun

2007 2008

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

Nanggroe Aceh Darussalam 19,16 19,35

Sumatera Utara 18,75 16,98

Sumatera Barat 21,28 16,92

Riau 17,42 15,93

Jambi 12,76 11,11

Sumatera Selatan 16,74 15,45

Bengkulu 10,30 11,32

Lampung 14,32 15,11

Bangka-Belitung 11,47 11,25

Kepulauan Riau 13,48 10,59

DKI Jakarta 21,47 19,32

Jawa Barat 27,12 24,36

Jawa Tengah 19,34 17,49

DI Yogyakarta 16,90 13,86

Jawa Timur 17,08 15,56

Banten 27,26 26,28

Bali 7,88 7,18

Nusa Tenggara Barat 12,26 11,67

Nusa Tenggara Timur 7,08 7,56

Kalimantan Barat 11,32 10,98

Kalimantan Tengah 9,71 9,17

Kalimantan Selatan 14,73 11,82

Kalimantan Timur 21,03 20,67

Sulawesi Utara 26,20 23,99

Sulawesi Tengah 20,20 10,20

Sulawesi Selatan 19,59 16,42

Sulawesi Tenggara 12,80 11,39

Gorontalo 14,49 11,97

Sulawesi Barat 10,53 9,15

Maluku 23,23 22,23

Maluku Utara 11,58 13,19

Papua Barat 16,62 15,09

Papua 8,78 8,43

Indonesia 19,04 17,36



Lampiran 13: Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Daerah, dan Jenis Kelamin, Tahun 2008


L P L P L P

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

Nanggroe Aceh Darussalam 17,4 26,5 13,7 27,7 14,9 27,3

Sumatera Utara 17,0 27,2 10,4 18,4 13,4 22,4

Sumatera Barat 20,8 23,7 11,8 19,1 14,7 20,6

Riau 22,7 20,7 10,1 20,6 13,8 20,7

Jambi 12,9 20,4 7,0 13,6 8,5 15,8

Sumatera Selatan 23,7 26,9 10,0 12,6 14,1 17,6

Bengkulu 15,5 17,4 7,5 12,0 9,9 13,6

Lampung 19,0 25,7 9,1 21,8 11,3 22,8

Bangka-Belitung 12,6 23,8 5,1 15,3 8,1 18,9

Kepulauan Riau 11,9 7,8 10,0 22,2 11,6 9,4

DKI Jakarta 19,1 19,6 - - 19,1 19,6

Jawa Barat 23,6 27,6 20,9 28,4 22,3 27,9

Jawa Tengah 20,7 14,9 16,5 17,8 18,2 16,4

DI Yogyakarta 15,2 15,0 7,9 16,6 12,7 15,5

Jawa Timur 19,6 17,1 10,7 16,7 14,7 16,9

Banten 25,9 25,6 24,6 31,2 25,4 27,6

Bali 9,6 6,5 6,5 5,7 8,0 6,1

Nusa Tenggara Barat 15,2 15,4 9,9 8,9 12,0 11,3

Nusa Tenggara Timur 8,7 29,2 4,2 7,4 4,8 11,3

Kalimantan Barat 18,8 17,0 8,1 9,3 10,9 11,1

Kalimantan Tengah 12,1 22,8 5,0 9,1 6,8 13,2

Kalimantan Selatan 15,7 19,0 7,9 10,5 10,7 13,6

Kalimantan Timur 23,0 25,9 12,5 24,4 18,4 25,3

Sulawesi Utara 19,1 40,0 14,6 39,4 16,4 39,7

Sulawesi Tengah 14,4 22,0 5,0 14,9 6,7 16,7

Sulawesi Selatan 19,4 20,4 9,9 21,9 13,4 21,3

Sulawesi Tenggara 21,0 27,4 5,1 13,3 8,2 16,2

Gorontalo 12,1 22,9 6,0 20,3 7,6 21,1

Sulawesi Barat 12,6 16,6 5,4 12,4 6,9 13,2

Maluku 28,3 35,3 13,9 26,2 18,0 29,2

Maluku Utara 14,0 35,9 7,1 13,1 8,9 20,3

Papua Barat 20,8 46,6 9,7 10,5 12,7 18,9

Papua 19,5 25,5 5,9 4,7 9,1 7,6

Indonesia 20,2 21,3 12,5 18,1 15,9 19,7



Lampiran 14: Proyeksi Pemuda Berumur 16-30 Tahun menurut Provinsi, Tahun 2005-2015 (dalam ribuan)

2015

(12)

1.346.400

3.996.420

1.404.297

1.465.885

820.994

2.149.813

479.460

2.137.742

315.780

543.537

2.327.902

10.952.565

8.161.787

853.846

8.721.880

2.935.435

2014

(11)

