PENGGUSURAN TANAH PETANI AGRO ESTATE, DI DESA

SINGKOYO, KECAMATAN TOILI VS PT. KURNIA LUWUK SEJATI

(KLS)

Disusun Oleh : Fatimah Nur Rohmah

A. Permasalahan

Masalah yang di timbulkan bertepatan di PALU, MERCUSUAR – Sejumlah

masyarakat petani agro estate, di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten

Banggai mendesak DPRD Sulteng (Deprov) dalam menyelesaikan masalah petani dan

PT KLS, sebagai penanggung jawab transmigrasi Swakarsa Mandiri (SKM) di desa

itu. Tindakan PT KLS yang menggusur lahan pertanian warga, dan menggantinya

dengan tanaman kelapa sawit, dinilai merupakan sikap penyengsaraan rakyat.

Pasalnya, petani agro estate dirugikan dan kehilangan sumber pendapatan. Janji-janji

PT KLS kepada transmigran local untuk memperoleh penghidupan layak dan

peningkatan kesejahteraan sama sekali tidak pernah terealisasikan. Bahkan para

transmigran yang membeli lahan pertanian itu, semakin dililit hutang, karena PT KLS

secara sepihak menaikkan harga pokok lahan tersebut.

Menyikapi hal tersebut, wakil ketua DPRD Sulteng helmy D Yambas

mengatakan, pihaknya akan memerintahkan tiga atau empat orang anggota dewan

dapil Banggai dan Bangkep untuk turun langsung diareal penggusuran. Setelah itu,

anggota dewan tadi juga diarahkan untuk menanyakan hal tersebut pada PT KLS,

sehingga duduk persoalannya menjadi jelas. Persoalan pembentukan Pansus, lanjut

Helmy hal itu masih akan dibicarakan pada rapat paripurna. Bila dikehendaki, maka

pansus akan dibentuk. PALU – Aksi demonstrasi Massa Solidaritas Rakyat Untuk

Petani Agro Estate (Sorupa) terus berlanjut. Massa yang sebagian besar adalah petani

Agro Estate Desa Toili itu, memilih bertahan digedung DPRD Provinsi Sulteng,

karena mereka menginginkan berdialog langsung dengan para petinggi dewan. Palu,

Garda Sulteng - Penggusuran lahan dan kebun petani di Kecamatan Toili Kabupaten

Banggai tepatnya dilokasi Agro Estate Desa Singkono, terkesan membias. Harapan

petani yang menjadi korban penggusuran oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) agar

Legislatif Provinsi memberikan jaminan kongkrit terkait keluhan warga tersebut

belum bisa disahuti karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri

mengaku masih akan mempelajari masalahnya.

Salah satu tuntutan petani agar DPRD Sulteng membentuk pansus guna

membahas masalah yang terjadi, belum bisa diiyakan wakil ketua I DPRD Sulteng

Helmy D Yambas. Helmy yang menerima langsung puluhan petani yang menjadi

korban penggusuran mengaku masih akan mempelajari masalah yang ada, dengan

menegaskan perwakilan anggota dewan dari dapil Luwuk Banggai untuk turun

langsung ke lapangan (tempat lokasi penggusuran, red), baru kemudian membawa

hasil kunjungan itu kesidang paripurna sebagai pertimbangan membentuk Pansus.

Untuk masalah hukum terkait gugatan perdata yang di alamatkan kepada petani,

Helmy mengaku bukan kewenangan DPRD, sehingga menyerahkan langsung masalah

hukum kepada pihak berwenang untuk memfasilitasi dimana dalam hal ini

dipercayakan kepada Komisi Daerah hak Asasi Manusia (Komda HAM).

