Upload
rivoxs
View
476
Download
14
Embed Size (px)
Citation preview
PENGEMBANGAN USAHA SIMPAN PINJAMSALAH SATU STRATEGI
MEMBANGUN SISTEM KEUANGAN KOPERASIOleh: Dr. Riana Panggabean*)
saha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang telah berakar dan
dikenal secara luas oleh anggota koperasi dan masyarakat di Indonesia.
Usaha ini adalah salah satu usaha lembaga keuangan non bank dilakukan
untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dari dan untuk anggota, calon
anggota, koperasi lain dan anggotanya. Pada umumnya usaha simpan pinjam di
Indonesia tumbuh karena sulit mendapatkan bantuan permodalan melalui sistem
pemberian perkreditan kredit dari perbankan.
Perkembangan usaha simpan pinjam tidak terlepas dari kondisi perkreditan
yang dikembangkan di Indonesia. Sejak pemerintah menerapkan program
pembangunan yang terencana, lembaga perbankan mempunyai peranan aktif dalam
pembangunan melalui penyediaan kredit, baik kredit jangka pendek, menengah
maupunjangka panjang.
Sampai tahun 1983 Bank Indonesia sebagai bank sentral menyediakan kredit
dengan suku bunga murah,kepada perbankan atau kredit langsung untuk membiayai
program pemerintah atau perusahaan perusahaan tertentu termasuk program
koperasi yang dinilai strategis. Dalam proses pembangunan, untuk memperluas
kesempatan berusaha bagi masyarakat di pedesaan, perbankan juga menciptakan
kredit mini, kredit midi dan kredit untuk koperasi. Setelah itu Bank Indonesia
membatasi kredit likuiditas kepada perbankan, kecuali untuk jenis-jenis tertentu yang
dikategorikan berprioritas tinggi.
Kredit prioritas tinggi tersebut diantaranya mencakup kredit untuk pengusaha
lemah bagi para petani .Khusus program penyediaan kredit bagi para petani
pemerintah senantiasa menyempurnakan tata cara dan prosedur pelaksanaannya
sehingga dapat lebih efektif mencapai sasaran.
Misalnya pada tahun 1985, pemberian kredit Bimas dihentikan dan sebagai
gantinya diciptakan Kredit Usaha Tani (KUT). Pada tahun 1990 dalam Paket
Kebijakan Januari (Pakjan) diatur bahwa kredit likuiditas Bank Indonesia
dihapuskan, pengecualian diberikan untuk kredit KUT dan kredit kepada koperasi,
U
pengadaan pangan dan stok gula oleh Bulog. Dalam perjalanannya, pada tahun
2000 KUT diganti dengan Kredit Ketahanan Pangan (KKP).
Sampai tahun 2000 terdapat 20 jenis kredit yang dapat melayani masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha yaitu: (1) 8 jenis kredit program yang
disediakan pemerintah meliputi: KUT, KKUD, KKPA, KUK, Modal Bergulir, Kredit
Mikro dan Kredit Ketahanan pangan (KKP). (2) 9 jenis kredit yang tergolong pada
lembaga keuangan non bank, meliputi : KCK, KSP, USP-KUD, KUD,
PPKKP,UPPKS, P4K, PHBK dan Kredit Union dan (3) 4 jenis kredit dari Lembaga
Pembiayaan terdiri dari: KPI, Pegadaian, BUMN dan Modal Ventura.
Hasil kerja dari lembaga perkreditan formal khususnya perkreditan melalui
perbankan dengan berbagai jenis pinjaman seperti tersebut diatas, belum mencapai
sasaran yang diharapkan. Pada tahun 1997, setelah terjadi krisis ekonomi di
Indonesia ternyata pihak perbankan juga mengalami kemacetan pengembalian
kredit yang sangat besar. Kredit macet diawali ketika manajemen bank mulai
mengabaikan aspek kualitas pada pemberian kredit , karena ketatnya
persaingan antar bank. Krisis perbankan ini berakibat kepada kerapuhan dunia
usaha karena perbankan kurang berfungsi menyokong pendanaan dunia usaha.
Akibatnya perkembangan sektor riel langsung terkena dampaknya. Solusi atas
masalah ini dilakukan dengan cara merestrukturisasi perbankan secara nasional
melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Penyebab belum berhasilnya lembaga perbankan mendukung pendanaan
kepada sektor riel termasuk koperasi, adalah (1) Pendirian lembaga perkreditan
yang ada didrop dari alas dengan pola pengelolaan dari alas tanpa melihat
situasi,kondisi dimana lembaga tersebut berdiri, (2) Jangkauan dari nasabah juga
terbatas ini terjadi karena pola kerja dari pengelola badan kredit itu terbawa oleh
pola birokrasi , (3) Pada umumnya bank-bank pelaksana menerapkan peraturan
yang ketat dan kaku seperti yang dipersyaratkan oleh bank modern, (4) Prosedur
yang berbelit-belit, persyaratan administrasi yang menjengkelkan, jaminan kekayaan
yang harus tersedia untuk mendapatkan kredit, (5) Lokasi lembaga perkreditan yang
jauh dari tempat penduduk, (6) pengawasan yang lemah dari Pemerintah dalam
sistem perkreditan mengakibatkan kredit dapat dimanfaatkan oleh pihak pelaku
maupun pihak luar yang seharusnya tidak berhak mendapatkan kredit. Seperti yang
terjadi dalam perkreditan KUT, (7) Sistem perkreditan formal yang dirancang
melibatkan banyak pihak birokrasi yang dapat memanfaatkan kredit secara ilegal, (8)
Walaupun tingkat suku bunga tinggi di pedesaan dari badan kredit non formal
namun adanya faktor-faktor pembatas yang disebut dimuka menyebabkan
masyarakat dipedesaan kurang terdorong untuk memanfaatkan kredit formal yang
disediakan Pemerintah.
Masalah-masalah diatas merupakan masalah umum dalam sistem keuangan
yang terjadi selama ini dan menjadi faktor-faktor penghambat bagi masyarakat
khususnya sektor riel untuk mengembangkan usahanya. Ketika krisis ekonomi
melanda Indonesia usaha simpan pinjam seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Unit
Simpan Pinjam KUD cukup berkembang dan merupakan satu-satunya usaha yang
mampu bertahan hingga saat ini. KSP dan USP mampu melayani anggota di sektor
pertanian, perdagangan dan usaha lainnya. Oleh sebab itu sesuai tema dalam
penulisan ini "Membangun Sistem Keuangan Koperasi" menurut penulis lebih baik
dibangun dari sistem keuangan yang sudah berjalan, dan penyempurnaannya
melihat atau mengadob koperasi-koperasi yang sudah berhasil baik simpan
pinjamnya yang dikembangkan oleh KSP, USP-KUD dan Koperasi Kredit lainnya.
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan atau pencerahan terhadap
pengambil kebijakan dalam rangka membangun sistem keuangan koperasi dan
tulisan ini dibuat dengan studi literatur dari berbagai sumber: hasil penelitian
(disertasi,tesis) makalah dan seminar.Selain studi Literatur diadakan juga kunjungan
dan wawancara langsung dengan beberapa Koperasi yang menangani usaha
simpan pinjam.
Membangun sistem keuangan koperasi bertujuan untuk menyempumakan
sistem keuangan yang sudah ada dan telah dilaksanakan koperasi. Sistem
keuangan koperasi merupakan salah satu subsistem dalam pembangunan koperasi
secara umum. Agar koperasi mampu sebagai sokoguru dalam perekonomian
nasional dan mendorong koperasi sejajar dengan badan usaha lain. Beberapa
masalah umum yang menjadi kendala dalam pembangunan koperasi seperti:
lemahnya kemampuan sumber daya manusia, kurangnya akses terhadap pasar,
rendahnya kemampuan memanfaatkan teknologi dan rendahnya kemampuan akses
terhadap permodalan perlu disempurnakan dan dibangun melalui pengalaman dan
melihat keberhasilan koperasi-koperasi yang berhasil menjalankan usahanya
khususnya koperasi yang terlibat dalam usaha yang berkaitan dengan keuangan
atau modal.
Menurut beberapa penelitian, Koperasi yang berhasil menjalankan usaha
berkaitan dengan keuangan dan modal, adalah Koperasi Kredit.Pembangunan
koperasi ini dimulai dari proses penelitian dan pendidikan. Kunci keberhasilan dari
pembangunan koperasi ini, terletak pada sistem pendidikan yang terorganisir dan
konsisten. Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat hidup dan mengerti
nilai-nilai koperasi sebagai acuan berkoperasi dalam menjalankan usaha simpan
pinjam. Anggota dipersatukan oleh adanya kepentingan dan kebutuhan yang
dirasakan dalam suatu lingkup kerja (Ocupational common bond), tempat
tinggal (teritorial common bond) dan lingkungan perkumpulan (asociatid common
bond). Intinya, koperasi kredit dibangun dalam kebersamaan, setiakawan, solidaritas
dan demokratis. Semua yang terlibat dalam koperasi (pengurus,manajer,karyawan
dan anggota) diarahkan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan secara
bersama. Koperasi Kredit pertama didirikan pada tahun 1971. Koperasi ini
berkembang pesat, menurut data Tahun 2001, koperasi kredit berjumlah 1.071 unit
dan jumlah anggota sebanyak 295.924 orang (Riana P,1991, Meneth Ginting, 2001
dan Sumidjoyokartono,2002). Dengan demikian dalam pembangunan koperasi kredit
masalah klasik seperti permodalan yang sering diungkap sebagai salah satu kendala
dalam pembangunan atau pemupukan modal bukan menjadi kendala. Karena modal
bukan satu-satunya unsur yang penting , masih ada yang lain, berkaitan erat dan
saling mendukung dalam sistem pembangunan koperasi, yaitu sumber daya
manusia, manajemen dan faktor pendukung dari keberpihakan pemerintah untuk
menciptakan faktor kondusif seperti kebijakan. Oleh sebab itu sistem keuangan yang
akan dibangun tidak bisa dilepaskan dari pembangunan peningkatan kemampuan
sumber daya manusia, memperbaiki manajemen koperasi untuk mengelola
keuangan dalam koperasi dan perlu keberpihakan pemerintah bagi koperasi dalam
dukungan kebijakan yang menciptakan iklim kondusif agar koperasi mampu
melaksanakan atau menjalankan sistem keuangan tersebut.
Mengapa usaha simpan pinjam menjadi salah satu strategi yang dipilih untuk
membangun sistem keuangan koperasi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa: (1)
Koperasi yang tumbuh di Indonesia dimulai dari usaha simpan pinjam. Hal ini telah
dikenal sejak jaman Belanda pada tahun 1895 ketika R. Aria Wiriaatmaja mendirikan
Koperasi Simpan Pinjam yang bertujuan untuk memberikan fasilitas kredit kepada
kelompok masyarakat menengah, kemudian diperluas kepada petani agar mereka
tidak terjepit pada lilitan hutang pada lintah darat, (2) KSP dan USP merupakan
usaha yang cukup dikenal dan telah berakar di kalangan anggota (3) Usaha simpan
pinjam sangat bermanfaat bagi anggota baik anggota sebagai petani, nelayan,
pengrajin, petani perkebunan dan masyarakat yang bergerak pada sektor jasa, (4)
Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia yang sampai saat ini belum menunjukkan
tanda-tanda pemulihan, usaha simpan pinjam yang ditangani koperasi dan KUD
cukup berkembang dan mampu melayani anggota disektor pertanian, perdagangan
dan usaha lainnya. (5) Jumlah koperasi, USP-KUD dan USP KOPTA pada tahun
2000 berkembang cukup banyak mencapai 37.224 unit. Jumlah ini menunjukkan
trend yang meningkat setiap tahun. Demikian juga jumlah koperasi kredit (6) Jumlah
nasabah mencapai 10.957.039 orang berdomisili pada tingkat Propinsi, Kabupaten
dan di Pedesaan (7) Untuk membantu pengusaha kecil di sentra produksi,
Pemerintah memberikan Modal Awal Padanan (MAP) kepada berhasilan usaha
simpan pinjam koperasi simpan pinjam untuk membantu pengusaha kecil dalam
rangka memperkuat komoditi ekspor, (8) Koperasi kredit (KOPDIT) yang
dikembangkan dibeberapa daerah cukup berkembang dan mampu melayani
anggota baik sebagai pengusaha, rumah tangga dalam membantu pendidikan anak,
(9) Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan cukup berkembang dan dikenal
secara luas di Indonesia dan (10) Koperasi Simpan Pinjam "Kodanua" telah
berkembang cepat dan telah mempunyai kantor cabang pelayanan sebanyak 12
unit. Usaha simpan pinjam tersebut telah melayani anggota dan calon anggota
koperasi dengan sistem keuangan yang dibentuk dan dibina oleh masing-masing
jenis Koperasi dan Unit simpan pinjam KUD maupun Koperasi Pertanian.
