PENGURUS BESAR IKATANmkekidi.id/wp-content/uploads/2019/01/FATWA-POLITIK-MKEK... · 2019-01-15 · menunaikan kewajiban terhadap pasien. Sehingga Dokter lndonesia dilarang berbuat

Masa Bakti 201 5 - 2018

Ketua Umum/President

Prof.Dr. l. Oetama Marsis,Sp.0G

Ketua Majelis Kehormatan

Etik Kedokteran (MKEK)/Chairman of Honorary

Board of Medical Ethics

DR.Dr.Prijo Sidipratomo,Sp,Rad

Ketua Majelis Kolegium Kedokleran

lndonesia {MKKI)/Chairman of Board of lndonesian

Medical Collegium

Prof. DR.Dr. David S Perdanakusuma,Sp.BP.RE (K)

Ketua Majelis Pengembangan

Pelayanan Keprofesian (MPPK)/Chairman of Board

ot Development of Medical Services

Dr, Poedjo Hartono,Sp.OG (K)

Wakil Ketum Umum/Ketua Tetpilih

Pressident Elect

Dr Daeng l,l Faqih,SH,MH

Ketua Purna/lmmediate Past President

Dr. Zaenal Abidin,SH,MH

Sekretaris Jenderal/General Secretary

Dr. Moh. Adib Khumaidi,Sp.0T

Bendahara Umum & Manajemen Aset organisasi/

General Treasurer & Finance Development

Dr. Ulul Albab,Sp.0G

PENGURUS BESARIKATAN DOKTER INDONESIA

THE INDONESTAN MEDIGAL ASSOGIATIONGENTRAL EXECUTIVE BOARD

Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangie No. 29 Jakarta 10350 Telp 021-3150679 - 3900277 Fax : 3900473

FATWAMAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN

PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA(MKEK PB lDl)

Nomor: 02 Tahun 2018Tentang

Etika Keterlibatan Dokter lndonesia dan organisasi Profesi Kedokteran

dalam Kampanye Politik dan dalam Berkampanye Mengaiukan Diri

sebagai Kandidat Peiabat Politik

Demi keluhuran profesi dokter berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang 1. Bahwapolitik.

lndonesia saat ini memasuki masa kampanye

2. Bahwa beberaPa sejawatkampanye Politik termasuk

dokter akan ikut dalammengajukan diri sebagai

4.

5.

6.

kandidat pejabat PolitikBahwa belum ada paparan detil dan jelas pada Sumpah

DokterdanKodeEtikKedokteranlndonesiaterkaitbagaimana etika dokter dalam kampanye politik, dan

keSutuhan dari insan profesi kedokteran lndonesia untuk

mengatur etika ini dengan lebih detil dan jelas'

Bahwa MKEK Pusat dimandatkan tugas dan wewenang

untuk menerbitkan "Fatwa Etik Kedokteran" terhadap

dilema etik yang belum secara spesifik diatur dalam

Sumpah Doiter-lndonesia dan Kode Etik Kedokteran

lndonesia.Bahwa sesuai Butir 8 sumpah dokter yang menyatakan

t"fr*, "Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh

supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan

r."Lglrrrn, kebangsaan' kesukuan, gender, politik'

xeoldutan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan

kewajiban terhadaP Pasien".Bahwa telah ada tuiisan ilmiah yang membahas hal ini

dengan ditulis oleh tiga orang pengurus MKEK Pusat

dan telah diterbitkan dalam Jurnal Etika Kedokteran

lndonesia Maret 2018 yang lalu, yaitu Prawiroharjo P'

Rozaliyani A, Purwadianto A. Menjaga etika kedokteran

prO, 'nlrta tahun politik. JEKI- 2018;2(1)'23-30' Doi:

1026880/jeki.v2il.12 yang dapat diunduh pada tautan

http://ilmiih. id/index. php/jeki/articleidownload I I 41 12

k"nOiOrt pejabat poiitit< adalah anggota tDl yang terlibat

dalam pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah'

p"*ifif'dn presiden, pemilihan tim sukses dan juru'k"*prny",'baikpadapemilihaninternalpartaipolitik'

atau kontes Politik lainnYa.

7.

: 1.