1.343.165

3.986.801

1.399.285

1.452.944

819.102

2.158.164

480.477

2.142.339

319.784

526.538

2.361.982

10.972.829

8.276.801

873.734

8.863.815

2.911.419

2013

(10)

1.337.070

3.970.892

1.391.647

1.445.192

817.618

2.163.396

480.313

2.145.482

323.025

510.812

2.412.884

10.994.759

8.378.454

897.735

9.012.207

2.886.569

2012

(9)

1.327.207

3.951.842

1.383.023

1.440.918

814.590

2.165.332

479.855

2.148.528

325.437

496.081

2.476.043

11.021.134

8.474.163

923.451

9.163.008

2.861.737

2011

(8)

1.314.363

3.915.745

1.368.843

1.431.857

809.566

2.160.958

477.830

2.141.489

327.865

479.282

2.537.405

11.012.003

8.539.120

947.581

9.284.441

2.824.855

2010

(7)

1.300.312

3.879.182

1.352.229

1.420.555

803.236

2.153.995

475.121

2.132.876

328.972

465.391

2.593.379

10.987.807

8.595.961

971.845

9.395.160

2.789.391

2009

(6)

1.285.041

3.834.624

1.333.932

1.439.031

797.041

2.150.340

474.351

2.117.640

329.332

451.977

2.647.355

11.032.871

8.581.339

981.429

9.447.401

2.769.430

2008

(5)

1.265.482

3.781.552

1.312.500

1.462.664

791.294

2.142.615

474.394

2.099.270

329.068

437.667

2.705.308

11.077.419

8.555.142

989.952

9.499.415

2.747.788

2007

(4)

1.247.097

3.722.267

1.289.726

1.483.709

784.712

2.132.998

473.556

2.079.757

328.598

426.045

2.769.486

11.121.521

8.522.992

997.329

9.551.520

2.724.638

2006

(3)

1.222.573

3.649.511

1.261.786

1.498.230

774.840

2.113.524

470.191

2.051.748

327.143

411.739

2.826.444

11.117.475

8.450.782

1.001.537

9.570.018

2.692.659

2005

(2)

1.197.846

3.595.525

1.229.639

1.512.308

764.476

2.094.708

467.138

2.022.873

324.857

400.361

2.886.178

11.110.758

8.499.905

1.009.209

9.601.862

2.659.683

Provinsi

(1)

NAD

Sum

atera Utara

Sum

atera Barat

Riau

Jambi

Sum

atera Selatan

Bengkulu

Lampung

Kep. B

angka

Belitung

Kep.Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Y

ogyakarta

Jawa Timur

Banten


Lampiran 14 (lanjutan

)

2015

(12)

825.194

1.310.234

1.418.415

1.281.698

583.352

975.978

926.621

554.849

725.672

2.230.406

660.543

272.081

296.801

414.413

310.179

221.507

618.516

62.240.202

Sum

ber: BPS

2014

(11)

826.927

1.306.369

1.404.157

1.278.414

582.626

978.328

916.027

555.353

722.192

2.232.102

652.779

271.918

296.918

412.739

308.514

220.906

615.693

62.471.141

2013

(10)

828.910

1.300.331

1.385.260

1.274.673

581.875

980.663

908.077

557.606

717.526

2.231.046

644.472

270.514

297.638

408.789

305.924

219.017

612.630

62.693.006

2012

(9)

832.706

1.292.566

1.365.847

1.270.116

581.395

982.241

900.384

561.220

712.488

2.229.169

636.036

267.913

296.698

406.737

301.778

218.112

608.751

62.916.506

2011

(8)

834.664

1.279.922

1.339.742

1.260.713

578.505

980.407

889.093

561.304

705.780

2.219.146

624.757

266.359

294.556

401.684

297.645

215.165

603.515

62.926.160

2010

(7)

834.793

1.266.258

1.313.210

1.250.228

574.411

976.903

876.195

560.582

697.120

2.208.375

613.706

263.815

292.968

397.040

293.065

213.338

597.727

62.875.146

2009

(6)

845.766

1.249.813

1.283.108

1.237.262

578.013

970.088

869.163

561.375

691.758

2.190.760

605.086

259.979

290.489

388.719

286.331

208.419

581.109

62.770.372

2008

(5)

859.618

1.229.537

1.249.977

1.222.376

579.987

961.878

863.057

562.659

685.264

2.170.025

597.201

258.580

287.189

379.569

281.522

205.640

575.850

62.641.459

2007

(4)

874.493

1.208.789

1.215.519

1.206.847

582.934

955.096

855.127

564.054

678.645

2.149.744

586.681

257.246

283.853

370.202

274.679

201.133

565.437

62.486.430

2006

(3)

