Embed Size (px)
Citation preview
KOPERASI YANG MENGELOLA USAHA SIMPAN PINJAM
I. POLA PELAYANAN :
A. Konvensional :1. Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) adalah Koperasi yang
melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
2. Unit Simpan Pinjam ( USP-Kop ) adalah unit usaha Koperasiyang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagiandari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
B. Syariah :1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan,pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip Syariah, termasaukmengelola ziswaf.
2. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ( USPPS )adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang usahameliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsipSyariah, termasuk mengelola ziswaf.
II. KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM
A. Konvensional :
1. Menghimpun simpanan dari anggota
IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI( BERDASARKAN : PERMEN KOPERASI & UKM RI NO. 15/Per/M.KUKM/IX/2015, psl. 7 )
I. PENERBITAN :
1. Bupati / Walikota menerbitkan ijin usaha simpanpinjam Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1( satu ) daerah Kab / Kota.
2. Gubernur menerbitkan ijin usaha simpan pinjamKoperasi Koperasi yang wilayah keanggotaanya lintasdaerah Kab / Kota dalam 1 ( satu ) daerah Provinsi.
3. Menteri menerbitkan ijin usaha simpan pinjamKoperasi yang wilayah keanggotaanya lintas daerahProvinsi.
II. PERSYARATAN :
1. Surat permohonan pengajuan ijin usaha simpan pinjam.
2. Fotocopy pengesahan Akta Pendirian / PerubahanAnggaran Dasar Koperasi beserta surat keputusannya.
3. Fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentukdeposito di Bank Pemerintah atas nama Koperasidan atau salah satu Pengurusnya.
4. Daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas sertafotocopy KTP Pengurus dan Pengawas.
5. Fotocopy nomor rekening atas nama Koperasi.
6. Rencana kerja selama 2 ( dua ) tahun.
III. PENJELASAN :
1. Rencana kerja selama 2 ( dua ) tahun yang menjelaskan
paling sedikit hal-hal sebagai berikut :
Rencana permodalan yang meliputi:
a. Rencana penghimpunan modal sendiri yang
berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib,
hibah dan cadangan
b. Rencana perolehan dan pengembalian modal
pinjaman yang berasal dari anggota, calon
anggota, koperasi lain atau anggotanya
c. Rencana modal penyertaan
Rencana kegiatan usaha yang meliputi:
a. Rencana penghimpunan dana simpanan yang berasal
dari anggota, calon anggota dalam bentuk tabungan
atau simpanan berangka.
b. Ketentuan yang mengatur tentang penyetoran,
penarikan, dan prosedur penghmpunan dana
simpanan.
c. Jumlah simpanan yang diproyeksi.
Organisasi dan SDM meliputi :
a. Struktur organisasi.b. Uraian tugas dan wewenang.c. Jumlah karyawan.
2. Lampiran pengusulan :
a. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungankeluarga antara pengurus, pengawas dan pengelolaUSP.
b. Daftar sarana kerja.c. Buku daftar anggota, pengurus dan pengawas
Koperasi.d. Surat pernyataan dari pengurus Koperasi tentang
kesediaan diri untuk dinilai kesehatan Koperasinyaoleh pejabat berwenang.
e. Formulir pinjaman, tabungan, formulir menjadianggota Koperasi, berhenti menjadi anggota danformulir pinjaman.
f. Neraca unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi.g. Struktur organisasi Koperasi.h. Surat perjanjian status kantor Koperasi.i. Buku RAT ( untuk Koperasi yang sudah berbadan
Hukum, tapi belum punya izin usaha simpan pinjam )
KANTOR CABANG KSP/USP
1. Koperasi dapat membuka jaringan pelayanan ( kantor cabang,kantor cabang pembantu dan kantor kas ) untuk mendekatkanjarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepadaanggota.
2. Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang PembantuKoperasi dapat dilaksanakan setelah Koperasi yangbersangkutan melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjamsekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun dan mempunyai anggotasekurang-kurangnya 20 ( dua puluh ) orang di daerah yangakan dibuka jaringan pelayanannya.
3. Pembukaan Kantor kas setelah koperasi yang bersangkutanmelaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya 6 ( enam ) bulan denagn jumlah anggota sekurang-kurangnya 20 ( dua puluh ) orang.
I. PERSYARATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG DAN
KANTOR CABANG PEMBANTU :
a. Alamat Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu yangakan dibuka.
b. Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
c. Modal kerja untuk Kantor Cabang dan Kantor CabangPembantu.
d. Foto copy hasil penilaian kesehatan dengan prediketkesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat.
e. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya.
f. Neraca dan perhitungan hasil usaha Koperasi yangbersangkutan dalam 1 ( satu ) tahun terakhir.
g. Rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit setahun.
h. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftarnama calon karyawan kantor cabang.
i. Calon kepala Kantor Cabang wajib memiliki sertifikasi standarkompetensi.
II. PERSYARATAN PEMBUKAAN KANTOR KAS :
a. Memiliki Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
b. Nama calon kepalan Kantor Kas.
III. PROSEDUR PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN :
a. Pengurus mengajukan permohonan pembukaan jaringan pelayanan kepada Bupati / Walikota denagn melampirkan persyaratan.
b. Bupati / Walikota setempat menerbitkan persetujuan dan penolakan paling lama 7 ( tujuh ) hari kerja.
c. Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang telah memperoleh peretujuan, wajib sudah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam selambat - lambatnya 1 ( satu ) bulan sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.
d. Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan, Koperasi belum melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, maka persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan bersifat final.
e. Bupati / Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang berkedudukan diwilayahnya.
f. Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, terdapat bukti bahwa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam oleh Koperasi, Bupati / Walikota diberi kewenangan untuk menutup.
Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang :
1. KSP dan USP-Koperasi yang membuka kantor cabang harusmenyediakan modal sendiri / modal tetap untuk investasidan modal kerja awal.
2. Pernyataan dari pengurus Koperasi yang berisi bahwa danayang dihimpun dikantor cabang harus disalurkan di kantorcabang yang bersangkutan paling sedikit 80%.
3. Layak berusaha secara ekonomi.
4. Anggota yang dilayani sekurang-kurangnya berjumlah 20 (dua puluh ) orang dalam wilayah Kabupaten/Kota ybs.
5. Memasang papan nama pada kantor dimana kantor cabangtersebut didirikan.
Permohonan pembukaan kantor cabang diatas ditambahdengan rekomendasi / persetujuan / pernyataan tidakkeberatan dari pejabat berwenang di Kabupaten/Kotadimana kantor cabang tersebut kan didirikan.
BAGAN PROSES PEMBUKAAN KANTOR CABANG USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI
Koperasi dengankeanggotaan diwilayah Kab A
melaporkan PAD kepada pejabatberwenang dandiumumkan dalammedia massa
Koperasimelakukan PAD wilayahkeanggotaanmelalui rapatAnggota
Keterkaitanmasyarakat di luarwilayah kabupatenA untuk bergabung
menjadi anggota
Usaha simpan pinjam Koperasi berkembang Sesuai PP No. 4 Tahun 1994 dan
Permen No. 01 Tahun 2006
Usaha simpan pinjam telahberjalan min 2 th dan telahdinilai kesehatan
Mengajukan permohonanrekomendasi /persetujuandari Dinas Koperasi dimanaKantor Cabang akan dibuka
Anggota diluar Kabupaten A bertambah menjadi 20 orang/ lebih dan ada kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan
Mengajukan permohonanpembukaan kantor cabangkepada pejabat berwenang
Membuka kantorcabang setelah izin
keluar
Sesuai Permen 15 Tahun 2009
PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP(PERMEN NO : 20/Per/M.KUKM/XI/2008)
TATA CARA PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESEHATA
Koperasi yang dinilai
1. KSP telah beropersai paling tidak 1 th & telah melakukan RAT2. USP telah beroperasi paling tidak 1 th & dikelola secara terpisah dari
jenis usaha lainnya
Dilakukan pejabat penilaian KSP &USP Koperasi yang diangkat olehMenteri
Pelaksanaan tiap akhir tahun (SK Menteri ttg pedoman Pelaksanaan penilaianKesehatan KSP dan USP Koperasi)
Diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan
Ruang Lingkup Penilaian Predikat Penilaian Hasil Penilaian Kesehatan
