A. Pengertian Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian :

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan

yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umunya dilakukan oleh dua orang manusia

atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hadari Nawawi : 15

Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian

usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah

ditetapkan sebelumnya. Mempunyai pengertian yang sama, yaitu antara lain :

a. Kerja sama

b. Banyak orang dan

c. Untuk mencapai tujuan bersama

Dapat pula seni diperoleh dari lingkungan seperti pendidikan, agama, pergaulan,

pengalaman, dan praktis kebiasaan sehari-hari suatu kelompok etnis.

B. Pengertian Negara

1. Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan manusia dari keluarga dan desa

untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya.

2. Menurut Jean Bodin, Negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan

segala kepentingan yang dipimpin oleh akal dari suatu kekuasaan yang berdaulat.

3. Menurut Max Weber, Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai

monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

4. Menurut Miriam Budihardjo, Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya

diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menurut warganya untuk taat pada

peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang

sah.

C. Syarat Negara

Ada empat syarat Negara di dunia yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

1) Adanya wilayah

2) Adanya pengakuan

3) Adanya pemerintahan

4) Adanya rakyat

D. Timbulnya Negara

Banyak teori yang mengemukakan timbulnya suatu negara, diantaranya adalah

sebagai berilkut :

1. Teori Kenyataan

Teori kenyataan adalah teori yang menganggap bahwa memang sudah

kenyataannya berdasarkan syarat-syarat tertentu negara itu dapat timbul.

2. Teori Ketuhanan

Teori Ketuhanan, adalah teori yang menganggap bahwa memang sudah menjadi

kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa negara itu timbul.

3. Teori Perjanjian

Teori Perjanjian, adalah teori yang menganggap bahwa sesuatu negara itu

terbentuk berdasarkan perjanjian bersama antara orang-orang yang sepakat

mendirikan suatu negara ataupun antara orang-orang yang dijajah dengan

penjajahnya.

4. Teori Penaklukan

Teori Penaklukan, adalah teori yang menganggap bahwa negara itu timbul karena

serombongan manusia menundukkan rombongan manusia yang lain. Sehingga negara

didirikan berdasar pemberontakan, prokalamasi, peleburan, ataupun penguasaan..

5. Teori Kekuatan

Teori Kekuatan, adalah negara itu timbul karena serombongan manusia

mengalahkan rombongan yang lain. Rombongan manusia yang lebih kuat ini

kemudian membuat hokum (might make right)

Dengan demikian, kekuatan menjadi pembenaran dan raison negara, teori ini sama

dengan teori penaklukan

6. Teori Patrilineal

Teori Patrilineal, adalah teori yang menganggap bahwa negara itu timbul karena

dalam suatu kelompok keluarga yang masih primitif pada mulanya, sang ayah sebagai

pemimpin keluarga memiliki kekuasaan kemudian penerusnya ditarik dari keturunan

anak laki-laki tertua ataupun berikutnya.

7. Teori Matrilineal

Teori Matrilineal, yaitu teori yang menganggap bahwa negara timbul karena

dalam suatu kelompok keluargayang masih primitif pada mulanya, walaupun

kepemimpinan dapat saja dijabat oleh seorang laki-laki ataupun seorang wanita,

namun pengganti diambil dari garis keturunan ibu (wanita)

8. Teori Alamiah

Teori alamiah adalah teori yang menganggap bahwa negara itu adalah ciptaan

alam yang sudah terbentuk dan berkembang secara alamiah. Dengan begitu, batas-

batas negara adalah sungai, hutan, pantai, dan gurun pasir yang alami.

9. Teori Filosofis

Teori Filosofis, yaitu adalah yang menganggap bahwa negara itu berdasarkan

renungan akan arti sebuah pemerintahan negara, lalu diperhitungkan untuk selayaknya

ada. Dengan begitu, keberadaan negara berdasarkan pencarian kebenaran, kebaikan

dan keindahan suatu pemerintahan yang tidak dari hakikat negara itu yang

sesungguhnya.

E. Bentuk Negara

Bentuk negara berbeda dengan bentuk pemerintahan, bentuk pemerintahan terdiri

dari parlementer, presidensial, campuran, dan komunis, sedangkan bentuk negara dari

kerajaan dan republic.

1. Bentuk negara kerajaan dipimpin oleh seorang raja (kaisar) atau ratu (maha rani) yang

diwariskan secara turun-temurun. Jadi, apabila seorang calon raja tidak terlalu

mengenal pengaturan politik pemerintahan diserahkan kepada perdana menteri yang

mengepalai kabinet. Dengan demikian antara kepala yang dipimpin oleh raja, berbeda

dengan kepala pemerintahan yang dipilih oleh parlemen. Tetapi tidak menutup

kemungkinan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang langsung oleh satu

orang bila mampu. Untuk tidak hilangnya kewibawaan raja atau ratu maka pelantikan

kepala pemerintahan, sudah barang tertentu restu raja.

2. Bentuk negara republic dipimpin oleh presiden yang dipilih langsung oleh badan

tertentu (konstitutif atau legislative) atau dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu

pemilihan umum. Apabila negara sering berperang maka rakyat begitu saja

membiarkan presidennya tanpa berganti. Tetapi dalam keadaan damai dan demorasi

presiden dapat dijatuhkan oleh parlemen, tergantung keberadaan konstitusi yang

mengaturnya.

ADMINISTRASI NEGARA

A. Pendefisian Administrasi Negara

Banyak para ahli yang memberikan definisi pada administrasi negara diantaranya

sebagai berikut.