Upaya petani yang menjadi korban menuntut haknya terkait penggusuran yang

dilakukan sepihak oleh PT. KLS itu sudah berulang kali dilakukan. Sebelumnya,

aduhan pernah dilayangkan pihak DPRD kabupaten Banggai dan pemerintahan telah

dilakukan, namun tindak lanjut baik action untuk memperjuangkan aspirasi

masyarakat itu tidak pernah dilakukan. Malahan, penggusuran yang dilakukan oleh

PT. KLS tersebut terkesan mendapatkan dukungan dari pihak DPRD dan eksekutif

Banggai. Respon pemerintah Banggai atas penggusuran semakin terlihat, saat pihak

kepolisian ikut mengawal jalannya aktifitas penggusuran.

Bukan penggusuran saja yang dilakukan PT. KLS, petani yang menunjukkan

keberatannya sering mendapat terror. Penggusuran yang dilakukan perusahaan yang

dipimpin oleh Dr. Murad Husein, itu sangatlah tidak beralasan, karena selain petani

telah memiliki sertifikat atas tanahnya, pada tanggal 3 Januari 1999 lalu surat

pernyataan pelepasan hak atas tanah seluas 275 hektar, dimana dalam jaminannya

mengatakan tanah tersebut tidak dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun.

Jadi tidak beralasan penggusuran dilakukan. Karena sebelumnya PT. KLS

telah mengeluarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah seluar 275 hektar

dilokasi yang sama. Saat ini, semua petani yang menolak penggusuran sedang berada

dipalu, guna mengadukan sekaligus meminta proses bantuan hukum kepada LBH

Sulteng. Mereka berharap, kedatangan mereka ke palu bisa membuahkan hasil,

minimal ganti rugi terhadap lahan perkebunan yang telah digusur itu. Bahkan

keseriusan para petani ini untuk mendapatkan kembali haknya cukup terlihat dengan

menginap di kantor DPRD Sulteng, meski menurut mereka pelayanan yang diberikan

oleh staff DPRD sangat tidak realistis sebagai sesama masyarakat. Lahan sekitar 40

hektar milik 20 KK (kepala keluarga) warga Singkoyo, lanjut Irfaizal, diduga masih

bermasalah dengan pihak PT KLS. Selain itu penggusuran yang dilakukan sejak 19

September sampai 31 Oktober 2008 silam, karena dianggap tanah tersebut bermasalah

dan tidak sesuai dengan ketentuan. Dia menambahkan, pada tahun 1999, PT KLS

telah menyerahkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan kakao kepada warga

Trans Agro Estate sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal

3 Januari 1999 yang ditekan Komisaris Utama PT KLS Silva Mayindo dan Direktur

Utama KLS Murah Husain serta Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Banggai.

Kasus penggusuran lahan ini, lanjut Irfaizal, pihaknya telah menerima hasil

pertemuan antara DPRD Banggai, Dinas Nakertrans, Badan Pertanahan dan PT KLS

tentang lahan pertanian milik petani agro yang bermasalah. Namun pihaknya masih

mengkaji kembali. Sementara itu Kapolres banggai dan Kapolsek Toili yang diduga

melindungi PT KLS, tambah Irfaizal, setelah dimintai keterangan membantah

mengawal dan melindungi alat berat yang digunakan untuk penggusuran tersebut.

PALU – Solidaritas Rakyat untuk Petani Agro (Sopura) Toili, Kabupaten banggai,

Sulawesi Tengah, Rabu (18/2) menduduki kantor DPRD. Pendudukan kantor DPRD

Sulteng itu karena belum mendapat kepastian dari pihak DPRD terkait kasus

penggusuran lahan mereka yang dilakukan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS).

Koordinator Aksi, Andika Setiawan mengatakan, pihaknya tidak akan meninggalkan

kantor DPRD Sulteng sebelum mendapat jawaban dari DPRD.

B. Analisis Masalah

1. Faktor - Faktor Penggusuran Tanah

Akar masalah penggusuran adalah penggusuran yang cenderung menimbulkan konflik

bermula dari penguasaan tanah secara tidak syah, atau penguasaan/pemilikan

tanah yang overlap dengan kepentingan umum atas tanah tersebut.