885.354

1.184.934

1.174.419

1.186.607

583.745

945.401

845.506

563.916

668.606

2.120.120

573.900

254.372

279.530

359.176

267.173

196.475

552.668

62.082.102

2005

(2)

895.635

1.159.739

1.135.892

1.165.658

583.108

933.840

834.139

563.726

659.066

2.100.653

561.825

252.946

275.320

347.865

258.867

191.922

539.409

61.836.936

Provinsi

(1)

Bali

NTB

NTT

Kaliman

tan Barat

Kaliman

tan Tengah

Kaliman

tan Selatan

Kaliman

tan Timur

Sulaw

esi U

tara

Sulaw

esi Tengah

Sulaw

esi S

elatan

Sulaw

esi Tenggara

Gorontalo

Sulaw

esi B

arat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

INDONESIA


Lampiran 15: Proyeksi Pemuda Laki-Laki Berumur 16-30 Tahun menurut Provinsi, Tahun 2005-2015 (dalam Ribuan)

2015

(12)

686.917

2.041.873

718.331

752.562

421.980

1.098.764

240.039

1.097.867

169.409

233.524

1.086.848

5.472.456

4.236.987

447.798

4.462.633

1.464.556

2014

(11)

683.566

2.034.902

714.094

744.801

421.195

1.100.702

241.584

1.099.608

170.728

228.478

1.103.885

5.476.481

4.288.767

459.164

4.529.224

1.450.458

2013

(10)

680.071

2.023.675

709.944

738.799

419.008

1.101.122

241.648

1.102.813

170.967

223.799

1.128.525

5.484.606

4.333.672

472.143

4.598.799

1.439.163

2012

(9)

674.184

2.012.838

702.537

736.443

416.430

1.100.587

240.553

1.105.374

172.697

218.657

1.158.063

5.494.322

4.374.767

486.467

4.669.148

1.425.879

2011

(8)

665.765

1.989.539

694.051

730.774

413.659

1.097.215

239.481

1.102.199

173.939

210.559

1.185.162

5.484.866

4.398.006

499.509

4.721.321

1.404.854

2010

(7)

656.409

1.966.838

682.428

722.353

408.269

1.089.005

238.281

1.097.758

174.703

205.124

1.207.517

5.462.604

4.416.076

512.385

4.767.472

1.385.550

2009

(6)

647.413

1.938.177

670.128

729.450

403.997

1.084.269

237.374

1.089.533

173.838

202.051

1.236.543

5.477.960

4.386.626

518.976

4.776.649

1.371.779

2008

(5)

636.038

1.907.186

657.423

738.689

398.884

1.078.325

237.218

1.076.699

173.621

197.489

1.268.003

5.493.252

4.353.702

523.147

4.788.418

1.356.181

2007

(4)

624.225

1.870.451

643.595

747.291

394.686

1.071.005

237.554

1.065.550

172.907

195.383

1.304.371

5.509.998

4.316.529

527.611

4.799.491

1.339.021

2006

(3)

608.084

1.826.615

625.374

752.627

388.547

1.058.443

233.914

1.047.744

173.504

189.749

1.332.834

5.497.471

4.250.461

528.243

4.779.024

1.320.275

2005

(2)

593.251

1.782.994

595.604

758.020

381.759

1.046.414

232.687

1.030.619

171.324

185.667

1.362.011

5.486.074

4.266.708

531.717

4.790.925

1.298.360

Provinsi

(1)

NAD

Sum

atera Utara

Sum

atera Barat

Riau

Jambi

Sum

atera Selatan

Bengkulu

Lampung

Kep. B

angka

Belitung

Kep. R

iau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Y

ogyakarta

Jawa Timur

Banten


2015

(12)

424.996

654.059

727.977

646.971

296.236

497.391

482.455

284.221

367.627

1.110.843

330.493

142.561

153.419

211.481

158.740

119.074

321.297

31.562.385

2014

(11)

425.133

649.407

720.580

644.748

297.238

498.621

475.316

285.214

366.287

1.110.800

326.089

141.747

154.098

210.917

158.236

119.100

320.596

31.651.764

2013

(10)

427.259

643.847

708.949

642.876

295.585

499.649

469.855

287.560

364.320

1.108.215

321.234

141.031

153.692

208.240

156.958

117.063

318.704

31.733.791

2012

(9)

428.525

637.126

697.566

640.069

296.930

498.979

467.467

289.286

361.420

1.105.043

316.857

138.682

154.096

208.119

153.879

116.853

317.097

31.816.940

2011

(8)

429.526

627.826

682.964

634.763

295.690

497.315

460.752

289.227

358.710

1.096.989

310.764

137.465

151.373

205.282

152.180

114.941

313.961

31.770.627

2010

(7)