•Permodalan•Kualitas Aktiva Produktif•Manajemen•Efisiensi•Likuiditas•Kemandirian dan Pertumbuhan•Jatidiri Koperasi
•80-100= SEHAT•60-80 = CUKUP SEHAT•40-60 = KURANG SEHAT•20-40 = SANGAT TIDAK SEHAT
a. Kertas Kerja Penilaian KSP dan USP Koperasi yang Bersangkutan
b. Laporan Keuangan KSP dan USP Koperasi yang Bersangkutan
c. Salinan atau fotocopy sertifilkatpredikat kesehatan KSP dan USP Koperasi
PENGAWASAN KSP/USP (PERMEN No:21/Per/M.KUKM/XI/2008)
1. Pembinaan pelaksanaan pengendalianinternal KSP dan USP Koperasi
2 . Pemanfaatan laporan keuangan KSPdan USP Koperasi
3. Pemeriksaan Organisasi & Usaha
4. Penilaian Kesehatan KSP & USP Koperasi
1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas& fungsi rapat Anggota
2. Meningkatkan efektifitas tugas da fungsipengurus
3. Meningkatkan efektifitas tufgas dan fungsipengawas
4. Meningkatkan efektifetas penge ndalianinternal
5. Mendorong dilaksanakannya pendidikananggota
6. Mendorong terjadinya efesiensi biayaorganisasi
7. Mendorong dipatuhinya seluruh pedomandan aturan
Dengan cara:1. Menyusun rencana dan target tahunan
pemantauan laporan keuangan2. Menyusun petunjuk teknis
ADMINISTRASI IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI
PROSEDUR PENGURUSAN SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
1. Penerimaan surat
� Petugas menerima surat permohonan Izin Usaha SimpanPinjam Koperasi.
� Meneliti kelengkapan Surat Permohonan.
� Mencatat dalam buku Daftar Penerimaan dan membubuhitanggal dan waktu permohonan tersebut diterima.
� Memberi Bukti Tanda Permohonan yang dibubuhi tanggaldan tanda tangan.
2. Pencatatan dan penyampaian Surat PermohonanPengesahan pada Pimpinan.
� Petugas menyampaikan kepada Pimpinan.
� Pimpinan ( staf khusus ) mencatat dalam BukuDaftar Permohonan.
3. Pengesahan
� Pimpinan menetapkan Izin Usaha Simpan Pinjam.
� Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dicatat dalambuku yang telah disediakan.
PENATAAN BERKAS PERMOHONAN
1. Berkas disimpan di lemari/filling cabinet khusus.
2. Berkas disusun demikian rupa sehingga memudahkan untukditemukan kembali apabila diperlukan.
3. Berkas harus segera disimpan agar tidak menyulitkanpenataannya.
CONTOH
PERMOHONAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
Nama : / / /
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam
Kepada Yth.
Gubernur/Bupati/Walikota/
Kepala Dinas/Instansi yang membidangi
Koperasi di Propinsi/Kab/Kota
Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam sebaimana dimaksud dalamPeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor:19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Permohonan Izin Baru/ Pendaftaran Ulang.
I. IDENTITAS KUASA PENDIRI / KETUA PENGURUS
Nama:………………………………………………………………………………………..............
Alamat tempat tinggal :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………................
Nomor Telp :………………………………..
Nomor KTP :………………………………..
Kewarganegaraan :……………………………....
II. IDENTITAS KOPERASI
Nama : …………………………………………………………………….
Alamat Koperasi : ………………………………………...............................
Nomor Telp. : ……………………………………
Propinsi : ......................................
Kab/Kota : ......................................
Kecamatan : ……………………………………
Kelurahan / Desa : .......................................
Kode Pos : …………………………………...
III. MODAL
Modal Sendiri : Rp……………………......... ,-
(…………………………….………………………………………………………………………………………....)
Demikian Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam ini kami buat dan diisi dengan sebenarnya, danapabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar ataupalsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin usaha simpan pinjam yang telah diterbitkandan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
...................... , .............................. 20...
Kuasa Pendiri/Pengurus
Materai 6000
..........................................
SURAT IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
NOMOR : /SISP/ / /20..
NAMA KOPERASI : ………………………………………………………………………………………………………………..
NOMOR DAN TANGGAL AKTA PENDIRIAN /
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR : Nomor : …………………………………………………....Tanggal : ………………………………………………......
NAMA KETUA PENGURUS/MANAGER : ………………………………………………………………………
KELEMBAGAAN : Unit Simpan Pinjam Koperasi
ALAMAT KOPERASI : ……………………………………………………………………………………………………………..
