PENGGUNAAN STANDAR, PEDOMAN DAN MANUAL

DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI

olehBADAN LITBANG DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Disusun dalam rangka Konsolidasi Perumusan Standar Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

Jakarta, 21 Jakarta, 21 DesemberDesember 20062006

Pembangunan Konstruksi yang Terkait dengan Ruang Lingkup Bidang PU meliputi :

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Bina Marga

Bidang Cipta Karya

Bidang Tata Ruang

Pembangunan Konstruksi dapat terselenggaradengan adanya ketersediaan perangkat standar, pedoman dan manual yang mendukung pada tahapan :

Pra Konstruksi, yaitu Kegiatan: Perencanaan :

SurveyInvestigasiStudiDesain

Konstruksi

Pasca Konstruksi, yaitu Operasi, Pemeliharaan, Monitoring, dan Evaluasi

Kegiatan-kegiatan yang tercakup pada tahap :

Pra KonstruksiKonstruksiPasca Konstruksi

Diatur dalam suatu ketentuan tertulis dan dilandasi oleh Dasar Hukum yang ber-laku yang keseluruhannya dituangkandalam Standar, Pedoman, Manual

STANDARDISASI

I. StandardisasiI. Standardisasiadalah proses merumuskan, me-netapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak (PP 102 – 2000).

Tujuan Standardisasi

1. Meningkatkan kepastian dan efisiensi transaksi perdagangan;

2. Memberikan acuan bagi pelaku usaha dan membentuk persaingan pasar yang trans-paran;

3. Melindungi kepentingan konsumen, kesehatan masyarakat, dan perlindungan kelestarian fungsi lingkungan;

4. Meningkatkan sofistikasi pasar dan kelancaran perdagangan internasional

II. Dasar hukum yang terkait :

1)1) UU Nomor : 8 Tahun 1999 tentang UU Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen;Perlindungan konsumen;

2)2) UU Nomor : 7 tahun 1994 tentang Pengesahan UU Nomor : 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The WTO, Lampiran Agreement Establishing The WTO, Lampiran tentang TBT;tentang TBT;

3)3) PeraturanPeraturan PemerintahPemerintah Nomor : 102 tahun 2000 Nomor : 102 tahun 2000 tentang tentang StandardisasiStandardisasi Nasional;Nasional;

4)4) Kepres Nomor : 166/ 2000 tentang Kedudukan Kepres Nomor : 166/ 2000 tentang Kedudukan BSN dan pembagian tugas/ wewenang antara BSN dan pembagian tugas/ wewenang antara BSN dan Instansi Teknis;BSN dan Instansi Teknis;

5)5) SK Kepala BSN Nomor : 3401/ BSN/ SK Kepala BSN Nomor : 3401/ BSN/ -- 71/ 11/ 71/ 11/ 2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional 2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional (SSN).(SSN).

6)6) KeputusanKeputusan Kepala BSN Nomor: 95/KEP/BSN/ Kepala BSN Nomor: 95/KEP/BSN/ 4/2006 Tentang Penetapan Panitia Teknis 4/2006 Tentang Penetapan Panitia Teknis PerumusanPerumusan SNI 91SNI 91--01: Bahan Konstruksi 01: Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa SipilBangunan dan Rekayasa Sipil

7)7) PermenPermen PU Nomor: 23/PRT/M/2006 tentang PU Nomor: 23/PRT/M/2006 tentang Tata Kerja Panitia Teknis Tata Kerja Panitia Teknis StandardisasiStandardisasi Bahan Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil di Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil di lingkungan Departemen PU.lingkungan Departemen PU.

III. Prinsip Dasar Perumusan Standar :

Merupakan proses merumuskan standar sampai konsensus yang melibatkan pemangku kepentingandan Masyarakat Standar dengan memegang prinsip dasar perumusan standar, antara lain :a. Terbuka; b. Transparan; c. Konsensus dan tidak memihak; d. Efektif dan relevan;e. Koheren; f. Dimensi pengembangan.