429.031

618.308

667.098

628.879

292.781

495.139

453.432

288.348

353.299

1.088.884

305.051

136.125

150.200

203.155

148.977

112.988

310.847

31.675.314

2009

(6)

434.035

606.225

648.804

622.063

294.765

488.429

447.819

289.378

350.661

1.076.384

299.363

132.809

149.240

199.221

145.387

109.554

303.890

31.542.790

2008

(5)

439.732

590.221

629.167

612.933

295.468

481.838

444.904

289.711

346.641

1.062.220

296.786

131.188

146.192

194.677

143.102

108.065

298.631

31.395.751

2007

(4)

447.373

574.436

609.841

605.581

297.628

477.039

439.002

289.844

343.289

1.046.409

288.803

130.836

144.349

189.900

140.561

104.647

291.847

31.241.053

2006

(3)

451.858

556.452

583.167

593.860

297.181

471.046

433.616

288.441

337.048

1.027.407

282.590

127.670

142.183

184.292

134.735

101.140

284.533

30.910.128


)

2005

(2)

456.078

539.743

562.166

582.494

297.030

462.572

427.998

289.297

332.264

1.007.902

275.112

126.597

139.619

177.883

130.481

99.024

276.094

30.696.488

Sum

ber: BPS

Provinsi

(1)

Bali

NTB

NTT

Kaliman

tan Barat

Kaliman

tan Tengah

Kaliman

tan Selatan

Kaliman

tan Timur

Sulaw

esi U

tara

Sulaw

esi Tengah

Sulaw

esi S

elatan

Sulaw

esi Tenggara

Gorontalo

Sulaw

esi B

arat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

INDONESIA


Lampiran 16: Proyeksi Pemuda Perempuan Berumur 16-30 Tahun menurut Provinsi, Tahun 2005-2015 (dalam

ribuan)

2015

(12)

659.483

1.954.547

685.966

713.323

399.014

1.051.049

239.421

1.039.875

146.371

310.013

1.241.054

5.480.109

3.924.800

406.048

4.259.247

1.470.879

2014

(11)

659.599

1.951.899

685.191

708.143

397.907

1.057.462

238.893

1.042.731

149.056

298.060

1.258.097

5.496.348

3.988.034

414.570

4.334.591

1.460.961

2013

(10)

656.999

1.947.217

681.703

706.393

398.610

1.062.274

238.665

1.042.669

152.058

287.013

1.284.359

5.510.153

4.044.782

425.592

4.413.408

1.447.406

2012

(9)

653.023

1.939.004

680.486

704.475

398.160

1.064.745

239.302

1.043.154

152.740

277.424

1.317.980

5.526.812

4.099.396

436.984

4.493.860

1.435.858

2011

(8)

648.598

1.926.206

674.792

701.083

395.907

1.063.743

238.349

1.039.290

153.926

268.723

1.352.243

5.527.137

4.141.114

448.072

4.563.120

1.420.001

2010

(7)

643.903

1.912.344

669.801

698.202

394.967

1.064.990

236.840

1.035.118

154.269

260.267

1.385.862

5.525.203

4.179.885

459.460

4.627.688

1.403.841

2009

(6)

637.628

1.896.447

663.804

709.581

393.044

1.066.071

236.977

1.028.107

155.494

249.926

1.410.812

5.554.911

4.194.713

462.453

4.670.752

1.397.651

2008

(5)

629.444

1.874.366

655.077

723.975

392.410

1.064.290

237.176

1.022.571

155.447

240.178

1.437.305

5.584.167

4.201.440

466.805

4.710.997

1.391.607

2007

(4)

622.872

1.851.816

646.131

736.418

390.026

1.061.993

236.002

1.014.207

155.691

230.662

1.465.115

5.611.523

4.206.463

469.718

4.752.029

1.385.617

2006

(3)

614.489

1.822.896

636.412

745.603

386.293

1.055.081

236.277

1.004.004

153.639

221.990

1.493.610

5.620.004

4.200.321

473.294

4.790.994

1.372.384

2005

(2)

604.595

1.812.531

634.035

754.288

382.717

1.048.294

234.451

992.254

153.533

214.694

1.524.167

5.624.684

4.233.197

477.492

4.810.937

1.361.323

Provinsi

(1)

NAD

Sum

atera Utara

Sum

atera Barat

Riau

Jambi

Sum

atera

Selatan

Bengkulu

Lampung

Kep. B

angka

Belitung

Kep.Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Y

ogyakarta

Jawa Timur

Banten



)

2015

(12)