NOMOR TELEPON : ……………………………….
MODAL TETAP : Rp. …………………………..,- (………………………………………………....................………rupiah )
- Izin ini berlaku u ntuk melakukan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi, calon anggota koperasi yang bersangkutan,
Koperasi lain dan anggota koperasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah di bidang usaha simpan
pinjam koperasi.
- Koperasi pemegang izin ini wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap triwulan dan laporan tahunan kepada pejabat
pemberi izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
...................... , ........................ 2009
An. Menteri Koperasi dan UKM
Gubernur/ Bupati/ Walikota/
Kepala Dinas/ Instansi yang membidangi
Koperasi di Propinsi/ Kab/Kota
…………………………………………
NIP.
Tembusan Yth.
- Deputi Bidang Pembiayaan Koperasi dan UKM.
- Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM.
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA
KEUANGAN SYARIAH (KJKS/UJKS)
(KEPMENEGKOP DAN UKM NOMOR: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004)
� KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di
bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi
hasil syariah (tidak boleh mempunyai unit usaha lain).
� UJKS adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha
pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil.
(syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang
bersangkutan.
�Kegiatan usaha KJKS/UJKS diperuntukkan bagi anggota, calon
anggota, koperasi lain dan atau anggota koperasi lain.
PERSYARATAN DAN TATACARA PEMBENTUKAN KJKS/UJKS
Pendirian KJKS Pembentukan UJKS
Primer & Sekunder Primer & SekunderPeraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
serta Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan,
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Tata Cara Pendirian/
Pembentukan
Dokumen Persyaratan : Dokumen Persyaratan:
1. Berita acara rapat pendirian 1. Hasil keputusan RA
2. Surat Bukti penyetoran modal sendiri 2. Surat bukti penyetoran modal tetap
3. Rencana kerja paling sedikit 1 tahun 3. rencana kerja paling sedikit 1 tahun
4. Nama dan riwayat hidup calon pengeloa 4. DRH Pengurus, pengawas, Ahli/DewanSyariah & calon pengelola
5. Ket pokok- 2 adm & pembukuan yg didisain sesuai syariah 5. Adm & pembukuan sesuai syariah
6. Daftar sarana kerja 6. daftar sarana kerja Kop dan UJKS
7. SPK Pngurus Kop. Dgn Pengelola UJKS Kop
Jawaban Permohonan dikeluarkan
paling lambat 3 bulan jawaban permohonan dikeluarkan Diberikan dalam 2 tahap:
paling lambat 1 bulan 1. Pengesahan
2. Pemberian ijin Usaha
Mengajukan Permohonan
Pengesahan Akta
Pendirian KJKS pada
pejabat yg berwenang
Mengajukan
permohonan
pengesahan perubahan
AD dg mencantumkan
UJKS si dlm AD kpd
pejabat yg berwenang
Persyaratan Permohonan izin Koperasi Jasa Keuangan
Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah
1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dibentuk minimal 20 orang .
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sekunder dibentuk minimal 3 Koperasi yangberbadan hukum.
3. Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian KJKS wajib melampirkan:
a. Berita acara rapat, pendirian KJKS disertai daftar hadir, bukti fotokopi KTPseluruh anggota
b. Suear bukti penyetoran modal awal pendirian KJKS Primer minimal Rp.15.000.000, dan KJKS Sekunder minimal Rp. 50.000.000,;
c. Setoran dalam bentuk deposito pada bank syariah atas nama Menteri cq. KetuaKoperasi
d. Rencana kerja minimal 1 tahun antara lain:
1) Rencana penghimpunan dana dan pengalokasian pembiayaan besertajenis akad
2) SOP yang memuat peraturan
3) Rencana modal sendiri
4) Rencana modal pembiayaan yang diterima
5) Rencana modal pendapatan dan beban
6) Rencana dibidang organisasi
e. Nama dan riwayat hidup calon pengelola
f. Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai
karakteristik lembaga keuangan syariah
g. Daftar sarana kerja.
