Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Pengawalan dan Pengawasan Isu Strategis

Inspektorat Jenderal Kemristekdikti

1

MATERI DISKUSI KOMISI VI RAKERNAS KEMRISTEKDIKTI 1 Februari 2016

2

Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan

APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang

memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja,

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden

selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem

Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

DASAR HUKUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008

3

Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

dengan berpedoman pada SPIP

SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi: 1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,

2. Keandalan laporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, dan 4. Ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan

Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP)

Definisi Pengawasan Intern: Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan

efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

4

Pengawasan Intern

Penjelasan Ps 48, Ayat (2) PP 60/08:

Kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance).

5

Sistem Pengawasan Internal (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

DEFINISI SPI DAN SPIP

KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS ITJEN KEMRISTEKDIKTI

6

TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI

Mencegah dan melindungi sesuatu

Dari ketidaknyamanan dan

kehancuran

Mencegah

Mengarahkan Menghentikan

PENGAWALAN TUGAS ITJEN:

Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemristek dan

Dikti PERPRES NO. 13 TAHUN 2015

KEGIATAN 1. AUDIT 2. REVIU 3. EVALUASI 4. PEMANTAUAN 5. PENGAWASAN LAINNYA

Mendorong

PERAN DAN POSISI ITJEN 1. PEMBERI PERINGATAN DINI 2. KATALISATOR 3. KONSULTAN

7

8

Penjelasan Pasal 48 Huruf a. PP 60/08 :

Yang dimaksud dengan “audit” adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Jenis Audit (UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006)

1. Audit Laporan Keuangan

2. Audit Kinerja

3. Audit Dengan Tujuan Tertentu

Audit

9

Reviu

Penjelasan Pasal 48 Huruf b PP 60/08:

Yang dimaksud dengan “reviu” adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

10

Evaluasi

Penjelasan Pasal 48 Huruf c PP 60/08:

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Mulai

Evaluasi SM Evaluasi Akhir

Selesai

11

Pemantauan

Penjelasan Pasal 48 Huruf d PP 60/08:

Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mulai Selesai

Pantau Pantau Pantau

12

Penjelasan Pasal 48 Huruf e PP 60/08:

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Kegiatan Pengawasan Lainnya

PAGU KEMRISTEKDIKTI TAHUN 2016 (PER PROGRAM PER FUNGSI)

13

PROGRAM/FUNGSI PAGU ANGGARAN PAGU KEMENTERIAN TAMBAHAN

I. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 28.327.184.876 28.539.264.876 212.080.000 Pelayanan Umum 175.842.812 175.842.812 - Pendidikan 28.151.342.064 28.363.422.064 212.080.000

II. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas 50.475.000 50.475.000 - Pelayanan Umum - - - Pendidikan 50.475.000 50.475.000 -

III. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti 967.000.000 953.570.229 (13.429.771) Pelayanan Umum 169.500.000 169.500.000 - Pendidikan 797.500.000 784.070.229 (13.429.771)

IV. Pembelajaran dan Kemahasiswaan 6.062.976.061 6.162.976.061 100.000.000 Pelayanan Umum - - - Pendidikan 6.062.976.061 6.162.976.061 100.000.000

V. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti 1.436.981.771 3.202.731.542 1.765.749.771 Pelayanan Umum 356.930.000 356.930.000 - Pendidikan 1.080.051.771 2.845.801.542 1.765.749.771

VI. Penguatan Riset dan Pengembangan 1.052.752.004 1.527.752.004 475.000.000 Pelayanan Umum 173.000.000 173.000.000 - Pendidikan 879.752.004 1.354.752.004 475.000.000

VII. Penguatan Inovasi 90.608.900 190.608.900 100.000.000 Pelayanan Umum 90.608.900 90.608.900 - Pendidikan - 100.000.000 100.000.000