400.198

656.175

690.438

634.727

287.116

478.587

444.166

270.628

358.045

1.119.563

330.050

129.520

143.382

202.932

151.439

102.433

297.219

30.677.817

Sum

ber: BPS

2014

(11)

401.794

656.962

683.577

633.666

285.388

479.707

440.711

270.139

355.905

1.121.302

326.690

130.171

142.820

201.822

150.278

101.806

295.097

30.819.377

2013

(10)

401.651

656.484

676.311

631.797

286.290

481.014

438.222

270.046

353.206

1.122.831

323.238

129.483

143.946

200.549

148.966

101.954

293.926

30.959.215

2012

(9)

404.181

655.440

668.281

630.047

284.465

483.262

432.917

271.934

351.068

1.124.126

319.179

129.231

142.602

198.618

147.899

101.259

291.654

31.099.566

2011

(8)

405.138

652.096

656.778

625.950

282.815

483.092

428.341

272.077

347.070

1.122.157

313.993

128.894

143.183

196.402

145.465

100.224

289.554

31.155.533

2010

(7)

405.762

647.950

646.112

621.349

281.630

481.764

422.763

272.234

343.821

1.119.491

308.655

127.690

142.768

193.885

144.088

100.350

286.880

31.199.832

2009

(6)

411.731

643.588

634.304

615.199

283.248

481.659

421.344

271.997

341.097

1.114.376

305.723

127.170

141.249

189.498

140.944

98.865

277.219

31.227.582

2008

(5)

419.886

639.316

620.810

609.443

284.519

480.040

418.153

272.948

338.623

1.107.805

300.415

127.392

140.997

184.892

138.420

97.575

277.219

31.245.708

2007

(4)

427.120

634.353

605.678

601.266

285.306

478.057

416.125

274.210

335.356

1.103.335

297.878

126.410

139.504

180.302

134.118

96.486

273.590

31.245.377

2006

(3)

433.496

628.482

591.252

592.747

286.564

474.355

411.890

275.475

331.558

1.092.713

291.310

126.702

137.347

174.884

132.438

95.335

268.135

31.171.974

2005

(2)

439.557

619.996

573.726

583.164

286.078

471.268

406.141

274.429

326.802

1.092.751

286.713

126.349

135.701

169.982

128.386

92.898

263.315

31.140.448

Provinsi

(1)

Bali

NTB

NTT

Kaliman

tan Barat

Kaliman

tan Tengah

Kaliman

tan Selatan

Kaliman

tan Timur

Sulaw

esi U

tara

Sulaw

esi Tengah

Sulaw

esi S

elatan

Sulaw

esi Tenggara

Gorontalo

Sulaw

esi B

arat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

INDONESIA


Lampiran 17: Rasio Jenis Kelam

in Pemuda Berumur 16-30 Tahun menurut Provinsi, Tahun 2005-2015 (dalam ribuan)

2015

(12)

104,2

104,5

104,7

105,5

105,8

104,5

100,3

105,6

115,7

75,3

87,6

99,9

108,0

110,3

104,8

99,6

2014

(11)

103,6

104,3

104,2

105,2

105,9

104,1

101,1

105,5

114,5

76,7

87,7

99,6

107,5

110,8

104,5

99,3

2013

(10)

103,5

103,9

104,1

104,6

105,1

103,7

101,2

105,8

112,4

78,0

87,9

99,5

107,1

110,9

104,2

99,4

2012

(9)

103,2

103,8

103,2

104,5

104,6

103,4

100,5

106,0

113,1

78,8

87,9

99,4

106,7

111,3

103,9

99,3

2011

(8)

102,6

103,3

102,9

104,2

104,5

103,1

100,5

106,1

113,0

78,4

87,6

99,2

106,2

111,5

103,5

98,9

2010

(7)

101,9

102,8

101,9

103,5

103,4

102,3

100,6

106,1

113,2

78,8

87,1

98,9

105,7

111,5

103,0

98,7

2009

(6)

101,5

102,2

101,0

102,8

102,8

101,7

100,2

106,0

111,8

80,8

87,6

98,6

104,6

112,2

102,3

98,1

2008

(5)

101,0

101,8

100,4

102,0

101,6

101,3

100,0

105,3

111,7

82,2

88,2

98,4

103,6

112,1

101,6

97,5

2007

(4)

100,2

101,0

99,6

101,5

101,2

100,8

100,7

105,1

111,1

84,7

89,0

98,2

102,6

112,3

101,0

96,6

2006

(3)

99,0

100,2

98,3

100,9

100,6

100,3

99,0

104,4

112,9

85,5

89,2

97,8

101,2

111,6

99,8

96,2

2005

(2)

98,1

98,4

93,9

100,5

99,7

99,8

99,2

103,9

111,6

86,5

89,4

97,5

100,8

111,4

99,6

95,4

Provinsi

(1)