2.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang

UmumUndang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang

Kedokteran

Pemilihan

Email : [email protected] - Website : www.idionline.org

Mengingat

Hal 2

Praktik

SALINAN

SALINAN

SALINAN

Salinan Arsip MKEK Pusat IDI

Masa Bakti 2015 - 2018


Prof.Dr. l. Oetama Marsis,Sp.OG

Ketua Majelis Kehormatan

Etik Kedokteran (MKEK)/Chairman of Honorary


DR.Dr.Prijo Sidipratomo,Sp.Rad

Ketua Majelis Kolegium Kedokteran

lndonesia (MKKI)/Chairman ot Board of lndonesian

Medical Collegium

Prof. DR.Dr. David S Perdanakusuma,Sp.BP'RE (K)



of Development of Medical Sewices

Dr. Poedjo Hartono,Sp.0G (K)

Wakil Ketum Umum/Ketua Terpillh

Pressident Elect

Dr, Daeng M Faqih,SH,MH



Sekretaris JenderallGeneral Secretary

Dr. ltloh. Adib Khumaidi,Sp.0T

Bendahara Umum & Manaiemen Aset Organisasi/


Dr. Ulul Albab,Sp.0G


THE INDONESIAN MEDIGAL ASSOGIATIONGENTRAL EXECUTTVE BOARD

Jt. Dr. G.S.S.Y Ratulangie No. 29 Jakarta 10350 Telp 021-3150679 -3900277 Fax: 3900473

Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015, No.12 Tahun 2A16,No.20 Tahun 2018 dan No. 22 Tahun 2018Anggaran Rumah Tangga lDl Pasal 21 ayat2 (d).Sumpah Dokter Butir ke-8.Artikel Prawiroharjo P, Rozaliyani A, Punryadianto A.Menjaga etika kedokteran pada masa tahun politik. JEKL2018;2(1):23-30. Doi: 1026880/jeki.v2il.12http://ilmiah. id/index. php/jeki/article/download I 1 41 12

MEMUTUSKAN

1. MKEi(PB IDI menghormati hak politik setiap dokterlndonesia, sebagaimana warga negara lndonesia lainnyayang dijamin dalam peraturan perundang-undangan dansejauh yang dibatasi peraturan perundang-undangan.MKEIVPB lDl mengingatkan setiap dokter lndonesia yangmemiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara/PegawaiNegeri Sipil, TNI/Polri, Pejabat negara, dan lain sebagainyawajib tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur hak dan kewajibanberpolitik sesuai statusnya tersebut.Dokter lndonesia wajib mengingat dan memahami butir 8sumpah dokter yang menjelaskan bahwa Dokter lndonesiatidak boleh dipengaruhi pertimbangan politik dalammenunaikan kewajiban terhadap pasien. Sehingga Dokterlndonesia dilarang berbuat diskriminatif terhadap pasienmaupun kepada dokter dan tenaga kesehatan lain yangbekerjasama dalam melakukan pelayanan kedokteranuntuk kepentingan pasien, tidak adil, apalagi melakukankezaliman kepada pasien yang memiliki pandangan politikberbeda dengan dirinya.Dokter yang diberikan tugas melaksakan tes kesehatankepada calon anggota legislatif maupun calon pejabatnegara lainnya, harus bersikap profesional dan seobjektifmungkin dalam melaksanakan pemeriksaan dan penilaiansesuai dengan standar profesinya tanpa dipengaruhi olehafiliasi dan kepentingan politik.Dokter yang diundang sebagai tenaga kesehatanprofessional (bukan sebagai politikus) dalam kegiatanpolitik atau kampanye seperti memberi penyuluhankesehatan pada acara kampanye politik, harus fokus hanyapada kapasitas profesional yang ia miliki dengan tetapmenjaga martabat profesl dokter pada umumnya danmenghindarkan diri dari berkampanye terbuka, serta wajibmenaati peraturan perundangan yang berlaku. Namun jikadiundang sebagai politikus, fungsionaris partai, jurukampanye, atau kandidat pejabat politik, maka pribadidokter tersebut boleh berkampanye namun tetap menjagamarwah profesi kedokteran dalam aktivitas kampanyenyadengan sebaik-baiknya

4.5.6.

Menetapkan

Pertama

2.

3.

4.

5.


------) Hal 3

SALINAN

SALINAN

SALINAN



THE INDONESIAN MEDIGAL ASSOGIATIONGENTRAL EXEGUTIVE BOARD

Jt. Dr. G.S.S.Y Ratulangie No. 29 Jakarta 10350 Telp 021-3150679 - 3900277 Fax: 3900473

Masa Bakti 2015-2018


Prof.Dr. l. Oetama Marsis,Sp.OG

Ketua Majelis Kehormalan

Etik Kedokteran (MKEK)/Chakman of Honorary


DR.Dr.Prijo Sidipratomo,Sp,Rad

Ketua Majelis Kolegium Kedokieran

lndonesia (MKKI)/Chairman ol Board ot lndonesian

Medical Collegium

Prof. DR.Dr. David S Perdanakusuma,Sp.BP'RE (K)


Pelayanan Keprofesian (ltlPPK)/Chairman of Board

of Development of Medical Servicos

Dr. Poedjo Hartono,Sp.OG (K)

