BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato,

Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum

alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal

dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah

cerminan dari undang-undang abadi (lex naturalis). Jauh sebelum lahirnya aliran

sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu

pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-

undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan

hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum

positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan

keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan

dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa kemasa. Pada abad ke-17,

substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang berisfat universal yang

bisa disebut HAM.1

Teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam

1 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004). hlm. 116.

1

mengutamakan “the search for justice”. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan

masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang

kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran

dalam system pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus

ditolak atau direvisi jika tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli

betapapun efisen dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

Setiap orang memiliki kehormatan yang didasarkan pada keadilan sehingga seluruh

masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkanya.

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi

pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya

tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan

Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang

merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan

pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut

perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian

dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang

menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga

penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber

kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga

korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya.

2

Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa

tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penaggulangan maupun

pemberantasannya.

Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai

kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan

keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana

korupsi tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung baik terlibat secara langsung

di dalamnya atau tidak dan berani melaporkan kejadian tersebut disebut

“whistleblower” dan “Justice Collaborator”.

Whistleblower dan Justice Collaborator dimana para pelapor merupakan salah

satu pelaku dari tindak pidana korupsi dan mau bekerjasama dalam menuntaskan

dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Pemberitaan tentang

whistleblower menjadi suatu kegembiraan tersendiri bagi upaya penegakan hukum,

secara khusus bagi pemberantasan korupsi. Tentu nilai kejujuran dari seseorang

whistleblower perlu dicontoh dan tetap dijunjung tinggi, mengingat kemauan berkata

jujur sangat susah didapat saat ini. Semangat seperti ini sebenarnnya harus dipacu

pertumbuhannya sehingga dapat dijadikan awal untuk menghabisi para koruptor.

Whistleblower sebenarnya adalah tindakan yang mulia. Bagaimanapun

pemahaman kita tentang keberadaannya bisa saja berbeda-beda. Whistleblower bisa

saja disebut seseorang yang hanya sok-sokan, mencari sensasi, maling teriak maling.

Umumnya para pelaku koruptor tidak terlalu senang atas keberadaan seorang

whistleblower, karena keberadaannya akan menjadi duri dalam daging, yang sewaktu-

3

waktu dapat menusuk baik dari depan maupun dari belakang. Inilah fakta yang telah

pernah terjadi.

B. Perumusan Masalah

Sehubung dengan latar belakang di atas penulis mencoba untuk menitik

beratkan pembahasan bagaimana Implementasi Teori Hukum Alam terhadap

Whistleblower dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4

BAB II

PEMBAHASAN

A. Implementasi Teori Hukum Alam terhadap Pengungkap Fakta

(Whistleblower) dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Membicarakan hukum alam tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan hukum

positif. Sebagaimana dinyatakan W. Friedmann dalam bukunya legal theory hukum

alam, dalam berbagai bentuknya, sebagai satu ungkapan untuk mencari cita-cita yang

lebih tinggi dari hukum positif.2 Demikian juga Hans Kelsen, menyatakan adanya

dualisme antara hukum alam dan hukum positif, di dalam bukunya general theory of

law and state. Kelsen, menegaskan bahwa diatas hukum positif yang tidak sempurna,

terdapat hukum alam yang sempurna. Hukum positif baru teruji kebenarannya bila

bersesuaian dengan hukum alam (positive law is justified only insofar as it

corresponds to the natural law).3 Perubahan kondisi-kondisi sosial dan politik

menyebabkan gagasan tentang hukum alam pun berubah. Satu-satunya yang masih

tetap adalah tuntutan pada suatu yang lebih tinggi dari hukum positif.4 Dalam

membicarakan hukum alam dan hukum positif, pembicaraan tentang keadilan

2 W. Friedmann, Legal Theory, diterjemahkan menjadi Teori dan Filsafat Hukum oleh Muhammad Arifin, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, Susunan I, hlm.47.3 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York, Russel and Russel, 1973, hlm.12.4 W.Friedmann, Op.cit.,hlm.47.

5

menjadi bagian yang sering dipersoalkan dalam menemukan tatanan hukum yang

lebih baik untuk mengatur perbuatan manusia.

