PENGUATAN PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PROSES · 2018-06-26 · masyarakat.3 Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia, ... KEP-189/JA/10/1984

KEJAKSAAN AGUNGPUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

JAKARTA 2017

Loqman, Loebby, Saksi Mahkota, Forum Keadilan, Nomor 11, 1995.

Mulyadi, Lilik, Implikasi Yuridis tentang ‘’Saksi Mahkota’’,diaksesdari http://www.balipost.co.id tanggal 9 Maret 2012.

Nauli, Musri, Issu “Anggie” dari Sudut Hukum Pidana, diakses darimusri-nauli.blogspot.com, tanggal 9 Maret 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:42/PUU-VIII/2010 Tanggal 24September 2010.

Republik Indonesia, Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, SejarahTNI-AD, 1945-1973 : Perananan TNI-AD MenegakkanNegara Kesatuan RI, Volume 2, Jakarta : Dinas Sejarah Militer.

Setiyono,” Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti DalamPerkara Pidana”, Jurnal Hukum Lex Jurnalica, Vol 5, No. 1,Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah Universitas Indonesia, Esa Unggul,Jakarta, Desember 2007.

Varia Peradilan No 120, September 1995.

——————, Nomor 62, Nopember, 1990.

Widodo Eddyono, Supriyadi, Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi danKorban, Jakarta: Elsam, September 2006, diaksesdarihttp://perlindungansaksi.files.wordpress.com, tanggal 7 Juni 2012.

106

STATUS SAKSI MAHKOTASTATUS SAKSI MAHKOTASTATUS SAKSI MAHKOTASTATUS SAKSI MAHKOTASTATUS SAKSI MAHKOTADALAM PROSESDALAM PROSESDALAM PROSESDALAM PROSESDALAM PROSES

PERADILAN PIDANAPERADILAN PIDANAPERADILAN PIDANAPERADILAN PIDANAPERADILAN PIDANA

Oleh :

Drs. Nandan IskandarSiti Utari, SH.,MH.

Estiyarso, SH.Hening Hadi Condro, SH.SatriyoWibowo, SH.,LLM.

Imas Sholihah, SH.

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIAPUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

JAKARTA 2012

PENGUATAN PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN

DAN ALIRAN KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT (PAKEM) DEMI KETERTIBAN

DAN KETENTERAMAN UMUM

Disusun Oleh : Drs. Nandan Iskandar1. Amelya Gustina, SH., MH2. Dyah Kusumastuti, SH.3. Fitri Agustina Siregar, SH., MH4. Aghia Khumaessi Suud, S.Si5. Irfan Fachrurrozi, SH6.

ii

PENGUATAN PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT (PAKEM) DEMI KETERTIBAN DAN

KETENTERAMAN UMUM

Disusun Oleh :

Drs. Nandan Iskandar1. Amelya Gustina, SH., MH2. Dyah Kusumastuti, SH.3. Fitri Agustina Siregar, SH., MH4. Aghia Khumaessi Suud, S.Si5. Irfan Fachrurrozi, SH6.

vii + 133 hlm. ; 21 cmISBN 978-602-6532-26-8

anggota IKAPI

Hak Cipta Dilindungi Undang-UndangDilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis termasuk foto copy, rekaman dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penerbit.

iii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME penelitian dengan judul “Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam

Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum” telah dilaksanakan dan diselesaikan oleh Tim Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI.

Berkat bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, Tim Peneliti telah dapat menyelesaikan tugas dilapangan dengan baik dan lancar, sehingga penulisan laporan akhir dapat diselesaikan tepat waktu.

Penelitian ini dilaksanakan selama 9 (Sembilan) bulan melalui tahapan pengumpulan data kepustakaan, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis data serta penulisan hasil penelitian. Pengumpulan data lapangan dilakukan di 5 (lima) wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Tinggi DKI.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI mengucapkan terimakasih kepada:1. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi

Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Tinggi DKI beserta jajarannya.

2. Tim Penelitian yang telah menyelesaikan tugas penelitian.

Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih belum sempurna, untuk itu segala saran dan masukan serta kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan hasil penelitian ini sangat kami nantikan.

iv

Semoga penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Kejaksaan, khususnya kinerja bidang Intelijen dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi bidang intelijen dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Jakarta, November 2017

Kepala Pusat litbang Kejaksaan RI

SUlIJATI, SH. MHJaksa Utama Madya NIP. 19590207

1985032001

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………….…………………………………

DAFTAR ISI ………………………..………......…………………

DAFTAR TABEL ..........................................................................

BAB I PENDAHUlUAN …….........…………………………A. Latar Belakang ………………...…....………….B. Permasalahan ………………………………............C. Ruang Lingkup Penelitian …………………..........D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……………….....E. Kerangka Pemikiran ………………………………F. Metodologi Penelitian ………………………….....G. Tahapan Pelaksanaan …………………………......

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ………………………….....A. Sejarah Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan

Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat ….....B. Landasan Yuridis Pembentukan Tim Pengawasan

Aliran Kepercayaan Dan Keagamaan Dalam Masyarakat …….........................................……….

C. Pola Kerja Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat ……

D. Pola Penanggulangan Aliran Kepercayaan Menyimpang dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ………………………...

BAB III PENYAJIAN DATA ……………..........................…….A. Karakteristik Responden ……………………….....B. Pelaksanaan Pengawasan oleh Tim Pakem di

Daerah ………………………………….……………

iii

v

vii

11

101011122325

27

27

36

45

50

6363

65

vi

85

88

93

93

109

119

127127129

131

C. Kendala/Hambatan Dalam Pelaksanaan PAKEM D. Saran Responden Terhadap Penguatan Peran

Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) dalam Masyarakat …………………….……….....………

BAB IV ANAlISIS ……………………………..............………A. Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan

Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Oleh Intelijen Kejaksaan …………….............................

B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Oleh Intelijen Kejaksaan ….................................

C. Upaya Peningkatan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum …...

BAB IV PENUTUP …………………………….…….....………A. Kesimpulan ……………………….…….....………B. Saran ……………………...........……….....………

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................

vii

DAFTAR TABEl

Tabel 1 Umur Responden ….……………………….……………

Tabel 2 Jenis Kelamin …………..………..………………………

Tabel 3 Tingkat Pendidikan .....................................................

Tabel 4 Pengetahuan Responden eksternal Terhadap Peran Kejaksaan dalam Tim Pakem ..........................................

Tabel 5 Koordinasi antara Kejaksaan dengan Tim Pakem Menurut Responden Eksternal …………...........………

Tabel 6 Koordinasi antara Kejaksaan dengan Tim Pakem Menurut Responden Internal …..…....................……….

Tabel 7 Koordinasi Antara Kejaksaan Dengan Organisasi Keagamaan Menurut Responden Eksternal ………….

Tabel 8 Koordinasi Antara Kejaksaan Dengan Organisasi Keagamaan Menurut Responden Internal ……….……

Tabel 9 Pengetahuan tentang Peraturan Penyelenggaraan PAKEM ……................................................................……

Tabel 10 Revisi Peraturan Penyelenggaraan PAKEM …….….

64

64

64

65

67

71

73

75

76

77

viii

1

BAB IPENDAHUlUAN

A. latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang unik dan kaya akan keberagam baik itu suku, adat, agama dan budaya, yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dari keberagaman budaya dan agama tersebut lahirlah setidaknya 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) aliran kepercayaan, dan 215 (dua ratus lima belas) aliran keagamaan.1 Namun disisi lain, Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat) yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut mengamanatkan bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideology untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi hukum tersebut mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga termasuk warga Negara asing yang berada dalam wilayah Negara Indonesia.2

Sebagai Negara hukum, Indonesia juga menjamin kebebasan warga negaranya dalam memeluk agama dan kepercayaannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat (1) menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya,

1 Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I.) dengan Jaksa Agung Republik Indonesia pada hari Senin, 13 Juni 2016, hlm. 5

2 Jimly Assihiddiqie, Susunan Dalam Suatu Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Tahun 2002, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, 2002, hlm 7.

2

serta berhak kembali.

Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini (2) kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: “Negara menjamin kemerdekaaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamannya dan kepercayaannya itu”. Dari kedua Pasal ini dapat disimpulkan bahwa Indonesai sebagai Negara hukum menjamin akan kebebasan untuk beragama dan memeluk kepercayaan. Namun disisi lain, kebebasan yang dimaksud oleh UUD 1945 tersebut bukanlah bebas dalam arti bebas se-bebasnya, namun bebas dengan adanya pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam hal kebebasan terhadap kepercayaan dan agama ini, pembatasan yang dimaksud adalah agar tidak terjadinya kegiatan-kegiatan yang menjurus pada tindak pidana, mengganggu ketenteraman umum maupun penodaan terhadap agama yang di akui di Indonesia.

Untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut maka idealnya setiap negara hukum termasuk Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi profesional, berintegritas dan disiplin yang di dukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.3 Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia, di samping lembaga penegak hukum lainnya. Ada 3 (tiga) hal pokok yang

3 Marwan Effendi, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta, Gramedia, Pustaka Umum, 2004, hlm. 2.

3

menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yaitu: (1) Bidang pidana, (2) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan (3) Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum. Khusus mengenai pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Huruf d dan sejalan dengan tugas tersebut juga diberikan kewenangan terhadap pencegahan penyalahguna dan/atau penodaan agama yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Huruf e.

Lebih jelasnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (3) huruf d menyebutkan:

“Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

….a. ….b. …c. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan d. masyarakat dan Negarapencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agamae. .

Untuk memperoleh pemaham lebih lanjut mengenai pasal ini, maka dalam penjelasan pasal demi pasal dinyatakan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini lebih bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud “turut menyelenggarakan” adalah mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu, turut serta dan bekerjasama dengan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan istansi terkait. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Kejaksaan bukanlah satu-satunya aparat yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

4

Kewenangan pengawasan terhadap PAKEM bukan merupakan kewenangan yang baru bagi Kejaksaan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa “kejaksaan mempunyai tugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara”. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat (3) huruf d menyebutkan “Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan melaksanakan kekuasaan Negara mempunyai tugas dan wewenang antara lain dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum turut menyelenggaraaan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara”.

Sebagai tindak lanjut maka dibentuklah suatu tim yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Tim Pakem pertama kali dibentuk pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/JA/5/1984, tanggal 11 Mei 1984, khusus untuk pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) pada Kejaksaan Agung dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-189/JA/10/1984 tanggal 4 Oktober 1984. Keputusan tersebut dicabut pada tahun 1994 dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Terakhir pada tahun 2015 terjadi perubahan istilah PAKEM yang tidak hanya dalam lingkup Aliran Kepercayaan saja, tapi juga Aliran Keagamaan sehingga KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran

5

Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.

Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) beranggotakan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai ketua merangkap anggota, Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur II pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Sub. Direktorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI Mabes TNI, Direktur Sosbud Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri, Deputi 2 Badan Intelijen Negara dan Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pusat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara dan pencegahan penyalahgunan dan/atau penodaan agama oleh Kejaksaan dimasukan kedalam tugas dan fungsi bidang intelijen Kejaksaan yang mana dalam struktur organisasinya masuk kedalam Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial yang bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Intelijen dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen. Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Intelijen Kejaksaan.

Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa lingkup bidang Intelijen meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk

6

melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideology, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum. Selanjutnya Pasal 16 Peraturan Presiden tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi:

Perumusan kebijakan di bidang intelijen;a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di b. bidang intelijen;Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga, baik c. di dalam maupun di luar negeri;Memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada d. bidang lain di lingkungan Kejaksaan.Pemantauan, analisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan e. kegiatan di bidang intelijen;Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agungf.

Khusus pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara dan pencegahan penyalahgunan dan/atau penodaan agama berada pada lingkup Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan (Direktorat B) Jaksa Agung Muda Intelijen dengan Subdirektorat aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan, serta pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, selanjutnya disebut Subdirektorat B.2..

Subdirektorat B.2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen, perencanaan

7

dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan, koordinasi dan kerjasama, evaluasi fan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pembinaan fan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan sector pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.4

Subdirektorat aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan, serta pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, membagi menjadi 2 (dua) seksi yang terdiri dari :

Seksi Pengawasan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat 1. dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; dan Seksi Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat. 2.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing seksi ini adalah:

Seksi Pengawasan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat 1. dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, selanjutnya disebut Seksi B.2.1, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen, bahan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta bahan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan

4 Pasal 190 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER - 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

8

intelijen, pembinaan dan bahan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektorpengawasan aliran keagamaan dalam masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.Seksi Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat, 2. selanjutnya disebut Seksi B.2.2, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen, bahan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta bahan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat.5

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, BAB VI tentang Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan, Bagian Ketiga mengenai Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan Pasal 22 menyatakan:

Kepala Sub Direktorat terkait setelah memperoleh informasi 1. yang bersumber dari laporan masyarakat, ditemukan langsung atau dari media elektronik terhadap aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan yang diduga dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum melaporkan

5 Pasal 193 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER - 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

9

kepada Direktur II dan selanjutnya Direktur II menunjuk Satuan Tugas Intelijen untuk membuat telahaan intelijen, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;Direktur II melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen 2. hasil telaahan intelijen untuk mendapatkan persetujuan penunjukan Satuan Tugas Intelijen guna melaksanakan operasi intelijen terhadap aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan yang diduga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam pada hari yang sama;Apabila hasil operasi intelijen diperolehindikasi bahwa 3. terhadap aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan tersebut mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, Direktur II dengan menggunakan nota dinas melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen guna mendapatkan persetujuan tindak lanjut, dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam pada hari yang sama.

Berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen Yustisial kejaksaan tersebut, berkembangnya berbagai aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang dan munculnya aliran-aliran keagamaan di Indonesia akhir-akhir ini cukup pesat. Sebagai contoh organisasi Laskar Buniar di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Ormas Gerakan Fajar Nusantara (Ormas Gafatar) dan Jema`ah Ahmadiyah Indonesia (JAI), aliran Sabda Kusuma di Kudus, Qiyadah Islamiah, Aliran Salamullah (LIA EDEN dan lain-lainnya yang pada akhirnya banyak menimbulkan keresahan dan permasalahan hukum yang tentunya hal ini membawa konsekuensi terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan-kelemahan khususnya peran Intelijen Yustisial Kejaksaan dalam melakukan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara

10

dan pencegahan penyalahgunan dan/atau penodaan agama yang berujung pada terjadinya berbagai tindak pidana dalam masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan 1. dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) demi ketertiban dan ketenteraman umum oleh intelijen Kejaksaan?

Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan 2. aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) demi ketertiban dan ketenteraman umum oleh intelijen Kejaksaan dan bagaimana upaya penanggulangannya?

C. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dititikberatkan kepada peran intelijen Kejaksaan dalam pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) demi ketertiban dan ketenteraman umum, kendala-kendala serta upaya penguatan peran intelijen kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) demi ketertiban dan ketenteraman umum.

11

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. TujuanUntuk mengetahui pelaksanaan pengawasan aliran a. kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) demi ketertiban dan ketenteraman umum oleh intelijen Kejaksaan.Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan b. pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) demi ketertiban dan ketenteraman umum oleh intelijen Kejaksaan dan bagaimana upaya penanggulangannya.

2. Manfaat dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada Pimpinan untuk menyusun atau merumuskan kembali kebijakan dalam penguatan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) demi ketertiban dan ketenteraman umum oleh intelijen Kejaksaan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Teori Sistem Hukum

Tugas Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat oleh Kejaksaan memiliki 2 (dua) dimensi yakni dimensi pencegahan dan dimensi penegakan hukum. Dimensi pencegahan menggunakan teknik intelijen, sedangkan dimensi penegakan hukum menggunakan legal technic. Apabila menggunakan pendekatan teoritik kedua dimensi tersebut pada dasarnya berada dalam sistem hukum. Sistem hukum ini tidak berada di ruang hampa bila dilekati oleh pendekatan asas hukum dan dogmatika hukum. Titik berat antara keduanya sangat

12

menentukan dalam studi ini, mengingat penelitian ini adalah empiris maka dogmatika hukum sebagai bagian dari ilmu hukum akan mendapat tempat utama dalam studi ini. Oleh karena dogmatika hukum tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus memiliki sandaran yang logik serta sistematis, maka agar pemikiran dialektik dalam penelitian ini berkembang, maka peran teori hukum sangat sentral dan penting. Teori hukum akan diposisikan sebagai pisau analisis yang sebagai modality atau instrumen dalam membahas issue penelitian ini.

Adapun teori yang akan dijadikan landasan dalam studi ini adalah teori “Sistem Hukum” (Legal System) dari Lawrence M. Friedman. Hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Keterkaitan dengan elemen-elemen lain merupakan penanda khas atas sistem hukum tersebut. Elemen lain yang dimaksudkan Friedman adalah ekonomi dan politik. Gambaran tentang keterkaitan antarsubsistem tersebut tercakup di dalam uraiannnya mengenai sistem hukum dalam suatu masyarakat merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat tersebut. Tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum adalah, Legal Structure, Legal Substance, Legal Culture. Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.6

Komponen struktur hukum adalah aspek pertama dan merupakan representasi dari aspek institusional (birokrasi) yang memerankan tugas pelaksanaan hukum dan pembuatan undang-undang. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

6 Lawrence M. Friedman, American Law (New York-London: W.W. Norton & Company, 1984), p. 5-6. Lihat juga Lawrence M. Friedman Legal System: A Social Science Perspective Jakarta: Nusa Media, 2011 hlm. 5-6.

13

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction …Structure also means how the legislature is organized …what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action.”7

Dengan perkataan lain bahwa untuk memulai, suatu sistem hukum memiliki struktur dari sebuah sistem hukum yang terdiri dari elemen-elemen jenis ini: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksinya. Struktur juga berarti bagaimana penyusunan undang-undang diorganisir. Apa prosedur kepolisian mengikutinya dan seterusnya. Melalui struktur cara ini, suatu jenis bagian dari sistem hukum saling menyilang laksana satu jenis gambar foto aksi kaku. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia

7 Ibid.

14

misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.8

Sedangkan substansi hukum adalah aspek kedua sebagai suatu aspek dari sistem hukum, merupakan refleksi dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan prilaku masyarakat dalam sistem tersebut. Tercakup dalam konsep tersebut adalah bagaimana apresiasi masyarakat terhadap aturan-aturan formal yang berlaku Substansi hukum menurut Friedman adalah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law books”.9

Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan (legal rule), norma (legal norm), dan pola perilaku nyata manusia (behaviour) yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kendati Living Law secara teoritis juga telah dikemukakan oleh Jeremy Bentham10 namun konsep evolosuinya menjadi sedikit berlainan dengan Friedman. Oleh karena itu, maka konsep Legal Substance juga meliputi apa yang dihasilkan oleh masyarakat.11

Aspek yang ketiga dikemukakan Friedman adalah budaya hukum (Legal Culture). Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

8 Ahmad Ali Teori Hukum dan Jurisprudence Jakarta: Kencana Prenada Group, 2002 hlm. 8.9 Ibid.10 Jeremy Bentham dalam Zaenuddin Ali Sosiologi Hukum , Palu: YAMIBA, 2002, hlm. 22.11 Friedman Op.Cit hlm. 6.

15

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.12

Budaya hukum dimaksudkan sebagai perilaku orang terhadap sistem hukum dan hukumnya yang dipercayai. Dengan perkataan lain, merupakan iklim pemikiran sosial dan paksaan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Dengan perkataan lain juga bahwa sikap atau apresiasi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Ke dalam komponen tersebut adalah kepercayaan terhadap hukum, nilai (value), ide atau gagasannya dan harapan-harapannya. Dengan kata lain hal itu merupakan bagian dari budaya secara umum yang diorientasikan pada sistem hukum. Gagasan-gagasan dan opini harus dimengerti sebagai hal yang berhubungan dengan perkembangan proses hukum. Apabila dikatakan bahwa orang Amerika sangat peduli pada proses pengadilan, maka mereka sesungguhnya berbicara tentang budaya hukum.13

Budaya hukum adalah berupa sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan mereka, nilai-nilai yang dianutnya, ide-idenya dan pengharapan mereka terhadap hukum.14 Dengan kata lain budaya hukum adalah iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial (the climate of social thought and social force) yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan (used), dihindari (avoid) atau disalahgunakan

12 Ibid.13 Ibid14 Ibid.

16

(abused).15 Jadi tanpa budaya hukum sistem hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar dalam keranjang, bukan ikan yang hidup berenang di laut.16 Hal demikian sebagaimana diungkapkan Friedman dan Harry N. Scheiber berujar “……., then culture is what makes the system move and breathe”.17 (budaya membuat sistem hukum bergerak dan bernafas).