Menurut analisis saya faktor-faktor dari penggusuran ini adalah:

Faktor manusiawi

Faktor keserakahan oleh sikap manusia yang dilakukan oleh pihak PT KLS

yang mendesak melakukan penggusuran lahan petani.

Faktor agama

Kurangnya pendalaman agama akan penggusuran, sehingga menyebabkan

manusia memelihara sikap ketamakan dan keserakahan dalam dirinya.

Karena pada dasarnya penggusuran tanah itu telah dijelaskan dalam Q.S

An-nisa ayat 59:

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada

Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan

lebih baik akibatnya”.

Dalam Al-qur’an ditegaskan kita harus mengikuti pemimpin atau

pemerintah yang berwenang, menurut agama dalam hal penggusuran tanah

ini bisa dilakukan jika ada pemanfaatan tanah pertanian yang lebih

bermanfaat dan adanya ganti rugi yang sesuai dengan kesepakatan kedua

belah pihak dan harus dengan menggunakan jalan musyawarah agar salah

satu pihak tidak merasa dirugikan.

Faktor sosial

Yaitu faktor hukum rimba yang masih berlaku di Indonesia. Hal ini

terbukti bahwa banyak kasus penggusuran di Indonesia, rakyat atau petani

selalu ditempatkan pada posisi tertindas dan dikalahkan. Dukungan

pemerintah seakan minim dan terkesan bias, bahkan dalam menyelesaikan

masalah pemerintah seakan mendukung pihak yang terkuat dan

mengabaikan pihak yang lemah.

Faktor hukum

Adanya hukum yang tidak bertindak tegas dalam menyelesaikan masalah,

hal ini dibuktikan dengan sikap pemerintah DPRD Sulawesi Tengah yang

terkesan mengulur waktu dalam menyelesaikan masalah serta adanya sikap

pemerintah DPRD dan eksekutif Banggai yang terkesan mendukung

penggusuran yang dilakukan oleh pihak PT KLS terhadap tanah pertanian.

Hal ini dibuktikan dengan pihak kepolisian ikut mengawal jalannya

aktifitas penggusuran tanpa adanya perlawanan dari DPRD Sulteng.

Faktor yang lain adalah sikap pemerintah yang tidak transparan dan serius

dalam menyelesaikan masalah, hal ini dibuktikan dengan sikap wakil

pemerintah DPRD Sulteng Helmy D Yambas, yang akan mempelajari

masalah terlebih dahulu, namun tidak adanya kepastian yang jelas kepada

rakyat.

Faktor Politik

Dari masalah ini, saya menangkap yaitu adanya politik dalam tubuh PT

KLS, dimana dalam melakukan penggusuran ini bertujuan untuk

memperluas lahan produksinya. Hal ini bermaksud untuk lebih bersaing

dengan PT yang lain dalam mencapai tujuan yang sama yaitu suatu

kesuksesan dalam mewujudkan produksi kelapa sawit terbesar di

Indonesia. Walaupun dilakukan dengan cara yang menyengsarakan rakyat

sekalipun.

Faktor dalam dari pihak PT KLS

Adanya alasan yang tidak jelas pihak PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS)

dalam mengeluarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah seluas 275

hektar dan tanah yang telah diolah oleh petani tersebut merupakan tanah

yang bermasalah menurut PT KLS.

Adanya Janji-janji PT KLS kepada transmigran local untuk memperoleh

penghidupan layak dan peningkatan kesejahteraan sama sekali tidak

pernah terealisasikan.

Bahkan para transmigran yang membeli lahan pertanian itu, semakin dililit

hutang, karena PT KLS secara sepihak menaikkan harga pokok lahan

tersebut.

