PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · PDF filetanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; ... Pemasaran Hasil Hutan, ... Permenlhk No

Lampiran Surat No : 721/EQ.SHPK/XI/2016, tanggal 09 November 2016

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI UD KS FURNITURE INDONESIA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai

berikut :

I. Identitas LV-LK :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

II. Identitas Auditee :

Nama Pemegang Izin : UD KS FURNITURE INDONESIA

Nomor SK IUI : 19/530/IUI/IV/2016 tanggal 26 April 2016

Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu

Produk : Furniture dari Kayu

Kapasitas Produksi : 12 Container /Tahun

Alamat : Desa Tahunan RT. 2/1 Kec. Tahunan, Kab. Jepara,

Prov. Jawa Tengah

III. Waktu Pelaksanaan : 10 s.d. 12 Oktober 2016

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT

PREDIKAT LULUS, SEHINGGA UD KS FURNITURE

INDONESIA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA

TENGAH BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT

LEGALITAS KAYU (S-LK) NOMOR : 188/EQC-

VLK/X/2016.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 09 November 2016

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.

Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 234/EQI-KEP.Cert/XI/2016

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI

UD KS FURNITURE INDONESIA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

SK IUI NOMOR : 19/530/IUI/IV/2016 TANGGAL 26 APRIL 2016

KAPASITAS PRODUKSI 12 CONTAINER/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada UD KS

FURNITURE INDONESIA Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 098/EQI-F090 tanggal

29 Oktober 2016;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 098/EQI-F037 tanggal 29 Oktober 2016 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 230/EQI-F039 tanggal 02 November

2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-

F077) Nomor Urut 230 tanggal 02 November 2016 menunjukkan UD KS FURNITURE

INDONESIA telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas

Kayu (LK);

d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, UD KS FURNITURE INDONESIA telah

memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

Halaman 2 dari 4



9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015

tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari

Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari

Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan

Tanda V-Legal;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu

(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23

Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor

melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober

2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15

April 2016;

20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-

IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General

requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku

sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi

tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan

pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5

Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP & VI);

Halaman 3 dari 4



23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk

PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013

tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31

Agustus 2016;

26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas

Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 215/EQI-F065/IX/2016 tanggal 01 September

2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI UD KS FURNITURE

INDONESIA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR :

19/530/IUI/IV/2016 TANGGAL 26 APRIL 2016 KAPASITAS PRODUKSI 12

CONTAINER/TAHUN.

PERTAMA : UD KS FURNITURE INDONESIA dinyatakan “LULUS” dan berhak

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 188/EQC-

VLK/XI/2016.

KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 02 November 2016 sampai dengan

tanggal 01 November 2022 selama UD KS FURNITURE INDONESIA

(Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY

Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan

publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik

sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan

hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat

melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan

hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau

manajemen Pemegang Sertifikat.

Halaman 4 dari 4



KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KELIMA;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran

Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau

menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 02 November 2016

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama UD KS FURNITURE INDONESIA, di Jepara;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 9

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN

c. Alamat : Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor -

16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

:

:

0251-7550722, 7157103

0251-7550724

[email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Permenlhk No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016.

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

g. Tim Audit : 1. Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

2. Rita Sugiarti (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang IUI : UD. K S Furniture Indonesia

b. Nomor & Tanggal SK : 19/530/IUI/IV/2016, tanggal 26 April 2016

c. Kapasitas : 12 Container/Tahun

d. Alamat kantor/

Alamat Pabrik

: Desa Tahunan RT. 2/1 Kecamatan Tahunan Jepara - Provinsi Jawa tengah

e. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

:

:

-

-

-

f. Pengurus

- Direktur

- Komisaris

:

:

Kau Setiyo

-

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan Tanggal 10 Oktober 2016

di kantor UD. K S

Furniture Indonesia, Jepara – Jawa Tengah.

Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor UD. K S Furniture

Indonesia, Jepara.. Perkenalan

anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi,

menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi

dan prosedur verifikasi,

menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasikan

waktu, tempat, dan peserta

pertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri

dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 10 - 12

Oktober 2016

- Kantor UD. K S

Furniture Indonesia

- Observasi di Gudang bahan

baku.

- Pabrik Pengolahan dan Gudang barang

jadi. - Kunjungan ke

pemasok

Tim Audit menghimpun, mempelajari

data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran

2.6 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Untuk menguji kebenaran data, tim

Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan

kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan Tanggal 12 Oktober

2016 di ruang rapat UD. K S Furniture

Indonesia

Menyampaikan ucapan terima kasih

kepada UD. K S Furniture Indonesia atas kerjasamanya selama verifikasi.