Dari penjelasan diatas, usaha simpan pinjam yang benar -benar berhasil
diharapkan kelangsungan keberadaannya. Kelangsungan keberadaan usaha
simpan pinjam harus didasarkan prinsip efisensi dan efektivitas. Prinsip efisiensi dan
efektivitas dapat terwujud jika para pengelola dalam hal ini pengurus, manajer betul-
betul mengarahkan usaha simpan pinjam untuk kepentingan anggota. Keberhasilan
usaha simpan pinjam bukan hanya tergantung kepada besarnya modal yang
diusahakan melainkan pelaksanaannya lebih mendekati adanya saling percaya
antar anggota dengan para pengurus dan saling percaya antar anggota. Artinya,
didalam usaha simpan pinjam anggota saling memberi dan menerima untuk
kepentingan bersama.
Semakin besar jumlah simpanan anggota semakin besar pula dana pinjaman
yang dapat dipinjam atau dipergunakan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan
usaha dan keperluannya.
Oleh sebab itu, karena usaha ini sangat penting bagi anggota dan kegiatan ini
memberikan kontribusi atau sumbangan yang berarti bagi anggota maka diperlukan
pengelolaan simpan pinjam yang dinamis bersih dan dipercaya. Kepercayaan
mendorong partisipasi anggota menabung, meminjam dan meningkatkan usaha
kedua belah pihak baik koperasi sebagai usaha simpan pinjam dan anggota sebagai
peminjam. Usaha Simpan Pinjam yang berkembang akan meningkatkan Sisa Hasil
Usaha (SHU).Jika SHU meningkat terjadi perkembangan modal yang dapat
dimanfaatkan anggota kembali.
PERKEMBANGAN USAHA SIMPAN PINJAM
Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan dari dan untuk
anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya (PP No 9
Tahun 1995). Perkembangan usaha simpan pinjam yang berhasil diidentifikasi
adalah :
1. Koperasi Simpan Pinjam, USP-KUD dan USP Kopta
Menurut data dari Asdep Urusan Pengembangan dan Pengendalian
KSP/USP Kantor Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
perkembangan usaha simpan pinjam secara nasional pada tahun 1999 sarnpai
tahun 2000 adalah: (1) Jumlah koperasi meningkat 2,3 persen dari 36.390 unit
menjadi 37.224 unit. Jumlah usaha simpan pinjam pada tahun 2000 terdiri dari: (a)
KSP sebanyak 1.186 unit jumlah ini hanya 3,2 persen dari jumlah KSP dan USP
yang melaksanakan simpan pinjam (b) USP-KUD sebanyak 5.206 unit, atau 14
persen dari jumlah pelaksana simpan pinjam dan (c) Jumlah USP-Kopta lebih besar
dari KSP dan KUD-SP Kopta sebanyak 37.224 unit atau 66 persen. Artinya, bahwa
usaha simpan pinjam yang terdapat di daerah pertanian lebih banyak dari usaha
simpan pinjam di perkotaan.
(2) Jumlah nasabah usaha simpan pinjam menurun 0.2 persen yakni dari
10.978.195 orang menjadi 10.957.039 orang. Penurunan jumlah nasabah ini terjadi
pada kelompok KSP sebesar 23 persen sedangkan jumlah nasabah kelompok SP-
KUD meningkat 0,33 persen dan jumlah nasabah kelompok SP-Kopta meningkat
1,77 persen dari tahun sebelumnya. Alasan penurunan jumlah nasabah KSP karena
nasabah melunasi peminjam pada tahun tersebut sedangkan kenaikan jumlah
nasabah di desa dan daerah pertanian terjadi karena anggota di wilayah pertanian
membutuhkan modal untuk menanam, membayar upah kerja tanam dan panen.
(3) Jumlah modal tetap atau modal sendiri meningkat 24,6 persen pada dua
tahun evaluasi seperti tersebut diatas Jika dikaitkan dengan data diatas dapat
dikatakan bahwa jumlah nasabah menurun tetapi jumlah modal meningkat. Artinya
terjadi pertentangan antara penurunan jumlah nasabah pada kelompok SP dengan
peningkatan modal yang cukup nyata Hal ini dimungkinkan karena kualitas
simpanan anggota semakin tinggi. Pada kelompok USP-KUD dan kelompok USP-
Kopta antara jumlah modal tetap dengan jumlah anggota berkembang normal dan
kelihatannya ada kaitan kenaikan jumlah anggota dengan peningkatan jumlah modal
tetap, yaitu kenaikan modal USP KUD sebesar 27 persen dan kenaikan modal tetap
USP-Kopta sebesar 24 persen. Peningkatan modal tetap USP-KUD dan USP Kopta
ini juga cukup nyata persentasinya lebih tinggi dibanding dengan kenaikan jumlah
anggota. Artinya, pada kedua kelompok USP ini terjadi peningkatan kualitas
simpanan anggota dari simpanan wajib maupun simpanan sukarela.
Modal pinjaman meningkat 0.64 persen dari tahun sebelummya, kenaikan
modal pinjaman ini terjadi pada USP-KUD dan USP-Kopta. Peningkatan modal
pinjaman USP-KUD sebesar 5 persen dan peningkatan modal pinjaman USP-Kopta
sebesar 8 persen. Perbandingan modal sendiri dengan modal pinjaman adalah 2
berbanding 1. Artinya, struktur permodalan KSP, USP-KUD dan Kopta secara
nasional cukup kuat. Jika dilihat struktur permodalan KSP dua tahun berturut-turut
ternyata modal pinjaman lebih besar dari modal sendiri.
(4) Jumlah tabungan yang diterima dari anggota meningkat 19,6 persen,
Jumlah tabungan tertinggi oleh USP Kopta sebesar 21.8 persen. Keadaan ini seiring
dengan peningkatan jumlah anggota pada USP-Kopta. Realisasi pinjaman
meningkat 13,25 persen, peningkatan pemberian pinjaman ini terjadi pada USP-
Kopta. Data ini menunjukkan bahwa usaha simpan pinjam memang sangat di
butuhkan di pedesaan.
(5) Sisa Hasil Usaha (SHU) meningkat 68 persen. Peningkatan SHU tertinggi
terjadi pada USP 72,8 persen sedangkan peningakatn SHU SP-KUD sebesar 12
persen sedangkan SHU KSP hanya 2 persen. Peningkatan SHU terjadi karena
frekwensi pinjaman cukup tinggi, jumlah peminjam meningkat dan biaya operasional
dapat diperkecil. Sebaliknya kemungkinan yang terjadi pada KSP adalah jumlah
peminjam tetap dan frekwensi pinjaman rendah karena jumlah pinjaman lebih besar.
(6) Total aset meningkat 4,31 persen, peningkatan total aset juga terjadi pada
SP-Kopta sebesar 6 persen dan peningkatan total aset KSP sarna dengan
peningkatan total aset SP KUD yaitu sebesar 4 persen. Dari tiga usaha simpan
pinjam tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan SP-Kopta lebih
tinggi dibanding dengan perkembangan SP-KUD dan KSP.
Masalah umum dalam pengembangan usaha simpan pinjam antara lain: (1)
Koperasi Simpan Pinjam dan SP-KUD serta SP Kopta melaksanakan usaha secara
sendiri-sendiri. Dalam koperasi dan USP simpan pinjam belum terbangun adanya
rasa kebersamaan dan solidaritas untuk membangun diri koperasi secara bersama
mencapai tujuan (2) sistem pendidikan pada koperasi umumnya dan khususnya
usaha simpan pinjam belum dibangun sebagai subsistem sebagai wahana
pembelajaran nilai-nilai koperasi dalam mencapai tujuan, (3) belum ada integrasi
usaha antar SP Koperasi, antar SP-KUD dan antar SP-Kopta dan integrasi
ketiganya. Akibatnya antar koperasi dan antar KUD bersaing mencari nasabah.
Pengintegrasian tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi persaingan Hal ini
merupakan kelemahan utama dalam pembangunan koperasi selama ini. Koperasi
sebagai suatu organisasi yang berwatak sosial sebaiknya dapat diarahkan untuk
membangun persatuan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan sesuai
dengan tujuan koperasi. (4) Dalam koperasi dan Unit Koperasi, anggota dianggap
sebagai nasabah bukan sebagai anggota yang berkumpul untuk berjuang bersama
membela kepentingan bersama dan (5) belum semua KSP dan USP-KUD mampu
menerapkan nilai-nilai koperasi secara benar. Misalnya SP Koperasi yang
berkembang pesat melayani masyarakat dengan syarat memberikan jaminan yang
besar sebagai agunan mendapatkan pinjaman. Dari segi keamanan ini benar namun
sebagai koperasi hal ini melaksanakan praktek bank.
Profil koperasi simpan pinjam yang saat ini cukup pesat perkembangannya
adalah :
(a) Koperasi Simpan Pinjam "Kodanua"
Koperasi Simpan Pinjam Kodanua berbadan hukum pada tahun
1977 kantor pusat terletak di Jln Prof Dr Latumeten I No 41 Jelambar,
jumlah anggota 1.438 orang, calon anggota 8.449 orang, pinjaman yang
dilayani 9.764 orang, jumlah karyawan 255 orang, jumlah satpam 14
orang.jumlah kantor cabang 12 kantor berdomisili di Jakarta, Bogor,
Tangerang, Serang,Karawang dan Cikampek.
Perkembangan usaha Simpan Pinjam ini adalah sebagai berikut: (1)
Nilai aset Rp 24,837 milyar, (2) Nilai aktiva Rp 5,4 milyar, (3) Modal sendiri
Rp 6.491 milyar dan (4) omset Rp 52,009 milyar, (5) Permodalan
bersumber dari : (a) Simpanan pokok anggota Rp 200 per anggota, (b)
Jumlah simpanan pokok Rp 269.155.000, (c) Jumlah simpanan wajib Rp
30 000 berbulan sampai saat kunjungan berjumlah Rp 1,245 milyar, (d)
Dana cadangan Rp 6,022 milyar, (e) Jasa yang ditangguhkan Rp 2,719
miliar, (f) Jumlah SHU kotor Rp 784.331.600, (g) Jumlah tabungan Rp
8,035 milliar, (h) Jumlah pendapatan usaha Rp 4,5 miliar dan jumlah
piutang Rp17,396 miliar.