Istilah budaya hukum juga diartikan tradisi-tradisi hukum (legal tradition). Tradisi-tradisi hukum adalah suatu kumpulan sikap yang dipengaruhi oleh sejarah yang berakar sangat mendalam mengenai sifat hukum, fungsi hukum, berjalannya satu sistem hukum, disempurnakan dan diajarkan.18 Tradisi-tradisi hukum berorientasi pula pada latar belakang sejarah, budaya, sedangkan budaya lebih menunjuk pada perangkat nilai dan aktualisasi terhadap hukum yang berlaku.19 Dengan perkataan lain bahwa budaya hukum merupakan suatu nilai-nilai yang diyakini dan diajarkan kembali melalui sistem dan pranata hukum yang ada.

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, teori Friedman yang menjadi landasan pemikiran bobotnya20 akan terletak pada 3 (tiga) hal, yaitu: Pertama, munculnya perkembangan dan formulasi kebijakan bahan bentuk peraturan dan penanganan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Indonesia berlangsung dalam tatanan sosial yang dipenuhi dengan nilai, harapan-

15 Ibid .16 Ibid .17 Lihat juga Lawrence M. Friedman dan Harry N. Cheiber dalam R.M. Panggabean,

Budaya Hukum Hakim Di bawah Pemerintahan Demokrasi dan Otoriter: Studi Tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1950-1965, Disertasi dipertahankan di Universitas Indonesia, 2003. hlm. 5.

18 Ibid .19 Ibid.20 B.F. Sihombing Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia, Jakarta:

Toko Buku Gunung Agung, 2005, hlm. 34-35.

17

harapan orientasi yang berkembang dalam masyarakat. Kekuatan-kekuatan tersebut saling menentukan dan mempengaruhi. Kedua, reformasi kebijakan di bidang penegakan hukum pidana, khususnya pencantuman kewenangan Kejaksaan dalam mengawasi, mencegah dan menegakan hukum pidana terhadap aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang (vide Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004) merupakan puncak pertarungan dan perdebatan semata. Pertarungan dan perdebatan tersebut, bisa jadi disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, orientasi dan harapan dari setiap kekuatan politik. Ketiga, persidangan yang dilakukan oleh legislatif dan upaya penjabaran pelaksanaan dalam merumuskan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menetapkan kewenangan kejaksaan tersebut merefleksikan dua peristiwa sekaligus, hukum dan politik. Kedua unsur tersebut tercakup di dalam konsep Legal Culture.

Dalam melihat efektivitas peranan Kejaksaan dalam mengawasi, mencegah dan menegakan hukum pidana terhadap aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang maka ketiga unsur sistem hukum tersebut harus dipikirkan secara bersama-sama tidak parsial. Kemudian penegakan hukumnya merupakan pilihan ini juga ditopang oleh pemikiran Frans Magnis Suseno.21 Menurutnya bahwa untuk menemukan perasaan keadilan masyarakat, maka semua unsur yang relevan dengan tertib hukum harus diperhitungkan. Unsur-unsur itu adalah nilai, norma-norma kehidupan, pola dan struktur hidup, demikian juga hubungan sosial. Dalam konteks ini akan kelihatan apa yang adil dan apa yang tidak.

21 Frans Magnis Suseno, Etika dan Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, Gramedia, 1994, hlm. 112.

18

b. Teori Penegakan Hukum.

Dalam era reformasi di bidang hukum, salah satu agenda yang harus dilaksanakan adalah menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di kalangan masyarakat konotasi dari supremasi hukum seringkali dipahami dengan sebutan atau pengertian umum bahwa hukum sebagai panglima, yang intinya adalah sesuatu permasalahan (hukum) harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dalam pelaksanaan penegakan hukum. Tegasnya orientasi penegakan hukum diarahkan untuk mencapai tujuan hukum (kepastian dan keadilan) serta tujuan sosial (manfaat hukum terhadap masyarakat) melalui institusi penegak hukum yang berwenang, berkewajiban dan bertanggungjawab atas pelaksanaan hukum secara tegas, konsekuen dan konsisten menerapkan hukum dalam penanganan perkara pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan disreksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.22

Pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yaang mempengaruhinya, faktor tersebut

22 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Editama, 2008, hlm. 87.

19

mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:23

Faktor hukumnya sendiri;1) Faktor penegak hukum ;2) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 3) penegakan hukum ;Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum 4) tersebut berlaku dan diterapkan ;Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, 5) dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.24

2. Kerangka Konsepsional

Konsepsi dalam penelitian ini adalah pembatasan dan pengertian untuk memudahkan dalam memahami topik penelitian sekaligus sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi

23 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakata: Radja Grafindo Persada, 1993, hlm. 5

24 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Op.Cit, hlm. 88

20

data. Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah:

Perana.

Peran bearti laku, bertindak. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.25 Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.26 Pengertian Peran dalam penelitian ini adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan terhadap intelijen kejaksaan sesuai kedudukannya dalam suatu sistem dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum.

Pengawasanb.

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan” berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.27 Menurut M. Manullang mengatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.28 Secara umum, pengawasan

25 E. St Harahap, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm 854.

26 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali, 1990, hlm 268.27 Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986,

hlm.2.28 M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm.18.

21

dibagi menjadi 2 (dua), pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Pengawasan represif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan setelah kegiatan itu sudah selesai dilakukan. Dari pengertian-pengertian tersebut maka yang dimaksud pengawasan dalam penelitian ini adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak, pengawasan disini adalah bersifat preventif.

Intelijen Kejaksaanc.

Intelijen Kejaksaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Aliran Kepercayaand.

Aliran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bearti haluan pendapat (pandangan hidup, politik, dsb) yang timbul dari suatu paham.29 Kepercayaan menurut Kamil Kartapradja adalah keyakinan kepada Tuhan Yang

29 WJS Purwadarmita, Kamus Umum Bahsa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1952, hlm 75.

22

Maha Esa di luar agama atau tidak masuk ke dalam agama.30Aliran Kepercayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Suatu paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, bukan berasal dari wahyu Tuhan (samawi), namun bersumber pada budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spriritual kerohanian warisan leluhur yang hidup dan telah membudaya dalam masyarakat sebagai hasil penalaran daya cipta, daya rasa dan daya karsa dan hasil karya manusia.

Aliran Keagamaan e.

Pengertian Aliran mengacu pada Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana telah di uraikan di atas. Istilah agama menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah ajaran, system yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang mahakuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaannya itu. Istilah keagamaan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah yang berhubungan dengan agama.31 Aliran Keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Suatu paham yang mengakui adanya suatu system yang mengatur keimanan atau kepercayaan dan peribadahan terhadap Tuhan serta kaidah yang berkaitan dengan lingkungan dan pergaulan manusia dan bersumber pada Kitab Suci berdasarkan wahyu Tuhan (samawi).

Ketertiban dan Ketenteraman Umum f.

Menurut Blacks’s Law Dictionary: Ketertiban umum 30 Kamil Kartapradja, Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia, Jakarta: Yayasan

Masagung, 1985, hlm 1.31 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia,

Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm 18.

23

merupakan suatu asas standard yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak memberikan pengertian dan penjelasan mengenai ketertiban dan ketenteraman umum, untuk itu dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ketertiban dan ketenteraman umum adalah suatu kondisi dinamis dimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertip dan teratur.

F. Metodologi Penelitian

1. Sifat dan Tipe Penelitian

Penelitian “Penguatan peran intelijen kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) demi ketertiban dan ketenteraman umum”, bersifat deskriptif dengan tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif berarti penelitian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Yuridis empiris berarti bagaimana ketentuan itu dilaksanakan di lapangan.

2. Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data1.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

24

Sumber Data. 2. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (field research), dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penguatan peran intelijen kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) demi ketertiban dan ketenteraman umum, sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Teknik Pengumpulan Data3.

Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide). Sementara data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik/masalah yang diteliti.

3. Tata Cara Pengambilan sampel

Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik non probability sampling jenis purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan penilaian subyektif peneliti, kemudian peneliti sendiri yang menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

4. Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan akan dianalisa secara kualitatif.

5. lokasi dan Responden Penelitian

25

a. lokasi PenelitianLokasi yang dijadikan sampel penelitian meliputi 5 (lima) wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yaitu : Kejati DKI, Kejati Jawa Timur, Kejati Jawa Barat, Kejati Kalimantan Selatan dan Kejati Sulawesi Selatan.

b. Responden Penelitian

Responden ditentukan sejumlah 338 responden, terdiri dari:

Dari unsur Kejaksaan :1) Kajati/Wakajati, Asintel, Koordinator Intel, Kasi II, Kajari, Kasi Intel, Jaksa Fungsional di Bagian Intel.

Dari unsur di luar instansi Kejaksaan :2) Polisi (Kasat Intel), TNI (Pasi-Intel Kodim), Pemda (Kesbang), Kementerian Agama, Dinas Kebudayaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) dan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

G. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 9 (sembilan) bulan, terhitung mulai bulan Maret 2017 sampai dengan bulan November 2017 dengan melalui tahapan sebagai berikut :

26

1) Pembuatan research design 2 minggu

2) Pembuatan Instrumen Penelitian dan Pre-Test 1 minggu

3) Penjajakan 2 minggu

4) Pengurusan ijin penelitian 1 minggu

5) Pengumpulan data pustaka 2 minggu

6) Pengumpulan data lapangan 12 minggu

7) Pengolahan data 3 minggu

8) Penulisan laporan sementara 2 minggu

9) Diskusi laporan sementara hasil penelitian 2 minggu

10) Perbaikan laporan sementara 2 minggu

11) Penulisan laporan akhir dan abstraksi 4 minggu

12) Penggandaan dan pendistribusian hasil penelitian 3 minggu

Jumlah 36 minggu

27

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan A. Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat

Sejarah pembentukan Pengawas Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) oleh Kejaksaan dimulai pada Tahun 1952. Awal tahun 1952, Departemen Agama membuat definisi minimum tentang agama yaitu memuat unsur-unsur adanya nabi, adanya kitab suci, dan adanya pengakuan internasional. Definisi minimum tentang agama tersebut membawa konsekuensi terhadap aliran kebatinan/kepercayaan bukan sebagai “ekspresi religius” yang sah. Karena menurut aliran kepercayaan/kebatinan, Tuhan itu ada di dalam hati setiap manusia dan tidak mempunyai perantara baik melalui nabi ataupun kitab sucinya. Definisi ini memperoleh perlawanan dari agama Hindu Bali, dan akhirnya dicabut.32

Selanjutnya Departemen Agama melaporkan adanya 360 (tiga ratus enam puluh) agama baru dan kebatinan/kepercayaan pada 1953. Atas dasar laporan Departemen Agama inilah maka dibentuk PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan di Masyarakat) dibawah Departemen Agama, yang pada awalnya fungsi Pakem saat itu adalah mengawasi agama-agama baru, kelompok kebatinan/kepercayaan dan kegiatan-kegiatan mereka. Sebenarnya pengawasan terhadap aliran kebatinan/kepercayaan sudah ada sejak masa kolonial, tetapi tujuannya pada waktu itu adalah untuk meredam pemberontakan yang dilakukan oleh para petani.33

32 Niels Mulders, Kebatinan Dan Hidup Sehari-Hari Orang Jawa (Kelangsungan Dan Perubahan Kulturil), Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 5.

33 Ibid.

28

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI, di mana Pasal 2 ayat (3) yang memberikan tugas kepada Kejaksaan untuk mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan yang membahayakan masyarakat dan negara, memperjelas keberadaan Pakem di institusi penegak hokum ini. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI, merupakan produk hukum yang menegaskan tugas kejaksaan untuk mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan, dan ini sekaligus menarik institusi Pakem berada di bawah Kejaksaan yang sebelum tahun 1961 berada di bawah Departemen Agama.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI, menambah tugas Kejaksaan disamping untuk melakukan penuntutan atas suatu perkara pidana di pengadilan, juga melakukan pengawasan aliran kepercayaan/kebatinan yang membahayakan masyarakat dan negara. Konsideran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI, menempatkan Kejaksaan sebagai alat negara dalam penegakan hukum untuk menyelesaikan revolusi. Inilah yang menjadikan Kejaksaan terbebani untuk mengamankan revolusi, sehingga hal-hal yang mempunyai potensi “mengganggu” atau melanggar revolusi maka Kejaksaan mempunyai tugas untuk melakukan penegakan hukum. Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menafsirkan penegakan hukum untuk pengamanan revolusi tidak hanya penuntutan tetapi juga pengawasan terhadap aliran kepercayaan/kebatinan yang membahayakan masyarakat dan negara. 34

Pasca tragedi 1965, aliran kepercayaan/kebatinan sering dikaitkan dengan tragedi 1965. Di sinilah peran Pakem untuk melakukan pengawasan terhadap para pengikut aliran

34 Ibid.

29

kepercayaan/kebatinan. Akibat stigmatisasi dan hubungannya dengan tragedi 1965, maka terjadi eksodus besar-besaran kepindahan pengikut aliran kepercayaan/kebatinan ke agama-agama ”resmi” lainnya.35 Aliran kebatinan perjalanan merupakan contoh bagaimana negara melakukan stigmatisasi terlibat tragedi 1965, di mana di beberapa daerah di Jawa Barat seperti di Kabupaten Majalengka, Kejaksaan Negeri setempat melalui Pakem mengeluarkan surat keputusan No.02/Kep/PAKEM/1970 tentang pelarangan/pembubaran Aliran Kebatinan Perjalanan. Di Kabupaten Sumedang Kejari setempat juga melarang dan membubarkan Aliran Perjalanan Kebatinan, yang menurut Kejari Kabupaten Sumedang bahwa Aliran Kebatinan Perjalanan di Kabupaten Sumedang merupakan penjelmaan dari partai yang dilarang oleh Pemerintah, serta pengikutnya berasal dari pemeluk agama Islam yang telah keluar dari Islam. Lebih jauh Kejari Kabupaten Sumedang mengatakan Aliran Kebatinan Perjalanan jelas-jelas di dalam melakukan ibadahnya telah menyimpang dari ajaran agama Islam, sehingga telah menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Pelarangan dan pembubaran organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan juga dilakukan oleh Pakem di Kabupaten Subang.36

Direktorat Sosial dan Politik Departemen Dalam Negeri pernah mengirimkan surat kepada Aliran Kebatinan Perjalanan pada Oktober 1992, yang pada intinya memberitahukan kepada Aliran Kebatinan Perjalanan bahwa ada surat keputusan pelarangan dan pembubaran organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan No.SK-23/PAKEM/1967 23 Mei 1967.37 Kejaksaan Agung juga mengeluarkan SK No Kep-129/JA/12/1976

35 Ibid, hlm. 8-1036 Engkus Ruswana, “Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum Dan HAM Yang Dialami

Masyarakat Adat/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, Makalah Seminar Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum, (2008) hlm 11-12.

37 Ibid.

30

tentang pelarangan Ajaran-Ajaran Siswa-Siswa Alkitab/Saksi-Saksi Yehova 7 Desember 1976. Kemudian Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Keputusan No Kep-108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat. Adapun latar belakang pembentukan Tim Pakem tersebut menurut konsideran Surat Keputusan No Kep-108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat, adalah untuk pembinaan dan pengawasan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan:

Agar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak a) mengarah kepada pembentukan agama baru; Dapat mengambil langkah-langkah atau tindakan terhadap b) aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara ; Pelaksanaan aliran kepercayaan benar-benar sesuai dengan c) dasarKetuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab.

Sebelum Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Keputusan No Kep-108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (Tim Pakem), pada periode 1971 s/d 1983 tercatat Kejaksaan Agung telah melakukan pelarangan terhadap enam aliran kepercayaan/kebatinan dan juga sekte di dalam agama-agama resmi, yaitu :

Aliran Darul Hadist, Islam Jemaah, JPID Jappenas DII a. organisasi yang bersifat/berajaran serupa; Aliran Kepercayaan Manunggal; b. Agama Budha Jawi Wisnu; c. Ajaran Agama Jawa Sanyoto; d. Saksi Yehova; e. Ajaran yang dikembangkan oleh Abdul Rahman dan f. pengikutnya (Aliran Inkarsunnah) dan larangan beredarnya

31

buku tulisan tangan karangan Moch. Icham Sutarto.38

Pada Tahun 1991 dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun1961 tentang Kejaksaan. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 memperluas tugas Kejaksaan yaitu tidak hanya penuntutan kasus-kasus pidana, tetapi juga di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum Kejaksaan mempunyai tugas yaitu :

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; c. Pengamanan peredaran barang cetakan; d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan

negara dan masyarakat; e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik

kriminal.

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tetap mempertahankan pasal soal pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat. Tetapi UndangUndang Nomor 5 Tahun 1991 menambahkan tugas di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, diantaranya adalah pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat, dan untuk pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dijadikan referensi Surat Keputusan Jaksa Agung untuk pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan di Masyarakat

38 Jam Intel Kejagung, “Jaminan Perlindungan Hukum Dan HAM Untuk Kebebasan Beragama Dan Beribadah Menurut Agama Dan Kepercayaannya”, makalah seminar Watimpres Bidang Hukum, 2008. hlm. 8.

32

(Timkorpakem) Nomor : Kep-004/J.A/01/1994, disamping Undang-Undang Nomor : 1/PNPS/1965 dan Undang-Undang Nomor : 2/PNPS/1962 tentang Larangan Organisasi-Organisasi Yang Tidak Sesuai Dengan Kepribadian Bangsa.

Kejaksaan Agung memformalkan Tim Pakem dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Timkorpakem), yang kemudian mencabut Surat Keputusan Nomor Kep-108/J.A/5/1984. Disini Kejaksaan Agung melihat adanya perkembangan dan meningkatnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa, yang menjadi latar belakang pembentukan Surat Keputusan No.Kep-004/J.A/01/1994.

Sementara itu dalam implementasi peran pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di tingkat lokal, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor . Kep-07/0.02/Dsb.1/02/1994 tentang pelarangan kegiatan dalam bentuk dan cara apapun dari Aliran/Ajaran Ahmadiyah Qodiyan di seluruh Provinsi Sumatera Utara pada 12 Februari 1994, SK Kajati Sumut tersebut berdasarkan atas hasil rapat koordinasi Pakem Tingkat I Sumut masing-masing pada 18 September 1993 dan 15 Januari 1994 di Kejati Sumut. juga fatwa MUI Sumut No.356/MUI/SU/VII/1984 pada 16 Juli 1984 yang merekomendasikan agar Ahmadiyah Qadian (JAI) dilarang berkembang di Sumatera Utara. Kemudian juga hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI pada 4 Agustus 1984 menegaskan bahwa aliran/ajaran Ahmadiyah Qadian adalah bertentangan dengan aqidah agama Islam dan menimbulkan keresahan masyarakat. Rekomendasi Tim Pakem dan fatwa MUI Sumut serta Rakernas MUI mempunyai pengaruh kuat terhadap SK Kajati Sumut, ketika ketiganya dijadikan referensi atau bahan pertimbangan untuk melarang kegiatan Ahmadiyah

33

Qadian di Sumut.39

Di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, pada 3 Nopember 2002 Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) termasuk Kepala Kejaksaan Negeri, Pimpinan DPRD, MUI dan Pimpinan Pondok Pesantren mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pelarangan Aliran/Ajaran Jemaah Ahmadiyyah Indonesia (JAI) di Wilayah Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Hasil rapat Tim Pakem Kabupaten Kuningan pada 30 Oktober 2002 sampai dengan 2 Nopember 2002, dan juga rapat Muspida serta Pimpinan Pondok Pesantren dan Organisasi Masa Islam pada 14 September 2002 dijadikan referensi untuk memutuskan melarang Jemaah Ahmadiyyah Indonesia di Kabupaten Kuningan.40

Pasca reformasi 1998, Pemerintah dan DPR kembali melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan menggantinya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, khususnya Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e tetap mempertahankan tugas Kejaksaan di bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, diantaranya adalah pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat, dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Di sini terlihat kejaksaan masih melihat aliran kepercayaan/kebatinan merupakan potensi yang membahayakan masyarakat dan negara, khususnya untuk pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dengan demikian kebijakan pemerintahan pasca reformasi terhadap aliran kepercayaan adalah sama dengan orde baru dan orde lama.

