FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari Alamat : Jl. Sancang No 7H Telpon/Fax : 0251-8574341 Email : nusakelolalestari@gmail.com

Website : www.nklestari.com

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

terhadap :

II. Nama Auditee : PT Touna Raya Coconut

Izin IPK : SK Perpanjangan Nomor : 522-21/032/IPK/DPMPTSP/2018

Tanggal 18 Januari 2018

Luas : 291,5 Ha

Jenis usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

Lokasi : Desa Sabo, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 12 s/d 15 Februari 2018

IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT Touna Raya Coconut dinyatakan “LULUS” dan dapat melanjutkan sertifikat. PT Touna Raya Coconut memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.4 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IPK, Lampiran 3.2

Bogor, 5 M a r e t 2018

PT. Nusa Kelola Lestari Ir.TB.R Unu Nitibaskara, MM

Direktur Utama

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 031/VLK/NKL/III/2018

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA PEMEGANG IPK,TERMASUK IPPKH

PT TOUNA RAYA COCONUT

Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015

2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

5

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK ) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK )

6. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-030/NKL/I/2018

Memutuskan

Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT Touna Raya Coconut dinyatakan LULUS karena

2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Tanggal : 5 Maret 2018

Mengetahui

Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM Ir. Sunari, MM Direktur Utama Direktur Teknik

PT Touna Raya Coconut memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IPK,termasuk IPPKH sesaui Lampiran 2.4.

Halaman - 1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK Rencana Areal Perkebunan Kelapa PT. Touna Raya Coconut

Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari

(a) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN

(b) Alamat : Jl. Sancang No.7 H Kota Bogor – Jawa Barat

(b) Nomor telepon/E-mail : 0251 8574341 / nusakelolalestari@gmail.com

(c) Direktur Utama : Ir. Tb. R. Unu Nitibaskara, MM

Direktur Umum : Ir. Agustono, MS

Direktur Teknis : Ir. Sunari, MM

(d) Tim Pelaksana Audit : Ir. YH. Arasyugo

(e) Tim Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

Prof. Dr.Ir. Ombo Satjapradja, MSc

2) Identitas Auditee :

(c) Nama Pemegang Izin : IPK PT Touna Raya Coconut

(d) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 822-

21/ 376/IPK/BPMP2TSPD/2016 tanggal 30 Desember

2016 dan

SK perpanjangan Nomor : 522-

21/032/IPK/DPMPTSP/2018 tanggal 18 Januari 2018

(e) Luas dan Lokasi IPK : 291,5 Hektar, pada areal Perkebunan Kelapa PT

Touna Raya Coconut di Desa Sabo, Kecamatan

Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi

Sulawesi Tengah.

(f) Alamat kantor Pusat : Jl. Trans Sulawesi Km 19, Desa Mantangisi,

Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una,

Provinsi Sulawesi Tengah

(g) Susunan Pengurus :

(1) Direktur Utama : Doddy Subiyantoro

(2) Direktur :

Halaman - 2

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

Kantor BPHP Wilayah Palu,

Kantor Dinas Kehutanan

Provinsi Sulawesi Tengah,

tanggal 15 Frbruari 2018.

Dari hasil koordinasi dengan BPHP, hal

yang disampaikan terkait dengan hasil

pelaksanaan penilikan VLK IPK PT Touna

Raya Coconut.

Pertemuan Pembukaan Kantor Auditee, tanggal

13 Februari 2018

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan verifikasi legalitas kayu

2. Sistem verifikasi legalitas kayu

(prinsip, kriteria, dan indikator)

3. Metodologi verifikasi

4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan

penilaian lapangan

5. Konfirmasi pendamping tim/wakil

manajemen

6. Konfirmasi data dan dokumen

menurut spesifikasi keperluan dan

lokasi pengelolaan informasi

7. Meminta penjelasan Akses jalur

pengangkutan kayu ke masing-

masing simpul.

8. Penandatanganan BA pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Lokasi IPK, tanggal 13 –

14 Februari 2018

1. Prinsip 1 : Verfikasi dokumen Legalitas

(SK IPK) dan dokumen perencanaan.

