PENGUMUMAN HASIL RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI … Penilikan VLK... · Alamat : Gesingan RT. 02/RW. 09 Desa Luwang, Kec. Gatak Kab. Sukoharjo Telp : (0271) 784483; Fax : (0271) 783177

Lampiran Surat No : 575/EQ.S/IX/2016, tanggal 21 September 2016

PENGUMUMAN HASIL RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI PT KHARISMA ROTAN MANDIRI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK), sebagai berikut :

I. Identitas LV-LK :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

II. Identitas Auditee :

Nama Pemegang IUI : PT KHARISMA ROTAN MANDIRI

Nomor IUI : 530/05/IB.B/VI/2012 Tanggal 28 Juni 2012

Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu

Produk : Furnitur dari Kayu

Kapasitas Produksi : 1.200 M³/Tahun

Alamat : Gesingan RT. 02/RW. 09 Desa Luwang, Kec. Gatak

Kab. Sukoharjo

Telp : (0271) 784483; Fax : (0271) 783177

III. Waktu Pelaksanaan : 22 s.d. 24 Agustus 2016

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT

PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT KHARISMA ROTAN

MANDIRI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA

TENGAH BERHAK MEPERTAHANKAN DAN

MENDAPATKAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS

KAYU (S-LK).

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 21 September 2016

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.

Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 079.1/EQI-KEP.Cert/IX/2016

TENTANG

PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ( RE-SERTIFIKASI)

PADA PEMEGANG IUI PT KHARISMA ROTAN MANDIRI

DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

SK IUI NOMOR : 530/05/IB.B/VI/2012 TANGGAL 28 JUNI 2012

KAPASITAS PRODUKSI 1.200 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT

KHARISMA ROTAN MANDIRI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 075/EQI-F090

tanggal 09 September 2016;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 075/EQI-F037 tanggal 09 September 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 082.3/EQI-F039 tanggal 14 September

2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 082.3 tanggal 14 September 2016

menunjukkan PT KHARISMA ROTAN MANDIRI telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian

untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);

d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT KHARISMA ROTAN MANDIRI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

Halaman 2 dari 5



9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015

tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk -Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari

Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari

Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu

(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23

Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober

2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15

April 2016;

20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;

22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-

IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General

requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku

sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan

pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5

Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP & VI);

Halaman 3 dari 5



23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI -BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas

Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 076.1/EQI-F065/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI PT KHARISMA ROTAN MANDIRI DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI

NOMOR : 530/05/IB.B/VI/2012 TANGGAL 28 JUNI 2012 KAPASITAS PRODUKSI 1.200

M³/TAHUN.

PERTAMA : PT KHARISMA ROTAN MANDIRI (Pemegang Sertifikat) yang telah

mendapatkan Sertifikat yang telah direvisi Nomor 064.2/EQC-VLK/X/2015 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk

setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Re-Sertifikasi berdasarkan

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga Pemegang Sertifikat berhak mendapatkan kembali

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 064.3/EQC-VLK/X/2016.

KETIGA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan

tanggal 15 Oktober 2022 selama PT KHARISMA ROTAN MANDIRI (Pemegang

Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan

publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat

melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan

hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

Halaman 4 dari 5



KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau

manajemen Pemegang Sertifikat.

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau

menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 14 September 2016

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Halaman 5 dari 5



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT KHARISMA ROTAN MANDIRI, di Sukoharjo;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 9

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN

c. Alamat : Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor - 16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

:

:

0251-7550722, 7157103

0251-7550724

[email protected]; [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Perdirjen No. P.14/PHPL/SET/4/2016,

Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)

2. Juni Adi Wiguna ( Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT Kharisma Rotan Mandiri

b. Nomor & Tanggal SK IUI

: 530/05/IB.B/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012

c. Kapasitas : 3.600 pcs setara 1.200 M3 / Tahun

d. Kapasitas : 1.200 M3/Tahun

e. Alamat kantor : DK Gesingan RT 02 RW 09 Desa Luwang, Kecamatan

Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah

f. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

:

:

- 0271-780483

- 0271-783177

- [email protected]

g. Pengurus

- Komisaris Utama

- Komisaris I

- Komisaris II

- Direktur

:

:

:

:

Maryani

Mia Kharisma Andriyani

Yuni Artha Brilliani

Supriyadi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU




(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan Tanggal 22 Agustus

2016 di ruang rapat

PT Kharisma Rotan

Mandiri, Sukoharjo –

Jawa Tengah.

