PENGATURAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI …

Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu HukumVolume 12, Nomor 1, Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

17

PENGATURAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN :

STUDI TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAHDALAM MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN DAN BENDA TUMBUH DI KAWASAN

KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA AHMAD YANISEMARANG

Ida Bagus Gde Winaya*, Lita Tyesta, A.L.W.**Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas [email protected]

ABSTRAKSI

Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan untuk menjaminkeselamatan dan keamanan penerbangan, Bandar Udara dilengkapi dengan Kawasan KeselamatanOperasi Penerbangan (KKOP). KKOP relatif sangat luas, mulai dari pinggir landas pacu sampai radius15.000 m dengan ketinggian yang berbeda-beda sampai 150 m relatif terhadap Titik Reference BandarUdara. Bangunan dan benda tumbuh di dalam KKOP harus diatur dan dikendalikan, tidak melebihi batasketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan. Penelitian menganalisis pengaturanpembangunan dan benda tumbuh di KKOP dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalammengendalikan pembangunan dan benda tumbuh di KKOP Bandar Udara Ahmad Yani Semarang. Metodepenelitian yang digunakan Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. PengaturanKKOP dirumuskan dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan berikut peraturanpelaksanaannya. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara tegas menetapkanpenyerahan urusan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentinganbandar udara, termasuk di dalamnya adalah KKOP. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalampengaturan dan pengendalian KKOP Bandar Udara Ahmad Yani, baru dituangkan secara umum di dalamRencana Tata Ruang Wilayah baik di Propinsi Jawa Tengah maupun di Kota Semarang, belum ada Perdatentang rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara

Kata kunci : Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; Kewenangan Pemerintah Daerah;Pengaturan

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP**Penulis Kedua, Penulis Koresponden


18

PendahuluanIndonesian adalah salah satu anggota

International Civil Aviation Organization (ICAO),

yaitu Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yangkegiatannya menyiapkan peraturan penerbangansipil internasional, melakukan distribusi danmelakukan pemantauan serta evaluasi terhadappenerapannya. Kepentingan dan tujuan utamaICAO adalah Keamanan & Keselamatan, Efisiensidan Keteraturan (Security & Safety, Efficiency,

Regularity) penerbangan sipil di seluruh dunia.Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh ICAO

dituangkan dalam bentuk Annexes, salah satu diantaranya adalah Annex XIV tentang Aerodrome.

Dalam Vol.I, Chapter 4 Annex XIV tersebut adalahtentang “OBSTACLE RESTRICTION AND

REMOVAL “ atau Pembatasan danPemindahan Obstacle, dimana di dalamnyamengatur tentang Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan (KKOP) mensyaratkan bahwaKawasan Udara di sekitar Bandar udara harusbebas dari segala bentuk hambatan yang akanmengganggu pergerakan pesawat udara denganmenetapkan batasan ketinggian tertentu terhadapobyek-obyek di sekitar Bandar udara. Pada KKOPtidak dibenarkan adanya bangunan atau bendatumbuh, baik yang tetap (fixed), maupun dapat

berpindah (mobile), yang lebih tinggi dari batasketinggian yang ditentukan.

Sebagai anggota ICAO Indonesia telahmeratifikasi dan mengakomodasikan ketentuan-ketentuan ICAO tersebut di atas kedalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan. Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan(KKOP) adalah wilayah daratandan/atau perairan serta ruang udara di sekitarbandar udara yang digunakan untuk kegiatanoperasi penerbangan dalam rangka menjaminkeselamatan penerbangan. Selanjutnya KKOP dirumuskan dalam Pasal 206 yaitu terdiri atas :a). kawasan ancangan pendaratan dan lepas

landas;b) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;c). kawasan di bawah permukaan transisi;d) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;e). kawasan di bawah permukaan kerucut; danf).kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.Pasal 210 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2009tersebut mengatur : ”Dilarang berada di bandarudara, mendirikan bangunan atau melakukankegiatan-kegiatan lain di dalam maupun di sekitarbandara yang dapat membahayakan keamanandan keselamatan penerbangan”.


