PENGGUNAAN DEBT COLLECTOR DALAM PENYELESAIAN

KREDIT MACET PADA BANK STANDARD CHARTERED

(Analisis Putusan MA Nomor 3192 K/Pdt/2012)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

SHINTA DWININGTHYAS

NIM: 1111048000028

K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S

PROGRAM STUDI I L M U HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1436 H/2015 M

PENGGUNAAN DEBT COLLECTOR DALAM PENYELESAIAN

KREDIT MACET PADA BANK STANDARD CHARTERED

(Analisis Putusan MA Nomor 3192 K/Pdt/2012)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

SHINTA DWININGTHYAS

NIM: 1111048000028

K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S

PROGRAM STUDI I L M U HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1436 H/2015 M

i

PENGGUNAAN DEBT COLLECTOR DALAM PENYELESAIAN

KREDIT MACET PADA BANK STANDARD CHARTERED

(Analisis Putusan MA Nomor 3192 K/Pdt/2012)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Shinta Dwiningthyas

NIM: 1111048000028

Pembimbing I Pembimbing II

Dra. Hafni Muchtar, SH., MH., MM. Aliya Sandra Dewi, SH., MKn.

K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S

PROGRAM STUDI I L M U HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1436 H/2015 M

ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul PENGGUNAAN DEBT COLLECTOR DALAM

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK STANDARD CHARTERED

(Analisis Putusan MA Nomor 3192 K/Pdt/2012) telah diujikan dalam Sidang

Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta pada tanggal 02 April 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu

Hukum dengan Konsentrasi Hukum Bisnis.

Jakarta, 02 April 2015

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Asep Saepudin Jahar, MA.

NIP. 19691216 199603 1 001

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH:

1. Ketua : Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA., MH. (…………......…..….….)

NIP. 19551015 197903 1 002

2. Sekertaris : Arip Purkon, MA. (……....…..........….…..)

NIP. 19790427 200312 1 002

3. Pembimbing 1 : Dra. Hafni Muchtar, SH., MH., MM. (…………….......…….)

4. Pembimbing 2 : Aliya Sandra Dewi, SH., MKn. (……………..………....)

5. Penguji 1 : Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA., MH. (……………..….……...)

NIP. 19551015 197903 1 002

6. Penguji 2 : Arip Purkon, MA. (……………..…….…...)

NIP. 19790427 200312 1 002

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti hasil karya ini bukan hasil karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi

yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 20 Maret 2015

Shinta Dwiningthyas

iv

ABSTRAK

Shinta Dwiningthyas. NIM 1111048000028. PENGGUNAAN DEBT COLLECTOR

DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK STANDARD

CHARTERED (Analisis Putusan MA Nomor 3192 K/Pdt/2012). Program Studi

Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H/2015 M. x + 74 halaman + 30

halaman lampiran. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap

penggunaan debt collector dalam penyelesaian kredit macet yang terjadi di dunia

perbankan dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap

penggunaan debt collector dalam penyelesaian kredit macet pada dunia perbankan.

Latar belakang skripsi ini adalah penagihan kredit macet yang dilakukan oleh jasa

pihak ketiga (debt collector) pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan

pokok-pokok etika penagihan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia karena

seringkali menimbulkan kerugian bagi konsumen kartu kredit, seperti kasus pada

Putusan MA Nomor 3192 K/Pdt/2012 yang merugikan nasabah Bank Standard

Chartered karena jasa pihak ketiga (debt collector) yang dikuasakan oleh pihak bank

tidak bekerja secara profesional dan menggunakan pendekatan intimidasi serta

premanisme. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian library research, yang

mengkaji berbagai dokumen terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan

penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Selanjutnya ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam

penyelesaian kredit macet diperbolehkan dan pengaturannya terdapat di dalam Surat

Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP/2012, Peraturan Bank Indonesia No.

14/2/PBI/2012, Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011, Booklet Perbankan

Indonesia Tahun 2014. Dalam Putusan MA Nomor 3192 K/Pdt/2012 Majelis Hakim

menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan menghukum

Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi, putusan

tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku saat ini terkait dengan penggunaan jasa penagihan kartu kredit.

Kata Kunci : Debt Collector, Kartu Kredit, Hubungan

Hukum Bank dengan Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector),

Putusan Hakim.

Pembimbing : 1. Dra. Hafni Muchtar, SH., MH., MM.

2. Aliya Sandra Dewi, SH., M.Kn.

Daftar Pustaka : Tahun 1984 s.d. Tahun 2015.

v

KATA PENGANTAR

حمن حيم بسم هللا الر الر

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang

senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGGUNAAN DEBT COLLECTOR

DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK STANDARD

CHARTERED (Analisis Putusan MA Nomor 3192 K/Pdt/2012)”. Salawat serta salam

senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, yang telah

membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, arahan, dan

bimbingan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA., MH. selaku ketua Program Studi Ilmu

Hukum dan Arip Purkon, MA selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Dra. Hafni Muchtar, SH., MH., MM. dan Aliya Sandra Dewi, SH., M.Kn.

selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menjadi pembimbing dalam

penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran, perhatian, dan ketelitian

vi

memberikan masukan serta meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu

pengetahuan dengan tulus ikhlas, semoga ilmu pengetahuan yang diajarkan

dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi penulis.

5. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Priyono A.W. dan Ibunda tersayang,

Sri Rahayu S.Pd. Terima kasih atas kasih sayang, motivasi, dukungan, doa,

perhatian, ilmu pengetahuan, arti kedisiplinan, serta segala hal yang selalu

diberikan dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan

pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri. Begitu pula untuk kakak dan adikku

tersayang, Dita Yusuf Pambudi dan Abdul Ajis Adi Putra. Terima kasih atas

segala dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang telah kalian berikan.

6. Teman hidup penulis, Waldan Mufathir yang telah membantu, memberi

semangat, arahan, serta menemani penulis setiap waktu baik suka maupun

duka. Terima kasih atas perhatian, cinta, kasih sayang, dan waktunya yang

diberikan kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan meridhai

kebersamaan kita.

7. Kak Laras, Kak Mario, Mbak Indri, Kak Rino, Mas Adrian yang telah banyak

membantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan,

motivasi, dan pengetahuan yang sudah diberikan kepada penulis. Semoga

semua kebaikan yang kalian berikan senantiasa dibalas oleh Allah Swt.

vii

8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2011 yang selalu

mewarnai kehidupan di bangku perkuliahan selama delapan semester ini, Ayu

Eza, Tami, Hilda, Ida, Fanny, Kiya, Icha, Dhurifah, Endang, Sri, Ummu,

Novita, Dita, Citra, Clara, Banun, Fitriana, Lidia, Liana, Ayang, teman-teman

Hukum Bisnis dan Hukum Kelembagaan Negara yang lainnya yang tidak

mungkin disebutkan satu persatu karena banyak sekali yang telah membantu

dan memberikan dukungan kepada penulis

9. Teman-teman KKN MPR, khususnya Rida Fauzia Qinvi yang banyak

memberikan motivasi, dukungan, perhatian, pengalaman hidup untuk saling

berbagi disetiap kesempatan waktu.

10. Pihak perpustakaan UI dan UIN Jakarta, terima kasih karena telah

menyediakan buku-buku yang lengkap sehingga penulis tidak kebingungan

mencari referensi buku yang dibutuhkan.

Atas seluruh bantuan dari semua pihak baik material maupun immaterial,

penulis berdoa semoga Allah Swt memberi balasan yang berlipat. Penulis berharap

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca

umumnya.

Jakarta, Maret 2015

Shinta Dwiningthyas

viii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING..................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN…………………………………………………..... ii

LEMBAR PERNYATAAN……………………………………………………. iii

ABSTRAK………………………………………………………...................... iv

KATA PENGANTAR………………………………………………………...... v

DAFTAR ISI………………………………………………………................... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…………………………………………………. 1

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah…………………………………….... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………………………... 8

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual........................................................... 9

E. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu............................................………. 13

F. Metode Penelitian........................................................…………………. 15

G. Sistematika Penulisan................................…………………………....... 19

BAB II KARTU KREDIT DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

A. Pengertian Kartu Kredit........................................…………………….... 21

B. Jenis – Jenis Kartu Kredit........................................................................ 23

C. Kartu Kredit Dalam KUH Perdata........................................................... 26

D. Risiko – Risiko Kartu Kredit.................................................................... 32

ix

BAB III HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DENGAN JASA PIHAK

KETIGA (DEBT COLLECTOR)

A. Bank dan Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector)…...................................... 35

B. Tata Cara Penagihan Oleh Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector)............... 37

C. Pengaturan Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector) di Indonesia................... 39

D. Bentuk Hubungan Hukum Bank dengan Jasa Pihak Ketiga (Debt

Collector)…………………........………………………………............... 42

E. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Jasa Pihak Ketiga (Debt

Collector) ……………………………………………………….............. 45

BAB IV. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3192

K/Pdt/2012

A. Tentang Bank Standard Chartered............……………………………… 51

B. Posisi Kasus………………………………………………………........... 52

1. Sikap Para Pihak…........................………………………........... 52

2. Pertimbangan Majelis Hakim…............……………………....... 58

3. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3192 K/Pdt/2012......... 60

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penggunaan Jasa Pihak Ketiga

(Debt Collector) Dalam Penagihan Kredit Macet..........………………... 65

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan…………………………………………………..……......... 68

x

B. Saran………………………………………………………...………....... 70

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................... ...... 72

LAMPIRAN.................................................................................... ..................... 75

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi di bidang ekonomi telah membawa dampak yang luar

biasa dalam bidang hukum bisnis. Salah satu yang paling terkena dampak dari

globalisasi tersebut ialah lembaga perbankan. Bank adalah lembaga keuangan

yang kegiatan pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman

atau kredit.1

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang ada, bank

memiliki berbagai fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati dan digunakan oleh

masyarakat luas. Banyaknya fasilitas yang diberikan oleh jasa perbankan

dalam menunjang kegiatan usaha bank, ditujukan untuk memikat masyarakat

supaya menggunakan fasilitas bank yang dapat memenuhi kebutuhan

transaksi pembayaran secara mudah dan cepat. Fasilitas yang dimaksud

tersebut adalah kartu kredit.

Fasilitas kartu kredit pada saat ini sudah bukan barang yang asing lagi

bagi masyarakat, tetapi menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan

1 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 10, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012),

h. 36.

1

2

dari alat pembayaran sehari-hari. Produsen kartu kredit mencoba memberikan

pemahaman bahwa dengan menggunakan kartu kredit semuanya beres. Praktis

dan aman penggunaannya. Dalam konteks ini pengguna kartu kredit

mengemas dirinya dalam lingkaran kehidupan yang dikendalikan oleh

aktivitas hutang. Semakin banyak kartu kredit yang dimilikinya, semakin

bebas membelanjakan uangnya. Semakin banyak hutang yang dimiliki, maka

mereka dinobatkan sebagai warga masyarakat modern. Lewat tawaran diskon,

promosi, dan rayuan dahsyat yang lainnya, para pemilik kartu kredit

dikondisikan sedemikian rupa untuk selalu berbelanja, agar para konsumen ini

mendapatkan reward point atas objek barang dan jasa yang dibelinya.2

Penggunaan kartu kredit yang tidak bijaksana, maka akan

mendatangkan masalah bagi pemiliknya. Permasalahan kartu kredit yang

sering terjadi adalah keterlambatan kewajiban pembayaran yang pada

akhirnya menimbulkan kemacetan, atau biasa disebut dengan kredit macet.

Kartu kredit yang sudah macet akan menimbulkan masalah baru bagi

pemiliknya dan bagi pihak bank yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Pada

umumnya yang terjadi adalah permasalahan dalam hal penagihan hutang kartu

kredit yang macet. Nasabah sering merasa keberatan apabila sudah terjadi

jatuh tempo penagihan kartu kreditnya yang macet. Nasabah merasa keberatan

apabila dalam proses penagihan kredit macetnya dilakukan dengan

2 Sumbo Tinarbuko, Mendengarkan Dinding Fesbuker, (Yogyakarta : Multicom,

2009), h. 96.

3

menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector). Pengguna kartu kredit yang

terlilit hutang dalam jumlah yang besar dan tidak mampu melunasi tagihan

yang diminta oleh bank harus berurusan dengan debt collector.

Debt collector sebagai pihak yang dikuasakan oleh bank untuk

menagih hutang kartu kredit konsumen pada dasarnya bekerja sesuai dengan

target yang diamanatkan oleh bank penerbit kartu kredit kepada badan usaha

tersebut. Debt collector disini merupakan badan usaha yang bekerja sama

dengan lembaga perbankan jika terjadi masalah penunggakan hutang dalam

pelunasan tagihan kartu kredit, yang pada intinya bank tidak ingin adanya

wanprestasi dalam perjanjian pemberian kartu kredit.

Tetapi penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) pada dasarnya

merupakan pihak yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada

konsumen. Adakalanya pula debt collector tidak bekerja dengan profesional

seperti yang diharapkan oleh bank. Terkadang untuk mendapatkan hutang

yang ditagihnya mereka melakukan tindakan melawan hukum sehingga

menimbulkan kerugian bagi nasabah yang ditagih hutangnya tersebut.

Pada dasarnya jika mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia SEBI

No. 14/17/DASP/2012 penggunaan jasa pihak ketiga ini diperbolehkan, dan

keberadaannya telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu pengaturan

kerjasama dengan pihak lain dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia

No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang

Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

4

dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009

tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan

Kartu (APMK).

Dalam hal ini, terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dilihat pada

Pasal 17B dan Pasal 21 ayat 1 dimana disebutkan bahwa pertama, penerbit

kartu yang menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan kartu

kredit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan hutang kartu kredit

sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai

prinsip kehati-hatian bank dalam melakukan penyerahan sebagian

pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. Kedua, dalam hal penagihan hutang

kartu kredit menggunakan jasa pihak lain, bank penerbit kartu wajib

menjamin kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan

sendiri oleh bank penerbit kartu tersebut, dan dapat ditagih hanya untuk

hutang kartu kredit dengan kualitas tertentu yaitu jika termasuk ke dalam

tingkat kolektibilitas macet.3 Ketiga, dalam perjanjian kerjasama antara

penerbit kartu dengan perusahaan penyedia jasa penagihan kartu kredit harus

memuat klausul tentang tata cara, pokok-pokok etika penagihan, dan hal-hal

yang dilarang dalam melakukan penagihan kartu kredit sebagaimana yang

3 Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), Pasal

17B.

5

telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia SEBI No. 14/17/DASP/2012

yang tercantum pada ketentuan butir VII.D angka 4, serta mencantumkan pula

klausul tentang tanggung jawab penerbit kartu terhadap segala akibat hukum

yang timbul akibat kerjasama dengan pihak lain.4

Selain itu di dalam Booklet Perbankan Indonesia (BPI) Tahun 2014

yang dikeluarkan oleh OJK, diatur pula mengenai Prinsip Kehati-hatian Bagi

Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan

Kepada Pihak Lain pada bagian Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyerahan

Pekerjaan Penagihan Kredit, yang diantaranya pertama, mengenai cakupan

penagihan kredit yang dalam ketentuan ini adalah penagihan kredit secara

umum, termasuk penagihan kredit tanpa agunan dan utang kartu kredit.

Kedua, mengenai penagihan kredit yang dapat dialihkan penagihannya kepada

pihak lain adalah kredit dengan kualitas macet sesuai ketentuan yang berlaku

mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Ketiga, perjanjian kerjasama

antara bank dan PPJ harus dilakukan dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa

tenaga kerja, dan yang ke empat, bank wajib memiliki kebijakan etika

penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.5

4 Surat Edaran Bank Indonesia, SEBI No. 14/17/DASP/2012 perihal

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, ketentuan butir

VII.D angka 4.

5 Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, Bab VI. Ketentuan-Ketentuan Pokok

Perbankan bagian C tentang Ketentuan Kehati-hatian mengenai Prinsip Kehati-hatian Bagi

Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak

6

Penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam penagihan hutang

dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat ketidakprofesionalan

dalam melaksanakan tugasnya. Seperti kasus pada Putusan Mahkamah Agung

Nomor 3192 K/Pdt/2012 terkait dengan penagihan hutang kredit macet oleh

Standard Chartered Bank kepada nasabahnya Victoria Silvia Beltiny yang

sudah menunggak pembayaran hutangnya karena mengalami kesulitan

keuangan pada saat membayar cicilannya, sehingga pihak bank menggunakan

jasa pihak ketiga (debt collector) untuk menyelesaikan kredit macetnya.

Tetapi pada saat pelaksanaannya, jasa penagih hutang (debt collector)

tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengintimidasi,

melakukan penekanan, pengancaman, dan teror, bahkan sampai kepada

pencemaran nama baik si nasabah. Karena tidak tahan dengan kondisi seperti

itu yang dilakukan secara terus menerus dan mengganggu kenyamanan

Victoria, maka nasabah Standard Chartered Bank tersebut mengajukan

gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada akhirnya gugatan

tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi pihak

bank disini masih tidak terima dengan putusan yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Tinggi, sehingga

pihak Standard Chartered Bank mengajukan upaya hukum kasasi ke

Mahkamah Agung yang pada putusan akhirnya menetapkan bahwa pihak

Lain pada bagian Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyerahan Pekerjaan Penagihan Kredit,

(Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014), h. 140-142.

7

bank bersalah karena melakukan penagihan kredit dengan cara yang tidak

profesional dengan menggunakan pendekatan intimidasi dan premanisme dari

pada pendekatan yang lain.6

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Debt Collector Dalam

Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Standard Chartered (Analisis

Putusan MA Nomor 3192 K/Pdt/2012)”

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan mengenai permasalahan kredit di dunia

Perbankan Indonesia, maka ruang lingkup permasalahan penulis batasi

hanya dilihat dari penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam

penyelesaian kredit macet yang terjadi pada kasus Bank Standard

Chartered yang ditinjau dari segi yuridis, yaitu berdasarkan ketentuan

Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku pada saat ini.