(b) Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan
Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan didirikan pada tahun
1973, sampai tahun 2002 jumlah anggota mencapai 3.690 orang, jumlah
karyawan 576 orang,jumlah pimpinan cabang 22 orang sedangkan jumlah
aset sebesar Rp 409,462 milyar,jumlah simpanan Rp 365.430 milyar dan
Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp 1.193 milyar dan jumlah kantor
cabang 42 buah terletak dibeberapa Propinsi.
2. Koperasi Kredit Pancur Kasih
Koperasi Kredit Pancur Kasih di Kecamatan Pontianak Utara Kotamadya
Pontianak Propinsi Kalimantan Barat adalah salah satu Koperasi primer dari
Gerakan Koperasi Kredit Indonesia (GKKI). Perkembangan Koperasi Kredit di
Indonesia cukup pesat. Menurut Sumisjokartono (2002) peneliti dari Universitas
Airlangga (seri tesis) koperasi kredit ini cukup disiplin menerapan aturan dan
mengaplikasikan nilai-nilai koperasi dalam pelaksanaannya. Tujuan Koperasi kredit
adalah (1) Membimbing dan mengembangkan sikap menghemat diantara para
anggotanya, (2) Memberikan pinjaman layak, cepat dan terarah dan (3) Mendidik
anggota dalam hal menggunakan uarig secara bijaksana.
Untuk mencapai tujuan, Koperasi kredit melaksanakan (1) Pendidikan,
(2)Membangun dan memelihara setiakawan diantara anggota dan (3) Mengarahkan
anggota untuk mandiri. Pendidikan secara umum diarahkan untuk meningkatkan
harkat hidup anggota. Sedangkan tujuan pendidikan khusus anggota adalah agar (a)
Anggota dapat mengerti peran serta, hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi
kredit, (b) Agar anggota lebih rasional dan bijaksana dalam mengatur keuangan
rumah tangga dan usahanya dan (c) Anggota mengetahui dan memahami laporan
keuangan dan perkembangan Koperasi Kredit.
Dalam melaksanakan tujuan khusus ini, Koperasi kredit dimulai dengan.
pendidikan, dikembangkan dengan pendidikan serta dikontrol oleh pendidikan.
Membina dan memelihara solidaritas adalah prioritas utama, karena setiap anggota
koperasi kredit harus selalu ingat akan kewajiban antara lain menyimpan dengan
teratur sehingga anggota lain mendapat kesempatan untuk memperoleh
pinjaman.Singkatnya yang menjadikan koperasi ini unik adalah struktur yang
demokratis dan prinsip penyelenggaraannya .Struktur dan prinsip koperasi kredit ini
konsisten dengan hubungan kerja antara individu dan kelompok bekerja sama untuk
mencapai tujuan. Perkembangan Koperasi Kredit Pancur Kasih pada tahun 2000-
2001 adalah sebagai berikut (1) Jumlah anggota meningkat 12,8 persen, (2)
Simpanan pokok meningkat 115 persen, (3) Simpanan wajib meningkat 58,76
persen, (4) Pinjaman beredar meningkat dari Rp 5.1 milyar menjadi Rp 7.7 milyar
atau 45,37 persen, (6) Sisa Hasil Usaha meningkat 47,94 persen dan (7) Aset atau
kekayaan meningkat dari Rp 7,772 milyar menjadi Rp 11,86 milyar atau 52,62
persen.
Koperasi Kredit ini cukup nyata perannya untuk membantu masyarakat
didaerah "Dayak", kata dayak dimaksudkan bukan hanya orang dari kalangan etnis
Dayak (etnis) melainkan sebutan simbolis bagi kaum kecil, lemah, miskin dan
tertindas yang ingin membebaskan diri secara bersama. Pelaksanaan koperasi
kredit dilaksanakan dengan 3 prinsip yaitu : (1) Tabungan hanya diperoleh dari
anggota, (2) Pinjaman hanya diberikan kepada anggotanya saja dan (3) Jaminan
terbaik bagi peminjam adalah watak si peminjam.
Dari perkembangan koperasi tersebut dapat diperkirakan bahwa orang
"Dayak" akan mampu keluar dari kemiskinan melalui koperasi kredit.
Sistem Keuangan Koperasi
Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Koperasi Kredit
Pancur Kasih berhasil secara nyata meningkatkan jumlah anggota, meningkatkan
simpanan, penyaluran kredit, Sisa Hasil usaha dan Aset. Keberhasilan itu dicapai
dengan penerapan nilai-nilai koperasi. Dalam pelaksanaan didasari oleh saling
percaya, kebersamaan untuk mencapai tujuan. Semua kegiatan simpan pinjam
dimulai, dilaksanakan dan dikontrol melalui proses pendidikan yang terencana dan
sistematis. Nilai-nilai itulah yang perlu diadopsi dalam menjalankan usaha simpan
pinjam atau unit simpan pinjam. Pada Gambar 1 dapat dilihat pokok-pokok penting
pada masing-masing subsistem dari sistem keuangan koperasi dan dijelaskan
sebagai berikut:
Anggota Simpan Pinjam
Anggota dalam koperasi simpan pinjam adalah sebagai sumber permodalan
sendiri dan sebagai peminjam. Oleh sebab itu kedudukan anggota sangat penting
karena berada dalam semua subsistem keuangan mulai dari subsistem input, proses
dan subsistem output. Masing-masing koperasi membuat persyaratan menjadi
anggota sesuai dengan anggaran dasar pada koperasi yang
bersangkutan .Keanggotaan dalam koperasi terdiri dari anggota tetap calon anggota
dan anggota luar biasa. Untuk menjadi anggota tetap simpan pinjam,calon anggota
dan anggota luar biasa ada persyaratan yang umum dipenuhi. Persyaratan ini salah
satu cara untuk mengikat anggota dalam organisasi dan pengamanan pinjaman.
Pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa pada umumnya keanggotaan koperasi
simpan pinjam sangat heterogen, secara adminstratif identitas dapat tercatat namun
karena tingkat heteronitas nya cukup tinggi, sulit membina anggota mencapai tujuan
organisasi dan tujuan simpan pinjam .Keadaan ini merupakan tantangan bagi
koperasi KSP, SP-KUD dan SP- Kopta. Kunci keberhasilan Koperasi Kredit dalam
membangun anggota yaitu mempersatukan anggota dalam lingkup pekerjaan,
tempat tinggal dan perkumpulan. Oleh sebab itu KSP, USP KUD dan Kopta perlu
mengadakan identifikasi terhadap anggotanya sesuai dengan pekerjaan, tempat
tinggal dan perkumpulan. Dalam kesatuan kepentingan tersebut anggota diberikan
pendidikan atas hak, kewajiban dan tujuan menabung dan meminjam. Melalui
metode ini interaksi antar anggota akan terjadi secara alamiah dan dalam proses
pembelajaran itu, setiakawan solidaritas akan terbangun.
Sistem keuangan koperasi adalah anggota sebagai subsistem input berperan
sebagai sumber permodalan dan sebagai pengguna modal yang dihimpun
oleh koperasi dari modal sendiri dan modal luar yang bersumber dari Bank,
Pemerintah dan pihak lain. Modal yang dihimpun dikelola oleh Organisasi
yang terdiri dari pengurus, manajer, karyawan. Pengurus atau Manajer sebagai
pelaku, memberikan pinjaman kepada anggota. Dari proses simpan pinjam ini
terbentuk sisa hasil usaha dan kepuasan anggota. Kepuasan anggota adalah
terlayaninya kebutuhan jasa keuangan bagi anggota dan pada akhirnya terjadi
peiningkatan pendapatan.
Modal Simpan Pinjam
Sumber permodalan koperasi berasal dari modal sendiri dan modal luar."
Untuk mengembangkan permodalan koperasi dapat menghimpun dana dari modal
penyertaan. Modal sendiri berasal dari anggota meliputi simpanan pokok, wajib dan
simpanan sukarela. Modal penyertaan bersumber (1) Koperasi dan anggota lainnya,
(2) Bank dan lembaga keuangan, (3) penerbitan obligasi dan (4) Sural hutang .
Modal Sendiri
Modal sendiri bersumber dari simpanan Simpanan Pokok, Simpanan Wajib
dan Simpanan Sukarela. Simpanan dalam koperasi merupakan kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh setiap anggota jika ia masuk menjadi anggota koperasi.
Simpanan merupakan modal awal bagi koperasi. Simpanan pokok dibayar satu kali
pada saat mendaftar menjadi anggota koperasi, simpanan wajib dibayar setiap
bulan, mengenai jumlah tergantung kesepakatan antara anggota dengan pengurus
pada saat rapat anggota tahunan dimulai (RAT) dan simpanan sukarela dibayar
sesuai dengan keinginan dan kesadaran masing-masing anggota. Simpanan pokok
akan tetap tercatat dan ada dalam koperasi. Simpanan ini tidak dapat diambil kecuali
keluar dari keanggotaan. Simpanan pokok akan menjadi besar, karena
bertambahnya jumlah anggota koperasi sedangkan simpanan wajib dan simpanan
sukarela sangat tergantung kepada kesadaran anggota. Menurut beberapa
penelitian, pertumbuhan simpanan pada KSP dan USP relatif kecil setiap tahun jika
dibanding dengan pertumbuhan simpanan pada Kredit Koperasi baik Kopdit ditingkat
primer maupun tingkat sekunder. Mengapa demikian fakta dilapangan menunjukkan
bahwa partisipasi anggota Kopdit lebih tinggi dibanding dengan partisipasi anggota
KSP dan USP. Karena pada Kopdit keanggotaan tersebut mempunyai common
bond yang kuat atau rasa kebersamaan yang tinggi untuk mengembangkan diri
secara mandiri. Dalam Koperasi Simpan Pinjam, karena keanggotaannya sangat
heterogen sulit untuk memiliki rasa kebersamaan. Oleh sebab itu mendidik anggota
agar memiliki solidaritas, kesetiakawanan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi itu
perlu dibangun, sebab kesatuan dan persatuan dalam koperasi berakumulasi pada
pengembangan modal dan usaha.
Faktor lain penyebab lambatnya perkembangan modal yang berasal dari
anggota (modal sendiri) adalah : (1) Kondisi sebagianbesar anggota koperasi yang
relatif sederhana.mereka hampir tidak memiliki surplus pendapatan untuk ditabung,
(2) Kurangnya budaya menabung pada sebagian besar anggota, mereka lebih suka
meminjam dari pada menyimpan dan (3) Sebagian besar anggota koperasi lebih
memilih menyimpan dananya di tempat lain karena jelas pengembalian yang akan
diterimanya.
Dalam koperasi Kredit tantangan ini dapat dfatasi dengan beberapa cara : (1)
Mengikat anggota dalam suatu ikatan pemersatu. Artinya, anggota diikat,
dipersatukan oleh adanya kepentingan dan kebutuhan yang dirasakan bersama
didalam satu lingkungan :kerja (ocupational common bond), tinggal (teritorial
common bond) dan lingkungan perkumpulan (asociational common bond).
(2) Membimbing dan mengembangkan sikap menghemat diantara para
anggotanya hingga efisien dan efektif dan usaha tercapai. Menghemat itu penting
karena dengan menghemat orang bisa menabung dengan cara mendidik anggota
tentang perencanaan keuangan yang baik, cara menyimpan uang secara praktis
agar berhasil bagi anggota.
Modal Luar
Sesuai dengan peraturan pemerintah No 9 Tahun1995, Modal luar koperasi
simpan pinjam bersumber dari: (1) Anggota, (2) Koperasi lain dan anggotanya, (3)
Bank dan lembaga keuangan lain, (4) penerbitan obligasi dan surat hutang dan (5)
Sumber lain yang sah.