Menurut Pffifner dan Presthus antara lain adalah sebagai berikut :

1. Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah

ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik

2. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan

kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi

pekerjaan sehari-hari pemerintah

3. Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan

pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pmerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-

tteknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberika arah dan maksdu terhadap usaha

sejumlah orang.

Menurut Nigro bersaudara :

1. Administrasi negara dalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungang

pemerintahan

2. Administrasi negara meliputi ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif

dan yudikatif serta hubungan diantara mereka

3. Administrasi negara mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan

pemerintah dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik Administrasi

negara sangat erat berkkaitan dengan berbagai macam kelompok dan perorangan

dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat

4. Administrasi negara dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan

admnistrasi perorangan

B. Paradigma Administrasi Pembangunan

Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau kelompok orang.

Karena ilmu pengetahuan sifatnya nisbi walaupun salah satu persayaratan harus diterima

secara universal , namun dalam kurun waktu tertentu tetap mengalami perubahan,

termasuk ilmu-ilmu eksakta sekalipun. Hanya saja ilmu-ilmu eksakta emmang cenderung

pada objek-objek, fakta-fakta, dan hokum-hukumnya relaq lebih lama, tidak terpengaruh

oleh situasi dan kondisi serta pengindaran manusia, ilmu eksakta relative lebih pasti

dibandingkan ilmu-ilmu sosial

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

A. Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Sebagai pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945 di bidang ketatanegaraan pemerintah RI

melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahan yang

ditetapkan dengan undang-undang pemda oleh karena itu, sejak Proklamasi

Kemerdekaan RI kita lihat beberapa kali pemerintah membentuk undang-undang

pemda. Perubahan-perubahan terlihat karena masing-masing undang-undang

menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi waktu terjadinya. Beberapa undang-

undang pemda yang dimaksud adalahs sebagai berikut,

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

Tentang Kedudukan komite Nasional Daerah (KND) yang merupakan

langkah pertama menerapkan demokrasi didaerah. Sayang undang-undang ini

terlalu singkat bunyinya karena hanya mengatur kedudukan KND sebagai

penjabaran KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang merupakan badan

legislative darurat. Selanjutnya, didaerah KND berubah menjadi PBRD (Badan

Perwakilan Rakyat Daerah)

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948

Tentang Pemda. Undang-Undang ini merupakan penghapusan perbedaan

antara cara pemerintahan di Jawa dan Madura (uni formitas)

B. Administrasi Pemerintahan Provinsi

Kekuatan separatisme sepanjang sejarah NKRI adalah berkekuatan provinsi.

Penyebabnya antara lain kekuatan tersebut umumnya mempunyai basis suatu suku

bangsa. Administrasi pemerintahan provinsi secara politis merupakan wilayah

administrative yang dikelola sebagian oleh pemerintah pusat termasuk dengan

keberadaan instasi vertical berdasarkan atas dekonsentrasi. Sedangkan otonomi daerah

seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berbaris pada

pemerintahan kabupaten yang akan penulis uraikan lebih lanjut.

C. Administrasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah maka

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 benar-benar memberikan otonomi kepada

pemerintahan kabupaten dan kota (istilah kota dimaksudkan untuk mengganti istilah

kotamadya yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974).

D. DPRD Provinsi

DPRD provinsi adalah lembaga legislative daerah yang mempunyai tugas

wewenang antara lain sebagai berikut.

1. Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur

2. Memilih anggota MPR Utusan Daerah

3. Mengusulkan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur

4. Membentuk Peraturan Daerah

5. Menetapkan APBD

6. Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

7. Mengawasi Pelaksanaan SK Gubernur

8. Mengawasi Pelaksanaa APBD

9. Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah

10. Mengawasi Pelaksanaan Kerjasama Internasional

11. Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Daerah

E. DPRD kabupaten dam kota

DPRD kabupaten dan kota adalah lembaga legislative daerah yang mempunyai

tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :

1. Memilih bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota daerah yang mempunyai

tugas dan wakil gubernur.

2. Memilih anggota MPR utusan daerah

3. Mengusulkan pemberhentian bupati/wakikota dan wakilnya

4. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota

5. Menetapkan APBD kabupaten/kota

6. Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota

7. Mengawasi pelaksanaan SK bupati/walikota

8. Mengawasi pelaksanaan APBD kabupaten/kota

9. Mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten/kota

10. Mengawasi pelaksanaan kerjasama internasional

11. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah

KESIMPULAN

Administrasi adalah proses pelaksanaan rangkaian kebijakan dari keputusan-keputusan

yang telah diambil dan berusaha untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah diterapkan

sebelumnya. Pelaksanaan ini pada umunya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih.

Jadi administrasi merupakan kemampuan dan kemahiran seseorang untuk mewujudkan

berbagai strategi pemecahan masalah, bagaimana identifikasinya, solusinya, pemikiran

pembiayanya, pengkoordinasinya, serta evaluasinya. Para administrator haruskah mempunyai

moral dalam dalam menyelenggarakan kegiatan administrasinya. Hendaknya didasari oleh para

administrator bahwa kegiatan apapun bertujuan untuk menegakkkan kebenaran, kebaikan, serta

keindahan. Walaupun dirinya hanya rakyat biasa dan adminitrasi pun harus dipandang sebagai

moral dan etika karena pemerintah harus mengajak kebenaran dan kebaikan serta melarang

terjadinya dekandesi moral dalam lingkungan masyarakat yang dipimpinnya.

Sedangkan administrasi negara adalah suatu yang bersangkutan dengan pelaksanaan

kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga

jumlahnya memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.