Dalam filsafat sebelum Aristoteles hukum alam merupakan aturan semesta

alam, dan sekaligus aturan hidup bersama melalui undang-undang. Dalam filsafat

kaum sofis hukum alam ditafsirkan sebagai ”hukum dari yang paling kuat”, yang

sebetulnya tidak dapat disebut hukum; yang disebut hukum alam disini, tidak lain

daripada kekuasaan dan kekerasan.5 Aristoteles merupakan orang yang pertama kali

membedakan antara hukum alam dan hukum positif. Menurutnya, hukum alam

adalah suatu hukum yang berlaku selalu dan di mana-mana karena hubungannya

dengan aturan alam. Hukum ini tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap dan

berlaku dengan sendirinya. Hukum alam ini dibedakan dari hukum positif, yang

seluruhnya tergantung dari ketentuan manusia.6 Bagi kaum sofis, alam merupakan

sesuatu yang bersifat eksternal, sesuatu yang berada diluar manusia. Sedangkan

Aristoteles, dalam bukunya ”logika”memandang bahwa dunia sebagai totalitas yang

meliputi seluruh alam. Manusia adalah bagian dari alam, diberkahi dengan akal yang

aktif yang membedakannya dari semua bagian lain dari alam. Manusia hanya mampu

membentuk kehendaknya sesuai dengan pengertian akalnya.7 Tesis Aristoteles ini

menjadi dasar konsepsi hukum alam para filsuf Stoa.

5 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kansius, Yogyakarta, 1986, hlm.29.6 Ibid7 W. Friedmann, Op.cit.,hlm.52-53.

6

Aliran filsafat yang paling mempengaruhi pandangan orang Romawi

mengenai hukum adalah aliran Stoa. Ide dasar Stoa ialah, bahwa semuanya yang ada

merupakan suatu kesatuan yang teratur (kosmos), berkat suatu prinsip yang menjamin

kesatuan itu, yakni jiwa dunia (logos). Logos itu tidak lain dari Budi Ilahi, yang

menjiwai segala.8 Aliran ini berpendapat bahwa hidup bersama manusia mempunyai

hubungan dengan logos yakni melalui hukum universal (lex universalis) yang

terdapat dalam segala-galanya. Hukum universal itu terkandung dalam logos, dan

sebagai demikian disebut hukum abadi (lex aeterna). Sejauh hukum abadi itu menjadi

nyata dalam semesta alam, hukum itu disebut hukum alam (lex naturalis). Hukum

alam ini tidak tergantung dari orang, selalu berlaku dan tidak dapat diubah. Hukum

alam ini merupakan dasar segala hukum positif.9 Para filsuf Stoa, membedakan antara

cita-cita hukum alam yang nisbi dan absolut. Pada masa kegemilangan hukum alam,

tidaklah terdapat keluarga, perbudakan, hak milik, maupun pemerintahan. Tetapi

lembaga-lembaga ini menjadi penting dengan merosotnya moral umat manusia.

Hukum alam ”nisbi” menuntut dari pembentuk perundang-undangan, adanya undang-

undang yang dituntun oleh akal, dan sedekat mungkin pada hukum alam mutlak.10

Sasaran tertinggi manusia ialah menjadi manusia yang adil, dengan tunduk kepada

hukum alam (nomos) sebagai pernyataan Budi Ilahi (logos). Undang-undang negara

ditaati karena sesuai dengan hukum alam. Bahkan pemikir-pemikir Stoa berpendapat

8 Theo Huijbert, Op.cit. Hlm.32.9 Ibid10 W. Friedmann, Op.cit. Hlm.54.

7

bahwa masyarakat manusia dipertahankan dan dikembangkan karena ketaatan akan

hukum alam.11

Hobbes, Locke dan Montesquieu, Jean Jacques Rousseau sama sekali tidak

bicara mengenai suatu hukum alam pada manusia primitif. Hukum alam itu baru

terdapat pada orang-orang yang sudah masuk masyarakat sipil. Melalui kontrak sosial

manusia menerima pengesahan dari hak-haknya sebagai manusia, baik secara moral

maupun secara yuridis. Kontrak sosial yang membangkitkan masyarakat sipil berasal

dari kehendak semua orang yang semuanya ingin mewujudkan cita-cita

individualnya. Tetapi sesudah timbulnya masyarakat baru cita-cita individual itu

diganti oleh cita-cita umum, yang berasal dari kehendak baru, yakni kehendak umum

(volonte generale) yang kemudian melahirkan tujuan umum yaitu kepentingan umum.

