Pengertian Korupsi

Pada era saat ini, korupsi seakan-akan menjadi sebuah istilah yang sudah biasa kita dengar. tetapi sebagian besar dari kita masih belum mengetahui dari pengertian korupsi. di sini saya akan memberikan beberapa pengertian korupsi dari berbagai sumber.Istilah korupsi berasal dari bahasa latin : Corruption dan Corruptus yang mempunyai arti buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah.Sedangkan pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta) adalah sebagai perbuatan curang, dapat disuap, dan tidk bermoral. adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.sedangkan di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yan dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya

Pengertian Definisi Korupsi

Menurut Para Ahli — Kalo liat pejabat yang golongan pas-pasan atau sekedar PNS golongan rendah mempunyai mobil yang sangat mewah dan rumah dimana-mana, mungkin kamu akan bilang ah korupsi dia.. ! nah sebelumnya kalian sudah tahu belum pengertian korupsi ? so jangan asal nuduh yah kalo belum tahu pengertian korupsi ok berikut ini beberapa pengertian korupsi dari berbagai ahli:

 Korupsi menurut Black’s Law Dictionary korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

 Pengertian Definisi Korupsi menurut Syeh Hussein Alatas menyebutkan benang merah yang menjelujuri dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasian, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat.

 korupsi menurut wikipedia perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

korupsi menurut Pasal 2 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonoman negara…”

 korupsi menurut corruption is the abuse of trust in the interest of private gain penyelahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.

 korupsi menurut Pasal 3 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

 korupsi menurut wikipedia korupsi berasal dari kata latin ”corruptio” atau ”corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.

 korupsi menurut wikipedia Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih belum dapat diberantas oleh manusia secara maksimal. Korupsi tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Tidak hanya di negeri kita tercinta, korupsi juga tumbuh subur di belahan dunia yang lain, bahkan di Negara yang dikatakan paling maju sekalipun. Mengutip Muhammad Zein, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibat dari korupsi ketimpangan antara si miskin dan si kaya semakin kentara. Orang-orang kaya dan politisi korup bisa masuk kedalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka juga memiliki status sosial yang tinggi.

Timbulnya korupsi disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya budaya lokal. Budaya yang dianut dan diyakini masyarakat kita telah sedikit banyak menimbulkan dan

membudayakan terjadinya korupsi. Pada masyarakat jawa dikenal budaya mbecek, upeti, patron-klien dan lain sebagainya. Budaya-budaya tersebut boleh jadi dikatakan sebagai akar dari timbulnya korupsi di kemudian hari. Dalam budaya Patron-Klien, diyakini bahwa Patron memiliki kebesaran hak dan kekuasaan, sedangkan klien terbatas pada kekecilan hak dan kebesaran kewajiban terhadap patron. Klien selalu berupaya meniru apa yang dilakukan patron, serta membenarkan setiap tindakan patronnya. Hal tersebut didasari karena adanya pandangan bahwa semua yang berasal dari patron dianggap memiliki nilai budaya luhur. Patron tidak dapat menolak tindakan tersebut, termasuk tindakan yang tidak terpuji, anti-manusiawi, merugikan orang lain yang kemudian disebut dengan korupsi. Umunya klien sering memberikan barang-barag tertentu kepada patronnya, dengan harapan mereka akan diberikan pekerjaan ataupun upah lebih tinggi. Klien juga memberikan penghormatan yang berlebihan kepada patronnya.Korupsi kecil tersebut lambat laun meluas kepada kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Proses penyebaran korupsi tersebut disebut dengan continous imitation (peniruan korupsi berkelanjutan). Proses ini bisa terjadi tanpa disadari oleh masyarakat. Dalam keluarga misalnya, seringkali orang tua tanpa sengaja telah mengajarkan perilaku korupsi kepada anaknya. Meskipun sebenarnya orang tua tidak bermaksud demikian, namun kita tidak boleh lupa bahwa anak adalah peniru terbaik, mereka meniru apapun yang dilakukan oleh orang-orang dewasa disekitarnya.

Pengertian KorupsiKorupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum.Selanjutnya, dengan merujuk definisi Huntington diatas, Heddy Shri Ahimsha-Putra (2002) menyatakan bahwa persoalan korupsi adalah persoalan politik pemaknaan.Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.Seorang sosiolog Malaysia Syed Hussein Alatas secara implisit menyebutkan tiga bentuk korupsi yaitu sogokan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme.Alatas mendefinisikan nepotisme sebagai pengangkatan kerabat, teman, atau sekutu politik untuk menduduki jabatan-jabatan publik, terlepas dari kemampuan yang dimilikinya dan dampaknya bagi kemaslahatan umum (Alatas 1999:6).Inti ketiga bentuk korupsi menurut kategori Alatas ini adalah subordinasi kepentingan umum dibawah tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran-pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, yang dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan sikap masa bodoh terhadap akibat yang ditimbulkannya terhadap masyarakat.Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannnya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat

pula dikategorikan melakukan tindak korupsi.Mengutip Robert Redfield, korupsi dilihat dari pusat budaya, pusat budaya dibagi menjadi dua, yakni budaya kraton (great culture) dan budaya wong cilik (little culture). Dikotomi budaya selalu ada, dan dikotomi tersebut lebih banyak dengan subyektifitas pada budaya besar yang berpusat di kraton. Kraton dianggap sebagai pusat budaya. Bila terdapat pusat budaya lain di luar kraton, tentu dianggap lebih rendah dari pada budaya kraton. Meski pada hakikatnya dua budaya tersebut berdiri sendiri-sendiri namun tetap ada bocoran budaya.

Sebab-Sebab KorupsiPenyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan, sesuai dengan pengertian korupsi diatas yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi /kelompok /keluarga/ golongannya sendiri. Faktor-faktor secara umum yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi antara lain yaitu :

Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberi ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.

Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan

kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. Kurangnya pendidikan. Adanya banyak kemiskinan. Tidak adanya tindakan hukum yang tegas. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Struktur pemerintahan. Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal,

korupsi muncul sebagai penyakit transisional. Keadaan masyarakat yang semakin majemuk.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi :

Greeds(keserakahan) : berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.

Opportunities(kesempatan) : berkaitan dengankeadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.

Needs(kebutuhan) : berkaitan dengan faktor-faktor yamg dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.

Exposures(pengungkapan) : berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Bahwa faktor-faktor Greeds dan Needs berkaitan dengan individu pelaku (actor) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan faktor-faktor Opportunities dan Exposures berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (victim) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

Menurut Dr.Sarlito W. Sarwono, faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya) dan faktor rangsangan dari luar (misalnya dorongan dari teman-teman, kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).Lain lagi yang dikemukakan oleh OPSTIB Pusat, Laksamana Soedomo yang menyebutkan ada lima sumber potensial korupsi dan penyelewengan yakni proyek pembangunan fisik, pengadaan barang, bea dan cukai, perpajakan, pemberian izin usaha, dan fasilitas kredit perbankan.Dan menurut Komisi IV DPR-RI, terdapat tiga indikasi yang menyebabkan meluasnya korupsi di Indonesia, yaitu :

1. Pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi.2. Penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri.3. Penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.4. Dalam buku Sosiologi Korupsi oleh Syed Hussein Alatas, disebutkan ciri-ciri

korupsi antara lain sebagai berikut :5. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.6. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan.7. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungann timbale balik.8. Berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik perlindungan

hukum.9. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-

keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

10. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.

11. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.12. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif.13. Perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban

dalam masyarakat.

Macam-Macam KorupsiKorupsi telah didefinisikan secara jelas oleh UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tersebut dikategorikan ke dalam 7 kelompok yakni :

1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi

Menurut Aditjandra dari definisi tersebut digabungkan dan dapat diturunkan menjadi dihasilkan tiga macam model korupsi (2002: 22-23) yaitu :Model korupsi lapis pertamaBerada dalam bentuk suap (bribery), yakni dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik atau

pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan (extortion) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayan publik lainnya.Model korupsi lapis keduaJarring-jaring korupsi (cabal) antar birokrat, politisi, aparat penegakan hukum, dan perusahaan yang mendapatkan kedudukan istimewa. Menurut Aditjandra, pada korupsi dalam bentuk ini biasanya terdapat ikatan-ikatan yang nepotis antara beberapa anggota jaring-jaring korupsi, dan lingkupnya bisa mencapai level nasional.Model korupsi lapis ketigaKorupsi dalam model ini berlangsung dalam lingkup internasional dimana kedudukan aparat penegak hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga internasional yang mempunyai otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terlebih oleh pimpinan rezim yang menjadi anggota jarring-jaring korupsi internasional korupsi tersebut.

Kasus Korupsi pada Jajaran Pemerintahan Daerah Kota SurakartaKorupsi Anggaran DPRD Kota Solo oleh mantan anggota DPRD Solo periode 1999-2004, Hasan Mulachela dan Heru S. Notonegoro yang Dituntut 3,5 tahun hukuman penjara. Mereka dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 4,27 miliar. Yang pada akhirnya mereka bebas.Korupsi Mantan pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surakarta Abdul Mutholib, yang dijatuhi hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 25 juta subsider satu bulan. Selain itu, terdakwa diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 34.795.681 bersama dengan terdakwa lainnya, yakni mantan Kepala Disperindag Masrin Hadi. Mereka dinilai bersalah melakukan studi banding fiktif ke Bali pada 5-9 Desember 2006, dan ke Surabaya pada 15-19 Desember 2006. selain itu, Abdul Mutholib juga melakukan tindak pidana korupsi Proyek Wisata Kuliner dengan nilai lebih dari Rp 200 juta yang seharusnya dana tersebut disimpan di kas dan dikeluarkan sesuai kebutuhan.Kasus korupsi dana APBD 2003 yang dilakukan oleh 42 anggota DPRD Kota Surakarta periode 1999-2004. Dari 42 orang tersebut, lima diantaranya telah menjalani pemeriksaan, yaitu Bambang Mudiarto, Ipmawan Muhammad Iqbal, Mujahid, Rio Suseno dan H. Sali Basuki.Kasus Korupsi mantan Wali Kota Surakarta, Slamet Suryanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan buku ajar kota ini pada tahun 2003 senilai Rp3,7 miliar.

Cara Pencegahan Dan Strategi Pemberantasan KorupsiMenurut Baharuddin Lopa, mencegah korupsi tidaklah begitu sulit kalau kita secara sadar untuk menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini perlu ditekankan sebab betapa pun sempurnanya peraturan, kalau ada niat untuk melakukan korupsi tetap ada di hati para pihak yang ingin korup, korupsi tetap akan terjadi karena faktor mental itulah yang sangat menentukan.Dalam melakukan analisis atas perbuatan korupsi dapat didasarkan pada 3 (tiga) pendekatan berdasarkan alur proses korupsi yaitu :

Pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi, Pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi,

Pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi.