2. Prinsip 2 : Verifikasi dokumen dan

fisik tebangan :

- Dokumen rencana penebangan

IPK,

- Dokumen potensi tegakan pada

areal kerja,

- Dokumen produksi kayu (LHP),

- Dokumen SPP DR dan PSDH,

- Dokumen SKSHHK,

- Tanda batas blok tebangan,

- Uji petik antara dokumen LHP dan

fisik kayu

3. Prinsip 3 : Verifikasi Pemenuhan

terhadap peraturan Ketenagakerja

an.

Pertemuan Penutupan Kantor Auditee, tanggal 14

Februari 2018

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai

berikut :

1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist

Halaman - 3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

2. Permintaan tanggapan dari auditee

atas hasil verifikasi yang disampai kan

3. Konfirmasi temuan lapangan dan

pemenuhan bukti audit

4. Menyepakati target waktu pemenuh

an bukti audit yang kurang.

5. Menginformasikan target waktu

penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.

6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan

7. Menyampaikan rasa terima kasih

kepada auditee atas kerjasamanya

Pengambilan Keputusan Bogor , 2 Maret 2018 Berdasarkan hasil penilikan verifikasi

legalitas kayu, bahwa PT Touna Raya

Coconut. Kabupaten Tojo Una-Una

dinyatakan “LULUS’ karena telah

Memenuhi sesuai norma penilaian

untuk setiap verifier pada Standar

Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan

Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No.

P.14/PHPL/SET/4/2016

Halaman - 4

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

K1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.

1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai

NA IPK/ILS auditee tidak terletak pada areal pinjam pakai tetapi terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk usaha perkebun an kelapa PT Touna Raya Coconut, sesuai SK Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/367/ ADPUM tanggal 27 November 2013 dan SK Perpanjangan Nomor : 188.45/I/VI/DPMPTSP /2017 tanggal 9 Juni 2017, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan Not Applicable (NA).

b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

NA IPK/ILS auditee tidak terletak pada areal pinjam pakai tetapi terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk usaha perkebun an kelapa PT Touna Raya Coconut, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

a. Izin HTHR NA IPK/ILS auditee tidak terletak pada HTHR tetapi Areal Penggunaan Lain (APL) untuk usaha perkebunan kelapa PT Touna Raya Coconut, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

b. Peta Lampiran HTHR NA IPK/ILS auditee tidak terletak pada HTHR tetapi Areal Penggunaan Lain (APL) untuk usaha perkebunan kelapa PT Touna Raya Coconut, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan

1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

NA IPK/ILS auditee tidak terletak pada kawasan hutan yang dilepaskan tetapi

Halaman - 5

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

Areal Pengguna an Lain (APL) untuk usaha perkebunan kelapa PT Touna Raya Coconut, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan peme-gang izin usaha)

NA IPK/ILS auditee tidak terletak pada kawasan hutan yang dilepaskan tetapi Areal Pengguna an Lain (APL) untuk usaha perkebunan kelapa PT Touna Raya Coconut, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

c. IPK pada areal yang dilepas-kan

NA IPK auditee tidak terletak pada kawasan hutan yang dilepaskan tetapi Areal Pengguna an Lain (APL) untuk usaha perkebunan kelapa PT Touna Raya Coconut, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

d. Peta lampiran IPK NA IPK auditee tidak terletak pada kawasan hutan yang dilepaskan tetapi Areal Pengguna an Lain (APL) untuk usaha perkebunan kelapa PT Touna Raya Coconut, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

e. Dokumen sah memuat peru-bahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

NA Areal auditee belum mengalami perubahan status kawasan tetapi masih berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) untuk usaha perkebun an kelapa PT Touna Raya Coconut, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

a. IPK pada areal yang dilepas-kan

NA IPK auditee tidak terletak pada kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk usaha perkebunan kelapa PT Touna Raya Coconut, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

b. Peta lampiran IPK NA Peta lampiran IPK auditee tidak terletak pada kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk usaha perkebun an kelapa PT Touna Raya Coconut, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

Halaman - 6

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)