2. Rumusan Masalah

6 Kompas.com, “Teror Nasabah lewat Debt collector, Stanchart Dihukum Rp 1

Miliar”, artikel diakses pada tanggal 22 Januari 2015 dari

bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/14/194407226/Teror.Nasabah.lewat.Debt.Collect

or. Stanchart.Dihukum.Rp.1.Miliar.

8

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas,

maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana pengaturan terhadap penggunaan jasa pihak ketiga

(debt collector) dalam penyelesaian kredit macet?

b. Faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap penggunaan jasa

pihak ketiga (debt collector) dalam penagihan kredit macet?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan

arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang

dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaturan terhadap penggunaan jasa pihak

ketiga (debt collector) dalam penyelesaian kredit macet.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap

penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam penagihan

kredit macet.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan terkait

dengan nilai guna dari penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

9

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa

sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum,

khususnya bidang hukum perbankan mengenai penyelesaian kredit

macet dan aspek-aspek hukumnya yang berkaitan dengan

kebijakan penyelesaian kredit macet dengan menggunakan jasa

pihak ketiga (debt collector).

b. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu jika suatu

saat dihadapkan pada kasus serupa yang berkaitan dengan

penyelesaian kredit macet dengan menggunakan jasa pihak ketiga

(debt collector), sehingga dapat dimengerti mengenai pengaturan-

pengaturan yang terdapat didalamnya dan menjadi jalan keluar

untuk menyelesaikan masalah tersebut.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu credere, yang berarti

percaya atau credo atau creditum yang berarti saya percaya.7 Sedangkan

Subarjo Joyosumarto merumuskan kredit macet sebagai berikut:

a. Kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi

selama lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan.

7 Johannes Ibrahim, Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan,

(Bandung : PT Refika Aditama, 2004), h. 7.

10

b. Penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan/BUPLN.

c. Penyelesaiannya telah diajukan ganti kerugian kepada perusahaan

asuransi kredit.8

Kredit macet selalu dilihat dan diukur dari kolektibilitas kredit yang

bersangkutan. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok (angsuran

pokok) dan bunga kredit oleh nasabah (debitur) serta tingkat kemungkinan

diterimanya kembali dana tersebut. Kolektibilitas kredit diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas

Aset Bank Umum pada Pasal 12 ayat 3.

Secara hukum, penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) untuk

menyelesaikan kredit macet didalam perbankan diperbolehkan, dan

keberadaannya telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia SEBI No.

14/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran

Dengan Menggunakan Kartu (APMK) ketentuan butir VII.D angka 4,

Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-

hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian

Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain pada Bab II tentang Alih Daya

(outsourcing), Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

(APMK) pada Pasal 17B dan Pasal 21 ayat 1, dan Booklet Perbankan

Indonesia (BPI) Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh OJK, mengenai

Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan

8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia Cet. Keempat Revisi,

(Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 2010, h. 321.

11

Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain pada bagian Prinsip

Kehati-hatian Dalam Penyerahan Pekerjaan Penagihan Kredit.9

2. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini,

maka perlu memahami definisi-definisi berikut:

a. Pemilik kartu kredit adalah pihak yang menggunakan kartu kredit

untuk transaksi pembelian barang atau jasa.10

b. Penerbit kartu kredit adalah lembaga keuangan baik bank maupun

nonbank yang mengeluarkan kartu kredit untuk kebutuhan

transaksi pembelian barang bagi pemilik kartu kredit.11

c. Kartu kredit adalah alat pembayaran berbentuk kartu dan berfungsi

sebagai pengganti uang tunai, dan kartu ini digunakan sebagai alat

pembayaran atas transaksi pembelian barang dan jasa. Pembayaran

atas transaksi pembelian tersebut dilakukan setelah adanya tagihan

9 Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, Bab VI. Ketentuan-Ketentuan Pokok

Perbankan bagian C tentang Ketentuan Kehati-hatian mengenai Prinsip Kehati-hatian

Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan

Kepada Pihak Lain pada bagian Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyerahan Pekerjaan

Penagihan Kredit, (Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2014), h. 140-142.

10

Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,

(Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h. 105.

11

Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, h.

105.

12

dari penerbit kartu kredit, dan pembayaran dilaksanakan melalui

bank penerbit kartu.12

d. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

e. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

f. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak

mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.13

g. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen

dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,

tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan

penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.14

h. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau

badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

12

Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, h.

104.

13

Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Cet.

Kedua Edisi Revisi, (Jakarta : Djambatan, 1996), h. 131.

14

Booklet Perbankan Indonesia 2014, Bab I tentang OJK.

13

i. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

j. Debt Collector adalah orang atau sekumpulan orang sebagai pihak

ketiga yang dimintai jasanya oleh perbankan dan lembaga

keuangan untuk menagih hutang atau kredit yang bermasalah dari

nasabahnya. Penggunaan jasa penagih hutang ini sudah sangat

lazim, bahkan bisa dikatakan menjadi bagian tak terpisahkan dari

industri perbankan dan lembaga keuangan.15

E. Tinjauan Review Studi Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan

menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan

tinjauan kajian materi yang akan dibahas, sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Siska Hidayatur Rohma, dkk dari

Universitas Jember, tahun 2013, yang berjudul “Kajian Perbuatan Melawan

Hukum Yang Dilakukan Penagih Hutang Kartu Kredit.” Penelitian tersebut

menjelaskan tentang analisis akibat hukum apabila penagih hutang kartu

15

Moch. Arif Budiman, “Debt collector, Budaya Berutang dan Bahaya Riba: Zona

Ekonomi Islam”, artikel diakses pada tanggal 8 Novenmber 2014 dari

http://zonaekis.com/debt-collector-budaya-berutang-dan-bahaya-riba/.

14

kredit melakukan perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Peraturan

Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan

Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Skripsi yang disusun oleh Jerika L. Silalahi dari Universitas Indonesia,

tahun 2012, yang berjudul “Tanggung Gugat Bank Atas Perbuatan Melawan

Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Dalam Penagihan Tunggakan

Kartu Kredit.” Penelitian tersebut menjelaskan mengenai perbuatan melawan

hukum yang dilakukan debt collector dan tanggung gugat bank atas perbuatan

melawan hukum tersebut.

Buku yang berjudul “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia:

Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum”, diterbitkan

oleh kerjasama YLBHI dan PSHK, Jakarta, tahun 2007. Buku ini hanya

menguraikan definisi dan teori-teori penyelesaian kredit bermasalah dalam

perbankan, buku tersebut juga menjelaskan upaya penyelesaian kredit macet

dengan menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector) melalui perlindungan

konsumen, yang secara tidak langsung berhubungan dengan pembahasan

skripsi penulis, tetapi dalam buku tersebut tidak membahas mengenai

peraturan penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector).

Sebagai perbandingan sekaligus pembeda, pada skripsi ini penulis

menguraikan perihal analisis putusan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah

Agung terkait dengan penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam

penyelesaian kredit macet, serta apa saja faktor yang mempengaruhi terhadap

15

penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam penagihan kredit macet.

Pada kenyataannya tindakan yang dilakukan oleh jasa penagih hutang tidak

sesuai dengan aturan pokok-pokok etika yang sudah diatur dalam Peraturan

Bank Indonesia. Jadi terdapat perbedaan pembahasan dan masalah yang

diangkat penulis dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode

penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang ditinjau melalui

aspek hukum, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan

dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan. Penulis juga

mencari fakta-fakta yang akurat tentang peristiwa konkrit yang

menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dan ditujukan pada

peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain, serta menelaah

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan

skripsi ini.

Sedangkan bila dilihat dari sifatnya adalah penelitian

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan

menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau

16

kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala,16

yang dalam hal ini yaitu memberikan data mengenai pengaturan

penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam penyelesaian

kredit macet.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode

pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (library

research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai

sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan terkait

penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector), putusan MA yang

sudah ditetapkan oleh majelis hakim, pendapat sarjana, surat kabar,

artikel, kamus, dan juga berita dari internet.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan

perundang-undangan dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Terkait dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan

pembahasan, seperti Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran

Bank Indonesia, Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014,

Undang-Undang Perbankan terbaru, KUH Perdata.

16

Sri Mamuji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta :

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 4.

17

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 3192

K/Pdt/2012 terkait dengan penagihan hutang kartu kredit yang

menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector) oleh Standard

Chartered Bank kepada nasabahnya Victoria Silvia Beltiny.

4. Data dan Sumber Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer,

data sekunder dan data tersier. Data primer merupakan data aktual

yang di dapat dari penelitian lapangan dengan berkomunikasi pada

anggota masyarakat dilokasi tempat penelitian dilakukan. Termasuk

didalamnya yaitu perundang-undangan, putusan-putusan hakim, buku-

buku atau dokumentasi yang diperoleh peneliti dilapangan, walaupun

sifatnya merupakan data sekunder.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari

penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil

penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam

bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di

perpustakaan atau milik pribadi peneliti.17

Data sekunder antara lain

17

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tinjauan Singkat Cet.3, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), h. 1.

18

mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.18

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan atas data primer dan sekunder, misalnya

ensiklopedia, kamus, website, atau sumber yang lain yang mencakup

pada pokok permasalahan materi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang

lain. Sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab

permasalahan yang ada.

6. Metode Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode

penulisan sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, tahun 2012.

18

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas

Indonesia, 2005), h. 12.

19

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari

beberapa sub bab, diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan

kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu. Adapun penyusunan

skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang

akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum. Bab ini juga

memaparkan identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah yang

akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual,

tinjauan (review) studi terdahulu, metode penelitian serta sistematika

penulisan.

Bab II. Kartu Kredit Dalam Hukum Perdata di Indonesia. Dalam bab ini

akan membahas mengenai pengertian kartu kredit, jenis-jenis kartu kredit,

kartu kredit dalam KUH Perdata, dan risiko-risiko kerugian dalam

penggunaan kartu kredit.

Bab III. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Jasa Pihak Ketiga

(Debt Collector). Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bank dan jasa pihak

ketiga (debt collector), tata cara penagihan oleh jasa pihak ketiga (debt

collector), pengaturan jasa pihak ketiga (debt collector) di Indonesia, bentuk

hubungan hukum bank dengan jasa pihak ketiga (debt collector), perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga (debt collector).

20

Bab IV. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012.

Dalam bab ini berisi pembahasan dan analisa data yang berusaha

dikumpulkan untuk mengkaji secara ilmiah terhadap data yang telah dikumpul

selama penelitian dilakukan, di mana pada bab ini ditelaah dan dianalisa

mengenai posisi kasus Standard Chartered Bank dengan Victoria, analisis

putusan Mahkamah Agung, dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi

terhadap penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam penagihan

kredit macet.

Bab V. Penutup. Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dapat

ditarik yang mengacu pada hasil penelitian sesuai dengan perumusan masalah

yang telah ditetapkan dan saran-saran yang akan lahir setelah pelaksanaan

penelitian dan pengulasannya dalam skripsi.

21

BAB II

KARTU KREDIT DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

A. Pengertian Kartu Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu credere, yang berarti

percaya atau credo atau creditum yang berarti saya percaya.1 Sedangkan

pengertian kartu kredit (credit card) adalah kartu plastik yang digunakan

sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai atas transaksi pembelian barang

dan jasa, dimana dalam pembayarannya tersebut dilakukan melalui bank

penerbit kartu atau bank yang menjalin kerjasama dengan penerbit kartu.2

Kartu kredit (credit card) diterbitkan oleh bank atau lembaga

pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya, dan dapat digunakan

oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit.3 Pedagang

(merchant) menerima pembayaran dengan kartu kredit, kemudian ia menagih

pembayarannya kepada bank atau pengelola kartu kredit tersebut. Selanjutnya

bank atau lembaga pengelola kartu kredit tersebut akan menagih pembayaran

1 Johannes Ibrahim, Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan,

(Bandung : PT Refika Aditama, 2004), h. 7.

2 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,

(Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h. 104.

3 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2011), h.

90.

22

dari pemegang kartu kredit atau mendebet secara langsung dari rekening

nasabah yang bersangkutan.

Selain itu kartu kredit juga dapat diartikan sebagai uang plastik yang

diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk

memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya

dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (finance

charge) atau sekaligus pada waktu yang ditentukan.4

Sedangkan pengertian kartu kredit menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan

Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat

Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, adalah:

“Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi,

termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai,

dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh

acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan

pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara

sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran”.5

Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa kartu kredit hanya sebagai alat

pembayaran. Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau

cek.6 Sedangkan hutang kartu kredit terbentuk karena acquirer atau bank

4 Johannes Ibrahim, Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan,

(Bandung : PT Refika Aditama, 2004), h. 11.

5 Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan

Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 angka 4.

6 Thomas Suyatno, Djuhaepah, Marala, et.al. Kelembagaan Perbankan, (Jakarta :

Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 64.

23

penerbit menalangi kewajiban cardholder kepada merchant atas transaksi

retail atau kepada bank atas transaksi penarikan tunai. Timbulnya hutang

inilah yang menjadi bisnis bagi penerbit kartu kredit karena menghasilkan

pendapatan bunga atau fee based income. Potensi dari pendapatan inilah yang

mendorong banyak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk terjun ke

dalam bisnis kartu kredit.

B. Jenis - Jenis Kartu Kredit

Dalam menggunakan kartu kredit, kebebasan atas transaksi yang

dilakukan oleh nasabah dibatasi dari jenis kartu kredit yang dimiliki nasabah.

Setiap jenis kartu kredit memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-

masing. Oleh karena itu, nasabah harus pandai dalam memilih kartu kredit

yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dengan memperhatikan

jenis-jenis kartu kredit yang ada.7

Adapun jenis-jenis kartu kredit dapat digolongkan berdasarkan fungsi

dan wilayah berlakunya, antara lain yaitu:8

1. Berdasarkan Fungsinya

a. Charge Card

Merupakan kartu kredit di mana pemegang kartu harus melunasi

semua tagihan yang terjadi atas transaksinya sekaligus pada saat

7 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 174.

8 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, h. 174-175.

24

jatuh tempo. Contohnya seperti seorang nasabah melakukan

transaksi sebesar Rp. 100.000,-, maka pada saat sebelum jatuh tempo

seluruh tagihannya harus dibayar sekaligus Rp. 100.000,- dan tidak

dapat dicicil.

b. Credit Card

Merupakan kartu kredit di mana pemegang kartu dapat melunasi

penagihan yang terjadi atas dirinya secara cicilan (angsuran) pada

saat jatuh tempo. Sama seperti kasus Charge card, hanya bedanya

dalam hal ini dapat dicicil sesuai kemampuan nasabah dan biasanya

diatas minimal yang telah ditetapkan, misalnya 10% dari nilai

transaksi atau lebih besar dari Rp. 50.000,-.

c. Debet Card

Merupakan kartu kredit yang pembayaran atas penagihan

nasabah melalui pendebitan rekening nasabah yang ada di bank pada

saat membuka kartu kredit. Dengan pendebitan tersebut maka

otomatis rekening nasabah akan berkurang sejumlah transaksi yang

dilakukan dengan kartu kreditnya.

d. Cash Card

Merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai

pada ATM (Automated Teller Machine) ataupun langsung pada

25

teller atau kasir bank. Namun pembayaran cash ini tidak dapat

dilakukan di luar kedua lembaga yang disebutkan di atas.9

e. Check Guarantee

Merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam

penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai.

f. Smart Card

Merupakan kartu yang berfungsi sebagai rekening terpadu, kartu

ini dapat dihubungkan dengan rekening pribadi dan dapat

menyimpan serta memperbarui data dalam microchip, sehingga

pemegang kartu dapat mengetahui keadaan semua rekeningnya.10

g. Private Label Card

Merupakan kartu yang bukan diterbitkan oleh bank, melainkan

oleh suatu badan usaha seperti supermarket, hotel, dan perusahaan

lainnya. Pemakaian kartu ini hanya terbatas pada perusahaan yang

mengeluarkannya.11

2. Berdasarkan Wilayah Berlakunya

a. Kartu Kredit Nasional

9 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, h. 174-175.

10

Johannes Ibrahim, Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan,

(Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), h. 15.

11

Johannes Ibrahim, Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, h. 15.

26

Merupakan kartu kredit yang hanya dilakukan dalam suatu

wilayah tertentu. Misalnya hanya berlaku di satu negara saja.

b. Kartu Kredit Internasional

Merupakan kartu kredit yang dapat digunakan di berbagai

negara, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Contohnya

seperti Visa Card, Master Card, Dinner Card atau American Card.

C. Kartu Kredit Dalam KUH Perdata

Penerbitan kartu kredit antara pihak bank dengan nasabah tidak

terlepas dari perikatan yang dibuat antara kedua belah pihak, yaitu bersumber

dari perjanjian.

Perjanjian dalam KUH Perdata diatur pada Buku Ketiga tentang

Perikatan. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan suatu perjanjian

adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.12

Sedangkan menurut Subekti, suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa

di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.13

Dengan demikian, unsur-unsur dari suatu perjanjian atau kontrak ialah

adanya para pihak, terdapat pokok yang disetujui, terdapat pertimbangan

12

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

13

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1984), h. 4.

27

hukum, adanya perjanjian timbal balik, serta terdapat hak dan kewajiban

timbal balik.

Penerbitan kartu kredit merupakan salah satu perjanjian yang lahir

untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam sistem pembayaran melalui

lembaga keuangan secara efisien. Sebagai suatu perjanjian, penerbitan kartu

kredit harus memenuhi unsur-unsur perjanjian yang harus diperhatikan seperti

unsur essensialia, unsur naturalia dan unsur accidentalia.