Dari tiga pendekatan ini dapat diklasifikasikan tiga strategi untuk mencegah dan memberantas korupsi yang tepat yaitu :Strategi Preventif.Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaanya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.Strategi Deduktif.Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.Strategi Represif.Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintregasi.Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan. Bahkan dari masyarakat dan para pemerhati / pengamat masalah korupsi banyak memberikan sumbangan pemikiran dan opini strategi pemberantasan korupsi secara preventif maupun secara represif antara lain :

1. Konsep “carrot and stick” yaitu konsep pemberantasan korupsi yang sederhana yang keberhasilannya sudah dibuktikan di Negara RRC dan Singapura. Carrot adalah pendapatan netto pegawai negeri, TNI dan Polri yang cukup untuk hidup dengan standar sesuai pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya, sehingga dapat hidup layak bahkan cukup untuk hidup dengan “gaya” dan “gagah”. Sedangkan Stick adalah bila semua sudah dicukupi dan masih ada yang berani korupsi, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung, karena tidak ada alasan sedikitpun untuk melakukan korupsi, bilamana perlu dijatuhi hukuman mati.

2. Gerakan “Masyarakat Anti Korupsi” yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas dengan mengefektifkan gerakan rakyat anti korupsi, LSM, ICW, Ulama NU dan Muhammadiyah ataupun ormas yang lain perlu bekerjasama dalam upaya memberantas korupsi, serta kemungkinan dibentuknya koalisi dari partai politik untuk melawan korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi hanya dijadikan sebagai bahan kampanye untuk mencari dukungan saja tanpa ada realisasinya dari partai politik yang bersangkutan. Gerakan rakyat ini

diperlukan untuk menekan pemerintah dan sekaligus memberikan dukungan moral agar pemerintah bangkit memberantas korupsi.

3. Gerakan “Pembersihan” yaitu menciptakan semua aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang bersih, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen yang tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status sosial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem organisasi yang ada dengan menekankan prosedur structure follows strategy yaitu dengan menggambar struktur organisasi yang sudah ada terlebih dahulu kemudian menempatkan orang-orang sesuai posisinya masing-masing dalam struktur organisasi tersebut.

4. Gerakan “Moral” yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sebagai langlah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup.

5. Gerakan “Pengefektifan Birokrasi” yaitu dengan menyusutkan jumlah pegawai dalam pemerintahan agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan apabila masih ada pegawai yang melakukan korupsi, dilakukan tindakan tegas dan keras kepada mereka yang telah terbukti bersalah dan bilamana perlu dihukum mati karena korupsi adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan dan siapa saja yang melakukan korupsi berarti melanggar harkat dan martabat kehidupan.

Pemerintah Indonesia memang sudah berupaya untuk melakukan pemberantasan korupsi melaui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun semuanya juga harus melihat dari sisi individu yang melakukan korupsi, karena dengan adanya faktor-faktor yangt menyebabkan terjadinya korupsi maka perlu adanya strategi pemberantasan korupsi yang lebih diarahkan kepada upaya-upaya pencegahan berdasarkan strategi preventif, disamping harus tetap melakukan tindakan-tindakan represif secara konsisten. Serta sukses tidaknya upaya pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh adanya instrument hukum yang pasti dan aparat hukum yang bersih, jujur,dan berani serta dukungan moral dari masyarakat, melainkan juga dari political will pemimpin negara yang harus menyatakan perang terhadap korupsi secara konsisten.

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);  penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan;  ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);  menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). 

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Demokrasi 

Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan

jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.            

    Ekonomi 

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari Universitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US $187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. (Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari ekspropriasi di masa depan.

Kesejahteraan umum negara 

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Hukuman Sosial Bagi Para Koruptor

BeritaKaget.com // Ilham Mahesa Sinaga // 22 Oct 2012 // 3 Komentar

Ketika negara terlalu berpihak dan menguntungkan koruptor, timbul spirit dan gagasan baru dari masyarakat sendiri untuk ”menghukum” pelaku korupsi. Sebagian besar publik menyerukan perlunya penerapan sanksi sosial bagi koruptor, meski dinilai belum tentu efektif.

Pemberantasan korupsi menjadi agenda besar pemerintah yang tampaknya terus mengalami ganjalan. Di luar soal polemik institusi, yaitu ”perseteruan” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI, ada pula persoalan sistemis, yakni penanganan dan pemidanaan pelaku korupsi. Ringannya hukuman bagi koruptor menjadikan publik belum bisa mengapresiasi sepenuhnya langkah-langkah pemberantasan korupsi oleh pemerintah.

Catatan Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan, hingga Agustus 2012 sebanyak 71 terdakwa korupsi melenggang bebas di pengadilan tindak pidana korupsi. Kalaupun dihukum, mayoritas vonis hukuman bagi koruptor 1-2 tahun. Dengan demikian, cukup mudah bagi para koruptor melewati ”masa penderitaan” ketimbang pelaku kriminal biasa yang bisa mencapai beberapa kali lipat masa hukumannya.

Tiga dari empat responden jajak pendapat melihat kadar vonis yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi masih terlalu ringan dan dinilai tidak memberikan efek jera. Tidak heran, sinisme terhadap upaya pemberantasan korupsi tercermin kuat dari jajak pendapat kali ini. Hampir seluruh responden (89,9 persen) yang dihubungi di berbagai kota mengungkapkan ketidakpuasan akan situasi pemidanaan pelaku korupsi saat ini.

Pukulan telak bagi proses wacana dan gerakan pemberantasan korupsi bertambah saat sejumlah bekas terdakwa atau narapidana justru tetap bisa mengemban jabatan-jabatan publik. Peristiwa paling baru adalah pengangkatan Azirwan yang pernah

dipidana 2,5 tahun penjara dalam kasus suap sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah berpedoman pada argumen ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang menyebutkan, PNS yang dihukum kurang dari empat tahun tidak diberhentikan. Dari sisi aturan hukum, kebijakan ini tidak menyalahi undang-undang.

Namun, dari aspek moral dan etika, promosi ini dipandang tidak patut. Rohaniwan Franz Magnis-Suseno dalam buku Etika Politik (1987) menyebutkan peran etika politik untuk mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia yang berpedoman pada etika politik. Bila batasan itu dilanggar, akan muncul hukuman moral.

Aspek tanggung jawab dan kewajiban berhadapan pula dengan sumpah dan janji yang pernah diucapkan saat menjadi pegawai negeri (dalam UU Kepegawaian), yaitu bekerja dengan jujur dan mengutamakan kepentingan negara. Secara normatif, tengok pula pedoman umum dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang semestinya menjadi pedoman para penyelenggara negara dalam mengedepankan semangat antikorupsi.

Promosi jabatan bagi Azirwan tak pelak menjadi pertanyaan besar tentang keseriusan pemerintah dan konsistensi sistem hukum dalam upaya pembersihan korupsi di negeri ini. Hebatnya lagi, Azirwan bukanlah satu-satunya contoh bagaimana koruptor masih mendapatkan ruang gerak di negeri ini. Dalam dua tahun terakhir sedikitnya terdapat enam pejabat publik yang tetap dilantik meski terjerat kasus korupsi. Sejak disuarakan saat reformasi, publik terus menanti kemerdekaan negeri ini dari praktik yang telah menggerogoti moralitas bangsa. Sayangnya, tingginya asa masyarakat masih berjarak dengan kondisi realitas sesungguhnya.

Karena itu, tak heran bahwa publik melihat kini saatnya mekanisme ”hukuman sosial” diterapkan bagi koruptor. Sejauh ini hukuman sosial yang dimaksudkan adalah bentuk hukuman yang lebih bersifat sanksi di luar proses hukum positif. Artinya, hukuman itu berada di ranah nonformal sistem peradilan. Meskipun demikian, tak tertutup pula bentuk hukuman sosial menjadi salah satu bagian dari proses pemidanaan dalam kasus korupsi.

Gagasan bentuk hukuman sosial yang paling banyak disetujui responden adalah pengumuman koruptor di media massa, seperti televisi atau koran. Nyaris seluruh responden (92,8 persen) menyetujui bentuk hukuman tersebut. Bentuk berikutnya adalah mengajak masyarakat untuk tidak memilih pejabat korup dalam semua kontestasi politik. Terhadap bentuk itu, sebanyak 82,3 persen responden menyetujui. Bentuk ketiga paling ekstrem, yaitu mengucilkan dari pergaulan masyarakat, cenderung kurang disetujui.

Dibanding hukuman badan (penjara), hukuman sosial memang kurang dinilai efektif meredam aksi korupsi. Bagian terbesar publik jajak pendapat ini tetap melihat perlunya pengenaan hukuman badan yang lebih tegas ketimbang sekadar pengenaan hukuman sosial. Meski demikian, bercermin dari lemahnya aturan dan sistem hukum, sepertiga bagian responden menegaskan perlunya kedua mekanisme itu diterapkan bersamaan.

Penerapan hukuman sosial oleh masyarakat memang bisa dimaknai sebagai sebuah ”perlawanan publik” atas rasa putus asa publik terhadap kebijakan negara yang terlalu longgar bagi pelaku korupsi. Lebih jauh, korupsi dan berbagai penyimpangan etika dalam konteks politik bisa membahayakan perjalanan demokrasi karena menimbulkan krisis kepercayaan terhadap parlemen, bahkan negara.

Hukuman sosial bagi koruptor, menurut pengamat politik Universitas Airlangga, Kacung Maridjan, menyiratkan arti ”dipenjara” secara sosial, tetapi memiliki dampak yang tidak kalah dahsyat dibanding hukuman penjara fisik. Contohnya, kepala daerah yang terbukti korup bisa dihukum untuk menjadi tukang bersih-bersih kantor di tempat mereka menjadi kepala daerah dalam kurun tahun tertentu (Kompas, 24/8).

Selain rasa tidak puas, minornya pemberantasan korupsi dan keberpihakan kebijakan kepada pelaku korupsi menggugah kesadaran masyarakat untuk memberikan hukuman dengan caranya sendiri. Selama ini, penyelenggara negara dinilai terlalu permisif terhadap pelaku korupsi. Menilik fakta yang terjadi, aturan hukum dan komitmen aparatnya menjadi celah yang dapat dimanfaatkan koruptor untuk kembali menduduki posisinya.

Pengangkatan mantan narapidana korupsi dan sejumlah kebijakan permisif terkait praktik korupsi bisa mengikis moralitas bangsa. Etika dan moralitas politik bukan lagi menjadi pedoman utama dalam kehidupan bernegara. Tidak hanya korupsi, tetapi juga berbagai polah tingkah politisi dan pejabat publik yang dinilai mulai menanggalkan etika dalam berpolitik.

Mayoritas responden menilai perlu larangan tegas terhadap narapidana korupsi untuk menjadi PNS. Larangan tegas terhadap narapidana korupsi untuk menjadi pejabat publik itu dimaksudkan agar muncul kepastian hukum untuk membangun moralitas politik yang lebih baik.

Nazaruddin Tersandung Kasus Korupsi Simulator SIM

BeritaKaget.com // Ilham Mahesa Sinaga // 2 Aug 2012 // Belum Ada Komentar

Terpidana suap Wisma Atlet Sea Games, Muhammad Nazaruddin, ikut tersandung kasus dugaan korupsi proyek pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri.