MEMENUHI Lokasi Rencana IPK sesuai dengan lokasi izin yang diberikan, yaitu terletak pada areal Perkebunan Kelapa PT Touna Raya Coconut, dan telah tersedia data hasil timber crusing tahun 2016 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut an. HANIFAH / No Reg. 00392-14/ CANHUT/XXIV/2016.

b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

MEMENUHI Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen izin Usaha Perkebunan Kelapa an. PT Touna Raya Coconut seluas 2.013 Hektar beserta lampiran petanya yang terletak pada APL.

c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan peme-gang izin usaha)

NA Sehubungan pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha (PT Touna Raya Coconut), sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

d. IPK pada APL MEMENUHI IPK auditee masih terletak pada APL untuk Perkebun an Kelapa PT Touna Raya Coconut di Desa Sabo, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una yang telah disetujui oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui SK Nomor : 522-21/376/IPK/BPMP2TSPD/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan atau SK Nomor : 522-21/032/IPK/DPMPTSP/2018 tanggal 18 Januari 2018 (Perpanjangan).

e. Peta lampiran IPK MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan, menunjukkan bahwa letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi yang ditetap kan.

1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

a. IPK pada APL NA IPK auditee tidak terletak pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada APL untuk Perkebunan Kelapa PT Touna Raya Coconut, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

b. Peta lampiran IPK NA Peta lampiran tidak terletak pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada APL untuk Perkebunan Kelapa PT Touna Raya Coconut, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

Halaman - 7

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P.2 Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

K.2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.

Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

MEMENUHI

Rencana penebangan IPK PT Touna Raya Coconut dibuat/ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan dilaksanakan secara self assessment sesuai ketentuan P.60/Menlhk/ Setjen/Kum.1/2016.

2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

MEMENUHI

Tersedia laporan survey potensi hasil survey potensi dengan intensitas 100% untuk areal IPK seluas 347 Hektar yang dilaksanakan secara self assessment.

b. Dokumen produksi kayu (LHP)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil penilikan sebagai berikut :

1. Realisasi LHP atas IPK PT Touna Raya Coconut, untuk periode bulan Agustus 2017 s/d Januari 2018, diterbitkan oleh dibuat oleh Ganis PKB yang berwenang.

2. Terdapat kesesuaian antara uji petik fisik dengan LHP (nomor batang, volume dan jenis kayu).

3. Tersedia kartu Ganis an. HANIFAH dengan No Register 00434-12/PKB-R/XXIV/2016.

K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

a. Dokumen SPP (Surat Perin-tah Pembayaran) DR dan/ atau PSDH telah diterbit-kan.

MEMENUHI

Dokumen SPP DR dan PSDH telah sesuai (kelompok jenis, volume dan tarif) dengan LHP yang disahkan selama periode bulan Agustus 2017 s/d Januari 2018.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

MEMENUHI

Kewajiban DR dan PSDH oleh auditee telah dibayar LUNAS dan sesuai dengan dokumen SPP.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk

MEMENUHI

Berdasarkan dokumen bukti setor, pembayaran DR dan PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan jenis serta telah dibayar menurut tarif yang berlaku.

Halaman - 8

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

NA IPK auditee tidak memanfaatkan/menerbitkan KBK (Kayu Bulat Kecil) yang dihitung volumenya berdasarkan stafel, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

b. SKSKB dan DKB untuk KB

MEMENUHI

Setiap Set Dokumen SKSHHK dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) yang dibuat oleh petugas perusahaan yang berwenang dan dilaksanakan secara self assessment melalui SIPUHH.

K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuh-kan sesuai ketentuan

MEMENUHI

Auditee telah melakukan penggunaan Tanda V-Legal sesuai ketentuan, pada seluruh dokumen SKSHHK dengan data identitas Tanda V-Legal an. PT Touna Raya Coconut : 021-VLK-NKL-2017.

P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.1.1 Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3. MEMENUHI

Tersedia pedoman K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.

b. Ketersediaan peralatan K3.

MEMENUHI

Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan dan berfungsi baik

c. Catatan kecelakaan kerja MEMENUHI

Tersedia catatan kecelakaan kerja yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan.

K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja

3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

MEMENUHI

Auditee tidak mempekerjakan tenaga/pekerja di bawah umur (di luar ketentuan).