Pertama, unsur essensialia adalah unsur mutlak yang harus selalu ada

di dalam suatu perjanjian dan tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak

mungkin ada. Unsur essensialia terdiri dari:

1. Kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini

didasari pada pernyataan kehendak dari para pihak.

2. Ada dua pihak atau lebih yang berdiri sendiri.

3. Kata sepakat yang tercapai antara para pihak tersebut tergantung

satu dengan lainnya.

4. Para pihak menghendaki agar perjanjian itu mempunyai akibat

hukum.

5. Akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan yang satu atas

beban yang lain, atau timbal balik yaitu untuk kepentingan dan

beban kedua belah pihak.

6. Memperhatikan kententuan undang-undang yang berlaku,

khususnya bagi perjanjian formil, di mana diharuskan adanya suatu

bentuk tertentu.14

Kedua, unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-

undang telah diatur, seperti contohnya jaminan keamanan, kenyamanan, serta

tidak adanya penipuan dari penjual kepada pembeli dalam perjanjian jual beli.

14

Herlien Budiono, Diktat Kuliah Kapita Selekta Hukum Bisnis, (Bandung :

Universitas Katolik Parahyangan, Unpublished, 2003), h. 44.

28

Ketiga, unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang secara khusus

diperjanjikan oleh para pihak, di mana undang-undang sendiri tidak mengatur

tentang hal tersebut.

Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada

perjanjian, yang berarti tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak.

Setelah mengetahui adanya suatu perjanjian, maka selanjutnya melihat syarat-

syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya

suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya.

Syarat pertama adalah “sepakat”. Para pihak dalam transaksi kartu

kredit terdiri atas card center dari Bank dan cardholder atau pemegang

kartu. Yang dimaksud dengan card center dari Bank adalah suatu bagian

dalam struktur organisasi Bank yang bertindak untuk dan atas nama Bank

dalam hal pelayanan kartu kredit. Sedangkan yang dimaksud dengan

cardholder atau pemegang kartu adalah seseorang yang namanya

tercantum pada kartu dan yang berhak menggunakan kartu tersebut, yang

terdiri atas pemegang kartu utama dan pemegang kartu tambahan.

Pemegang kartu utama adalah orang yang menerima kartu utama dan

bertanggung jawab untuk seluruh pembayaran atas transaksi-transaksi yang

dilakukan dengan kartu utama maupun kartu tambahan. Pemegang kartu

tambahan adalah orang yang menerima kartu tambahan berdasarkan ijin

29

yang diberikan oleh pemegang kartu utama serta mendapat persetujuan dari

Bank.15

Kesepakatan dalam penerbitan kartu kredit dilakukan oleh pemohon

baik untuk pemegang kartu utama dan kartu tambahan dengan mengisi dan

menandatangani aplikasi atau permohonan penerbitan kartu di Bank yang

bersangkutan. Setelah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh

pihak Bank, maka pihak Bank akan memproses aplikasi tersebut. Bank

akan melakukan analisis kelayakan dari aplikasi pemohon. Apabila

permohonan dinilai layak, Bank akan menerbitkan kartu kredit dan

mempersiapkan perjanjian dan ketentuan pemegang kartu kredit.

Pemberitahuan pihak Bank yang diterima oleh pemohon merupakan

kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak.

2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan.

Syarat kedua adalah “kecakapan”. Unsur kecakapan dalam penerbitan

kartu kredit seperti halnya dalam perjanjian pada umumnya. Pada asasnya,

setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut

hukum. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata dapat dijelaskan secara lebih

lanjut mengenai pengaturan usia dewasa dalam Pasal 1330 KUH Perdata

yang berbunyi:

“Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

a. Orang-orang yang belum dewasa;

15

Johannes Ibrahim, Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan,

(Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), h. 45-46.

30

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh

undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa

undang-undang telah melarang membuat persetujuan-

persetujuan tertentu.”

Dapat disimpulkan bahwa dewasa dalam hal ini adalah mereka yang

telah berumur 21 tahun, telah menikah (termasuk mereka yang belum

berusia 21 tahun, tetapi sudah menikah), tidak ditaruh di bawah

pengampuan.16

3. Suatu Hal Tertentu.

Syarat ketiga adalah “suatu hal tertentu”. Suatu hal tertentu dapat

mengacu pada Pasal 1132, Pasal 1333, Pasal 1334 KUH Perdata yang pada

intinya adalah objek perjanjian harus berupa suatu hal atau suatu barang

atau benda yang dapat ditentukan jenisnya.

Di mana jika dikaitkan dalam kartu kredit, objek dari penerbitan kartu

kredit tersebut tidak dikategorikan sebagai barang tetapi “suatu hal” yaitu

berupa jasa. Dalam konteks penerbitan kartu kredit adalah fasilitas kredit

berupa pinjaman yang diberikan kepada pemegang kartu yang merupakan

gabungan antara kartu utama dan kartu tambahan. Fasilitas pinjaman ini

diberikan batas kredit atau dikenal dengan sebutan plafond (pagu kredit),

artinya limit yang boleh digunakan oleh pemegang kartu, penarikan yang

melebihi batas kredit harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari

pihak Bank. Jika pemegang kartu menggunakan kartu melebihi batas kredit

16

Pasal 452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

31

yang diberikan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, maka

pemegang kartu harus segera melunasi kelebihan tersebut, dan atas

kelebihan jumlah pemakaian tersebut akan dikenakan denda yang besarnya

ditetapkan oleh Bank. Bank berhak merubah besarnya batas kredit tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu.17

4. Suatu Sebab yang Halal.

Syarat keempat adalah “suatu sebab yang halal”.18

Perkataan “sebab”19

merupakan padanan kata dari bahasa Belanda “oorzaak” dan bahasa latin

“causa” dalam perjanjian penerbitan kartu kredit tentunya tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban

umum.

Penjelasan lebih lanjut mengenai suatu sebab yang halal, dapat dilihat

dalam Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata. Berdasarkan

persyaratan keempat dapat disimpulkan bahwa penerbitan kartu kredit

harus ada tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu sebagai alat pengganti

dalam lalu lintas pembayaran sebagai uang giral dan menciptakan efisiensi

dalam transaksi barang dan jasa.

17

Johannes Ibrahim, Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, h.

47-48.

18

Johannes Ibrahim, Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, h.

48-49.

19

Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung : Sumur

Bandung, 1993), h. 35.

32

D. Risiko – Risiko Kartu Kredit

Bagi nasabah yang memiliki kartu kredit, tidak dipungkiri terdapat

beberapa risiko-risiko kerugian yang dapat dialaminya pada saat

menggunakan kartu kredit tersebut. Sebagaimana ada keuntungan dari

pemakaian pasti ada pula kerugian dari suatu pemakaian kartu kredit. Risiko-

risiko kerugian yang dapat dialami oleh nasabah yaitu seperti:20

1. Apabila terjadi kredit macet.

a. Nasabah akan berhadapan dengan debt collector.

Debt collector biasanya merupakan orang-orang yang

menyeramkan dan menakutkan. Bicaranya keras, kasar, dan tidak

enak didengar. Penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector)

merupakan usaha bank untuk mengembalikan dana.21

b. Namanya akan terdaftar dalam daftar negatif yang dikeluarkan oleh

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dan kredit macet dalam

Sistem Informasi Debitur yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Guna mencegah dan menurunkan jumlah kartu kredit macet,

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia mengelola sebuah sistem informasi

untuk menyimpan profile-profile para debitur macet. Melalui sistem

ini, sebelum menindaklanjuti permohonan calon debitur masing-

20

Pulo Siregar, Risiko Kartu Kredit: Solusi, BI Checking dan Media Perbankan,

(Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2010), h. 10-19.

21

Pulo Siregar, Risiko Kartu Kredit: Solusi, BI Checking dan Media Perbankan, h.

26.

33

masing anggota akan terlebih dahulu mengecek profile dalam sistem

informasi daftar negatif AKKI tersebut dengan maksud apabila

nasabah termasuk dalam daftar, maka permohonan kartu kreditnya

akan ditolak. Penerbit kartu kredit memiliki dua sistem informasi

untuk mengecek profile calon nasabahnya, yaitu sistem informasi

daftar negatif yang dikelola AKKI dan Sistem Informasi Debitur

yang dikelola Bank Indonesia.

c. Saldo hutang akan bertambah terus, dari hasil perhitungan bunga-

berbunga berikut denda.

2. Kemungkinan adanya trik-trik perampokan secara halus.

Modus operandi untuk tujuan tersebut dapat dilihat dari cara-cara

penerbit kartu kredit mempersulit nasabah yang ingin menghentikan

kartu kredit. Sangat sering nasabah merasa kesulitan untuk menutup

rekening khususnya bagi mereka yang tidak ingin memperpanjang.

3. Data pribadi dapat beredar ke pihak lain.

Data pribadi nasabah yang seharusnya dijaga dengan baik dapat

beredar ke pihak lain untuk menjadi target pasar pihak lain.

4. Iming-iming yang tidak sesuai dengan realisasi.

Untuk mengoptimalkan program, penerbit kartu kredit sering

menjanjikan suatu iming-iming. Baik berupa hadiah, fasilitas, voucher,

diskon atau yang lainnya. Namun tak jarang iming-iming tersebut tidak

sesuai dengan yang dijanjikan.

34

5. Laporan kehilangan tidak segera di respons.

Dalam merespons laporan kehilangan kartu kredit oleh nasabahnya,

penerbit kartu kredit terkadang tidak cepat tanggap sehingga membuat

kartu kredit yang hilang sempat untuk dibobol.

6. Promo yang menjebak.

Promosi yang dilakukan penerbit kartu kredit terkadang terkesan

menjebak.

35

BAB III

HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DENGAN JASA PIHAK KETIGA

(DEBT COLLECTOR)

A. Bank dan Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector)

Secara etimologi bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti

bence yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak

bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut

dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.1

Namun seiring berjalannya waktu, pengertian bank meluas menjadi suatu

bentuk pranata sosial yang bersifat finansial, yang melakukan kegiatan keuangan

dan melaksanakan jasa-jasa keuangan. Pengertian mengenai perbankan ini juga

diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam Booklet

Perbankan Indonesia Tahun 2014 pada Bab II tentang Perbankan, bahwa definisi

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.2

1 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, cet.1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,

2003), h. 13.

2 Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, Bab II tentang Perbankan dalam Definisi

Bank, (Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2014), h. 9.

36

Sistem perbankan Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan dan pola

bagaimana sebuah sektor perbankan (dalam hal ini bank-bank yang ada)

menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan (sistem) yang dibuat oleh

pemerintah.3 Sistem perbankan di Indonesia dibangun dengan konsep yang

dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem

perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokratis sesuai dengan

landasan negara yaitu Pancasila.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Indonesia, pada

Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014 dalam Bab II tentang Perbankan, yang

berbunyi “Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan

demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Demokrasi

ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan pancasila dan

UUD 1945.

Jasa pihak ketiga (Debt Collector) atau penagih hutang mempunyai definisi

yang dicoba untuk dibuat oleh banyak orang. Dalam majalah Jet dimuat:

“If you use credits card, owe money on a personal loan, or are paying on a

home mortgage, you are a “debtor”, and the people who call when your

payments are late (or if an error is made on your account) are called “debt

collectors”.4

Yang artinya adalah:

3 Dahlan Siamat, Prita Nurmalia, dan Fitri Agustin, Manajemen Lembaga Keuangan,

(Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 67.

4 Jet, Vol. 106, Johnson Publishing Company, 27 September 2004, h. 29.

37

“Jika anda memiliki kartu kredit, pinjaman uang, atau pinjaman pribadi,

atau pembayaran cicilan rumah, anda adalah seorang debitur, dan pihak

yang menagih jika anda terlambat membayar adalah debt collector (penagih

hutang).”

Dalam dunia perbankan, jasa pihak ketiga (debt collector) mempunyai tugas

untuk menagih tagihan kartu kredit nasabah bank yang sudah jatuh tempo. Dari

sudut psikologi kartu kredit memfasilitasi pengeluaran. Bila orang membayar

dengan kartu kredit mereka cenderung membelanjakan lebih. Ini sebagian dari

akibat mudahnya menggunakan kartu kredit dibandingkan dengan metode

pembayaran lainnya. Faktor lainnya adalah tidak akuratnya pengeluaran dan

kemampuan membayar di masa depan dari mereka yang mempunyai kartu kredit.

Praktek perusahaan kartu kredit juga menambah besarnya hutang kartu kredit.5

Karena besarnya hutang kartu kredit yang dimiliki konsumen maka bank

menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector) untuk menagih hutang-hutang

nasabah tersebut.

B. Tata Cara Penagihan Oleh Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector)

Di dalam tata cara penagihan oleh jasa pihak ketiga (debt collector) terdapat

beberapa tahapan dimana debt collector dapat melakukan penagihan kredit

kepada nasabah yang mengalami tunggakan hutang, yaitu:6

1. Desk Collector

5 Jeffrey Kimball Paulsen, “Credit Card Disclosures and The Elderly: Will The Proposed

Amendments to Regulation Z Help the Elderly Understand Credit Card Documents?”, Elder Law

Jurnal, 2009, h. 129.

6 Purbantoro, “Debt collector”, artikel diakses pada tanggal 25 Januari 2015 dari

http://purbantoro.wordpress.com/2008/11/13/debt collector/.

38

Tahapan ini merupakan awal mula debt collector menagih kredit

terhadap nasabahnya dengan cara mengingatkan tanggal jatuh tempo dari

cicilan hutang nasabah yang dilakukan melalui telepon. Hal ini bertujuan

untuk mengingatkan nasabah atas kewajibannya dalam membayar cicilan

hutang kepada bank.

2. Debt Collector

Dalam tahapan ini, debt collector mulai mendatangi nasabah yang

bertujuan untuk mengetahui kondisi dan situasi keuangan nasabah. Di mana

dalam hal ini debt collector memberikan penjelasan secara persuasif mengenai

kewajiban nasabah untuk membayar angsuran atas tunggakan hutangnya,

menjelaskan kepada nasabah akibat-akibat yang akan timbul jika tunggakan

hutangnya masih belum dibayarkan, dan juga memberikan kesempatan atau

tenggang waktu bagi nasabah untuk dapat membayar angsurannya yang tidak

lebih dari tujuh hari kerja.

3. Collector Remedial

Pada tahapan terakhir ini, biasanya debt collector melakukan penagihan

hutang dengan cara mengambil barang jaminan milik nasabah (bila kredit

yang disepakati memiliki jaminan). Cara-cara yang dilakukan oleh debt

collector disini, tergantung dari itikad baik atau tanggapan nasabah dalam

memenuhi kewajiban pelunasan hutangnya seperti menyerahkan jaminan

kreditnya dengan kesadaran nasabah sendiri.

39

Tetapi dalam hal ini biasanya nasabah sering menolak untuk

memberikan jaminan kreditnya, sehingga debt collector dalam melakukan

kewajibannya menggunakan cara kekerasan seperti membentak, merampas,

mengintimidasi, bahkan sampai kepada pencemaran nama baik nasabah.

Padahal secara hukum sudah diatur mengenai pokok-pokok etika penagihan

yang harus dipatuhi oleh jasa penagih (debt collector) dalam melakukan

penyelesaian kredit macet.

C. Pengaturan Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector) di Indonesia

Pada dasarnya jika mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia penggunaan

jasa pihak ketiga ini diperbolehkan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat

Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Namun untuk melakukan hal ini,

terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dilihat pada Ketentuan butir VII.D angka

4 Surat Edaran tersebut, yang menyebutkan bahwa dalam bekerja sama dengan

perusahaan penyedia jasa penagihan Kartu Kredit, Penerbit APMK wajib

memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Penagihan Kartu Kredit dengan menggunakan perusahaan penyedia jasa

penagihan hanya dapat dilakukan terhadap tagihan Kartu Kredit yang

telah macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit;

2. Kualitas pelaksanaan penagihan Kartu Kredit oleh perusahaan penyedia

jasa penagihan harus sama dengan pelaksanaan penagihan Kartu Kredit

yang dilakukan sendiri oleh Penerbit Kartu Kredit;

40

3. Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait

dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang

berlaku;

4. Identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh

Penerbit Kartu Kredit;

5. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-

pokok etika penagihan sebagai berikut:

a. menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit

Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;

b. penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman,

kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan

Pemegang Kartu Kredit;

c. penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara

fisik maupun verbal;

d. penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu

Kredit;

e. penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan

secara terus menerus yang bersifat mengganggu;

f. penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau

domisili Pemegang Kartu Kredit;

g. penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan

pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit; dan

h. penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud

pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar

persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit

terlebih dahulu.

Selain itu, Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa

perusahaan jasa penagihan juga mematuhi etika penagihan yang

ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara APMK.7

Di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 pada Pasal 17B dan

Pasal 21 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan

7 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan

Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Ketentuan butir VII.D angka 4.

41

Menggunakan Kartu, juga dijelaskan mengenai pengaturan mengenai penggunaan

jasa pihak ketiga untuk penagihan hutang kartu kredit, yang menyatakan bahwa:8

Dalam Pasal 17B

(1) Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi

pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit.

(2) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu

Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau

menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(3) Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin bahwa:

a. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan

sendiri oleh Penerbit;

b. pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang

Kartu Kredit dengan kualitas tertentu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan utang

Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kualitas utang

Kartu Kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Dalam Pasal 21 ayat 1

(1) Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak lain yang

menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, maka

Penerbit wajib:

a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai

prinsip kehati-hatian bagi Bank yang melakukan penyerahan

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;

b. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain

yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK

kepada Bank Indonesia; dan

c. mensyaratkan kepada pihak lain yang menyediakan jasa penunjang

dalam penyelenggaraan APMK untuk menjaga kerahasiaan data

dan informasi.

8 Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Pasal 17B dan Pasal 21 ayat 1.

