Pengembangan Infrastruktur Transportasi

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Sigit HardwinartoDirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Terintegrasi dan Ramah Lingkungan

di Wilayah Ibu Kota Negara

Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Instrumen Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (Environmental Safeguard) untuk Mewujudkan

Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Infrastruktur Transportasi Terintegrasi yang Berkelanjutan &

Ramah Lingkungan:a. Pertumbuhan Ekonomi [Economically Viable]b. Ramah Lingkungan (Environmentally Sound)c. Diterima secara sosial (Socially acceptable)

UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1):“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat ...”

Pasal 33 ayat 4 UUD 1945: “Perekonomian nasional

(i.e. Pembangunan Infrastuktur Transportasi)

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip .. berkelanjutan, berwawasan lingkungan, .....

KLHS

Tata ruang

AMDAL

Perizinan

UKL-UPL

Kriteria Baku Kerusakan LH

Baku Mutu LH

Instrumen

ekonomi LH

Audit LH

Analisis

Risiko LH

Anggaran

berbasis LH

PUU

berbasis LH

Instrumen lain sesuai kebutuhan

Berbagai Instrument Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup harus diterapkan secara Terintegrasi

3

Perencanaan KRP

IKN

Perencanaan Kegiatan pembangunan

IKN i.re.Infrastruktur Transportasi

Pra-konstruksi

Infrastruktur

Transportasi IKN

Konstruksi

Infrastruktur

Transportasi IKN

Operasionalisasi

Infrastruktur

Transportasi IKN

Tahap Perencanaan IKN Tahap Pelaksanaan Pembangunan IKN i.e. Infrastruktur Transportasi

Tahapan Pembangunan Ibu Kota Negara: Dari Tahap Perencanaan sampai dengan Operasionalisasi IKN

Penerapan Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup (Environmental Safeguard) dalam

Pengembangan Infrastruktur Transportasi Terintegrasi dan Ramah Lingkungan di IKN

Penyelenggaraan:

1. KLHS Cepat2. KLHS Masterplan3. KLHS Rencana Tata

Ruang (i.e.KLHS RTR KSN IKN, KLHS RDTR)

Dokumen Amdal atau UKL-UPL (Standard LH)

1. KebijakanPemindahan IKN;

2. Master plan IKN;3. Rencana Tata Ruang

i.e. RTR KSN IKN dan RDTR IKN

1

Penerapan dan PenaatanEnvironmental Safeguard dalam Pelaksanaa Pembangunan

dan Operasional Infrastruktur Transportasi IKN (Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang efektif dapat:2

ENVIRONMENTAL SAFEGUARD DI LEVEL

LANDSCAPE

ENVIRONMENTAL SAFEGUARD DI LEVEL PROYEK

3

MemeliharaKelangsunganDaya Dukung

& DayaTampung LH

MencegahPencemaran &

KerusakanLingkungan

Hidup

Melindungi dan melestarikan

Kawasan Hutandan

Biodiversity

MewujudkanInfrastrukturTransportasi

berkelanjutan& ramah LH

a b c d

• KLHS Cepat (KLHK) menjadi basis KLHS Masterplan dan KLHS Rencana Tata Ruang yang lebih detail;

• KLHS menjadi basis perencanaanEnvironmental Safeguard (Amdal/UKL-UPL) yang lebih detail di level proyek (i.e. infrastruktur transportasi)

Tahapan Proses KLHS Cepat IKN

• Visi dan cita-cita Presiden yang disampaikan pada April 2019, PidatoPresiden 18 Agustus 2019, dan Pengumuman Lokasi IKN 26 Agustus2019

• Konsep awal Pemerintah yang dijadikanlandasan (Rancangan teknokratikRPJMN 2020-2024)

• Pertimbangan-pertimbangan visioneratau strategis yang disampaikan banyakkalangan

IDENTIFIKASI VISION

BENCHMARKING

(Memulai dari cita-cita)

KONSEP DASAR

• Potret eksisting dan riwayatsejarah karakteristik bio-geo-fisik lokasi

• Potret eksisting dan riwayatsejarah kondisi sosial-ekonomi-budaya dan politik

• Informasi yang dianggap perlu, termasuk proyeksi-proyeksi kedepan

PEMETAAN

BERBAGAI DIMENSI

SITUASI EKSISTING

FAKTOR KOREKSI

• Kebijakan dan rencana-rencanautama (Masterplan, RencanaTata Ruang, RencanaInfrastruktur)

• Kebijakan pendukung (enabler)

• Langkah-langkah pencegahandampak dan resiko lingkungan(environmental risk and impact prevention framework)

POLICY & PLAN

FORMULATION

(Penyusunan

kebijakan &

rencana)