19

Selanjutnya terkait dengan kewajiban PemerintahDaerah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009tentang Penerbangan, menetapkan1:(1) Untuk menjamin keselamatan dan keamananpenerbangan serta pengembangan Bandar udara,pemerintah daerah wajib mengendalikan daerahlingkungan kepentingan bandar udara.(2) Untuk mengendalikan daerah lingkungankepentingan bandar udara sebagaimana dimaksudpada ayat (1), pemerintah daerah wajibmenetapkan rencana rinci tata ruang kawasan disekitar bandar udara bandar udara denganmemperhatikan rencana induk bandar udara danrencana induk nasional bandar udara.

Negara Indonesia ialah Negara kesatuanyang berbentuk republik. Negara kesatuanRepublik Indonesia memilih cara desentralisasidalam penyelenggaraan pemerintahannya bukansentralisasi Hal ini disebabkan :1. Wilayah Indonesia yang sangat luas;2. Daerah-daerah di Indonesia memiliki kondisigeografi dan budaya yang berlainan. Hal demikianitulah menjadikan alasan pemerintah menyerahkan

1 Lihat Pasal 211 Undang-Undang Nomor 1 tahun2009 Tentang Penerbangan.

sebagian kekuasaannya kepada wilayah ataudaerah-daerah agar mengurus dan mengatursendiri kekuasaannya. Berdasarkan itu maka UUD1945 memandang perlu adanya pemerintahandaerah. Adanya pemerintahan daerah adalah akibatdari penerapan asas desentralisasi.2

Sejalan pula dengan uraian di atas, LitaTyesta ALW, memaparkan dalam kuliahnya padaProgram Magister Ilmu Hukum tahun 2014 bahwaEksistensi Pemerintah diperlukan : Untukmenciptakan law and order (ketentraman danketertiban) dan untuk menciptakan welfare

(kesejahteraan). Eksistensi Pemerintah Daerahdiperlukan : karena wilayah negara terlalu luas danuntuk menciptakan kesejahteraan secarademokratis.

Upaya penyelenggaraan kesejahteraanbertujuan meningkatkan ketahanan sosial sertakemandirian agar terpenuhinya kebutuhan material,spiritual, sosial3 dan Kebutuhan material yangdimaksud contohnya bangunan fisik

2 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan

Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi,Edisi Kedua,(Jakarta,PTBumi Aksara,2009), hal 167.3Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009,tentang Kesejahteraan social.


20

penunjang kebutuhan masyarakat, misalnyarumah hunian, gedung, baik gedung toko, layananpendidikan, layanan kesehatan, serta rumahibadah. Pada pembangunan fisik tersebut harussesuai perijinan yang telah ditetapkan berdasarkanbaik peraturan pemerintah maupun undang-undang. Pemerintah Daerah mempunyaikewenangan memngatur dan mengendalikanbangunan di daerahnya, dengan mengeluarkanIzin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berdasarkan Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikewenangan yang cukup luas dalam membangundan mengelola daerahnya masing-masing sesuaipotensi yang ada didaerah tersebut. Kewenanganpemerintah daerah tersebut dinamakan otonomidaerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang,dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistemNegara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menyelenggarakan OtonomiDaerah dan Tugas Pembantuan, Daerahmembentuk Perda4. Perda dibentuk oleh DPRDdengan persetujuan bersama Kepala Daerah,yang berisikan materi muatan:a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas

Pembantuan; danb. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda dapat memuat materi muatan lokalsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bandar Udara Ahmad Yani Semarangadalah Pangkalan TNI-AD yang oleh Pemerintahditetapkan juga sebagai Bandar Udara umum yangmelayani penerbangan komersial, berlokasi ditengah-tengah kota Semarang yaitu ibu kotaPropinsi Jawa Tengah belakangan menunjukkanperkembangan yang sangat pesat, bahkan sudahmenyandang status Bandar Udara Internasional.