Dia diketahui terlibat tender pengadaan yang saat ini sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan dokumen yang diperoleh wartawan KPK, tender

proyek pengadaan itu diikuti oleh lima pemenang tender. Dua perusahaan diduga milik Muhammad Nazaruddin, Yakni PT Digo Mitra Slogan dan PT Kolam Intan Prima, ikut proyek senilai Rp196.867.952.000.

Tiga perusahaan lain, PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, PT Bentina Agung, dan PT Dasma Pertiwi. Proyek ini terbagi menjadi dua, simulator untuk kendaraan roda dua dengan nilai kontrak Rp54.453.000.000 dan simulator untuk roda 4 dengan nilai Rp142.414.952.000.

Keterlibatan perushaan Nazar itu diketahui dari Berkas Acara Pemeriksaan mantan anak buah suami Neneng Sri Wahyuni itu, Yulianis, di depan penyidik. Saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus berbeda, Yulianis menyebut Nazaruddin dan istrinya itu memiliki 38 perusahaan termasuk PT Digo Mitra Slogan dan PT Kolam Intan Prima.

Nazaruddin Kini Dijerat Kasus Rp6 Triliun KPK mengatakan ada 35 kasus korupsi diduga melibatkan Nazaruddin. Nilainya mencapai Rp6 T.

Senin, 15 Agustus 2011, 00:31 WIBEko Huda S, Amal Nur Ngazis, Dedy Priatmojo Nazaruddin Tiba Di KPK (VIVAnews/Fernando Randy)BERITA TERKAIT

VIVAnews - Tamat sudah drama pelarian buronan Interpol, Muhammad Nazaruddin. Bekas bendahara umum Partai Demokrat yang kabur sejak 23 Mei 2011 itu tertangkap di Kolombia, dan dipulangkan ke tanah air dengan mencarter pesawat khusus Gulfstreams G550.

Pesawat carteran dengan ongkos sewa Rp4 miliar itu mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 19.50 WIB, Sabtu 13 Agustus 2011. Pengawalan buronan itu cukup ketat. Nazaruddin muncul dari pintu pesawat setelah petugas bertopeng turun. Tangannya diborgol, wajahnya tertunduk. Tak ada lagi ekspresi sumringah seperti saat dia muncul lewat wawancara via Skype di televisi nasional beberapa waktu lalu.

Setelah 35 jam terbang, agak molor dari jadwal karena pesawat carteran itu harus menunggu izin melintas di sejumlah negara, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini diangkut mobil van berjeruji besi. Dia dibawa ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Di markas Brimob itu, Nazaruddin menempati sel 4x4 meter di Blok B. Ada satu tempat tidur, satu sofa, dan lemari kecil. "Air conditioner (AC) dan televisi nggak ada," kata Kepala Humas Mako Brimob, Ajun Komisaris Besar K Budiman di Mako Brimob, Depok, Minggu dini hari, 14 Agustus 2011.

Diserahkan ke KPKSetelah cek kesehatan dan persiapan di Mako Brimob, Nazaruddin diboyong menuju gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan untuk diserahterimakan. Sekitar pukul 22.25 WIB, dikawal lebih dari lima mobil, Nazaruddin tiba di gedung KPK.

Serah terima dari Kabareskrim Polri Komjen Pol Sutarman kepada Ketua KPK Busyro Muqoddas berlangsung singkat. Setelah diserahkan ke KPK, hasil buruan itu digelandang menuju lantai 7 gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan awal.

"Dalam pemeriksaan awal, kami berdasarkan prinsip independensi dan transparansi. Jadi publik tak perlu khawatir, semuanya berdasarkan alat bukti yang sah, di luar itu kita tidak," kata Ketua KPK, Busyro Muqoddas.

Beberapa alat bukti yang disita dari Nazaruddin, termasuk satu tas kecil hitam miliknya, dibuka oleh KPK dalam konferensi pers malam itu, yang didampingi perwakilan dari Kepolisian, Imigrasi, dan tim gabungan penjemput Nazaruddin. Tas kecil milik Nazaruddin itu dibongkar di depan para wartawan. "Ini sebagai bukti bahwa KPK transparan," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di jumpa pers Sabtu tengah malam itu.

Tas itu berisi sejumlah barang milik Nazaruddin, seperti uang dalam bentuk dolar, telepon seluler, dan flash disk. (Baca juga "Isi Tas Nazarruddin Dibuka di Depan Ketua KPK"). Namun, dalam tas disegel itu tak ditemukan keping CD maupun laptop seperti ditunjukkan Nazaruddin saat wawancara via Skype. Dalam jumpa pers itu, turut 'dipamerkan' juga topi anyaman yang dipakai Nazaruddin saat muncul di wawancara Skype dari tempat persembunyiannya dulu itu.

Nazaruddin Bersikeras Bukti Melawan Anas Sudah LengkapJakarta - Terdakwa kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin mengatakan bahwa bukti perihal kepemilikan mobil Toyota Harrier oleh Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum terkait dengan proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat, sudah lengkap.

Sehingga, lanjut Nazaruddin, Anas tidak bisa mengelak lagi bahwa mobil mewah tersebut didapatkan dari pelaksana proyek Hambalang, PT Adhi Karya.

"Semua sudah lengkap termasuk uang soal Harrier. Itu dari PT Adhi Karya sudah ada buktinya," kata Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadan alat Simulator di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (21/2) malam.

Mantan Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa PT Adhi Karya mengeluarkan uang Rp 700 juta untuk Anas. Dan oleh Anas dibelikan mobil Toyota Harrier.

Sehingga, lanjut Nazaruddin, tidak benar jika dikatakan mobil Harrier tersebut dibeli dari dirinya. Sebab, Anas membayarnya ke Duta Motor dengan cek dan uang tunai sebesar Rp 150 juta.

Oleh karena itu, tegas Nazaruddin, Anas sudah layak ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus Hambalang.

Ditambah lagi, ungkap Nazaruddin, semua bukti perihal peran Anas sudah lengkap dimiliki KPK.

"KPK sebenarnya datanya semua lengkap. Dari Adhi Karya yang mengatur semuanya Teuku Bagus. Sedangkan, dari Anas adalah Mahfud Suroso (Dirut PT Dutasari Citralaras)," ujar Nazaruddin.

Namun, Nazaruddin melihat ada kebimbangan dari Pimpinan KPK yang tidak juga menetapkan Anas sebagai tersangka.

Seperti diketahui, KPK akhirnya memastikan bahwa pada Jumat (22/2) besok, akan dilakukan ekspose (gelar pekara) kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat.

Kepastian tersebut, disampaikan Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, ketika menggelar jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Kamis (21/2).

"Mengenai isu kepastian gelar perkara Hambalang, tadi juga diputuskan akan dilakukan gelar perkara berkaitan Hambalang pada Jumat (22/2)," ungkap Johan.

Tetapi, Johan menegaskan bahwa gelar perkara tersebut, bukan untuk menentukan nasib atau status hukum seseorang sebagaimana, marak diberitakan selama ini.

Sebaliknya, jelas Johan, gelar perkara untuk melihat sejauh mana temuan-temuan dari tim yang melakukan penyelidikan terhadap kasus Hambalang. Seperti untuk melihat perkembangan penyidikan dua tersangka dan melihat perkembangan penyelidikan mengenai dugaan aliran dana berkaitan proyek Hambalang.

"KPK bukan Tuhan. Tetapi manusia yang tidak menentukan nasib," ujar Johan.

Terkait kebenaran draft surat penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum, Johan mengatakan bahwa dokumen tersebut belum resmi karena tidak ada paraf dan nomor gelar perkara. Oleh karenanya, dokumen itu tidak bisa dijadikan tolok ukur akan ada penyidikan baru terkait kasus Hambalang.

Korupsi Nazaruddin di Mana-mana

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi resminya kini memang hanya menyidik kasus suap kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, terkait pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang. Pada kasus ini, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menjadi tersangka.

Namun hasil pengembangan kasus ini, dari penggeledahan di rumah dan kantor Nazaruddin, hasilnya luar biasa. Nazaruddin diduga korupsi di mana-mana.

Juru Bicara KPK Johan Budi, kepada Kompas di Jakarta, Senin (15/8/2011),  menuturkan, kasus yang resmi menjadikan Nazaruddin sebagai tersangka memang

baru kasus suap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora). Akan tetapi, KPK telah siap menjerat Nazaruddin dengan kasus korupsi lainnya.

KPK, lanjut Johan, saat ini tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi di beberapa kementerian yang diduga melibatkan Nazaruddin. Penyelidikan dilakukan setelah KPK menemukan berkoli-koli dokumen di rumah dan kantor Nazaruddin saat digeledah.

"Kemarin data itu kami peroleh setelah penggeledahan di kantornya. Kan banyak, berkoli-koli dokumen. Selain itu, ada juga laporan masyarakat," kata Johan.

Ia menuturkan, saat ini dua kasus korupsi yang diduga melibatkan Nazaruddin dan telah diselidiki KPK ada di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Di dua kementerian ini, lanjut Johan, Nazaruddin diduga terlibat dalam dugaan korupsi dalam pengadaan barang yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Belum diketahui secara persis berapa nilai proyek yang diduga dikorupsi Nazaruddin.

Johan membeberkan, nilai proyek di dua kementerian itu mencapai lebih dari Rp 2 triliun.

KPK BERWENANG SIDIK SIMULATOR SIM

Pasal 50 Ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

Apa yang termaktub dalam pasal tersebut sudah sangat jelas. Kepolisian atau kejaksaan tidak memiliki wewenang, untuk menyidik suatu tindak pidana korupsi yang telah disidik oleh KPK.

“Dalam kasus tindak pindana korupsi simulator surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu-lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia itu, semestinya yang berwenang adalah KPK,” kata Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Parlindungan Simarmata, di Jakarta, Senin (6/8/2012).

Untuk itu, dia mendesak agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) taat terhadap UU, dan menyerahkan penyidikan kepada KPK.

Bagi Parlindungan Simarmata, polemik antara KPK dan Polri menunjukkan, belum ada satu visi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di antara lembaga penegak hukum. Sebagai Lembaga penegak hukum, seharusnya Polri lebih transparan ketika kasus-kasus dugaan korupsi ini terjadi di lembaganya.

“Kalau Polri masih ngotot harus terlibat dalam penyidikan ini, artinya lembaga itu sedang kebakaran jenggot, dan jangan-jangan ada sesuatu yang mau ditutup-tutupi dari proses hukum,” katanya.

Agar pertikaian antarlembaga tak berlarut-larut, Presiden Yudhoyono harus cepat mendorong supaya setiap lembaga taat pada UU KPK.

“Jika malu disidik KPK, Polri harus berbenah diri. Kepolisian jangan menjadi kuburan kasus-kasus korupsi,” katanya.

Kasus Nazarudin: Extraordinary Crime

(Refleksi Ben Mboi)

Diskusi kita tentang korupsi selalu terfokus pada koruptor. Kita tidak pernah

membahas korupsi sebagai fenomena kemasyarakatan, fenomena sosiologis.