ARAHAN KEBIJAKAN

KLHK telah melakukan penyusunan KLHS IKN menggunakan metodologi KLHS Cepat (Rapid Assessment) Ex-Ante pada bulan September-Desember 2019) dengan tahapan sebagai berikut:

Rekomendasi KLHS IKN memuat :

10 Prinsip Smart

& Forest City5 Peta Jalan

pemulihan dan perbaikanlingkungan

4 Kebutuhan

Feasibility StudyLanjutan

4 Usulan

kebijakan untukdukungan

keberlanjutan(Sustainability

Enabler Policy)

DB

A C

• KLHS IKN yang telah disusun oleh KLHK pada Tahun 2019 menjadi basis bagi pelaksanaan KLHS Master plan yang disusunBappenas (2020) dan KLHS Rencana Tata Ruang IKN (Rencana Kawasan Strategis IKN dan Rencana Detail Tata Ruang IKN). KLHS Master plan dan KLHS Rencana Tata Ruang harus dapat mendetailkan KLHS Cepata IKN yang telah disusun oleh KLHK.;

• KLHS tersebut harus dapat memberikan arahan bagi penyusunan dan pelaksanaan Environmental Safeguard (Amdal atauUKL-UPL) di level proyek/kegiatan pembangunan infrastruktur IKN, termasuk Infrastruktur Transportasi.

Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Wilayah IKN Harus menjaga

Kelestarian fungsi Ekosistem DAS

Pengembangan Infrastruktur

termasuk Transportasi harus dapat:

1. menjaga dan melindungi wilayah

resapan dan pengatur tata air

beserta tutupan lahannya berupa

hutan

2. menjaga dan melindungi kawasan

karst yang ada di sekitar wilayah

IKN.

3. menjaga dan melindungi wilayah

penyangga dan riparian yang ada

di wilayah sempadan sumber

air(sungai dan danau) dan pesisir

laut

4. mendukung pelaksanaan

rehabilitasi, revegetasi, dan

pengkayaan lansekap hijau untuk

perbaikan fungsi DAS;

5. Menjamin Konsumsi air dilakukan

dengan sangat efisien;

6. Menjaga dan melindungi kualitas

air permukaan dan air tanah

Sebagian besar dari 38 DAS di dalam dan sekitar wilayah IKN area tangkapannya

kecil-kecil dan rasio debit maksimum dan minimum besar (karena kebanyakan

sungai terpengaruh pasang surut air laut) serta lansekap berbukit-bukit dengan

curah hujan tinggi menyebabkan harus dilakukan pengelolaan hulu-hilir


Transportasi Harus

Mempertimbangkan jaringan ruang

hijau yang terstrukturUntuk meningkatkan daya dukung, dibutuhkan jaringan

ruang perlindungan dan wilayah yang butuh perlakuan

hati-hati yang terhubung dengan koridor-koridor yang

ramah lingkungan.

Jaringan Ruang Hijau Utama (Primary Green Space)

yang memiliki fungsi perlindungan :

• Kawasan Hutan Konservasi (Tahura)

• Kawasan Hutan Lindung

• Daerah jelajah dan habitat utama satwa kunci

Jaringan Ruang Hijau Sekunder (Secondary Green

Space) yang memiliki fungsi penyangga dan estetika :

• Area ekoriparian dan pesisir

• Area wisata alam

• Kebun raya dan kebun bibit/persemaian

• Area bernilai konservasi tinggi dan kantong karbon

• Area pengkayaan/revitalisasi ekosistem hutan hujan

tropis

Jaringan Ruang Terbuka berbasis air (Blue Space) yang

berfungsi menjaga tata air dan mencegah longsor dan

banjir : sungai, danau, embung, waduk, teluk, dan

infrastruktur tampungan air lainnya

Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Wilayah IKN harus dapat menjaminterciptanya kualitas udara yang baik dan suhu udara rata-rata sejuk

ISPU

baik

KUALITAS UDARA

BAIK

Terutama mewaspadai debu dari kegiatan

pertambangan, konstruksi, penggunaan bahan

bakar fosil, kebakaran lahan, maupun emisi partikel

dari kegiatan industri

Tutupan lahan harus dijaga untuk menjamin

terjaganya iklim mikro, sejuknya suhu ambien, dan

kecilnya perbedaan suhu maksimum dan minimum

rata-rata

Terutama mewaspadai pelepasan

Dioxin dan PCB akibat pembakaran

sampah dan limbah, serta efek

penyemprotan pestisida/herbisida

Terutama mewaspadai debu

kegiatan konstruksi (PM10), emisi

gas SOx dan NOx dari

transportasi, industri dan

pembangkit listrik serta pelepasan

gas-gas rumah kaca lainnya

Terutama mewaspadai

pelepasan timbal dari

pembakaran sampah dan limbah,

maupun penggunaan bahan

bakar yang masih

mengandung timbal (misalnya

avtur untuk jenis pesawat-pesawat

tertentu)

Terutama mewaspadai sebaran

asap yang terbentuk bila terjadi

kebakaran lahan

Bebas

Asap

(Haze)

Bebas

Timbal

(Pb)

POPs

rendah

Suhu

ambien

28o/25o

Celsius

PM2.5

rendah


Transportasi di Wilayah IKN

harus dapat Melindungi

habitat satwa LiarWilayah Habitat dan daerah jelajah satwa liar kunciharus dijaga, dimana salah satunya adalah denganditetapkan sebagai ruang hijau primer.