Praktek dilapangan menunjukkan bahwa untuk pengembangan modal,
koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit memperoleh pinjaman dari bank dan
pinjaman dari pihak-pihak tertentu. Saat ini untuk membantu perkuatan permodalan
KSP maupun USP KOP didaerah sentra produksi, Pemerintah menyediakan dana
padanan (MAP). Sumber lain yang memungkinkan untuk pengembangan modal
Koperasi diusulkan agar kredit-kredit program yang disediakan pemerintah seperti
program KUT, KKP dan kredit program lainnya hendaknya dapat disalurkan melalui
KSP dan USP-KUD, khususnya SP-Kopta. Jika dana ini diperkenankan disalurkan
melalui SP-Kopta tentunya perlu dipersiapkan perangkat organisasi SP-Kopta,
seperti SDM dan fasilitas pendukung.
Organisasi dan Manajemen
Organisasi simpan pinjam terdiri dari pengurus, manajer, karyawan dan
anggota, dalam organisasi tugas dan tanggung jawab harus jelas. Kunci
keberhasilan usaha simpan pinjam adalah adanya saling percaya antara pengurus,
manajer, karyawan dan anggota. Kepercayaan ini harus tetap dipelihara dan dijaga
untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dan akan dilaksanakan pengurus.
Tugas lain yang perlu mendapat perhatian dan tambahan dari tugas sebelumnya,
mencakup (1) Membangun kebersamaan dan persatuan antara pengurus, manajer
dan anggota untuk mencapai tujuan simpan pinjam, (2) Membina dan memelihara
solidaritas dan setiakawan didalam organisasi dan anggota, (3) Membangun sistem
pendidikan dari mulai menyimpan, mengembangkan dan pengawasan, (4)
Memberikan pelayanan yang tepat waktu, tepat sasaran dengan dukungan
administrasi yang.baik dan (5) Pemberian bunga pinjaman sesuai dengan
kemampuan koperasi
Pemberian dan Pengembalian Pinjaman
Pemberian pinjaman kepada anggota ditentukan oleh persyaratan yang telah
disepakati bersama antara Koperasi dan anggota. Persyaratan tersebut antara lain:
besarnya pinjaman, bunga, pengembalian pinjaman dan penanganan pinjaman
bermasalah Jika pada bank persyaratan itu sulit dipenuhi seperti lima C, maka pad a
KSP/USP, kesulitan tersebut harus dapat diakomoder melalui interaksi antar
anggota dan pendidikan yang terus menerus dilakukan (demokrasi, setiakawan,
solidaritas dan kebersamaan ). Disinilah perbedaan Bank dan Koperasi. Karena
hakekat koperasi adalah dari, oleh dan untuk anggota sehingga keanggotaan pada
koperasi menjadi kunci sukses yang akan membawa koperasi dapat mengatasi
masalahnya secara mandiri, jika koperasi mampu melaksanakan nilai-nilai koperasi
secara benar. Seperti prinsip “Koperasi Kredit Pancur Kasih " tabungan diperoleh
dari dan diberikan kepada anggota dan jaminan terbaik adalah watak sipeminjam.
Watak anggota sebagai peminjam dibina melalui pendidikan berhemat dan berusaha
secara tepat dan pengembangan budaya lokal sehingga sasaran pinjaman tepat dan
pengembaliannya tepat. Metode-metode seperti ini juga sudah diterapkan oleh KSP
wanita di Surabaya dan Koperasi Simpan Pinjam Bajapuik di Sumatera Barat. Di
Sumatera Barat nilai lokal yang dikembangkan seperti" malu berhutang" cukup
berhasil dalam usaha simpan pinjam.
Pengawasan Inter dan Ekternal
Pengawasan internal dan ekternal perlu dilakukan secara teratur dan disiplin
agar perkembangan usaha simpan pianjam dapat selalu dipantau dan
disempurnakan.
Hubungan Horizontal dan VertiKal
Salah satu masalah pokok dalam pembangunan koperasi khususnya usaha
simpan pinjam seperti telah disebut diatas adalah Belem adanya integrasi usaha
antar koperasi, SP - KUD dan SP Koptan secara horizontal maupun secara vertikal.
Integrasi ini berguna untuk menjalin hubungan dan mengurangi persaingan antar
Koperasi dan SP- KUD. Untuk Koperasi besar seperti Koperasi Simpan Pinjam Jasa
Pekalongan dan Koperasi Kodanua telah mempunyai beberapa cabang didaerah
namun hubungan horizontal antar KSP belum ada sampai saat ini.. Dalam rangka
membangun sistem keuangan secara nasional hubungan ini perlu dilaksanakan agar
KSP, SP-KUD dan Koptan menjadi suatu sistem keuangan berskala nasional dan
menjadi lembaga keuangan koperasi mandiri, yang mampu melayani jasa keuangan
bagi anggota diberbagai sektor. Hubungan horizontal dan vertikal dapat
dimanfaatkan KSP/USP untuk mengendalikan kecukupan modal pada masing-
masing KSP/USP.Untuk ini diperlukan kesepakatan dan konsep kerjasama yang
matang dari KSP dan USP. Pembuatan konsep agar direncanakan dan dibuat oleh
KSP/USP. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator saja.
Pendidikan
Usaha simpan pinjam perlu dimulai dengan pendidikan, dikembangkan dan
dikontrol melalui pendidikan. Dalam proses pendidikan dapat diperoleh terapan dari
nilai-nilai koperasi seperti demokrasi, setiakawan, kebersamaan untuk mencapai
tujuan simpan pinjam.Oleh sebab itu perlu dibangun sistem pendidikan simpan
pinjam secara nasional. Pengembangan pada masing-masing koperasi dapat
dilakukan sesuai dengan pengembangan produk usaha dan nilai-nilai yang berlaku
pada koperasi dan lokasi koperasi yang bersangkutan.
SHU dan Kepuasan Anggota
SHU dan kepuasan anggota merupakan subsistem output dalam sistem
keuangan koperasi, dan menjadi ukuran keberhasilan koperasi. Jika SHU selalu
meningkat dan anggota puas karena pelayanan yang baik dari koperasi, maka
koperasi simpan pinjam dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan simpan pinjam.
Keberhasilan ini tentunya dapat dicapai melalui pelaksanaan yang bersih, disiplin
saling mempercayai dengan kebersamaan mencapai tujuan.
STRATEGI PEMBANGUNAN SISTEM KEUANGAN KOPERASI
Strategi pembangunan Sistem Keuangan Koperasi yang ditawarkan adalah:
(1) Memanfaatkan koperasi simpan pinjam yang jumlahnya 37.42 unit terdri
dari (a) 1.186 KSP, (b) 5.206 USP-KUD dan (c) 30.832 unit USP-
KOPTA.
(2) Membangun jaringan usaha KSP, USP-KUD dan SP-Koptan Kopta secara
vertikal dan horizontal
(3) Membangun Pusat Koperasi Simpan Pinjam yang bertugas untuk
mengkordinasikan semua kegiatan yang bersifat nasional termasuk
konsep dan kebijakan yang diperlukan.
(4) Membangun sistem pendidikan simpan pinjam secara nasional
(5) Membangun manajemen simpan pinjam yang bersih dan profesional
(6) Membangun kebersamaan antara Pengurus, Manajer, karyawan dan
anggota
(7) Membangun KSP, SP-KUD dan SP Koptan melaksanakan dan
menerapkan nilai-nilai koperasi secara benar
Untuk melaksanakan strategi diatas perlu diadakan:
(1) Sosialisasi terhadap KSP, SP-KUD dan SP-Koptan tentang rencana
pembangunan sistem keuangan
(2) .Agar diusahakan adanya Pusat Koperasi Simpan Pinjam yang bertindak
sebagai Central Koperasi simpan pinjam di tingkat pusat
(3) Perlu komitmen dan keberpihakan pemerintah untuk melaksanakan
pembangunan sistem keuangan ini.
(4) Untuk pengembangan modal KSP, SP KUD dan Koptan perlu dijajaki
kemungkinan untuk mengakumulasikan kredit-kredit program kedalam
permodalan simpan pinjam.
PENUTUP
Pembangunan sistim keuangan koperasi melalui KSP/USP yang ada, perlu
dilandasi oleh nilai-nilai koperasi, (demokrasi, setiakawan, solidaritas dan
kebersamaan) dilaksanakan oleh Pengurus dan Manajer berkualitas. Pengurus,
manajer, karyawan dan anggota harus bersama-sama membina kepercayaan, agar
mencapai tujuan peningkatan taraf hidup yang diidamkan. Sistem keuangan
koperasi ini perlu mendapat dukungan kebijakan dan komitmen dari Pemerintah
serta sosial ekonomi yang kondusif. Strategi pelaksanan sistem keuangan tersebut
perlu dilaksanakan melalui sosialisasi dan mengajak agar KSP/USP mau dan
mampu membangun dirinya secara bersama mencapai tujuan bersama. Untuk itu
peranan Pemerintah .diharapkan untuk memtasilitasinya.
Daftar Pustaka
1. Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan Pengusaha Kecil Mengengah
Tahun 2001 Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Awal dan Padanan (MAP)
Melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Koperasi (KSP/USP Koperasi)
2. Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil 1996, Peraturan
Pemerintah No.9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
3. Induk Koperasi Kredit, 2003 Manajemen Prfesional Koperasi Kredit
4. Meneth Ginting, 2000. Organisasi Kredit Koperasi (Credit Union) dan USP -KUD.
Studi Kasus di Kabupaten Dairi. Sumatera Utara (Seri Disertasi, Program
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor)
5. Riana Pangabean, 1992 Efektifitas Kelompok Simpan Pinjam KUD dan Koperasi
Kredit. Studi Kasus di Wilayah Bangun Tapan. Kecamatan Bangun Tapan
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Seri Tesis Program
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor)
6. Sumisdjokartono, 2002. Analisis SWOT Dalam Rangka Perumusan Strategi Untuk
Mempertahankan Kontinuitas Koperasi redit (Credit Union) Pancur Kasih di
Kecamatan Pontianak Utara Kotamadya Pontianak Propinsi Kalimantan Barat
(Seri Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga)
*) Peneliti pada Deputi VII Kementerian Koperasi dan UKM
Posted by Hamid Mulyaredja at 6:31 AM No comments:
Koperasi Makmur Gelar Rapat Anggota
KOTA JOGJA : Koperasi Guru dan Karyawan "Makmur"
menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Sabtu (24/01). Koperasi
ini berkantor di Jalan Veteran 85 Yogyakarta.
Koperasi Makmur merupakan koperasi simpan pinjam bagi guru dan
karyawan unit pengelola teknis sekolah dasar di wilayah Yogyakarta
timur. Tepatnya di Kecamatan Pakualaman, Umbulharjo, dan Kotagede.
"RAT ke-38 ini, kekayaan Koperasi Makmur mencapai Rp
2.004.374.269,00", kata Sri Djamto, pengurus koperasi. Kekayaan tutup
buku 2008 mengalami peningkatan Rp 2 milyar dari tahun lalu sebesar Rp
1,5 milyar.
Koperasi Makmur merupakan koperasi yang menetapkan iuran pokok
sebesar Rp 250 ribu, terbesar kedua di Yogyakarta.
RAT koperasi merupakan kewajiban bagi penyelenggaranya. Kesehatan
koperasi dicerminkan melalui wahana kontrol rapat anggota.