NAD

Sum

atera Utara

Sum

atera Barat

Riau

Jambi

Sum

atera Selatan

Bengkulu

Lampung

Kep. B

angka

Belitung

Kep.Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Y

ogyakarta

Jawa Timur

Banten



)

2015

(12)

106,2

99,7

105,4

101,9

103,2

103,9

108,6

105,0

102,7

99,2

100,1

110,1

107,0

104,2

104,8

116,2

108,1

102,9

Sum

ber: BPS

2014

(11)

105,8

98,9

105,4

101,7

104,2

103,9

107,9

105,6

102,9

99,1

99,8

108,9

107,9

104,5

105,3

117,0

108,6

102,7

2013

(10)

106,4

98,1

104,8

101,8

103,2

103,9

107,2

106,5

103,1

98,7

99,4

108,9

106,8

103,8

105,4

114,8

108,4

102,5

2012

(9)

106,0

97,2

104,4

101,6

104,4

103,3

108,0

106,4

102,9

98,3

99,3

107,3

108,1

104,8

104,0

115,4

108,7

102,3

2011

(8)

106,0

96,3

104,0

101,4

104,6

102,9

107,6

106,3

103,4

97,8

99,0

106,6

105,7

104,5

104,6

114,7

108,4

102,0

2010

(7)

105,7

95,4

103,2

101,2

104,0

102,8

107,3

105,9

102,8

97,3

98,8

106,6

105,2

104,8

103,4

112,6

108,4

101,5

2009

(6)

105,4

94,2

102,3

101,1

104,1

101,4

106,3

106,4

102,8

96,6

97,9

104,4

105,7

105,1

103,2

110,8

109,6

101,0

2008

(5)

104,7

92,3

101,3

100,6

103,8

100,4

106,4

106,1

102,4

95,9

98,8

103,0

103,7

105,3

103,4

110,8

107,7

100,5

2007

(4)

104,7

90,6

100,7

100,7

104,3

99,8

105,5

105,7

102,4

94,8

97,0

103,5

103,5

105,3

104,8

108,5

106,7

100,0

2006

(3)

104,2

88,5

98,6

100,2

103,7

99,3

105,3

104,7

101,7

94,0

97,0

100,8

103,5

105,4

101,7

106,1

106,1

99,2

2005

(2)

103,8

87,1

98,0

99,9

103,8

98,2

105,4

105,4

101,7

92,2

96,0

100,2

102,9

104,6

101,6

106,6

104,9

98,6

Provinsi

(1)

Bali

NTB

NTT

Kaliman

tan Barat

Kaliman

tan Tengah

Kaliman

tan Selatan

Kaliman

tan Timur

Sulaw

esi U

tara

Sulaw

esi Tengah

Sulaw

esi S

elatan

Sulaw

esi Tenggara

Gorontalo

Sulaw

esi B

arat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

Indonesia


Lampiran 18: Jumlah Pelatih PPLP Menurut Cabang Olahraga per Provinsi Tahun 2008

No Provinsi Anggar

Pencak Silat

Atletik Dayung Karate Panahan

L P L P L P L P L P L P

1 NAD 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0

2 Sumut 0 0 0 0 9 1 4 0 0 0 2 0

3 Sumbar 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0

4 Riau 0 0 2 0 3 0 3 0 0 0 2 0

5 Jambi 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0

6 Sumsel 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

7 Bengkulu 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0

8 Lampung 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0

9 B. Bel 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0

10 Kep. Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 DKI 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0

12 Jabar 0 0 1 1 4 0 2 1 2 0 2 0

13 Jateng 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 2 0

14 DIY 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0

15 Jatim 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

16 Banten 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0

17 Bali 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

18 NTB 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0

19 NTT 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

20 Kalbar 1 1 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0

21 Kalteng 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 2 0

22 Kalsel 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0

23 Kaltim 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0

24 Sulut 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

25 Sulteng 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0

26 Sulsel 0 0 3 1 6 0 5 1 0 0 2 1

27 Sultra 0 0 2 1 1 1 5 0 0 0 0 0

28 Gorontalo 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

29 Sulbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0

31 Malut 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0

32 Papua B 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

33 Papua 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Indonesia 7 1 40 5 97 9 30 6 9 1 27 1


Lampiran 18. (lanjutan)

No Provinsi Sepakbola

Sepak Takraw

Gulat Renang Senam Angkat Berat


1 NAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Sumut 5 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0

3 Sumbar 2 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0

4 Riau 0 0 3 0 2 0 3 0 2 1 2 0

5 Jambi 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0

6 Sumsel 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0

7 Bengkulu 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

8 Lampung 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

9 B. Bel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Kep. Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 DKI 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

