PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAHPENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAHPerubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara / asetnegara yang ditandai dengan keluarkannya PP No. 6 /2006 yang merupakanperaturan turunan UU No. 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara, telahmemunculkan optimisme baru best practices dalam penataan danpengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparankedepannya. Pengelolaan aset negara yang professional dan modern denganmengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampumeningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat /stake-holder.Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No.6/2006 adalah tidak sekedar administratifsemata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, denganbagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambahdalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negaramencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan;penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian;penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan,dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebihterinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadapsiklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).Dewasa ini muncul banyak sekali permasalahan-permasalahan yangberkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Permasalahanpermasalahantersebut antara lain yaitu terdapat perubahan dari beberapaperaturan perundang-undangan di bidang BMN, antara lain Undang-UndangNomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Permen Keuangan Nomor120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, dan PMK nomor96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. Namun, pada dasarnya terdapatciri yang menonjol dari produk-produk hukum tersebut yaitu meletakkanlandasan hukum dalam bidang administrasi keuangan negara dan melakukanpemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif danpemegang kewenangan perbendaharaan. Selain itu, sejalan dengankebijakan nasional yaitu adanya otonomi daerah serta bergulirnya perubahanstruktur kabinet yang memunculkan penghapusan suatu kementerian di satusisi dan pendirian kementerian pada sisi yang lain membawa implikasiadanya mutasi barang milik negara.Sie Infokum – Ditama Binbangkum 2DEFINISIMenurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2006 ini yang dimaksud dengan:�� Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atasbeban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.�� Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atasbeban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

RUANG LINGKUPBarang Milik Negara/Daerah meliputi :1. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D;2. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu :a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; ataud. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.PENGELOLAAN BMN/D MENURUT PASAL 3 AYAT (2) PP NO. 6 TAHUN2006Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi:a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;b. pengadaan;c. penggunaan;d. pemanfaatan;e. pengamanan dan pemeliharaan;f. penilaian;g. penghapusan;h. pemindahtanganan;i. penatausahaan;j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.PEJABAT PENGELOLA BMN/D DAN WEWENANGNYAPengelola barang adalah pejabat yang berwenang danbertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukanpengelolaan barang miliknegara/daerah.Pejabat Pengelolaan BMN adalah Menteri Keuangan yang mempunyaiwewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedomanpengelolaan barang milik negara;b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara;c. menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara;Sie Infokum – Ditama Binbangkum 3d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanahdan bangunan yang memerlukan persetujuan DPR;e. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan barang milik negaraberupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRsepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;f. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtangananbarang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukanpersetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Presiden;g. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan danpenghapusan barang milik negara selain tanah dan bangunan sesuaibatas kewenangannya;i. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtangananbarang milik negara selain tanah dan bangunan kepada Presiden atauDPR;j. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanahdan bangunan;

k. memberikan keputusan atas usul pemanfaatan barang milik negara selaintanah dan bangunan;l. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang miliknegara serta menghimpun hasil inventarisasi;m. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang miliknegara;n. menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi barang miliknegara/daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan.Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalahGubernur/bupati/walikota, yang berwenang untuk :a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanahdan bangunan;c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yangmemerlukan persetujuan DPRD;e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milikdaerah sesuai batas kewenangannya;f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/ataubangunan.Sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah,yang berwenang dan bertanggung jawab untuk :a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milikdaerah;b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;Sie Infokum – Ditama Binbangkum 4c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatanbarang milik daerah;d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, danpemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui olehgubernur/bupati/walikota atau DPRD;e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milikdaerah;f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milikdaerah.PENGGUNA BMN/DPengguna barang adalah pejabat pemegang kewenanganpenggunaan barang milik negara/daerah. Pengguna Barang Milik Negaraadalah Menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan kementeriannegara/lembaga, yang berwenang dan bertanggungjawab untuk :a. menetapkan kuasa pengguna barang dan menunjuk pejabat yangmengurus dan menyimpan barang milik negara;b. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negarauntuk kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;c. melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai dengan perundangundanganyang berlaku;d. mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untukpenguasaan dan penggunaan barang milik negara yang diperoleh daribeban APBN dan perolehan lainnya yang sah;

e. menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannyauntuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementeriannegara/lembaga;f. mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalampenguasaannya;g. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang miliknegara selain tanah dan bangunan;h. mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar menukarberupa tanah dan bangunan yang masih dipergunakan untukpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan tataruang wilayah atau penataan kota;i. mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaanmodal pemerintah pusat/daerah atau hibah yang dari awalpengadaaannya sesuai peruntukkan yang tercantum dalam dokumenpenganggaran;j. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untukkepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementeriannegara/lembaga yang dipimpinnya kepada pengelola barang;Sie Infokum – Ditama Binbangkum 5k. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang miliknegara yang ada dalam penguasaannya;l. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang beradadalam penguasaannya;m. menyusun dan menyampaikan Laporan Barangn. Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan(LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala satuan kerjaperangkat daerah, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk :a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya;b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan danpenggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD danperolehan lainnya yang sah;c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang beradadalam penguasaannya;d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannyauntuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya;e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalampenguasaannya;f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanahdan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barangmilik daerah selain tanah dan bangunan;g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untukkepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya kepada gubernur/bupati/walikotamelalui pengelola barang;h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milikdaerah yang ada dalam penguasaannya;

i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalampenguasaannya kepada pengelola barang.PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BMN/DPerencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalamrencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerjaperangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang miliknegara/daerah yang ada.Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah berpedoman pada :1. standar barang;2. standar kebutuhan; danSie Infokum – Ditama Binbangkum 63. standar harga.Yang ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansiatau dinas teknis terkait.BENTUK PEMANFAATAN BMN/DBentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa:a. sewa;• Penyewaan hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan:– Untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang miliknegara– Untuk sementara waktu belum dimanfaatkan oleh instansipemerintah yang menguasainya.• Barang milik negara itu bisa disewakan kepada pihak lain yaitu BUMD,BUMN, koperasi atau pihak swasta.• Hasil penyewaan merupakan penerimaan Negara dan seluruhnya harusdisetor ke Kas Negara.b. pinjam pakai;• Peminjaman barang milik negara hanya dapat dilakukan denganpertimabngan:– Agar barang milik negara tersebut dapat dimanfaatkan secaraekonomis oleh instansi pemerintah– Untuk kepentingan sosial, keagamaan.• Peminjaman barang milik negara hanya dapat dilaksanakan antarinstansi pemerintah.• Syarat-Syarat Peminjaman :1. Barang tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan olehinstansi yang memiliki.2. Barang tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam, sesuaidengan peruntukannya.3. Peminjaman tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokokinstansi ybs.4. Barang yg dipinjamkan harus merupakan barang yg tidak habispakai5. Peminjam wajib memelihara dengan baik barang yang dipinjamtermasuk menanggung biaya-biaya yg diperlukan.6. Jangka waktu peminjaman paling lama 2 (dua) tahun dan apabiladiperlukan dapat diperpanjang kembali.c. kerjasama pemanfaatan;

Sie Infokum – Ditama Binbangkum 7d. bangun guna serah dan bangun serah guna.• Bangun guna serah barang milik negara hanya dapat dilakukan dalamrangka menyediakan fasilitas bangunan bagi instansi pemerintah ygmemerlukan.• Bangun guna serah barang milik negara dapat dilakukan denganBUMN/BUMD atau pihak swasta• Bangun guna serah barang milik negara hanya dapat dilakukanberdasarkan persetujuan/keputusan menteri Keuangan.• Untuk mendapatkan mitra dalam BOT dilakukan tender denganmengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 peserta peminat, kecualiditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.PENGHAPUSAN BARANG BERGERAK MILIK NEGARA• Pengahapusan barang bergerak milik negara dilakukan berdasarkanpertimbangan:1. Pertimbangan teknis karena secara fisik barang tidak dapat digunakanlagi karena rusak, kadaluarsa, aus, susut, dll2. Karena hilang.3. Karena pertimabangan ekonomis, seperti jumlahnya berlebih, lebihmenguntungkan bila dihapus karena biaya perawatannya yg mahal,atau mati bagi tanaman atau hewan ternak.PENGHAPUSAN BARANG TIDAK BERGERAK MILIK NEGARA• Pengahapusan barang tidak bergerak milik negara dilakukan berdasarkanpertimbangan:1. Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure, tidak dapatdimanfaatkan secara maksimal (idle).2. Terkena planologi kota.3. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.4. Penyatuan organisasi dalam rangka efisiensi dan memudahkankoordinasi5. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.PROSEDUR PENGHAPUSAN1. Laporan/Usulan tentang penghapusan barang milik negara oleh UnitPemakai barang/Bendaharawan barang2. Pembentukan Panitia Penghapusan3. Penelitian dan Penilaian Panitia Pengahapusan terhadap barang ybs. Hasilpenelitian ini kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan4. Dikeluarkannya Surat Keputusan penghapusan.Sie Infokum – Ditama Binbangkum 8CARA PENGHAPUSAN1. Penjualan• Penjualan barang milik negara harus dilakukan dengan pelelanganumum melalui Kantor Lelang Negara.• Penjualan barang milik negara dilakukan setelah memenuhi syarat:a. Barang yg dijual bukan merupakan barang rahasia negara.b. Barang yg dijual secara teknis operasional sudah tidak dapatdigunakan oleh Instansi Pemerintah secara efektif dan efisien.c. Barang ybs sudah harus dihapus dari daftar Inventaris.• Hasil penjualan barang milik negara merupakan penerimaan negara