42

Selain itu di dalam Booklet Perbankan Indonesia (BPI) Tahun 2014 yang

dikeluarkan oleh OJK, terdapat ketentuan yang mengatur tentang Prinsip Kehati-

hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan

Pekerjaan Kepada Pihak Lain pada bagian Prinsip Kehati-hatian Dalam

Penyerahan Pekerjaan Penagihan Kredit yang disebutkan bahwa:

1. Cakupan penagihan kredit yang dalam ketentuan ini adalah penagihan

kredit secara umum, termasuk penagihan kredit tanpa agunan dan utang

kartu kredit;

2. Penagihan kredit yang dapat dialihkan penagihannya kepada pihak lain

adalah kredit dengan kualitas macet sesuai ketentuan yang berlaku

mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum;

3. Perjanjian kerjasama antara bank dan PPJ harus dilakukan dalam bentuk

perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja; dan

4. Bank wajib memiliki kebijakan etika penagihan sesuai ketentuan yang

berlaku.9

D. Bentuk Hubungan Hukum Bank dengan Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector)

Suatu perikatan timbul akibat adanya hubungan hukum antara dua orang

atau lebih yang terjadi dengan adanya hak dan kewajiban dalam memenuhi

prestasi, yang terkait dengan harta kekayaan.10

Prof. Subekti mendefinisikan

perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,

9 Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, Bab VI. Ketentuan-Ketentuan Pokok

Perbankan bagian C tentang Ketentuan Kehati-hatian mengenai Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank

Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain pada

bagian Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyerahan Pekerjaan Penagihan Kredit, Jakarta: Otoritas

Jasa Keuangan, h. 140-142.

10

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung : PT. Alumni, 2005), h. 3.

43

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang

lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.11

Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan jasa pihak ketiga (debt

collector) dimulai dari suatu perjanjian baku (standard contract) yang disetujui

oleh masing-masing pihak12

, dan surat kuasa yang diberikan oleh pihak bank

kepada debt collector untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperintahkan.

Standard contract disini merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan

dituangkan dalam bentuk formulir yang mana kontrak ini ditentukan secara

sepihak oleh bank yang berkedudukan sebagai pemberi kontrak. Adapun

pengertian dari kontrak baku menurut Munir Fuady adalah:

“suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam

kontrak tersebut, bahkan seringkali tersebut sudah tercetak (boilerplate)

dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam

hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya

mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa

perubahan dalam klausul-klausulnya, di mana pihak lain dalam kontrak

tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk

menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah

satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.

Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai

kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “take it or

leave it”. Dengan demikian oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada

elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak

tersebut. Karena itu pula untuk membatalkan suatu kontrak baku, sebab

kontrak baku tersebut adalah netral. (Munir Fuady, 2003: 76)

11

P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta : Djambatan,

2009), h. 318.

12

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata, (Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada, 2006), h. 145.

44

Bentuk perjanjian baku (standard contract) antara bank dengan debt

collector yang dibuat adalah berbentuk tertulis. Yang isinya telah ditentukan oleh

bank dan dituangkan dalam klausula baku. Yang dimaksud dengan klausula baku

ialah:13

“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan

ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang

dituangkan dalam suatu dokumen dan/perjanjian yang mengikat dan wajib

dipenuhi oleh konsumen” (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Selanjutnya pengertian dari surat kuasa menurut Pasal 1792 KUHPerdata

adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada

seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu

urusan. Surat kuasa disini merupakan pelimpahan wewenang dari bank kepada

debt collector untuk melaksanakan hal yang dikuasakan kepadanya dalam hal

penagihan hutang. Dengan adanya perjanjian baku (standard contract) dan surat

kuasa yang telah dibuat oleh pihak bank, maka kewajiban debt collector disini

adalah mematuhi apa yang tertuang dalam klausula-klausula baku yang telah

diperjanjikan sebelumnya dan hal yang dikuasakan kepadanya.

Namun dalam hal penagihan kredit macet yang dilakukan oleh jasa pihak

ketiga (debt collector) biasanya klausula baku yang terdapat dalam perjanjian,

rentan dalam hal penyelundupan hukum pada pelaksanaannya. Seperti melanggar

ketentuan-ketentuan etika pokok-pokok penagihan. Yang dalam melakukan

penagihan kredit macet tersebut, debt collector tidak jarang atau seringkali

13

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata, h. 158.

45

meneror, mengintimidasi, atau mengancam pihak yang berhutang. Cara demikian

merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, dan dapat menurunkan

kredibilitas bank yang bersangkutan.14

E. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Jasa Pihak Ketiga (Debt

Collector)

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Di dalam sistem Common Law/Anglo Saxon, perbuatan melawan

hukum disebut dengan istilah “tort” yang berarti salah atau kesalahan.

Tetapi seiring dengan perkembangan yang ada, istilah “tort” diartikan

sebagai kesalahan perdata yang dilakukan oleh seseorang yang

mengakibatkan kerugian pada orang lain, dan bukan yang berasal dari

wanprestasi kontrak.15

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan

melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang

karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.16

Dengan meluasnya pemahaman dari pengertian perbuatan melawan

hukum, muncul suatu teori relativitas atau schutznorm theorie yang

14

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : PT.

Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 303.

15

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer,

(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 2.

16

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, h. 3.

46

mengajarkan bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan atas

kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang telah

dilakukannya, dan tidak cukup dengan adanya hubungan kausal saja,

tetapi perlu juga menunjukkan norma atau peraturan yang dilanggar

tersebut guna melindungi pihak yang dirugikan.17

Selain itu, menurut Rosa Agustina pengertian dari perbuatan

melawan hukum adalah:18

“Perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau

perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban

menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa menurut

hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang

dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan

mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan

hukum merupakan suatu tindakan berbuat atau tidak berbuat yang

bertentangan dengan:

a. Hak orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk

salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata.

Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang

17

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, h. 14.

18

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum cet.1, (Jakarta : Program

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 11.

47

diakui oleh hukum. Adapun hak-hak yang diakui oleh hukum

menurut yurisprudensi adalah:19

1) Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolute lainnya

(eigendom, erfpacht, hak oktrooi’, dan sebagainya);

2) Hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas

badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya);

3) Hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki

seseorang penyewa.

b. Kewajiban hukum pelaku.

Kriteria ini melihat masalah perbuatan melawan hukum dari

sisi pelaku, suatu perbuatan adalah melanggar hukum bila

perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si

pelaku.20

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasarkan

atas hukum yang mencakup keseluruhan norma, baik hukum yang

tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

c. Kaedah kesusilaan.21

Tindakan yang melanggar kesusilaan menurut masyarakat

termasuk kedalam hukum yang tidak tertulis, dan dapat dikatakan

sebagai perbuatan melawan hukum jika tindakan melanggar

kesusilaan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

19

Setiawan, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum & Perkembangannya

dalam Yurisprudensi, (Reader III, Jilid I, 1991), h. 127.

20

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang Dari Sudut

Hukum Perdata, (Bandung : Mandar Maju, 2000), h. 42.

21

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer,

(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 8.

48

d. Kepatutan dalam masyarakat.

Kriteria keempat dari perbuatan melawan hukum adalah

bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang

seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan di masyarakat atau

terhadap harta benda milik orang lain. Kepatutan dalam

masyarakat tersebut bersumber dari hukum yang tidak tertulis.22

2. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Debt Collector Dalam

Penagihan Hutang

Saat ini di Indonesia seringkali terjadi perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga (debt collector). Suatu tindakan

dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur

dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Unsur-unsur dari perbuatan

melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah:23

a. Adanya suatu perbuatan.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan ataupun

kelalain).

d. Adanya kerugian bagi korban.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Adapun bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh jasa pihak ketiga (debt collector) pada umumnya yaitu:

22

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, h. 8-9.

23

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, h.10.

49

1) Menyita barang dengan paksa.

Tindakan debt collector yang menyita barang dengan paksa

(unsur adanya suatu perbuatan), seperti halnya dalam menyita

sepeda motor yang menunggak kreditnya atau menyita barang-

barang didalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada

bank, merupakan perbuatan melanggar hukum. Karena tindakan

menyita barang dengan pemaksaan oleh bank dan debt collector-

nya dapat berindikasi pada tindak pidana pencurian24

(unsur

perbuatan tersebut melanggar hukum) yaitu pasal 362 KUHP

“mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang

lain secara melawan hukum.”

Dengan diambilnya barang dengan cara pemaksaan, maka

orang yang disita barangnya dapat mengalami kerugian, selain

itu penyitaan dapat juga berdampak secara psikis kepada orang

yang barangnya disita (unsur kerugian bagi korban).

2) Melakukan penganiayaan.

Penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector

merupakan perbuatan melawan hukum.25

Hal ini dapat dilihat

dari penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang

24

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, h. 59.

25

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, h. 53.

50

dimuat dalam KUHP. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum

juga secara jelas terpenuhi dalam perbuatan penganiayaan

tersebut.

3) Teror melalui telepon maupun mendatangi secara langsung.

Teror melalui telepon maupun mendatangi secara langsung

tanpa memperhatikan waktu dapat juga dikatakan sebagai

perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat disebut

sebagai perbuatan tidak menyenangkan, dan menimbulkan

kerugian berupa terganggunya seseorang untuk melakukan

aktifitasnya, sehingga mengurangi produktifitas.

4) Pencemaran nama baik seseorang.

Pencemaran nama baik seseorang disini biasanya dilakukan

oleh debt collector dengan cara menyebarkan isu

ketidakmampuan seseorang tersebut dalam hal hutang kredit

yang macet.26

26

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, h. 61-62.

51

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3192 K/Pdt/2012

A. Tentang Bank Standard Chartered

Standard Chartered Bank adalah perbankan dan perusahaan jasa

keuangan multinasional yang berkantor pusat di Inggris London, yang

didirikan oleh James Wilson dan dibentuk pada tahun 1969 melalui

penggabungan dua bank terpisah yaitu antara Standard Bank Afrika Selatan

dengan Inggris Chartered Bank of India, Australia and China.1

Di Indonesia, secara historis Standard Chartered Bank memulai usahanya

melalui Borneo Company sejak tahun 1859 di Batavia. Standard Chartered

Bank adalah bank devisa Inggris pertama yang membuka badan usahanya di

Hindia Belanda. Standard Chartered Bank Indonesia mendapat izin usaha

berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. D.15.6.1.6.15 tanggal 1

Oktober 1968 dan SK Direksi BNI (Bank Sentral - Bank Negara Indonesia)

No. 4/22/KEP.DIR tanggal 2 Oktober 1968, untuk melakukan kegiatan devisa

dan aktivitas perbankan. Saat ini Standard Chartered Bank beroperasi di

Indonesia sebagai bank umum.2

1 Merdeka.com, “Standard Chartered Bank, Biografi”, artikel diakses pada tanggal 8

Februari 2015 dari m.merdeka.com/profil/mancanegara/s/standard-chartered-bank/.

2 SCB Indonesia Annual Report 2011, “Standard Chartered Bank Indonesia”, h. 2,

diakses pada tanggal 5 Februari 2015 dari https://www.sc.com/id/sme/.

52

B. Posisi Kasus

1. Sikap Para Pihak

Standard Chartered Bank (sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat

I/Terbanding I). Victoria Silvia Beltiny (sebagai Termohon Kasasi,

dahulu Penggugat/Pembanding). Sdri.Ine dan PT Total Target Nissin

(sebagai Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergugat II dan turut

Tergugat/Terbanding II dan turut Terbanding).

Pada awalnya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat

ialah dari kesepakatan kedua pihak dalam hal fasilitas kredit tanpa agunan

(KTA).3 Pada mulanya, pembayaran pinjaman dan cicilan yang dilakukan

oleh Penggugat berjalan dengan lancar dari tanggal 1 Maret 2004 sampai

dengan tanggal 14 November 2006 kepada Tergugat I. Di mana jumlah

pinjamannya sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) sudah

lunas.

Lalu pada tanggal 4 Agustus 2008, Penggugat mendapatkan surat

dari Tergugat I tentang persetujuan kenaikan batas pinjaman (top up) yang

isinya adalah pemberitahuan tentang ringkasan informasi kredit tanpa

agunan. Dimana jumlah pinjamannya sebesar Rp. 41.000.000 (empat

puluh satu juta rupiah) dan cicilan perbulannya sebesar Rp. 1.852.358

3 KTA adalah kredit perorangan tanpa agunan dari suatu bank kepada calon

debitur yang memenuhi persyaratan. Produk perbankan ini memungkinkan nasabah untuk

mendapatkan pinjaman dana tanpa harus memberikan jaminan atau agunan seperti

sertifikat rumah atau lainnya.

53

(satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan

rupiah), dengan jangka waktu pembayaran 36 bulan sampai terakhir

pelunasan tanggal 4 Agustus 2011.

Permasalahan terjadi ketika bulan Mei 2009, Penggugat mengalami

kesulitan keuangan sehingga pembayaran kreditnya menjadi macet dan

pada akhirnya Tergugat I menggunakan jasa pihak ketiga (debt

collector)/turut Tergugat dalam penagihan hutang.

Sebelumnya pada tanggal 7 September 2009, debt collector/turut

Tergugat menawarkan reschedule kepada Penggugat dengan membayar

down payment/pembayaran uang muka sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta

dua ratus ribu rupiah) dan membayar cicilan perbulannya sebesar Rp.

500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga lunas, dalam hal ini Penggugat

menyetujuinya dan melakukan pembayaran sebagaimana schedule

tersebut. Tetapi setelah itu, Tergugat I menolak reschedule tersebut.

Hingga akhirnya Para Tergugat melakukan intimidasi, penekanan,

pengancaman, dan teror kepada Penggugat baik secara langsung melalui

debt collector/jasa penagih dan telepon, sms (short message service),

mengirim faksimili secara terus-menerus kepada Penggugat dan teman-

teman kerja Penggugat dengan cara mencaci maki dan penyebaran isu

ketidakmampuan membayar cicilan Penggugat kepada Tergugat, kepada

seluruh orang di kantor Penggugat termasuk kepada atasan Penggugat,

dengan maksud menghancurkan moral Penggugat, masa depan Penggugat,

54

dan kerjaan Penggugat sebagai tempat mencari nafkah. Atas perbuatan

tersebut, Penggugat menjadi tertekan dan menderita tekanan batin, serta

nama baik Penggugat menjadi tercemar. Dengan begitu tindakan yang

dilakukan oleh para Tergugat merupakan termasuk perbuatan melawan

hukum.

Maka dengan alasan-alasan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan

ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana isi dari permohonannya

ialah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;

3. Menyatakan para Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II telah

melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi sebesar

Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) kepada Penggugat

dibayar secara tunai sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan turut Tergugat menaati putusan ini;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Bahwa dengan adanya permohonan gugatan tersebut, Tergugat I

mengajukan eksepsi yang isi pokoknya ialah:

1. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat,

kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Atas gugatan Penggugat, Tergugat I menyampaikan eksepsinya

bahwa:

a. Terdapat Surat Kuasa Khusus Prematur, yang dalam hal ini

tanggal pemberian kuasa (tanggal 21 Juli 2009) dengan

kronologis kasus yang dibuat oleh Penggugat (tanggal 7

September 2009) belum ada. Dengan demikian, Surat Kuasa

Khusus ini dapat dikualifikasi premature dan karena itu tidak

sah dalam perkara a quo sehingga surat gugatan harus

dinyatakan tidak sah dan ditolak atau setidaknya dinyatakan

tidak dapat diterima.

55

b. Terdapat Error in Persona, dimana dalam surat gugatan

Penggugat tidak menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh

Tergugat I melainkan yang diuraikan adalah perbuatan oleh

Tergugat II melulu, sementara itu masing-masing Tergugat

berdiri sendiri. Dengan demikian, ditariknya Tergugat I

sebagai Pihak dalam perkara ini jelas salah alamat atau Error

in Persona.

c. Terdapat Obscuur Libel, yang mana didalam gugatan tidak

menguraikan secara jelas hukum apa yang dilanggar oleh

Tergugat I, dan juga permohonan sita yang diajukan oleh

Penggugat secara spesifik objek sitanya tidak jelas. Oleh

karena itu, Gugatan Penggugat obscuur.

Dengan adanya gugatan dan eksepsi yang diberikan oleh para pihak,

maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan Putusan Nomor

151/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juli 2010 dalam amarnya menolak

eksepsi Tergugat seluruhnya, dan dalam pokok perkara menyatakan

bahwa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum;

3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar

ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh

puluh juta rupiah);

4. Menghukum turut Tergugat mentaati/tunduk dan patuh putusan

ini;

5. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara secara

tanggung renteng hingga kini ditafsir sebesar Rp821.000,-

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut,

Penggugat melakukan upaya hukum banding sebab dalam putusan yang

ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tidak semua permohonannya

dikabulkan. Sehingga dalam tingkat banding permohonan Penggugat telah

56

diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor

529/PDT/2011/PT.DKI tanggal 3 Januari 2012 yang amarnya ialah:

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat,

memperbaiki dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor: 151/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 15 Juli 2010 yang

dimohonkan banding, sehingga dalam pokok perkaranya menyatakan

bahwa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;

2. Menyatakan para Tergugat/Terbanding telah melakukan

perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum para Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng

membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

4. Menghukum turut Tergugat/turut Terbanding untuk tunduk dan

patuh pada putusan ini;

5. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya

perkara untuk kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng,

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat

I/Terbanding I pada tanggal 2 Agustus 2012, maka dalam hal ini Tergugat

I/Terbanding I dengan perantara kuasanya mengajukan permohonan kasasi

pada tanggal 15 Agustus 2012 sebagaimana dari Akta Permohonan Kasasi

Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri pada tanggal 28 Agustus 2012.

