Upload
dinhdang
View
242
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2
Tanggung jawab Entitas yang Diperiksa
a) Mengelola keuangan negara secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b) Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif
c) Membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
d) Menindaklanjuti rekomendasi pemeriksa
Pengawasan :
adalah segala usulan atau
kegiatan untuk mengetahui dan
menilai kenyataan yang sebenar-
nya mengenai pelaksanaan tugas
atau kegiatan, apakah sesuai
dengan yang seharusnya.
4
Pemeriksaan UU 15/2004 & UU No. 15/2006 menyatakan
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah,
analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, objektif, dan profesional berdasarkan
standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.
Pemeriksaan adalah membandingkan:
- Dassen >< Dassollen
atau
- Kondisi >< Seharusnya/Ideal
5
Objek yang diperiksa
Entitas (satu orang atau lebih unit
kerja/pemerintah) yang diserahi tugas untuk
mengelola keuangan daerah atas:
6
Pelaksanaan & Pelaporan
• Data; → dokumen SPPLS/SPPUP/GU/TU
• Catatan; → akuntansi/laporan
• Dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara baik tertulis maupun terekam dalam bentuk apapun yang didukung dengan kebenaran formal dan materiil.
7
Kegiatan Fisik Atas:
Program - Pengadaan barang/jasa
Kegiatan - Hasil
Lain-lain - (Penerimaan/Belanja)
8
Apa yang diperiksa
Pengelolaan Keuangan yaitu keseluruhan
kegiatan pengelola keuangan sesuai
dengan kedudukan dan kewenangannya,
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pertanggungjawaban
9
Kriteria Pemeriksaan
• Peraturan Per-UU-an
• Hal-hal yang berlaku umum/universal
• Pendapat para ahli
• Perkembangan IPTEK
• Kinerja tahun sebelumnya/entitas sejenis
10
Lingkup yang diperiksa
Meliputi seluruh unsur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, antara lain:
- pemungutan dan penyetoran pajak;
- kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- penerimaan dan pengeluaran;
- kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain;
- kekayaan pihak lain yang dikuasai untuk menyelenggarakan tugas dan/atau kepentingan umum.
11
Jenis Pemeriksaan
(Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2004)
• Pemeriksaan Keuangan
• Pemeriksaan Kinerja
• Pemeriksaan dengan tujuan tertentu:
- Pemeriksaan Khusus;
- Pemeriksaan Investigatif;
- Pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan
dengan keuangan (FIRA).
12
Pemeriksaan Keuangan » pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah → dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Tujuan pemeriksaan:
Memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangan
Lingkup Pemeriksaan:
1) Laporan Realisasi;
2) Neraca;
3) Laporan Arus Kas;
3) Catatan atas Laporan Keuangan.
13
Pemeriksaan Kinerja » pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
Tujuan Pemeriksaan: (seperti)
Untuk mengetahui dan menilai apakah upaya pelayanan kesehatan oleh Pemda, telah dilaksanakan, telah tersedia secara optimal sesuai dengan indikator pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan, sarana prasarana telah tersedia sesuai persyaratan yang ditetapkan dan telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya serta biaya kegiatan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.
14
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu » pemeriksaan
yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan
kinerja.
Tujuan pemeriksaan:
Untuk menguji dan menilai apakah SPI atas pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan telah dirancang dan
dilaksanakan secara memadai dan telah mematuhi
persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan tertentu.
15
Opini
Merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:
1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.
16
4 jenis opini
• Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
• Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
• Tidak wajar (adversed opinion)
• Pernyataan menolak memberikan opini
(disclaimer of opinion)
17
TEMUAN PEMERIKSAAN
Temuan Pemeriksaan atau audit finding adalah himpunan dan sintesa dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama melakukan pemeriksaan tentang ekonomi dan efisiensi dan atau pemeriksaan atas program maupun pemeriksaan atas laporan keuangan (catatan pemeriksaan) pada entitas tertentu yang disajikan secara analitis dan sistematis yang meliputi unsur-unsur :
- kondisi,
- kriteria,
- akibat dan
- sebab serta
- komentar entitas yang diperiksa.
18
UNSUR-UNSUR TEMUAN
PEMERIKSAAN
• KONDISI
• KRITERIA
• AKIBAT
• SEBAB
• KOMENTAR/TANGGAPAN INSTANSI
19
KONDISI
Kondisi adalah gambaran tentang situasi
yang ada.
Hal tersebut sudah ditentukan dan
didokumentasikan selama audit
20
KRITERIA
Kriteria adalah standar yang digunakan untuk menentukan
apakah suatu program dapat mencapai atau melebihi harapan.
Kriteria merupakan suatu alat atau cara untuk dapat memahami
hasil audit.
Kriteria dapat berupa:
1. Ketetapan perundang-undangan
2. Hal yang bersifal universal
3. Standar atau norma
4. Pendapat ahli
5. Kinerja tahun sebelumnya
6. Kinerja entitas sejenis
7. Harga pasar
21
AKIBAT
Akibat (Effects) adalah suatu ukuran terhadap konsekuensi nyata atau potensial
• Akibat dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif.
• Akibat bisa terjadi dimasa lampau, terjadi sekarang atau bahkan bisa terjadi dimasa yang akan datang.
22
AKIBAT
• Penyimpangan administrasi
• Pemborosan : - in efisiensi
- in ekonomis
- in efektifitas
• Dugaan Kerugian Negara
• Dugaa Kerugian Negara Yang Mengandung
Unsur-unsur TPK
23
SEBAB
Sebab adalah alasan suatu kinerja yang jelek
(atau baik)
• Dengan mengetahui “sebab” suatu masalah
dapat membantu auditor membuat
rekomendasi yang bersifat membangun atau
perbaikan.
24
PROSES PENGUNGKAPAN TEMUAN
TPK
Hasil Pemeriksaan atas:
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Investigatif
25
Kerugian Negara Yang
Mengandung Unsur-Unsur TPK
Temuan yang sering diungkap dari pemeriksaan yang mengandung unsur TPK adalah
TPK yang memenuhi rumusan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan dengan UU No. 20 Tahun 2001 → perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan dan.
26
PROSES PERUMUSAN
TEMUAN TPK
Tim Pemeriksa
Konsulen Hukum
Pendapat Hukum
Memenuhi Unsur-Unsur
TPK
KPK > 1 Miliar
Kejaksaan
Kepolisian
Investigatif
TP/TGR
27
Hasil Pemeriksaan &
Tindak Lanjut
Hasil pemeriksaan disusun dan disajikan
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
LHP keuangan digunakan oleh pemerintah
untuk melakukan koreksi dan
penyesuaian sehingga laporan yang telah
diperiksa (audited financial statements)
memuat koreksi dimaksud sebelum
disampaikan kepada DPR/DPRD.
28
Entitas diberi kesempatan menanggapi
temuan dan kesimpulan yang dikemukakan
dalam laporan hasil pemeriksaan.
Tanggapan disertakan dalam laporan hasil
pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada
DPR/DPRD.
Entitas diminta menindaklanjuti rekomendasi
BPK.