Menyampaikan daftar periksa VLK

Pertemuan penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan Tanggal, 1 November

2016, di Ruang

Meeting PT EQUALITY Indonesia.

Rapat pengambilan keputusan

meninjau dokumen verifikasi yang

diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan

efisien sesuai dengan ketentuan PT

EQUALITY Indonesia.


(4) Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk

(a) Industri pengolahan dan

(b) Eksportir produk olahan memilik i iz in yang sah

Indikator 1.1.1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memilik i iz in yang sah

Verif ier a

Akte pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

untuk perusahaan yang

berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan

MEMENUHI Dokumen Akta pendirian dari Notaris Eni Pudjiastuti, SH.

M.Kn dengan No. 10 dibuat tanggal 07 April 2016, Akta

Perseroan Perorangan selanjutnya bernama UD. K S

Furniture Indonesia Berkedudukan di Kabupaten Jepara

selanjutnya didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri

Jepara dibawah Nomor : W12-U10/I/HK.02.02/IV/2016 pada hari Senin tanggal 11 April 2016.

Verif ier.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

MEMENUHI Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pemerintah Kabupaten Jepara, SIUP Nomor :

510/43/PM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 masa berlaku

sampai 9 Mei 2021. Ruang lingkup bidang usahanya sesuai

dengan bidang usaha yang dijalankannya.

Verif ier.c.

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan Izin HO (Izin

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah

memiliki Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Kabupaten Jepara nomor: 502.6/IG.ITU/98/2016

tanggal 02 Mei 2016. Dalam rangka pembinaan dan

pengawasan, pemegang Izin Gangguan wajib melakukan

pendaftaran ulang paling lambat tanggal 01 Mei 2021.

Verif ier.d.

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Kabupaten Jepara dengan Nomor : 112653112147 tanggal

11 Mei 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei

2021. Ruang lingkup bidang usahanya sesuai dengan

bidang usaha yang dijalankannya.

Verifier,e.

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

MEMENUHI Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan Dokumen

perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan

Nomor : 75.827.441.9-516.000 terdaftar tanggal 13-4-

2016; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : S-

10108KT/WPJ.10/KP.1303/2016, tanggal 17 Oktober

2016 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan

atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.

Data yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai

dengan SKT telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.

Verif ier.f .

Dokumen lingkungan hidup

(UKL–UPL/SPPL/ DPLH/SIL/

DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

MEMENUHI Auditee telah membuat kelengkapan dan ketersediaan

dokumen pengelolaan lingkungan dalam hal ini Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL) yang disusun Auditee pada tanggal

12 April 2016 dan ditandatangani diatas Materai, Pada

kesimpulannya UD. KS Furniture Indonesia bersedia dengan

sungguh-sungguh untuk melaksanakan semua pemantuan



dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tersebut

diatas dan bersedia untuk dievaluasi secara berkala oleh

instansi yang berwenang.

Bukti penerimaan Auditee telah menyerahkan/melaporkan

dokumen SPPL ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Jepara dengan Nomor : 56/SPPL/2016 Tanggal 2 Mei 2016.

Verif ier g.

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

MEMENUHI Dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, yaitu berupa

Dokumen perizinan Izin Usaha Industri (IUI) Auditee nomor :

19/530/IUI/IV/2016 pada tanggal 26 April 2016,

diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan

Perizinan, Pemerintah Kabupaten Jepara.

Verif ier.h.

Rencana Pemenuhan Bahan

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

- Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak

terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK.

K.1.2 Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memil ik i iz in yang sah.

Verif ier

Dokumen identitas importir.

-

Auditee tidak melakukan pemakaian bahan baku yang dibeli

dari impor dan tidak terdapat dokumen pengakuan pengenal

sebagai importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 1 .2 .2. Importir memilik i sistem uji tuntas ( due dil igence )

Verif ier

Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan dan

bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

- Auditee tidak melakukan pemakaian bahan baku yang dibeli

dari impor dan tidak terdapat pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Verif ier

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

- Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri sendiri

dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak terdapat dokumen

pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verif ier

Internal audit anggota kelompok

- Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri sendiri

dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak terdapat dokumen

hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria K2.1. Keberadaandan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu im por) dan hasil

o lahannya

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verif ier a.

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

MEMENUHI Dalam setiap pembelian Auditee selalu membuat atau

menerbitkan Purchase Order (PO) dengan pengrajin, PO

memuat nama barang, ukuran, jumlah dan harga setiap barang yang dipesan.

Seluruh pembelian tersebut telah dilakukan pembayaran secara tunai kepada pengrajin.

Verifier b. - Auditee adalah pemegang Izin Industri Lanjutan, sehingga



Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

tidak menggunakan bahan baku/pembelian kayu bulat, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verif ier c.