57

Dalam memori kasasinya, Pemohon Kasasi mengajukan alasan-

alasan yang pada pokoknya adalah pertama, menyatakan bahwa Judex

Facti secara fatal telah keliru dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan

melawan hukum yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, karena

pada saat memeriksa perkara ini Judex Facti tidak bisa membedakan

antara definisi unsur “perbuatan” dalam PMH dengan perbuatan melawan

hukum. Kekeliruan dalam membedakan kategorisasi tersebut akan

menimbulkan kesesatan pemikiran dan pertimbangan dalam putusan yang

dilakukan oleh Judex Facti. Kedua, menyatakan bahwa Judex Facti telah

salah dalam menentukan besaran ganti rugi dalam perkara a quo, karena

berdasarkan putusan Judex Facti yang sangat tidak berlandaskan asas

keadilan yang mana Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ganti rugi

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan Termohon

Kasasi adalah debitur dari Pemohon Kasasi yang mempunyai hutang

sebesar Rp. 34.309.431,- (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu

empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang harus dibayar kepada Pemohon

Kasasi.

Dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan

Termohon Kasasi sebelumnya, maka jelas posisi kasus dalam perkara ini

terdapat akibat hukum yang merugikan salah satu pihak dan atas dasar

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dulunya

Tergugat I) maka gugatan dari perkara ini diajukan.

58

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam pertimbangan Majelis Hakim di Mahkamah Agung, alasan-

alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebelumnya ditolak

karena berdasarkan putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta yang

menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

sudah benar dalam menerapkan hukum, terkecuali mengenai besaran ganti

kerugiannya yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat, yang

mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan:

“Bahwa tindakan Tergugat I dalam melakukan penagihan kredit

adalah tindakan tidak profesional karena mengutamakan penggunaan

pendekatan intimidasi dan premanisme dari pada pendekatan lain

yang mendudukkan nasabah sebagai partner bank, dan oleh karena itu

adalah layak dan adil apabila Tergugat dijatuhi hukuman untuk

membayar ganti rugi kepada Penggugat yang lebih berat.”

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka permohonan

kasasi yang diajukan oleh Standard Chartered Bank selaku Pemohon

Kasasi ini ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi

Jakarta No. 529/PDT/2011/PT.DKI tanggal 3 Januari 2013 yang

menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No. 151/PDT.G/2010/PN.Jak.Sel tanggal 15 Juli 2010, yang dalam hal ini

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara kasasi ini,

dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

59

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang

bersangkutan.

Jadi dalam pertimbangan Majelis Hakim disini ditentukan bahwa

perbuatan yang dilakukan oleh pihak Standard Chartered Bank telah salah

dalam melakukan penagihan kredit macet nasabahnya yaitu Victoria,

karena menggunakan cara-cara pendekatan intimidasi dan penekanan yang

di dalam PBI Pasal 17B ayat (1) dan (2) sudah diatur mengenai penagihan

kartu kredit yang wajib bagi Penerbit untuk mematuhi pokok-pokok etika

penagihan utang kartu kredit, dan juga Penerbit kartu kredit wajib

menjamin bahwa penagihan yang dilakukan sendiri atau menggunakan

jasa penagih harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penulis, dengan adanya peraturan tersebut maka dalam

putusan ini sudah jelas jika pihak Standard Chartered Bank tidak

mematuhi adanya ketentuan-ketentuan mengenai pokok-pokok etika

penagihan hutang yang macet, dimana dalam pelaksanaannya pihak bank

melalui debt collector yang dikuasakannya melakukan penekanan dengan

meneror nasabahnya (Victoria) melalui surat faksimili yang dikirimkan ke

kantor tempat nasabah bekerja dengan mengancam atasan nasabah dan

menyebarkan ketidakmampuan nasabah (Victoria) dalam pelunasan

60

hutang kreditnya. Yang dalam hal ini orang-orang tersebut tidak ada

hubungannya dengan hutang nasabah (Victoria).

3. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3192 K/Pdt/2012

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3192K/Pdt/2012,

sebelumnya terdapat beberapa pertimbangan dari Judex Facti yang

menurut penulis sudah benar dalam putusannya. Karena jika dilihat dari

kronologis kasusnya pihak Standard Chartered Bank (Tergugat I) telah

melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain

yang dalam hal ini menggunakan jasa pihak ketiga (debt

collector/Tergugat II) untuk menagih hutang kredit nasabahnya

(Victoria/Penggugat) yang macet.

Tetapi pada saat pelaksanaan penagihan hutang tersebut, pihak debt

collector disini tidak mematuhi aturan-aturan dalam klausul standard

contract tentang pokok-pokok etika penagihan yang sudah ditetapkan oleh

Bank Indonesia seperti melakukan intimidasi, penekanan, teror, dan

merusak nama baik nasabah dengan menyebarluaskan permasalahan

penunggakan kredit macet nasabahnya kepada orang-orang ditempat

nasabah bekerja. Padahal jika mengacu pada SEBI No. 14/17/DASP/2012

ketentuan butir VII.D angka 4 huruf b telah diatur mengenai batasan-

batasan etika yang harus dipatuhi oleh pihak penagih, seperti penagihan

dilarang dengan menggunakan cara kekerasan, ancaman, atau tindakan

yang sifatnya mempermalukan nasabah, dilarang melakukan penekanan

61

secara fisik maupun verbal, dilarang melakukan penagihan kepada pihak

selain nasabah, dilarang melakukan komunikasi secara terus-menerus

yang bersifat mengganggu nasabah, dan sebagainya, serta didalam Pasal

17B PBI No. 14/2/PBI/2012 pun diatur mengenai perihal penagihan kartu

kredit, seperti pihak penagih wajib mematuhi pokok-pokok etika

penagihan hutang, penagihan dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika

menggunakan jasa pihak lain dalam penagihan kualitas penagihan sama

dengan yang dilakukan oleh bank, pelaksanaan penagihan hanya untuk

hutang dengan kualitas tertentu (macet), dan terakhir ketentuan lebih

lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan diatur dalam Surat Edaran

Bank Indonesia.

Menurut penulis, aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Surat

Edaran Bank Indonesia maupun Peraturan Bank Indonesia tersebut harus

dipatuhi sebagaimana mestinya agar dalam melakukan suatu perbuatan

tidak terjadi kesalahan dan kerugian baik untuk pihak penagih maupun

pihak yang ditagih. Dalam hal ini, pihak Bank telah melakukan perbuatan

yang merugikan nasabahnya (Victoria) karena dalam melakukan

penagihan hutangnya terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum4

seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365KUHPer yaitu:

4 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta : PT. Grasindo,

2006), h. 59.

62

a. Ada perbuatan melawan hukum;

b. Melanggar hak subjektif orang lain: 1) hak-hak perorangan

seperti: kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain.

Termasuk dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah

perbuatan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain; 2)

hak-hak atas harta kekayaan misalnya hak-hak kebendaan dan

hak mutlak lainnya;

c. Ada kesalahan (schuld), perbuatan yang dilakukan adalah

perbuatan yang salah yang dapat berupa kealpaan

(onachtzaamheid) dan kesengajaan-kesengajaan sudah cukup

bilamana pada waktu melakukan perbuatan itu akibatnya pasti

akan timbul.

d. Ada kerugian, akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita

orang lain, kerugian itu dapat berupa kerugian materill maupun

moril. Kerugian moril menyangkut kehormatan, harga diri,

tekanan batin, teror, dan lain-lain.

e. Adanya hubungan kausal, untuk menuntut ganti kerugian

haruslah ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum

itu dengan kerugian yang diderita nasabah dan hubungan itu

harus jelas.5

Jadi dengan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas,

dapat dijadikan pertimbangan putusan yang kemudian ditetapkan oleh

Majelis Hakim dalam perkara ini.

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tindakan yang

dilakukan oleh Tergugat I (Standard Chartered Bank) merupakan

tindakan yang tidak profesional karena mengutamakan penggunaan

pendekatan intimidasi dan premanisme dari pada pendekatan lain dalam

hal penagihan hutang, yang mana layak bagi Tergugat untuk membayar

ganti rugi kepada Penggugat benar adanya. Karena secara hukum telah

diatur pokok-pokok etika penagihan hutang kartu kredit, maka jelas pihak

5 Lihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012, h. 5-6.

63

Standard Chartered Bank disini tidak benar dalam melakukan tindakan

penagihan kredit macet terhadap nasabahnya, karena memfasilitasi debt

collector yang dikuasakan oleh pihak Standard Chartered Bank

melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank

Indonesia No.14/17/DASP/2012 pada ketentuan butir VII.D angka 4 huruf

b maupun PBI No. 14/2/PBI/2012 pada Pasal 17B.

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya putusan ini, seharusnya

perbankan di Indonesia lebih taat terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku dalam melakukan penagihan kredit macet terhadap

nasabahnya, dikarenakan jika nasabah mengalami kerugian dalam

melakukan pelunasan hutang terhadap bank, nasabah dapat menuntut

tindakan bank yang tidak bekerja secara profesional tersebut. Adapun jika

nasabah mengalami kemacetan dalam hal pelunasan hutangnya, belum

tentu nasabah tersebut tidak mempunyai itikad baik dalam melunasi

hutangnya. Karena itu seharusnya pihak bank dalam menyelesaikan kredit

macetnya, terlebih dahulu melihat itikad baik dari nasabah lalu

menawarkan kepada nasabah dengan cara merescheduling (penjadwalan

kembali) dan merestrucruting (penataan kembali) kredit macetnya.6

Dengan menggunakan cara tersebut, pihak bank dapat meminimalisir

6 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2011),

h. 76.

64

adanya kerugian yang dialami oleh nasabah dalam menyelesaikan kredit

macetnya termasuk jika menggunakan jasa pihak ketiga.

Dalam islam juga menyebutkan bahwa jika ada orang yang

meminjam hutang, maka hendaknya dipermudah dalam proses

mengembalikan hutangnya tersebut. Karena orang berhutang pada

dasarnya ialah tidak mampu dan membutuhkan pertolongan, oleh karena

itu sudah sepatutnya jika orang yang memberikan hutang ikhlas akan harta

yang diberikan kepada si berhutang. Sesuai dengan firman Allah Swt

yaitu:

قوا إن كنتم تعلمون} {وإن كان عسرةذو فنظرة إلى ميسرة وأن لكمخيرتصد

(البقرة : ٠٨٢)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-

Baqarah/2: 280)

Dalam ayat ini, Allah Swt memerintahkan kita untuk bersabar

terhadap orang yang berada dalam kesulitan, di mana orang tersebut

belum bisa melunasi utang. Lalu dalam hadist juga mengatakan bahwa:

فى ظله – فلينظر معسرا أو ليضع له » « مه أحب أن يظله للا

“Barangsiapa yang ingin dinaungi Allah dengan naungan-Nya (pada hari

kiamat), maka hendaklah ia menangguhkan waktu pelunasan hutang bagi

orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan

hutangnya.” (HR. Ibnu Majah II/808 no. 2419)

65

Dengan demikian, penggunaan jasa pihak ketiga memang

diperbolehkan dalam penagihan kredit macet yang sudah diatur pada

ketentuan SEBI, PBI, maupun BPI, namun pihak bank dalam melakukan

kewajiban terhadap penagihan hutang kredit nasabahnya tetap harus

mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku karena berpengaruh terhadap

kepercayaan nasabah. Sebab pada prinsip perbankan dengan adanya

kepercayaan dari seorang nasabah kepada bank, maka bank wajib untuk

menjaga kepercayaannya tersebut. Dengan adanya prinsip kepercayaan

yang diterapkan oleh perbankan, maka bank harus selalu menerapkan

prinsip kehati-hatiannya dalam melakukan kegiatan usaha bank karena hal

tersebut merupakan kunci utama bagi berkembangnya suatu bank7,

terlebih dengan menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam

penyelesaian kredit macet yang dialami oleh seorang nasabah bank.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penggunaan Jasa Pihak

Ketiga (Debt Collector) Dalam Penagihan Kredit Macet

Jasa pihak ketiga atau biasa yang disebut dengan debt collector

merupakan jasa yang dibutuhkan oleh perbankan dalam hal penagihan hutang

kredit macet. Jasa ini merupakan salah satu jalan alternatif untuk

menyelesaikan kredit macet secara efisien dan ekonomis dibandingkan

dengan menggunakan jalur hukum pada umumnya.

7 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, h. 19.

66

Jasa pihak ketiga (debt collector) ini dianggap perlu dalam bidang

perbankan, karena dikhawatirkan para nasabah yang tidak dapat membayar

hutangnya dapat berakibat pada menurunnya kinerja bank. Kredit macet atau

non performing loan (NPL) akan meningkat jika bank dilarang menggunakan

jasa penagih utang atau debt collector. Sebab jasa debt collector sudah

menjadi andalan perbankan dalam menagih hutang yang macet termasuk

hutang kartu kredit.8

Dalam kasus penagihan hutang kredit kepada nasabah tidak jarang

debt collector menggunakan cara penekanan, hal ini disebabkan karena agen

penagihan hutang bertindak secara agresif guna mendapatkan hasil atau

pendapatan dari besarnya target yang mampu diselesaikannya dalam menagih

hutang kepada nasabah. Tidak jarang pula pihak bank menawarkan bonus

kepada agen tersebut jika penagihan hutang dapat terselesaikan sesuai dengan

target yang di inginkan.

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pihak bank terhadap

penggunaan debt collector untuk menagih kredit macet, disebabkan oleh

beberapa hal yaitu:9

8 Academia.edu, “Utang diserahkan kepada Debt Collector atau dimaafkan?”,

artikel diakses pada tanggal 5 April 2015 dari

https://www.academia.edu/2538751/utang_diserahkan_kepada_debt_collector_atau_dim

aafkan.

9 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : PT.

Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 303.

67

1. Karena tidak bekerjanya sarana-sarana hukum dan hukum

dianggap tidak bekerja efisien dan efektif.

2. Bertele-telenya proses penegakan hukum menimbulkan

kekecewaan masyarakat.

3. Pengadilan tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum

dan berjalan singkat.

4. Debt collector dianggap lebih mampu bekerja dalam waktu

relatif singkat dan tingkat keberhasilannya mencapai 90%.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka Bank Indonesia

mengeluarkan peraturan dimana terdapat ketentuan-ketentuan yang harus

dipatuhi dalam pelaksanaan penagihan hutang kredit macet agar tidak

bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Peraturan tersebut terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.

13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Dalam

Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain,

Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 dan Surat Edaran Bank

Indonesia No. 14/17/DASP/2012 tentang Kegiatan Alat Pembayaran dengan

Menggunakan Kartu.

Menurut Penulis, penggunaan debt collector dalam menyelesaikan

kredit macet diperbolehkan saja, asalkan cara-cara yang dilakukannya sesuai

dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan tidak melanggar pokok-

pokok etika yang berlaku.

68

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam penyelesaian kredit

macet secara normatif telah diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia No.

14/17/DASP/2012 ketentuan VII.D angka 4, Peraturan Bank Indonesia

No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran

Dengan Menggunakan Kartu (APMK) pada Pasal 17B dan Pasal 21 ayat

1, dan Booklet Perbankan Indonesia (BPI) Tahun 2014 mengenai Prinsip

Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian

Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain pada bagian Prinsip Kehati-

hatian Dalam Penyerahan Pekerjaan Penagihan Kredit. Dalam hal

penagihan kredit macet yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga (debt

collector) terdapat pokok-pokok etika penagihan yang harus dipatuhi baik

bagi pihak penerbit kartu kredit maupun pihak jasa penagih, karena pada

pelaksanaannya seringkali terdapat unsur-unsur perbuatan melawan

hukum yang sangat merugikan nasabah (konsumen perbankan) seperti

melakukan ancaman, intimidasi, penekanan, sampai kepada pencemaran

nama baik nasabah. Dimana pihak bank harus bertanggung jawab jika

69

terjadi kerugian pada nasabah yang diakibatkan oleh jasa pihak ketiga

(debt collector) dalam melakukan penagihan kredit macet.

2. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012, Majelis

Hakim menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi yaitu Standard Chartered Bank dan memperbaiki amar

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 529/PDT/2011/PT.DKI

tanggal 3 Januari 2012 yang menguatkan dan memperbaiki Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel

tanggal 15 Juli 2010, menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti

rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), serta mengabulkan gugatan

Penggugat (Victoria) untuk sebagian. Dimana dalam hal ini Standard

Chartered Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yang

mengakibatkan kerugian terhadap nasabahnya, karena jasa pihak ketiga

(debt collector) yang dikuasakan oleh pihak bank dalam melakukan

penagihan hutang kredit nasabahnya memakai pendekatan intimidasi dan

premanisme.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penggunaan jasa pihak ketiga

(debt collector) dalam penagihan kredit macet disebabkan karena tidak

bekerjanya sarana-sarana hukum dan hukum dianggap tidak bekerja

efektif dan efisien, bertele-telenya proses penegakan hukum yang selama

ini lebih sering mengecewakan masyarakat, dan ditambah lagi dengan

70

ketidakmampuan pengadilan memberikan jaminan kepastian hukum dan

berjalan singkat, sementara di sisi lain, kemampuan debt collector

dianggap sebagai “partner” yang lebih baik karena mampu bekerja dalam

waktu yang relatif lebih singkat dengan tingkat keberhasilannya mencapai

90%. Maka dari itu, dalam bidang perbankan menjadi hal yang biasa

dalam penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) untuk menyelesaikan

hutang kredit macet.

B. Saran

1. Bagi pihak bank dalam menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector)

seharusnya dapat menerapkan prinsip kehati-hatian yang dalam hal ini

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait

dengan pokok-pokok etika penagihan yang dilakukan oleh jasa penagih,

karena pada kenyataannya seringkali jasa pihak ketiga (debt collector)

yang dikuasakan oleh pihak bank melakukan tindakan-tindakan yang

merugikan nasabah.