dan harus disetor seluruhnya ke rekening kas negara.2. Hibah/disumbangkan• Hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial,keagamaan serta kemanusiaan.• Hibah barang milik negara hanya diperuntukkan bagi:a. Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan dan organisasi Kemanusiaanb. Instansi pemerintah atau pemerintah Daerah.• Syarat-Syarat Hibah :1. Bukan merupakan barang rahasia negara2. Bukan merupakan barang vital bagi negara3. Bukan merupakan barang yg menguasai hajat hidup orang banyak.4. Tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan lagi oleh instansipemerintah ybs dan instansi pemerintah lainnya.5. Tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas pelayanan umumpemerintah.3. Penyertaan Modal• Penyertaan modal dapat dilakukan dengan pertimbangan:1. Untuk Penyertaan Modal Pemerintah dalam mendirikan dan ataumengembangkan BUMN2. Untuk mengoptimalisasi pemanfaatan barang milik/kekayaannegara.• Penyertaan barang milik negara sebagai penyertaan modal pemerintahhanya diperuntukkan bagi BUMN/BUMD. Apabila penyertaan tersebutdiperuntukkan bagi BUMD, maka BUMD tsb harus sudah berbentuk PT.Sebagai tambahan, khusus untuk pengelolaan Barang Milik Daerah(BMD) telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang MilikDaerah. Dimana Permendagri tersebut dikeluarkan untuk melaksanakanketentuan Pasal 74 Ayat (3), PP Nomor 6 Tahun 2006 yang berbunyi : “Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukanSie Infokum – Ditama Binbangkum 9pembinaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakansebagaimana ayat (1) “. Menurut Ketentuan Pasal 2 Permendagri tersebutPengelolaan BMD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yangdilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan Barang Milik Negara.Visi pengelolaan aset negara kedepan adalah menjadi the best stateasset management on the world. Tidak sekedar bersifat teknis administratifsemata, melainkan sudah bergeser ke arah bagaimana berpikir layaknyaseorang manajer aset yang harus mampu merumuskan kebutuhan barangmilik negara secara nasional dengan akurat dan pasti, serta meningkatkanfaedah dan nilai dari aset negara tersebut. Tantangan untuk mewujudkan visitersebut tidaklah ringan, perlu kerja keras dari semua pihak mengingatproblematika di seputar pengelolaan aset negara sekarang ini begitukompleks. Oleh karena itu, pengelolaan aset negara harus ditangani olehSDM yang profesional dan handal, dan mengerti tata peraturan perundanganyang mengatur aset negara.Penertiban BMN pada kementerian / lembaga negara yang sekaranglagi berjalan harus dijadikan momentum bersama untuk menginventarisir danmenata kembali aset negara yang selama ini masih belum tertangani dengan

baik agar pergunaaan dan pemanfaatan aset negara sesuai denganperuntukannya, serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnyabagi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber/referensi:• PP Nomor 6 Tahun 2006;• www.djkn.depkeu.go.id;• Elisa.ugm.ac.id ( Slide ”Hukum Benda Milik Negara” );• www.mandikdasmen.depdiknas.go.id ( Slide ”Pelaporan Barang Milik Negara Atas DanaDekonsentrasi” ).