Keberadaannya yang demikian itu perlumendapat perhatian terutama terkait denganpengendalian bangunan-bangunan yang mulaitumbuh dan berkembang di sekitar Bandar Udara,sehingga tidak menjadikannya rawan terhadapkeselamatan penerbangan yang mendarat maupunlepas landas.

4 Lihat Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014.Tentang Pemerintahan Daerah.


21

Bangunan-bangunan maupun bendatumbuh di dalam KKOP bandara yang tidak sesuaidengan ketentuan atau yang menyalahi ketinggianmaksimum maupun konstruksi sebagaimana diaturdalam KKOP sangat berbahaya terhadapkeselamatan penerbangan, dalam arti baik bagimasyarakat pengguna jasa penerbangan sendiri,maupun masyarakat yang berdomisili di wilayahKKOP serta dapat menghambat lajunyapembangunan perekonomian daerah yangbersangkutan. Tentu kita tidak menhendakiterulangnya tragedy yang sangat memilukan yaitujatuhnya pesawat Hercules C-130 milik TNI-AUyang jatuh di Polonia Medan pada tanggal 30 Juni2015, yang memakan korban begitu banyak, baikyang berada di dalam pesawat maupunmasyarakat yang berada di darat dimana saatpesawat memutar kembali ke Bandara karena adagangguan teknik, menabrak sebuah tiang anteneradio, sehingga akibatnya sangat fatal.

PermasalahanDari latar belakang sebagaimana di

uraikan di atas yang menjadi permasalahan dalampenulisan ini adalah sebagai berikut :1. Bagaimana pengaturan pembangunan dan

benda tumbuh di Kawasan KeselamatanOperasi Penerbangan Bandar Udara.

2. Bagaimana pelaksanaan kewenanganPemerintah Daerah dalam mengendalikanpembangunan dan benda tumbuh di KawasanKeselamatan Operasi Penerbangan BandarUdara Ahmad Yani Semarang.

Metode PenelitianMetode pendekatan yang digunakan adalah

Yuridis Normatif, Pendekatan yuridis dilakukandengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukumyang berlaku di Indonesia, didukung denganmenggunakan pendapat para ahli di bidang hukum,terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.Juga didukung dengan pendekatan normatif dengancara meneliti bahan pustaka dengan mempelajaridan menelaah teori-teori konsep-konsep, sertaperaturan yang berkaitan denganpermasalahan.Tujuan Penelitian Hukum Normatifadalah mencari taraf sinkronisasi, penemuanhukum/azas hukum, inventarisasi aturan, dananalisis aturan5.

5 Aji Sumekto, Materi Kuliah Metodologi Penelitian Hukum,

disampaikan dalam kuliah Magister Ilmu Hukum-Undiptanggal 10 Oktober 2014


22

Spesifikasi Penelitian yang digunakanadalah Deskriptif-Analisis. Bersifat deskriptif yaituuntuk memberikan gambaran secara rinci,sistematis, faktual dan menyeluruh mengenaisegala sesuatu yang diteliti. analisis, berartimengelompokkan, menghubungkan dan memberimakna. Jenis data yang digunakan adalah datasekunder didukung dengan wawancara untukmelengkapi data. Pengumpulan data melalui datasekunder yang berhubungan erat denganpermasalahan, yaitu data yang diperoleh dari studidukumenter atau studi kepustakaan. Analisis datamenggunakan metode analisis-kualitatif, yangbersifat deskriptif analisis.

PembahasanA. Pengaturan Pembangunan dan Benda

Tumbuh di Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan Bandar Udara.