39 Uli Parulian Sihombing, Menggugat Bakor Pakem, Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia, Jakarta: The Indonesian legal Resource Center (ILRC), 2008, Cet. 1, hlm. 37

40 Ibid.hlm. 39

34

Pasca pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Tim Pakem semakin menunjukan eksistensinya terutama di daerah-daerah, hal ini terlihat ketika Jaksa Agung mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep- 116/J.A/11/2007 tanggal 9 Nopember 2007 tentang Pelarangan Aliran dan Ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah. Juga memerintahkan kepada jajaran Kejaksaan RI dan Tim Pakem di seluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan AlQiyadah Al Islamiyah tersebut, dan melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila SK pelarangan ini tidak diindahkan. Sebelum Jaksa Agung mengeluarkan SK pelarangan Al Qiyadah Al Islamiyah, MUI pada 3 Oktober 2007 mengeluarkan fatwa sesatnya Al Qiyadah Al Islamiyah No. 04/2007. Kemudian hasil rakor Pakem Pusat 7 Nopember 2007 merekomendasikan pelarangan Al Qiyadah Al Islamiyah41 .

Dalam suasana yang lain di tingkat lokal, Tim Pakem Tingkat I Provinsi Sumatera Barat dan MUI Sumatera Barat lebih dulu mengeluarkan rekomendasi dan fatwa sesatnya dan larangan Al Qiyadah Al Islamiyah masing-masing pada 5 Oktober 2007 dan 24 September 2007. Tim Pakem Tingkat I Provinsi Sumatera Barat secara tegas menyatakan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah adalah ajaran sesat dan menyesatkan dan telah keluar dari ajaran Islam. Rekomendasi Tim Pakem tersebut persis sama dengan fatwa MUI Sumatera Barat. Bahkan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat menindaklanjuti rekomendasi Tim Pakem dan MUI tersebut dengan melakukan kriminalisasi terhadap pengikut Al Qiyadah Al Islamiyah atas tuduhan melakukan penodaan agama melanggar Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah memutuskan Dedi Priyadi dan Gery Yudistira, para pengikut Al

41 Data Direktorat II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

35

Qiyadah Al Islamiyah, terbukti melanggar pasal 156 a KUHP karena melakukan penyebaran ajaran yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Agama Islam.42

Kerja Tim Pakem Pusat semakin terlihat terutama di dalam kasus Ahmadiyah.43 Di mana hasil rapat Timkorpakem Pusat pada 16 April 2008 berkaitan dengan kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menyatakan beberapa hal, yaitu :

a. Hasil pemantauan Timkorpakem selama tiga bulan, ternyata Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak melaksanakan 12 butir penjelasan JAI 14 Januari 2008 secara konsisten dan bertangungjawab;

b. Timkorpakem berpendapat bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah melakukan kegiatan dan penafsiran yang menyimpang dari pokokpokok ajaran Islam yang dianut di Indonesia, dan menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat sehingga mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;

c. Timkorpakem merekomendasikan agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) diperintahkan dan diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan Undang-Undang No.1/PNPS/1965;

d. Timkorpakem menghimbau kepada para pemuka/tokoh agama beserta organisasi kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menghormati proses penyelesaian Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Rekomendasi Timkorpakem atas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan

42 Uli Parulian Sihombing, op.cit., hlm. 38.43 Ibid.

36

Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri No.3/2008, No. Kep-033/A/JA/6/2008, No 199/2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan atau Anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat. Kemudian SKB 3 menteri tersebut ditindaklanjuti secara teknis dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Sekertaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri No.SE/SJ/1322/2008, No.SE/B-1065/D/08/2008 dan No.SE/119/921.D.III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri RI.44

landasan Yuridis Pembentukan Tim Pengawasan B. Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Dalam Masyarakat

Landasan hukum pembentukan Tim pengawas aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat oleh Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 1. Tentang Kejaksaan RI

Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan menjelaskan tugas Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman umum, diantaranya adalah pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan negara, serta mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Sebenarnya Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e merupakan pengulangan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Juga Pasal 2 ayat (3)

44 Data diperoleh pada Direktorat II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI.

37

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan. Adapun pengulangan di maksud adalah:

1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Menurut penjelasan pasal diatas disebutkan bahwa pelaksanaan tugas dalam Pasal 2 ayat (3) tersebut dijiwai oleh kesadaran akan sila pertama. Tindakan ‘mengawasi’ sudah mengandung tindakan-tindakan tertentu terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, dan tindakan ini merupakan pencegahan.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang dalam mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961), maka pada tanggal 5 Pebruari 1963 dikeluarkan Instruksi Menteri/Jaksa Agung Nomor 01/Instr/Secr/1963 tentang penyelesaian persoalan di bidang Pakem Kejaksaan sebagai berikut;45

1. Sebagaimana dimaklumi, dalam tugas-tugas yang dibebankan kepada kejaksaan termasuk juga mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara (undang-undang pokok kejaksaan Pasal 2 ayat 3).

2. Tidak dapat disangkal bahwa di dalam masyarakat 45 Laporan Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Penyajian Hasil Penelitian Peranan

Kejaksaan Dalam Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, Jakarta, Tahun 2005, hlm. 23-26.

38

terdapat aliran-aliran kepercayaan/kebatinan yang benar, yaitu yang memberi kepada pengikutnya kekuatan jiwa, dan bersandarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disamping aliran-aliran yang benar itu ada aliran-aliran yang sesat yang tidak baik bagi masyarakat dan negara, dan golongan ini tidak semakin berkurang jumlahnya, melainkan menunjukkan grafik yang baik.

3. Peneropongan oleh Pakem Kejaksaan terhadap aliran-aliran kepercayaan/gerakan agama, diarahkan kepada gejala-gejala yang dapat menghalang-halangi jalannya pembangunan semesta dewasa ini. Ini berarti bahwa pakem tersebut harus mencurahkan kewaspadaannya terhadap;

a. Ajaran-ajaran/gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban/ ketentraman umum.

b. Ajaran-ajaran/gerakan-gerakan yang dapat merugikan para pengikutnya atau masyarakat umumnya dibidang mental/spiritual dan material. perlu diketahui bahwa diantara aliran-aliran/gerakan-gerakan tersebut ada yang berkembang menuju kearah kehidupan sosial, politik yang membahayakan.

4. Di dalam hal sesuatu gerakan agama/aliran kepercayaan menampakkan tanda-tanda kecenderungan kearah kesesatan, hendaklah saudara mengambil langkah bagi pencegahannya di dalam team catur tunggal dan mengusahakan agar kepincangan-kepincangan dapat dilenyapkan.

39

5. Ada beberapa kemungkinan mengambil tindakan;

a. Peristiwa yang bersangkutan mengandung unsur-unsur kepidanaan: 1) Penanggung jawab dituntut dimuka

pengadilan, bila perlu diusulkan kepada instansi yang kompeten agar aliran/gerakannya ditutup, atau

2) Diusulkan supaya aliran/gerakannya ditutup tanpa diadakan penuntutan pidana Sebelum diputuskan untuk menyampingkan perkara, lebih dahulu dimintakan pertimbangan kami dapat atau tidaknya tuntutan hukuman ditiadakan.

b. Peristiwa yang bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur kepidanaan, tetapi cukup membahayakan; 1) Aliran/gerakan diusulkan untuk ditutup,

penutupan serupa ini telah beberapa kali diperintahkan oleh instansi yang berwenang, atau

2) Para penanggungjawab diberi peringatan seperlunya, peringatan ini dapat diberikan oleh atau atas nama CaturTunggal setempat.

6. Diminta agar saudara-saudara mengusahakan pada waktunya pengiriman laporan-laporan agar segala sesuatu dapat diikuti dan ditinjau di dalam hubungan yang lebih luas.

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, kejaksaan sebagai

40

lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara mempunyai tugas dan wewenang antara lain dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum turut menyelenggarakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (Pasal 27 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991). Terhadap perbuatan penodaan dan penghinaan agama, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut;

1. Pembekuan aliran kepercayaan/kerohanian.

Pembekuan kegiatan suatu aliran kepercayaan masyarakat/kerohanian/ kebatinan dan pendukunan hendaklah bersandarkan kepada:

a. Ketentraman hidup beragama b. Adanya tindakan-tindakan/kegiatan-kegiatannya

bertentangan dengan melanggar suatu peraturan hukum yang berlaku

c. Terbukti menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum

d. Terbukti bertentangan dengan policy/kebijaksanaan pemerintah

e. Terbukti menjadi alat/tempat berlindung orang-orang yang berusaha/melakukan kegiatan-kegiatan untuk come back PKI, menjadi tempat bernaung orang-orang PKI mantan/Ex PKI, orang-orang yang berusaha menggagalkan PELITA (Surat Jaksa Agung No. B-523/C/69).

2. Instansi yang membekukan

Dalam hal pembekuan aliran kebatinan, dapat dilaksanakan oleh;

a. Kepala Kejaksaan Negeri, kalau aliran tersebut

41

hanya berkembang dalam wilayah hukum kejaksaan negeri setempat.

b. Kepala Kejaksaan Tinggi, kalau aliran tersebut berkembang dalam dua wilayah hukum kejaksaan negeri atau lebih.

c. Kejaksaan Agung, kalau aliran tersebut berkembang dalam dua wilayah hukum Kejaksan Tinggi atau lebih (Surat Jaksa Agung No. B-170/B-2/i/73).46

2. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama

Kelahiran Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan dan atau Penyalahgunaan Agama tidak bisa dilepaskan dari perkembangan aliran kepercayaan/ kebatinan. Untuk mencegah anarki keagamaan, menurut Mulder, Presiden Sukarno mengamanatkan hanya enam agama yang dianggap resmi dan legal yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Mengacu kepada penjelasan pasal 1 Undang-Undang No.1/PNPS/1965 memang menyebutkan enam agama tersebut, meskipun penjelasan tersebut menggunakan istilah agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia, dan tidak ada perkataan “agama-agama resmi” secara eksplisit. Tetapi penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tetap membatasi agama-agama lain selain enam agama tersebut, karena agama-agama lain tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 atau aturan hukum lainnya.47

Penetapan Presiden (Penpres) No.1/PNPS/1965 ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang oleh

46 Ibid, hlm. 33-35.47 Uli Parulian Sihombing, op.cit., hlm. 28.

42

Undang-Undang No.5/1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang. Penpres No.1/PNPS/1965 sendiri merupakan produk dari demokrasi terpimpin. Istilah demokrasi terpimpin bisa dilihat dari konsideran Undang-Undang No.1/PNPS/1965 yang menjelaskan di butir a dan b bahwa dalam rangka pengamanan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi nasional dan pembangunan nasional semesta menuju kemasyarakatan adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Di sini sangat jelas bahwa pengamanan revolusi merupakan justifikasi untuk dikeluarkannya Penpres No.1/PNPS/1965.48

Pasca tragedi 1965, aliran kepercayaan/kebatinan sering ikaitkan dengan tragedi 1965. Di sinilah peran Pakem Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap para pengikut aliran kepercayaan/kebatinan. Akibat stigmatisasi dan hubungannya dengan tragedi 1965, maka terjadi eksodus besar-besaran kepindahan pengikut aliran kepercayaan/kebatinan ke agama-agama ”resmi” lainnya.49

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1/PNPS/1965 memberikan wewenang kepada Menteri/Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dalam Suatu Keputusan Bersama (SKB) untuk memberikan peringatan keras kepada siapa saja yang melanggar Pasal 1 Undang-Undang No.1/PNPS/1965. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tersebut mengikuti logika hukum yang dibangun oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1/PNPS/1965.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1/PNPS/1965 memberikan wewenang kepada Presiden untuk membubarkan organisasi/aliran terlarang yang melanggar

48 Ibid, hal.29.49 Niels Mulder, op.cit., hlm. 8-10.

43

Pasal 2 ayat (1) itu setelah mendengarkan pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Sebelum Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri tersebut, pelarangan aliran kepercayaan dilakukan langsung oleh Jaksa Agung ataupun Kajati dan Kajari.

3. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat, dan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat

Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-019/A/JA/09/2015 tersebut dinyatakan bahwa Pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum untuk turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Tim Pakem terdiri atas :

Tim Pakem Pusat dibentuk dengan Keputusan Jaksa a. Agung RI Tim Pakem Provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala b. Kejaksaan TinggiTim Pakem Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan c. Kepala Kejaksaan Negeri

Dalam Keputusan Jaksa Agung RI No : KEP-146/A/JA/09/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi

44

Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat, bahwa tugas Tim Pakem adalah:

a. Menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat;

b. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum;

c. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab.

Tim Pakem berfungsi:

a. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

b. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga Pemerintah maupun Non-Pemerintah sesuai dengan kepentingannya;

c. Mengadakan pertemuan dengan penganut Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan yang dipandang perlu.

Susunan Tim Pakem Pusat adalah Jaksa Agung sebagai Ketua merangkap anggota, Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Direktur II pada Jaksa Agung Muda Intelejen sebagai Sekretaris I merangkap anggota, dan Kepala Sub Direktorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan sebagai Sekretaris II merangkap anggota. Anggota-anggotanya terdiri dari Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri,

45

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI Mabes TNI, Direktur Sosbud Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri, Deputi 2 Badan Intelijen Negara (BIN) dan Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pusat.

Pola Kerja Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan C. Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat

Keberadaan Tim Pakem kejaksaan khususnya peran intelijen dalam mendukung optimalisasi kinerja Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, mempunyai peranan penting dalam mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya.

Maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pakem adalah bagian dari kegiatan-kegiatan Intelijen dan atau operasi Intelijen sesuai dengan kebutuhan yang meliputi fungsi penyelidikan (LID), Pengamanan (PAM), dan Penggalangan (GAL). adapun sasaran pelaksanaan fungsi tersebut diatas adalah masalah aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Kegiatan Intelijen diartikan sebagai usaha, pekerjaan dan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan, penggalangan yang dilakukan secara rutin, terus-menerus dan berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap. Sedangkan Operasi Intelijen adalah usaha kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada suatu rencana yang terinci diluar tujuan yang routine, dalam ruang dan jangka waktu tertentu dan yang dilakukan atas dasar perintah pihak atasan yang berwenang. Adapun pengertian kegiatan Penyelidikan,

46

Pengamanan dan penggalangan adalah:

a) Penyelidikan (LID) adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk memperoleh bahan keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah tertentu yang setelah melalui proses pengolahan dapat digunakan untuk membuat perkirakan mengenai masalah yang dihadapi sehingga dapat ditentukan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan dengan resiko yang diperhitungkan.

b) Pengamanan (PAM) adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan serta tindakan yang bertujuan untuk mencegah dan menumpas serta menggulung setiap usaha pekerjaan, kegiatan dan operasi pihak musuh/lawan yang melakukan penyelidikan, sabotase dan penggalangan.

c) Penggalangan (GAL) adalah semua usaha, pekerjaan dan tindakan secara berecana dan terarah oleh sarana-sarana Intelijen, dengan membuat tujuan khusus membuat, menciptakan dan atau merobah suatu kondisi di daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang menguntungkan dan sesuai dengan kehendak pihak atasan yang berwenang untuk mendukung kebijaksanaan yang ditempuh dan untuk menghilangkan hambatan-hambatan.50

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat, tidak jauh berbeda dengan Keputusan Jaksa Agung No Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan (Timkorpakem) khususnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) hanya menjelaskan fungsi dan tugas

50 Hani Nailatus Syarifah dkk, Pengawasan dan Pembinaan Aliran Kepercayaan, Makalah Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.

47

Tim Pakem. Menurut Pasal 3 ayat (2) Keputusan Jaksa Agung No Kep-004/J.A/01/1994 Tim Pakem mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Tim Pakem juga bisa mengadakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah sesuai kepentingannya. Tim Pakem juga bisa mengadakan rapat dengan penganut aliran kepercayaan yang dipandang perlu. bahwa berkaitan dengan fungsi Pengawasan Aliran kepercayaan yang dilakukan oleh Intelijen Yustisial Kejaksaan melalui Tim Pakem, mencakup:

1) Aliran-aliran keagamaan meliputi; sekte keagamaan, gerakan keagamaan, pengelompokan jema’ah keagamaan, baik agama langit maupun agama bumi.

2) Kepercayaan-kepercayaan budaya meliputi: aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3) Mistik Kejawen, Pedukunan atau Peramalan, Paranormal, Metafisika. Aliran-aliran kegamaan sumber utamanya adalah kitab suci berdasarkan wahyu Tuhan, sedangkan aliran-aliran kepercayaan, sumbernya adalah budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spiritual/kerohanian warisan leluhur yang hidup dan telah membudaya dalam masyarakat sebagai hasil penalran daya cipta, daya rasa, daya karsa dan hasil karya manusia.51

Dalam pola kerjanya Tim Pakem Pusat dan Daerah senantiasa ditekankan untuk melakukan pelaporan secara berkala ataupun insidentil kepada Jaksa Agung mengenai pelaksaan tugas, memberikan saran maupun pendapat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dan melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait lainnya, Ini berarti ada

51 Kejaksaan Agung RI, Pokok-Pokok Pola Pelaksanaan Tugas Pakem, Jakarta, 1985. hlm.3.

48

atau tidaknya kasus aliran kepercayaan/kebatinan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat, Tim Pakem tetap melakukan pengawasan. Tim Pakem juga dibentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim Pakem pada Kejaksaan Tinggi dibentuk dengan keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi, sementara Tim Pakem di tingkat Kota/Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri. 52

Sementara anggaran untuk operasionalisasi Tim Pakem Pusat dibebankan kepada Anggaran Kejaksaan Agung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan dana untuk operasional tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dipastikan tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk Tim Pakem.53

Sebagai contoh di dalam melakukan pola kerjanya, Tim Pakem dalam kasus Jemaah Ahmadiyyah Indonesia (JAI), Tim Pakem Pusat mengadakan rapat koordinasi dengan anggota-anggotanya. Tim Pakem Pusat telah mengadakan rapat koordinasi dengan anggotanya selama empat kali yaitu masing-masing pada 18 Januari 2005, 12 Mei 2005, 15 Januari 2008 dan 16 April 2008. Sebenarnya hasil rapat Tim Pakem pusat pada 12 Mei 2005 sudah menyatakan JAI adalah menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam dan merekomendasikan melarang Ahmadiyah, akan tetapi Jaksa Agung tidak menindaklanjuti rekomendasi Tim Pakem pusat itu. Kemudian pada 15 Janauri 2008, Tim Pakem memutuskan memberikan kesempatan kepada JAI untuk melaksanakan 12 butir penjelasan JAI. Juga menyatakan JAI telah melakukan kegiatan dan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam, serta merekomendasikan agar warga JAI diperintahkan dan diberi peringatan keras untuk menghentikan

52 Data diperoleh pada Direktorat II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI.

53 Ibid.

49

perbuatannya di dalam suatu SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Undang-Undang No.1/PNPS/1965.

Rekomendasi Tim Pakem Pusat tertanggal 16 April 2008 ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama antara Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut dan pengurus JAI. Bahkan 3 Menteri tersebut mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.54

Sementara itu di dalam kasus Al Qiyadah Al Islamiyah, Jaksa Agung mengeluarkan Keputusan No. Kep-116/A/J.A/11/2007 tertanggal 9 Nopember 2007 perihal Larangan Kegiatan Aliran dan Ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah di Seluruh Indonesia. Keputusan Jaksa Agung tersebut dikeluarkan berdasarkan atas keputusan fatwa MUI No.04/2007 tertanggal 3 Oktober 2007, hasil sidang komisi rekomendasi Rakernas MUI 2007 tertanggal 6 Nopember 2007, dan hasil rapat koordinasi Pakem tertanggal 7 Nopember 2007. Fatwa MUI No.4/2007 sendiri menyatakan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah berada di luar Islam dan orang yang mengikutinya adalah murtad. Bagi mereka yang telanjur mengikuti ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah, supaya bertobat dan segera kembali kepada ajaran Islam (al-ruju’ ila alhaq), Ajaran aliran al-Qiyadah al-Islamiyah telah terbukti menodai dan mencemari agama Islam karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dengan mengatasnamakan Islam. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham dan ajaran al- Qiyadah al-Islamiyah, menutup semua tempat kegiatan serta menindak tegas pimpinan aliran tersebut sesuai dengan

54 Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-003/A/JA/2008, Nomor: 199 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI) dan Warga Masyarakat.