Semboyan koperasi "dari anggota untuk anggota" telah diwujudkan oleh
Koperasi Makmur. Anggota dapat menikmati manfaat menjadi bagian dari
soko guru perekonomian ini.(BJ-33)
Posted by Hamid Mulyaredja at 6:16 AM No comments:
Saturday, April 24, 2010
DAFTAR BMT DI YOGYA
No Nama Lembaga Alamat1 ABADI MAKMUR, KOPERASI Tawarsari, Kec. Wonosari2 Adira Dinamika Asuransi Jl Magelang km 4,5
No Telepon: (0274) 6246143 ADIRA DINAMIKA MILTIFINANCE, TBK,
PTJl. Brigjen Katamso, Kec. Wonosari, 55812 No Telepon: (0274) 393382
4 Adira Dinamika Multi Finance Jl. Magelang Km 7 No. 77 Yk No Telepon: (02740 868002
5 Adira Quantum Multi Finance Cassa Grande Ruko No. 1 Sleman Yk No Telepon: (0274) 871055
6 Adui Visesa Kutu asem kec Mlati No Telepon: (0274) 623199
7 AGRA AMRATANI SIMPAN PINJAM Jl. Mgr Sugiyo Pranoto 35 Baleharjo, Kec. Wonosari, 55812 No Telepon: (0274) 7152613
8 AGUNG MULYO BKM Ngentak Sumberagung Kec. Jetis 557819 Agung Valas Mandiri Jl Colombo no 44
No Telepon: (0274) 54017410 AIG Life Insurance Jl Laksda Adisucipto Km 7,5
No Telepon: (0274) 48576511 AJB BUMI PUTERA 1912 / JASA
ASURANSIJl. Wakhid Hasyim 37 Kec. Bantul 55713 No Telepon: (0274) 367330, 3688864
12 AJB Bumiputra 1912 Jl Magelang no 5,2 kutu asem No Telepon: (0274) 586456
13 AKUR, KOPERASI Pasar Jepitu, Kec. Girisubo, 5588314 AL BAROKAH BMT Sorobayan DK 5 Kec. Sanden 5576315 AL-MUKTHI-IN BMT Jl. Cenderawasih Maguwo Kec.
Banguntapan 55198 No Telepon: (0274) 444382
16 ANGGREK, KOPERASI Plumbungan, Kec. Karangmojo, 55891 No Telepon: (0274) 392379
17 ARTA MUKTI BKM Trimurti Kec. Srandakan 5576218 ASKES, PT Jl. Taman Bakti No. 1 Wonosari, Kec.
Wonosari, 55812 No Telepon: (0274) 391007
19 ASKES TRIRENGGO BANTUL Pepe Kec. Bantul
20 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) MERAK Desa Jeruk Wudel
Karenggede, Jeruk Wudel, Girisubo, Kec. Girisubo, 55885
No Nama Lembaga Alamat21 BADAN USAHA KOPERASI
PEDESAANDkh. Gedangan, Kec. Gedang Sari, 55863
22 BANGKIT EKONOMI KPRI, KOPERASI
SMK N I Wonosari, Kec. Wonosari, 55812 No Telepon: (0274) 391094
23 BANGKIT KPRI, KOPERASI Bintaos, Kec. Tepus, 55881 No Telepon: (0274) 7489601
24 BANGUN KPRI, KOPERASI Jl. Kol Sugiyono No. 5 Wonosari, Kec. Wonosari, 55812 No Telepon: (0274) 391156
25 BERINGIN KOSEPA, KOPERASI Gedangan I, Kec. Karangmojo, 5589126 BHINA REJEKI SIMPAN PINJAM
KUD, KOPERASIPlumbungan, Kec. Karangmojo, 55891 No Telepon: (0274) 3490037
27 Bina Griya Upakara Asuransi Jl Kaliurang sekip k-4 No Telepon: (0274) 589863
28 BKM Bintaos, Kec. Tepus, 5588129 BMT Abugrah Rizky Jl. Raya Gendol Kec. Tempel, Sleman
No Telepon: (0274) 710454130 BMT Agawe makmur Merapi Jl. Kaliurang Degolan Umbulmartani Ngemplak
Sleman31 BMt Agung Makmur Jl. Agrowisata Km 1 Murangan Sleman
No Telepon: (0274) 86784332 BMT Al Fallah Masjid Agung Dr. Wahidin Sudiro Husodo Jl.
Parasamya Sleman33 BMT Al Fayah Karang Pakis Kec. Cangkringan, Sleman
No Telepon: (0274) 89697234 BMT Al Hidayah Nyamplung Kec. Seyegan, Kab Sleman35 BMT Al Ikhlas Geneng Kec. Godean36 BMT Al Ikhwan Plamboyan 383 Condong Catur Depok Sleman37 BMT Al Kautsar Samirono CT VI/109 Sleman Yogyakarta38 BMT Amanah Jl. Monjali No. 12 Nandan Sleman
No Telepon: (0274) 62492539 BMT Arta Mulyo Insani Airport Nukan Maguwoharjo Depok, Sleman40 BMT Bina Insani Jl. Kaliurang Km. 8 Prujakan Sleman Yk
No Telepon: (0274) 7825299
Lembaga Keuangan Non Bank
Menampilkan 41 sampai 60 dari 162
1 2 3 4 5 6 7 8 9 selanjutnya>
No Nama Alamat
Lembaga41 BMt Bina
SejahteraTuri Km 13 Blunyah Trimulyo Sleman
42 BMt Citra Buana Syariah
Pasar Stan Maguwoharjo Depok, Sleman Yogyakarta
43 BMT Damar Ngebong Kec. Tempel44 BMT Dana
SyariahTegal sari kec pakem No Telepon: (0274) 895272
45 BMT Duta Amanah
Jl Palagan TP Km 5 No Telepon: (0274) 7103117
46 BMT Insan Mandiri
Murangan VIII No Telepon: (0274) 865223
47 BMT Kalimah
Gumuksari Boharjo, Depok Sleman
48 BMT Koperasi Mbak Angraini
Gowok Nogorejo No. 9 Sleman Yk
49 BMT Kube Sejahtera
Mlati Tegal Sendangdadi, Mlati, Sleman Yk No Telepon: (0274) 7171308
50 BMT Kube Trihanggo Sejahtera
Jambon Km 1.5 Baturan, Trihanggo, Gamping, Sleman Yk No Telepon: (0274) 7408829
51 BMT Madania
Jl. Raya Godean Km 14.7 Sleman Yk
52 BMT Mandiri Jl. Palagan Tentara pelajar Km 10 Sleman Yk
53 BMT Mitra Usaha Mulia
Jalan Turi KM 01 Pasar Tempel Sleman
54 BMT Mlati Sejahtera
Sendari Kec. Mlati
55 BMT Multazam
STAN Kec. Depok No Telepon: (0274) 7486181
56 BMT Nina Ummah
Jl. Godean JAE Sumantoro,Sleman No Telepon: (0274) 798868
57 BMT Prima Arta
Pasar Ngino Margoagung Seyegan
58 BMT Rizky Amanah
Bogem Tamanmartani Kalasan
59 BMT Rizky Mandiri
Jl. Palagan Tentara pelajar 63 Sleman Yk No Telepon: (0274) 884923
60.
61 BMT Sejahtera Candi Bangunkerto Turi Sleman Yk
62 BMT Sparta JL Gejayan Pelem Kecut Yk
63 BMT Surya Amanah Nur Biyin
Jl Kaliurang km 7 No.10 Sleman yk No Telepon: (0274) 886294
64 BMT Surya Harapan Ummat
Jetis Argomulyo Cangkringan, Sleman Yk
65 BMT Syariah Prambanan Madubaru Madurejo Prambanan, Sleman Yk
66 BMT Tirtodadi Janturan Kec. Mlati, Sleman Yk
67 BMT Tlogodadi Getas Toragan Kec. Mlati, Sleman Yk
68 BPRS MARGI RIZKI BAHAGIA
Juru Gentong Kec. Banguntapan 55192 No Telepon: (0274) 370794
69 BPRSSYARIAH / BDW BANK
Tegal Cerme, Kec. Banguntapan 55192 No Telepon: (0274) 373584
70 BUKP Panggang 2, Kec. Panggang, 55872
71 BUMI ASIH JAYA ASURANSI, PT
Ledoksari, Kec. Wonosari, 55813 No Telepon: (0274) 391815
72 BUMI PUTRA 1912 AJB, PT
Kepek 2, Kec. Wonosari, 55813
73 Cabang Dinas Pendidikan Kec. Semanu, KOPERASI
Plebengan Tengah, Kec. Semanu, 55893
74 CITR DHARMA MULYO BKM
Komplek Balai Desa trimulyo Kec. Jetis
BMT Rizky Mulia
Nusa Indah 164
5578175 DANA INSANI BMT Niten Jl. Bantul Kec.
Kasihan76 Equity Life Indonesia Jl Laksda Adisucipto
Km 7,5 Ruko Babarsari No Telepon: (0274) 484540
77 FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, PT
Jl. Brigjen Katamso No. 13, Kec. Wonosari, 55812 No Telepon: (0274) 392516
78 FINANSIA, PT Jl. Pangarsan No. 2 Wonosari, Kec. Wonosari, 55812 No Telepon: (0274) 392631
79 GEMAH RIPAH, KOPERASI
Jl. Kol Sugiyono No. 14 Wonosari, Kec. Wonosari, 55812 No Telepon: (0274) 391073
80 GURU KPRI, KOPERASI
Ngepung, Kec. Patuk, 55862
60
Posted by Hamid Mulyaredja at 2:13 AM 2 comments:
ALAMAT BMT
Gilig Sebagai upaya mendekatkan BMT dengan masyarakat mari kita berbagi informasi dengan
memposting alamat BMT di kota anda/yang anda ketahui:
=============================================
[*] BMT AL-IKHLAS
Kantor Pusat :
Jl. Parangtritis Km. 3,5 Kompleks Ruko Griya Perwita Regency B/4 Sewon Bantul Yogyakarta
Fax. 0274-385 787
Website : www.bmt-alikhlas.com
Kantor Sagan :
Jl. Prof. Dr. Herman Johanes 103 E Sagan Yogyakarta
Kantor Prambanan :
Jl. Yogya – Solo Km. 17 Kios Sidodadi No. 32 Tlogo Prambanan Klaten
Kantor Bantul :
Jl. Parangtritis Km. 3,5 Kompleks Ruko Griya Perwita Regency B/4 Sewon Bantul Yogyakarta
Kantor Sleman :
Jl. Raya Magelang Km. 15 No. 119 Sleman Yogyakarta
Kantor Godean
Jl. Godean Km. 7 Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta
Kantor Kalasan
Ruko Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta
Posted by Hamid Mulyaredja at 2:12 AM No comments:
MODAL AWAL KOPERASI SYARIAH
by admin on February 13, 2009
Koperasi
Koperasi syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun
tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip
islam.
Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi
dan misi di dalam intern pendiri. mendirikan koperasi syariah akan
memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di
tengah jalan.
mendirikan koperasi syariah harus memiliki modal awal, modal awal ini
dikumpulkan dari anggota koperasi. koperasi syariah agar diakui
keabsahannya hendaklah disahkan oleh notaris, biaya pengesahan relatif
tidak begitu mahal berkisar 300 ribu rupiah.
Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha,dana-dana ini dapat
bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari
Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah.
Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan,
Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta di dapat dari Anggota,
koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber
lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela
anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.
Oleh Edwin Ardiansyah
Posted by Hamid Mulyaredja at 2:05 AM No comments:
MENDIRIKAN KOPERASI
Jika kita ingin mendirikan koperasi yang tidak bertentangan dengan
syari'at agama Islam, sedang kita bermaksud untuk memberikan bantuan
pinjaman uang kepada para anggota yang memerlukannya, maka cara
yang harus kita lakukan adalah mendirikan KOPERASI SERBA GUNA.
Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain:
* Setelah modal dari para anggota terkumpul, seluruh anggota dipanggil
untuk melakukan kesepakatan (akad) bahwa modal yang telah terkumpul
menjadi satu tersebut akan dipergunakan untuk berdagang.