Pertemuan dilaksanakan di Ruang

Meeting Kantor PT Kharisma

Rotan Mandiri, Sukoharjo – Jawa

Tengah. Perkenalan anggota Tim

Audit, menyampaikan tujuan dan

ruang lingkup verifikasi,

menyampaikan jadwal/rencana

kerja verifikasi, menyampaikan

metodologi dan prosedur verifikasi,

menyampaikan ketidaksesuaian

pada verifikasi, serta

mengkonfirmasikan waktu, tempat,

dan peserta pertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri

dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 22 – 24

Agustus 2016

- Kantor PT

Kharisma Rotan

Mandiri

- Observasi di

Gudang bahan

baku.

- Pabrik

Pengolahan dan

Gudang barang

jadi.

Tim Audit menghimpun,

mempelajari data dan dokumen

dan menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 2.5

Peraturan Jenderal PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk

menguji kebenaran data, tim Audit

melakukan pengamatan,

pencatatan, uji petik menggunakan

kriteria dan indikator pada

Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal

PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan Tanggal 24 Agustus

2016 di ruang rapat

PT Kharisma Rotan

Mandiri

Menyampaikan ucapan terima

kasih kepada PT Kharisma Rotan

Mandiri, atas kerjasamanya selama

verifikasi.

Menyampaikan daftar periksa VLK

Pertemuan penutupan diakhiri

dengan pembuatan BAP

Pengambilan

Keputusan

Tanggal 14

September 2016, di

Ruang Meeting PT

EQUALITY Indonesia.

Rapat pengambilan keputusan

meninjau dokumen verifikasi yang

diajukan untuk menjamin bahwa

verifikasi dilakukan secara efektif

dan efisien sesuai dengan

ketentuan PT EQUALITY Indonesia.


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk

(a) Industri pengolahan dan

(b) Eksportir produk olahan memilik i iz in yang sah

Indikator 1.1.1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memilik i iz in yang sah

Verif ier a

Akte pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir.

MEMENUHI Auditee telah memiliki akta pendirian perusahaan yang

diterbitkan oleh Notaris Drs. Aziz Wilopo, SH., SpN. berupa Akta

Nomor : 19 tanggal 31 Mei 2000. Akta telah mendapat

pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor :

C-5808.HT.01.01.TH.2001 tertanggal 25 April 2001.

Akta perubahan terakhir pada tanggal 25 April 2013 berupa

Akta Nomor : 67 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Aryati

Nurul Aini, SH. Telah mendapat pengesahan dari Kementerian

Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sesuai

Surat Keputusan Nomor : AHU-49107.AH.01.02, tahun 2013.

Verif ier.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam izin industry.

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki

dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah

terbaru dengan Nomor: 16/11.35/PM/II/2016 Tanggal 23

Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dokumen

SIUP berlaku sampai 22 Februari 2021, dan ruang lingkup

usaha telah sesuai dengan izin perdagangan yang dimiliki

Auditee.

Verif ier.c.

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki Izin

Gangguan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor :

503/HO/390/IX/2013 tanggal 30 September 2013. Berlaku

sampai dengan 29 September 2018 dan telah sesuai dengan

bidang usahanya.

Verif ier.d.

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee memiliki dokumen

TDP terbaru yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor :

113513100213 tanggal 23 Februari 2016, berlaku sampai

dengan tanggal 22 Februari 2021. Dan telah sesuai dengan

ruang lingkup usahanya.

Verifier,e.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee memiliki dokumen

perpajakan meliputi NPWP dengan Nomor : 01.980.098.6-

532.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor :

PEM-00068/WPJ.32/KP.0803/2007 dan Surat Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : PEM-

00069/WPJ.32/KP.0803/2007 yang ditandatangani oleh

Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Sukoharjo pada tanggal 18 Desember 2007.