2. Akibat

Akibat yang ditimbulkan dalam msalah ini sangatlah banyak diantaranya

sebagi berikut :

a. Terjadinya kesenjangan sosial antara petani dengan PT KLS, serta adanya

kesenjangan sosial antara rakyat dan pemerintah.

b. Adanya Aksi demonstrasi Massa Solidaritas Rakyat Untuk Petani Agro

Estate (Sorupa) yang terus berlanjut. Massa yang sebagian besar adalah

petani Agro Estate Desa Toili, memilih bertahan digedung DPRD Provinsi

Sulteng, karena mereka menginginkan berdialog langsung dengan para

petinggi dewan.

c. Adanya sikap yang tidak ramah kepada petani yang merasa keberatan akan

tanah yang digusur. Hal ini terbukti petani yang menunjukkan

keberatannya sering mendapat terror.

d. Janji-janji PT KLS kepada transmigran local untuk memperoleh

penghidupan layak dan peningkatan kesejahteraan sama sekali tidak

pernah terealisasikan dan mengakibatkan para transmigran yang membeli

lahan pertanian semakin dililit hutang, karena PT KLS secara sepihak

menaikkan harga pokok lahan tersebut.

e. Dalam menyelesaikan masalah pemerintah tidak bertindak tegas. Hal ini

dapat mengakibatkan pudarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah

sehingga rakyat bertindak sewenangnya tanpa mengandalkan pemerintah

sebagai basic perlindungan mereka.

f. Hilangnya peran pemerintah sebagai tempat aspirasi rakyat.

g. Jika penggusuran kepada para transmigran lokal ini sering terjadi, akan

tejadilah sikap rakyat yang menolak akan adanya program transmigrasi

dan akan adanya pembludakan penduduk dalam suatu wilayah tertentu di

Indonesia.

h. Hilangnya kebudayaan dalam rakyat pertanian yang awalnya saling gotong

royong,saling membantu dan saling hidup rukun-harmonis menjadi arogan

karena adanya penggusuran tanah pertanian.

i. Hilangnya mata pencaharian petani sehingga keluarga petani terbengkalai

dan menimbulkan suatu kasus sosial yaitu kesengsaraan dan kemelaratan.

3. Solusi

Solusi dalam masalah penggusuran ini antara lain :

Dilakukan langkah-langkah sosial antara lain dengan pencegahan dini,

Caranya dengan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha-

usaha untuk mencegah terjadinya penguasaan tanah secara tidak syah.

Pencegahan dilakukan dengan memonitor dan mengawasi bidang-bidang tanah

yang berpeluang dikuasai secara tidak syah. Namun apabila tanah sudah

terlanjur dikuasai secara tidak syah maka langkah osial yang dilakukan

adalah persuasi untuk mengeluarkan para penggusur dari tanah yang

mereka kuasai. Caranya dengan memberikan penjelasan dari berbagai

argumentasi yang bertujuan agar penggusur bersedia meninggalkan tanah

yang mereka kuasai, karena mengerti tindakannya merugikan dirinya dan

pihak lain. Setelah persuasi dilakukan namun para penggusur tidak

bersedia keluar dari tanah yang dikuasai maka dilakukan represi. Caranya

dengan memberikan tekanan yang proporsional, bertahap dan akumulatif

agar penyerobot keluar dari tanha yang dikuasai. Tekanan yang diberikan

proposional (sebanding) dengan penolakan.

Rakyat haruslah memiliki surat kepemilikan tanah atau yang biasa disebut

dengan sertifikat hak atas tanah. Dimana sertifikat tanah memiliki banyak

fungsi bagi pemiliknya. Baik itu tanah milik sendiri harus memiliki

berbagai ketentuan yang harus di ikuti salah satu ketentuan yang penting

untuk dilaksanakan adalah pensertifikatan hak atas kepemilikan tanah,

sehingga dapat menjadi bukti jika dikemudian hari terjadi tuntutan hukum

di pengadilan tentang hak kepemilikan / penguasaan atas tanah, maka

semua keterangan yang dimuat dalam sertifikat hak atas tanah itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan karenanya hakim harus

menerima sebagai keterangan-keterangan yang benar.