* Koperasi membeli barang-barang yang akan dibeli oleh setiap orang
yang memerlukannya, termasuk blangko formulir yang akan dibeli oleh
orang ingin meminjam uang dari Koperasi Serba Guna tersebut.
* Setiap orang yang ingin meminjam uang dari koperasi tersebut
diharuskan mengisi formulir yang harus dibeli dari koperasi.
* Warna dari kertas formulir yang dijual oleh koperasi harus dibedakan
sesuai dengan jumlah uang yang akan dipinjam, misalnya: Untuk
pinjaman sebesar Rp.25.000- warnanya putih; untuk Rp 50.000,-
warnanya kuning; untuk Rp 75.000,- warnanya hijau; untuk Rp 100.000,-
warnanya merah; dan seterusnya.
Sedang harga dari blanko formulir tersebut dibedakan sesuai dengan
warnanya, menurut keputusan rapat anggota. Dengan demikian koperasi
tidak memungut uang administrasi atau bunga, tetapi memperoleh
keuntungan dari penjualan formulir, seperti Kantor Pos menjual perangko
dan koperasi selamat dari perbuatan atau mu'amalah yang riba.
Penulis:
Drs. KH. Achmad Masduqi Machfudh
Posted by Hamid Mulyaredja at 1:56 AM No comments:
7 Hal Penting Sebelum Meminjam UangSmart Shopping Fri, 04 Dec 2009 11:24:00 WIB
Saat ingin memulai usaha atau membayar
tagihan, ada kalanya Anda harus meminjam
uang. Saat itulah, Anda mesti pintar memilih.
Sebelum buru-buru menandatangani surat
utang, pertimbangkan 7 hal berikut.
1. Hitung-hitung-hitung
Hal terpenting yang perlu dipertimbangkan
dalam memilih produk pinjaman adalah suku
bunga. Iklan pinjaman dengan promosi menarik
bisa membuat Anda terlena. Sebaiknya survei
dulu produk pinjaman pada beberapa bank. Minta rincian angsuran,
bunga, serta biaya lainnya.
2. Satukan utang
Jika Anda kesulitan melunasi, Anda bisa menyatukan utang-utang Anda ke
dalam satu kartu kredit. Dengan demikian, suku bunga menjadi lebih kecil
dan Anda pun bisa lebih mudah mengatur tagihan pada akhir bulan.
3. Baca semua kata
Sebelum menandatangani dokumen peminjaman uang, periksalah kata-
kata di dalamnya dengan teliti. Periksa peraturannya jika Anda terlambat
membayar atau lebih cepat membayar. Mungkin aneh, tapi ada beberapa
institusi yang memberi penalti jika Anda membayar terlalu cepat.
4. Hindari rentenir
Perusahaan yang menjanjikan pinjaman cepat tanpa memeriksa kartu
kredit, slip gaji, atau agunan biasanya banyak mengambil keuntungan
saat menagih bunga atau menetapkan penalti yang luar biasa besar.
Waspadalah!
5. Manfaatkan pegadaian
Di pegadaian Anda bisa menikmati pinjaman uang dengan proses lebih
cepat dan mudah. Namun, perlu diingat, pegadaian menghitung bunga
setiap 15 hari. Jadi, pilihan ini lebih cocok untuk Anda yang ingin
meminjam dengan tenor singkat.
6. Koperasi? Mengapa tidak?
Apakah Anda anggota koperasi? Tanyakanlah prosedur meminjam uang di
koperasi tersebut, siapa tahu Anda bisa mendapatkan perjanjian yang
lebih menguntungkan daripada di institusi lain.
7. Perbaiki track record kredit anda
Jika Anda baru ingin meminjam uang enam bulan ke depan, berarti masih
ada waktu untuk memperbaiki track record kredit Anda. Track record
kredit merupakan faktor penting peminjam uang. Pastikan membayar
utang tepat waktu dan tidak membelanjakan kartu kredit melebihi 70%
kredit dari limit Anda.
Posted by Hamid Mulyaredja at 1:53 AM No comments:
Home
Subscribe to: Posts (Atom)
KOPERASI KOPEGTEL YOGYAKARTA
Blog Archive
▼ 2010 (7)o ▼ April (7) PENGEMBANGAN USAHA SIMPAN PINJAM... Koperasi Makmur Gelar Rapat Anggota KOT... DAFTAR BMT DI YOGYA No Nama Lembaga Alamat ... ALAMAT BMT Gilig Sebagai upaya mendekatkan BMT de...
Modal Awal koperasi Syariah by admin on... MENDIRIKAN KOPERASI Jika kita ingin mendirikan k... 7 Hal Penting Sebelum Meminjam Uang Smart Shopping...
Sistem perekonomian suatu negara digerakan oleh pelaku-pelaku kegiatan ekonomi yang
menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi umumnya
dilakukan oleh perusahaan dan badan usaha yang menjalankan fungsi produksi untuk
memenuhi kebutuhan baik berupa barang maupun jasa.
1. Pengertian Usaha
Setiap orang memerlukan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup tersebut, orang melakukan berbagai
kegiatan atau pekerjaan seperti menjadi karyawan, sopir, petani, pedagang dan lain-
lain. Dalam ilmu ekonomi kegiatan-kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan
usaha. Pengertian usaha adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk
mendapatkan penghasilan, baik berupa uang, barang mapun jasa yang digunakan
untuk pemenuhan kebutuhan hidup guna mencapai kemakmuran.
2. Pengertian Perusahaan
Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia menggunakan barang dan
jasa yang merupakan hasil kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang dilakukan
secara terorganisir dengan menggunakan faktor-faktor produksi umumnya dilakukan
oleh perusahaan. Dengan demikian perusahaan diartikan sebagai bagian teknis dari
kesatuan organisasi modal dan tenaga kerja yang bertujuan menghasilkan barang-
barang atau jasa.
3. Pengertian Badan Usaha
Pada umumnya orang cenderung memahami bahwa perusahaan dengan badan
usaha adalah sama. Namun jika kita menganalisis lebih mendalam, ternyata ada
perbedaan pengertian antara perusahaan dan badan usaha.Badan Usaha adalah
kesatuan yuridis dan ekonomi yang mengelola perusahaan untuk menghasilkan
keuntungan. Perusahaan adalah bagian tekhnis dari kesatuan ekonomi yang
menghasilkan barang dan jasa
Jadi pengertian badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-
faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan dengan memberi layanan
kepada konsumen yang memerlukan. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha
umumnya berbadan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh
keuntungan. Beberapa jenis badan usaha antara lain dibagi berdasarkan
kepemilikan modal, lapangan usaha, jumlah pekerja, dan bentuk hukum.
1. Jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal
Jenis badan usaha menurut kepemilikan modal dikelompokan menjadi empat,
yaitu:
a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan usaha milik negara adalah badan
usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisihkan untuk
menyelenggarakan suatu perusahaan. Contoh: PT. Kereta Api Indonesia (KAI), PT
Pos, PT. Pelni, PT. Pertamina. Pendirian badan usaha milik negara bertujuan untuk:
1) Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas
negara
2) Mengejar dan mencari keuntungan
3) Pemenuhan hajat hidup orang banyak
4) Perintis kegiatan-kegiatan usaha
5) Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah
b) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Badan usaha milik daerah adalah badan
usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya milik pemerintah daerah dengan
tujuan memberikan layanan kepada masyarakat setempat. Contoh: Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Deasrah Pasar (PD Pasar), PT Bank
Jateng. PT. Bank DKI.
Pendirian badan usaha milik daerah bertujuan untuk:
1) Melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut,
2) memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk pembangunan di
daerahnya.
c) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh
swasta
dengan tujuan utama mencari keuntungan. Contoh: PT. Jarum Kudus, PT. Unilever,
PT
Indo Food Sukses Makmur. Pendirian badan usaha milik swasta bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilikny.
d) Badan usaha campuran
Badan usaha campuran merupakan badan usaha yang modalnya sebagian
dimiliki oleh
swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah. Keuntungan yang diperoleh olah
badan usaha campuran akan dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan modal.
2. Jenis badan usaha menurut lapangan usaha
Jenis badan usaha menurut lapangan usahanya dibedakan menjadi 5 (lima),yaitu:
a) Badan usaha Ekstraktif
Badan usaha ekstraktif adalah jenis perusahaan yang mengambil segala sesuatu
yang
disediakan oleh alam. Contoh : Perusahaan pertambangan, penangkapan ikan,
pengrajin garang, dan lain-lain.
b) Badan usaha Agraris/pertanian Badan usaha agraris/pertanian adalah jenis
perusahaan yang lepangan usahanya
mengolah tanah sebagai faktor produksi utama. Contoh: Perusahaan pertanian,
perkebunan, perikanan darat, dan lain-lain.
c) Badan usaha Industri Badan usaha industri adalah perusahaan yang kegiatan
usahanya mengolah ahan mentah
menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh: perusahaan pembuat roti,
gula pasir, tepung dan lain-lain.
d) Badan usaha Perdagangan Badan usaha perdagangan adalah perusahaan
yang kegiatan usahanya membeli dan
menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang dengan tujuan memperoleh
keuntungan. Contoh: Retail, toserba, supermarket, hipermarket, perusahaan ekspor
import.
e) Badan usaha Jasa
Badan usaha jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menyelenggarakan
pelayanan jasa
kepada orang lain yang membutuhkan dengan memperoleh imbalan. Contoh: jasa
transportasi, jasa salon kecantikan, jasa perbankan, dan lain-lain.
3. Jenis badan usaha menurut jumlah pekerjanya
Jenis badan usaha menurut jumlah pekerjanya dibedakan menjadi:
a) Badan usaha kecil
Badan usaha kecil adalah badan usaha yang mempekerjakan kurang dari 6 orang
pekerja.
b) Badan usaha sedang
Badan usaha sedang adalah badan usaha yang mempekerjakan lebih dari 5 orang
pekerja dan kurang dari 51 orang pekerja.
c) Badan usaha besar
Badan usaha besar adalah badan usaha yang mempekerjan lebih dari 50 orang
pekerja.
4. Jenis badan usaha menurut bentuk hukumnya Pengelompokan badan usaha
menurut bentuk hukum atau yuridis berkaitan dengan tanggung jawab pemilik badan
usaha tersebut terhadap kewajiban atau utang-utang badan usaha. Berdasarkan
bentuk hukumnya badan usaha di Indonesia dikelompok menjadi 5 macam, yaitu
badan usaha perseorangan (Po), firma (Fa), persekutuan komanditer (CV),
perseroan terbatas (PT), dan Koperasi.
a. Badan Usaha Perseorangan Badan usaha perseorangan adalah perusahaan
yang didirikan, dimiliki, dipimpin, dan dipertanggungjawabkan oleh perseorangan.
Kelebihan :
- Mudah cara pendiriannya
- Seluruh keuntungan menjadi milik sendiri
- Cepat dalam pengambilan keputusan
- Pemilik lebih leluasa mengelola usaha
Kelemahan:
- Modal usaha kecil sehingga sukar berkembang
- Seluruh kerugian menjadi tanggungan pemilik
- Hidup dan mati badan usaha hanya ditangan seseorang
b. Firma Badan usaha firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan dua orang
atau lebih yang menjalankan kegiatan usaha dengan satu nama. Masing-masing
sekutu (firmant) ikut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap
hutang perusahaan.