Mengapa? karena jalan pikirannya adalah korupsi diperlakukan sebagai kejahatan

individual yang menyimpang dari penyelenggaraan tata usaha keuangan negara yang

absah, sama seperti pencuri, perampok, pezinah, pembunuh, dan lain-lain delik.

Padahala, korupsi adalah kejahatan yang tidak pernah terjadi sendirian.

Pengalaman menunjukan bahwa korupsi selalu melibatkan banyak orang. Korupsi

telah melampaui dimensi individual (beyond individual dimension) dan merusak

dimensi kemasyarakatan. Itulah sebabnya korupsi disebut sebagai extraordinary

crime, kejahatan yang luar biasa. Kasus Nazarudin memperlihatkan suatu kondisi

yang lebih berat dan kompleks. Kasus Nazarudin menyentuh ranah politik, hokum,

tata Negara, ranah moral atau lebih tepat dekadensi moral politik termasuk di

dalamnya sarana dan prasarana demokrasi , yakni budaya tata usaha Negara .

Ada tiga pilar utama penyelenggaraan tata usaha Negara yang baik, yakni dalam

regulasi dan legislasi, dalam pembentukan kebijakan dan pelayanan kemasyarakatan.,

Singkat kata, kejahatan Nazarudin adalah suatu kejahatan yang melecehkan ketiga

pilar dasar tersebut:

1. Dengan upaya membeli kekuasaan/kewenangan budgeter DPR

2. Dengan menyalahgunakan fungsi representasi DPR menjadi tempat lobby business.

3. Dengan merendahkan fungsi politik sebagai lembaga pendistribusian kesejahteraan dan

keadilan, menjadi bursa kepentingan pribadi dan golongan

4. Dengan mengubah status DPR sebagai perumus kebajikan bagi rakyat menjadi tempat

pelelangan kepentingan pribadi dan golongan

5. Dengan membuat hukum (baca:kelemahan hukum) sebagai instrument kepentingan

pribadi dan golongan ketimbang sebagai instrument pengatur kehidupan bangsa dan

Negara beradab

6. Dengan membuat lembaga DPR sebagai sarana prostitusi politik atau politisi komersial.

Kejahatan Nazarudin bersama siapa saja yang terkait dengan dia akan

menjerumuskan bangsa dan Negara ini ke dalam suatu proses dekadensi moral,

spiritual, dan cultural. Kemudian mengakibatkan hancurnya sendi-sendi rechstaat

yang demokratis serta penghujungnya melumpuhkan system pemerintahan

kebangsaan.

Kasus Nazarudin merupakan kejahatan terhadap dasar-dasar moral dan spiritual

bangsa, kejahatan terhadap dasar demokrasi dan lembaga-lembaga pendukung

demokrasi. Kejahatan terhadap peradaban bangsa dan keberlangsungan kebangsaan

Indonesia

JAKARTA - Terpidana suap Wisma Atlet Sea Games, Muhammad Nazaruddin, ikut tersandung kasus dugaan korupsi proyek pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri.

Dia diketahui terlibat tender pengadaan yang saat ini sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan dokumen yang diperoleh wartawan KPK, tender proyek pengadaan itu diikuti oleh lima pemenang tender. Dua perusahaan diduga milik Muhammad Nazaruddin, Yakni PT Digo Mitra Slogan dan PT Kolam Intan Prima, ikut proyek senilai Rp196.867.952.000.

Tiga perusahaan lain, PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, PT Bentina Agung, dan PT Dasma Pertiwi. Proyek ini terbagi menjadi dua, simulator untuk kendaraan roda dua dengan nilai kontrak Rp54.453.000.000 dan simulator untuk roda 4 dengan nilai

Rp142.414.952.000.

Keterlibatan perushaan Nazar itu diketahui dari Berkas Acara Pemeriksaan mantan anak buah suami Neneng Sri Wahyuni itu, Yulianis, di depan penyidik. Saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus berbeda, Yulianis menyebut Nazaruddin dan istrinya itu memiliki 38 perusahaan termasuk PT Digo Mitra Slogan dan PT Kolam Intan Prima.

Inilah 38 perusahaan tersebut yang diduga milik Nazaruddin:

- PT Permai Raya Wisata- PT Mahkota Negara- PT Anak Negeri- PT Anugrah Nusantara- PT Exartech Technology Utama- PT Alfindo Nuratama Perkasa- PT Cakrawala Abadi- PT Nuralindo Bangun Perkasa- PT Pacific Putra Metropolitan- PT Marell Mandiri- PT Citra Dua Permata- PT Buana Ramosari Gemilang- PT Nuri Utama Sanjaya- PT Sean Hulbert Jaya- PT Eksekutif Money Changer- PT Digo Mitra Slogan- PT Berkah Alam Berlimpah- PT Darmakusumah- PT Ananto Jempieter- PT Putra Lakopo Perkasa- PT Karya Sinar Felix- PT Putra Utama Mandiri- PT Darmo Sipon- PT Bluewater Indonesia- PT Hotlinetama Sarana- PT Kolam Intan Prima- PT Dulamayo Raya- PT Panahatan- PT City Investment- PT Inti Karya Plasma Perkasa- PT Taruna Bakti Persada- PT Mega Niaga- PT Calista Matra Medica- PT Borisdo Jaya- PT Nova Putri Jelita- PT Daya Mery Persada- Amphi IT

Dari pengakuan pelapor kasus simulator SIM, Bambang Sukotjo, PT Digo Mitra Slogan diketahui telah memenangkan tender untuk proyek simulator tahun 2010. Perusahaan yang berkantor di Ruko Duren Sawit Center No. 8-S, Jalan Duren Sawit

Raya Kelurahan Klender, Duren Sawit Kota Jakarta Timur tersebut menangani 50 unit simulator tipe Isuzu Elf, 7 simulaor tipe Hino Ranger dan 100 unit tipe Honda Tiger.

Sebelumnya Nazaruddin sempat mengatakan dirinya tidak mau dikait-kaitkan dengan proyek simulator yang saat ini menjerat Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka tersebut.

ANGELINA SONDAKH BONGKAR KASUS KORUPSI NAZARUDIN

         Siapa tak kenal dengan Angelina Sondakh. Wanita cantik yang pernah menyandang gelar Putri Indonesia ini selain cantik dia juga cerdas, berpendidikan tinggi dan mempunyai tubuh yang proporsional. Juga dari keluarga baik-baik yang terpandang di daerahnya. Dia selalu tampil anggun ditemani tas, sepatu dan barang-barang branded dari perancang ternama di dunia. Wow....Siapa yang tak bangga melihatnya.               Siapa sangka wajah cantik putri ayu itu belakangan sering menghiasi layar kaca sebagai ‘tersangka’ kasus korupsi yang juga melibatkan rekan seprofesinya yaitu Nazarudin. Pemirsa dibuat seolah tak percaya dibuatnya.  Masa sih dia begitu? Tak heran, pemirsa menunggu persidangan yang menghadirkan Angie sebagai saksi.  Dengan penampilan sederhana dibalut hem putih dan bawahan rok hitam, wanita ini masih tetap anggun. Dengan percaya diri dan ketenangan yang luar biasa dia menjawab pertanyaan Majelis Hakim satu persatu.  Belum habis rasa penasaran pemirsa, eh.....mereka dikejutkan lagi dengan jawaban Angie yang membahtah bahwa dia belum memiliki BB tahun 2009 dan baru memilikinya tahun 2010. Wow.........spektakuler....Ada apalagi  ini?               Tapi tanpa diduga muncul gambar Angelina Sondakh disebuah media online terkenal dengan membawa BB dan itu di tahun 2009. Selanjutnya, layar kaca berlomba-lomba menampilkan tayangan-tayangan Angie dengan BB-nya. Termasuk tayangan ketika Angie bersama Sang Suami semasa masih hidup dengan menggengggam BB juga. Dan tentu saja itu rekaman sebelum 2010. Wah....tambah rame saja jagad perkorupsian di Indonesia. Pelakonnyapun beragam.               Tanggapan miringpun bertubi-tubi ditujukan kepada janda Almarhum Adji Massaid ini. Pembohong! Itulah julukan terbarunya. Masalah pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasusnyapun ikut diungkit.  Tapi Angie masih tetap tenang-tenang saja. Dia masih bisa bercanda dengan putera-putrinya dan masih beraktivitas seperti biasanya.                Pemirsa menunggu sidang berikutnya yang akan mengkonfrontir Angie vs Mindo. Eh....betapa kecewanya.......Si Mindo tidak hadir karena sakit. Alhasil, Angie tetap bersikukuh dengan jawabannya. Siapa sebenarnya yang berbohong ?  Penonton....tunggu saja sidang berikutnya.               Angie, semua berharap kamu membongkar kasus ini. Sekalian deh......nyebur, bongkar semuanya. Itulah sebenarnya tugas kamu sebagai anggota DPR bukan hanya datang dan pamer barang-barang mewah.

Godfather SBY dalam Lingkaran Kasus Anas UrbaningrumSetelah ditetapkannya Anas Urbaningrum (AU) sebagai tersangka Jumat (22/2) pada kasus dugaan pemberian hadiah dan janji terkait proyek pembangunan pusat sarana dan prasarana olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak berselang lama yaitu pada Sabtu (23/2), AU yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat langsung mengundurkan diri dari jabatannya. AU mengatakan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat didasari atas tanggung jawab etika dimana seorang pemimpin harus mengundurkan diri jika menjadi tersangka dalam sebuah kasus hukum.Pada saat konferensi pers pengunduran diri AU sebagai ketua umum, AU memberikan sinyal bahwa dijadikan dirinya sebagai tersangka merupakan lembaran pertama yang baru dibuka dan dibaca bersama. Bahkan AU menambahkan, bahwa dirinya diibaratkan sebagai bayi yang terlahir tidak diharapkan dari kongres Partai Demokrat. Apakah pernyataan AU tersebut menegaskan bahwa dijadikan dirinya sebagai tersangka ada kaitannya dengan Godfather SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengingat Godfather SBY pernah menyinggung kasus AU pada saat dirinya menyampaikan pidato di Jeddah, Arab Saudi, dimana SBY meminta KPK memperjelas status Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang.Pertanyaan yang mendasar adalah, apakah lembaran yang dibuka selanjutnya akan memberikan bahan bacaan bagi rakyat Indonesia tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat. Sehingga kasus Hambalang bisa terbuka sampai akarnya, bahkan kasus Century yang telah meredup kembali terangkat, atau lebih jauh apakah Godfather SBY selaku Ketua Majelis Tinggi ikut terlibat dalam rentetan kasus korupsi yang telah melibatkan kader-kader Partai Demokrat. Waktu yang akan menjawab pernyataan Bung Anas.