50

peraturan perundang-undangan yang berlaku.55

Hasil rapat Tim Pakem Pusat pada 7 Nopember 2007 merekomendasikan pelarangan ajaran dan aliran Al Qiyadah Al Islamiyah di seluruh Indonesia. Selain itu Tim Pakem menghimbau agar MUI meneliti aliran dan ajaran yang berkembang di masyarakat yang menyimpang dari aqidah dan syariah.56 Di dalam kasus Al Qiyadah Al Islamiyah di DKI Jakarta, Tim Pakem Tingkat I DKI Jakarta dimana Ketuanya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jakarta, telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : KEP-81/O.1/Dsp.4/10/2007, tanggal 30 Oktober 2007, tentang Pelarangan ajaran/aliran Al Qiyadah Al Islamiyah di Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan:

1. Ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah adalah sesat dan menyesatkan dan telah keluar dari Islam;

2. Melarang segala bentuk dan kegiatan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah di DKI Jakarta;

3. Meminta kepada Pemda dan Muspida Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya sampai kepada tingkat terendah untuk menyikapi dan mendukung pelarangan ini.

D. Pola Penanggulangan Aliran Kepercayaan Menyimpang dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di Indonesia sangat pesat, di satu pihak merupakan warisan budaya spiritual leluhur bangsa Indonesia, sedangkan di lain pihak adanya banyak aliran kepercayaan yang pernah dilarang dan kasus-kasus yang masih terjadi yang ditimbulkan oleh aliran

55 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04 Tahun 2007 Tentang Aliran Al-Qiyadah AlIslamiyah.

56 Diakses dari gatra.com (www.gatra.com/2007-11-07/artikel.php?id=109324).

51

kepercayaan menyimpang ataupun kasus penodaan agama dirasa sangat meresahkan. Oleh karena itu diperlukan arah kebijakan yang serius dan upaya pencegahan serta penanggulangan yang lebih efektif.

Peran Kejaksan melalui Intelijen Yustisial kejaksaan yang dalam hal ini terakomodir dalam peran Tim Pakem yang mengawasi perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di Indonesia semakin berat. Kejaksaan dituntut untuk lebih pro-aktif dalam melakukan peran pengawasan. karena sifat pengawasan yang dilaksanakan tidak hanya penanggulangan yang bersifat pencegahan tetapi mempunyai makna kewajiban yang lebih luas lagi. Jadi bukan hanya waspada atau bersifat menunggu menangani terhadap kasus-kasus yang ditimbulkan oleh aliran kepercayaan, melainkan lebih bersifat represif penanggulangan dalam bentuk tindakan nyata preventif, persuasive bahkan rehabilitative.

Peran pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tindakan Preventif 1.

Tindakan preventif dimaksudkan sebagai usaha pencegahan yang bersifat aktif opensif sehingga dapat dihindarkan dan dicegah terjadinya kasus-kasus yang berimplikasi negatif dan ditimbulkan oleh aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat. Usaha pencegahan dapat ditempuh secara persuasif edukatif yaitu dengan melakukan pengarahan dan bimbingan masyarakat atau dengan penyuluhan langsung yang bersifat tatap muka serta dengan cara pendekatan lainnya kepada masyarakat yang bersifat himbauan dan ajakan serta bentuk konsultasi tertentu.

Tujuan dari usaha pencegahan ini agar sedini mungkin dapat dihindarkan timbulnya kasus-kasus dari aliran

52

kepercayaan dan keagamaan seperti:

a. Melanggarar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai yang telah digariskan dengan jelas oleh pemerintah.

b. Kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat, mengarah kepada masalah SARA dan perbuatan pidana seperti penodaan agama, kekerasan, perusakan serta dapat menjadi pemicu timbulnya konflik sosial dan gangguan ketentraman keamanan dan ketertiban umum57.

Cara pemberdayaan masyarakat untuk mencegah meningkatnya trend aliran kepercayaan menyimpang melalui pendekatan kepada masyarakat yaitu sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dan pencerahan tentang pemahaman aliran kepercayaan dan keagamaan yang mempunyai hak hidup di Indonesia. Sekaligus pemahaman tentang indikasi berbagai aliran kepercayaan dan keagamaan menyimpang seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.1/PNPS/1965 dan Undang-Undang No. 5/1969. Cara untuk dapat dicegah misalnya mulai dengan mengumpulkan berbagai informasi, setelah data lengkap selanjutnya kepada pelaku dapat diundang untuk berdialog atau konsultasi serta dapat pula dipanggil untuk dimintai keterangan, kemudian juga melihat secara langsung kegiatan dilakukan. Dengan demikian dapat diberikan penilaian yang tegas untuk mengambil tindakan preventif.

Dalam prakteknya, upaya preventif Tim Pakem disebut juga dengan pembinaan, yaitu pembinaan terhadap masyarakat dengan beberapa cara;

57 IGM Nurdjana, Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia, Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan, Yoyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm 291-292.

53

Melakukan Penyuluhan hukum 1)

Adapun tujuan dari penyuluhan hukum mengenai masalah aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama adalah sebagai berikut:

a) Menjadikan masyarakat paham hukum khususnya dalam masalah pencegahan menyalahgunaan dan/atau penodaan agama, dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama tersebut.

b) Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum dan secara sukarela tanpa dorongan atau paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan oleh hukum.

Dalam melakukan penyuluhan hukum ini hendaknya aparat Kejaksaan yang bertugas harus menguasai materi/bahan yang hendak disampaikan, sehingga masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan hukum bisa mengerti maksud dan tujuan yang disampaikan.

Melakukan Penerangan Hukum 2)

Penerangan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan terorganisir yang kegiatannya lebih menjurus kearah menggambarkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari seseorang. Penerangan hukum dapat dilakukan dengan mengadakan ceramah-ceramah, pemutaran film atau alat visual lainnya yang berisikan tema-tema hukum khususnya dalam hal penyalahgunaan

54

dan atau penodaan agama. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan sangat berguna bagi masyarakat. Dengan mengadakan penerangan dan penyebarluasan peraturan dan perundang-undangan dimungkinkan kesadaran hukum masyarakat lebih cepat meningkat dan benar-benar tercapai.

Sekalipun pada hakikatnya tujuan penyuluhan hukum dan penerangan hukum adalah sama yakni memasyarakatkan hukum dan peraturan-peraturan, namun di pandang dari segi pendekatannya ada perbedaan yakni tindakan penyuluhan hukum tidak hanya menggambarkan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban dari seseorang tetapi juga menunjukkan upaya-upaya apa untuk melaksanakan hak dan kewajiban dari seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penyelenggaraannya harus dilakukan dengan kunjungan dari rumah ke rumah dan secara bertatap muka.

Melakukan pendekatan Keagamaan/Kepercayaan 3)

Dengan melalui jalur agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga dapat dibentuk publik opini, terutama sekali pada masyarakat desa yang relatif religius dan pada umumnya mengagumkan pimpinan dan informilnya yang kharismatik dari pada pimpinan formal atau pejabat pemerintah. Keadaan demikian itu perlu di perhatikan bagi aparat Kejaksaan yang bermaksud memasuki daerah pedesaan, termasuk penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Intelijen Kejaksaan. Misi yang diemban dapat gagal sama sekali apabila salah pendekatan. Dan bisa berhasil dengan baik bila dilakukan pendekatan sebaik mungkin antara lain dengan melalui pendekatan keagamaan tersebut.

55

Pendekatan disini dapat berupa berbagai variasi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat antara lain dengan:

a) Melalui tokoh setempat, misi yang disampaikan melalui tokoh agama, tokoh adat, tokoh kepercayaan dan sebagainya akan dapat diperhatikan oleh masyarakat setempat dan dengan melalui mereka dapat digunakan pula sarana dan media yang ada untuk menyampaikan misi tersebut.

b) Melalui ajaran, untuk memudahkan masalah pemhaman mengenai peraturan dan perundang-undangan formil yang dapat diuraikan dengan dikiaskan pada ajaran agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang paling penting bahwa petugas harus menghindarkan diri dari tingkah laku yang bertentangan dengan adat atau ajaran agama/kepercayaan setempat.

Kerja sama dan koordinasi dengan instansi-instansi/4) pejabat pemerintah

Kerja sama dan koordinasi serta komunikasi sesama instansi/pejabat pemerintah diperlukan untuk:

a) Mewujudkan keserasian dan keterpaduan dalam rumusan sikap dan tindakan antara sesamas instansi/pejabat pemerintah dalam menangani kasus-kasus aliran kepercayaan/keagamaan terhadap kegiatannya yang mempunyai dampak negative terhadap masyarakat.

b) Guna mendapatkan kebijaksanaan terpadu sesame instansi/pejabat pemerintah yang berwenang di bidang tugastugas penanganan masalah kepecayaan/keagamaan menurut bidang dan porsinya masing-

56

masing serta untuk penindakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Tim PAKEM oleh Intelijen Kejaksan.

c) Menghindarkan terjadinya sikap pro dan kontra sesame instansi pejabat pemerintah terhadap penanganan dan penindakan kasus-kasus yang menyangkut aliran kepercayaan/keagamaan.

d) Bagi masing-masing instansi/pejabat untuk dijadikan pegangan dan pedoman dalam penanganan kasus-kasus serupa.58

Kerja sama dengan instansi-instansi/pejabat pemerintah ini tergabung dalam suatu komunitas seperti PAKEM, yang terdiri dari Kejaksaan Negeri, Pemerintah Daerah, Kodim, Polres, Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang terdiri dari wakil Bupati/Wakil Walikota, Kepala Kantor kementerian Agama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Pimpinan instansi terkait.

Selain itu ada juga Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). KOMINDA dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah yang terdiri dari Walikota/Bupati, Komandan Distrik Militer, Kepolisian, Kejaksaan, Keimigrasian, Bea Cukai dan instansi terkait lainnya. KOMINDA adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Penyelenggaraan KOMINDA di Propinsi menjadi tugas dan tanggungjawab gubernur, sedangkan di

58 Fachrizal Afandi, PAKEM: Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama, dalam Al-Qanun, Vol. 12 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2009, hlm. 499.

57

kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggungjawab bupati/walikota.59

Tim PAKEM di dalam penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama melibatkan antara lain:

1) Kementerian Agama merupakan aparatur negara di bidang keagamaan (disamping melaksanakan sebagian dari tugas umum pemerintah), dalam kaitannya dengan tugas menilai suatu aliran keagamaan, ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan aliran keagamaan yang menyimpang dari kaidah-kaidah dasar agama yang bersangkutan.

2) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan yang menilai aliran-aliran keagamaan dan aliran kepercayaan masyarakat dari sudut pandang kebudayaan, terutama kebudayaan asli Indonesia yang sudah turun temurun dan merupakan salah satu kekayaan bangsa. Kebudayaan tersebut berhubungan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esadan ritual yang membrikan pengikutnya nilai-nilai luhur dalam hal kerohanian.

3) Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten yaitu pada bagian Kesejahteraan Bangsa; pemerintah kota/kabupaten menilai suatu aliran keagamaan dan aliran kepercayaan masyarakat dari sisi sosial; hubungannya dengan masyarakat.

4) Kepolisian, yang khusus melihat aliran keagamaan dan kepercayaan dari segi keamanan. Baik keamanan sekitar maupun keamanan para pengikut

59 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah.

58

aliran keagamaan atau aliran kepercayaan itu sendiri agar tidak terjadi konflik di masyarakat yang dapat membahayakan.

5) Kejaksaan, yang membawahi instansi-instansi tersebut di dalam Tim PAKEM. Kejaksaan berfungsi sebagai penegak hukum, kejaksaan berhak mengeluarkan keputusan untuk melarang suatu aliran kepercayaan masyarakat atau mengusulkan agar aliran keagamaan atau aliran kepercayaan masyarakat tersebut ditutup/dibubarkan apabila terbukti aliran keagamaan atau aliran kepercayaan tersebut meresahkan masyarakat di samping melakukan pembinaan terhadap aliran-aliran keagamaan/aliran kepercayaan. Keputusan atas pelanggaran tersebut dilaksanakan atas nama Tim PAKEM Kejaksaan yang terdiri dari berbagai elemen tersebut60

Selain koordinasi dan konsultasi dengan sesama instansi/pejabat pemerintahan juga diperlukan konsultasi dengan badan-badan organisasi keagamaan dan kepercayaan seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja Indonesia), KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), WALUBI (Perwalian Umat Budha Indonesia), PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia), MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Konfuchu Indonesia), dan HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Fungsi dan wewenang wadah musyawarah, forum konsultasi dan komunikasi antara pemimpin-peminpin/pemuka-pemuka agama, kini dikenal dengan nama Forum KomunikasiUmat Beragana (FKUB) adalah:

60 Fachrizal Afandi, op cit, hlm 500.

59

a) Wadah atau forum bagi pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka agama untuk membicarakan tanggungjawab bersama dan kerjasama di antara para warga negara yang menganut berbagai agama dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

b) Wadah atau forum bagi pemimpin-pemimpin/pemuka-pemuka agama untuk membicarakan kerjasama dengan pemerintah khususnya yang menyangkut bidang keagamaan.

c) Wadah musyawarah membicarakan segala sesuatu tentang tanggungjawab bersama dan kerjasama diantara para warga negara yang menganut berbagai agama, dengan pemerintah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

d) Keputusan-keputusan yang diambil oleh wadah musyawarah merupakan kesepakatan yang mempunyai nilai ikatan moral dan bersifat saran/rekomendasi bagi pemerintah.61

Tindakan preventif untuk aliran kepercayaan (termasuk didalamnya aliran keagamaan ataupun aliran kebatinan) yang dicurigai menyalahgunakan dan atau menodai suatu agama antara lain:

a) Pembinaan pertama, dilakukan oleh Tim PAKEM Kejaksaan dengan melakukan penelitian terhadap aliran keagamaan dan aliran kepercayaan di dalam masyarakat yang di curigai tersebut tanpa ikut campur di dalam kegiatan aliran keagamaan dan aliran kepercayaan tersebut. Tujuan dari pembinaan

61 Ibid, hlm. 501.

60

ini adalah untuk mengetahui secara seksama kegiatan ataupun ajaran-ajaran yang dilakukan oleh aliran keagamaan tersebut. Tim PAKEM terus memantau kegiatan tersebut dengan bersikap pro aktif dan bekerja sama dengan masyarakat setempat.

b) Jika ditemukannya suatu keganjalan, tindakan selanjutnya Tim PAKEM melakukan komunikasi dengan pemimpin aliran keagamaan atau aliran kepercayaan tersebut. Tim PAKEM menyampaikan hal-hal yang dianggap oleh Tim PAKEM meresahkan bagi masyarakat, dan hendaklah hasil pembicaraan tersebut diperhatikan secara seksama oleh Ketua aliran keagamaan tersebut.

c) Setelah pembinaan dengan cara melakukan komunikasi dan dialog, pembinaan selanjutnya adalah dilakukan dengan cara meminta pendapat dari lembaga-lembaga keagamaan ataupun majelis keagamaan seperti MUI, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan keagamaan tersebut. Pada tahap pembinaan ini, Tim PAKEM yang juga berasal dari lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI di minta pendapat mereka mengenai ajaran-ajaran dari aliran kegamaan dan kepercayaan yang dicurigai menyimpang, Tim PAKEM yang berasal dari lembaga seperti MUI menilai apakah aliran keagamaan tersebut menyimpang dari ajaran resmi atau tidak, yang mana penyimpangan tersebut dapat dikategorikan membahayakan bagimasyarakat dan negara. Tujuan dari tindakan pembinaan yang dilakukan Tim PAKEM dengan cara meminta pendapat dari lembaga-lembaga keagamaan ini adalah agar aliran keagamaan yang bersangkutan tidak menjadi provokator di tengah-tengah

61

masyarakat.62

2. Tindakan Represif

Melakukan kegiatan yang bersifat aktif dengan tindakan represif yaitu untuk menanggulangi kasus-kasus yang sudah terjadi dengan upaya membatasi atau mengeliminir akibat atau resiko yang timbul. Usaha penanggulangan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara63:

1) Penindakan yang bersifat administratif

Yaitu Tim Pakem bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, selanjutnya diambil tindakan oleh Tim Pakem dapat berupa:

a. Pernyataan tertulis dari yang bersangkutan untuk tidak mengulangi melakukan kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat;

b. Penutupan tempat, penyitaan peralatan dan buku-buku yang digunakan;

c. Peringatan-peringatan tertulis dan apabila tidak ditaati dikeluarkan pelarangan terhadap organisasi atau aliran kepercayaan dan keagamaan yang bersangkutan.

2) Penindakan Yustisial

Yaitu sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan yang menyimpang yang melakukan tindak pidana umum. Tujuan dari penindakan ini adalah agar kasus dapat diungkap dan diselesaikan secara tuntas mulai dari pemeriksaan oleh petugas Polri, diajukan

62 Ibid, hlm. 502. 63 IGM Nurdjana, op cit, hlm 292-294.

62

ke kejaksaan dan dilimpahkan ke Pengadilan agar diberikan vonis yang setimpal dengan perbuatannya. Langkah ini dilakukan sebagai efek jera terhadap pelaku agar diharapkan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan menyimpang tersebut.

Penindakan Yustisial dilakukan sebagai bagian dari poses berjalannya sistem peradilan pidana (criminal justice system). Data-data dan keterangan-keterangan awal yang sudah dihimpun dalam proses intelijen yustisial sebelumnya dapat membantu dan memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian, yang selanjutnya hal tersebut juga sangat membantu kejaksaan dalam melakukan penuntutan di pengadilan. Oleh karena itu keberhasilan atas keakuratan informasi dan data Intelijen Yustisial Kejaksaan sangat membantu proses penegakan hukum selanjutnya.

63

BAB IIIPENYAJIAN DATA

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran bidang intelijen Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam memelihara ketertiban dan ketentraman umum sudah cukup berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari uraian data berikut:

Karakteristik RespondenA.

Penelitian ini direncanakan dengan jumlah responden sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) orang, terdiri atas:

Responden internal (untuk Kejaksaan) sebanyak 114 1. (seratus empat belas) orang.

Responden eksternal (untuk anggota Tim Pakem dan 2. Organisasi Keagamaan) sebanyak 224 (dua ratus dua puluh emapt) orang.

Namun, Responden yang dapat diwawancarai sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) orang terdiri atas :

Responden internal sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang.1.

Responden eksternal sebanyak 215 (dua ratus lima belas) 2. orang.

Data-data mengenai karakteristik responden dapat dilihat sebagai berikut :

64

Umur1.

Tabel 1Umur Responden

No Rentang Usia Jumlah %1. < 29 Tahun 9 2,77%2. 30-39 Tahun 79 24,30%3. 40-49 Tahun 110 33,85%4. >50 Tahun 91 28%5. Tidak Menjawab 36 11.08% Jumlah 325 100%

Jenis Kelamin2.

Tabel 2Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah %1. Laki-Laki 273 84%2. Perempuan 52 16% Jumlah 325 100%

Tingkat Pendidikan3.

Tabel 3Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah %1. SMA 11 3,39%2. Diploma 1 0,31%3. S-1 167 51,38%4. S-2 107 32,92%5. S-3 10 3,08%6. Tidak Menjawab 29 8,92% Jumlah 325 100%

65

Pelaksanaan Pengawasan oleh Tim PAKEM di B. Daerah

Berikut gambaran umum jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh pewawancara adalah sebagai berikut :

Tingkat Pengetahuan Responden Eksternal terhadap 1. Peran Kejaksaan dalam Tim PAKEM

Tabel 4

Pengetahuan Responden Eksternal Terhadap Peran Kejaksaan dalam Tim Pakem

No Peran Kejaksaan dalam PAKEM JUMLAH %1 Tahu 194 90,23%2 Tidak Tahu 15 6,97%3 Tidak Menjawab 6 2,80% Jumlah 215 100%

Alasan responden Mengetahui peran kejaksaan dalam Tim PAKEM adalah sebagai berikut:

Mengetahui dari Pasal 30 ayat (3) huruf d Undang-- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, bahwa kejaksaan ikut serta dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman umum, dengan melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dalam masyarakat.Mengetahui dari informasi dan rapat-rapat yang - diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat (PAKEM).Mengetahui dari pejabat sebelumnya, menyangkut - tugas dan fungsi bidang Intel dalam pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat ini.