4. Pengurus Koperasi yang belum mencantumkan kegiatan jasa keuangan dalam
anggaran dasar wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran
dasarnya kepada pejabat dengan mencantumkan usaha jasa keuangan syariah
5. Pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 4
Tahun 1994, dan Permenkop dan UKM nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang
petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan Akta pendirian dan perubahan
Anggaran Dasar Koperasi
Struktur Internal Organisasi Koperasi umumnya
terdiri dari 3 unsur yaitu:
1. Unsur Perangkat Organisasi Koperasi :
- Rapat Anggota
- Pengurus
- Pengawas
2. Unsur Dewan Penasehat
3. Unsur pelaksana yaitu manajer dan karyawan.
4. Pada koperasi jasa keuangan syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah
ditambah keberadaan Unsur Dewan Pengawas Syariah/Dewan
Syariah.
KANTOR CABANG KJKS/UJKS
(KEPMENEGKOP 91/KEP/M.KUKM/IX/2004)
1. Koperasi dapat membuka jaringan pelayanan (kantor cabang, kantorcabang pembantu dan kaantor kas ) untuk mendekatkan jarakpelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.
2. Koperasi dapat membuka kantor jaringan pelayanan setelah Koperasiyang bersangkutan memiliki kinerja yang baik atas Organisasi,kelangsungan Usaha dan Aspek Finansial, Manajemen serta telahmemiliki anggota yang dilayani sekurang-kurangnya 20 orang padalokasi dimana Kantor cabang pembantu, atau kantor kas akan dibuka.
3. Melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya 2(dua) tahun setelah berbadan hukum atau disahkan perubahananggaran dasarnya, setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabatInstansi yang membawahi bidang Koperasi dimana kantor Cabangtersebut akan dibuka.
4. Pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas dilaporkan olehpengurus Koperasi kepada pejabat ditempat koperasinya berdomisilidengan tembusan kepada instansi yang membidangi koperasi padakantor cabang pembantu dan kantor kas Koperasi.
Permohonan pembukaan kantor cabang diajukan oleh pengurus
koperasi yang bersangkutan dengan melampirkan:
a. Alamat kantor cabang yang akan dibuka.
b. Surat bukti setoran modal kerja yang disediakan untuk kantor cabang
c. Daftar sarana kerja.
d. Nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon
karyawan kantor cabang.
e. Data anggota yang dipersyaratkan disertai dengan bukti KTP yang
telah dilegalisir oleh kantor lurah setempat.
f. Neraca dan perhitungan Hasil Usaha Koperasi yang bersangkutan
dalam 2 (dua) tahun terakhir.
g. Rencana kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya setahun.
h. Nama Dewan Kerja Syariah.
ASPEK PEMBINAAN/ MONITORING/PENGAWAS KJKS/UJKS
Pasal 34 :
Pejabat pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang perkoperasian
melaksanakan pembinaan terhadap KJKS dan UJKS sebagai berikut:
1. Memantau perkembangan KJKS dan UJKS secara berkala melalui laporan
keuangan KJKS dan UJKS ybs.
2. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi
maupun usahanya, termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS.
3. Melakukan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS sesuai kesehatan Pola Bagi
Hasil ( Syariah ).
Pasal 32:
Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan
kegiatan usaha KJKS/UJKS berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan
melaporkan hasil pengawasannya kepada pejabat.
ASPEK MONITORING/PENGAWASAN KJKS/UJKS
Kepmen 91 tahun 2004 :
1. KJKS dan UJKS melalui Koperasi ybs wajib menyampaikan laporan
keuangan secara berkala yaitu setiap triwulan dan laporan tahunan
kepada Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan dan PAD
koperasi ybs.
2. Laporan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 30 hari sejak bulan
terakhir pada periode ybs.
3. Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya 5 bulan sejak
periode tahunan itu terakhir.
4. Laporan keuangan KSP dan USP meliputi unsur-unsur neraca,
perhitungan hasil usaha dan laporan arus kas.
5. KJKS/UJKS yang menjalankan kegiatan maal, wajib membuat laporan
penerimaan dan distribusi dana zakat,infaq, sadaqah serta wakaf
(ZISWAF), melengkapi laporan keuangan sebagaimana maksud di atas.
6. Perlakuan akuntasi seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip
akuntansi syariah yang berlaku umum.
PENGENDALIAN RESIKO
� Pengelolaan KJKS/UJKS wajib memperhatikan azas-azas dan
pembiayaan yang sehat dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian
serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
� Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan anggota/calon anggota
yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang
diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal
agunan dan prospek usaha dari an.ggota / calon anggota