TOTAL KEMRISTEKDIKTI 37.987.978.612 40.627.378.612 2.639.400.000

Fungsi Pelayanan Umum 965.881.712 965.881.712 -

Fungsi Pendidikan 37.022.096.900 39.661.496.900 2.639.400.000 Ribu Rupiah

ANGGARAN TAHUN 2016 KEMRISTEKDIKTI

14

PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2016

PELAYANAN UMUM PENDIDIKAN TOTAL

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya *) 175.842.812.000 28.178.422.064.000 28.354.264.876.000

Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan

Akuntabilitas - 50.475.000.000 50.475.000.000

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti 169.500.000.000 770.420.000.000 939.920.000.000

Pembelajaran dan Kemahasiswaan - 6.062.976.061.000 6.062.976.061.000

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti 356.930.000.000 1.080.051.771.000 1.436.981.771.000

Penguatan Riset dan Pengembangan 173.000.000.000 879.752.004.000 1.052.752.004.000

Penguatan Inovasi 90.608.900.000 - 90.608.900.000

Total 965.881.712.000 37.022.096.900.000 37.987.978.612.000

15

Isu Strategis Pengawalan Itjen 2016

1. BOPTN 2. BEASISWA 3. KELEMBAGAAN IPTEK 4. RISET DAN PENGEMBANGAN 5. IMPLEMENTASI SPIP

16

Isu Strategis I: BOPTN

17

PASAL 89 UU No 12 tahun 2012

(5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi pendidikan.

(6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.

(7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian.

18

No. Skim penelitian Ketua Peneliti (Jml anggota)

Durasi (th)

Anggaran (Rp. Juta)

1. Unggulan PT S3, S2 L(K)? (2 – 3 org)

2 – 5 50 – tgt PT

2. Hibah Tim Pascasarjana

S3 (1 – 2 org)

3 100 – 125

3. Penelitian Fundamental

S3, S2 LK (1 – 2 org)

1 – 2 50 – 75

4. Hibah Bersaing Min. S2 Lektor

(1 – 2 org) 2 - 3 50 – 75

5. Hibah PEKERTI TPP : Maks S2 (1-2

org) TPM : S3 (1 org)

2 75 – 100

6. Disertasi Doktor Mhs. Prog. S3

(0 org) 1 30 – 50

7. Dosen Pemula Maks S2 (AA)

Lektor, PTS Binaan (1 – 2 org)

1 10 – 15

Penelitian Desentralisasi

19

No. Skim penelitian Ketua Peneliti (Jml anggota)

Durasi (th)

Anggaran (Rp. Juta)

1. Unggulan Strategis Nasional

S3, ada PT mitra (5 org)

2 – 3 500 – 1.000

2. Riset Andalan PT dan Industri (RAPID)

S3 ada PT mitra (1 – 2 org)

2-3 300 – 400

3. Kerjasama LN dan Publikasi Internasional

S3, (1 – 2 org) 2-3 150-200

4. Hibah Kompetensi S3

(1 – 2 org) 2 - 3 100-150

5. Penelitian Strategis Nasional

S3, (1-2) 2-3 75 – 100

6.

Penelitian Prioritas Nas. Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia

S3, (1-3 org) 2-3 150-200

Penelitian Kompetitif Nasional

20

Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE) (Rp100jt)

Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK) (Rp100jt)

Ipteks Bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus (IbIKK) (Rp200jt)

Ipteks bagi Wilayah (IbW) (Rp100jt)

Ipteks bagi Masyarakat (IbM) (Rp50jt)

Program Hi-Link – Pemda + Industri (Rp250jt)

Program KKN-PPM (Rp100jt)

Pengabdian Kepada Masyarakat PROGRAM

21

1. Dana Program Desentralisasi Penelitian bersumber dari dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dengan alokasi minimal setiap perguruan tinggi sebagaimana tercantum pada lampiran surat ini, baik untuk penelitian baru maupun penelitian lanjutan (on-going)

2. Penetapan judul penelitian/ppm/pkm yang akan didanai untuk tahun berjalan, baik baru mupun lanjutan, dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi melalui SIMLITABMAS (judul penelitian/ppm/pkm yang telah terdaftar di SIMLITABMAS ).