66

Mengetahui dari apa yang diatur pada butir 3 dan 4 - Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Mengetahui dari Sosialisasi serta penyuluhan dari - Kejaksaan mengenai peran intelijen kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) demi ketertiban dan ketentraman umum.Mengetahui dari Media cetak dan Media elektronik yang - menyiarkan mengenai peran intelijen kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) demi ketertiban dan ketentraman umum.SK Kajari tentang Pembentukan Tim Koordinasi - Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam masyarakat dan Koordinasi instansi – instansi yang tergabung didalamnyaDari koordinasi dengan kasi intel Kejaksaan, melalui SK - tentang Tim pakem, yang menjelaskan bahwa Kejaksaan ikut melaksanakan pengawasan aliran kepercayaan melalui unit intel KejaksaanDari adanya pembentukan tim gabungan pengawasan - aliran kepercayaan dan keagamaan yang disebut Tim PAKEMDari SK Tim Pakem, bahwa institusinya termasuk juga - anggota PakemMengetahui dari setiap kegiatan dan Peran Kejaksaan - demi kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui pengawasan aliran kepercayaan masyarakatDari Kejaksaan karena pernah mengeluarkan pelarangan - aliran kepercayaanDari kesbang kabupaten, ada tim yang dibentuk - Kejaksaan

67

Dari surat keputusan Kejari tentang pembentukan tim - pakemDari kasi intel pada saat rapat yang dilaksanakan oleh - kesbangpol

Alasan responden Tidak Mengetahui adanya peran kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan (PAKEM) sebagai berikut:

Tidak ada informasi mengenai peran Kejaksaan terhadap - pelaksanaan PAKEM dari pengurus sebelumnya.Responden belum pernah di undang oleh pihak - Kejaksaan berkaitan dengan pelaksanaan PAKEM oleh Kejaksaan. Peran Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran - Keagamaan dalam masyarakat hanya diketahui dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak TNITidak mengetahui apabila Ketua PAKEM adalah Kepala - Kejaksaan Negeri

Koordinasi dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh Tim 2. PAKEM dalam Upaya Preventif

Koordinasi Kejaksaan dengan Tim Pakem dalam 2.1 Upaya Preventif

Responden Eksternala.

Tabel 5Koordinasi antara Kejaksaan dengan Tim PAKEM

Menurut Responden Eksternal

No Koordinasi JUMLAH %1 Ada 175 81,40 %2 Tidak ada 31 14,41 %3 Tidak mengetahui 9 4,19% Jumlah 215 100%

68

Alasan Responden menjawab Ada koordinasi Kejaksaan dengan Tim Pakem dalam upaya preventif sebagai berikut:

Koordinasi antar Kejaksaan dan Tim PAKEM dilihat - dari rapat-rapat yang diselenggarakan berkaitan dengan pengawasan PAKEM, baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun instansi anggota Tim PAKEMDalam hal penyuluhan hukum yang diselenggarakan - Kejaksaan masih belum melibatkan Tim PAKEM secara maksimal.Sebagian responden menjawab ada sosialisasi - mengenai PAKEM yang dilakukan oleh Kejaksaan (bagian intelijen) sebagai TIM Pakem dalam bentuk upaya preventif pengawasan PAKEM dan melakukan koordinasi dengan Para Tokoh Agama dan figur-figur kemasyarakatan.Adanya penyuluh agama honorer yang dibiayai oleh - Kementrian Agama yang tersebar di seluruh desa Kementerian agama membentuk Kasi Syariah - Kabupaten guna mengatasi permasalahan aliran kepercayaan yang bermasalah, gerakan paham keagamaan, dan radikalismeSecara Triwulan Tim Pakem selalu melakukan - koordinasiMelakukan Sosialisasi ke Perangkat Desa mengenai - PakemSetiap 2 (dua ) bulan sekali dilakukan pertemuan - Tim Pakem Melakukan Pembinaan yang intensif terhadap - anggota aliran kepercayaan yang telah dilarang dan dibekukan.

69

Saling berkoordinasi antar TIM PAKEM untuk - mengetahui adanya aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang dari ajaran agama dan apabila ada maka akan dilakukan pembinaan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang tersebut.Koordinasi setiap saat sesuai kebutuhan, baik - dilakukan secara formal dan non formal bergantung terhadap situasi dan kondisi wilayah dengan melakukan petemuan / rapat secara berkala atau lewat telepon.Bersama Kejaksaan melakukan kunjungan lokasi - dan penyuluhan hukum terkait pakemDengan tim kalau ada hal-hal yang merasa masyarakat - terganggu maka turun kelapangan bersama.Melakukan kerjasama secara tim dalam bentuk rapat - dengan instansi terkait dan sosialisasi mengenai aturan dan keagamaan yang berlaku.Koordinasi dilakukan dengan tim pakem melalui - rapat rutin yang dilakukan dengan FKUB bekerjasama dengan KESBANGPOL.Koordinasi secara formal, karena lebih sering secara - informal berbarengan dengan kegiatan lainnya.Kordinasi terkait keberadaan aliran di wilayah kerja - terkait.Ada koordinasi yang baik dengan institusi yang - tergabung dalam tim pakem sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Intelijen Kejaksaan telah melakukan koordinasi - dengan intansi/intitusi yang tergabung dalam Pakem.

70

Dengan cara melakukan koordinasi terkait yaitu - bidang intelijen pada Kepolisian, Pemerintah Kabupaten serta institusi terkait.Bentuk koordinasi melalui forum Kominda dan - rapat tim Pakem untuk menindaklanjuti laporan atau temuan mengenai pengawasan aliran kepercayaan masyarakat atau aliran keagamaan.

Alasan Responden menjawab Tidak Ada koordinasi antara Kejaksaan dengan Tim PAKEM dalam upaya preventif hal ini didasari dengan alasan:

Selama ini kejaksaan tidak pernah mengundang atas - nama kejaksaan untuk pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di masyarakat.Masing-masing instansi memiliki program kerja - tersendiri, walaupun berkaitan dengan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat.Tidak ada persamaan data antara instansi yang satu - dengan instansi yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan kerja intelijen yang bersifat rahasia.Masing-masing instansi memiliki program kerja - tersendiri, walaupun berkaitan dengan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat.Tidak ada dan belum terbentuk Tim Pakem di daerah, - sehingga belum kordinasiKoordinasi secara khusus belum dilaksanakan, - sehingga tidak diikutsertakan.

-

71

Responden Internal b.

Tabel 6Koordinasi antara Kejaksaan dengan Tim PAKEM

Menurut Responden Internal

No Koordinasi JUMLAH %1 Ada 105 95,45 %2 Tidak ada 5 4,55 %3 Tidak mengetahui - 0 % Jumlah 110 100%

Alasan Responden menjawab Ada koordinasi Kejaksaan dengan Tim Pakem dalam upaya preventif untuk pengawasan PAKEM sebagai berikut:

Koordinasi antara Tim Pakem dengan Kejaksaan - dilihat dengan adanya komunikasi antara Tim Pakem Kejaksaan dengan anggota Tim Pakem berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut PAKEM di daerah hukum mereka.Koordinasi antar Kejaksaan dan Tim PAKEM dilihat - dari rapat-rapat yang diselenggarakan berkaitan dengan pengawasan PAKEM, baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun instansi anggota Tim PAKEMPada beberapa sosialisasi mengenai PAKEM, - Kejaksaan (bagian intelijen) menjalin koordinasi dengan TIM Pakem sebagai bentuk upaya preventif pengawasan PAKEM Melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang - berkonsep serta bersegmen pada figur – figur kemasyarakatan bersama Tim PakemAdanya penyuluh agama honorer yang dibiayai oleh -

72

Kementerian Agama yang tersebar di seluruh desa Kementerian agama membentuk Kasi Syariah - Kabupaten guna mengatasi permasalahan aliran kepercayaan yang bermasalah, gerakan paham keagamaan, dan radikalismeTim Pakem kabupaten melakukan koordinasi secara - periodikSecara Triwulan Tim Pakem selalu melakukan - koordinasiMelakukan Sosialisasi ke Perangkat Desa mengenai - PakemSetiap 2 (dua ) bulan sekali dilakukan pertemuan - Tim Pakem Melakukan Pembinaan yang intensif terhadap - anggota aliran kepercayaan yang telah dilarang dan dibekukan bersama Tim PakemSaling berkoordinasi antar TIM PAKEM untuk - mengetahui adanya aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang dari ajaran agama dan apabila ada maka akan dilakukan pembinaan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang tersebut.Dalam bentuk rapat koordinasi dengan tim Pakem - jika ada laporan / informasi terkait penyimpangan aliran keagamaan dan kepercayaan mencegah terjadinya berkembangnya penyimpangan.

73

Koordinasi antara Kejaksaan dengan Organisasi 2.2. Keagamaan dalam Upaya Preventif

a. Responden eksternalTabel 7

Koordinasi Antara Kejaksaan Dengan Organisasi Keagamaan Menurut Responden Eksternal

No Koordinasi JUMLAH %1 Ada 151 70,23 %2 Tidak ada 43 20 %3 Tidak mengetahui 21 9,77 % Jumlah 215 100 %

Alasan Responden menjawab Ada koordinasi Kejaksaan dengan’ Organisasi Keagamaan dalam upaya preventif untuk pengawasan PAKEM sebagai berikut:

Koordinasi antar Kejaksaan dan organisasi - keagamaan dalam upaya preventif pengawasan PAKEM dilihat dari rapat-rapat yang diselenggarakan berkaitan dengan pengawasan PAKEM, baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun instansi anggota Tim PAKEM.

Koordinasi antar Kejaksaan dan organisasi - keagamaan dalam upaya preventif pengawasan PAKEM ada saat sosialissi yang diadaan oleh tim pakem kejaksaan.

Dalam hal penyuluhan hukum yang diselenggarakan - Kejaksaan masih belum melibatkan Tim PAKEM secara maksimal.

Beberapa sosialisasi mengenai PAKEM, Kejaksaan - (bagian intelijen) menjalin koordinasi dengan organisasi keagamaan sebagai bentuk upaya

74

preventif pengawasan PAKEM

Melakukan Silahturami dengan para tokoh agama - dan terhadap aliran kepercayaan yang sudah tidak ada namun masih berjalan kegiatannya maka dilakukan pendekatan secara door to door guna mengikuti perkembangannya. Sehingga Aliran LDII yang telah dinyatakan sesat saat ini telah melakukan pendekatan dengan MUI dan mau melakukan perubahan.

Bidang intelijen pernah melakukan pencegahan - dengan adanya diskusi antara Kejaksaan, MUI, Kemenkumham, Kemenag, Polres, Kodam dan Dinas Kependudukan.

Koordinasi dengan semua tokoh masyarakat dan - tokoh agama yang dilakukan secara rutin dalam bentuk rapat atau pertemuan informal.

Alasan Responden menjawab Tidak Ada koordinasi Kejaksaan dengan Organisasi Keagamaan dalam upaya preventif untuk pengawasan PAKEM sebagai berikut:

Kegiatan tim pakem kejaksaan tidak terlihat - dalam hal pengawasan pakem, sehingga tidak ada koordinasi antar kejaksaan dengan organisasi keagamaan dalam upaya preventif pengawasan pakem.

Kejaksaan tidak mensosialisasikan mengenai - kegiatan pakem di Kejaksaan yang memperlihatkan adanya koordinasi antara kejaksaan dan organisasi keagamaan.

75

b. Responden Internal

Tabel 8Koordinasi Antara Kejaksaan Dengan Organisasi

Keagamaan Menurut Responden Internal

No Koordinasi JUMLAH %1 Ada 68 61,82 %2 Tidak ada 27 24,54 %3 Tidak mengetahui 15 13,64 % Jumlah 110 100 %

Alasan Responden menjawab Ada koordinasi Kejaksaan dengan Organisasi Keagamaan dalam upaya preventif untuk pengawasan PAKEM sebagai berikut:

Koordinasi antar Kejaksaan dan petinggi keagamaan - dalam upaya preventif pengawasan PAKEM dilihat dari perlunya pendapat para petinggi agama dalam menentukan suatu aliran kepercayaan atau aliran keagamaan tersebut dinyatakan sesatDilihat dari rapat-rapat yang diselenggarakan berkaitan - dengan pengawasan PAKEM, baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun instansi anggota Tim PAKEM.Melakukan Silahturami dengan para tokoh agama dan - terhadap aliran kepercayaan yang sudah tidak ada namun masih berjalan kegiatannya maka dilakukan pendekatan secara door to door guna mengikuti perkembangannya.Sebagai contoh, Aliran LDII yang telah dinyatakan sesat saat ini telah dilakukan pendekatan bersama MUI dan mau melakukan perubahan.

Alasan Responden menjawab Tidak Ada koordinasi Kejaksaan dengan Organisasi Keagamaan dalam upaya preventif untuk pengawasan PAKEM sebagai berikut:

76

Selama ini belum ada aliran keagamaan yang - menimbulkan keresahan sehingga tidak diperlukan pendapat atau koordinasi antar Kejaksaan dengan Organisasi Keagamaan

Tidak adanya anggaran untuk melakukan koordinasi - dengan para organisasi keagamaan sehingga merasa tidak ada koordinasi antara kejaksaan dengan organisasi keagamaan.

Peraturan tentang Penyelenggaraan Pengawasan oleh 3. Tim PAKEM

Pengetahuan Responden tentang Peraturan Pakem3.1

Tabel 9Pengetahuan tentang Peraturan Penyelenggaraan Pengawasan

PAKEM

No Peraturan Pakem JUMLAH Persentase1 Tahu 233 71,70 %2 Tidak tahu 66 20,30 %3 Tidak menjawab 26 8 % Jumlah 325 100 %

Alasan responden menjawab tahu sebagai berikut :

Mengetahui dari sosialisasi yang dilakukan oleh bagian - Intelijen KejaksaanMengetahui dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan - KejaksaanMengetahui dari Tim Pakem-

77

Revisi Terkait Peraturan Pakem3.2

Dari responden yang “mengetahui” pada tabel 9, ditanyakan tentang revisi tentang peraturan PAKEM.

Tabel 10 Revisi Peraturan Penyelenggaraan Pengawasan PAKEM

No Revisi Peratuan JUMLAH Persentase1 Perlu 157 67,38 %2 Tidak perlu 44 18,88 %3 Tidak menjawab 32 13,74 % Jumlah 233 100 %

Alasan Responden menjawab Perlu sebagai berikut:

Aturan yang lama kurang detail sehingga tidak - menyentuh permasalahan yang ada di lapangan. Sehingga menimbulkan hambatan-hambatan tersendiri dalam pelaksanaan PAKEM di daerah Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) - mengenai Tim PAKEM di daerah, sehingga ada persamaan persepsi dalam pelaksanaan PAKEM.Perlu untuk hal-hal yang belum diatur dalam peraturan - sebelumnya.Perlu agar dapat disesuaikan dengan keadaan saat ini - dan permasalahan yang up to date.

Alasan Responden menjawab Tidak Perlu dengan alasan:

Peraturan yang ada dirasa sudah menyentuh seluruh - permasalahan yang ada di daerah berkaitan dengan masalah PAKEM.Peraturan yang ada saat ini yaitu :- Undang-Undang 1/PNPS/1965 tentang penodaan -

78

agamaUndang – Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 - tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat (3) huruf d mengenai pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan huruf e mengenai pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.Perpres No. 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata - Kerja Kejaksaan Republik Indonesia pasal 15 dan pasal 16KEP–146/A /JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 - mengenai Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran. PERJA No.037/A/J.A/09/2011 tentang Standar - Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik IndonesiaPERJA No. PER–03/A/JA/09/2011 tentang Mekanisme - surat masuk pada JAM INTEL

Upaya Preventif yang dilakukan Kejaksaan dalam 4. Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM)

Dapat diketahui bahwa upaya preventif yang sudah dilakukan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) antara lain adalah:

Memperkenalkan dalam setiap pertemuan-pertemuan - baik instansi pemerintahan maupun sekolah-sekolah mengenai peran, tugas dan fungsi bidang intelijen Kejaksaan dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat.Melakukan rapat koordinasi TIM PAKEM minimal 1 -

79

(satu) tahun sekali (yang diprakarsai oleh Kejaksaan) untuk membahas hal-hal penting mengenai pengawasan aliran kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM)Melakukan sosialisasi dalam kegiatan sejenis yang - dilakukan oleh instansi-instasi terkait yang berada di daerah hukum yang bersangkutanMenjadi narasumber untuk acara-acara yang bertajuk - pengawasan aliran kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM).Menjalin komunikasi dengan organisasi keagamaan di - wilayah hukum masing-masing.Memperkuat jaringan komunikasi antar instansi-instansi - yang terlibat mengenai masalah pengawasan aliran kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM).Melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang berkonsep - serta bersegmen pada figur – figur kemasyarakatan dan Lembaga KeagamaanMelakukan Silahturami dengan para tokoh agama dan - terhadap aliran kepercayaan yang sudah tidak ada namun masih berjalan kegiatannya maka dilakukan pendekatan secara door to door guna mengikuti perkembangannya.Adanya penyuluh agama honorer yang dibiayai oleh - Kementrian Agama yang tersebar di seluruh desa Kementerian agama membentuk Kasi Syariah Kabupaten - guna mengatasi permasalahan aliran kepercayaan yang bermasalah, gerakan paham keagamaan, dan radikalismeTim Pakem kabupaten melakukan koordinasi secara - periodik

80

Aliran Kepercayaan yang masih hidup di Cirebon - antara lain Himpunan Pengajian Tasawuf Islam (HPTI), Himpunan Tenaga Spiritual, Aliran Pangudi Ilmu Kebhatinan Inti Sarining Rasa (Pikir), Aliran As- Sahadatin, Aliran Asmaul Husna, Aliran Perjalanan, Aliran Sapto Darmo, Aliran LDII, Aliran Isakani, Aliran Sunah Rasul Aliran Khong Hu Cu, Jama’ah As Sunnah Salafi Wahabi Cirebon, Jama’ah Majelis Ta’lim Hidup Dibalik Hidup (HDH), Aliran Sorga Adn, Aliran Millah Ibrahim (MI) dan Ajaran Thoriqoh Qodiriyyah wa Nagsabandiyyah.Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan yang timbul - antara lain Pembangunan Gereja Bethel Indonesia, Pengembangan Tempat Peribadatan Vihara Dharma Sukha, Kasus Penggunaan Tempat Ibadah Di Hotel Apita Lt.8 dan 6, Perebutan Tanah Gereja Penyebaran Injil untuk Toko Naga Emas, Kasus Rencana Pembaptisan Siswa MTs Buntet Putra, Kasus Gedung Budhi Dharma Suci Hati yang dimanfaatkan ibadah oleh jemaat HKBP Ciledug, Melakukan Pembinaan yang intensif terhadap anggota - aliran kepercayaan yang telah dilarang dan dibekukan.Aliran Kepercayaan yang masih hidup adalah aliran - abah umar, aliran perjalanan, aliran sri murni, aliran sapta darma, aliran anak cucu semar, aliran budi luhur, aliran aji dipa, aliran budhi suci, aliran himpunan tenaga spiritual, aliran kekeluargaan, aliran asror, aliran guru pustaka raja, aliran birahi, aliran rawayan, dan aliran suku dayak hindu budha bumi segandu indramayuSaling berkoordinasi antar TIM PAKEM untuk - mengetahui adanya aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang dari ajaran agama dan apabila ada maka akan dilakukan pembinaan terhadap

81

aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang tersebut.

Upaya Represif yang dilakukan Kejaksaan dalam 5. Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM)

Dapat diketahui bahwa upaya represif yang sudah dilakukan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) antara lain adalah:

Mengenai upaya represif yang dilakukan Kejaksaan - dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) di wilayah kejaksaan negeri belum diketahui secara pasti, karena data-data yang tersedia tidak lengkap terkait apa-apa saja upaya represif yang pernah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri yang dijadikan sample.Pada umumnya ketika akan dilakukan upaya represif, - gerakan-gerakan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan bisa diredam, dengan melakukan pendekatan pada kepala aliran keagamaan dan aliran kepercayaan yang dideteksi melakukan kegiatan PAKEM yang berpotensi menimbulkan keresahan dan ketenteraman umum.Aliran Zen Zen yang merupakan Aliran yang sesat dan - telah dikeluarkan fatwa MUI yang menyatakan bawa Aliran Zen Zen tersebut sesat.Aliran Islam Baiat yang anggotanya menyatakan sumpah - setia menjadi anggota dan jika akan keluar dari anggota maka dikenakan biaya puluhan juta , terhadap aliran ini telah dikeluarkan fatwa MUI yang menyatakan bawa Aliran Islam Baiat tersebut sesat

82

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Indramayu - telah mengeluarkan fatwa bahwa Aliran Suku Dayak Hindu Buda Bumi Segandu Losarang merupakan aliran sesat yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan keberadaannya itu membuat keanehan dan menimbulkan keresahan bagi umat Islam serta menganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu selaku Ketua Pakem dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu mengeluarkan larangan dan pembekuan terhadap Aliran Suku Dayak Hindu Buda Bumi Segandu Losarang.Aliran Kepercayaan yang dilarang dan di bubarkan - di Kabupaten Majalengka Jawa Barat adalah HTI dan Aliran Jemaat AhmadiyahAliran Kepercayaan yang dilarang dan di bubarkan di - Kabupaten Cirebon adalah Jama’ah Lemkari LDIIAliran Kepercayaan yang dilarang dan dibubarkan - di Kabupaten Kuningan Jawa Barat adalah : Aliran Sunda Wiwitan (minta pengakuan sebagai agama Sunda Wiwitan), Aliran Agama Djawa Sunda (ADS), Jemaat Qur’an Hadits Al Ubaedah Kediri, Aliran Kepribadian / Nurullah, Aliran Persatuan Pembela Tarekat Islam (PPTI), Aliran Syareat Abdul Jabar, Aliran Perikemanusiaan, Aliran Sata Tunggal / Rasa Tunggal, Aliran Tarekat Hakmaliah, Aliran Tarekat Satariah, Aliran Sapta Darma, Aliran Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (Packu), Aliran Jemaat Ahmadiyah, JAI , Gafatar, Aliran Milla Ibrahim Ahmad Thalid, HTI (Anggota sudah ada yang PNS dan Satpam) dan Aliran IsakaniPemanggilan tokoh alira- n kepercayaan atau keagamaan yang dianggap sesatPembubaran kegiatan aliran kepercayaan maupun -

83

keagamaan yang dinyatakan sesatDiselesaikan dengan bijaksana dan di musyawarahkan.- Menegur atau memanggil tokoh aliran kepercayaan atau - keagamaan yang dianggap sesat

Kondisi Real di Lapangan6.