A.1. Peran Bandar Udara.Peran sebuah Bandar Udara sangat

komplek dan luas, sehingga keberadaan sebuahbandar udara menjadi penting dan memberikanpangaruh yang berdampak luas (multi player

effect) terhadap pembangunan di daerahkhususnya dan nasional pada umumnya. BandarUdara sekarang tidak sekedar menjadi tempat

naik-turunnya pesawat terbang, penumpang danbarang, melainkan lebih dari pada itu yaitu adakegiatan pemerintahan, kegiatan ekonomi,perdagangan, pariwisata, mempercepat lajunyapembangunan daerah, menghubungkan daerahsatu dengan lainnya dan sebagainya. Bandar udaramenjadi pintu gerbang dari sebuah daerah olehkarena itu kawasan di sekitar bandar udara akanmenjadi tempat yang menarik bagi masyarakat,para pelaku bisnis, serta para pihak yangberkepentingan untuk membangun infrastrukturyang mendukung kegiatannya. Seiring dengan haltersebut permasalahan yang dihadapi sebuahbandar udara juga menjadi semakin komplek, baikdalam hal keamanan, keselamatan penerbangan,lingkungan hidup, kriminalitas termasuk yangbersifat trans nasional. Tanah dan/atau perairandan ruang udara di sekitar bandar udara umumyang merupakan kawasan keselamatan operasipenerbangan pada dasarnya dapat dipergunakanoleh umum dengan memenuhi persyaratankeselamatan operasi penerbangan. Perlu adapengaturan dan pengendalian terhadapbangunan/gedung dan benda-benda yang yangberlokasi di KKOP sebuah bandar udara.


23

A.2. Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.Bandar Udara Ahmad Yani merupakan

Bandar Udara Umum, artinya digunakan untukmelayani kepentingan masyarakat umum.Kebetulan pengoperasiannya digunakan bersamaTNI-AD, karena Bandar Udara Ahmad Yani inipada awalnya memang murni sebagai PangkalanTNI-AD, kemudian sejalan dengan perkembangankebutuhan akan angkutan udara di Jawa Tengah,khususnya di Semarang, maka oleh pemerintahditetapkan, juga untuk melayani penerbangan sipil,sehingga sampai sekarang Bandar Udara inidigunakan bersama baik untuk penerbangansipil/komersial maupun untuk operasi penerbanganTNI-AD.

Lokasi Bandar Udara Ahmad Yani terletakdi tengah Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah,dengan koordinat geografis : 060. 58’. 39,507 “ LS,dan 110 0. 22’. 53,366” BT, atau pada koordinatbandar udara X = 19.940 meter dan Y = 20.000meter dimana sumbu X berimpit dengan sumbulandasan yang mempunyai azimuth 3100. 06’.59,025” geografis dan sumbu Y melalui ujunglandas pacu 31 tegak lurus sumbu X. dan titikreferensi bandar udara/Aerodrome Reference Point

(ARP) Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, yaitu: 060. 58’. 35,09” LS, dan

1100. 22’. 37, 76” BT. 6

Bandar Udara Ahmad Yani Semarang jugaditetapkan sebagai Bandar Udara pengumpuldengan skala pelayanan sekunder, dan memilikiluas lahan 409,393 Ha, sudah termasuk untukkepentingan pengembangan. Dalam rangkapengembangan saat ini Bandar Udara Ahmad Yanisudah memiliki Rencana Induk sekaligus jugadilenkapi dengan KKOP, yang ditetapkanberdasarkan Keputusan Menteri PerhubunganNomor : KP 93 Tahun 2014, tentang Rencana IndukBandar Udara Ahmad Yani Semarang Dalam limatahun terakhir Bandar udara Ahmad Yanimengalami pertumbuhan produksi yang sangatpesat, Rata-rata pertumbuhan, yaitu : untukpergerakan pesawat 21,96 %, Penumpang 13 %,bagasi 23 %, dan Kargo 26,4 %. Denganpertumbuhan yang terus terjadi dari tahun ke tahunini, maka upaya untuk pengembangan BandarUdara Ahmad Yani juga terus dilakukan.

6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 93 Tahun

2014, Tentang Rencana Induk Bandar Udara Ahmad YaniSemarang Propinsi jawa Tengah


24

Seiring dengan hal itu, maka faktorkeselamatan dan keamanan menjadi hal urgenyang harus menjadi perhatian baik untukmasyarakat pemakai jasa penerbangan maupunterhadap masyarakat di sekitar bandar udarasendiri.