PENETAPAN tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Anas Urbaningrum ternyata membawa implikasi yang luas. Manuver politik yang dimainkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menimbulkan gonjang-ganjing kepada partai pemenang Pemilihan Umum 2009.    Pernyataan pengunduran diri yang disampaikan Anas dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat ternyata tidak hanya berhenti sampai di sana. Kalimat-kalimat yang ia lontarkan hari Sabtu lalu memancing multitafsir bagi yang mendengarkannya.    Anas mencoba untuk mempersepsikan bahwa dirinya adalah korban politik. Ia merasa dikorbankan atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Meskipun tidak menyebut nama, namun Anas jelas menunjuk Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebabkan ia menjadi tersangka.     Atas dasar itu, Anas mencoba untuk membalasnya. Dengan berbagai informasi yang ia miliki, Anas mengancam untuk membongkarnya. Isyarat itu ia sampaikan melalui tokoh-tokoh yang menyambangi rumahnya setelah memutuskan mundur dari Partai Demokrat.

       Kondisi ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi Partai Demokrat. Setidaknya konsolidasi yang seharusnya dilakukan dalam Rapat Pimpinan Nasional tidak berjalan baik. Padahal ketika itu Anas sendiri yang menyebutkan kondisi di dalam Partai Demokrat sebagai "kompak luar biasa".        Ternyata rapimnas sepuluh hari lalu bagaikan api dalam sekam. Apa yang dipertunjukkan ke depan publik tidak seperti apa yang sebenarnya terjadi. Partai Demokrat gagal untuk menyatukan perbedaan yang ada dan menyelesaikan persoalan yang tengah melanda mereka.        Kalau saja komunikasi di dalam partai mampu dibangun dengan lebih baik, tidak perlu sampai muncul perasaan dari Anas bahwa dirinya dikorbankan. Kalau saja ada sesepuh Partai Demokrat yang menemui Anas dan menenangkan Ketua Umum Partai Demokrat yang dijadikan tersangka oleh KPK, maka tidak akan muncul pernyataan bahwa "Anas adalah anak yang tidak diharapkan lahir di Kongres Partai Demokrat".        Anas tidak boleh mengeluhkan sebagai "anak yang tidak diharapkan lahir", karena ia memang "pendatang" di dalam Partai Demokrat. Ketika ia memaksakan masuk dan menjadi bagian dari keluarga Partai Demokrat, maka ia harus sadar akan risiko bahwa ia akan menjadi "anak yang tidak diharapkan lahir".        Tidak salah apabila banyak pengamat mengatakan bahwa Partai Demokrat bukanlah partai yang modern. Mereka gagal untuk membangun komunikasi yang sehat di dalam partai, sehingga prestasi luar biasa yang dicapai tahun 2009 begitu cepat untuk memudar.       Partai Demokrat tentunya harus cepat bertindak untuk memperbaiki keadaan. Setidaknya mereka bisa mengajak bicara Anas untuk tidak semakin merusak partai yang sudah 2,5 tahun ia pimpin. Kedewasaan dari seluruh kader Partai Demokrat diperlukan agar partai mereka tidak semakin terpuruk.       Anas sendiri tentunya tidak bisa berlindung kepada persoalan politik. Apa yang dihadapi di KPK merupakan persoalan hukum. Ia dituduh ikut terlibat dalam praktik korupsi dan untuk itu Anas harus mempertanggungjawabkannya.        Tuduhan korupsi itu sendiri bukan baru sekarang dilontarkan. Sudah sejak dua tahun lalu, Anas disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi. Tidak tanggung-tanggung orang yang menunjuk dirinya terlibat korupsi adalah sahabat dekatnya di dalam Partai Demokrat yaitu Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin.         Anas memang selalu menyangkal tuduhan yang dilontarkan Nazaruddin. Namun dalam berbagai persidangan korupsi yang sudah berlangsung, nama Anas kerap disebut-sebut. Setidaknya Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin, dan mantan Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang yang selalu menyebut Anas dan Nazaruddin sebagai pemilik perusahaan yang mendapat berbagai proyek pemerintah.       Atas semua fakta-fakta yang diperoleh, wajar apabila KPK menuduh Anas ikut terlibat kasus korupsi. Bahwa kemudian Anas menyangkal melakukan korupsi, ia tentunya mempunyai hak untuk mementahkan fakta-fakta hukum yang dimiliki KPK.

       Sekarang tentunya kita harus memberikan kesempatan kepada hukum untuk bekerja. Janganlah kita mengaburkan persoalan korupsi yang sudah begitu masif terjadi dan merugikan keuangan negara karena sudah menggerogoti anggaran pendapatan dan belanja negara. Rakyat sudah dirugikan oleh korupsi yang besarnya bisa mencapai 40 persen dari nilai proyek pembangunan yang ada.        Penggunaan isu politik untuk persoalan korupsi bisa mengaburkan cita-cita besar kita untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita tidak boleh menolelir sedikit pun praktik korupsi, siapa pun itu yang melakukannya.

Mahfud MD: Mau Anas Atau Bukan, Jika Korupsi Ya Sikat Saja

BOGOR–Siapa pun yang melakukan korupsi wajib dihukum. Apalah itu Anas Urbaningrum atau yang lain. Pernyataan ini disampaikanKetua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD saat menanggapi perkembangan kasus Anas Urbaningrum.

“Pokoknya kalau sudah korupsi jangan diampuni. Siapapun dia. Apakah Anas atau bukan. Kalau korupsi sikat saja,” tegas Mahfud Selasa (26/2/2013).

Mahfud menilai dugaan korupsi proyek Hambalang yang menjerat mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dinilai tidak terkait dengan intrik politik. Namun ada upaya menjadikan sebagai komoditas politik.

Kasus ini, kata dia, sudah berjalan sejak Juli 2012. “Jadi tidak ada politisasi urusan Anas ini. Tapi ada upaya politisasi,” tegasnya.

Dia menguraikan ada dua kasus yang berkaitan langsung dengan Anas. Pertama, kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Adapun kasus kedua terkait bocornya surat perintah penyidikan (sprindik). Bila kasus kedua dinilai terkait dengan politisasi maka harus dibedakan dengan kasus korupsi.

“Tanpa ada sprindik bocor pun kasus Anas akan tetap berjalan,” tegasnya. “Jadi jangan saling dikaitkan.”

Guna mendapatkan kebenaran material, Mahfud menilai polisi harus menyidik kasus bocornya sprindik tanpa menunggu dewan etik KPK.

“Itu kejahatan harus disidik saja. Menurut hukum polisi itu wajib [menyidik]. Apakah komisiner atau siapa tangkap saja ,” urainya.

Seperti diketahui KPK menetapkan Anas sebagai tersangka dugaan korupsi, Jumat (22/2/2013). Sehari setelah itu, Anas lantas mengaitkan kasus ini dengan persaingan politik dan bocornya sprindik.

“Rangkaian ini [permintaan fokus terhadap kasus di KPK dan penetapan tersangka] tidak bisa dipisahkan dari bocornya sprindik. Ini rangkaian peristiwa tak bisa dipisahkan. Terkait utuh dan erat,” ujar Anas saat pidato pengunduran diri di DPP Demokrat, Sabtu (24/2).

Nazaruddin: Anas Terima Rp 80 M dari Proyek PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kembali menyebut mantan rekannya, Anas Urbaningrum, menerima uang terkait proyek di pemerintah. Kali ini, Nazaruddin mengatakan bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu memperoleh keuntungan dari dua proyek di Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Soal pertemuan itu ada proyek pembangkit listrik, uangnya sudah dikasihkan ke Anas," kata Nazaruddin seusai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Nazaruddin menyatakan, dana itu diperoleh Anas dari dua proyek pembangkit listrik senilai Rp 2,2 triliun di Kalimantan dan di Riau. Proyek di Kalimantan dimenangkan oleh PT Adhi Karya, sementara yang di Riau akan dikerjakan PT Rekayasa Industri. "Di Kalimantan PT Adhi Karya, JO, sama China. Di Riau, Rekin (Rekayasa Industri) sama China," ujar terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games itu.

Kedua proyek tersebut, kata Nazaruddin, sudah ada kontrak kerjassama dengan PLN. Mantan anggota DPR itu mengatakan, PT Adhi Karya telah memberikan uang kepada Anas melalui Wila. Nazaruddin mengenal Wila sebagai perempuan pengusaha yang sudah 10 tahun menjadi rekanan PLN.

Nazaruddin mengklaim memiliki bukti rekaman yang menunjukkan adanya penerimaan fee dari PT Adhi Karya kepada Anas melalui Wila itu. Bukti itu berupa rekaman percakapan antara Nazaruddin dan Wila melalui BlackBerry Messenger. "Saya tanya, 'Bu (Wila), bagaimana soal fee-nya? (Dijawab) 'Pak, fee-nya sudah langsung diserahkan ke Pak Anas," ucap Nazar menirukan perbincangannya dengan Wila melalui BlackBerry.

Ia mengaku pernah membahas pembagian fee terkait dua proyek itu bersama Mindo Rosalina Manullang, pihak PT Adhi Karya, dan mantan rekannya di Partai Demokrat, Soetan Bathoegana, di Restoran Nippon Khan, Hotel Sultan Jakarta. Saat ditanya apakah Soetan turut menikmati uang, Nazaruddin menjawab, "Coba tanya Pak Soetan, sudah terima fee-nya atau belum," kata Nazar.

Nazaruddin: Keuntungan Proyek PLTS untuk Beli Alphard Anas

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menyebutkan bahwa sebagian keuntungan yang diperoleh PT Anugerah Nusantara dari proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2008 dibelikan mobil Toyota Alphard untuk Anas Urbaningrum. Proyek PLTS tersebut, kata Nazar, sepenuhnya dikendalikan Anas selaku salah satu pemegang saham di PT Anugerah Nusantara saat itu.

"Saya pernah dengar salah satu keuntungan proyek PLTS ini dibelikan mobil untuk Pak Anas," kata Nazaruddin saat bersaksi bagi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan PLTS Kemennakertrans, Timas Ginting, di Pengadilan tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Ihwal pembelian mobil itu, kata Nazar, diketahuinya saat mengikuti rapat dengan Anas. "Pak Anas bilang, proyek PLTS tolong belikan Alphard satu," tuturnya. Nazar pun siap menunjukkan bukti fotokopi BPKB yang mencatat adanya perubahan identitas kepemilikan Alphard dari milik PT Anugerah menjadi milik Anas Urbaningrum.

Meksipun pada 2008 Nazaruddin juga menjadi komisaris PT Anugerah, terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet itu mengaku tidak tahu-menahu soal proyek PLTS. Demikian juga dengan istrinya, Neneng Sri Wahyuni. "Proyek PLTS, yang punya kewenangan penuh Pak Anas, pengeluarannya Ibu Yulianis," ungkap Nazar.

Menurutnya, Anas yang mengendalikan uang keluar dan masuk melalui stafnya, Yulianis dan Oktarina Furi. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin, sebagai tersangka. Dalam dakwaan Timas Ginting, Neneng dan Nazaruddin yang berkantor di PT Anugerah Nusantara disebut menerima keuntungan Rp 2,2 miliar dari proyek ini.