Sumber Daya Manusia (SDM)6.1 Dari Kejaksaan Negeri yang dijadikan sample penelitian didapatkan data bahwa maaing-masing kasi Intel dibantu oleh 1 (satu) orang Jaksa fungsional dan 1 (satu) orang pegawai tata usaha sebagai staf intelijen.

Diklat/ Pendidikan mengenai Intelijen6.2 Dari responden Kejaksaan Negeri tersebut hanya 5 (lima) orang yang pernah mengikuti diklat atau pendidikan mengenai intelijen. Dan belum ada satupun pegawai yang pernah mengikuti pendidikan/pelatihan khusus mengenai PAKEM.

Anggaran6.3

Dari Kejaksaan Negeri sample penelitian, tidak satupun yang memiliki anggaran yang berkaitan dengan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM).

Sosialisasi mengenai PAKEM6.4 Dari Kejaksaan Negeri sample penelitian, tidak satupun yang secara khusus melakukan sosialisasi melalui program Penkum, Luhkum, maupun Jaksa Masuk Sekolah yang memasukan masalah berkaitan dengan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) oleh intelijen Kejaksaan secara khusus.

84

Konsultasi dan pertemuan periodik6.5

Dari Kejaksaan Negeri sample penelitian, tidak satupun kejaksaan negeri yang melakukan konsultasi dan pertemuan periodic secara khusus antar Tim PAKEM yang berkaitan dengan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM). Konsultasi dan pertemuan dilakukan hanya bila ada peristiwa yang berkaitan dengan PAKEM.

Kendala/Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan C. PAKEM, sebagai berikut:

Kurangnya sumber daya manusia di bagian intelijen baik - tenaga jaksa maupun tenaga tata usaha. Dari wilayah kejakaan negeri yang dikunjungi rata-rata hanya memiliki 2 (dua) orang jaksa (sudah termasuk Kasi Intel) dan 1 (satu) orang staf.Mayoritas Jaksa yang berada dibagian intellijen di kejaksaan - negeri belum pernah mengikuti diklat Intelijen dan diklat atau pendidikan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM).Kualitas sumber daya manusia di bagian intelijen kejaksaan, - belum bisa mengimbangi kualitas intelijen di instansi lain. Hal ini dilihat dari pendidikan/pelatihan standar untuk seorang “intel” tidak mutlak ada bagi setiap individu di intel kejaksaan.Tidak samanya pemahaman mengenai apa itu “Aliran - Kepercayaan” dan “Aliran Keagamaan” di internal kejaksaan maupun dalam Tim PAKEM, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi.Data-data mengenai aliran kepercayaan dan aliran -

85

keagamaan antar institusi di satu daerah hukum tidak sama. Hal ini juga dijumpai pada laporan-laporan bulan yang dilaporkan oleh masing-masing kejaksaan negeri yang mana tidak bisa membedakan apa itu aliran kepercayaan, aliran keagamaan dan organisasi keagamaan.Standar sarana dan prasarana intelijen untuk intel kejaksaan - umumnya tidak di anggarkan dalam DIPA, sehingga untuk pemenuhan prasarana seperti kamera di sediakan dengan dana pribadi Kasi Intel. Dari Kejaksaan Negeri dan 1 (satu) Kejaksaan Tinggi - yang dijadikan sample penelitian menunjukan bahwa tidak ada satupun anggaran untuk pengawasan PAKEM oleh Kejaksaan. Hal ini berakibat dengan tidak maksimalnya pelaksanaan peran kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan tersebut.Belum adanya peraturan detail mengenai bagaimana - pelaksanaan PAKEM di daerah. Baik berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun peraturan teknis lainnya. Sehingga bila terjadi permasalahan yang menyangkut PAKEM, para pelaksana di daerah merasa kebingungan.Tidak adanya keseragaman Surat Keputusan Kejari dalam - hal penetapan Tim PAKEM. Seperti masih adanya Kejari yang dikunjungi menetapkan anggota Tim PAKEM berdasarkan nama (personil), bukan jabatan, sehingga hal ini berakibat perlu dilakukan revisi SK setiap personil PAKEM pindah tugas. Kemudian masih ada Kejari yang membuat SK Tim PAKEM tidak berpedoman pada PER-019/A/JA/09/2015 Tanggal 16 September 2015 tentang Tim koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.Belum tersosialisasi dengan baik mengenai Keputusan Jaksa -

86

Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat. Belum tersosialisasi dengan baik mengenai perubahan - istilah Pakem yang digunakaan sekarang yaitu Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan baik dalam internal Kejaksaan maupun Tim Pakem sendiri.Tingkat Ketersinggungan anggota aliran kepercayaan dan - aliran keagamaan yang cukup tinggiSarana dan Prasarana yang masih kurang memadai - mengingat penyebaran aliran kepercayaan itu bergeraknya 24 jam sehingga perlu koordinasi tingkat tinggi.Anggaran dana yang tidak ada mengingat Kejaksaan sebagai - Ketua PAKEM, tidak tersedia di DIPA kejaksaanPada umumnya responden di daerah hanya mengenal istilah - aliran kepercayaan, tidak ada aliran keagamaan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.Kurangnya sarana dan prasarana di bagian intelijen untuk - beberapa daerah Kejaksaan Negeri yang dikunjungi seperti computer dan printer. Hal ini berakibat dengan tidak tersimpannya data intelijen di satu computer, sehingga bila terjadi pergantian personil, data-data soft copy tidak lengkap

87

Saran Responden Terhadap Penguatan Peran D. Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) dalam Masyarakat

Peraturan-

Perlu dibentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) a. Tim Pakem mengenai pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM).Perlu adanya revisi peraturan khususnya Peraturan b. Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 Tanggal 16 September 2015 tentang Tim koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat yang mana agar juga memasukan Binda dalam Tim Koordinasi PAKEM tingkat Kabupaten/Kota (Kejari/Cabjari). Karena kenyataannya anggota Binda tersebut ada dan aktif dalam pengawasan dan pendataan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan.Perlu adanya persamaan pengertian apa itu Aliran c. Keagamaan dan Aliran Kepercayaan.Perlu dilakukan revisi terhadap peraturan-peraturan d. mengenai pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) sehingga bisa mengikuti perkembangan di daerah.Perlu penguatan aturan pengenai peran kejaksaan dalam e. pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) sehingga bisa mengikuti perkembangan di daerah. Hal ini bisa di wujutkan dalam bentuk Perpres atau Kepres.Adanya Penguatan di tingkat lembaga yaitu pada f. Kejaksaan mengenai Sarana Prasarana dan Anggaran.Legal Standing mengenai Pembubaran Aliran g.

88

Kepercayaan dan Aliran Keagaamaan Perlu ada standar hukum yang jelas dalam batas mana h. dianggap meresahkan masyarakatSosialisasi tentang tim PAKEM terhadap masyarakat i. perlu ditingkatkanJaksa Masuk Sekolah perlu dioptimalkan, termasuk j. materi PakemPerlu kebijakan nasional terkait PAKEM.k.

Sumber Daya Manusia- Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia a. (SDM) bidang intelijen kejaksaan baik tenaga jaksa maupun tata usaha dengan memberikan diklat-diklat baik yang berkenaan dengan intelijen maupun tentang pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan (PAKEM).Perlu peningkatan dan kejelasan karir bagi sandimen, b. agen intel, maupun fungsional intelijen lainnya, sehingga bisa memaksimalkan kerja intelijen kejaksaan yang lebih profesional.Belum adanya Diklat dan Workshop mengenai PAKEM c. dalam hal untuk menyamakan persepsi Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia masih d. kurang dibandingkan dengan wilayah -wilayah penyebarannya dan strategi perkembangan dari aliran kepercayaan.Membentuk tim kajian untuk menindak pelaku atau e. mantan pelaku yang akan bergabung kembaliMembentuk tim pengawasan masyarakat sampai ke f. tingkat RT / RW, untuk cegah atau deteksi dini didalam masyarakat

89

Koordinasi intens yang berkelanjutan antar anggota g. PAKEM dan pembagian tugas yang jelasMengadakan FGD atau seminar tentang PAKEM dengan h. narasumber yang berkompetenRapat koordinasi perlu di tingkatkan dan kebersamaan i. untuk turun kelapangan dalam rangka tindak lanjut setiap permasalahanMeminimalisir ego sektoral institusi dalam penanganan j. tugas PakemKejaksaan harus tegas dan mandiri dalam bertugas, k. tidak betindak atau mengambil keputusan hanya karena ditekan atau dipengaruhiTerjalinnya koordinasi yang baik antara tokoh-tokoh l. agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak penegak hukum yang terkait dalam Tim PAKEM. Adanya Supervisi rutin dari pimpinanm. terhadap kegiatan Tim PAKEM..Melakukan sosialisasi terhadap aparatur dan n. masyarakat.

Sarana dan Prasarana - Perlu pendataan sarana dan prasarana intelijen di daerah, a. sehingga bisa diketahui apa-apa saja kekurangan sarana yang ada di Intelijen daerah.Sebagai unjung tombak bidang intelijen sudah b. seharusnya memiliki sarana dan prasarana intelijen walaupun yang bersifat standar, karena bidang intelijen merupakan bidang yang memiliki spesifikasi khusus di bidang intelijen (mata-mata organisasi kejaksaan).Perlu adanya kantor Tim PAKEM yang jelasc. , masih berganti – ganti tempat berkumpulnya.

90

Perlu alat Komunikasi yang kurang memadai mengingat d. penyebaran aliran kepercayaan itu melaksanakan kegiatan 24 jam sehingga perlu adanya koordinasi yang tinggi.Perlu tempat pengaduan dan laporan masyarakat tentang e. aliran kepercayaan dan keagamaan.Mempunyai bank data berisi informasi para pelaku dan f. mantan pelaku.Melalui sistem informasi media massa maupun media g. sosial seperti: pembuatan animasi atau gambar-gambar yang perlu dipublikasikan di media massa atau media sosialPerlu program Pelatihan tentang pakemh. yang diikuti oleh Kasi Intelijen

Anggaran- Perlu adanya anggaran khusus dalam pelaksanaan a. pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM).Perlu adanya penambahan anggaran untuk sosialisasi, b. Luhkum, Penkum dan Jaksa Masuk Sekolah, sehingga sosialisasi masalah pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) dapat dilakukan.Perlu tersedianya anggaran Tim Pakem untuk pelaksanaan c. PAKEM di dalam DIPA kejaksaan mengingat Kejaksaan selaku Ketua PAKEM. Pendanaan yang cukup karena tim harus bekerja sampai d. tingkat kecamatan.

91

BAB IVANAlISIS

Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan A. Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum oleh Intelijen Kejaksaan

Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat PAKEM oleh Tim Pakem adalah bagian dari kegiatan-kegiatan intelijen dan/atau operasi intelijen sesuai dengan kebutuhan yang meliputi penyelidikan (LID), pengamanan (PAM) dan penggalangan (GAL). Adapun pengertian kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan adalah :

Penyelidikan (LID) adalah segala usaha, perkerjaan dan a. kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk memperoleh bahan keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah tertentu yang setelah melalui proses pengolahan dapat digunakan untuk membuat perkirakan mengenai masalah yang dihadapi sehingg dapat ditentukan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan dengan resoki yang diperhitungkan.

Penggamanan (PAM) adalah semua usaha, perkerjaan dan b. kegiatan serta tindakan yang bertujuan untuk mencegah dan menumpas serta menggulung setiap usaha perkerjaan, kegiatan dan operasi pihak musuh/lawan yang melakukan penyelidikan, sabotase dan penggalangan.

Penggalangan (GAL) adalah semua usaha, perkerjaan c. dan tindakan secara terencana dan terarah oleh sarana-sarana intelijen, dengan membuat tujuan khusus membuat,

92

menciptakan dan/atau menguntungkan dan sesuai dengan kehendak pihak atasan yang berwenang untuk mendukung kebijaksanaan yang ditemuh dan untuk menghilangkan hambatan-hambatan.64

Adapun sasaran pelaksanaan fungsi tersebut diatas adalah masalah aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus serta berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap. Sedangkan operasi intelijen adalah usaha kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada suatu rencana yang terinci diluar tujuan yang rutin, dalam ruang dan jangka waktu tertentu dan yang dilakukan atas dasar perintah atasan yang berwenang. Pelaksanaan Pengawasan oleh Tim Pakem di daerah dapat dipahami antara lain:

Tingkat Pengetahuan Responden Eksternal terhadap 1. Peran Kejaksaan dalam Tim PAKEM

Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) oleh bidang Intel Kejaksaan perlu dipahami oleh seluruh anggota Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM). Sebelum melihat pelaksanaan peran intel kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM), maka perlu diketahui mengenai pendapat dari responden eksternal mengetahui mengenai peran intelijen Kejaksaan tersebut.

Adapun pendapat dari responden eksternal mengenai peran Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) adalah sebahagian besar (90, 23%) responden mengetahui

64 IGM Nurdjana, Op. Cit, hlm.7

93

tentang peran intel Kejaksaan dalam PAKEM dengan jawaban sebagai berikut:

Peraturan Perundang-undangana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang - Kejaksaan RI, Pasal 30 huruf d dan e.

Undang-Undang 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan - Pengalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: - PER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat

Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri tentang - Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat.

Mengetahui dari informasi dan rapat-rapat yang b. diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat (PAKEM).

Mengetahui dari pejabat sebelumnya, menyangkut tugas c. dan fungsi bagian dalam pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat ini.

Mengetahui dari Sosialisasi serta penyuluhan dari d. Kejaksaan mengenai peran intelijen kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) demi ketertiban dan ketentraman umum.

Mengetahui dari Media cetak dan Media elektronik yang e. menyiarkan mengenai peran intelijen kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan

94

dalam masyarakat (PAKEM) demi ketertiban dan ketentraman umum.

Namun masih ada sebagian kecil (6, 97%) responden eksternal yang tidak mengetahui peran intelijen Kejaksaan dalam pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) dengan alsan sebagai berikut:

Tidak ada informasi mengenai peran Kejaksaan terhadap a. pelaksanaan PAKEM dari pejabat sebelumnya, bahkan belum pernah di undang oleh pihak Kejaksaan berkaitan dengan pelaksanaan PAKEM oleh Kejaksaan. Peran Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran b. Keagamaan dalam masyarakat hanya diketahui dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak TNI dan tidak mengetahui bahwa Ketua Tim Pakem adalah Kejaksaan Negeri.

Koordinasi dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh Tim 2. PAKEM dalam Upaya Preventif

Kewenangan pelaksanaan PAKEM oleh intel Kejaksaan didasarkan pada Pasal 30 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam penjelasan dinyatakan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini lebih bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud “turut menyelenggarakan” adalah mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu, turut serta dan bekerjasama dengan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan istansi terkait. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Kejaksaan bukanlah satu-satunya aparat yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.

95

Poin penting dari hal diatas adalah mengenai koordinasi. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum bisa dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu koordinasi intel kejaksaan dengan tim pakem dan koordinasi intel kejaksaan dengan organisasi keagamaan yang diuraikan sebagai berikut:

Koordinasi Intel Kejaksaan dengan Tim PAKEMa.

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden internal (95,45%) maupun eksternal (81,40%) berpendapat bahwa ada koordinasi antara kejaksaan dengan Tim Pakem namun belum maksimal dengan jawaban sebagai berikut:

Koordinasi antar Kejaksaan dan Tim Pakem dilihat - dari rapat-rapat yang diselenggarakan berkaitan dengan pengawasan PAKEM, baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun instansi anggota Tim Pakem.Koordinasi lebih sering secara informal berbarengan - dengan kegiatan lainnya, misalnya saat rapat Kominda.Saling berkoordinasi antar Tim Pakem untuk - mengetahui adanya aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang dari ajaran agama dan apabila ada maka akan dilakukan pembinaan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang tersebut.Koordinasi juga dilakukan tidak hanya dalam - bentuk tatap muka tetapi juga bisa dalam bentuk hubungan selular ataupun WhatsApss berkaitan dengan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang berkembang di daerah tersebut.

96

Koordinasi yang dilakukan oleh intelijen kejaksaan - masih bersifat insidentil. Artinya, pertemuan dilakukan oleh kejaksaan apabila ada kegiatan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang berpotensi menimbulkan konflik.

Namun dari responden eksternal (14,41%) masih ada yang berpendapat bahwa tidak ada koordinasi antar intel Kejaksaan dan Tim Pakem dengan alasan sebagai berikut:

Selama ini kejaksaan tidak pernah mengundang atas - nama kejaksaan untuk pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di masyarakat.Tidak ada dan belum terbentuk Tim Pakem di - daerah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri, sehingga belum terlihat adalanya koordinasi.Masing-masing instansi memiliki program kerja - tersendiri, walaupun berkaitan dengan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat.Tidak ada persamaan data antara instansi yang satu - dengan instansi yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan kerja intelijen yang bersifat rahasia, sehingga terkesan ego sektoral.

Koordinasi Intel Kejaksaan dengan Organisasi b. Keagamaan.

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden internal (61,82%) maupun eksternal (70,23%) berpendapat bahwa ada koordinasi antara kejaksaan dengan Organisasi Keagamaan namun

97

belum maksimal dengan jawaban sebagai berikut:

Melakukan Silahturami dengan para tokoh agama - dan terhadap aliran kepercayaan yang sudah tidak ada namun masih berjalan kegiatannya maka dilakukan pendekatan secara persuasive edukatif.Sosialisasi ke para tokoh agama setempat sehingga - Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan yang telah dinyatakan sesat saat ini telah melakukan pendekatan dengan MUI dan mau melakukan perubahan.Ada koordinasi antar intel kejaksaan dengan - organisasi keagamaan namun dalam hal penyuluhan hukum yang diselenggarakan Kejaksaan masih belum melibatkan Tim Pakem secara maksimal.Dilihat dari rapat-rapat yang diselenggarakan - berkaitan dengan pengawasan PAKEM, baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun instansi anggota Tim Pakem organisasi Keagamaan selalu di undang.Koordinasi antar Kejaksaan dan organisasi - keagamaan dalam upaya pengawasan PAKEM dilihat dari perlunya pendapat para ahli agama dalam menentukan suatu aliran kepercayaan atau aliran keagamaan tersebut dinyatakan sesat.

Namun dari responden eksternal (20%) masih ada yang berpendapat bahwa tidak ada koordinasi antar intel Kejaksaan dan Organisasi Keagamaan dengan alasan sebagai berikut:

Selama ini belum ada koordinasi oleh intelijen - kejaksaan kepada organisasi keagamaan seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI),

98

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).Selama ini belum ada aliran keagamaan yang - menimbulkan keresahan sehingga tidak diperlukan pendapat atau koordinasi antar Kejaksaan dengan organisasi keagamaan.Tidak adanya anggaran untuk melakukan koordinasi - dengan para organisasi keagamaan sehingga responden merasa tidak ada koordinasi antara kejaksaan dengan organisasi keagamaan.