Untuk menjamin keselamatan dankeamanan tersebut, harus ada system pengaturandan pengendalian yang baik terhadap pemanfaatantata ruang di sekitar Bandar udara, dalam hal iniadalah di Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan (KKOP) bandar udara.

A.3. Pengaturan Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan Bandar Udara.

Pengaturan Kawasan KeselamatanOperasi penerbangan (KKOP) Bandar udara diaturbaik secara internasional maupun melaluiperaturan perundang-undangan nasional.

1) Pengaturan Internasional.Pengaturan secara internasional ditetapkan olehBadan Penerbangan Sipil Internsioanal (ICAO),diatur melalui ketentuan-ketentuan berupa Annexis.KKOP diatur pada Annex XIV, tentang Aerodrome,khususnya dalam Vol.1. Chapter 4 mengaturtentang

“OBSTACLE RESTRICTION AND REMOVAL “atau Pembatasan dan Pemindahan Obstacle.Memberikan ketentuan sebagai berikut7 :

“The objectives of thespecifications in this

chaptern are to dofine the airspace around

aerodromes to be maintained free from

obstacles so as to permit the intended

aeroplane operations at the aerodromes to be

conducted safetyand to prevent the

aerodromes from becoming unusable by the

grouth of obstacles around the aerodromes.

This is achieved by establishing a series of

obstacles limitation surfaces that define the

limits to which objects may project into the

airspace”.

objects which penetrate the obstacle limitation

surfaces cdontainedin this chapter may in certain

circumstances cause an increase in the obstacle

clearance altitude/hiight for an instrument approach

procedure or any associated visual circling

procedure”.

7 International Standards and recommended Practices,Aerodrome, Annex 14, To the Convention onInternational Civil Aviation , Volume I, Aerodromedesign and Operatins Third Edition, July 1999.


25

Obstacle didefinisikan sebagai : Obyek apapunyang berada di atas atau berdiri di atas permukaanarea pembatasan obstacle yang telah ditentukan,dimana meliputi runway strip, runway end safetyarea, clearway,dan taxiway strip; dan Obyekapapun yang memasuki permukaan batas obstacle(Obsatcle Limitation Surface/OLS),yaituserangkaian permukaan yang menentukan batasketinggian obyek, di sekitar Bandara. Kebutuhandata obstacle untuk rancangan prosedurpenerbangan instrument perlu ditentukan denganberkoordinasi dengan perancang prosedurpenerbangan.

Ketentuan di atas menyatakan bahwa tujuan daripermukaan pembatasan obstacle (obstacle

limitation surfaces) adalah :1. Untuk menentukan volume ruang udara di

sekitar bandara yang harus dijaga agarbebas dari obstacle sehingga operasipesawat udara yang dikehendaki di dalambandara dapat dilaksanakan denganselamat, baik selama pendekatan visualsecara keseluruhan atau selama segmenpendekatan visual dari pendekataninstrument (instrument approach);

2. Untuk mencegah bandara tidak dapatdigunakan karena pertumbuhan obstacledi sekitar bandara; dan hal ini dapatdicapai dengan menerapkanserangkaian permukaan pembatasanobstacle ( obstacle limitation surfaces)yang menentukan batas dari obyek apayang berada dalam ruang udara.

Penyelenggara bandar udara harusmenentukan OLS yang dapat diterapkan padabandara. Obstacle Limitation Surfaces(OLS) adalahpermukaan konseptual(imajiner) yang berhubungandengan runway dan mengidentifikasi batas bawahdari ruang udara (airspace) bandara di atas obyekyang menjadi obstacle untuk operasi pesawatudara.