PT Alfindo, perusahaan milik Arifin Ahmad yang menjadi rekanan proyek ini, dipinjam benderanya oleh Marisi Martondang, lalu dipergunakan Mindo Rosalina Manulang atas sepengetahuan Neneng dan Nazaruddin. Kemudian dalam pelaksanaannya, PT Alfindo Nuratama menyubkontrakkan pengerjaan proyek itu ke PT Sundaya Indonesia dengan nilai kontrak Rp 5,2 miliar.

Nazaruddin, Neneng, Marisi Martondang, dan Mindo Rosalina Manulang diduga terlibat dalam penyubkontrakan proyek senilai Rp 8,9 miliar tersebut. Lalu, setelah mendapat pembayaran Rp 8 miliar, Neneng dan Nazaruddin yang berkantor di PT Anugerah Nusantara itu membayarkan Rp 5,2 miliar ke PT Sundayana Indonesia. Selisih nilai proyek dengan uang yang dibayarkan ke PT Sundayana Indonesia itu dianggap sebagai kerugian negara.

Nazaruddin: Ketua Besar Itu Anas

JAKARTA, KOMPAS.com — Keterangan soal siapa sosok ketua besar masih simpang siur. Informasi dari pihak Muhammad Nazaruddin pun berubah-ubah. Senin (16/1/2012), Nazaruddin mengatakan bahwa ketua besar itu adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Anas," kata Nazar singkat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, salah satu kuasa hukum Nazar, Hotman Paris Hutapea, mengatakan bahwa si ketua besar adalah pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat berinisial MA. Inisial yang diungkapkan Hotman itu merujuk pada nama Mirwan Amir. Namun, menurut Nazar hari ini, Mirwan bukanlah ketua besar, melainkan bos besar. "Bos besar Mirwan Amir, itu kan pembicaraan yang memang jelas, dikasih uangnya," kata Nazar.

Nama ketua besar ini muncul dalam percakapan BlackBerry Messenger antara Mindo Rosalina Manulang, terpidana kasus suap wisma atlet, dan Angelina Sondakh, anggota Banggar DPR. Sosok ketua besar ini dianggap dapat menjadi pintu masuk untuk mengusut kasus proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat.

Mindo Rosalina Manulang berjanji akan mengungkapkan siapa ketua besar itu dalam sidang perkara dugaan suap wisma atlet dengan terdakwa Nazaruddin yang berlangsung hari ini. Kepada Rosa, Nazaruddin meminta agar mantan anak buahnya itu berkata jujur, tidak menutup-nutupi siapa sosok ketua besar yang dimaksud. Kuasa hukum Rosa, Muhamad Iskandar, sebelumnya mengatakan bahwa kliennya akan mengungkap siapa ketua besar dan sosok "Pak Ketua" yang ada dalam percakapan Rosa dan Angelina.

Belakangan, Rosa mengaku diancam pihak Nazaruddin agar berbohong saat bersaksi di pengadilan. Sementara itu, Nazaruddin mengatakan, pengakuan Rosa soal ancaman itu hanyalah rekayasa untuk menutupi sosok ketua besar. "Saya minta Rosa ngomong apa adanya, jangan seolah-olah untuk menutupi siapa ketua besar, membuat cerita seperti ini," kata Nazaruddin.

Tak Masuk Akal Pejabat Korupsi karena Tak Paham UUJAKARTA, KOMPAS.com — Pejabat tinggi negara wajib memahami peraturan perundang-undangan. Pasalnya, mereka bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika tak paham, mereka tidak siap melaksanakan tugasnya.

"Ketidaksiapan selalu mengundang risiko, termasuk risiko melanggar peraturan perundang-undangan," kata anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo melalui pesan singkat, Rabu (12/12/2012).

Hal itu dikatakan Bambang ketika dimintai tanggapan pernyataan Presiden. Dalam pidato ketika Hari Antikorupsi Sedunia, Presiden mengatakan, banyak kasus korupsi terjadi akibat ketidakpahaman jajaran pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan.

Karena itu, Presiden akan mengumpulkan para kepala daerah serta pejabat penyusun dan pengelola anggaran Januari 2013 untuk diberi penjelasan mana saja yang melanggar UU. Langkah itu agar pejabat yang tidak memiliki niat korupsi tidak terjerat hukum.

Bambang menilai tidak masuk akal jika korupsi terjadi karena ketidaktahuan atas peraturan perundang-undangan. Pasalnya, jika tak paham, pejabat tersebut bisa berkonsultasi dengan ahli di biro hukum. "Bukankah semua institusi pemerintah dilengkapi biro hukum?" katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa mengatakan, kenyataannya banyak pejabat yang kurang memahami UU. Misalnya, kata dia, pejabat kurang memahami apa saja yang dikategorikan bantuan sosial (bansos). Akibatnya, banyak pejabat yang terjerat kasus bansos.

Ketidakpahaman atas UU, kata Saan, juga mengakibatkan ketakutan pejabat

menggunakan anggaran. Akibatnya, penyerapan APBD rendah. "Bahkan, ada penyerapan daerah di bawah 50 persen," kata anggota Komisi III DPR itu.

"Ini soal pemahaman, makanya harus diberi penjelasan. Yang ditawarkan Presiden akan berikan penjelasan, meminta penegak hukum, lembaga audit untuk memberikan penjelasan. Perlu ada sosialisasi aktif," kata Saan.

Korupsi... Kata ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita karena sering muncul di media cetak dan pertelevisian Indonesia. Dikutip dari wikipedia saya menemukan bahwa korupsi dapat diartikan sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi, maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Maka dari itu saya sering menyebut para koruptor sebagai pencuri kelas paus. Lalu mengapa mereka melakukan korupsi? Apakah penghasilan mereka yang sudah sangat besar dan cukup menggerogoti APBN itu tidak cukup untuk membeli beberapa kilogram beras dan lauk pauk? Mengapa korupsi ini bisa terjadi? Menurut saya, korupsi bisa terjadi karena adanya kesempatan akibat dari kelemahan sistem perekonomian dan hukum di Indonesia. Seperti kata bang napi, \"kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan\". Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, kebanyakan dari para koruptor mengambil uang dari proyek yang mereka tangani yang kemudian direkayasa sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan pribadi yang sangat besar. Hal ini sebenarnya berdampak sangat krusial bagi masyarakat Indonesia yaitu tingginya tingkat kemiskinan di negeri yang terkenal kaya akan sumber daya alamnya ini. Lalu hukuman apakah yang pantas diberikan kepada koruptor? Saya pernah melihat perdebatan di televisi antara 2 orang mahasiswa tentang hukuman yang pantas untuk para koruptor. Mahasiswa \'A\' menginginkan koruptor diberi hukuman mati dan mahasiswa \'B\' menginginkan koruptor diberi kesempatan untuk membangun -Indonesia. Sungguh ironis, koruptor yang sudah berkhianat, masih diberi kepercayaan untuk membangun Indonesia ini lagi. Setelah saya telaah lebih lanjut, hukuman mati bagi para koruptor tidaklah tepat, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah dan melanggar hak asasi manusia. Jika saya menjadi ketua KPK, saya akan memberikan hukuman yang pantas untuk para pencuri kelas paus ini, yaitu kepastian hukum pidana, pemiskinan, dan hukuman sosial. Para pencuri kelas paus ini harus dibui dalam jangka waktu yg lama tanpa mendapatkan fasilitas yg mewah di sel mereka, dengan kata lain, samakan selnya dengan pencuri lain, tidak ada lagi istilah sel VIP untuk mereka. Pemiskinan dilakukan dengan menyita seluruh hartanya dan mengembalikannya kepada negara, tanpa kecuali. Jadi bukan hanya harta yang mereka korupsi saja yang dikembalikan, melainkan semua harta yang mereka punya. Karena bukan tidak mungkin harta yg mereka korupsi itu sudah mereka gunakan untuk membuka bisnis yang malah semakin memperkaya mereka. Selain itu semua, hukuman sosial juga harus diberikan, karena seperti kata pepatah, \'lidah lebih tajam daripada pedang\'. Berikan efek malu untuk koruptor dan keluarga para koruptor. Seperti mengubah ktp, paspor, dan identitas diri lain para koruptor dan semua keluarganya menjadi warna hitam. Jika demikian siapa yang ingin korupsi lagi? Sudah pelaku di penjara bertahun-tahun, semua hartanya dikembalikan kepada negara, identitas diri mereka pun berubah warna menjadi hitam. Dengan sanksi seperti ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi mereka.

Kuantifikasi Dampak Kerusakan Akibat Korupsi

Korupsi telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), yang berarti korupsi mengakibatkan kerusakan besar dan secara luas mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan daya saing nasional, mengganggu pertumbuhan ekonomi, menimbulkan biaya sosial yang besar, dan akhirnya menambah tingkat kemiskinan.

Saat ini secara umum masyarakat Indonesia telah menyadari bahwa korupsi adalah perbuatan jahat. Karena itu, korupsi harus dilenyapkan dari Bumi Pertiwi. Sayangnya, hingga kini Indonesia masih saja dianggap sebagai salah satu negara yang banyak korupsinya. Hal tersebut terlihat dari indeks persepsi korupsi (IPK), yang dilansir oleh Transparency International pada 2009, yang mencapai 2,8 dengan posisi ke-111 dari 180 negara yang disurvei. Walaupun terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya (2,6--posisi 126 dari 180 negara). Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, IPK kita masih berada di bawah mereka walaupun upaya penindakan yang dilakukan Indonesia lebih agresif daripada yang dilakukan negara -negara tetangga tersebut.

U4 dari Norwegia telah menyampaikan hasil risetnya, yang membandingkan pemberantasan korupsi oleh KPK dengan beberapa lembaga antikorupsi negara tetangga, khususnya Filipina. Hasil riset tersebut menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi yang dilaksanakan KPK sangat impresif dengan tingkat keberhasilan (conviction rate) 100 persen dari sekian banyak kasus besar yang telah ditangani, sementara di negara tetangga tidak menggembirakan.

Dampak Melihat kinerja KPK dalam beberapa tahun belakangan ini memang menunjukkan capaian yang tidak mengecewakan. Dengan conviction rate yang 100 persen berarti bahwa dalam semua kasus yang dibawa ke pengadilan tindak pidana korupsi dapat dibuktikan mereka bersalah. Dengan ratusan kasus besar yang ditangani KPK, tentunya conviction rate 100 persen bukanlah hal yang mudah dicapai. Sebagai perbandingan, banyak negara di dunia memiliki tingkat conviction rate tidak lebih dari 20 persen, meski jumlah kasus yang ditanganinya masih bisa dihitung dengan jari. Selain itu, jumlah uang dan aset negara yang berhasil dikembalikan KPK juga tidak mengecewakan, yakni sekitar Rp 800 miliar dari upaya penindakan, dan sekitar Rp 6 triliun dari upaya pencegahan.

Meski demikian, kita menyadari bahwa pengembalian keuangan negara masih terlalu kecil dibanding tingkat kerusakan yang telah terjadi akibat korupsi. Jumlah uang pengganti dan denda yang dibebankan kepada para koruptor hanya sebesar jumlah yang dapat dibuktikan di pengadilan. Padahal penderitaan yang dialami oleh negara dan seluruh masyarakat sangat luar biasa dan jauh lebih besar dari sekadar jumlah uang pengganti dan denda yang diputuskan oleh pengadilan.