Pengembangan Infrastruktur Transportasi harusmemperhatikan pengelolaan wilayah habitat satwadikelola dengan model:

• Avoid cluster: area/ cluster yang perludihindarkan dari pembangunan fisik;

• Minimize Cluster: Area/cluster ini dapatdilakukan pembangunan fisik denganmeminlmalkan dampak (mitigasi) terhadapsatwa liar (Green Infrastructures)

• Restore Cluster merupakan area/ clusteryang perlu dipulihkan sebagai habitat satwa liar

Daerah jelajah orang utan

Daerah jelajah bekatan

Kawasan Inti IKN

Kawasan Perluasan IKN

Batas Administrasi KabupatenBatas Administrasi Kecamatan

Hutan LindungHutan KonservasiHutan Produksi

Hutan Produksi TerbatasHutan Produksi KonversiAreal Penggunaan Lain

Daerah jelajah

orangutan

populasi sekitar

150 individu

Daerah jelajah pesut,

lumba2, dugong, penyu

hijau

Daerah jelajah bekantan dg populasi sekitar 100 – 1000 individu

Kawasan

dengan Nilai

Konservasi

Tinggi (NKT)

Contoh Pengembangan Infrastruktur Transportasi yang Ramah Satwa Liar:

Pembangunan Canopy Crossing

Jembatan Kanopi sangat diperlukan oleh satwaarboreal (a.l. owa, orangutan, musang). Solusiini menjadi sangat vital bagi KawasanKonservasi yang memiliki satwa jenis arborealyang habitatnya terpotong jalan.

Umumnya satwa jenis arborealsangat tidak suka turun ke lantaihutan, jadi pergerakan merekaterbatas dari pohon ke pohon.

Penyeberangan tipe underpass dapat berupajembatan, jalan layang maupun terowongan boxculvert.


Pembangunan Under Pass

“Zebra Cross” untuk penyeberangansatwa dapat diimplementasikan padaarea-area tertentu dalam Kawasan Konservasi. Ide tipe penyeberangan iniadalah agar pengemudi kendaraanberhati-hati terhadap satwa liar yang menyeberang.

Cara paling umum yang dilakukan adalahdengan memberikan rambu-rambuperingatan khusus penyeberangan satwadan rambu pembatasan kecepatan

kendaraan.


Rambu-Rambu Satwa

Sumber: D ip a n k a r G h o s e Director -Species & Landscapes Prog. WWF-India

Contoh Pengembangan Infrastrujtur Transportasi yang Ramah Satwa Liar:

Pembangunan Jembatan Satwa

Accessible periodic spatial

monitoring :Multi-platform

real time public

monitoring :

• Kualitas udara

• Pergerakan satwa

• Debit air sungai/

kanal/waduk

• Tutupan hutan/

lahan/vegetasi

• Kualitas air sungai/

sumber air baku

• Early warning system kebakaran

lahan, banjir dan potensi

longsor, gempa dan tsunami

• Alert system satwa melintas

• Alert system udara memburuk

• Alert system penghematan air

• Algoritma drop off sampah/

drop box bank sampah

Multi-platform real time

personal decision

support system :

Rehabilitation

support system

:• Monitoring dan

tracking kemajuan

rehabilitasi dan

pemulihan

lingkungan

Environmental

compliance

support system

:• Monitoring pemegang izin

yang terkait lingkungan

• Sistem penegakan hukum

• Tracking tindak lanjut

LINGKARAN HIJAU

menandakan dapat

diakses perangkat

komunikasi setiap orang

LINGKARAN BIRU

menandakan sistem kendali

terpusat yang digunakan oleh

pemerintah

Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Wilayah

IKN harus terintegrasi dengan Penerapan Elemen Smart

City untuk Pengelolaan Lingkungan

Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Wilayah IKN harus sejalan dengan upaya

Pengendalian ekspansi fisik wilayah satelit di Sekitar Wilayah IKN

Dengan dominasi ruang kawasan hutan yang memiliki jasa lingkungan tinggi, pusat-pusat pertumbuhan disekeliling IKN harus dikendalikan ekspansi fisik pertumbuhannya agar tidak mentrigger deforestasi, alih fungsi lahan ke kegiatan yang mendorong kerusakan dan berpotensi memarjinalkan masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan hutan.