Perumusan RSNI dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pemangku kepentingan yang terkait. Panitia Teknis dikoordinasikan oleh instansi teknis sesuai kewenangan;

IV. Pengertian Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM)

NormaNorma adalah aturan atau ketentuan adalah aturan atau ketentuan yang mengikat yang mengikat sebagai panduan dan sebagai panduan dan pengendali dalam melaksanakan kegiatan pengendali dalam melaksanakan kegiatan (PP 25 tahun 2000) (PP 25 tahun 2000) ((Diberlakukan nasionalDiberlakukan nasional))

Contoh : Undang-Undang, Peraturan.

StandarStandar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperpihak yang terkait dengan memper--hatikan hatikan syaratsyarat--syarat keselamatan, kesyarat keselamatan, ke--amanan, amanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesarmanfaat yang sebesar--besarnya (PP 102 tahun besarnya (PP 102 tahun 2000) 2000) (Diberlakukan nasional)(Diberlakukan nasional)

Contoh : Standar Nasional Indonesia (SNI)

PedomanPedoman adalah acuan yang bersifat adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat (PP 25 dan kemampuan daerah setempat (PP 25 tahun 2000) tahun 2000) (Diberlakukan nasional)(Diberlakukan nasional)

ContohContoh :: Pedoman Perencanaan, Pedoman Pedoman Perencanaan, Pedoman Pelaksanaan dll.Pelaksanaan dll.

ManualManual adalah acuan operasional yang adalah acuan operasional yang penerapannya disesuaikan dengan kepenerapannya disesuaikan dengan ke--butuhan dan karakteristik objek, dalam hal butuhan dan karakteristik objek, dalam hal ini berupa petunjuk pelaksanaan dan ini berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (PP 25 Tahun 2000)petunjuk teknis (PP 25 Tahun 2000)(Diberlakukan internal Dep. PU)(Diberlakukan internal Dep. PU)

Contoh :Contoh : Manual Penentuan Kapasitas Manual Penentuan Kapasitas Jalan, Manual Pemeriksaan Jalan Dengan Jalan, Manual Pemeriksaan Jalan Dengan Alat Benkelman Beam dll. Alat Benkelman Beam dll.

V. Panitia Teknis (Pantek) :V. Panitia Teknis (Pantek) :

Permen PU Nomor : 23/PRT/M/2006 tentang Permen PU Nomor : 23/PRT/M/2006 tentang Tata Kerja Panitia Teknis Standardisasi Tata Kerja Panitia Teknis Standardisasi Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil (91Sipil (91--01).01).-- Ketua Pantek Kepala Badan LitbangKetua Pantek Kepala Badan Litbang-- Wakil Ketua Pantek Direktur Bina TeknikWakil Ketua Pantek Direktur Bina TeknikDitjen Bina Marga;Ditjen Bina Marga;

-- Sekretaris Pantek, Sekretaris BadanSekretaris Pantek, Sekretaris BadanLitbang;Litbang;

-- Anggota 22 orang (wakil dari berbagaiAnggota 22 orang (wakil dari berbagaipemangkupemangku kepentingankepentingan))

Panitia Teknis adalah unit Panitia Teknis adalah unit organisasiorganisasi dalam dalam sistem sistem standardisasistandardisasi nasional yang dibentuk nasional yang dibentuk dan ditetapkan oleh Badan dan ditetapkan oleh Badan StandardisasiStandardisasiNasional Nasional (Pedoman (Pedoman StandardisasiStandardisasi Nasional 02Nasional 02--2005)2005)

SubpanitiaSubpanitia Teknis adalah unit Teknis adalah unit organisasiorganisasi yang yang dibentukdibentuk oleh oleh panitiapanitia teknis. teknis. (Pedoman (Pedoman StandardisasiStandardisasi Nasional 02Nasional 02--2005).2005).