12 Jabar 4 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0

13 Jateng 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0

14 DIY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Jatim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Banten 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

17 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 NTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 NTT 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Kalbar 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Kalteng 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Kalsel 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

23 Kaltim 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

24 Sulut 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

25 Sulteng 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Sulsel 5 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0

27 Sultra 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0

28 Gorontalo 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Sulbar 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Malut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Papua B 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

33 Papua 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Indonesia 17 0 30 1 27 0 13 1 13 6 2 0

Sumber: Kemenpora



No Provinsi

Agkat Besi

Tenis Tinju Golf Taekwondo Tenis Meja


1 NAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Sumut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

3 Sumbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Riau 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

5 Jambi 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Sumsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Lampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 B. Bel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Kep. Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 DKI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

12 Jabar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

13 Jateng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

14 DIY 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

15 Jatim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 NTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 NTT 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

20 Kalbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Kalteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Kalsel 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

23 Kaltim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Sulut 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

25 Sulteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Sulsel 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

27 Sultra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Sulbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

31 Malut 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

32 Papua B 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

33 Papua 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Indonesia 5 1 4 0 15 0 2 0 7 0 5 0

Sumber: Kemenpora



No Provinsi

Loncat Indah

Bulutangkis Bola Voli

Balap Sepeda

Judo Basket


1 NAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Sumut 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 4 1

3 Sumbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Sumsel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Lampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 B. Bel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Kep. Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 DKI 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

12 Jabar 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

13 Jateng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 DIY 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

15 Jatim 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

16 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

17 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 NTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 NTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Kalbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Kalteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Kalsel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Kaltim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Sulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Sulteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Sulsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Sultra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Sulbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Malut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Papua B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Papua 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0

Indonesia 4 0 2 0 14 0 3 0 2 0 5 1

Sumber: Kemenpora


Lmpiran 19: Jumlah Atlet PPLP Menurut Cabang Olahraga Per Provinsi Tahun 2008

No Provinsi Anggar

Pencak Silat

Atletik Dayung Karate Panahan


1 NAD 20 8 5 5 10 6 10 1 6 4 2 1

2 Sumut 0 0 8 7 15 19 0 0 0 0 8 4

3 Sumbar 0 0 25 16 25 18 0 0 0 0 0 0

4 Riau 0 0 8 5 9 6 12 8 0 0 6 4

5 Jambi 0 0 0 0 5 6 6 5 3 1 0 0

6 Sumsel 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0

7 Bengkulu 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0

8 Lampung 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

9 B. Bel 0 0 4 2 6 7 0 0 0 0 0 0

10 Kep. Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 DKI 0 0 2 4 8 6 9 5 0 0 4 6

12 Jabar 0 0 9 7 10 11 2 7 4 9 5 4

13 Jateng 0 0 6 5 9 11 0 0 0 0 10 8

14 DIY 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 4

15 Jatim 0 0 0 0 12 10 0 0 0 0 0 0

16 Banten 0 0 9 1 5 5 7 2 4 3 0 0

17 Bali 0 0 4 6 1 7 0 0 0 0 0 0

18 NTB 0 0 18 15 25 15 0 0 0 0 0 0

19 NTT 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0

20 Kalbar 2 1 0 0 6 4 0 0 2 2 2 2

21 Kalteng 0 0 0 0 5 0 11 7 0 0 3 5

22 Kalsel 0 0 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0

23 Kaltim 0 0 9 0 8 2 0 0 0 0 0 3

24 Sulut 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Sulteng 0 0 4 2 0 0 9 5 0 0 0 0

26 Sulsel 0 0 21 21 24 12 25 11 0 0 0 0

27 Sultra 0 0 9 9 5 3 15 7 0 0 0 0

28 Gorontalo 0 0 6 4 4 2 0 0 0 0 0 0

29 Sulbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0

31 Malut 0 0 2 4 5 2 0 0 0 0 0 0

32 Papua B 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0

33 Papua 0 0 3 1 5 1 0 1 0 0 0 0

Indonesia 24 12 166 120 213 166 107 60 21 21 44 41



No Provinsi Sepakbola

Sepak Takraw

Gulat Renang Senam Angkat Berat


1 NAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Sumut 38 0 14 1 16 0 2 3 2 2 0 0

3 Sumbar 66 0 28 14 16 0 0 0 9 7 0 0

4 Riau 0 0 13 5 10 0 6 4 5 5 8 4

5 Jambi 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0

6 Sumsel 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0

7 Bengkulu 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

8 Lampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 B. Bel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Kep. Riau 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 DKI 0 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0