2. Bagi pihak bank dalam menyalurkan dana kepada nasabah seperti kartu

kredit dan kredit tanpa agunan, seharusnya bisa lebih selektif lagi

sebelum melakukan perjanjian menggunakan kartu kredit. Dan bagi pihak

nasabah, seharusnya bisa lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam

mencermati perjanjian yang diajukan oleh pihak bank sebelum

menandatangani perjanjian kreditnya.

71

3. Adanya peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga

independen untuk bisa lebih mengawasi atas tindakan perbankan yang

menggunakan jasa penagih (debt collector), dan seharusnya OJK

menerapkan sanksi yang tegas terhadap tindakan bank yang melanggar

hak-hak konsumen perbankan yang dirugikan.

72

Daftar Pustaka

BUKU:

Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum cet.1. Jakarta: Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.

Arthesa, Ade dan Edia Handiman. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia. 2006.

Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: PT. Alumni. 2005.

Budiono, Herlien. Diktat Kuliah Kapita Selekta Hukum Bisnis. Bandung: Universitas

Katolik Parahyangan. 2003.

Fuady, Munir. Hukum Perbankan Modern, cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

2003.

___________. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti. 2013.

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana. 2011.

HS, Salim. Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada. 2006.

Ibrahim, Johannes. Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan.

Bandung: PT Refika Aditama. 2004.

Kasmir. Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 10. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

______. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Kimball, Jeffrey Paulsen. Credit Card Disclosures and The Elderly: Will The

Proposed Amendments to Regulation Z Help the Elderly Understand Credit

Card Documents?. Elder Law Jurnal. 2009.

Majalah Jet. Vol. 106. Johnson Publishing Company. 2004.

73

Mamuji, Sri. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia Cet. Keempat Revisi.

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.

Prodjodikoro, Wirjono. Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang Dari Sudut

Hukum Perdata. Bandung: Mandar Maju. 2000.

___________________. Azas-Azas Hukum Perjanjian. Bandung: Sumur Bandung.

1993.

Setiawan. Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum & Perkembangannya dalam

Yurisprudensi. Reader III: Jilid I. 1991.

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo. 2006.

Siamat, Dahlan, Prita Nurmalia dan Fitri Agustin. Manajemen Lembaga Keuangan.

Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2005.

Simanjuntak, P.N.H. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan.

2009.

Siregar, Pulo. Risiko Kartu Kredit: Solusi, BI Checking dan Media Perbankan.

Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2010.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

2005.

______________ dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat Cet.3. Jakarta: Rajawali Pers. 1990.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. 1984.

Supramono, Gatot. Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis Cet.

Kedua, Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan. 1996.

Suyatno, Thomas, Djuhaepah Marala. Kelembagaan Perbankan. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama. 1993.

Tinarbuko, Sumbo. Mendengarkan Dinding Fesbuker. Yogyakarta: Multicom. 2009.

74

Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama. 2003.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Booklet Perbankan Indonesia (BPI) Tahun 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi

Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan

Kepada Pihak Lain.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan

Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank

Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia, SEBI No. 14/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan

Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

WEBSITE:

https://www.sc.com/id/sme/, diakses pada tanggal 5 Februari 2015.

m.merdeka.com/profil/mancanegara/s/standard-chartered-bank/, diakses pada

tanggal 8 Februari 2015.

http://purbantoro.wordpress.com/2008/11/13/debt collector/, diakses pada tanggal

25 Januari 2015.

http://zonaekis.com/debt-collector-budaya-berutang-dan-bahaya-riba/, diakses pada

tanggal 8 November 2014.

bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/14/194407226/Teror.Nasabah.lewat.Debt

.Collector. Stanchart.Dihukum.Rp.1.Miliar, diakses pada tanggal 22 Januari 2015.

https://www.academia.edu/2538751/utang_diserahkan_kepada_debt_collector_atau

_dimaafkan, diakses pada tanggal 5 April 2015.

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A NNomor 3192 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara:

STANDARD CHARTERED BANK, diwakili oleh Thomas John

Aaker selaku Country CEO Indonesia, berkedudukan di Jl.

Sudirman Kav. 33-A Jakarta 10220, melalui Recovery Inhouse

Jakarta, CB Credit – Indonesia, Standard Chartered Bank

beralamat Wisma Graha Pratama 10th fl Jl. M.T. Haryono Kav 15

Jakarta 12810, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panji

Prasetyo, SH.,LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat pada Panji

Prasetyo & Partners, berkantor di Allianz Tower, Lantai 27, Jalan

H. R. Rasuna Said Superblok 2 - Kawasan Kuningan Persada,

Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus

2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

melawan

IR. VICTORIA SILVIA BELTINY, bertempat tinggal di Jl. Sadewa

Raya Raya C 286 Jakasetia Bekasi, dalam hal ini memberikan

kuasa Ahmad Bayhaki, SH., dan rekan beralamat di Komp.

Bambu Satu Jl. B/19, Rt 06/06 Pasar Minggu Jakarta Selatan,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2009;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

dan

1. Sdri. Ine, bertempat tinggal di Recopery Inhouse Jakarta, CB Credit –

Indonesia, Standard Chartered Bank beralamat Wisma Graha Pratama

10th fl Jl. M.T. Haryono Kav 15 Jakarta 12810;

2. PT Total Target Nissin, berkedudukan di Jl. Nangka No. 4A, Tanjung

Barat Ps Minggu Jakarta Selatan 12530;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan turut

Tergugat/Terbanding II dan turut Terbanding;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan

turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada

pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2004 Penggugat mendapat surat dari

Tergugat I tentang ringkasan informasi kredit tanpa agunan – fasilitas

cicilan tetap anda, yang isinya pemberitahuan tentang ringkasan

informasi kredit tanpa agunan – fasilitas cicilan tetap anda, sampai bulan

Februari 2004. Jenis fasilitas pinjaman – fasilitas cicilan tetap, No.

Pinjaman 01455044, No.Rekening pinjaman 30611799658, jumlah

pinjaman awal Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), bunga

pinjaman 36 – efektif pertahun, jangka waktu pembayaran 36 bulan,

cicilan bulanan Rp870.273,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus

tujuh puluh tiga rupiah) – per bulan, tanggal cicilan bulanan berikutnya 12

Maret 2004, sisa pokok pinjaman & bunga Rp18.071.888,27 (delapan

belas juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan

rupiah dua puluh tujuh sen), tanggal pinjaman berakhir 14 November

2006, surat ditandatangani oleh Navneet Dave, sebagai General

Manager Credit Cards & Personal Loan; (Bukti P – 1);

2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2004 Penggugat mendapat surat dari

Tergugat I tentang ringkasan informasi kredit tanpa agunan – fasilitas

cicilan tetap anda, yang isinya pemberitahuan tentang ringkasan

informasi kredit tanpa agunan – fasilitas cicilan tetap anda, sampai bulan

Desember 2004. Jenis fasilitas pinjaman – fasilitas cicilan tetap, No.

Pinjaman 01455044, No.Rekening pinjaman 30611799658, jumlah

pinjaman awal Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), jangka waktu

pembayaran 36 bulan, cicilan bulanan Rp870.273,00 (delapan ratus tujuh

puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) – per bulan, tanggal cicilan

bulanan berikutnya 14 Januari 2004, sisa pokok pinjaman Rp14.310.414,-

(empat belas juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus empat belas

rupiah), tanggal pinjaman berakhir 14 November 2006, surat

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Lynn Ramli sebagai Vice President Product

Management Credit Cards & Personal Loan Consumer Banking, (Bukti

P-2);

3. Bahwa pada awal tahun 2005 Penggugat mendapat surat dari Tergugat I,

penawaran istimewa khusus untuk anda, Kenaikan Batas Kredit Tanpa

Agunan (KTA) oleh karena Penggugat lancar melakukan pembayaran

cicilannya, Penggugat diberi kesempatan untuk mendapatkan kenaikan

batas pinjaman (Top Up) kredit tanpa agunan penawaran dengan

iming-iming “menarik” berlaku hingga 15 Februari 2005, ditandatangani

oleh Lynn Ramli sebagai Vice President Product Management Credit

Cards & Personal Loan Consumer Banking, (Bukti P-3);

4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2005 Penggugat mendapat surat dari

Tergugat I, tentang pemberitahuan persetujuan pinjaman kepada

Penggugat sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan

keterangan rinci sebagai berikut: fasilitas pinjaman: fasilitas cicilan tetap,

jumlah pinjaman awal Rp19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus

ribu rupiah), No.Referensi pinjaman: 02710633, bunga pinjaman

33.29000% efektif pertahun, jangka waktu pembayaran 36 bulan, cicilan

bulanan Rp885.471,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus

tujuh puluh satu rupiah) – per bulan, (Bukti P-4);

5. Bahwa pada bulan Maret 2006, Penggugat mendapat surat dari

Tergugat I isinya tentang ringkasan informasi kredit tanpa agunan,

pertanggal 1 Maret 2006, menerangkan tentang jumlah pinjaman awal

Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu pembayaran 36

bulan, cicilan bulanan Rp885.470,16 (delapan ratus delapan puluh lima

ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam belas sen) – per bulan, tanggal

jatuh tempo pembayaran tiap bulan 24, tanggal pinjaman berakhir 25 Juli

2008, sisa cicilan 29 kali, (Bukti P-5);

6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008 Penggugat mendapat surat dari

Tergugat I tentang persetujuan kenaikan batas pinjaman (Top Up)

sebagai berikut: jenis fasilitas pinjaman – fasilitas cicilan tetap anda, yang

isinya pemberitahuan tentang ringkasan informasi kredit tanpa agunan –

fasilitas cicilan tetap anda, jumlah pinjaman awal Rp41.000.000,- (empat

puluh satu juta rupiah), jumlah pinjaman yang di transfer Rp40.184.100,-

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah),

No.Rekening pinjaman: 306-117-9965-8,atas nama Victoria Silvia Beltiny,

tanggal efektif pinjaman: 04/08/2008, jangka waktu pembayaran 36

bulan, cicilan bulanan Rp1.852.358,00 (satu juta delapan ratus lima

puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) – per bulan, seluruh

fasilitas lunas cicilan terakhir tanggal 04/08/2011, (Bukti P-6);

7. Bahwa Penggugat tiap bulan membayar cicilan pinjaman kredit tanpa

agunan setiap bulannya Rp1.852.358,00 (satu juta delapan ratus lima

puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dan pada Bulan Mei

2009 Penggugat mengalami kesulitan keuangan sehingga pembayaran

macet. Sebelum Penggugat mengalami kesulitan keuangan pada bulan

Mei, Penggugat lancar membayar cicilannya tiap bulan. (Bukti P-7

pembayaran Bulan September 2008, Bukti P-8 pembayaran Bulan

Oktober 2008, Bukti P-9 pembayaran Bulan Desember 2008, Bukti P-10

pembayaran Bulan Januari 2009, Bukti P-11 pembayaran Bulan Februari

2009, Bukti P-12 pembayaran Bulan Maret 2009, Bukti P-13 pembayaran

Bulan April 2009);

8. Bahwa pada bulan Juli, Penggugat melalui kuasa hukum yang

ditunjuknya, memberikan somasi kepada Tergugat I perihal

ketidakmampuan Penggugat melakukan pembayaran cicilannya kepada

Tergugat I dan oleh kuasa hukum Penggugat, Tergugat I disarankan

melakukan upaya hukum sesuai hukum yang berlaku melakukan gugatan

kepada Pengadilan dengan harapan Penggugat pada tingkat mediasi

sudah ada titik temu antara kemampuan membayar Penggugat

berdasarkan kemampuannya saat itu dengan Tergugat I, hal ini telah

sangat jelas diatur dalam Pasal 1759, 1761, 1761 dan 1762 B.W. tentang

kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan, dan Pasal 1763 B.W.

tentang kewajiban-kewajiban si peminjam, (Bukti P-14, s/d P-17);

9. Bahwa pada tanggal 7 September 2009, Penggugat didatangi oleh debt

collector/turut Tergugat, turut Tergugat tersebut menawarkan reschedule

kepada Penggugat dengan schedule Penggugat membayar down

payment/ pembayaran uang muka sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua

ratus ribu rupiah) selanjutnya Penggugat membayar cicilan berikutnya

perbulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga lunas,

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyetujuinya dan melakukan pembayaran sebagaimana

schedule tersebut, (Bukti P-18 s/d P-23;)

10.Bahwa setelah Penggugat mengikuti schedule dengan melakukan

pembayaran tersebut pada poin 9, Tergugat I melalui Tergugat II

menyatakan Tergugat I menolak reschedule tersebut, selanjutnya Para

Tergugat melakukan Intimidasi, Penekanan, Pengancaman dan Teror

kepada Penggugat baik secara langsung melalui debt collector/jasa

penagih dan telpon kepada Penggugat dan teman teman kerja

Penggugat dengan cara mencaci maki dan penyebaran ketidakmampuan

membayar cicilan Penggugat kepada Tergugat kepada seluruh orang di

kantor Penggugat dengan maksud menghancurkan moral Penggugat,

masa depan Penggugat, dan kerjaan Penggugat sebagai tempat mencari

nafkah bagi Penggugat untuk menafkahi Penggugat sendiri dan

keluarganya. Atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut,

Penggugat menjadi tertekan dan menderita tekanan batin, nama baik

Penggugat rusak oleh halmana yang secara hukum telah diatur secara

jelas mekanisme pengembalian hutang piutang. Para Tergugat secara

systematis terus menerus melakukan penekanan mental dan merusak

nama baik Penggugat sampai pada saat gugatan ini di daftarkan;

11.Bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

(Onrechtmatige Daad) yang diatur dalam Pasal 1365 B.W. “Tiap

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang

lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut”. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum

yang dimaksudkan Pasal 1365 B.W. adalah:

a) ada perbuatan melawan hukum;

b) melanggar hak subjektif orang lain: 1) hak-hak perorangan seperti:

kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain. Termasuk

dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah perbuatan

fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain; 2) hak-hak atas

harta kekayaan misalnya hak-hak kebendaan dan hak mutlak

lainnya;

c) ada kesalahan (schuld), perbuatan yang dilakukan adalah

perbuatan yang salah yang dapat berupa kealpaan

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

(onachtzaamheid) dan kesengajaan-kesengajaan sudah cukup

bilamana pada waktu melakukan perbuatan bahwa akibat

perbuatannya itu pasti akan timbul (MA. Moegni Djojodiharjo

1982:66);

d) ada kerugian, akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita

orang lain, kerugian itu dapat berupa kerugian materil maupun

moril. Kerugian moril menyangkut kehormatan, harga diri, tekanan

batin, terror, dan lain-lain dan ditaksir nilainya dengan

uang sesuai status social Penggugat;

e) adanya hubungan causal, untuk menuntut ganti kerugian haruslah

ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu

dengan kerugian yang diderita Penggugat. Hubungan itu harus

jelas, dapat dikabulkan;

para Tergugat dengan sengaja dan systematis melakukan perbuatan

melawan hukum kepada Penggugat dengan cara merusak kehormatan

Penggugat, nama baik Penggugat dan teror baik dengan kata-kata kotor

melalui telpon seluler seperti kata-kata tolol, maling, tidak tahu diri, dan

lain-lain kata-kata yang tidak sehat dan tidak diatur dalam undang-undang;

12.Bahwa secara rinci perbuatan Tergugat secara systematis dan terarah

menghancurkan moral Penggugat, merusak nama baik Penggugat dan

merusak moril Penggugat dengan cara sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 8 Desember 2009, Tergugat II mengirim Short

Message Services (SMS) melalui telpon selulernya dengan bunyi: “Pg

ibu victoria saya dgn ine stanchartered, mau tawarkan aja, ada disc

lunas dari 40jt s/d 22jt msh bs nego, krn takutnya ibu malh di fax

peringatan up Mariana Rantung” (jam 09:10:20). Tergugat II

mengancam Penggugat dengan akan mengirim faxsimile kepada

atasan Penggugat di tempat kerja Penggugat (citibank) bernama

Mariana Rantung. Mariana Rantung adalah atasan Penggugat ditempat

Penggugat bekerja, cara cara Tergugat II mengintimidasi dan/atau

menekan moril Penggugat dengan ancaman membuat nama baik

Penggugat rusak dan/atau tercemar dengan maksud lebih khusus

Penggugat kemudian dipermalukan, ditegor, diberikan sanksi dan

bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Niat tidak baik dan harapan

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II benar-benar dilakukan oleh Tergugat II dengan peralatan

dan dukungan dari Tergugat I dengan mengirimkan faxsimile kepada

Mariana Rantung, yang secara hukum dalam persoalan antara

Penggugat dan Tergugat tidak berkaitan dengan masalah hutang

piutang antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat II mengirim faxsimile

kepada atasan Penggugat tersebut bernama Mariana Rantung dengan

surat tertanggal 09 Desember 2009, tidak bertandatangan, UP nya

Bapak Afdal, Bapak Afdal yang juga atasan Penggugat yang tidak

mempunyai hubungan atas persolan hutang piutang antara Penggugat

dan Tergugat, faxsimile tersebut terus menerus dikirimkan oleh

Tergugat II dengan isi materi : apabila dalam jangka waktu 1 hari

setelah tanggal faksimili ini dibuat kami tidak juga menerima

pembayaran dari Bapak/Ibu, maka dengan sangat menyesal kami akan

mengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Memasukkan nama Bapak/Ibu didaftar hitam Bank Indonesia;

2. Memasukkan nama Bapak/Ibu didaftar tunggu Pemanggilan Media

Massa;

3. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih pembayaran

biaya-biaya yang timbul atas prosedur penagihan di atas akan

kami bebankan kepada Bapak/Ibu selaku pihak yang bertanggung

jawab atas penyelesaian kewajiban tersebut;

Surat tertanggal 09 Desember 2009 tersebut tidak ditandatangani,

namun sangat jelas surat tersebut adalah surat dari Tergugat I

dengan logo Standard Chartered Bank, dikirim oleh Tergugat II

ditujukan Custody Unit dimana Penggugat bekerja namun UPnya

kepada Bapak Afdal. Perihalnya Tagihan Kredit Tanpa Agunan :

30611799658 atas pemakaian kredit tanpa agunan Victoria Silvia

Beltiny. Secara yuridis, apa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah

bertentangan dengan hukum positip kita, terutama pada materi dan

substansi poin 2 dan 3 surat tersebut;

Faksimile yang dikirim Tergugat terus menerus dilakukan dari kurun

waktu jam 03:09 PM sampai jam 04:45 PM sebanyak 10 lembar.