Informasi yang terdapat dalam dokumen pajak telah sesuai

dengan dokumen legalitas lainnya.

Verif ier.f .

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/ dokumen

lingkungan hidup lain yang setara).

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah memiliki

dokumen lingkungan yang sesuai dengan ruang lingkup

usahanya. Dan telah memperoleh Rekomendasi Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor:

660.1/138/RKL/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Auditee telah membuat Laporan Pelaksanaan UKL-UPL

Semester II tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dengan bukti Tanda


Terima dari BLH Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan untuk

laporan semester pertama tahun 2016 masih dalam

penyusunan.

Verif ier g.

IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT).

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee memiliki Izin Usaha

Industri (IUI-B) dengan Nomor : 530/08/IB.P/III/2011 tanggal

19 Maret 2011 dengan jenis industri furniture dari rotan dan

bambu. Untuk industri furniture dari kayu Nomor :

530/05/IB.B/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012. Berlaku sampai

dengan tanggal 27 Juni 2017. Jenis usaha yang dijalankan

telah sesuai dengan izin yang diberikan.

Verif ier.h.

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

- Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak

terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI),

sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan.

K.1.2 Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memil ik i iz in yang sah.

Verif ier

Dokumen identitas importir

-

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 1 .2 .2. Importir memilik i mekanisme uji tuntas (due dil igence )

Verif ier

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir

- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Verif ier a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

- Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan

demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verif ier b

Internal Audit anggota kelompok

- Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil o lahannya

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah-

Verif ier a.

Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembeliani

MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku

Auditee Selama periode Agustus 2015 – Juli 2016, seluruh

pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan kontrak suplai

bahan baku, purchase order, serta bukti pembayaran baik

transfer maupun tunai.

Verifier b.

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

- Bahan baku yang diterima oleh auditee bukan kayu bulat dari

hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak

diterapkan.

Verif ier c.

Berita acara serah terima

kayu dan/ atau bukti serah

terima kayu selain kayu bulat

dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku

kayu periode Agustus 2015 – Juli 2016, seluruh penerimaan

bahan baku telah dilengkapi dengan bukti serah terima berupa

Berita Acara Serah Terima Kayu (BAST) dan dokumen surat

angkutan yang sesuai.


Verif ier. d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pengiriman bahan

baku selama periode bulan Agustus 2015 – Juli 2016 telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai.

Pemeriksaan terhadap kesesuaian jumlah batang/keping dan

volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah

dengan stock dan laporan mutasi pada periode yang sama

menunjukan kesesuaian dan tidak terdapat dokumen atau

Surat Angkutan Lelang (SAL).

Verif ier. e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran, serta

Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan selama periode Agustus 2015

- Juli 2016, Auditee memakai bahan baku kayu bekas REL

Kereta Api yang dibeli dari Toko bahan bangunan khusus kayu

bekas Rel dari kota Jogya. Sesuai dengan Perdirjen LHK No

P1/VI-BPPHH/2015, perihal penggunaan DKP dimana bila

bahan baku dibeli dari toko cukup dilampirkan Nota bukti

pembelian.

Verif ier.f .

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah industri.

- Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan

merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier

tersebut tidak diterapkan.

Verif ier g.

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Sertifikat

legalitas bahan baku yang menyuplai auditee, selama periode

Agustus 2015-Juli 2016, terdapat 3 pemasok yang sudah

memiliki SLK dan pemasok yang belum memiliki SLK telah

melengkapi dengan DKP.

Auditee telah mempunyai prosedur pemeriksaan terhadap

pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang bertanggung

jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang

diterima dari pemasok.

Verif ier.i .

Informasi Terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Bahan baku setengah jadi yang diterima auidtee selama

periode audit, berasal dari pemasok telah memiliki Sertifikat

Legalitas Kayu (SLK) dan persediaan sesuai dengan dokumen

pendukung. Sehingga tidak dilakukan Verifikasi Legalitas

Bahan Baku (VLBB).