TugasTugas dan Fungsi Panitia Teknis :dan Fungsi Panitia Teknis :A.TugasA.Tugas Panitia Teknis:Panitia Teknis:

1. Membantu Menteri dalam mengkoordinasi-kankegiatan perumusan dan revisi SNI Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil, perumusan dan revisi Pedoman, Manual dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum termasuk berdasarkan usulan dari pemrakarsa;

2. Mengusulkan dan memberi pertimbangan program pengembangan SNI kepada BSN, yang mencakup usulan perumusan SNI, pemeliharaan SNI yang telah ada dan penyelesaian perumusan RSNI yang sedang berjalan;

3. Melaksanakan program pengembangan SNI, sebagaimana dimaksud pada butir 1, yang di-tetapkan oleh BSN;

4. Membentuk Sub Pantek dan gugus kerja sesuai kebutuhan;

5. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Sub Pantek;

6. Mengadakan pertemuan koordinasi dan evaluasi kegeiatan Standar, pedoman, dan manual minimal 3 kali dalam setahun;

7. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan BSN termasuk lembaga standardisasi nasional/Internasional;

8. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi teknis, asosiasi profesi, dan masyarakat bidang bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil termasuk unit-unit yang berada di lingkungan Departemen PU;

9. Melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam pedoman Standardisasi Nasional (PSN).

B. Fungsi Panitia TeknisB. Fungsi Panitia Teknis

1.1. PerumusanPerumusan Kebijakan Standar, Pedoman, Kebijakan Standar, Pedoman, dan Manual Bahan Konstruksi Bangunan dan Manual Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil;dan Rekayasa Sipil;

2.2. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan, Penyampaian laporan hasil pelaksanaan, evaluasi, saran dan pertimbangan kegiatan evaluasi, saran dan pertimbangan kegiatan standardisasistandardisasi kepada kepada MenteriMenteri

ORGANISASI PANTEKKETUA PANTEK KETUA PANTEK :1. Ketua Pantek dapat merangkap sebagai Ketua

dari Panitia Teknis lain atau Sub Panitia Teknis lain;

2. Ketua Panitia Teknis maksimum boleh merangkap 2 (dua) jabatan Ketua Panitia Teknis atau Subpanitia Teknis;

3. Ketua Panitia Teknis harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

Mewakili kepentingan salah satu Stakeholder atau kepakaran bidang yang relevan;Tingkat pendidikan minimal D3 dalam bidangyang relevan dengan ruang lingkup Pantek atau memiliki penguasaan dan pengalaman kerja minimal 3 tahun;Memiliki minat di bidang standardisasi dan komitmen untuk aktif dinyatakan dengan pernyataan tertulis

4. Memiliki keahlian yang memadai;5. CV

ANGGOTA PANTEK1.1. MempresentasikanMempresentasikan pihakpihak--pihak yang pihak yang

berkepentingan (produsen, berkepentingan (produsen, konsumenkonsumen, , instansi instansi pemerintahpemerintah, , pakarpakar di bidang yang di bidang yang relevanrelevan) dengan komposisi yang ) dengan komposisi yang seimbangseimbang;;

2.2. KeahlianKeahlian anggota harus mencakup ruang anggota harus mencakup ruang lingkup Panitia Teknis;lingkup Panitia Teknis;

3.3. Jumlah anggota termasuk Ketua, Sekretaris Jumlah anggota termasuk Ketua, Sekretaris disesuaikandisesuaikan dengan kebutuhan di atas, dengan kebutuhan di atas, minimal 9 (minimal 9 (sembilansembilan ) orang;) orang;

4.4. AnggotaAnggota Panitia Teknis harus memenuhi kriteria Panitia Teknis harus memenuhi kriteria sebagai berikut:sebagai berikut:

Mewakili Mewakili kepentingankepentingan salah satu Stakeholder atau salah satu Stakeholder atau kepakarankepakaran bidangbidang yang yang relevanrelevan;;Tingkat Tingkat pendidikanpendidikan minimal D3 dalam minimal D3 dalam bidangbidang yang yang relevanrelevan dengan ruang lingkup dengan ruang lingkup PantekPantek atau memiliki atau memiliki penguasaanpenguasaan dan dan pengalamanpengalaman kerja minimal 3 tahun kerja minimal 3 tahun pada pada bidangbidang yang yang relevanrelevan;;Memiliki Memiliki minatminat di di bidangbidang standardisasistandardisasi dan dan komitmenkomitmenuntuk untuk aktifaktif berpartisipasiberpartisipasi dalam pekerjaan teknis dalam pekerjaan teknis perumusanperumusan standar yang dinyatakan dengan standar yang dinyatakan dengan pernyataanpernyataan tertulistertulisSetiap Setiap anggotaanggota PantekPantek harus harus memahamimemahami dan dan memamema--tuhituhi ketentuan Pedoman ketentuan Pedoman StandardisasiStandardisasi Nasional Nasional (PSN) yang berkaitan dengan kegiatan (PSN) yang berkaitan dengan kegiatan tugastugas dan dan tanggungtanggung jawab Panitia Teknis.jawab Panitia Teknis.

5.5. CVCV

PantekPantek Bahan Konstruksi Bangunan dan Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa SipilRekayasa Sipil meliputi;

1. Bidang Sumber Daya Air: Sub Pantek Sumber Daya Air;

2. Bidang Jalan dan Jembatan: Sub PantekRekayasa Jalan dan Jembatan;

3. Bidang Cipta Karya: a. Sub Pantek Perumahan dan Sarana dan

Prasarana Permukimanb. Sub Pantek Bahan, Sains, Struktur, dan

Konstruksi Bangunan;4. Bidang Tata Ruang: Sub Pantek Tata Ruang

Catatan :Catatan :

VI. PROSES PERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR, PEDOMAN, DAN MANUALVI. PROSES PERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR, PEDOMAN, DAN MANUAL

•• Rapat Teknis (R2) dan Rapat Rapat Teknis (R2) dan Rapat konsensuskonsensus (R3) (R3) wajibwajib melibatkan melibatkan SubpanitiaSubpanitia Teknis. Teknis. (Dalam (Dalam masamasa peralihanperalihan bagi kegiatan yang sudah bagi kegiatan yang sudah terlanjurterlanjur diselesaikan tetap diselesaikan tetap wajibwajib diklarifikasikandiklarifikasikan dengan dengan SubpanitiaSubpanitia Teknis sebelum ditetapkan dalam Teknis sebelum ditetapkan dalam rapatrapat Panitia Teknis)Panitia Teknis)

•• Penetapan oleh Panitia Teknis bagi semua produk yang akan Penetapan oleh Panitia Teknis bagi semua produk yang akan diundangkandiundangkan dengan dengan PeraturanPeraturan MenteriMenteriPemberlakuanPemberlakuan didukung dengan Surat didukung dengan Surat EdaranEdaran, ,

bila perlu diberlakukan SNI bila perlu diberlakukan SNI wajibwajib harus didukung dengan harus didukung dengan PeraturanPeraturan MenteriMenteri

PenetapanPenetapan

GugusGugus KerjaKerja

NaskahNaskahAkademisAkademis DraftingDrafting RapatRapat

teknisteknis KonsensusKonsensus

Penetapan/Penetapan/PemutakhiranPemutakhiran

KebutuhanKebutuhanStandarStandar

PenetapanPenetapanRASNI RASNI jadijadi SNISNI

(BSN)(BSN)

EselonEselon II

a/n a/n MenteriMenteriMenteriMenteri

RSNIRSNI PedomanPedoman

SNI (SNI (WajibWajib))bila diperlukanbila diperlukan

R0R0 R1R1 R2R2 R3R3

SetujuSetuju

Masyarakat Masyarakat PenggunaPengguna

ProfesionalProfesionalPerguruanPerguruan TinggiTinggi

PemPem PusatPusat,,ProvProv, , KabKab/Kota/Kota

TidakTidak

YaYa

EvaluasiEvaluasiBSNBSN

JajakJajakPendapatPendapatEE--balotingbalotingMASTANMASTAN

PemberlakuanPemberlakuanSNISNI

SubSub

pantekpantek

PantekPantek

Manual Manual ((Juklak/JuknisJuklak/Juknis))