Kelebihan:
- Modalnya lebih besar karena gabungan beberapa orang
- Kelangsungan hidup lebih terjamin karena dikelola oleh beberapa orang
- Bisa memanfaatkan keahlian masing-masing sekutu
Kelemahan:
- Tanggungjawab pemilik yang tidak terbatas terhadap hutang perusahaan
- Mudah terjadi perselisihan diantara sekutu perusahaan
- Apabila salah satu sekutu (firmant) melakukan kesalahan akibatnya ditanggung
oleh
seluruh anggota firma.
c. Persekutuan Komanditer (CV)
Persekutuan komanditer atau CV (dari bahasa Belanda Commanditair
Vennootschap) adalah badaun usaha yang terdiri dari satu atau beberapa sekutu
komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan atau
menyertakan modal, dan tidak turut campur dalam pengelolaan perusahaan. Pada
CV dikenal dua macam sekutu yaitu:
Sekutu aktif, yaitu sekutu yang ikut menyertakan modal sekaligus aktif mengelola
jalannya usaha.
Sekutu pasif atau sekutu komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyertakan modal
saja dan tidak terlibat dalam pengelolaan usaha.
Kelebihan:
- Cara pendiriannya mudah
- Modalnya relatif besar yang bersumber dari para sekutu
- Sistem pengelolaan lebih baik
- Mudah memperoleh kredit dari bank
Kelemahan:
- Sekutu aktif memikul tanggungjawab yang tidak terbatas
- kelangsungan usaha sewaktu-waktu dapat terganggu
-kesulitan untuk menarik modal yang telah disertakan
d. Perseroan Terbatas (PT) Perseroan terbatas (PT) disebut juga Naamloze
Vennootschap (NV-Bahasa Belanda), adalah badan usaha yang dari persekutuan
antara dua orang atau lebih yang modalnya diperoleh dengan cara menjual saham.
Pemilik saham disebut juga pesero, yang memiliki tanggung jawab terbatas terhadap
perusahaan. Tanggung jawab terbatas artinya bertanggungjawab sebatas modal
yang disetor (saham yang dimiliki).
Saham adalah surat berharga dengan nilai nominal tertentu sebagai bukti
kepemilikan perusahaan. Saham dapat diperjualbelikan/dipindahtangankan melalui
bursa/pasar saham sesuai dengan besar kecilnya permintaan dan penawaran.
Pemilik saham memperoleh pembagian keuntungan perusahaan yang disebut
deviden.
Kelebihan:
- Mudah memperoleh/menambah modal dengan jalan menjual saham
- Keprofesionalan pengelola lebih bisa diandalkan
- Pemilik saham dapat sewaktu-waktu memindahtangankan atau menjualnya kepada
orang lain
- Tanggung jawab pemilik sebatas saham yang dimilikinya
- Mudah memperoleh kredit dari bank
Kelemahan:
- Proses pendirian memerlukan perijinan yang lama dan berbelit
- Spekulasi saham dibursa saham menyebabkan labilnya permodalan perusahaan
- Rahasia badan usaha kurang terjamin
e. Koperasi
1. Pengertian Koperasi
Koperasi merupakan badan usaha yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa
indonesia. Hal itu sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1: “Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Kemudian ditegaskan
dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 UUD 1945: “Produksi dikerjakan oleh semua,
untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.
Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per
orang. Bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Secara etimologis (asal
kata) koperasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu cooperative, co artinya bersama-
sama dan operative artinya bekerja. Jadi koperasi dapat diartikan sebagai kerja atau
usaha bersama. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 1, koperasi diartikan
sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum
koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.
Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa konsep pokok, yaitu:
- Koperasi merupakan badan usaha
- Anggotanya terdiri dari orang seorang (koperasi primer) dan badan hukum-badan
hukum
koperasi (koperasi sekunder)
- Kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi
- Berdasar atas asas kekeluargaan
2. Tujuan Koperasi
Dalam peraturan koperasi disebutkan tujuan koperasi yaitu sebagai berikut:
a) memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya
b) menyejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya
c) ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
3. Prinsip Koperasi
Sebagai salah satu kekuatan ekonomi sangat diharapkan peranannya dalam
menunjang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, koperasi harus bekerja dengan
berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi.
a) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
c) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) sesuai dengan jasa usaha anggota
d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
e) Kemandirian
4. Jenis Koperasi
Koperasi Indonesia dibedakan menurut lapangan usahanya dan menurut
keanggotaannya.
Menurut lapangan usahanya koperasi dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai
berikut:
a) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya menyediakan
berbagai kebutuhan konsumsi anggotanya. Contoh: Koperasi sekolah.
b) Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya melayani
simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya.
c) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya memasarkan hasil
produksi para anggotanya. Contoh: Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Kopti), dan
Koperasi Batik.
d) Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya terdiri dari
bermacam-macam jenis usaha seperti melayni konsumsi, simpan pinjam, distribusi,
dan lain-lain. Contohnya: Koperasi Unit Desa (KUD)
Menurut keanggotaannya,koperasi dapat dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai
berikut:
a) Koperasi primer, yaitu koperasi yang anggotanya orang seorang atau individu.
b) Koperasi pusat, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 5 badan
hukum koperasi primer.
c) Koperasi Gabungan, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3
badan hukum koperasi pusat.
d) Koperasi Induk, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 badan
hukum koperasi gabungan.
5. Perangkat Koperasi
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi membutuhkan perangkat
organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas.
a) Rapat Anggota
Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat
anggota berhak memenita pertanggungjawaban pengurus dan pengawas berkaitan
dengan pengelolaan koperasi melalui rapat anggota yang diadakan minimal sekali
dalam satu tahun.
Wewenang rapat anggota
- Menetapkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga
- Menentukan kebijakan umum dibidang organisasi dan manajemen
- Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas
- Mengesahkan laporan dan pertanggungjawaban pengurus
- Menentukan penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi
b) Pengurus
Pengurus merupakan perangkat koperasi yang berwenang menyelenggarakan
atau mengelola kegiatan usaha koperasi. Pengurus dipilih oleh dan dari anggota
koperasi dalam rapat anggota.
Tugas pengurus koperasi
- Mengelola kegiatan usaha koperasi
- Memajukan program kerja dan belanja
- Menyelenggarakan rapat
- Membuat laporan pertanggungjawaban dalam rapat anggota
- Membukukan keuangan dan inventarisasi barang dengan tertib
- Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
Wewenang pengurus koperasi
· Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
· Menerima atau menolak anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai
dengan ketentuan dalam anggaran dasar
· Bertindak dan berupaya bagi kepentingan dan manfaat koperasi sesuai dengan
tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
c) Pengawas
Pengawas merupakan bagian dari perangkat organisasi koperasi yang diangkat
dan diberhentikan melalui rapat anggota. Pengawas bertugas mengawasi seluruh
kegiatan koperasi dan seluruh kebijakan pengurus agar tidak menyimpang dari
keinginan anggota yang telah diputuskan dalam rapat anggota.
Tugas pengawas koperasi
· Mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
· Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan
Wewenang pengawas koperasi
· Meneliti catatan yang ada pada koperasi
· Mendapatkan segala keterangan yang perlu bagi tugasnya selaku pengawas
6. Modal Koperasi
Koperasi perlu memupuk modal untuk menggerakan dan meningkatkan seluruh
bidang usaha. Cara pemupukan modal di dalam koperasi, meliputi modal sendiri,
modal pinjaman, dan modal penyertaan.
1) Modal sendiri, meliputi;
Simpanan pokok, yaitu simpanan yang dibayar sekali selama keanggotaan, dan
besarnya satu dengan yang lainnya sama. Besarnya simpanan pokok ditetapkan
dalam anggaran dasar. Simpanan wajib, yaitu simpanan yang dibayar secara terus-
menerus setiap periode tertentu. Besarnya ditentukan melalui rapat anggota, dan
antar anggota satu dengan yang lain besarnya bisa sama bisa pula berbeda. Dana
cadangan, yaitu kekayaan koperasi yang berasal dari sisa hasil usaha yang tidak
dibagikan. Hibah, yaitu kekayaan koperasi yang berasal dari pemberian, yang dapat
berwujud uang maupun barang.
2) Modal pinjaman, dapat berasal dari anggota
§ Koperasi lain
§ Bank
§ Sumber lain yang sah
3) Modal Penyertaan
Modal penyertaan misalnya berasal dari perusahaan perseorangan, CV, PT dan
sebagainya yang diatur dalam suatu perjanjian.
B. Pertimbangan-pertimbangan dalam menjalankan kegiatan usaha
a) Sikap mental
Sikap mental seorang pengusaha sangat menentukan keberhasilan usaha.
Apabila sikap mental pengusaha buruk akan membuat usaha sulit berkembang
karena perusahaan selalu akan dilanda masalah, seperti korupsi, gugatan hukum,
karyawannya sendiri, klien atau bahkan konsumen. Sebaliknya apabila sikap mental
pengusaha baik dan jujur, perusahaan akan berkembang sesuai dengan rencana-
rencana yang sudah ditetapkan.
b) Manajemen
Manajemen berarti pengelolaan perusahaan. Apabila pengelolaan perusahaan
dilakukan dengan baik, sesuai dengan asas-asas manajemen modern maka tujuan
perusahaan akan tercapai dengan efektif dan efisien.
c) Kepemimpinan
Memimpin suatu organisasi perusahaan membutuhkan keterampilan memimpin
yang mampu membawa perusahaan kearah kesuksesan.
d) Keterampilan praktis
Keterampilan praktis diperlukan untuk membuat produk yang
berkualitas.Keterampilan praktis yang ditunjang dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi akan menentukan produksi barang yang memiliki kualitas tinggi.
C. Peranan pemerintah sebagai pelaku dan pengatur kegiatan ekonomi
a. Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi
Peranan pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi diatur dalam pasal 33 ayat
(2) dan (3) UUD 1945. Pasal (2) UUD 1945 berbunyi, “Cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara”. Pasal (3) UUD 1945 berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dan dikuasai oleh negara dan digunakan sebasar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat”. Dengan landasan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945
pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas
mengelola dan mengusahakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup orang banyak serta mengolah kekayaan alam yang
terkandung di bumi Indonesia, selanjutnya digunakan untuk kesejahteraan dan
kemakmuran bangsa Indonesia.
1) kegiatan produksi
Bidang kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah melalui BUMN merupakan
kegiatan produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kegiatan
produksi yang tidak diminati oleh badan usaha swasta. Bidang kegiatan produksi
tersebut antara lain:
§ Produksi minyak dan gas bumi oleh PT Pertamina,
§ Produksi pupuk oleh PT Pupuk Sriwijaya dan PT. Pupuk Kujang,
2) kegiatan distribusi
Bidang kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN
bertujuan mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh elemen
produksi agar dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Bidang kegiatan distribusi
yang dilakukan oleh pemerintah antara lain :
§ Penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok melalui Bulog,
§ Penyeluran energi listrik oleh PT PLN,
§ Menyalurkan jasa telepon melalui PT. Telkom.
3) kegiatan konsumsi
Bidang kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan konsumsi
bertujuan agar kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum dapat berjalan dengan
baik. Untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana seperti komputer, alat tulis kantor,
kendaraan, gaji pegawai, dan lain-lain yang merupakan contoh kegiatan konsumsi.
b. Peranan pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi
Di samping terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi melalui Badan Usaha Milik
Negara yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, peranan yang
tidak kalah penting yang dilakukan oleh pemerintah adalah peran mengatur kegiatan
ekonomi. Dalam bidang ekonomi peran pemerintah sebagai pengatur ekonomi
dilakukan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusun berbagai perangkat
perundang-undangan di bidang ekonomi. Beberapa regulasi yang dikeluarkan
pemerintah dan DPR antara lain mengatur tentang perpajakan, perbankan, Bank
Indonesia, Ketenagakerjaan, investasi, dan lain sebagainya. Peranan pemerintah
sebagai pengatur kegiatan ekonomi ini sangat penting untuk memastikan bahwa
kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Dengan pengaruran itu pula kegiatan ekonomi diharapkan
dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sehingga kesejahteraan dan
kemakmuran yang merupakan tujuan berbangsa dapat tercapai.