3. Setiap perguruan tinggi dapat menambah alokasi dana BOPTN Penelitian untuk mendanai judul penelitian yang sudah ada di SIMLITABMAS.

4. Dana BOPTN tidak diperkenankan digunakan untuk mendanai penelitian di luar judul penelitian yang telah terdaftar di SIMLITABMAS

Kebijakan Ditjen Dikti tentang Penetapan Alokasi Dana BOPTN Penelitian 2013-2105:

22

• Dana Program Penelitian bersumber dari dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dengan alokasi minimal setiap perguruan tinggi sebagaimana tercantum pada lampiran surat ini, baik untuk penelitian baru maupun penelitian lanjutan (on-going)

• Penetapan judul penelitian/ppm/pkm yang akan didanai untuk tahun 2014, baik penelitian baru mupun lanjutan, dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi melalui SIMLITABMAS (judul penelitian yang telah terdaftar di SIMLITABMAS ).

• Setiap perguruan tinggi dapat menambah alokasi dana BOPTN Penelitian untuk mendanai judul penelitian/ppm yang sudah ada di SIMLITABMAS.

• Dana BOPTN tidak diperkenankan digunakan untuk mendanai penelitian di luar judul penelitian yang telah terdaftar di SIMLITABMAS

Penetapan Alokasi Dana BOPTN Penelitian

23

BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI

Tujuan BOPTN: 1. Meningkatkan Mutu PTN 2. Memperluas Akses Pendidikan Tinggi 3. Mengendalikan Biaya Pendidikan

Fenomena Yang Tampak: 1. Mutu PTN belum terpengaruh oleh BOPTN 2. Beberapa PTN besar belum menggunakan BOPTN sesuai ketentuan 3. Beberapa PTN memiliki dana berlebih sehingga menyimpan BOPTN untuk

keperluan investasi

Pengawalan Inspektorat Jenderal: Evaluasi Kebijakan Pemberian BOPTN

24

Isu Strategis II: Beasiswa

25

SK (Output) 3 : Layanan Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa [Base Line] 3.337.002.400.000 IKK 3.1. : Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa dan Bantuan Pendidikan 3.329.734.862.000 A Bantuan Bidikmisi 3.043.321.850.000 1 Perguruan Tinggi Negeri 2.283.312.000.000 - Angkatan 2012 222.804.000.000 - Angkatan 2013 644.952.000.000 - Angkatan 2014 695.556.000.000 - Angkatan 2015 720.000.000.000 2 Bidikmisi Profesi 60.000.000.000 - Pendidikan Profesi 60.000.000.000 3 Perguruan Tinggi Swasta 235.014.000.000 - Angkatan 2012 11.538.000.000 - Angkatan 2013 92.544.000.000 - Angkatan 2014 62.532.000.000 - Angkatan 2015 68.400.000.000 4 Bidikmisi Angkatan 2016 (BARU) 438.750.000.000 - Bantuan Bidikmisi 390.000.000.000 - Biaya Kedatangan 48.750.000.000 5 Pendaftaran Mahasiswa Bidikmisi 17.500.000.000 - Biaya Pendaftaran 17.500.000.000 6 Koordinasi, Pengelolaan dan Validasi Data 3.521.500.000 7 Sosialisasi Sistem Penetapan dan Penyaluran Bidikmisi 764.100.000 8 Pertemuan Mahasiswa Bidikmisi Nasional 2016 4.460.250.000