Untuk PT KLS juga harus memiliki tanda bukti yang kuat dalam

melakukan penggusuran.

Pemerintah hendaknya bertindak tegas, bersikap transparan dan tidak

memihak kepada kedua belah pihak. Namun bertanggung jawab akan

masalah penggusuran ini dan menyelesaikan masalah penggusuran ini

seadil-adilnya.

Ditanamkannya pendalaman agama bagi semua pihak yang bersangkutan,

baik pemerintah,rakyat dan PT KLS.

Sehingga masalah diselesaikan dengan jalan musyawarah.

Jika penggusuran terjadi, maka pihak PT KLS harusnya memberikan ganti

rugi sesuai dengan kespakatan bersama tanpa ada salah satu pihak yang

diragukan.

4. Kesimpulan

Dalam kasus ini saya berpihak kepada rakyat yaitu para petani Agro

Estate, Di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Sulteng. Karena sesuai dengan

pembahasan masalah yang ada bahwa penggusuran tanah yang dilakukan PT KLS

tidak beralasan dengan jelas, bahkan mereka menggusur tanah tanpa ada ganti

rugi yang sesuai, serta PT KLS secara sepihak menaikkan harga pokok lahan.

Sehingga menyebabkan rakyat terlilit hutang dan hidupnya kian susah. Rakyat

juga mendapat teror akan penggusuran ini, hal ini telah menggangu kenyamanan

hidup individu seseorang yang mana telah melanggar HAM yaitu hak

memperoleh keamanan.

Saya juga tidak setuju dengan sikap yang dilakukan oleh pemerintah yang

terkesan membiaskan masalah dan mengulur waktu dalam menyelesaikan

masalah. Karena pada dasarnya rakyat memandang pemerintah sebagai

pelindung, pengayom serta tempat mencurahkan segala masalah yang ada dan

diharapkan pemerintahlah yang akan memutuskan suatu masalah dengan seadil-

adilnya. Namun dalam penggusuran ini pemerintah justru menyalah gunakan

kepercayaan rakyat dan memihak pada PT KLS.

Dan menurut saya, aksi demonstrasi yang telah dilakukan rakyat tidaklah

salah karena mereka mempertahankan hak yang mereka miliki dari penggusur

yang datang tanpa alasan yang jelas.

Menurut saya, untuk PT KLS seharusnya mereka mempertimbangkan

penggusuran yang dilakukan. Jika dalam penggusuran tidak disertai dengan

alasan yang jelas, janganlah gegabah menggusur karena hal itu akan mendapat

penolakan dari rakyat. Namun jika memang tanah tersebut milik PT KLS yang

syah, maka PT KLS boleh melakukan penggusuran dengan jalan musyawarah dan

memberikan ganti rugi yang sesuai.

Berikut adalah beberapa gambar penggusuran oleh PT KLS (Kurnia Luwuk Sejati) :

Gambar di atah adalah lahan pertanian yang digusur dan digunakan sebagai lahan kelapa

sawit (gambar diatas adalah bibit lahan kelapa sawit).

DAFTAR PUSTAKA

http:// Penggusuran Tanah dalam Perspektif Sosial.htm/diakses pada

11 Nopember 2013, 9:24:50

http:// Makalah Masalah Hak Atas Tanah Yang Digusur Oleh Pemerintah Dengan

Ganti Rugi Yang Rendah _ Tsafa.htm/diakses pada 11 Nopember 2013, 9:15:20

http:// Selamat Datang di Blog Bangorejo Belajar CONTOH MAKALAH

TENTANG PENGGUSURAN TANAH DI SALAH SATU WILAYAH

INDONESIA.htm/diakses pada 11 Nopember 2013, 9:14:42

http:// kelapa sawit1-nee-pembibitan-kelapa-sawit-milik-PT KLS-di-Kabupaten-

Banggai-Sulawesi-Tengah.-Foto_-Pusar-Banggai./diakses pada

18 Nopember 2013, 16:45:42