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

- Auditee adalah pemegang Izin Industri Lanjutan, sehingga

tidak menggunakan bahan baku/pembelian kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verif ier. d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI Auditee membeli bahan baku berupa mebel setengah jadi

dari pengrajin dengan dokumen angkutan berupa surat jalan

atau nota Perusahaan biasa, selama periode Juli –

September 2016 auditee menerima bahan baku unfinishing sebanyak 822 pcs dengan volume 118,800 M3.

Seluruh pengiriman mebel setengah jadi yang diterima oleh

Auditee telah dilengkapi dengan surat jalan angkutan

dimana dalam surat jalan tersebut mencantumkan jumlah

barang yang diterima, jenis produk. Dari penjelasan di atas

dengan demikian tidak bisa mengecek jumlah batang/keping

dan volume di dalam dokumen surat jalan sesuai dengan

stock/ LMHHOK pada periode yang sama serta tidak bisa mengecek kepemilikan Kartu tenaga teknis.

Verif ier. e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan atau dari

Aparat Desa/ Kelurahan)

yang dapat menjelaskan asal

usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang, serta DKP.

- Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok

bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verif ier.f .

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah industri.

- Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok

bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verif ier g.

Dokumen S-LK/ S- PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

MEMENUHI Seluruh penerimaan bahan baku periode Juli - September

2016 telah melampirkan dokumen DKP Pengrajin Sesuai

Perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 yang

peruntukannya telah sesuai dengan realisasi. Auditee telah

membuat suatu prosedur penerimaan DKP, dan memiliki Personil penanggung jawab pemeriksa penerbit DKP.

Verif ier.h.

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.

- Auditee dalam penerimaan bahan bakunya dari pengrajin

(barang setengah jadi) telah melampirkan DKP, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verif ier.i .

Dokumen pendukung RPBBI.

- Auditee bukan merupakan Industri Primer, sehingga verifier

ini tidak diterapkan

Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verif ier.a.

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

- Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari

kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi

Verif ier. b.

Bill of Lading (B/L)





Verifier. c.

Packing List (P/L)



Verifier. d.

Invoice



Verifier. e.

Deklarasi



Verifier. f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea masuk)

- Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi

Verifier. g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.



Verifier. h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.



Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu

Verif ier.a.

Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi.

MEMENUHI Tally sheet yang dipakai oleh Auditee dalam pelaksanaan

proses produksi telah melakukan pencatatan mulai

penerimaan bahan baku barang setengah jadi sampai

penjualan, dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Setiap penerimaan bahan baku dicatat dalam catatan

rekapitulasi bulanan yang di rekam berdasarkan catatan

penerimaan harian. Catatan hasil produksi harian yang

menginformasikan jumlah dan asal bahan baku direkap

dalam catatan hasil produksi bulanan. seluruh data

penerimaan, penggunaan bahan serta hasil produksi di catat dalam LMHHOK setiap bulan.

Verif ier b.

Laporan produksi hasil olahan

MEMENUHI Hasil produksi selama periode Juli - September 2016 adalah

988 pcs dengan volume sebesar 128.140 M3, semuanya

produksi hasil dari bahan baku mebel setengah jadi dan

telah sesuai dengan laporan mutasi kayu yang dibuat

Auditee, sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor: P.12/VI-BPPHH/2014 Tentang

Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

Untuk hasil produksi yang berasal dari Mebel setengah jadi

dari pengrajin nilai rendemennya dianggap 100% karena

proses pengerjaan yang dilakukan Auditee berupa amplas dan finishing dianggap tidak merubah bentuk awalnya.

Verif ier.c.

Produksi industry tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

MEMENUHI Berdasarkan Ijin Usaha Industri yang dimiliki Auditee yaitu IUI

nomor: 19/530/IUI/IV/2016 tanggal 26 April 2016,

Kapasitas Produksi Terpasang : 12 Container/Tahun,

Realisasi produksi selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar

128.140 M3, sehingga produksi Auditee selama setahun tidak melebihi kapasitas yang diberikan.

Verif ier.d.

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

- Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang

sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut

tidak diterapkan.

Verif ier.e MEMENUHI Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan



Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

baku mebel setengah jadi dan hasil proses produksi serta

dokumen penjualan dalam periode Juli - September 2016,

Auditee dapat menunjukan dokumen laporan Mutasi

LMHHOK seperti dijelaskan dalam hasil verifikasi, angka tersebut telah sesuai dengan realisasi dan dokumen lainnya.

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain ( industri lain

atau pengrajin/industri rumah tangga).

Verif ier a

Dokumen S-LK atau DKP

Verif ier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu

- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan

kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier .b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)


kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian

verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier .c

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan



Verifier.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan penyedia jasa



Verifier.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku,proses produksi

dan ekspor apabil aekspor

dilakukan melalui industri penyedia jasa



Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik .