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Atas faksimili Tergugat, Penggugat ditegor oleh atasannya bernama

Mariana Rantung, Mariana Rantung menyarankan Penggugat untuk

menyelesaikan persoalan tersebut;

Secara yuridis formal, surat tersebut adalah surat illegal dan tidak sah

oleh karena tidak ditandatangani dan isi materinya bertentangan

dengan hukum;

Sangat jelas apa yang dilakukan Tergugat adalah intimidasi, teror,

penekanan, menyerang kehormatan dan harga diri, menyerang nama

baik, dan membuat moril Penggugat tertekan (Bukti P-29);

2 Bahwa Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2009, Tergugat II

meneror Penggugat ke tempat lain dimana Penggugat bekerja. Bagian

Penggugat bekerja adalah bagian custody unit, dengan surat yang

sama dengan sebelumnya, tertanggal 09 Desember 2009, materi dan

substansinya sama, memakai logo Tergugat I, dan tidak ditandatangani

ditujukan kepada Bapak Afdal, dilakukan terus menerus pada jam 12:02

(Bukti P-30);

3 Bahwa Tergugat II pada tanggal 7 Januari 2009 kembali mengirimkan

faxsimili kepada unit lain di tempat bekerja Penggugat dengan maksud

menghancurkan harga diri dan nama baik Penggugat, hal mana

Tergugat II memfaksimilikan terus menerus sebanyak 18 lembar (Bukti

P-31);

4 Bahwa pada tanggal 7 Januari 2009 Tergugat II melalui SMS terus

menerus meneror Penggugat untuk segera membayar dengan kalimat

ancaman-ancaman memfaxsimili terus menerus sampai Penggugat

membayar lunas, hal mana tindakan Tergugat II ini bertentangan

dengan Pasal 1759 B.W. “Orang yang meminjam tidak dapat meminta

kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang

ditentukan dalam perjanjian”, sangat jelas hubungan pinjam meminjam

antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tanggal 04/09/2008 dan

berakhir tanggal 04/08/2011, jadi pada saat gugatan didaftar dan teror,

intimidasi, penekanan moril, perusakan harga diri, pencemaran nama

baik yang dilakukan Tergugat II adalah masih dalam tenggang waktu

sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian, (Bukti P-32);

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa Tergugat II dari tanggal 7 Januari tiap hari mengirim faxsimili

surat yang sama ke lain-lain bagian di tempat Penggugat bekerja

seperti unit custody, QA Unit, HRD. Padahal Penggugat bekerja di unit

custody. Tergugat mengancam tidak akan berhenti mengirim faxsimili

sampai Penggugat membayar hutangnya, hal tersebut telah dilakukan

Tergugat II sehingga unit-unit lain protes keberatan kepada Penggugat.

Dan Tergugat II pun menelpon rekan-rekan dan atasan-atasan kerja

Penggugat dengan mencaci maki, hal tersebut di lakukan kepada

Karyadi, Fikri, Haris, Opan, Grace, Stephanie, Silky dan Dian;

6 Bahwa Tergugat II mengirim faxsimili setiap hari ke tempat kerja

Penggugat dengan materi dan substansi surat yang sama, tanggal yang

sama tetapi pengiriman faxsimilinya kepada tempat-tempat yang

berbeda, secara logika dan Standard Operation Practice (SOP)nya,

mengirim faxsimili cukup dilakukan satu kali setiap bulannya, kemudian

dilakukan lagi bulan penagihan berikutnya begitu seterusnya sesuai

jadwal penagihan dan pembayaran, tidak seperti yang dilakukan oleh

Tergugat II kepada Penggugat;

7 Bahwa pada tanggal 7 Januari 2010, Tergugat II mengirim faxsimile ke

custody unit sebanyak 18 lembar print out, catatan: faxsimile pada

tempat bekerja Penggugat menggunakan system computer, sehingga

faxsimile terekam terang dan jelas dari layar komputer, dan dapat dilihat

semua orang (Bukti P-33);

8 Bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Tergugat II mengirim faxsimile ke

custody unit sebanyak 2 lembar; (Bukti P-34);

9 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Tergugat II mengirim faxsimile ke

QA unit sebanyak 29 lembar; (Bukti P-35);

10 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Tergugat II mengirim faxsimile ke

custody unit sebanyak 2 lembar; (Bukti P-36);

11 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Tergugat II mengirim faxsimile ke

HRD sebanyak 72 lembar, dengan sebelumnya Tergugat II

mengirimkan SMS yang berbunyi: “pagi ibu Victoria yang terhormat,

saya dengan Ine stanchard anda blm bayarkan ya bu, kita akan fax ke lt

7, up sih pengennya ke bag HRD” (jam 8:14:54), Tergugat II mengirim

faxsimile kepada HRD sebanyak 72 lembar, (Bukti P-36);

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 Tergugat II mengirim faxsimile ke

custody unit sebanyak 12 lembar, up Bapak Afdal, (Bukti P-34);

13 Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 Tergugat II mengirim faxsimile ke

custody unit sebanyak 3 lembar, dan ke-HRD sebanyak 21 lembar, ke-

QA unit sebanyak 16 lembar dengan Up tetap Bapak Afdal, (Bukti P-34,

P-35, P-36);

14 Bahwa pada tanggal 21 Januari 2010 Tergugat II mengirim faxsimile ke

custody unit sebanyak 15 lembar, dan ke HRD sebanyak 15 lembar, ke-

QA unit sebanyak 46 lembar dengan up tetap Bapak Afdal, (Bukti P-37,

P-38, P-39);

15 Bahwa pada tanggal 22 Januari 2010 Tergugat II mengirim faxsimile ke

custody unit sebanyak 10 lembar, dan ke HRD sebanyak 20 lembar, ke-

QA unit sebanyak 100 lembar dengan Up tetap Bapak Afdal, (Bukti

P-40, P-41, P-42);

13.Bahwa tindakan-tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat secara

moril, hal mana tindakan tersebut tidak dibenarkan secara hukum,

apalagi ternyata Penggugat mengalami tekanan mental, harga dirinya

menjadi rusak, masa depannya suram dan melukai harga diri, moral dan

nama baik Penggugat akibat dari tindakan-tindakan Tergugat berbuat

brutal secara systematis menghancurkan Penggugat. Tindakan para

Tergugat melukai harga diri Penggugat di tempat kerja Penggugat

membuat Penggugat tertekan, dan semakin tertekan atas tindakan-

tindakan teror-teror yang dilakukan Tergugat II;

14.Bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat II membuat Penggugat tertekan,

nama baik Penggugat rusak, Penggugat menderita tekanan batin,

hubungan dengan teman-teman Penggugat menjadi tidak harmonis dan

cenderung rusak dan tidak sehat karena teman-teman Penggugat dicaci

maki, diintimidasi oleh Tergugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat

adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 B.W.);

15.Bahwa oleh karenanya sangatlah wajar apabila Penggugat meminta ganti

rugi atas tindakan Tergugat melukai perasaan, harga diri dan nama baik

Penggugat yang dirusak dan dicemarkan oleh tindakan para Tergugat

sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

16.Bahwa perbuatan Tergugat adalah tindakan kesewenang-wenangan

dalam penerapan hukum sehingga sangat tepatlah apabila kepada

Tergugat diberikan pembelajaran untuk tidak melakukan hal yang sama

kepada orang lain;

17.Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita

jaminan terhadap aset-asset milik Tergugat I dan Tergugat II yang

terletak di Standard Chartered Bank beralamat Jl. Sudirman Kav. 33-A

Jakarta 10220, melalui Recopery Inhouse Jakarta, CB Credit – Indonesia,

Standard Chartered Bank beralamat Wisma Graha Pratama 10th fl Jl.

M.T. Haryono Kav 15 Jakarta 12810;

18. Bahwa kepada turut Tergugat untuk menaati putusan pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;

3. Menyatakan para Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,-

(lima milyar Rupiah) kepada Penggugat dibayar secara tunai sejak putusan

berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan turut Tergugat menaati putusan ini;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali

yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Atas gugatan Penggugat ini, Tergugat I menyampaikan eksepsi sebagai

berikut :

2.1 Surat Kuasa Khusus Prematur

Menurut Pasal 1792 KUHPerdata, "Pemberian kuasa adalah suatu

perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu

urusan";

Urusan adalah sesuatu yang riil terjadi, bukan sesuatu yang

diprediksikan akan terjadi seperti pemberian kuasa dalam perkara

a quo. Pemberian kuasa diberikan pada tanggal 21 Juli 2009 khusus

untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap

Standard Chartered Bank. Sementara pada halaman 3 butir 9 dan butir

10, serta halaman 4 butir 12.1 Surat Gugatannya, Penggugat

menguraikan kronologis sebagai berikut:

9. Bahwa pada tanggal 7 September 2009, Penggugat didatangi oleh

debt collector/turut Tergugat, turut Tergugat tersebut menawarkan

reschedule kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat membayar

cicilan berikutnya perbulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu

rupiah) hingga lunas, Penggugat menyetujuinya dan melakukan

pembayaran sebagaimana schedule tersebut (Bukti P-18 s/d

P-23);

10. Bahwa setelah Penggugat mengikuti schedule dengan melakukan

pembayaran tersebut pada point 9, Tergugat I melalui Tergugat II

menyatakan Tergugat I menolak reschedule tersebut, selanjutnya

Para Tergugat melakukan Intimidasi, Penekanan, Pengancaman

dan Terror kepada Penggugat... dst;

12.1 Bahwa pada tanggal 8 Desember 2009, Tergugat II mengirim

Short Message Services (SMS) melalui telepon selulernya dengan

bunyi : “Pg ibu Victoria saya dgn ine stanchartered, mau tawarkan

aja, ada disc lunas dari 40jt s/d 22jt msh bs nego, krn takutnya ibu

malh di fax peringatan up Mariana Rantung' (Jam 09:10:20).

Tergugat II mengancam Penggugat dengan akan mengirim

faxsimile kepada atasan Penggugat di tempat kerja Penggugat...

dst;

Ini berarti, ketika Surat Kuasa Khusus No.: 201/SK-BHM-PDT/

VII/2009 tertanggal 21 Juli 2009 dibuat, perbuatan melawan

hukum yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali belum ada,

karena kronologis yang dibuat oleh Penggugat dimulai sejak

tanggal 7 September 2009. Dengan demikian, Surat Kuasa

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Khusus ini dapat dikualifikasi premature dan oleh karenanya tidak

sah dalam perkara a quo. Oleh karena itu, surat gugatan yang

dibuat berdasarkan surat kuasa yang tidak sah haruslah

dinyatakan tidak sah dan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan

tidak dapat diterima.

0 2.2 Error in Persona

Dalam surat gugatan, Penggugat tidak menguraikan perbuatan yang

dilakukan oleh Tergugat I melainkan melulu perbuatan Tergugat II.

Sementara masing-masing Tergugat berdiri sendiri. Sebagaimana

diuraikan dalam Surat Gugatannya dari butir 12.1 s/d 12.15, Penggugat

dengan tegas dan jelas hanya menyebutkan Tergugat II sebagai pihak

yang melakukan perbuatan secara systematis dan terarah

menghancurkan moral Penggugat, merusak nama baik Penggugat dan

merusak moril Penggugat. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan

apa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga digugat

dalam perkara ini;

Dengan demikian, ditariknya Tergugat I sebagai Pihak dalam perkara

ini jelas salah alamat atau Error in Persona;

2.3 Obscuur Libel

A. Gugatan tidak menguraikan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat

I.

Dalam Surat Gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara

jelas hukum yang dilanggar oleh Tergugat I. Sebagaimana

Yursiprudensi Putusan No. 565 K/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974,

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat

diterima.", maka gugatan Penggugat sudah seharusnya tidak

diterima;

B. Permohonan sita tidak jelas objek sitanya.

Dalam Surat Gugatan, Penggugat memohon sita jaminan. Namun,

permohonan tidak jelas karena tidak disebutkan objek sita secara

spesifik. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat obscuur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

telah memberikan Putusan Nomor 151/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juli

2010 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti

rugi kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta

rupiah);

4. Menghukum turut Tergugat mentaati/tunduk dan patuh putusan ini;

5. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung

renteng hingga kini ditafsir sebesar Rp821.000,- (delapan ratus dua

puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat

putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi

Jakarta dengan Putusan Nomor 529/PDT/2011/PT.DKI tanggal 3 Januari 2012

yang amarnya sebagai berikut:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 151/Pdt.G/

2010/PN.JKT.SEL tanggal 15 Juli 2010 yang dimohonkan banding, sehingga

amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam eksepsi :

• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 151/

Pdt.G/2010/ PN.JKT.SEL tanggal 15 Juli 2010 yang dibanding;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;

2. Menyatakan para Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan

melawan hukum;

3. Menghukum para Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng

membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding sebesar

Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

4. Menghukum turut Tergugat/turut Terbanding untuk tunduk dan patuh

pada putusan ini;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara

untuk kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 2 Agustus 2012 kemudian terhadapnya

oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi pada

tanggal 15 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi

Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

tersebut pada tanggal 28 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I

tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3

September 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding

mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA

Judex Facti Secara Fatal Telah Keliru Dalam Menguraikan Unsur-Unsur

Perbuatan Melawan Hukum Yang Terdapat Dalam Pasal 1365 KUHPerdata

1. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat (“Termohon

Kasasi”) telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap:

(i) Termohon Kasasi sebagai Tergugat I; (ii) Sdri. Ine sebagai Tergugat II;

dan (iii) PT Total Target Nissin sebagai turut Tergugat, menurut

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH

Perdata”);

2. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata telah secara tegas menyatakan :

“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

3. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996,

tertanggal 7 Juli 1996, menyebutkan:

Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan

Hukum (“PMH”) menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni

sebagai berikut:

1) Suatu perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan Tergugat yang

bersifat melawan hukum;

2) Kerugian, adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;

3) Kesalahan dan Kelalaian, adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak

Tergugat;

4) Hubungan Kausal, adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara

kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang

dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa Hofman dalam L.C. Hofmann, Het Nederlandsch eerst deel, de

Algemente leer de Verbintenissen, Tweede druk, J.B. Wolters, Batavia,

1932m halaman 257-265, dikutip oleh Komariah Emong Sapardjaja,

Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia,

Bandung: Alumni, 2002, halaman 34, dikutip oleh Rosa Agustina,

Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas

Hukum Indonesia, 2003, halaman 35-36, menyatakan, untuk adanya

suatu PMH harus dipenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :

a. Er moet een daad zijn verricht; (harus ada yang melakukan

perbuatan);

b. Die daad moet onrechtmatig zijn; (perbuatan itu harus melawan

hukum);

c. De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht;

(perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

d. De daad moet aan schuld zijn te wijten; (perbuatan itu karena

kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

Selanjutnya Mariam Darus Badrulzaman, dalam bukunya KUH Perdata

Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, edisi

kedua, 1996, halaman 146-147, dikutip oleh Rosa Agustina, Perbuatan

Melawan Hukum, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Indonesia, 2003, halaman 36, juga menyebutkan syarat-syarat yang

harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai PMH adalah

sebagai berikut :

a. Harus ada perbuatan;

b. Perbuatan itu harus melawan hukum;

c. Ada Kerugian;

d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu

dengan kerugian;

e. Ada kesalahan;

4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata,

yurisprudensi dan pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan

bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai PMH berdasarkan Pasal

1365 KUH Perdata apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur

sebagai berikut : (i) adanya suatu perbuatan yang melawan hukum; (ii)

adanya kesalahan pelaku; (iii) adanya kerugian yang diderita; dan (iv)

adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan

kerugian;

5. Bahwa selain unsur PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut

di atas, penting untuk membedakan unsur-unsur tersebut dengan definisi

atau pengertian unsur “perbuatan” dalam PMH. Unsur “perbuatan” dalam

PMH adalah tidak sama dengan PMH itu sendiri. Unsur “perbuatan”

dalam PMH hanyalah salah satu unsur dari 4 (empat) unsur PMH.