Suap yang diberikan oleh pengusaha untuk mendapatkan perizinan, misalnya. Tentunya diharapkan oleh penyuap akan menghasilkan keuntungan (benefit) yang jauh lebih besar dari jumlah suap yang telah diberikannya. Karena itu, para penegak hukum perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal ini sebagai komitmen dan keberpihakan kepada masyarakat banyak yang telah menjadi korban tindak pidana korupsi.

Secara ekonomi, korupsi sebesar Rp 5 miliar yang dilakukan empat tahun yang lalu tentunya bernilai tidak sama bila dibandingkan dengan Rp 5 miliar saat ini. Karena itu, perlu dipikirkan dan dihitung berapa nilai sekarang atas suatu kejahatan korupsi yang dilakukan beberapa tahun yang lalu serta dampak kerusakan yang telah ditimbulkannya.

Dampak yang terjadi menyangkut banyak hal, termasuk kerusakan lingkungan seperti longsor dan banjir, atau dampak tidak langsung yang dirasakan masyarakat, seperti kehilangan hak pada pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Berapa banyak kerusakan bisnis sebagai akibat maraknya praktek suap-menyuap dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berapa banyak perusahaan yang kehilangan kesempatan dan kalah bersaing hanya karena tidak mau mengikuti praktek suap-menyuap. Hal ini tentunya berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat dan mengarah pada penurunan daya saing nasional.

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa kuantifikasi dampak kerusakan dari tindak pidana korupsi perlu diperhitungkan secara lebih komprehensif. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi perlu memperhatikan sisi lain, yakni mengembalikan hasil korupsi kepada pihak-pihak yang menjadi korban atas tindakan korupsi tersebut. Berbagai konsep perhitungan perlu dipersiapkan, seperti time value of money serta yang lainnya. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya semua pihak perlu memberi sumbangan pemikiran sehingga dapat bermanfaat dalam menjadikan Indonesia tempat yang nyaman untuk berkehidupan di muka bumi.

Dampak kerusakan yang diakibatkan oleh korupsi seharusnya dapat dihitung dengan memperhitungkan multiplier yang dirasakan oleh korban tindakan korupsi tersebut. Dengan demikian, bila terjadi suap sebesar Rp 5 miliar, maka dampak yang bisa dihitung adalah Rp 5 miliar x multiplier. Multiplier inilah yang perlu ditetapkan oleh para ahli sehingga dapat diakui secara bersama, yang hasilnya akan dikembalikan kepada para korban dari penyuapan tersebut, yakni masyarakat dan negara yang dirugikan karena ancaman banjir, tanah longsor, kekurangan air bersih, penurunan permukaan tanah, penurunan kesehatan, buruknya infrastruktur dan sanitasi, kehilangan kesempatan kerja, dan lain-lain.

Komitmen bersama Dampak kerusakan akibat korupsi sekarang sudah sangat terasa dan makin hari semakin parah. Upaya represif yang dilakukan penegak hukum dengan memenjarakan para pelaku korupsi tidak dapat mengembalikan kondisi pada keadaan semula. Dengan jumlah uang pengganti dan denda yang sangat minim dan sering kali dikurangi dengan subsider tahanan badan, yang juga mendapatkan pengurangan dari remisi, hasilnya semakin menjauh dari rasa keadilan masyarakat. Karena itu, perlu dipikirkan alternatif lain apakah membawa tuntutan perdata kepada para pelaku korupsi dengan jumlah yang telah diperhitungkan sebagai dampak kerusakan akibat korupsi yang telah dia lakukan. Perusahaan yang kalah bersaing karena ada kompetitor yang melakukan penyuapan kepada pejabat pemerintah dapat melakukan gugatan atas kerugian yang dialaminya sebagai dampak dari penyuapan tersebut.

Karena itu, perlu segera dipikirkan formula untuk kuantifikasi dampak kerusakan akibat korupsi. Sebagai contoh, apabila terjadi suap oleh sebuah perusahaan kepada

pejabat di suatu instansi pemerintah, pada laporan rugi laba perusahaan penyuap dapat dihitung sebagai berikut:

Pendapatan Rp xxx Dikurangi beban biaya (Rp xxx) Ditambah suap yg dilakukan Rp xxx Ditambah multiplier Rp xxx Profit Rp xxx

Dengan demikian, pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan penyuap harusnya berdasarkan perhitungan seperti di atas atau dengan formula lainnya yang lebih tepat berdasarkan kajian para ahli. Kerugian perusahaan kompetitor dan beban yang ditanggung masyarakat termasuk dalam multiplier tersebut, dan kerugian negara termasuk dari kekurangan penerimaan pajak.

Para akuntan dan ekonom diharapkan segera mendiskusikan dan menyampaikan hasil pemikirannya kepada penegak hukum sehingga kuantifikasi dampak kerusakan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi akan lebih komprehensif dan dapat dipertahankan di pengadilan. Akademisi dapat juga berperan besar dalam menghasilkan model-model kuantifikasi kerusakan dampak tindak pidana korupsi secara ilmiah. Di lain pihak, para pembuat peraturan perundang-undangan perlu memikirkan payung hukum yang lebih spesifik mengenai hal tersebut sehingga tidak muncul keraguan pada penegak hukum untuk mengimplementasikannya.

Sebagai konklusi, dengan kebersamaan dari seluruh komponen bangsa ini, saya yakin negara kita akan berangsur ke arah yang semakin membaik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Manfaat (outcome) dari pemberantasan korupsi akan semakin dirasakan masyarakat banyak melalui berbagai perbaikan, mulai dari pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan lapangan pekerjaan, penurunan kemiskinan, dan lain-lain.

Jenis dan penyebab Korupsi Oleh H Onnie S Sandi SE

Korupsi di negara kita sangat marak  terjadi hampir di seluruh instansi pemerintah baik di pusat dan daerah, hal ini dapat 

terjadi adalah karena integritas dari pegawai yang sangat rendah, system pemerintahan

dan pengawasan yang tidak efektif ,sangsi hukum yang tidak memilki efek jera dan

masyarakat sendiri yang memandang koruptor bukan pelaku kejahatan luar biasa,

sehingga ada kecenderungan siapapun yang menduduki jabatan tertentu akan

melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi dalam suatu oganisasi dapat kita bedakan

dalam 3 faktor bagaimana korupsi itu terjadi , yaitu ;

a. Kemampuan.

Adalah kemampuan orang tersebut untuk melakukan korupsi ? Kemampuan melakukan

tindak korupsi hanya bisa dilakukan apabila orang tsb memilki kemampuan dan

kecerdasan untuk merekayasa dengan membuat data,pembukuan dan laporan fiktif yang

tentunya bertujuan agar kasusnya tidak terdeteksi atau tidak terungkap saat ada

pemeriksaan dari   Instansi yang berkompeten.

b. Kemauan.

Adalah kemauan orang tersebut untuk melakukan tindak pidana korupsi, artinya

walaupun orang tersebut memilki kemampuan untuk melakukan tindakan korupsi, namun

karena orang tersebut memilki integritas yang tinggi apakah karena memilki keimanan

yang kuat terhadap agamanya, memiliki nasionalisme yang tinggi terhadap negaranya

atau juga memilki kesadaran yang kuat tentang hak dan kewajibannya tentang

berbangsa dan bernegara atau kekhawatiran mendapat sangsi hukum yang tegas &

keras, sehingga  orang tersebut tidak akan mau melakukan walaupun sebenarnya dia

memiliki kemampuan untuk melakukannya.

c. Kesempatan.

Kesempatan adalah system  yang dibangun pada  instansi tersebut hendaknya dengan

menggunakan prinsip  management yang efektif dengan  prosedure dan mekanisme

yang jelas serta  pengawasan dan pengendalian yang baik sehingga tidak menciptakan

dan memberi peluang pada orang per-orang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Prinsip dasar ini akan bekerja efektif apabila eksekutif, legislatif dan judikatif memilki

perpektif dan filosofi yang sama tentang good goverment dan clean goverment dengan

membuat seluruh kebijakan secara transparan dan akuntable serta memberikan  akses

seluas-luasnya pada masyarakat untuk ikut mengawasi program yang dijalankan

eksekutif. Karena tanpa hal tersebut sangat sukar dan mustahil  pencegahan korupsi

dapat dilakukan , mengingat sifat dari korupsi sendiri yang senantiasa melibatkan banyak

orang dengan melakukan kolusi baik secara vertical, horizontal maupun diagonal dan

merusak system yang ada dan dari beberapa kejadian senantiasa ada keterlibatan

legislatif dalam penyusunan program dan ketika kasusnya terkuak mulai terlihat ada

pelibatkan aparat penegak hukum dengan melakukan gratifikasi untuk membungkam

dan mempeti-es kan kasus-kasus tertentu bahkan dengan kekuatan yang mereka miliki,

mereka mampu meredam berita dari media massa. Hal ini adalah realita yang terjadi

negara kita, khususnya di daerah yang jauh dari pantauan berita stasiun televisi

nasional, karena saat ini rupanya control  media massa yang paling efektif ternyata yang

dilakukan oleh  stasiun televisi nasional walaupun independensinya masih belum

terjamin.

Dari uraian tsb diatas faktor kemampuan dan kemauan lebih diharapkan pada integritas

orang itu sendiri ( SDM ) sedangkan kesempatan lebih ditekankan pada system

management pemerintahan  dan pengawasan yang efektif.

Faktor penyebab korupsi pada SDM dalam konteks tersebut diatas adalah sbb;

1. Corruption by Need/ Korupsi karena kebutuhan.

Korupsi yang dilakukan atas dasar kebutuhan, biasanya dilakukan oleh pegawai

rendahan, uang yang dicuri biasanya tidak terlalu besar, karena dia melakukan semata-

mata karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi, biasanya dalam bentuk pungli, merubah

kwitansi pembelian atau tindakan lainnya yang pada intinya bukan untuk memperkaya

tapi semata-mata karena desakan ekonomi.Untuk pencegahan dan pengungkapan

kasus seperti ini  biasanya tidak terlalu sulit karena tidak melibatkan system dan banyak

orang, dan lebih sering dilakukan secara individu.