Indikator. 3 .1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik .

Verif ier

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan pemindahtanganan hasil

produksi berupa mebel dari kayu dengan tujuan domestik

berupa nakas, dresser, meja, almari, tempat tidur, kursi,

pada saat verifikasi awal seluruhnya untuk penjualan dengan

tujuan domestik (lokal). Selama periode Juli – September

2016, realisasi pemindahtanganan hasil produksi dengan

tujuan domestik sebanyak 922 pcs dengan volume sebesar 116.860 M3.

Seluruh produk mebel dari kayu yang dijual dengan tujuan

domestik disertai dengan dokumen angkutan berupa Invoice

yang ditandatangani oleh Direktur maupun Surat Jalan yang

ditandatangani oleh bagian gudang dan diketahui oleh

Direktur yang selanjutnya ditandatangani oleh bagian penerimaan barang sesuai tujuan pengiriman.

Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verif ier .a

Produk hasil olahan kayu

- Auditee belum melakukan ekspor terhadap produk yang

diproduksinya, dengan demikian tidak terdapat dokumen



yang diekspor syarat ekspor.

Verif ier. b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).



syarat ekspor.

Verif ier. c.

Packing list (P/L)



syarat ekspor.

Verif ier.d.

Invoice



syarat ekspor.

Verif ier e.

Bill of Lading (B/L).



syarat ekspor.

Verif ier .f .

Dokumen V–Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.



syarat ekspor.

Verif ier. g.

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis.

- Auditee adalah penghasil produk mebel dari kayu yang hasil

produknya bila melakukan penjualan ekspor tidak wajib

diverifikasi teknis, tidak terdapat dokumen hasil surveyor,

dengan demikian verifier ini tidak diterapkan

Verif ier h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

- Produk mebel dari kayu yang dihasilkan oleh auditee tidak

termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif

bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 Tentang

Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan

Tarif Bea Keluar, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verif ier. i .

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu dibatasi perdagangannya.

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan

untuk menghasilkan Mebel oleh Auditee, adalah jenis kayu

Mahoni (Swietenia Mahagoni L. Jacq.). Berdasarkan

Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan

Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan

daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal

Verif ier

Tanda V–Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

- Auditee baru melakukan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) awal, sehingga verifier initidak dilakukan

Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 4.1.1 Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.



Verif ier a.

Pedoman/ prosedur K3 MEMENUHI

Auditee telah memiliki Prosedur (SOP) Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) dibuat tanggal 18 Juli 2016 dan telah

menunjuk personil penanggung jawab K3 dengan Nomor :

002/SKT-KS/IX/2016 tanggal 01 September 2016 atas nama Sdr. Fina Ihyanatul Hidayah sebagai Kepala Produksi.

Verif ier.b.

Implementasi K3

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Peralatan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3), yaitu berupa Alat Pelindung Diri

seperti Masker dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta

kotak P3K, dan telah membuat Jalur Evakuasi dan titik

berkumpul (Assembly Point) yang dipasang ditempat terbuka

serta terlihat dengan jelas, jika terjadi keadaan berbahaya

atau bencana.

Verif ier.c

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja berupa

Form Kecelakaan Kerja. Selama periode Juli - September

2016, dan dalam periode tersebut tidak terdapat kasus

kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan atau besar.

Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja

Indikator. 4 .2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verif ier :

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan

untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

MEMENUHI

Berdasarkan Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan/

Direktur yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2016

dengan Nomor : 001/SP-KS/IX/2016, perusahaan memberi

keleluasaan kepada pegawai untuk terlibat dan membentuk

Serikat Pekerja dengan syarat tidak mengganggu proses produksi.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur

hak -hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang.

Verif ier :

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.

MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan dokumen Peraturan Perusahaan

yang telah disahkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Jepara dengan nomor :

Kep.560/234/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang

Keputusan pengesahan Peraturan Peraturan UD. K S Furniture Indonesia, berlaku sampai 23 September 2018.

Indikator. 4 .2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Verif ier :

Pekerja yang masih dibawah

umur

MEMENUHI Auditee dalam melaksanakan proses produksi tentunya

dibantu oleh tenaga kerja, menurut data dari bagian

personalia sampai bulan September 2016 untuk karyawan

tetap sebanyak 4 orang, karyawan harian lepas berjumlah

42 Orang, Dari seluruh data dan informasi tentang tenaga

kerja auditee tidak memperkerjakan tenaga di bawah umur,

untuk tenaga yang paling muda adalah tahun kelahiran

1996 atau berusia 20 tahun.

Documents

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · PDF filetanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; ... Pemasaran Hasil Hutan, ... Permenlhk No