Verif ier.h.

Dokumen pendukung RPBBI

- Auditee bukan merupakan industry primer, dengan demikian

verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verif ier.a.

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

- Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor

Verif ier. b.

Bill of Lading (B/L)

- Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian

ada dokumen Bill Of Lading

Verifier. c.

Packing List (P/L)

- Auditee tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak

memiliki Packing List Impor

Verifier. d.

Invoice


tidak memiliki invoice

Verifier. e.

Deklarasi

- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan


Verifier. f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).

- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan



Verifier. g.

Dokumen lain yang relevan

untuk jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya


tidak memilki tidak ada kewajiban membayar bea keluar.

Verifier. h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya


tidak ada bahan baku yang harus dicek untuk melihat cites

Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu

Verif ier.a.

Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi.

MEMENUHI Berdasarkan verifikasi terhadap sistem administrasi produksi

pada proses produksi di lapangan, Auditee telah membuat dan

melakukan sistem Administrasi antar bagian dalam kegiatan

proses produksi, mulai dari pemakaian bahan baku, sehingga

bahan baku yang digunakan untuk proses produksi di Auditee

dapat ditelusuri asal usulnya.

Verif ier b.

Laporan produksi hasil olahan

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan data pemakaian bahan baku

dan hasil produksi realisasi produksi selama satu tahun

terakhir antara bulan Agustus 2015 – Juli 2016 telah sesuai

dengan LMHHOK serta rendemen produksi sebesar 60%,

menunjukan terdapat hubungan yang logis antara input bahan

baku dengan output hasil produksi.

Verif ier.c.

Produksi industry tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil produksi audite selama

periode Agustus 2015 – Juli 2016, jenis produk sesuai dengan

jenis produk dalam izin dan hasil produksi tidak melebihi

kapasitas yang diizinkan, pemanfaatan kapasitas produksi

hanya sebesar 42,09 %.

Verif ier.d.

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

- Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang

sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut

tidak diterapkan.

Verif ier.e

Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi, Auditee telah membuat dan

dapat memperlihatkan Mutasi bahan baku dan hasil produksi

secara periodik dan berkelanjutan untuk periode periode

Agustus 2015-Juli 2016, pemeriksaan meliputi data

persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan

akhir dimana seluruh data tersebut terdapat kesetimbangan

dan telah sesuai dengan data pendukung lainya demikian juga

dengan persediaan awal bulan berjalan sama dengan

persediaan akhir bulan.

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain ( industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga).

Verif ier a

Dokumen S-LK/DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).

- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan

kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier .b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan penyedia jasa (pihak lain).



Verifier .c

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan



Verifier.d - Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan

kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian


Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan jasa

verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri jasa



Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik .

Indikator. 3 .1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik .

Verif ier

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen angkutan untuk

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik,

seluruh perdagangan atau penjualan mebel selama periode

Agustus 2015 – Juli 2016 untuk tujuan lokal telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan berupa surat jalan sesuai dengan

jenis produknya.

Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verif ier .a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan

bahan baku, hasil produksi, penjualan dan dokumen ekspor

dalam periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016,

semua jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk

yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian hasil produksi

mebel yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan

hasil produksi sendiri.

Verif ier. b.

PEB

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor selama

periode audit, Auditee dapat menunjukan kelengkapan

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai

pelaksanaan ekspor selama periode Agustus 2015 – Juli

2016. Dimana Informasi yang tercantum telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of

Lading).

Verif ier. c.

Packing list

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kegiatan ekspor

selama periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016,

telah dilengkapi dokumen Packing List sesuai jumlah dokumen

PEB. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB dan Bill of Lading).

Verif ier.d.

Invoice

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh kegiatan ekspor

selama periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016,

telah dilengkapi dokumen Invoice yang sesuai dengan jumlah

dokumen PEB, dimana informasi yang tercantum telah sesuai

dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing

List dan Bill of Lading).

Verif ier e.