2. Corruption by accident/ Korupsi karena kecelakaan.

Korupsi yang dilakukan biasanya oleh pemegang jabatan demi melindungi kepentingan

atasannya yang lebih tinggi atau dikorbankan olehi pimpinan yang lebih tinggi. hal ini

sering dijumpai akibat prosedur dan mekanisme yang telah digariskan tidak dijalankan

sebagaimanan mestinya, karena pimpinan memanfaatkan kekuasaan dan keengganan

atau ketidak beranian bawahan menolak keinginan pimpinan  walaupun itu melanggar

standar operasi dalam instansi tersebut. Pada saat terjadi pemeriksaan oleh Auditor,

sang pemegang jabatan keuangan  harus mempertanggung jawabkan segala

tindakannya berdasarkan peraturan yang ada, sedangkan pimpinan yang

menginstruksikan dirinya untuk melanggar biasanya dilakukan secara lisan sehingga

tidak memiliki keuatan hukum, pada akhirnya sang pemegang jabatan keuangan harus

mempertanggung jawabkan kekeliruannya sendirian saja, padahal dirinya hanya

menikmati sebagian kecil uang hasil penyalahgunaan jabatan tersebut

3. Corruption by design / Korupsi yang direncanakan.

Korupsi yang direncanakan dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memegang

jabatan dan kekuasaan cukup tinggi serta memiliki kewenangan dalam mengambil

kebijakan,  sehingga mampu mendesign secara terintegrasi termasuk menyuap orang

yang akan menghalangi atau menghambat kegiatan pencurian ini. Korupsi jenis ini

sangat sulit dibongkar karena melibatkan orang dan dana yang cukup besar, dan seluruh

kegiatan pencurian uang negara ini sudah direncanakan jauh sebelum proyek itu

dilaksanakan, siapa yang melaksanakan dan bagaimana melaksanakan serta bagamana

menutupi persoalan ini jika muncul gugatan atau pemeriksaan dari pihak yang

berwenang.

Pada akhirnya korupsi hanya dapat diberantas apabila ada keinginan kuat dari seluruh

masyarakat yang ada di negara kita yakni  para koruptor yang terungkap dan di proses

secara hukum, haruslah  mendapat hukuman yang membuat efek jera, harus ada

keberanian dan kejujuran dari aparat penegak hukum termasuk hakim untuk

mentuntaskan kasus korupsi yang menyangkut penguasa agar bagi SDM yang memiliki

kemampuan untuk melakukan korupsi akan berfikir beribu kali untuk mau melakukan

tindak pidana korupsi, sehingga secara perlahan kasus korupsi yang sangat melukai hati

masyarakat  dapat dikikis habis dari negari kita. Semoga……

Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi di Sektor Lingkungan Hidup

Oleh, Dio Ashar Wicaksana, Peneliti MaPPI FHUI

 Korupsi berdasarkan pengertiannya adalah “setiap orang yang secara melawan

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”[1]. Di

Indonesia kejahatan korupsi sudah menjadi momok tersendiri, karena kejahatan ini

sudah membudaya hingga lapisan masyarakat paling bawah, seperti contohnya dalam

mengurus KTP saja bahkan sudah banyak tindakan-tindakan yang mengindikasikan

sebagai praktik KKN dalam skala kecil. Kejahatan korupsi sekarang ini meliputi

berbagai sektor penyelengaaraan negara, salah satunya adalah sektor lingkungan

hidup.

 Kejahatan korupsi di lingkungan hidup sebenarnya bisa berdampak lebih buruk

daripada kejahatan korupsi di sektor lainnya. Menurut Chandra Hamzah kerugian

dalam kejahatan korupsi biasa hanya dihitung berdasarkan kerugian yang ada di

APBN, sedangkan di kejahatan korupsi lingkungan hidup, kerugian yang diderita

tidak hanya sebatas kerugian negara di dalam perhitungan APBN saja, namun

melibatkan juga kerugian ekologis.[2]

 Lingkungan hidup merupakan salah satu elemen kehidupan yang paling penting bagi

kehidupan manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia sangatlah bergantung pada

lingkungan hidup sekitarnya, bahkan dari satu pohon saja bisa mempunyai banyak arti

bagi kehidupan manusia, karena di dalam satu pohon itu manusia bisa mendapatkan

banyak manfaat seperti oksigen, buah-buahan, bahkan kayu dari pohon tersebut bisa

dimanfaatkan untuk menjadi barang-barang rumah tangga.  Kebutuhan yang

disebutkan terakhir tersebut yang bisa menjadi bahaya bagi kehidupan banyak

manusia. Harus diakui  pemanfaatan dari kayu memang sangatlah berguna bagi

banyak manusia, karena bisa dibentuk menjadi alat-alat rumah tangga, kertas, pensil

dan sebagainya. Namun, karena untuk memenuhi kebutuhan tersebut jugalah yang

menyebabkan manusia menjadi serakah. Demi mendapatkan keuntungan yang besar,

banyak manusia yang tidak peduli akan dampaknya dari penebangan liar, sehingga

banyak pohon yang ditebang namun tidak adanya kontrol yang baik dari segi jumlah

yang ditebang maupun pembudidayaannya.

 Kebanyakan manusia menempatkan lingkungan hidup hanya sebagai bahan

eksploitasi untuk tujuan jangka pendek. Kondisi ini tentu sangat medesak untuk

segera dikendalikan. Perlu diadakan suatu sistem yang konkrit untuk melakukan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Jika tidak,

kerusakan lingkungan hidup sudah pasti akan menjadi ancaman besar bagi peradaban

masyarakat dunia. Paradigma yang menempatkan lingkungan sebagai obyek

eksploitasi telah membawa kerusakan lingkungan fatal yang berujung kepada

berbagai bencana alam yang sangat merugikan. Hal ini pun dikuatkan oleh Emil

Salim yang menyimpulkan bahwa ada lima tantangan besar yang harus dihadapi

gerakan penyelamatan lingkungan hidup, diantaranya[3] : pertama adalah

penyelematan air dari eksploitasi secara berlebihan dan pecemaran yang kian

meningkat, baik air tanah, sungai, danau, rawa, maupun air laut. Kedua, merosotnya

kualitas tanah dan hutan akibat tekanan penduduk dan eksploitasi besar-besaran untuk

keperluan pembangunan. Ketiga, menciutnya keanekaan hayati akibat rusaknya

habitat lingkungan berbagai tumbuh-tumbuhan dan hewan. Keempat, perubahan

iklim, dan yang terakhir adalah meningkatnya jumlah kota-kota berpenduduk banyak.

 Negara kita juga tidak lepas dari masalah kerusakan lingkungan yang begitu besar

dan masif. Berdasarkan hasil peta paduserasi TGHK – RTRWP  pada tahun 1999

misalnya, dari luas kawasan hutan alam diduga sekitar 120.353.104 ha, diperkirakan

sudah terjadi degradasi hingga mencapai 50 juta ha (Haeruman, 2003). Hasil

penafsiran citra satelit pun menguatkan bukti kerusakan itu. laju perusakan hutan alam

tahun 1985 - 1997 tercatat 1,6 juta ha per tahun, tahun 1997 - 2000 tercatat 2,8 juta ha

per tahun, tahun 2000 - 2003 laju kerusakan semakin tidak terkendali (Purnama,

2003). Akibat hilangnya hutan alam seluas 50 juta ha itu, Jika dinilai kerugian kayu

nya saja, Indonesia diperkirakan sudah mengalami kerugian sebesar Rp 30.000

Triliun. Bahkan pada tahun 2008 lalu saja diperkirakan kawasan lahan negara yang

terdegradasi bertambah luas sebesar 77,8 juta ha[4]. Jika sudah demikian, maka

benarlah pepatah suku Indian yang mengatakan :  Ketika pohon terakhir sudah

ditebang, ikan terakhir sudah ditangkap dan sungai terakhir telah mengering semua,

maka barulah kita sadar bahwa uang ternyata tidak bisa dimakan[5].

 Melihat kerusakan lingkungan hutan yang begitu parah seharusnya sudah membuat

negara ini menindak dengan keras terhadap pelaku-pelaku kejahatan kerusakan

lingkungan, terutama yang disertai praktik KKN. Dalam praktik KKN di ranah

lingkungan hidup yang patut diwaspadai adalah para pelaku perusak lingkungan yang

datang dari kalangan pemodal besar seperti perusahaan-perusahaan besar yang terlibat

di sektor kehutanan maupun pertambangan. Hal ini ditegaskan oleh mantan wakil

ketua KPK Chandra Hamzah dalam sebuah worksop investigasi kasus lingkungan di

Jakarta, dimana menurutnya, perusahaan-perusahaan yang melakukan kerusakan

terhadap alam umumnya sulit ditindak karena mereka mengantongi izin usaha yang

cukup. Karena itu menurutnya, yang perlu diwaspadai adalah proses kontrol

administrasi dalam pemberian izin sebelum perusahaan-perusahaan tersebut

beroperasi. Baik itu izin usaha baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah

pusat.[6] Lalu menurut beliau, perusahaan-perusahaan kecil yang bergerak di bidang

kehutanan namun pada RKAT tahun berikutnya tercatat memiliki jumlah keuntungan

yang sangat besar, maka patut dicurigai perusahan tersebut mendapatkan hasil bukan

dari pohon-pohon yang mereka tanam melainkan dari hutan-hutan alam yang

seharusnya tidak boleh ditebang.[7]

 Menurut Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Informasi Perum Perhutani Unit 1

Jateng, Dadang Ishardianto, ia menyatakan “kerugian material akibat penebangan

pohon memang tidak seberapa namun kerugian secara ekologis sebenarnya sangat

besar, beliau menambahkan setiap pohon terutama yang berukuran besar memiliki

nilai ekologis yang relatif tinggi karena mampu menampung air dua kali lipat

ketimbang luas tajuk dan perakarannya”.[8] Sehingga saat musim hujan, apabila satu

pohon saja bisa menampung air yang sangat besar dan mencegah potensi banjir, bisa

dibayangkan bagaimana efek dari banyaknya pohon terhadap mencegah potensi banjir

yang sering melanda di negara ini.

 Korupsi di sektor lingkungan hidup akan menyebabkan kerugian ekologis yang

bersifat jangka panjang. Kerugian ini mungkin tidak terasa sekarang, namun bisa

dibayangkan apabila lingkungan hidup di bumi ini terutama di negara kita semakin

rusak, tentu saja akan banyak kerugian yang diderita oleh manusia secara

keseluruhan, bisa saja alam rusak, bencana alam terjadi, manusia kehabisan sumber

daya alam, efek rumah kaca dan kerugian-kerugian itu akan berdampak jauh lebih

besar dibandingkan kerugian ekonomis yang diderita.

 Permasalahan yang terjadi, masyarakat kita kurang peduli akan kerugian ekologis ini,

seringkali pelaku-pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan hanya

terfokus mengenai ganti rugi terhadap penduduk setempat.  Memang benar ganti rugi

itu perlu bahkan itu kewajiban mereka, namun ganti kerugian oleh para pelaku usaha

jangan hanya sebatas ganti rugi materi kepada manusia, namun juga kepada alam.

Alam yang rusak tidak bisa diperbaiki hanya dengan semalam perlu waktu berpuluh-

puluh tahun bahkan mungkin saja kerusakan tersebut tidak akan bisa diperbaiki. Oleh

karena itu, sudah seharusnya para pelaku perusak lingkungan juga menyadari

pentingnya dampak kerugian ekologis yang terjadi apabila kerusakan lingkungan

telah terjadi. Sehingga ke depannya bentuk pertanggungjawaban para pelaku perusak

lingkungan tidak hanya sebatas ganti rugi saja melainkan juga adanya upaya

perbaikan terhadap lingkungan yang rusak.