Peraturan tentang Penyelenggaraan Pengawasan oleh 3. Tim PAKEM

Dasar untuk pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) oleh Tim Koordinasi PAKEM adalah Peraturan Jaksa Agung RI No. 019/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat. Kemudian dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung Kep-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat tingkat Pusat. Pasal 6 Ayat (1) Kepja tersebut memberikan tugas Tim pakem sebagai berikut:

Menerima dan menganalisa laporan dan/atau informasi a. tentang aliran kepercayaan masyarakat dan aliran keagamaan.Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan b. suatu Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan

99

untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum.Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang c. wewenang dan tanggungjawab.

Tim Pakem berfungsi:

Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun a. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan b. instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah sesuai kepentingannya.Mengadakan pertemuan dengan penganut aliran c. kepercayaan atau aliran keagamaan yang dipandang perlu.

Susunan Tim Pakem Pusat adalah Jaksa Agung RI selaku Ketua yang dibantu dengan Jaksa Agung Muda Intelijen selaku Wakil Ketua merangkap anggota, Direktur II Pada Jam Intelijen selaku Sekretaris I merangkap anggota, Kepala Sub Direktorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan dan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan selaku Sekretaris II merangkap anggota, anggota Tim Pakem Pusat terdiri atas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri, Kepala Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Asisten Teritorial Penglima TNI Mabes TNI, Direktur Sosbud Badan Intelijen Keamanaan Mabes Polri, Deputi 2 Badan Intelijen Negara, dan Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pusat.65

65 Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam masyarakat tingkat pusat

100

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, diketahui bahwa mayoritas responden (71,70%) menyatakan bahwa mereka mengetahui mengenai peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) oleh Tim Koordinasi Pakem. Dari responden yang mengetahui peraturan tersebut, sebahagian besar dari mereka (67,38%) menyatakan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap peraturan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Aturan yang ada kurang detail sehingga tidak menyentuh a. permasalahan yang ada di lapangan. Sehingga menimbulkan hambatan-hambatan tersendiri dalam pelaksanaan PAKEM di daerah.

Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) b. mengenai Tim PAKEM di daerah, sehingga ada persamaan persepsi dalam pelaksanaan PAKEM.

Perlu penambahan anggota Tim Koordinasi Pengawasan c. Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) tingkat daerah yaitu Binda karena dalam peraturan Tim koordinasi Pakem pusat, BIN dimasukan sebagai anggota tim. Selain itu, Binda juga terdapat diseluruh daerah Kabupaten dan Kota dan melaksanakan fungsi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM).

Perlu adanya dasar hukum yang kuat yang mengatur d. tentang keberadaan Jaksa Agung sebagai Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM).

101

Upaya Preventif yang dilakukan Kejaksaan dalam 4. Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM)

Pengawasan Preventif dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat adalah suatu bentuk pengawasan yang bersifat aktif ofensif mencegah timbulnya ekses dan terjadinya kasus-kasus negative mengenai aliram kepercayaan dan aliraan keagamaan.66

Tujuan dari pengawasan preventif ini adalah jangan sampai timbul atau terjadinya kasus-kasus aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang bersifat negative dengan jalan komunikasi, dialog, konsultasi, pertemuan kepada hal-hal positif dengan cara persuasi edukatif. Adapun pelaksanaa pengawasan Preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan menurut responden adalah:

Memperkenalkan dalam setiap pertemuan-pertemuan - baik instansi pemerintahan maupun sekolah-sekolah mengenai peran, tugas dan fungsi bidang intelijen Kejaksaan dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat.Melakukan rapat koordinasi Tim Pakem minimal 1 (satu) - tahun sekali (yang diprakarsai oleh Kejaksaan) untuk membahas hal-hal penting mengenai pengawasan aliran kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM)Melakukan sosialisasi dalam kegiatan sejenis yang - dilakukan oleh instansi-instasi terkait yang berada di daerah hukum serta pelaksanaan penyuluhan hukum

66 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Himpunan Pedoman Pelaksanaan Tugas PAKEM, Surabaya: Kejaksaan, 1996, hlm. 6.

102

yang berkonsep serta bersegmen pada figur – figur kemasyarakatanMenjadi narasumber untuk acara-acara yang bertajuk - pengawasan aliran kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM).Menjalin komunikasi antar organisasi keagamaan di - wilayah hukum masing-masing.Memperkuat jaringan komunikasi antar instansi-instansi - yang terlibat mengenai masalah pengawasan aliran kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM).Melakukan Pembinaan yang intensif terhadap anggota - aliran kepercayaan yang telah dilarang dan dibekukan maupun terhadap aliran yang masih hidup sebagai contoh di Cirebon yaitu: Himpunan Pengajian Tasawuf Islam (HPTI), Himpunan Tenaga Spiritual, Aliran Pangudi Ilmu Kebhatinan Inti Sarining Rasa (Pikir), Aliran As- Sahadatin, Aliran Asmaul Husna, Aliran Perjalanan, Aliran Sapto Darmo, Aliran LDII, Aliran Isakani, Aliran Sunah Rasul Aliran Khong Hu Cu, Jama’ah As Sunnah Salafi Wahabi Cirebon, Jama’ah Majelis Ta’lim Hidup Dibalik Hidup (HDH), Aliran Sorga Adn, Aliran Millah Ibrahim (MI) dan Ajaran Thoriqoh Qodiriyyah wa Nagsabandiyyah. Indramayu yaitu: aliran abah umar, aliran perjalanan, aliran sri murni, aliran sapta darma, aliran anak cucu semar, aliran budi luhur, aliran aji dipa, aliran budhi suci, aliran himpunan tenaga spiritual, aliran kekeluargaan, aliran asror, aliran guru pustaka raja, aliran birahi, aliran rawayan, dan aliran suku dayak hindu budha bumi segandu indramayu.Saling berkoordinasi antar Tim Pakem untuk mengetahui - adanya aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang

103

menyimpang dari ajaran agama dan apabila ada maka akan dilakukan pembinaan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang tersebut.

Upaya Represif yang dilakukan Kejaksaan dalam 5. Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM)

Pengawasan Represif dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat adalah suatu bentuk pengawasan yang bersifat aktif defensive, menangkal dan menanggulangi kasus-kasus yang sudah terjadi, mengeliminir akibat/resiko yang timbul.67

Tujuan dari pengawasan represif ini adalah mengungkap dan menangani secara tuntas, sedini mungkin kasus-kasus aliran keagamaan dan aliran kepercayaan dengan jalan:

Mengumpulkan data informasia. Mendeteksi, mengidentifikasi permasalahan-b. permasalahannya, pelaku, sponsor, motivasi, latar belakang, permasalahan, sumber keuangan, pendukung-pendukung dan sebagainya.Melakukan pengakjian, membuat analisa dan perkiraan c. serta segera menyampaikan hasilnya pada atasan.68

Adapun pelaksanaan pengawasan Represif yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan menurut responden adalah:

Upaya represif yang dilakukan Kejaksaan dalam - Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) di wilayah kejaksaan

67 Ibid.68 Ibid, hlm 7.

104

negeri belum diketahui secara pasti, karena data-data yang tersedia tidak lengkap sehingga tidak diketahui apa-apa saja upaya represif yang pernah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri.

Pada umumnya, ketika akan dilakukan upaya represif, - gerakan-gerakan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan bisa diredam, dengan melakukan pendekatan pada pimpinan aliran keagamaan dan aliran kepercayaan yang dideteksi melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan keresahan dan ketenteraman umum.

Pemanggilan tokoh aliran kepercayaan atau aliran - keagamana yang dianggap sesat sebagai contoh:

Aliran Zen Zen yang merupakan Aliran yang sesat a. dan telah dikeluarkan fatwa MUI yang menyatakan bawa Aliran Zen Zen tersebut sesat.Aliran Islam Baiat yang anggotanya menyatakan b. sumpah setia menjadi anggota dan jika akan keluar dari anggota maka dikenakan biaya puluhan juta, terhadap aliran ini telah dikeluarkan fatwa MUI yang menyatakan bawa Aliran Islam Baiat tersebut sesat.Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten c. Indramayu telah mengeluarkan fatwa bahwa Aliran Suku Dayak Hindu Buda Bumi Segandu Losarang merupakan aliran sesat yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan keberadaannya itu membuat keanehan dan menimbulkan keresahan bagi umat Islam serta menganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu selaku Ketua Pakem dan Pemerimtah Daerah Kabupaten Indramayu mengeluarkan larangan dan pembekuan

105

terhadap Aliran Suku Dayak Hindu Buda Bumi Segandu Losarang.Aliran Kepercayaan yang dilarang dan dibubarkan d. di Kabupaten Kuningan Jawa Barat adalah : Aliran Sunda Wiwitan (minta pengakuan sebagai agama Sunda Wiwitan), Aliran Agama Djawa Sunda (ADS), Jemaat Qur’an Hadits Al Ubaedah Kediri, Aliran Kepribadian / Nurullah, Aliran Persatuan Pembela Tarekat Islam (PPTI), Aliran Syareat Abdul Jabar, Aliran Perikemanusiaan, Aliran Sata Tunggal / Rasa Tunggal, Aliran Tarekat Hakmaliah, Aliran Tarekat Satariah, Aliran Sapta Darma, Aliran Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (Packu), Aliran Jemaat Ahmadiyah, JAI , Gafatar, Aliran Milla Ibrahim Ahmad Thalid, HTI (Anggota sudah ada yang PNS dan Satpam) dan Aliran Isakani

Kondisi Real di lapangan6.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan oleh intelijen Kejaksaan, maka perlu dipetakan mengenai kondisi real dilapangan pelaksanaan PAKEM oleh 5 (lima) wilayah Kejaksaan Tinggi yang menjadi sample penelitian, disoroti dalam 5 (lima) aspek yaitu:

Sumber Daya Manusiaa.

Pada umumnya sumber daya manusia di bidang intelijen Kejaksaan khusus pada Kejaksaan Negeri rata-rata hanya dengan komposisi responden sebagai berikut: 1 (satu) orang Kasi Intel, 1(satu) sampai dengan 2 (dua) orang jaksa fungsional dan beberapa Kejaksaan Negeri tidak memiliki tenaga tata usaha sebagai staf intelijen, namun kalaupun ada tenaga tata usaha biasanya berkisaran

106

pada 1(satu) sampai dengan 2 (dua) orang.

Diklat/Pendidikan Mengenai Intelijen dan atau b. PAKEM

Dari keseluruhan responden internal kejaksaan hanya 5 (lima) orang orang yang pernah mengikuti diklat intelijen. Dan tidak ada satupun yang pernah mengikuti seminar atau pelatihan mengenai Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM).

Anggaranc.

Untuk tahun anggaran 2017, tidak ada satupun Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri yang mempunyai anggaran berkaitan dengan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM).

Sosialisasi Mengenai PAKEMd.

Dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri yang menjadi sample peneltian, tidak satupun yang secara khusus melakukan sosialisasi melalui program Penkum, Luhkum, maupun Jaksa Masuk sekolah yang memasukan masalah berkaitan dengan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM)..

Konsultasi dan Pertemuan Periodike.

Tidak satupun Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri sample penelitian yang melakukan konsultasi dan pertemuan periodic secara khusus antar Tim Pakem yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) yang diprakarsai oleh Kejaksaan.

107

Pola kerja Tim Pakem baik pada Tingkat Pusat maupun Tingkat Daerah senantiasa ditekankan untuk melakukan pelaporan secara berkala ataupun insidentil kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pakem Tingkat Pusat mengenai pelaksanana tugas, memberikan saran maupun pendapat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dan melakukan rapat koordinasi dengan instansi lainnya maupun dengan non departemen yang berkopentensi terkait dengan aliran kepercayaan/aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Tim pakem juga dibentuk di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan surat keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi (untuk Tim Pakem Provinsi) dan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Tim Pakem Kabupaten/Kota). Sementara anggaran untuk operasionalisasi Tim Pakem Pusat dibebankan kepada Anggaran Kejaksaan Agung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan dana untuk operasional tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dipastikan tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk Tim Pakem Daerah.

Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan B. Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum Oleh Intelijen Kejaksaan

Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Oleh Intelijen Kejaksaan tentunya tidak lepas dari kendala-kendala. Kendala-kendala dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman

108

Umum Oleh Intelijen Kejaksaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: kendala yuridis dan kendala non yuridis.

Kendala Yuridis1.

Kendala yuridis adalah kendala yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Oleh Intelijen Kejaksaan. Menganalisa kendala yuridis ini penting karena untuk melihat terlaksananya suatu kebijakan yang pertama kali dilihat adalah aturan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Aturan-aturan hukum yang ada haruslah tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku. Kendala-kendala yuridis yang ditemukan untuk pelaksanaan PAKEM di Kejaksaan antara lain:

Sinkronisasi Peraturana.

Landasan hukum pelaksanaan PAKEM di Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa “Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara”. Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah berkaitan dengan aliran kepercayaan. Lebih lanjut, tidak ditemukan didalam penjelasan undang-undang tersebut mengenai pengertian maupun ruang lingkup aliran kepercayaan. Undang-undang kejaksaan sendiri tidak memiliki Peraturan Pelaksana (PP) sehingga pengaturan detail tentang pengertian Aliran Kepercayaan seharusnya diatur dalam peraturan Presiden maupun Jaksa Agung.

109

Pengertian Aliran Kepercayaan dapat dilihat pada Pasal 1 angka 36 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Per-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan RI menyebutkan: “Aliran Kepercayaan adalah keyakinan atau kepercayaan atau paham atau ajaran yang bersifat dogmatis diluar agama tentang adanya Tuhan pencipta alam yang harus disembah yang bersumber dari adat dan tradisi yang hidup dan terpelihara dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat ditafsirkan bahwa aliran kepercayaan yang menjadi objek pengawasan kejaksaan adalah yang berada diluar agama namun berkaitan dengan Tuhan yang harus disembah dan bersumber dari adat dan tradisi yang hidup dan terpelihara dalam masyarakat.

Mengenai ruang lingkup pengawasan PAKEM tidak ditemukan sepanjang penelusuran literature hukum (peraturan) bidang intel Kejaksaan. Pada pelaksanaan dilapangan pengawasan aliran kepercayaan ditujukan pada pengawasan aliran agama maupun kebudayaan/kepercayaan adat istiadat. Hal ini bertentangan dengan teori perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan itu harus jelas dan dituangkan dalam suatu aturan hukum.

Selain itu, kendala sinkronisasi peraturan dapat dilihat dari penggunaan istilah Aliran Keagamaan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan kewenangan kejaksaan adalah pada pengawasan Aliran Kepercayaan. Namun pada Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat menambahkan dengan frasa Aliran Keagamaan. Berbeda dengan peraturan serupa yang

110

mengunakan dasar hukum Udang-Undang Kejaksaan lama yaitu Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-189/A/JA/10/1984 dan KEP-004/JA/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang mengunakan peristilah aliran kepercayaan. Penambahan frasa aliran keagamaan ini juga terdapat pada Pasal 190 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER - 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang pembentukan Subdirektorat aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan, serta pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Data dari tim koordinasi pakem di daerah menyatakan bahwa di dalam internal tim PAKEM sendiri belum ada kesamaan presepsi mengenai peristilahan aliran keagamaan.

Peraturan Tidak Lengkap dan Detailb.

Landasan hukum pelaksanaan PAKEM di Kejaksaan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Per-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan RI, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER - 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan dan Peraturan Jaksa Agung yang berkaitan dengan Pembentukna Tim PAKEM. Keseluruhan peraturan tersebut tidaklah lengkap dan detail mengatur mengenai pelaksanan PAKEM di lapangan. Sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak keraguan dalam menentukan sikap berkaitan dengan kasus PAKEM oleh bidang intel Kejaksaan.

111

Dasar Hukum Penujukan Kejaksaan Sebagai Ketua c. Tim PAKEM.

Penunjukan Kejaksaan sebagai Ketua Tim Koordinasi PAKEM hanya berdasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI. Sedangkan dalam undang-undang kejaksaan tugas dan fungsi pengawasan aliran kepercayaan bersifat bersama-sama dan berkoordinasi dengan instansi lain yang juga memiliki kewenangan PAKEM. Walaupun dalam pelaksanaan dilapangan belum ada penolakan dari Tim Koordinasi Pakem mengenai keberadaan Kejaksaan sebagai ketua tim, tetapi sebagai aparat hukum yang mengetahui tentang hukum dan ilmu perundang-undangan, legalitas merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dikemudian harinya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Pakem d. Tidak Ada

Sampai saat ini belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) tim PAKEM. Hal ini berdampak dengan tidak seragamnya pola penanganan serta koordinasi antar Tim Koordinasi Pakem berkaitan dengan penanganan kasus-kasus PAKEM di daerah.

Kendala Non Yuridis2.

Kendala non yuridis yang dimaksud disini adalah kendala-kendala yang ditemukan dari hasil pengumpulan data di lapangan berkaiatan dengan pelaksanaan PAKEM di daerah namun tidak terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala-kendala tersebut antara lain:

112

a. Sumber Daya Manusia (SDM).

Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Intelijen (1) Kejaksaan

Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat merupakan tugas intelijen. Untuk itu, SDM yang bekerja pada bidang ini semestinya memiliki dasar-dasar bidang intelijen. Pendidikan dasar untuk seorang intel mutlak harus ada bagi pegawai yang ditugaskan di bidang intelijen. Hal ini sangat penting karena pengawasan PAKEM tidak hanya menjadi tugas Kejaksaan tapi koordinasi dengan istitusi lain yang juga memiliki tugas yang sama seperti BIN, TNI, Kepolisian, maupun Pemda. Data dilapangan menunjukan bahwa hampir keseluruhan Kasi Intel maupun Jaksa dan Tata Usaha di bidang intel Kejaksaan yang menjadi sample penelitian belum memiliki pengetahuan ataupun mengikuti pendidikan dasar intel dan agen intel.

Secara garis besar dapat dikemukakan penyebab kurang maksimalnya kualitas sumber daya manusia bidang intelijen kejaksaan dalam pelaksanaan PAKEM, antara lain:

Kurangnya pendidikan dan pelatihan intelijen •bagi jaksa maupun tata usaha di bidang intelijen serta kurangnya pengetahuan/keahlian masalah PAKEM

Para jaksa ataupun tata usaha yang selesai •mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) keahlian intel tidak secara otomatis ditempatkan di bidang Intel. Sehingga terkadang di lapangan

113

ditemukan Kasi, fungsional jaksa maupun tata usaha yang memiliki atau pernah mengikuti pendidikan intelijen ditempatkan selain bidang intel.

Kuantititas Sumber Daya Manusia Bidang Intelijen (2) Kejaksaan

Mengacu kepada tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang cakupannya sangat luas, karena meliputi kewenangan di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara (datun) dan intelijen; maka untuk terlaksananya tugas dan wewenang tersebut diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang seimbang baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Kenyataannya, dari wilayah sample penelitian umumnya bidang intelijen di suatu kejaksaan negeri hanya terdiri dari 1 (satu) kasi dan 1(satu) atau 2 (dua) jaksa fungsional serta 1 (satu) orang tata usaha atau tidak ada sama sekali. Kondisi ini mengakibatkan banyak kejaksaan negeri yang terpaksa harus mempekerjakan tenaga luar (honor) untuk membantu administrasi di bidang intelijen. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip kerja intelijen yang bersifat rahasia. Selain itu tentunya secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak terhadap kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamaanan umum oleh Kejaksaan RI.

114

Sebaran Sumber Daya Manusia(3)

Selain masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang intelijen Kejaksaan, masalah lain menyangkut sumber daya manusia dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamaanan umum adalah masalah pesebaran sumber daya manusia. Dari data lapangan diperoleh hasil bahwa belum meratanya penyebaran jaksa maupun tata usaha di seluruh wilayah Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri. Jaksa dan tata usaha pada umumnya bertumpuk pada daerah-daerah yang sudah maju/kota-kota besar, padahal di daerah-daerah terpencil/ pelosok di wilayah timur Indonesia selalu kekurangan dalam hal sumber daya manusia. Hal ini dapat berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan secara maksimal, tidak terkecuali dalam pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamaanan umum.

b. Sarana dan Prasana

Perlengkapan perkantoran(1)

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan diketahui bahwa masih ada beberapa kantor Kejaksaan Negeri tidak mempunyai komputer di bagian intelijen. Hal ini sangat berpenggaruh terhadap tidak tersimpan dan terinventarisasi data-data softcopy intelijen pada bidang tersebut. Untuk perlengkapan standar intelijen berupa handy talky (HT) juga tidak dianggarkan sehingga HT yang ada di bagian intelijen merupakan milik pribadi kasi

115

intelijen yang suatu saat akan dibawa pemiliknya seiring adanya mutasi.