BEASISWA 2016

26

IKK 3.1. : Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa dan Bantuan Pendidikan 3.329.734.862.000 B Beasiswa ADik 57.748.532.000 1 Beasiswa Afirmasi Dikti 49.459.200.000 - Angkatan 2012 3.242.400.000 - Angkatan 2013 8.551.200.000 - Angkatan 2014 9.945.600.000 - Angkatan 2015 15.120.000.000 - Angkatan 2016 - Baru 12.600.000.000 2 Biaya Kedatangan 4.500.000.000 3 Seleksi Afirmasi Pendidikan Tinggi 2016 2.491.832.000 4 Koordinasi, Pengelolaan dan Validasi Data 1.297.500.000 C Beasiswa Prestasi 18.664.480.000 1 Beasiswa Prestasi 17.971.700.000 - Beasiswa Mhs. Peraih Medali Ko-Ekskul 1.440.000.000 - Beasiswa Peraih Medali Olimpiade Sains dan Setara (On-Going - DN) 1.163.700.000 - Beasiswa Peraih Medali Olimpiade Sains dan Setara (On-Going - LN) 13.168.000.000 - Beasiswa Peraih Medali Olimpiade Sains dan Setara (Baru - DN) 200.000.000 - Beasiswa Peraih Medali Olimpiade Sains dan Setara (Baru - LN) 2.000.000.000 2 Koordinasi, Persiapan dan Monev 692.780.000 D Beasiswa PPA 210.000.000.000 1 Beasiswa PPA 210.000.000.000 IKK 3.2. : Jumlah Mahasiswa Yang Dilatih Kewirausahaan 7.267.538.000 A Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu 5.614.220.000 B Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa dan Dosen 1.653.318.000

RKA 2016 PER OUTPUT PER KEGIATAN

27

BEA SISWA PERGURUAN TINGGI

Tujuan Pemberian Beasiswa PTN: 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2. Memperluas Akses Pendidikan Tinggi 3. Meningkatkan Kinerja Organisasi

Fenomena Yang Tampak: 1. Kualitas Pendidikan belum terpengaruh Beasiswa 2. Manajemen pemberian beasiswa sangat lemah 3. Pemberian beasiswa belum sesuai tugas dan fungsi

Pengawalan Inspektorat Jenderal: Evaluasi Kebijakan Pemberian Beasiswa

28

Isu Strategis III: Kelembagaan Iptekdikti

29

KELEMBAGAAN IPTEK DIKTI

Tujuan Pembinaan Kelembagaan Iptek dan Dikti: 1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti 2. Meningkatkan Akses kelembagaan Iptek dan Dikti

Fenomena Yang Tampak: 1. Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti belum meningkat 2. Pelayanan kelembagaan iptek dan dikti belum baik

Pengawalan Inspektorat Jenderal: Evaluasi Kebijakan Pembinaan Kelembagaan Iptek dan Dikti

30

Isu Strategis IV: Litbang

31

BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tujuan Pemberian Bantuan Biaya Penelitian dan Pengembangan: 1. Meningkatkan Jumlah Penelitian dan Pengembangan 2. Meningkatkan porsi biaya penelitian dan pengembangan 3. Meningkatkan mutu Penelitian dan Pengembangan 4. Meningkatkan pemanfaatan penelitian dan pengembangan 5. Meningkatkan Pendaftaran HKI

Fenomena Yang Tampak: 1. Jumlah penelitian belum meningkat 2. Porsi biaya penelitian belum berubah 3. Kualitas penelitian dan pengembangan belum berubah 4. Penelitian dan pengembangan belum termanfaatkan dengan baik 5. Manajemen pengendalian penelitian dan pemanfaatan lemah

Pengawalan Inspektorat Jenderal: Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Biaya Penelitian dan Pengembangan

32

Isu Strategis V: SPIP

33

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

Tujuan SPIP: 1. Tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien 2. Tersusunnya laporan keuangan yang handal 3. Pengamanan Aset secara memadai 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Fenomena Yang Tampak: 1. Tujuan organisasi belum tercapai secara efektif dan efisien 2. Laporan keuangan belum tersusun secara baik 3. Banyaknya aset yang bermasalah 4. Terdapat temuan pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-

undangan

Pengawalan Inspektorat Jenderal: 1. Diagnosis Assesment Implementasi SPIP 2. Evaluasi Kebijakan Satuan Pengawasan Internal

34

TERIMA KASIH