Sumber: www.taryadismpnasima.blogspot.com
Koperasi
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
MEMBANGUN KOPERASI
KOPERASI MEMBANGUN
(PROSEDUR PENDIRIAN KOPERASI)
Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan
koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor:
104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta
Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, adalah sebagai berikut :
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang
mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
b. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah Warga Negara
Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum;
c. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara
efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota
d. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan
dilaksanakan oleh koperasi;
e. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Selain persyaratan diatas, perlu juga diperhatikan beberapa hal-hal penting yang
harus diperhatikan dalam pembentukan koperasi yang dikemukakan oleh Suarny Amran
et.al (2000:62) antara lain sebagai berikut :Prosedur dan Persyaratan Pendirian
Lembaga Koperasi
a. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota
koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Artinya
tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa didasarkan
pada adanya keje-lasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan
dijalankan. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama,
sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang
sama.
b. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara
ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu
menghasilkan keuntungan usaha dengan mem-perhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal
dan teknologi.
c. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan
dilaksanakan oleh koperasi. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat
segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan
pinjaman dari pihak luar.
d. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan
dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pe-ngelolaan koperasi. Perlu
diperhatikan mereka yang nantinya ditunjuk/ dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang
memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan, agar koperasi yangdidirikan tersebut
sejak dini telah memiliki kepengurusan
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Setelah persyaratan terpenuhi para pendiri kemudian mempersiapkan hal-hal yang
dibutuhkan untuk mengadakan rapat pembentukan koperasi, setelah memiliki bekal yang
cukup dan telah siap para pendiri melakukan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri
dinas koperasi dan pejabat lainnya, pendirian koperasi tidak sampai disana karena lembaga
koperasi yang telah didirikan perlu disahkan badan hukumnya. Penjelasan lebih lanjut
mengenai tahapan-tahapan tersebut diuraikan di bawah ini :
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
A. Tahap Persiapan Pendirian Koperasi
Sekelompok orang bertekad untuk mendirikan sebuah koperasi terlebih dahulu perlu
memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi, untuk itu perwakilan dari pendiri dapat
meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM ataupun lembaga pendidikan koperasi
lainnya untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai pengertian,
maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek
pengembangan koperasi bagi pendiri. Setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan
perkoperasian, para pendiri sebaiknya membentuk panitia persiapan pembentukan koperasi,
yang bertugas : Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
a. Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon anggota, pejabat pemerintahan
dan pejabat koperasi.
b. Mempersiapakan acara rapat.
c. Mempersiapkan tempat acara.
d. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan koperasi.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
B. Tahap rapat pembentukan koperasi
Setelah tahap persiapan selesai dan para pendiri pembentukan koperasi telah memiliki
bekal yang cukup dan telah siap melakukan rapat pembentukan koperasi. Rapat
pembentukan koperasi harus dihadiri oleh 20 orang calon anggota sebagai syarat sahnya
pembentukan koperasi primer. Selain itu, pejabat desa dan pejabat Dinas Koperasi dan
UKM dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan
petunjuk-petunjuk seperlunya.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Hal-hal yang dibahas pada saat rapat pembentukan koperasi , dapat dirinci sebagai berikut :
Pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi , yaitu surat keterangan tentang
pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi
kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar
pada saat pembentukan koperasi.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Pembuatan Anggaran Dasar koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan. Konsep Anggaran Dasar koperasi sebelumnya disusun oleh panitia pendiri, kemudian panitia pendiri itu mengajukan rancangan Anggaran Dasarnya pada saat rapat pembentukan untuk disepakati dan disahkan. Anggaran Dasar biasanya mengemukakan : Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Nama dan tempat kedudukan, maksudnya dalam Anggaran Dasar tersebut dicantumkan
nama koperasi yang akan dibentuk dan lokasi atau wilayah kerja koperasi tersebut berada.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Landasan, asas dan prinsip koperasi, di dalam Anggaran Dasar dikemukakan landasan,
asas dan prinsip koperasi yang akan dianut oleh koperasi.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Maksud dan tujuan, yaitu pernyataan misi, visi serta sasaran pembentukan koperasi.
Kegiatan usaha, merupakan pernyataan jenis koperasi dan usaha yang akan dilaksanakan
koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan
kebutuhan ekonomi para anggotanya. Misalnya, koperasi simpan pinjam, koperasi
konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa atau koperasi serba
usaha.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Keanggotaan, yaitu aturan-aturan yang menyangkut urusan keanggotaan koperasi. Urusan
keanggotaan ini dapat ditentukan sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan
dibentuknya. Biasanya ketentuan mengenai keanggotaan membahas persyaratan dan
prosedur menjadi anggota koperasi , kewajiban dan hak-hak dari anggota serta ketentuan-
ketentuan dalam mengakhiri status keanggotaan pada koperasi.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Perangkat koperasi, yaitu unsur-unsur yang terdapat pada organisasi koperasi. Perangkat
koperasi tersebut, sebagai berikut : Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga
Koperasi
Rapat Anggota. Dalam Anggaran Dasar dibahas mengenai kedudukan rapat anggota di dalam koperasi, penetapan waktu pelaksanaan rapat anggota, hal-hal yang dapat dibahas dalam rapat anggota, agenda acara rapat anggota tahunan, dan syarat sahnya pelaksanaan rapat anggota koperasi.
Pengurus. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengurus dalam koperasi, persyaratan dan masa jabatan pengurus, tugas, kewajiban serta wewenang dari pengurus koperasi.
Pengawas. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengawas dalam koperasi, persyaratan dan masa jabatan pengawas, tugas serta wewenang dari pengawas koperasi.
Selain dari ketiga perangkat tersebut dapat ditambahkan pula pembina atau badan penasehat.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Ketentuan mengenai permodalan perusahaan koperasi, yaitu pembahasan mengenai
jenis modal yang dimiliki (modal sendiri dan modal pinjaman), ketentuan mengenai jumlah
simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), yaitu ketentuan yang
membahas penjelasan mengenai SHU serta peruntukan SHU koperasi yang didapat.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Pembubaran dan penyelesaian, membahas tata-cara pembubaran koperasi dan
penyelesaian masalah koperasi setelah dilakukan pembubaran. Biasanya penjelasan yang
lebih rinci mengenai hal ini dikemukakan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau
aturan lainnya.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Sanksi-sanksi, merupakan ketentuan mengenai sanksi yang diberikan kepada anggota,
pengurus dan pengawas koperasi, karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap
Anggaran Dasar atau aturan lain-nya yang telah ditetapkan.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Anggaran rumah tangga dan peraturan khusus, yaitu ketentuan-ketentuan pelaksana
dalam Anggaran Dasar yang sebelumnya dimuat dalam Anggaran Dasar.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Penutup
c. Pembentukan pengurus, pengawas, yaitu memilih anggota orang-orang yang akan
dibebani tugas dan tanggungjawab atas pengelolaan, pengawasan di koperasi
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
d. Neraca awal koperasi, merupakan perincian posisi aktiva dan pasiva diawal
pembentukan koperasi
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
e. Rencana kegiatan usaha, dapat berisikan latar belakang dan dasar pembentukan serta
rencana kerja koperasi pada masa akan datang.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
C. Pengesahan badan hukum
Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka untuk mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus/pendiri/kuasa pendiri harus mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat terkait, sebagai berikut : Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
a. Para pendiri atau kuasa pendiri koperasi terlebih dulu mengajukan permohonan
pengesahan akta pendirian secara
tertulis kepada diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
dengan melampirkan :
1. Anggaran Dasar Koperasi yang sudah ditandatangani pengurus rangkap dua, aslinya
bermaterai)
2. Berita acara rapat pendirian koperasi.
3. Surat undangan rapat pembentukan koperasi
4. Daftar hadir rapat.
5. Daftar alamat lengkap pendiri koperasi.
6. Daftar susunan pengurus, dilengkapi photo copy KTP (untuk KSP/USP dilengkapi riwayat
hidup).
7. Rencana awal kegiatan usaha koperasi.
8. Neraca permulaan dan tanda setor modal minimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) bagi
koperasi primer dan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang
berasal dari simpanan pokok, wajib, hibah.
9. Khusus untuk KSP/USP disertai lampiran surat bukti penyetoran modal sendiri minimal Rp.
15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta
rupiah) bagi koperasi sekunder yang berupa deposito pada bank pemerintah.
10. Mengisi formulir isian data koperasi.
11. Surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat.
b. Membayar tarif pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp. 100.000
(seratus ribu rupiah).
c. Apabila permintaan pengesahaan akta pendirian koperasi telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan di atas kepada pendiri atau kuasa pendiri diberikan bukti penerimaan.
d. Pejabat koperasi, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan memberikan pengesahaan
terhadap akta koperasi apabila ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran dasar
koperasi.
- tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian,
dan
- tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
e. Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak penerimaan permohonan
pengesahan badan hukum dari koperasi yang bersangkutan harus telah memberikan
jawaban pengesahannya. Tetapi biasanya proses pengesahan di dinas koperasi dapat
selesai hanya dalam waktu 3 (tiga) minggu.
f. Bila Pejabat berpendapat bahwa Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut tidak bertentangan
dengan ketentuan Undang-undang koperasi dan peraturan pelaksananya serta kegiatannya
sesuai dengan tujuan, maka akte pendirian di daftar dengan nomor urut dalam Buku Daftar
Umum. Kedua buah Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut dibubuhi tanggal, nomor
pendaftaran tentang tanda pengesahan oleh Pejabat a.n Menteri.
g. Tanggal pendaftaran akte Pendirian berlaku sebagai tanggal sesuai berdirinya koperasi yang
mempunyai badan hukum, kemudian Pejabat mengumumkan pengesahan akta pendirian di
dalam Berita Negara Republik Indonesia
h. Buku Daftar Umum serta Akte-Akte salinan/petikan ART/AD Koperasi dapat diperoleh oleh
pengurus koperasi dengan mengganti biaya fotocopy dan harus dilegalisir oleh Pejabat
Koperasi yang bersangkutan. Biaya yang dikenakan untuk hal di atas adalah Rp. 25.000
i. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan
oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah diterimanya permintaan.
j. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan
ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
k. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama
1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.
Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat.Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga Koperasi Berdasarkan Kepmen No.98 tahun 2004, prosedur pendirian koperasi yang melibatkan notaris di dalamnya, masih mengikuti prosedur yang ada, tetapi ada beberapa tahapan yang melibatkan notaris yaitu :Rapat pembentukan koperasi selain mengundang minimal 20 orang calon anggota, pejabat desa, pejabat dinas koperasi hendaknya mengundang pula notaris yang telah ditunjuk pendiri koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan jabatan notaris, berkedudukan di wilayah koperasi itu berada (dalam hal ini berkedudukan di Kabupaten Bandung), serta memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri koperasi dan UKM RI.Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga KoperasiNotaris yang telah membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian membacakan dan menjelaskan isinya kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum menanda-tangani akta tersebut.Prosedur dan Persyaratan Pendirian Lembaga KoperasiKemudian akta pendirian koperasi yang telah dibuat notaris pembuat akta koperasi disampaikan kepada pejabat dinas koperasi untuk dimintakan pengesahannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Read more: http://aneka-wacana.blogspot.com/2012/06/prosedur-dan-persyaratan-pendirian.html#ixzz2Q7m5KyWX