B/L

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pengiriman ekspor

selama periode bulan Agustus 2015 – Juli 2016 telah

dilengkapi dengan dokumen B/L yang sesuai dengan jumlah

PEB. Dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau

forwarder. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai

dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.

Verif ier .f .

Dokumen Lisensi Ekspor (V-

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah menerapkan

penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor

periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016 dengan


Legal) dengan jumlah sesuai dengan dokumen PEB. Informasi dalam

dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

seperti dokumen PEB dan Invoice, dimana seluruh

pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di gudang Auditee

sendiri. Auditee tidak menerima bahan baku yang berasal dari

lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan dokumen V-

legal.

Verif ier. g.

Hasil verifikasi teknis

(laporan surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

- Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi ekspor, verifikasi yang

dilakukan adalah terhadap komponen rotan, bukan produk

kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verif ier h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

- Produk olahan kayu yang dihasilkan oleh Auditee berdasarkan

hasil verifikasi teknis, tidak termasuk ke dalam kelompok

produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana

dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012

Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea

Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Verif ier. i .

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang di batasi perdagangannya

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku yang digunakan

untuk menghasilkan produk mebel oleh Auditee berasal dari

jenis kayu Jati (Tectona grandis), Mindi (Melia azedarach),

Mahoni (Sweetenia sp.) yang merupakan jenis kayu yang tidak

dibatasi perdagangannya

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal

Verif ier

Tanda V – Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

MEMENUHI Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda V - Legal pada

kemasan eksport dengan ukuran dan bentuk tanda V - Legal

telah sesuai dengan ketentuan. Auditee tidak menggunakan

bahan baku kayu lelang sehingga tidak terdapat

penyalahgunaan Tanda V-Legal.

Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Indikator 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3

Verif ier a.

Pedoman/ prosedur K3

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen

prosedur Implementasi K3, personil penanggungjawab dalam

kegiatan implementasi kegiatan operasional K3 dan Panitia

Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah

disahkan dengan nomor : 21/P2K3/KK/2015, tanggal 25

Agustus 2015.

Verif ier.b.

Implementasi K3

MEMENUHI

Untuk implementasi K3, auditee telah menyediakan peralatan

penunjang pelaksanaan K3 yang terdiri dari daftar peralatan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Auditee, diantaranya :

APAR, masker kain, masker filter, sarung tangan karet, dan

Kotak P3K. Serta tanda jalur evakuasi yang dipasang pada

tempat yang bebas dari segala hambatan, menuju titik

kumpul, sehingga memudahkan evakuasi bila terjadi suatu

kasus.

Verif ier.c

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki

rekaman Laporan Kecelakaan kerja yang digunakan untuk

mengevaluasi implementasi K3. Penanganan kecelakaan kerja

dengan melakukan kerja sama dengan rumah sakit terdekat.

Auditee dalam menunjang penekanan angka kecelakaan telah

menerapkan Prosedur kerja serta kelengkapan sarana

keselamatan lainnya.


Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja

Indikator. 4 .2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verif ier :

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan

untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja,

Auditee belum memiliki kepengurusan, tetapi Pimpinan

Perusahaan telah mengeluarkan kebijakan pada tanggal 01

September 2015, yang menyetujui apabila pegawai terlibat

atau membentuk serikat pekerja selama demi kebaikan.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur

hak -hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang.

Verif ier :

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan

dokumen Peraturan Perusahaan. Dokumen Peraturan

Perusahaan (PP) untuk tahun 2014 – 2016, telah habis masa

berlakunya pada tanggal 18 Agustus 2016. Peraturan

Perusahaan yang baru dalam tahap pemeriksaan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo.

Indikator. 4 .2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Verif ier :

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan data karyawan, karyawan

auditee terdiri dari karyawan Staf, karyawan harian dan

karyawan borongan lepas, tidak terdapat karyawan dibawah

umur.

Documents

PENGUMUMAN HASIL RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI … Penilikan VLK... · Alamat : Gesingan RT. 02/RW. 09 Desa Luwang, Kec. Gatak Kab. Sukoharjo Telp : (0271) 784483; Fax : (0271) 783177