Setiap bandar udara memiliki KKOP yangukurannya ditentukan oleh klasifikasi BandarUdara, dimensi dan konfigurasi dari pada LandasPacu. Secara umum KKOP sebuah bandar udaramerupakan kawasan yang relatif sangat luas, mulaidari pinggir landas pacu membentang sampairadius 15.000 m dengan ketinggian yang berbeda-beda sampai 150 m relatif terhadap Aerodrome

Reference Point (ARP). KKOP ini dibatasiketinggian, jarak (panjang) atau radius dan sudutkemiringan atau pelebaran relative terhadap letak,dimensi dan ketinggian landas pacu bandar udara.


26

Dimensi atas batas-batas KKOP dimaksudditentukan oleh adanya perbedaan klasifikasiperalatan bantu navigasi penerbangan yangterpasang di sebuah bandar udara dan dimensilandas pacu.

2). Pengaturan NasionalPengaturan KKOP secara nasional

dituangkan dalam peraturan perundang-undanganIndonesia, yaitu Undang-Undang RI Nomor 1Tahun 2009 Tentang Penerbangan yangselanjutnya dijabarkan ke dalam berbagaiperaturan pelaksanaannya.

Ketentuan-ketentuan Annex XIV,khususnya Vol. I Chapter 4 mengenai Obstacle

Limitation Surfaces (OLS) tersebut di atas telahdiakomodir di dalam Undang-Undang RI Nomor 1Tahun 2009 tentanng Penerbangan (UU No. 1Tahun 2009) berikut peraturan pelaksanaannya.OLS di Indonesia disebut sebagai KawasanKeselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).Dalam UU No. 1 Tahun 2009 TentangPenerbangan disebutkan : Kawasan KeselamatanOperasi Penerbangan (KKOP) adalah : wilayahdaratan dan /atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untukkegiatan operasi penerbangan dalam rangkamenjamin keselamatan penerbangan. Sedangkan

yang dimaksud dengan keselamatan Penerbanganadalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratankeselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara,pesawat udara, bandar udara, angkutan udara,navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang danfasilitas umum lainnya.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan(KKOP) sebagaimana dimaksud dalam UU No 1Tahun 2009 tentang Penerbangan tersebut terdiriatas8 :

a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas(approach and take-off area) adalah suatukawasan perpanjangan kedua ujung landaspacu, di bawah lintasan pesawat udara setelahlepas landas atau akan mendarat, yang dibatasioleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

8 Lihat Pasal-pasal 206, 208, 209, 210, 211, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.


27

b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaanadalah : sebagian dari kawasan pendekatanyang berbatasan langsung dengan ujung-ujunglandas pacu dan mempunyai ukuran tertentu,yang dapa menimbulkan bahaya kecelakaan.

c. kawasan di bawah permukaan transisi, adalahbidang dengan kemiringan tertentu sejajar danberjarak tertentu dari sumbu landas pacu, padabagian bawah dibatasi oleh titik perpotongandengan garis-garis datar yang ditarik tegaklusrus, dan pada bagian atas dibatasi oleh garisperpotongan dengan permukaan horizontaldalam.

d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam,adalah bidang datar di atas dan di sekitarBandar udara yang dibatasi oleh radius danketinggian dengan ukuran tertentu untukkepentingan pesawat udara melakukan terbangrendah pada waktu akan mendarat atau setelahlepas landas.

e. kawasan di bawah permukaan krucut, adalahbidang dari suatu krucut yang bagianbawahnyadibatasi oleh garis perpotongandengan horizontal dalam dan bagian atasnyadibatasi oleh garis perpotongan dengan

permukaan horizontal luar, masing-masingdengan radius dan ketinggian tertentu dihitungdari titik referensi yang ditentukan.

f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar,adalah bidang datar di sekitar bandar udarayang dibatasi oleh radius dan ketinggian denganukuran tertentu untuk kepentingan keselamatandan efisiensi operasi penerbangan, antara lain,pada waktu pesawat udara melakukanpendekatan untuk mendarat dan gerakansetelah tinggal landas atau gerakan dalam halmengalami kegagalan dalam pendaratan.

g. kawasan di sekitar penempatan alat bantunavigasi penerbangan, adalah kawasan disekitar penempatan alat bantu navigasipenerbangan di dalam dan/atau di luar daerahlingkungan kerja bandar udara, yangpenggunaannya harus memenuhi persyaratantertentu guna menjamin kinerja/efisiensi alatbantu navigasi penerbangan dan keselamatanpenerbangan.