Sehingga kalau dalam masyarakat tertentu dibentuk undang-undang yang tidak

mencerminkan kepentingan umum, sebab berlakunya tidak sama bagi semua orang,

maka undang-undang itu harus dianggap tidak adil.12

Beberapa penganut Kant yang dikenal dengan Neo-Kantian, seperti Hans

Kelsen dan Rudolf Stammler memberikan pendapat mengenai hukum alam secara

berbeda. Dalam menjelaskan peraturan hukum dan hukum alam, Hans Kelsen

menyatakan bahwa peraturan hukum merupakan bentuk logis dari hukum alam (the

rule of law is the logical form of the law of nature). Seperti halnya peraturan hukum,

hukum alampun menghubungkan dua fakta satu sama lain seperti kondisi dan

11 Theo Huijbert, Op.cit. Hlm.33.12 Theo Huijbert, Op.cit. Hlm.89.

8

konsekuensi. Yang dimaksud dengan kondisi disini adalah “sebab”, konsekuesi

adalah “akibat”. Bentuk dasar dari hukum alam adalah hukum kausalitas (the

fundamental form of the law of nature is the law of causality).13 Perbedaan antara

peraturan hukum dengan hukum alam tampaknya adalah bahwa peraturan hukum

menunjuk kepada manusia dan perbuatannya, sedangkan hukum alam menunjuk

kepada kebendaan dan reaksi-reaksinya. Namun demikian, perbuatan manusia, juga

bisa menjadi kajian hukum alam asalkan perbuatan manusia juga termasuk fenomena

alam. Prinsip yang digunakan ilmu (hukum) alam dalam mendeskripsikan objek-

objeknya adalah kausalitas, sementara prinsip yang digunakan ilmu hukum dalam

mendeskripsikan objek-objeknya adalah norma-norma.14 Berbeda dengan Kelsen, 

Stammler  sampai kepada suatu pemikiran hukum alam yang bersifat tidak abadi. Hal

ini disebabkan karena dasar dari hukum alamnya adalah kebutuhan manusia. Karena

kebutuhan manusia ini berubah-ubah sepanjang waktu dan tempat, maka akibatnya

hukum alam yang dihasilkannya juga berubah-ubah setiap waktu dan tempat.

Stammler berpendapat bahwa adil tidaknya sesuatu hukum terletak pada dapat

tidaknya hukum itu memenuhi kebutuhan manusia.15

13Hans Kelsen, General Theory, Op.cit. Hlm.45-46.14 Ibid15 Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju. Bandung, 2007. Hlm.55-56.

9

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan

fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.16 Pendapat Sunaryati Hartono

mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat

secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.17

Sedangkan ajaran stufentheori berpendapat bahwa suatu system hukum adalah

suatu hierarkis dari hukum dimana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada

ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Sebagai ketentuan yang paling tinggi

adalah Grundnorm atau norma dasar yang bersifat hipotetis. Ketentuan yang lebih

rendah adalah lebih konkrit dari pada ketentuan yang lebih tinggi. Ajaran murni

tentang hukum adalah suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak

mempersoalkan hukum yang senyatanya itu, yaitu apakah hukum yang senyatanya itu

adil atau tidak adil.

Masalah korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan turun-temurun

berjalan seiring, bahkan lebih cepat pertumbuhannya ketimbang urusan

pemberantasan. Upaya pemberantasan korupsi yang terjebak dalam perdebatan selalu

berjalan tertatih-tatih di belakang laju pertumbuhan taktik dan strategi para pelaku

korupsi.18

16 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 1993). Hlm. 118.17 Sunaryati Hartono, ” Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, (Bandung: Alumni, 1991). Hlm. 55.18 Anwar Usman dan AM. Mujahidin, Makalah Whistle Blower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. www. pn-purworejo. go. id. Diakses pada tanggal 22 Januari 2015.