Penanggungjawab Kegiatan

Unit Es. I (Ditjen, Sekjen, BPKSDM)

1 2 3 4a* - 5a - 6 7 - 9

Balitbang 1 2 3 4a 4b 5a - 6 7 - 9

- 8

-

-

8

-

9

-

9-

- 9

-Itjen 1 -

-

-

-

-

-

- -

-

-

--

6

Pemda 1 - - - 6 7

-

- 7

BSN 1 - - 5b

Mastan 1 - - -

Catatan :

VII. Role Sharing VII. Role Sharing PerumusanPerumusandan dan PenerapanPenerapan Standar, Pedoman, Standar, Pedoman, ManualManual

Kebutuhan NSPM untuk

- Prakonstruksi- Konstruksi

- PaskaKonstruksi

PenentuanJudul

Pengawasan olehLembaga Pengawas,

& MASTAN NSPM yang benar

KonsolidasiProgram Diseminasi Penggunaan/

Penerapan

EVALUASI9

63

2

8

7

a

b

54

ManualPedoman(Non SNI)*

SNI

Perumusan Penetapan

ManualPedomanRSNI(Menteri) **

SNI(BSN)

a

b

1

4a * ; wajib melibatkan Subpantekbilamenggunakan gugus/ Tim di luar Subpanitia Teknis5a **; Kepala Balitbang duduk sebagai Ketua Pantek ( legal Aspek oleh Biro Hukum)

VIII. Tahapan Perumusan SNI sesuai PSN 01-2005 :Dokumen Terkait

Tahapan Perumusan PelaksanaNama dokumen Singkatan

Penyusunan konsep(drafting)

Panitia Teknis/ Sub Panitia Teknis/ Gugus Kerja

Rancangan SNI-1 RSNI-1

Perbaikan konsep Panitia Teknis/ Sub Panitia Teknis Rancangan SNI-2 RSNI-2

Konsensus Panitia Teknis/ Sub Panitia Teknis

Panitia Teknis/ Sub Panitia Teknis Rancangan SNI-3 RSNI-3

Jajag Pendapat(enquiry) BSN dan MASTAN --- ---

Perbaikan akhir Panitia Teknis/ Sub Panitia Teknis Rancangan SNI-4 RSNI-4

Pemungutan suara/ e-balloting (konsensus

nasional) BSN dan MASTAN Rancanganakhir SNI RASNI

Penetapan BSN Standar Nasional Indonesia

SNI

REKAPITULASI JUMLAH STANDAR BAHAN KONSTRUKSI BANGUNAN DAN REKAYASA SIPILDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM (NOVEMBER- 2006)

S N IPetunjuk Teknis TOTAL

MetodeTataCara Spek. Jumlah SNI+RSNI+Pt

I. UMUM

Tanah, Batuan, Sedimen, Beton, Agregat, Semen, Aspal, Kayu, Air, Baja dan Bahan Lain 319 57 56 432 44 0 476

II. SUMBER DAYA AIR

Bendungan, Bendung, Sungai, Air Tanah, Standar Perencanaan Irigasi, dan Pantai 43 24 7 74 61 0 135

III. PRASARANA TRANSPORTASI

Perkerasan Jalan, Jalan dan Jembatan, Lalu lintas, Peralatan, pemeliharaan jalan & jembatan dan Lingkungan Jalan 26 28 40 94 157 0 251

IV. PERMUKIMAN TATA RUANG, KAWASAN

Tata Ruang, Kawasan, Rumah&Gedung, Struktur & konstruksi bangunan, Keselamatan Bangunan, Perumahan, Air bersih, Air minum, Persampahan, Sanitasi dan lain-lain 36 78 59 173 122 273 568

T o t a l 424 187 162 773 384 273 1430

PedomanTeknis

No. BIDANG

Web Site SNI: www.pu.go.id/balitbang/sni/