Kendaraaan Operasional(2)

Dari wilayah sample penelitian, ditemukan bahwa mayoritas bidang intelijen di Kejaksaan-Kejaksaan Negeri tidak memiliki kendaraan operasional. Untuk pelaksanaan kegiatan intelijen maupun PAKEM mengandalkan kendaraan pribadi pegawai, padahal kegiatan intelije merupakan kegiatan yang mayoritas pelaksanannya adalah lapangan. Jika diperbandingkan dengan instansi lain yang juga bergerak di bidang intelijen atau pelaksanaan PAKEM, mereka memiliki kendaraan operasional sendiri, sehingga pelaksanaan PAKEM mereka berjalan lebih maksimal dibandingkan Kejaksaan.

Tidak ada Sekretariat PAKEM(3)

Keberadaan Kejaksaan sebagai ketua Tim Koordinasi Pakem juga dirasa tidak maksimal dan tersosialisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya ketiadaan sekretariat PAKEM dan Informasi lainnya seperti papan petunjuk keberadaan PAKEM di Kejaksaan.

c. Anggaran/ Dana

Anggaran merupakan satu kesatuan dari ketersediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan. Hal ini dikarena salah satu penyebab adanya kendala-kendala non yuridis adalah tidak tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan PAKEM tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari 5 (lima) wilayah sample penelitian, tidak ada satupun Kejaksaan

116

Tinggi dan Kejaksaaan Negeri yang mempunyai anggaran untuk kegiatan PAKEM di tahun 2017. Selain itu keterbatasan dana Penerangan dan Penyuluhan Hukum juga berakibat dengan tidak adanya tema khusus PAKEM dalam pelaksanaan Penkum/Luhkum tersebut.

d. Kendala Teknis

Kendala teknis yang dimaksud disini adalah kendala-kendala yang ditemukan di lapangan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamaanan umum oleh Kejaksaan yang tidak termasuk dalam kategori kendala-kendala di atas. Kendala-kendala teknis tersebut diantaranya adalah:

Minimnya pertemuan anggota Tim Koordinasi (1) Pakem yang di prakarsai oleh kejaksaan sehingga tidak semua anggota Tim Koordinasi Pakem mengetahui keberadaan Kejaksaan sebagai Ketua Tim Koordinasi Pakem.

Kurangnya koordinasi antara Tim Koordinasi (2) Pakem sehingga masing-masing instansi melakukan kegiatan PAKEM sendiri-sendiri dan disesuaikan dengan agenda masing-masing instansi.

Masing-masing instansi anggota Tim Koordinasi (3) Pakem memiliki data yang berbeda-beda mengenai aliran kepercayaan dan aliran keagamaan pada daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kebijakan kerahasian data intelijen dan kualitas serta kuantitas SDM di masing-masing instansi berbeda-beda. Dari data di lapangan diketahui bahwa data-data aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di instansi seperti Binda, Polisi, TNI dan FKUB lebih lengkap dan

117

detail dibandingkan data-data intelijen Kejaksaan.

Terputusnya rantai pembinaan untuk aliran (4) kepercayaan di daerah tingkat kabupaten dan kota. Pada tingkat nasional diketahui bahwa instansi pembina aliran kepercayaan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi. Namun ketika dilakukan penelitian tentang pelaksanaan PAKEM, diketahui bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan tidak melakukan pembinaan terhadap aliran-aliran kepercayaan tersebut. Tugas dan fungsi instansi ini lebih kepada kebudayaannya. Sehingga sangat sulit ditemukan data aliran-aliran kepercayaan di daerah.

Masih kurangnya transfer informasi baik dari (5) peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya mengenai pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamaanan umum oleh Kejaksaan, sehingga untuk daerah-daerah tertentu para jaksa harus berinisiatif sendiri untuk mencari bahan-bahan peraturan tersebut.

Upaya Peningkatan Peran Intelijen Kejaksaan C. Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Tugas Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat oleh Kejaksaan memiliki 2 (dua) dimensi yakni dimensi pencegahan dan dimensi penegakan hukum. Dimensi pencegahan menggunakan teknik intelijen, sedangkan dimensi penegakan hukum menggunakan legal technic. Apabila menggunakan

118

pendekatan teoritik kedua dimensi tersebut pada dasarnya berada dalam sistem hukum. “Sistem Hukum” (Legal System) merupakan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman

Untuk melihat penguatan intelijen Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum maka digunakan pendekatan 3 (tiga) hal dalam teori Friedman yaitu: struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum.

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum adalah aspek kedua sebagai suatu aspek dari sistem hukum, merupakan refleksi dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan prilaku masyarakat dalam sistem tersebut. Tercakup dalam konsep tersebut adalah bagaimana apresiasi masyarakat terhadap aturan-aturan formal yang berlaku.

Budaya hukum dimaksudkan sebagai perilaku orang terhadap sistem hukum dan hukumnya yang dipercayai atau merupakan iklim pemikiran sosial dan paksaan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Dengan kata lain, sikap atau apresiasi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum kedalam komponen tersebut termasuk kepercayaan terhadap hukum, nilai (value), ide atau gagasannya dan harapan-harapannya. Hal itu merupakan bagian dari budaya secara umum yang diorientasikan pada sistem hukum.

119

Terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum yang di uraikan pada Sub Bab sebelumnya, maka perlu adanya upaya penanggulangan berupa:

Penguatan dari sisi legislasi 1.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penguatan a. legistasi adalah dengan menghimpun semua peraturan-peraturan baik internal maupun eksternal yang berkaiatan dengan kewenangan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum oleh Kejaksaan. Peraturan yang sudah terkumpul tersebut di inventarisasi dan diharmonisasi mengikuti asas-asas hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan –peraturan yang sudah terkumpul dan terhamonisasi tersebut dapat dipertimbangkan menjadi satu-kesatuan peraturan mengenai pelaksanan PAKEM oleh intel Kejaksaan.

Peraturan tentang pengawasan aliran kepercayaan dan b. aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum oleh intel kejaksaan hendaknya memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai PAKEM, baik dari segi pengertian, ruang lingkup, tata kerja serta lainnya. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum intel Kejaksaan mempunyai legal standing.

Perlu segera dibuat aturan hukum berupa Perpres/Kepres c. yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam

120

masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum oleh Kejaksaan dan kedudukan Kejaksaan sebagai Ketua Tim Koordinasi Pakem tersebut. Hal ini penting sebagai landasan hukum dan penguat pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum oleh intel Kejaksaan.

Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi d. pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum oleh Tim Koordinasi Pakem.

Mengingat adanya perubahan Struktur Organisasi e. Kejaksaan melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER - 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia maka perlu segera dilakuakn revisi terhadap Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER 024/A/JA/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Penguatan2. Sumber Daya Manusia Intelijen

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia a. di bidang intelijen Kejaksaan, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang intelijen secara terpadu, teratur dan intensif/mendalam. Dalam arti setiap personil intelijen Kejaksaan baik fungsional jaksa, fungsional lain maupun tata usaha memperoleh pendidikan dan pelatihan intelijen mulai dari tingkat dasar sampai tingkat intelijen stategis. Selain itu jumlah

121

jam untuk mata pelajaran praktek diharapkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah jam untuk mata pelajaran teori. Untuk perealisasian ini perlu ada kerjasama antara Jaksa Agung Muda Intelijen dengan Badan Diklat Kejaksaan Agung atau Badan Intelijen Lainnya untuk menyusun konsep pendidikan dan pelatihan bidang Intelijen secara komprehensif.

Selain pendidikan dan pelatihan khusus intelijen, b. sumber daya manusia intel Kejaksaan juga perlu diberi pengetahuan dan pemahaman di bidang pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan mata pelajaran khusus mengenai pengawasan aliran kepercayaan ini dalam mata pelajaran diklat pendidikan dan pelatihan jaksa (PPJ) sehingga setiap jaksa tidak hanya memahami tentang penanganan perkara tetapi juga memahami mengenai fungsi intelijen kejaksaan. Selain itu pengadaan mata pelajaran mengenai PAKEM juga bisa memperkuat kualitas sumber daya intelijen kejaksaan

Terhadap para Jaksa yang sudah mengikuti pendidikan c. dan pelatihan (diklat) di bidang Intelijen sebaiknya pertama kali ditempatkan di bidang Intelijen, dan tidak ditempatkan di luar bidang Intelijen. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan tugas di lapangan karena akan dengan mudah para Jaksa yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang Intelijen tersebut dapat melaksanakan tugas profesinya sebagai intel secara handal dan mumpuni karena akan lebih mudah memahami tugas-tugas dan permasalahan yang dihadapi bidang Intelijen.

Mengingat dan md. enimbang bidang pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan dalam

122

masyarakat merupakan bidang khusus intelijen, maka Spesialisasi Jaksa dipandang perlu. Memahami dunia intelijen dan memiliki kemampuan intel tidak bisa dilakukann setengah-setengah. Artinya, perlu penetapan personil, pendidikan dan karir yang sudah didesain dari awal. Hal ini penting mengingat pelaksanaan PAKEM adalah kewenangan yang sifatnya bekoordinasi dengan instansi lain. Kualitas sumber daya intel masing-masing instansi menjadi penilaian eksistensi dalam pelaksanaan PAKEM. Untuk itu, keberadaan Kejaksaan sebagai Ketua Tim Pakem harus dibarengi dengan kemampuan personil di bidang intelijen yang mempuni.

Menata manajemen pada saat serah terima Kepala e. Seksi/Kasi Intel di tingkat Kejaksaan Negeri dan Asisten Intelijen/Asintel di tingkat Kejaksaan Tinggi terhadap pencapaian kinerja pejabat sebelumnya atau review pekerjaan Kasi Intel atau Asintel sebelumnya. Hal ini penting sehingga Kasi Intel dan Asintel yang menggantikan akan memahami kondisi serta permasalahan yang dihadapi Bidang Intelijen dan siap untuk melanjutkan pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Pelaksanaan PAKEM memerlukan proses yang berkesinambungan sehingga pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang bersifat preventif dapat terus terjaga.

Penetapan jumlah formasi pegawai baik fungsional f. jaksa, fungsional lainnya serta tata usaha di bidang intelijen harus segera dilakukan. Hal ini dikarenakan beratnya beban kerja bidang intelijen yang salah satunya adalah PAKEM, perlu dibarengi dengan jumlah personil yang mendukung.

123

Penguatan dari sisi Anggaran3.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran pada Bidang Intelijen, dapat diupayakan dengan mempertimbangkan penambahan anggaran bidang Intelijen pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) melalui Biro Perencanaan. Penambahan anggaran merupakan keharusan karena tidak mungkin bisa terlaksana secara maksimal fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di dalam masyarakat bila tidak ada dukungan anggaran. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana (seperti yang di uraikan pada sub bab sebelumnya) juga bisa teratasi dengan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan khususnya PAKEM.

Pengaktifan Bank Data Intelijen 4.

Untuk penguatan peran intelijen Kejaksaan dalam pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum, diperlukan ketersediaan data base/ bank data intelijen melalui pemanfaatan teknologi informasi tentang data-data aliran kepercayaan maupun aliran keagamaan. Salah satu kekuatan bidang intelijen adalah data-data yang dimiliki oleh bidang intel tersebut. Data-data itu diharapkan dapat tersimpan dan menjadi bank data intelijen walaupun aliran kepercayaan dan aliran keagamaan tersebut sudah tidak ada lagi.

Peningkatan koordinasi5.

Kewenangan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum merupakan kewenangan yang berupa koordinasi yang dilakukan bersama-sama dengan instansi yang juga memiliki kewenangan yang sama. Di sisi lain,

124

kedudukan Kejaksaan sebagai Ketua Tim Koordinasi Pakem diharapkan bisa menjadi motor pengerak kegiatan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum di daerah-daerah sehingga bisa meminimalisir timbulnya gesekan-gesekan berkaitan dengan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan. Untuk itu koordinasi yang baik merupakan kunci dari suksesnya kegiatan PAKEM di daerah tersebut.

Persamaan presepsi mengenai pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum harus dilakukan. Transfer informasi antar intelijen sangat diperlukan berkaitan dengan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum. Untuk itu diharapkan tidak adanya ego sektoral pada masing-masing anggota Tim Pakem.

125

BAB VPENUTUP

A. KesimpulanBerdasarkan uraian pada pembahasan di atas, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) oleh Kejaksaan sudah berjalan sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan dengan koordinasi antara Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem bersama anggota-anggota Tim Pakem namun belum maksimal hal ini disebabkan karena adanya kendala-kendala antara lain:

Yuridis a.

Legalitas Kejaksaan sebagai Ketua Tim Pakem belum - kuat, karena di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat (3) huruf d hanya mengatur tugas dan fungsi pengawasan aliran kepercayaan oleh Kejaksaan yang bersifat koordinasi dan bersama-sama dengan instansi lain.

Terdapat dissinkronisasi antara Undang-Undang Nomor - 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dengan Peraturan Jaksa Agung RI yaitu Perja 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat mengenai frasa “aliran keagamaan” sehingga menjadi “aliran kepercayaan dan aliran keagamaan”.

126

Belum adanya Standar Operasional (SOP) untuk - pedoman dan keseragaman bagi pelaksanaan tugas di lapangan.

Non Yuridisb.

Tugas intelijen dalam pengawasan aliran kepercayaan - dan aliran keagamaan belum didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, bahkan terdapat jaksa/kepala seksi yang telah berpendidikan intelijen dasar tidak ditempatkan di bidang intelijen sehingga mempengaruhi kualitas/kemampuan personil intelijen dalam melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan.

Tugas intelijen dalam pengawasan aliran kepercayaan - dan aliran keagamaan belum didukung dengan anggaran yang cukup, sehingga hal ini mempengaruhi kegiatan, mengingat keberadaan tokoh-tokoh aliran keagamanaan ataupun aliran kepercayaan berada di pelosok-pelosok desa.

Bidang intelijen belum mengelola bank data (data - based) terkait aliran kepercayaan dan aliran kegamaan dengan baik, karena dengan bank data tersebut akan membantu atau mempermudah melakukan pengawasan dan koordinasi dengan anggota Tim Pakem.

Koordinasi dengan instansi lain (Tim Pakem) belum - dikelola dengan baik karena masih bersifat isidentil dan adanya ego sektoral. Seharusnya Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem dapat menjadi motor penggerak dan memberikan komando kepada anggota Tim Pakem dalam melakukan kegiatan sehingga dapat meminimalisir timbulnya keresahan masyarakat terhadap kegiatan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di masyarakat

127

yang menyimpang.

Bahwa Tim Pakem belum didukung dengan tempat/- kantor tersendiri yang selama ini menggunakan kantor pemda/kesbangpol.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

Yuridis1.

Perlu segera diterbitkan regulasi (Undang-Undang atau - Perpres atau Kepres) sehingga legal standing Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem, termasuk ruang lingkup, tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu, harus adanya pengertian yang jelas tentang aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara termasuk ormas yang di dalam organisasinya melakukan kegiatan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang, mengingat ormas yang demikian berpotensi membahayakan bangsa dan Negara.

Perlu segera dilakukan sinkronisasi peraturan-peraturan - yang kurang selaras (Perja Nomor PER-019/A/JA/07/2015 dan PER-006/A/JA/07/2017 dengan UU Nomor 16 Tahun 2004) terkait frasa Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan.

Perlu segera diterbitkan Standar Operasional prosedur - sebagai pedoman dan keseragaman pelaksanaan dan pelaporan bagi kegiatan Pakem.

128

Non Yuridis2.

Perlu dilakukan kerjasama antara Jaksa Agung Muda - Bidang Intelijen dengan Badan Diklat Kejaksaan atau Badan Diklat Intelijen lainnya untuk pengadaan diklat secara terpadu, terus menerus, intensif/mendalam terkait dengan tugas Pakem, sehingga keberadaan dan kualitas sumber daya manusia intelijen dapat bersaing dengan Tim Pakem (terutama Kasat intel/Pasi Intel dan Badan Intelijen Negara), juga untuk mendapatkan strategi untuk menghadapi tingkat ketersinggungan yang tinggi dari tokoh-tokoh aliran kepercayaan dan aliran keagamaan sehingga SDM intel kejaksaan dapat meredam/menghilangkan bahkan meluruskan kegiatan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang.

Perlu disediakan anggaran yang cukup dalam Daftar - Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kejaksaan untuk mendukung tugas-tugas Pakem.

Mengaktifkan bank data terkait aliran kepercayaan/ - aliran keagamaan perlu dilakukan oleh bidang intelijen kejaksaan untuk mempermudah dalam melakukan pelaksanaan Pakem dan koordinasi antar Tim Pakem.

Perlu dipupuk rasa kebersamaan/kekompakan, saling - memberikan infomasi diantara Tim Pakem sehingga tidak ada lagi ego sektoral dan kegiatan yang hanya bersifat insidentil.

Perlu didukung dengan tempat/kantor guna kenyamanan - dalam melakukan tugas Pakem oleh Tim Pakem.

129

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Ali. Teori Hukum dan Jurisprudence .(Jakarta: Kencana Prenada Group). 2002.

B.F. Sihombing Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia. (Jakarta: Toko Buku Gunung Agung).2005.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. (Bandung: Refika Editama).2008.

E.St Harahap, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka). 2007.

Frans Magnis Suseno. Etika dan Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. (Jakarta: Gramedia).1994.

Hani Nailatus Syarifah dkk.Pengawasan dan Pembinaan Aliran Kepercayaan. Makalah Fakultas Ushuluddin. (Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo). 2015.

IGM Nurdjana. Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia, Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan. (Yoyakarta: Pustaka Pelajar). 2009.

Jeremy Bentham dalam Zaenuddin Ali .Sosiologi Hukum.(Palu: YAMIBA). 2002.

Jimly Assihiddiqie. Susunan Dalam Suatu Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Tahun 2002. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI). 2002.

Kamil Kartapradja. Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia. (Jakarta: Yayasan Masagung).1985.

130

Kejaksaan Agung RI. Pokok-Pokok Pola Pelaksanaan Tugas Pakem. Jakarta. 1985.

Lawrence M. Friedman. American Law (New York-London: W.W. Norton & Company, 1984). p. 5-6. Lihat juga Lawrence M. Friedman Legal System: A Social Science Perspective .(Jakarta: Nusa Media). 2011.

Marwan Effendi. Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum). 2004.

M. Manullang. Dasar-Dasar Manajemen. (Jakarta: Ghalia Indonesia). 1995.

Niels Mulders. Kebatinan Dan Hidup Sehari-Hari Orang Jawa (Kelangsungan Dan Perubahan Kulturil). (Jakarta: Gramedia). 1983.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta). 2008.

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Radja Grafindo Persada).1993.

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: Rajawali). 1990.

Sujanto. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. (Jakarta: Ghalia Indonesia).1986.

Uli Parulian Sihombing. Menggugat Bakor Pakem, Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia. Cet.1. (Jakarta: The Indonesian legal Resource Center (ILRC)).2008.

WJS Purwadarmita. Kamus Umum Bahsa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka).1952.

131

ARTIKEl/lAPORAN

Data Direktorat II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Engkus Ruswana. “Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum Dan HAM Yang Dialami Masyarakat Adat/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Makalah Seminar Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum .2008.

Fachrizal Afandi. PAKEM: Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama, dalam Al-Qanun.Vol. 12 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Desember 2009.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04 Tahun 2007 Tentang Aliran Al-Qiyadah AlIslamiyah.

Gatranews. Diakses dari gatra.com (www.gatra.com/2007-11-07/artikel.php?id=109324).

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008. Nomor: KEP-003/A/JA/2008, Nomor: 199 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut. Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI) dan Warga Masyarakat.

Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I.) dengan Jaksa Agung Republik Indonesia pada hari Senin. 13 Juni 2016.

Laporan Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI. Penyajian Hasil Penelitian Peranan Kejaksaan Dalam Pencegahan. Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Jakarta. Tahun 2005.

Lawrence M. Friedman dan Harry N. Cheiber dalam R.M. Panggabean. Budaya Hukum Hakim Di bawah Pemerintahan Demokrasi dan Otoriter: Studi Tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1950-1965. Disertasi dipertahankan di Universitas Indonesia. 2003.

132

Peraturan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan dan atau Penyalahgunaan Agama

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.

Keputusan No. Kep-116/A/J.A/11/2007 tertanggal 9 Nopember 2007 perihal Larangan Kegiatan Aliran dan Ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah di Seluruh Indonesia.

133

Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan (Timkorpakem).

Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/JA/5/1984 tentang pembentukan Tim Pakem

Documents

PENGUATAN PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PROSES · 2018-06-26 · masyarakat.3 Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia, ... KEP-189/JA/10/1984