10

Korupsi di Indonesia sudah seperti wabah penyakit yang telah menjangkit dan

menyebar keseluruh lapisan masyarakat. Pada masa lalu korupsi sering diartikan bagi

pejabat Negara atau pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangan negara, namun

saat ini masalah korupsi tidak hanya bagi pejabat negara atau pegawai negeri tetapi

telah melibatkan berbagai lembaga seperti anggota legislative, yudikatif, para banker,

konglomerat dan korporasi. Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi

yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya

membutuhkan keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan

tindak pidana korupsi tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung baik terlibat

secara langsung di dalamnya atau tidak dan berani melaporkan kejadian tersebut

disebut “whistleblower” dan “Justice Collaborator”.

Pemberitaan tentang whistleblower menjadi suatu kegembiraan tersendiri bagi

upaya penegakan hukum, secara khusus bagi pemberantasan korupsi. Tentu nilai

kejujuran dari seseorang whistleblower perlu dicontoh dan tetap dijunjung tinggi,

mengingat kemauan berkata jujur sangat susah didapat saat ini. Semangat seperti ini

sebenarnnya harus dipacu pertumbuhannya sehingga dapat dijadikan awal untuk

menghabisi para koruptor.

Whistleblower sebenarnya adalah tindakan yang mulia. Bagaimanapun

pemahaman kita tentang keberadaannya bisa saja berbeda-beda. Whistleblower bisa

saja disebut seseorang yang hanya sok-sokan, mencari sensasi, maling teriak maling.

Umumnya para pelaku koruptor tidak terlalu senang atas keberadaan seorang

whistleblower, karena keberadaannya akan menjadi duri dalam daging, yang sewaktu-

11

waktu dapat menusuk baik dari depan maupun dari belakang. Inilah fakta yang telah

pernah terjadi. Orang awam yang selama ini buta dengan kondisisebenarnya didalam

tubuh lembaga negara menjadi sedikit paham dan mungkin sedikit sadar mengapa

negara ini tidak maju-maju.19

Di Indonesia ada kecenderungan jika seseorang mencoba melawan

kekuasaan,maka niscaya dalam waktu singkat dia akan disingkirkan, minimalakan

dikucilkan. Pengalaman selama ini, justru memperlihatkan bahwa posisi saksi sangat

rawan dan mudah berubah menjadi tersangka, apalagi saksi tersebut lemah dalam

mengungkapkan fakta-fakta yuridis. Pelaku korupsi seringkali mempergunakan

berbagai cara untuk menyerang saksi, salah satu cara tersebut adalah "upaya

pencemaran nama baik".20

Dengan kedudukan ekonomi dan posisi politik yang sangat kuat sangat mudah

bagi pelaku tindak pidana koruspi untuk menyerang balik saksi pelapor atau

pengungkap fakta bahkan dapat saja berbalik saksi pelapor menjadi tersangka baik

dalam kasus tersebut maupun dalam kasus-kasus yang lain. Kehadiran Whistleblower

perlu mendapatkan perlindungan agar kasus-kasus korupsi bisa diendus dan

dibongkar. Tetapi dalam praktiknya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang

mudah, dikarenakan oleh banyak hal yang perlu dikaji serta bagaimana sebenarnya

mendudukan Whistleblower dalam upaya memberantas praktik korupsi. Secara

19 Muhammad Hazairin, Menunggu Skema Pembunuhan Sang Whistleblower, opini, 30 Juni 2011, www. Tempo.com. di akses pada 22 Januari 2015.20 Asep Tri Wahyudi, makalah, Perlindungan Terhadap Whistleblower, terbangkelangit.multyply.com/journal. Diakses pada tanggal 23 Januari 2015.

12

yuridis normatif, berdasar UU No.13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) keberadaan

Whistleblower tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum.

Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat

dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam

meringankan pidana yang akan dijatuhkan.21

Kasus Whistleblower sebenarnya bukan hal baru di dunia ini, namun di

Indonesia masalah Whistleblower belum mendapatkan tempat , karena peranan

whistleblower sebagai pengungkap fakta malah disudutkan. Whistleblower atau

peniup peluit kasus-kasus korupsi masih belum mendapatkan perlindungan maksimal.

