pengumuman

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN Nomor: (01/PANSEL-JPTM/2015

TENTANG

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut: A. KETENTUAN UMUM

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang akan diisi melalui seleksi terbuka ini sebagai berikut:

NO JABATAN

1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah

2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Deskripsi jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini.

2. Persyaratan Administrasi a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. Sedang dan atau pernah menduduki jabatan minimal pimpinan tinggi pratama/pejabat fungsional utama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam masa jabatan;

c. Berpangkat minimal Pembina Utama Muda (Gol. IV/c); d. Berpendidikan minimal Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV);

e. Usia sampai dengan 30 Mei 2015 maksimal 58 tahun; f. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan

tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 20 April 2015 sampai dengan 24 April 2015

secara online melalui website www.kemendagri.go.id. dengan melampirkan Scan: a. Formulir Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (diunduh pada

website www.kemendagri.go.id);

b. Riwayat hidup/CV (diunduh pada website www.kemendagri.go.id);

c. NPWP;

d. Kartu Tanda Penduduk;

e. SK Pangkat terakhir;

f. SK Jabatan Terakhir;

g. Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK;

-2-

h. SPT Pajak 1 Tahun Terakhir;

i. Surat Keterangan Atasan Langsung yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat Sedang dan tingkat Berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang dibubuhi Materai Rp. 6.000 (dapat diunduh pada website);

j. Ijazah pendidikan terakhir;

k. Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit;

l. Pas foto berwarna.

C. TAHAPAN SELEKSI

*Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Setiap pelamar hanya diperbolehkan mendaftar 1 (satu) Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 2. Seluruh proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya ini

tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun; 3. Selama proses seleksi sampai dengan pengangkatan sebagai pejabat Pimpinan

Tinggi, apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

4. Setiap dokumen yang diserahkan kepada Panitia Seleksi, menjadi milik Panitia Seleksi;

5. Seluruh Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; 6. Seluruh pengumuman dalam tahapan seleksi ini akan disampaikan melalui

website www.kemendagri.go.id.

NO KEGIATAN WAKTU

1. Pengumuman 20 s.d. 24 April 2015

2. Pendaftaran online 20 s.d. 24 April 2015

3. Seleksi administrasi 21 s.d. 26 April 2015

4. Pengumuman hasil seleksi administrasi 27 April 2015

5. Penulisan makalah 29 April 2015

6. Pengumuman hasil penulisan makalah 4 Mei 2015

7. Assessment 6 Mei 2015

8. Wawancara 11 Mei 2015

9. Pengumuman hasil seleksi 15 Mei 2015

Jakarta, 20 April 2015

KETUA PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ttd.

Prof. DR. ERMAYA SURADINATA, MH, MS

Lampiran

DESKRIPSI JABATAN

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NAMA JABATAN : DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH

ATASAN LANGSUNG : MENTERI DALAM NEGERI

TUGAS DAN FUNGSI : TUGAS: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI: a. perumusan kebijakan di bidang penataan daerah,

otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. pelaksanaan fasilitasi sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

d. pelaksanaan pembinaan umum di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, pembinaan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan fasilitasi sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

KOMPETENSI BIDANG : 1. Kompetensi Umum, mencakup: a. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. Konsep otonomi daerah; c. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria; d. Fasilitasi/bimbingan kepada stakeholder; e. Evaluasi kebijakan.

2. Kompetensi khusus, mencakup: a. Memiliki pengalaman kerja dibidang pemerintahan; b. Menguasai manajemen pemerintahan daerah; c. Memiliki wawasan tentang manajemen pemerintahan

daerah.

KOMPETENSI MANAJERIAL : 1. Integritas; 2. Komitmen terhadap Organisasi; 3. Kepemimpinan; 4. Pengambilan Keputusan; 5. Manajemen Perubahan; 6. Inovasi; 7. Manajemen Konflik; 8. Berfikir Konseptual; 9. Mengembangkan Potensi Orang lain.

NAMA JABATAN : DIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA


TUGAS DAN FUNGSI : TUGAS: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI: a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa,

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. Konsep manajemen pemerintahan Indonesia secara

umum; c. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria; d. Fasilitasi/bimbingan kepada stakeholder; e. Evaluasi kebijakan.

2. Kompetensi khusus, mencakup: a. Memiliki pengalaman kerja dibidang pemerintahan; b. Menguasai manajemen pemerintahan desa; c. Memiliki wawasan tentang manajemen pemerintahan

desa.


NAMA JABATAN : KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


TUGAS DAN FUNGSI : TUGAS: melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program

pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;

b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;

c. pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;

d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pemerintahan dalam negeri;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri;

f. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.


Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. Konsep manajemen pemerintahan Indonesia; c. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria; d. Fasilitasi/bimbingan kepada stakeholder; e. Evaluasi kebijakan.

2. Kompetensi khusus, mencakup: a. Memiliki pengalaman kerja dibidang manajemen

sumber daya manusia; b. Menguasai manajemen SDM dan organisasi; c. Memiliki wawasan tentang manajemen strategi

pengembangan sumber daya manusia.


Documents

pengumuman