12 Jabar 17 0 0 0 9 0 7 0 4 9 0 0

13 Jateng 22 0 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0

14 DIY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Jatim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Banten 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

17 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 NTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 NTT 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Kalbar 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Kalteng 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Kalsel 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0

23 Kaltim 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0

24 Sulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Sulteng 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Sulsel 6 0 13 3 8 0 0 0 0 0 0 0

27 Sultra 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Gorontalo 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Sulbar 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Malut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Papua B 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

33 Papua 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indonesia 154 0 150 40 125 10 19 8 20 23 8 4

Sumber: Kemenpora



No Provinsi

Agkat Besi

Tenis Tinju Golf Taekwondo Tenis Meja


1 NAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Sumut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Sumbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Riau 10 7 5 3 10 2 6 2 6 0 0 0

5 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4

6 Sumsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Lampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 B. Bel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Kep. Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 DKI 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7

12 Jabar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0

13 Jateng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4

14 DIY 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

15 Jatim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 NTB 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0

19 NTT 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0

20 Kalbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Kalteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Kalsel 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

23 Kaltim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Sulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Sulteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Sulsel 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

27 Sultra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Sulbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

31 Malut 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0

32 Papua B 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

33 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indonesia 13 14 14 9 44 4 6 2 17 6 14 15

Sumber: Kemenpora



No Provinsi

Loncat Indah

Wushu Bola Voli

Balap Sepeda

Judo Basket


1 NAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Sumut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Sumbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Sumsel 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Lampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 B. Bel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Kep. Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 DKI 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0

12 Jabar 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0

13 Jateng 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

14 DIY 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0

15 Jatim 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0

16 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0

17 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 NTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 NTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Kalbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Kalteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Kalsel 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Kaltim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Sulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Sulteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Sulsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Sultra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Sulbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Malut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Papua B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Papua 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

Indonesia 6 3 3 2 12 38 14 2 6 2 0 5

Sumber: Kemenpora


Lam

pir

an 2

0: D

ata

Sar

ana

dan

Pra

sara

na

Ola

hra

ga

men

uru

t P

rovi

nsi

, Tah

un

200

8

Sar

ana

Lai

nn

ya

* √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Lap

ang

an

Z

Y

X

W √

V √

U √

T √

S √ √ √

R √

Q √

P

√ √ √ √

O

√ √

N

√ √ √ √

M

√ √ √ √

√

√

L

√

K √ √

√ √

J √ √

I √ √

H √ √ √

G √

√

√ √

√

√

F √ √

√

√ √

√

E √ √

D

√

√

√

√

√ √

√

√ √

√

√

√ √

Ged

un

g C √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

B √

√ √ √

√

√ √

√

√

A

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pro

vin

si

NA

D

Sum

ut

Sum

bar

Ria

u

Jam

bi

Sum

sel

Ben

gkul

u

Lam

pung

Kep

. Bab

el

Kep

. Ria

u

DK

I Jak

arta

Jaba

r

Jate

ng

D I

Yog

yaka

rta

Jatim

Ban

ten


Lam

pira

n 20

(la

njut

an)

Sar

ana

Lai

nn

ya

* √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Lap

ang

an

Z √

Y √

X √ √ √

√

√

W

V √

U

T √

S √ √ √

R √ √ √

Q √

P √ √

√

√

√

√

√ √

√

O √

N √

√

√ √

M √ √

L √ √

K √ √

√

√

√

√

J

I √

H √ √

G

√ √

√ √ √

√

F

√ √ √ √ √

√

E

√ √ √

√

D

√ √ √

√ √

√ √

√

√

√

Ged

un

g C

√ √

√

√

√

√

√

√ √ √

√

B

√ √ √ √

√

A

√

√

√

√

√

√

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

Pro

vin

si

Bal

i

NT

B

NT

T

Kal

bar

Kal

teng

Kal

sel

Kal

tim

Sul

ut

Sul

teng

Sul

sel

Sul

tra

Gor

onta

lo

Sul

bar

Mal

uku

Mal

ut

Pab

ar

Pap

ua


Y: B

ulutangkis

Z: Lapangan Tem

bak

*Lainnya

S: G

ulat

T: T

enis Meja

U: B

alap

Sepeda

V: T

aekw

ondo

W: Judo

X: T

inju

M: P

anahan

N: S

ungai (Dayung)

O: K

arate

P: S

ilat

Q: G

olf

R: T

enis

G: S

epak Bola

H: H

all Fitnes

I: Bola Voli

J: Angkat B

esi

K: S

epak Takraw

L: Hanggar

Keterangan:

A: A

sram

a

B: S

ekolah

C: G

OR

D: A

tletik

E: B

ola Basket

F: K

olam

Renang


Documents

PENYAJIAN DATA INFORMASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2009