Kekeliruan membedakan kategorisasi unsur “perbuatan dalam PMH”

dengan unsur PMH, pada gilirannya akan menimbulkan kesesatan, hal

mana secara jelas terjadi pada saat Judex Facti memeriksa perkara ini

dan kesesatan pemikiran dan pertimbangan Judex Facti PN Jaksel

tersebut kemudian secara gegabah diterima dan diikuti oleh Judex Facti

PT DKI Jakarta;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Judex Facti PT DKI Jakarta pada halaman 4 sampai dengan 5

putusannya menyatakan sependapat dengan Judex Facti PN Jaksel

dalam mengkategorikan tindakan Pemohon Kasasi melalui Tergugat II/

Terbanding II sebagai perbuatan melawan hukum (“PMH”), dengan

menyebutkan:

“Menimbang bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan

hukumnya berpendapat telah terbukti para Tergugat/Terbanding

melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II untuk

kepentingan Tergugat I telah melakukan penagihan hutang dengan cara

menelpon ke kantor Penggugat secara berulang-ulang menceritakan

perihal adanya hutang Penggugat/Pembanding kepada Karyawan dan

atasan tempat Penggugat/Pembanding bekerja, mengirimkan facsimili

secara berulang-ulang ke Custody unit dengan cc Bapak Afdal (atasan

Penggugat) adalah merupakan perbuatan yang tidak professional dengan

tujuan mempermalukan Penggugat dapat dikategorikan sebagai

perbuatan melawan hukum dan karenanya gugatan Penggugat/

Pembanding dapat dikabulkan sebagian, menurut Pengadilan Tinggi

pendapat tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karena mana dapat

disetujui dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam

memutus perkara ini”;

7. Bahwa selanjutnya Judex Facti PN Jaksel pada halaman 27 sampai

dengan halaman 29 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Yurisprudensi maupun Doktrin para ahli hukum

dikenal empat kriteria perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

2. Melanggar hak subyektif orang lain;

3. Melanggar kaidah tata susila;

4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-

hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan

sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak

disyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif, namun bersifat

alternatif artinya dengan dipenuhinya satu kriteria itu, telah terpenuhilah

pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P 10 s/d P 31 telah ternyata

Tergugat I melalui Tergugat II mengirimkan faximile ditujukan Custody

Unit dimana Penggugat bekerja, namun UPnya kepada bpk Afdal (atasan

Penggugat) perihal tagihan kredit tanpa agunan, yang isinya belum

menerima pembayaran atas pemakaian kredit tanpa agunan Bpk. Victoria

Silvia Beltiny (Penggugat). Yang dilakukan sejak tanggal 9 Desember

2009 yang dikirimkan setiap harinya kurang lebih 10 lembar, dimana

dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak

subyektif Penggugat antara lain hak integritas pribadi, kehormatan, serta

nama baik Penggugat, oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan

perbuatan melawan hukum”;

8. Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam butir 6 dan 7 di atas

memperlihatkan kekeliruan nyata dari Judex Facti membedakan unsur

“perbuatan dalam PMH” dengan unsur PMH itu sendiri. Hal-hal yang

diutarakan oleh Judex Facti adalah unsur “perbuatan dalam PMH”, bukan

unsur PMH. Menurut Setiawan, S.H., dalam halaman 176 Varia Peradilan

No. 16 Tahun II, Januari 1987, tentang Empat Kriteria Perbuatan

Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi, menyebutkan:

“perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak

berbuat yang bertentangan dengan:

a. Hak Subyektif orang lain;

b. Kewajiban hukum pelaku;

c. Kaedah kesusilaan;

d. Kepatutan dalam masyarakat.”

9. Bahwa perbuatan-perbuatan berupa perbuatan yang bertentangan

dengan: (i) hak subyektif orang lain; (ii) kewajiban hukum pelaku; (iii)

kaedah kesusilaan; (iv) kepatutan dalam masyarakat, adalah kriteria

perbuatan dalam PMH, yang merupakan perbuatan unsur ke-1 dari 4

unsur PMH berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

10.Bahwa mohon Majelis Kasasi di Mahkamah Agung RI mencermati

dengan seksama pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan

“Tergugat I melalui Tergugat II mengirimkan faximile ditujukan Custody

Unit dimana Penggugat bekerja, namun UPnya kepada bpk Afdal (atasan

Penggugat) perihal tagihan kredit tanpa agunan, yang isinya belum

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran atas pemakaian kredit tanpa agunan Bpk. Victoria

Silvia Beltiny (Penggugat). Yang dilakukan sejak tanggal 9 Desember

2009 yang dikirimkan setiap harinya kurang lebih 10 lembar, dimana

dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak

subyektif Penggugat antara lain hak integritas pribadi, kehormatan, serta

nama baik Penggugat,.......”, adalah semata-mata pertimbangan Judex

Facti mengenai unsur ke-1 dari 4 (empat) unsur PMH sebagaimana

ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Judex Facti tidak pernah

mempertimbangkan secara menyeluruh unsur-unsur PMH dalam perkara

ini;

11.Bahwa dengan hanya mempertimbangkan unsur ke-1 dari 4 (empat)

unsur PMH sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata

tersebut, tidak secara serta merta “perbuatan” tersebut dapat dikatakan

sebagai perbuatan “melawan hukum”, oleh karena masih ada 3 (tiga)

unsur lagi yang harus dipenuhi secara kumulatif agar perbuatan yang

bertentangan atau melanggar : (i) hak subyektif orang lain; (ii) kewajiban

hukum pelaku; (iii) kaedah kesusilaan; (iv) kepatutan dalam masyarakat

tersebut dapat dikategorisasikan sebagai PMH sebagaimana yang

ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata, yurisprudensi dan pendapat dari

para ahli di atas;

12.Bahwa tegasnya, Judex Facti telah lalai untuk mempertimbangkan secara

lengkap 3 unsur PMH yang lain yaitu adanya kesalahan pelaku, adanya

kerugian yang diderita, adanya hubungan kausal antara perbuatan

melawan hukum dengan kerugian. Tanpa adanya pertimbangan dan

pembuktian tentang 3 unsur di atas, terutama tentang adanya kerugian,

maka secara hukum gugatan ini haruslah ditolak atau dinyatakan tidak

dapat diterima;

13.Bahwa norma hukum yang menyatakan bahwa gugatan PMH

berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata haruslah dinyatakan tidak dapat

diterima jika tidak disertai pertimbangan dan pembuktian mengenai

kerugian, dapat ditemukan dari yurisprudensi perkara No. 1081 K/Pdt/

2000 jo. No. 624/Pdt/1998/PT. DKI jo. No. 401/Pdt.G/1997/PN Jak.Sel.

Antara Charles Hugeunin V PT. Indofood Sukses Makmur yang

menyebutkan:

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

“bukan perbuatan melawan hukum kalau tidak menimbulkan kerugian,

jadi unsur kerugian ini mutlak harus ada dalam perbuatan melawan

hukum;

Bahwa oleh karena itu dalam memeriksa dan mengadili gugatan

Penggugat ini harus dibuktikan:

1. adanya perbuatan melawan hukum sendiri;

2. adanya kerugian;

14.Bahwa oleh karena Judex Facti PT DKI Jakarta jo. Judex Facti PN Jaksel

telah secara fatal keliru dan tidak lengkap mempertimbangkan dan

membuktikan semua unsur PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata,

maka dengan sangat jelas dan nyata terlihat bahwa Judex Facti telah

melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang

berlaku;

Judex Facti tidak pernah sekalipun mempertimbangkan kesalahan

Pemohon Kasasi dalam putusan a quo

15.Bahwa kesalahan merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam

mempertimbangkan ada atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Munir Fuady, SH.,MH.,

LL.M, pada halaman 5 dan 6 dalam bukunya yang berjudul Perbuatan

Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Penerbit PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung 2010, yaitu :

“agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan

melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar

pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan

perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak

termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH

perdata.”

16.Bahwa Judex Facti PT DKI Jakarta dan Judex Facti PN Jaksel, dalam

keseluruhan pertimbangan hukum putusannya, tidak pernah menyatakan

Pemohon Kasasi telah melakukan kesalahan, padahal menurut Pasal

1365 KUHPerdata unsur kesalahan sangat dipersyaratkan untuk

menyatakan suatu perbuatan telah melawan hukum atau tidak;

17.Bahwa oleh karena unsur kesalahan Pemohon Kasasi tidak pernah

dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya, dan Judex Facti

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak pernah menyatakan Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur

kesalahan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1365 KUH Perdata,

maka sangat jelas dan terang terlihat bahwa Judex Facti telah melakukan

kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Termohon Kasasi, Judex Facti PT Dki Jakarta Jo. Judex Facti PN Jaksel tidak

pernah merinci kerugian dalam perkara a quo;

18.Bahwa kerugian merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam

mempertimbangkan ada atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 842 K/

Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 Jo. No. 1954 K/Pdt/1987, tanggal

31 Agustus 1992, yang menyebutkan:

“Kerugian adalah unsur perbuatan melawan hukum apabila kerugian

tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukum”;

19.Bahwa Termohon Kasasi, Judex Facti PT DKI Jakarta maupun Judex

Facti PN Jaksel, dalam keseluruhan pertimbangan hukum putusannya,

tidak pernah menguraikan, merinci dan membuktikan adanya kerugian

pada Termohon Kasasi. Judex Facti PN Jaksel, pada halaman 29

Putusannya, hanya menyebutkan:

“Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah

melakukan perbuatan melawan hukum berhubungan dengan hak

kehormatan dan nama baik Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II

berkewajiban untuk membayar ganti kerugian immateriil, yang dalam hal

ini Majelis Hakim dalam menentukan besarnya kerugian dengan

mempertimbangkan kedudukan/status sosial Penggugat dan para

Tergugat serta besarnya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat

I maka berdasarkan nilai kepatutan dan rasa keadilan ditentukan ganti

ruginya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”;

20.Bahwa kemudian Judex Facti PT DKI Jakarta, pada halaman 5

Putusannya menyatakan:

“Menimbang, bahwa akan tetapi tentang besarnya ganti kerugian

immateriil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengadilan

Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena

ganti rugi tersebut terlalu kecil dibandingkan dengan kerugian moril

Penggugat/Pembanding akibat perbuatan para Tergugat/Terbanding

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempermalukan Penggugat/Pembanding sebagai seorang

karyawati yang memiliki status sosial dan berpendidikan sarjana,

merendahkan harkat dan martabat Penggugat/Pembanding di tempat ia

bekerja dengan cara yang digunakan oleh para Tergugat/Terbanding

dalam menagih hutangnya dari Penggugat sebagai debiturnya, selain

tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku juga telah

menempuh cara-cara teror dan intimidasi.”

21.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Judex Facti PT DKI Jakarta

memutuskan “Menghukum para Tergugat/Terbanding secara tanggung

renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding sebesar

Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)”;

22.Bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum dalam Putusan Judex

Facti PT DKI Jakarta maupun Judex Facti PN Jaksel, Termohon Kasasi

tidak pernah membuktikan dan merinci jumlah nilai kerugian materiil

maupun immateriil yang dialaminya.

Terhadap masalah di atas, Mahkamah Agung RI melalui Putusan No.:

1954 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992 dalam perkara antara CV.

Raden Motor dan Mimi Gunawan Thamrin, memberikan pertimbangan

sebagai berikut :

“Menurut pertimbangan Hakim Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan

Tinggi maka jumlah kerugian ini tidak dibuktikan, sehingga tuntutan ganti

rugi ditolak;

Menimbang, bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan

Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan maka gugatan

Penggugat haruslah ditolak.”

Mohon pertimbangan Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, bahwa Termohon

Kasasi, sampai dengan saat Memori Kasasi ini diajukan, masih bekerja

dan tidak diberhentikan dari tempat Termohon Kasasi bekerja. Sehingga

pertimbangan bahwa integritas, kehormatan dan nama baik Termohon

Kasasi telah dilanggar menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan

dalam memutus perkara a quo oleh karena terlihat dengan sangat jelas

bahwa Termohon Kasasi tidak mengalami kerugian apapun sebagaimana

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dan sebagaimana yang

dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya;

23.Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.371 K/SIP/1973 tanggal

22 Oktober 1975, dengan tegas menyebutkan :

“Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena:

Judex Facti dengan begitu saja menentukan bahwa Tergugat-Tergugat

dalam kasasi/Tergugat-Tergugat asal (karena adanya gugatan ini) telah

menderita kerugian karena namanya menjadi kurang baik dalam dunia

perdagangan tanpa mengadakan pemeriksaan tentang hal ini; Judex

Facti tidak memeriksa apakah Tergugat-Tergugat dalam kasasi/Tergugat-

Tergugat asal benar-benar menderita kerugian materiil, yaitu macetnya

usaha dagang mereka, disamping itu berdasarkan hukum, Tergugat asal

I dan II memang harus bertanggung jawab mengenai apa yang menjadi

pokok dan sengketa ini.”

24.Bahwa oleh karena kerugian tidak pernah dirinci dan dibuktikan dalam

perkara a quo, maka dengan sangat jelas dan nyata terlihat bahwa Judex

Facti telah melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar

hukum yang berlaku sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan

telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membatalkan

Putusan Judex Facti PT DKI Jakarta jo. Putusan Judex Facti PN Jaksel

tersebut;

Tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian dalam

perkara a quo, sehingga unsur kausalitas yang ditentukan oleh Pasal

1365 KUHPerdata tidak terpenuhi

25.Bahwa M.A. Moegni Djojodirjo pada halaman 83 bukunya yang berjudul

Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, dengan

tegas menyebutkan sebagai berikut :

“hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan

dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu

perbuatan melawan hukum.

Bahwasanya ajaran kausalitas dalam bidang hukum perdata adalah

penting dalam meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan

melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapat

dipertanggungjawabkan”.

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

26.Bahwa oleh karena Judex Facti PT DKI Jakarta jo. Judex Facti PN Jaksel

telah melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum

yang berlaku dengan mempersamakan unsur-unsur perbuatan melawan

hukum yang ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata dengan kriteria-kriteria

perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan Judex Facti

telah melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum

yang berlaku karena tidak dapat membuktikan dan merinci kerugian

dalam perkara a quo sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon

Kasasi, maka telah sesuai secara hukum bahwa unsur kausalitas yang

ditentukan oleh Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi dan amatlah

bijaksana dan telah sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim Kasasi

pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak

dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh

karenanya harus membatalkan Putusan Judex Facti PT DKI Jakarta jo.

Putusan Judex Facti PN Jaksel tersebut;

27.Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian di atas, maka dengan sangat

jelas dan terang terlihat bahwa Judex Facti PT DKI Jakarta yang

mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti

PN Jaksel, telah melakukan kesalahan dalam menerapkan atau

melanggar hukum yang berlaku;

II. KEBERATAN KEDUA

Judex Facti telah salah dalam menentukan besaran ganti rugi dalam perkara

a quo

28.Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan menolak seluruh

pertimbangan hukum dan Putusan Judex Facti PT DKI Jakarta yang

menghukum Pemohon Kasasi secara tanggung renteng membayar ganti

rugi kepada Termohon Kasasi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta

Rupiah);

29.Bahwa menghukum Pemohon Kasasi secara tanggung renteng untuk

membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi sebesar Rp500.000.000,-

(lima ratus juta Rupiah) adalah hal yang sangat tidak berlandaskan asas

keadilan, oleh karena Judex Facti PT DKI Jakarta yang mengambil alih

seluruh pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti PN Jaksel, telah

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang

berlaku, sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas;

30.Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung Kasasi

pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara a quo, Termohon Kasasi adalah debitur dari Pemohon Kasasi

yang mempunyai hutang sebesar Rp34.309.431,00 (tiga puluh empat juta

tiga ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah) yang harus

dibayar kepada Pemohon Kasasi;

31.Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi telah menagih utang yang telah

lama tertunggak, yang merupakan kewajiban Termohon Kasasi kepada

Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi, oleh Judex Facti, telah dinyatakan

melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum secara tanggung

renteng membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi sebesar

Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

Pertanyaannya adalah: dimana letaknya keadilan, jika Pemohon Kasasi

yang menagih hutang Termohon Kasasi sebesar Rp34.309.431,00 (tiga

puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu

Rupiah) dinyatakan bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan

hukum lalu dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi

kepada Termohon Kasasi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta

Rupiah)?

32.Bahwa Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Kasasi

agar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, tetap

mempertimbangkan kedudukan dan kesalahan Termohon Kasasi,

dimana pertimbangan mengenai kedudukan kemasyarakatan dan

kesalahan masing-masing pihak telah diterapkan dalam Yurisprudensi

No.196K/SIP/1974 tanggal 7 Oktober 1976 yang dalam pertimbangannya

tidak semata-mata memutus atas dasar kesalahan Tergugat asal, akan

tetapi juga mempertimbangkan kelalaian dari Penggugat asal yang

menjadi dasar perbuatan dari Tergugat asal;

33.Bahwa untuk menghindari penggunaan putusan ini sebagai preseden

buruk bagi para debitur yang menghindar dari kewajiban membayar

hutang kepada kreditur, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim

Agung Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo,

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan Putusan Judex Facti PT DKI Jakarta jo. Putusan

Judex Facti PN Jaksel tersebut dan menyatakan menolak Gugatan

Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena

Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan dan memperbaiki putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum

kecuali mengenai besaran ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada

Penggugat;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar

putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan dan

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai

besarnya ganti rugi dengan pertimbangan sebagai berikut :

• Bahwa tindakan Tergugat I dalam melakukan penagihan kredit adalah

tindakan tidak profesional karena mengutamakan penggunaan

pendekatan intimidasi dan premanisme daripada pendekatan lain yang

mendudukkan nasabah sebagai partner bank, dan oleh karena itu adalah

layak dan adil apabila Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar ganti

rugi kepada Penggugat yang lebih berat;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut

tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan

penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian

dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang

No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: STANDARD

CHARTERED BANK, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan

Pengadilan Tinggi Jakarta No. 529/PDT/2011/PT.DKI tanggal 3 Januari 2013

yang menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan No. 151/PDT.G/2010/PN.Jak.Sel tanggal 15 Juli 2010, sehingga

amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: STANDARD

CHARTERED BANK tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 529/

PDT/2011/PT.DKI tanggal 3 Januari 2012 yang menguatkan dan memperbaiki

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel

tanggal 15 Juli 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

• Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan

melawan hukum;

3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng

membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar

Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

4. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada

putusan ini;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 28 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 oleh Dr. H. Abdurrahman,

SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, Syamsul Ma’arif, SH.,LL.M.,Ph.D., dan Dr. H. Habiburrahman,

M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami,

SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ketua Majelis,

Ttd./ Ttd./

Syamsul Ma’arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ttd./

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai ………………Rp 6.000,-2. Redaksi …………….. Rp 5.000,-3. Administrasi kasasi... Rp489.000,-

Jumlah…… = Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 30 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30