• Memaksimalkan APL (non

kawasan hutan) dengan

nilai konservasi tinggi

sebagai penyimpan karbon

Potensi offset

Jaringan kota-kota satelit penopang IKN dan

KEK Maloy

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Kawasan Konservasi

Hutan Produksi Konversi

Keterangan

KEK

Maloy

KPH dengan

potensi HHBK

tinggi

KEK

Maloy

• Penguatan ekonomi hutan

kemasyarakatan berbasis

HHBK dan Jasa Lingkungan

• Revitalisasi hutan produksi

dan kawasan konservasi

• Pengembangan ekonomi

berbasis keanekaragaman

hayati dengan nilai tambah

tinggi bagi masyarakat

Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Wilayah IKN harus sejalan dengan

Penyempurnaan RTRW Pulau dan Provinsi

Selain RTRW yang nanti akan khusus mengatur IKN, RTRW Pulau Kalimantan dan RTRW Provinsi perlu disempurnakanuntuk menopang upaya menjaga kelangsungan paru-paru dunia dan mengendalikan ekspansi fisik yang berpotensimenyebabkan deforestasi

ZONA APL BAGIAN UTARA : Pengendalian pemanfaatan ruang

dilakukan dengan mempraktekan

kompensasi/imbal jasa lingkungan

antar daerah untuk jasa pengatur

air, jasa penyimpanan karbon dan

penyediaan sumber daya genetik

ZONA APL BAGIAN

SELATAN : Pengendalian pemanfaatan

ruang ditekankan pada

pemulihan ekosistem dan

pencegahan pencemaran

dan kerusakan lingkungan

hidup

USULAN PENGUATAN

RTRW PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Penguatan Status KSP Kawasan Teluk

Balikpapan sebagai Kawasan Strategis dari

sudut kepentingan Daya Dukung

Lingkungan Hidup, melalui Penetapan

Status Kawasan Lindung

2. Menerapkan ketentuan pengembangan

Ecoriparian dalam Pemanfaatan Ruang

sepanjang sempadan sungai dan danau

3. Menerapkan Instrumen pengendalian

perlindungan Lingkungan Hidup pada

wilayah yang memiliki jasa lingkungan

hidup tinggi terutama di bagian hulu sungai

Mahakam

RTR PULAU KALIMANTAN

1. Proteksi Ruang Adat

2. Penataan Kembali Hutan

Produksi

3. Pengendalian Pertumbuhan

Kota-kota Satelit terutama di

kawasan hulu sungai Mahakam

Petani/pekebun/peladangSekuriti atas air, lahan dan pasar

Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Wilayah IKN harus dapat mendukung

penguatan ekspresi identitas masyarakat lokal dan penataan ruang transisi peri-

urban/desa kota

PerikananSekuriti atas badan air dan sungai, pasar, dan kohesi sosial

Pedagang/perajinSekuriti atas daya saing, tempat tinggal, biaya hidup

BuruhSekuriti atas kesempatan kerja, tempattinggal, biaya hidup

Nelayan

Pedagang

Industri tahu

& Batu Bata

Petani

Budidaya

Ikan Air

Tawar

Pengrajin

Buruh

Bangunan

Sejarah identitas masa lalu dan peninggalanbudaya yang ada merupakan modal yang harusdiberi ruang, bentuk fisik dan waktu untukdiekspresikan

Kebijakan dan tindakan afirmatif terhadap masyarakat

setempat adalah kunci percepatan penyiapan lokasi,

integrasi sosial, akselerasi manfaat pertumbuhan IKN, dan

peningkatan kualitas lingkungan hidup

Pemberdayaan

• Pendidikan

• Pelatihan

• Akses

sumberdaya,

modal dan pasar

Jaminan ruang

hidup dan akses

ekonomi• Akses lahan

• Akses sumber air

• Akses sumberdaya

alam

• Lapangan kerja

Institusionalisasi• Penguatan

organisasi

berbasis profesi,

komunitas dan

budaya

Pengembangan Infrastruktur Transportasi di

Wilayah IKN harus didukung oleh Kebijakan

afirmatif dan pengembangan kecamatan dan

desa eksisting

Penataan ruang pusat-pusat kecamatan, pembenahan permukiman

dengan pekarangan, perbaikan ruang bersama/komunitas, dan

penciptaan obyek perekonomian seperti ekowisata kecamatan harus

diprioritaskan.

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)

Manggala Wanabakti BuildingJalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:Terima kasih

Documents

Pengembangan Infrastruktur Transportasi