Salah satu kendalanya yakni ada pada ranah penegak hukum. Faktor sumirnya

ketentuan perlindungan participant whistleblower dan pemahaman yang terbatas dari

penegak hukum telah mengakibatkan orang-orang yang mengungkap kejahatan, yang

seharusnya mendapatkan penghargaan namun pada kenyataanya dijatuhi hukuman.22

Menurut Komariah E. Sapardjaja, peran whistleblower sangat penting dan

diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun

demikian, asal bukan semacam suatu gosip bagi pengungkapan kasus korupsi maupun

mafia peradilan, yang dikatakan Whistleblower itu benar-benar didukung oleh fakta

konkret, bukan semacam surat kaleng atau rumor saja. Penyidikan atau penuntut

21 Anwar Usman dan Mujahidin, Loc. Cit. Hal. 4.22 Penegak Hukum Masih Belum Paham Perlindungan Bagi Whistle Blower. http://www.detiknews.com diakses pada tanggal 23 Januari 2015.

13

umum kalau ada laporan seorang Whistleblower harus hati-hati menerimannya , tidak

sembarangan apa yang dilaporkan itu langsung diterima dan harus diuji dahulu.23

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap sang whistleblower

memang beralasan karena dalam sistemhukum di Indonesia belum mengenal apa

yang dinamakan whistleblower. Dalam peraturan perundang-undangan juga belum

ada yang dapat dijadikan pedoman untuk memberikan perlindungan terhadap

whistleblower tersebut.

Sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang secara

khusus mengatur mengenai whistleblower di Indonesia. Pengaturannya secara

implisittermaktub dalamUU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban. Peraturan lainnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower)dan Saksi

Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator).24

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan penjabaran dari Pasal10

UUNo.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan dari SEMA

ini adalah agar semua kejahatan yang terorganisir yang selama ini sangat tertutup

rapih dapat diungkap secara menyeluruh jika ada yang memberikan informasi dari

dalam dan dapat dibongkar oleh para penegak hukum dan dibawake pengadilan untuk

diadili.25

23 Anwar Usman dan AM. Mujahidin, Loc. Cit. Hal.13.24 Abdul Haris Semendawai, et al, Memahami Whistleblower. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hal. X. Desember 2011.25 Pidato Ketua Sambutan Mahkamah Agung RI pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional 2011 di Jakarta, Varia Peradilan No. 311 Oktober 2011. Hal. 11.

14

Belum adanya perlindungan secara yuridis terhadap sang whistleblower

memang dikhawatirkan akan memutus generasi whistleblower yang baru. Padahal

jika mau jujur, demi penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di

negeri ini, peranan sang whistleblower menjadi salah satu senjata yang ampuh untuk

dijadikan alat membuka sindikat mafia koruptor. Peranan sang whistleblower dalam

membuka para sindikat koruptor besar selama ini tidak terpikirkan dan tidak terduga.

John Locke menyebutkan ada tiga kekuasaan negara yaitu kekuasaan

legislatif, eksekutif dan federatif. Kekuasaan yang tertinggi adalah kekuasaan

legislatif. Oleh karena kekuasaan itu adalah yang tertinggi, maka dalam membentuk

undang-undang pemerintah hanya harus tunduk pada hukum alam saja. Kekuasaan

legislatif tidak hanya ditemukan dalam negara. Sekelompok orang dapat membuat

undang-undang untuk hidup bersama mereka. Tetapi undang-undang itu baru menjadi

sah sebagai hukum karena kekuasaan legislatif negara, yang mampu menentukan

sanksi, kalau undang-undang itu dilanggar. Namun dilaih fihak kekuasaan legislatif

pemerintah negara dibatasi, oleh karena rakyat memiliki kekuasaan yang melebihi

kekuasaan legislatif. Rakyat berhak untuk merebut kembali kebebasan asli, kalau

pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya dengan bertindak melawan tujuan

negara. Kekuasaan itu terikat pada hukum alam, yang tetap ada pada rakyat. Dengan

demikian teori hukum alam John Locke mengandung suatu tendensi revolusioner:

bilamana syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi oleh pemerintah, revolusi

diperbolehkan.26

26 W. Friedmann. Op. Cit. Hlm. 83-84.

15

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

16

Perlindungan hukum( Besil Protection,Rechtsbercherming) adalah suatu

perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada subyek hukum mengenai

hak dan kewajiban (substantif) termasuk perlindungan phisik dan mental yang

bersifat preventif maupun yang bersifat refresif.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan

yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk

memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada

tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan sidang

dipengadilan.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir

dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hokum yang diberikan oleh

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat. Kesepakatan

tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan

masyarakat. perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi

manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak

sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

17

18