Wakil Ketum Umum/Ketua Terpilih

Pressident Elect

Dr. Daeng M Faqih,SH,MH



Sekretaris Jendenllconeral Socretary

Dr. Moh, Adib Khumaidi,Sp.OT

Bendahara Umum & Manaiemen Aset 0rganisasil


Dr Ulul Albab,Sp.oG

6. Sebagaimana hak Politik Yangsetiap warga negara, dokter

dijamin konstitusi untuklndonesia sePanjang

dibolehkan menurut peraturan perundangan yang berlaku

boleh mengajukan diri sebagai kandidat pejabat politik baik

di pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, pemilihan

presiden, pemilihan tim sukses dan juru kampanye' baik

pada pemilihan internal partai politik, atau kontes politik

lainnya.7. Dokter lndonesia yang berkampanye sebagai kandidat

pejabatpolitikwajibmemberitahukankepenguruslDlcabang secara tertulis dengan tembusan ke pengurus lDl

wilayah tentang posisi dan aktifitasnya di bidang politik,

serta pernyataan tertulis bahwa dirinya tetap patuh pada

sumpah dokter yang pernah diucapkan'

8. Dokter lndonesia yang berkampanye sebagai kandidat

pejabatpolitikdapatmencantumkangelarnyadalamproseskampanye sesuai aturan dari KPU dan lembaga lainnya'

9. Dokter lndonesia yang berkampanye sebagai kandidat

pejabatpolitikdilarangmenampilkansertamembawaatrinut profesi dokter (misalnya jas dokter, baju khas dokter,

stetoskop, dan alat lain yang mencirikan profesi dokter) dan

organisasiprofesidokter(misalnyamenyertakanlogoorganisasi profesi dokter) selama proses kampanye dan

aktifitas politik lainnya, dalam bentuk apapun'.l0.Dokter lndonesia yang berkampanye sebagai kandidat

pejabat politik harus mengundurkan diri sementara dari

seluruh jabatan organisasi profesi kedokteran selama masa

kampanyesejakmulaiditetapkanSebagaikandiatpejabatpolitik hingga selesai masa pemilihan

.t 1. 'Pengurus

organisasi profesi kedokteran wajib bersikap

netral dan menjaga diri dari afiliasi politik, meskipun tidak

berarti mengabaikan proses politik. organisasi profesi

kedokteran diperbolehkan mengapresiasi atau mengkritisi

konsep pembangunan kesehatan atau program kerja

kampanye Suatu partai atau kandidat pejabat politik, tetapi

wajib konsisten untuk tidak menunjukkan keberpihakannya

kepadapartaiataukandidatpolitikusmanapun'Termasukwajib konsisten untuk tidak mendiskreditkan partai atau

kandidat Politik tertentu.

. Fatwa etik kedokteran ini mengikat seluruh Dokter di lndonesia'' MKEK semua tingkatan berwenang melakukan sosialisasi fatwa

baik pada *a"J sosialisasi 28 Agustus-3g September 2018

maupun setelahnYa.

Kedua

Email : [email protected] - Website : www.idionline'org

'--------) Hal 4

SALINAN

SALINAN

SALINAN


Masa Bakti 2015 - 2018

Ketua Umum/PresidentProf,Dr l. oetama Marsis,Sp.0G

Kelua Majelis Kehormatan

Etik Kedokteran (MKEK)/Chakman of Honorary

Board of Medical Eihics

DR.Dr.Prijo Sidipratomo,Sp.Rad

Ketua Majelis Kolegium Kedokteran

lndonesia (MKKI)/Chairman ol Board of lndonesian

Medical Collegium

Prof. DR.Dr, David S Perdanakusuma,Sp,BP.RE (K)



of Developmenl of Medical Services

Dr. Poedjo Hartono,Sp.OG (K)

Wakil Ketum Umum/Ketua Terpilih

Pressident Elect

Dr. Daeng M Faqih,SH,MH



Sekrelads JenderaUGeneral Socrehry

Dr. Moh. Adib Khumaidi,Sp.0T

Bendahara Umum & Manaiemen Aset organisasil


0r. Ulul Albab,Sp.OG

PENGURUS BESARIKATEru DOKTER INDONESIA

THE INDONESIAN MEDIGAL ASSOCIATIONGENTRAL EXEGUTIVE BOARD

Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangie No.29 Jakarta 10350 Telp 021-3150679 - 3900277 Fax: 3900473

Ketiga : MKEK semua tingkatan benrenang melakukan klarifikasiterhadap suatu informasi dugaan pelanggaran etik, pembinaan,dan atau proses kemahkamahan pada Dokter lndonesia yangtidak sesuai dengan isi fatwa pasca 30 September 2018.

: MKEK Pusat membuka diri terhadap ide dan masukan terkaitfatwa yang diterbitkan untuk evaluasi dan penyempurnaan di

masa mendatang

Keempat

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 31 Agustus 2018

Sekretaris,

ilW


ffi t&dt

SALINAN

SALINAN

SALINAN


Documents

PENGURUS BESAR IKATANmkekidi.id/wp-content/uploads/2019/01/FATWA-POLITIK-MKEK... · 2019-01-15 · menunaikan kewajiban terhadap pasien. Sehingga Dokter lndonesia dilarang berbuat