Untuk yang terakhir ini yaitu kawasan di sekitarpenempatan alat bantu navigasi penerbangan tidakdibahas mengingat kawasan tersebut tidak selaluberlokasi di dalam kawasan Bandar udara,


28

sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kawasansekitar Bandar udara.

Untuk menjamin keselamatan operasipenerbangan di bandar udara dan sekitarnyadiperlukan Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan (KKOP) untuk mengendalikanketinggian benda tumbuh dan pendirian bangunandi bandar udara dan sekitarnya.

Mendirikan, mengubah, atau melestarikanbangunan, serta menanam atau memeliharapepohonan di dalam kawasan keselamatan operasipenerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggiankawasan keselamatan operasi penerbangan.Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan,mengubah, atau melestarikan bangunansebagaimana dimaksud harus mendapatpersetujuan Menteri yang membidangiPenerbangan, dan memenuhi ketentuan sebagaiberikut.:a. Merupakan fasilitas yang mutlak diperlukanuntuk operasi penerbangan;b. Memenuhi kajian khusus aeronautika; danc. Sesuai dengan ketentuan tekniskeselamkatan operasi penerbangan.

Bangunan yang melebihi batasansebagaimana dimaksud di atas wajibdiinformasikan melalui pelayanan informasi

aeronautika (aeronautical information service).Selanjutnya juga diatur oleh UU Nomor 1

Tahun 2009, bahwa “Setiap orang dilarang beradadi daerah tertentu di bandar udara, membuathalangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatanlain di kawasan keselamatan operasi penerbanganyang dapat membahayakan keselamatan dankeamanan penerbangan,kecuali memperoleh izindari otoritas bandar udara”.

Terkait dengan Pemerintah Daerah UU Nomor1 Tahun 2009 menetapkan :

1. “Untuk menjamin keselamatan dan keamananpenerbangan serta pengembangan bandarudara, pemerintah daerah wajib mengendalikandaerah lingkungan kepentingan bandar udara.

2. “Untuk mengendalikan daerah lingkungankepentingan Bandar udara dimaksud,pemerintah daerah wajib menetapkan rencanarinci tata ruang kawasan di sekitar Bandar udaradengan memperhatikan rencana induk Bandarudara dan rencana induk nasional bandarudara”.

3. “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuaidengan kewenangannya menjamin tersedianyaaksesibilitas dan utilitas untuk menunjangpelayanan bandar udara”.


29

Setiap pendirian bangunan di KKOPdiperlukan rekomendasi dari Menteri Perhubungandalam hal ini dari Direktur Jenderal PerhubunagnUdara atau Pejabat yang ditunjuk.

Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan (KKOP) di sekitar badar udaraditentukan berdasarkan rencana induk bandarudara. Sekarang setiap rencana induk bandarudara di dalamnya sudah langsung dilengkapi danditetapkan adanya kawasan keselamatan operasiipenerbangan bandar udara yang bersangkutan.Bagi bandar udara yang belum mempunyai rencanainduk bandar udara maka KKOPnya ditentukanberdasarkan panjang landasan sesuai rencanapengembangan.

Pembinaan kegiatan penerbangan dibandar udara, dilaksanakan oleh otoritas bandarudara. Otoritas Bandar Udara dalam melaksanakantugasnya berkoordinasi dengan pemerintah daerahsetempat. Dalam kaitannya dengan KKOP OtoritasBandar Udara mempunyai wewenang mengatur,mengendalikan, dan mengawasi penggunaankawasan keselamatan operasi penerbangan dandaerah lingkungan kerja bandar udara serta daerahlingkungan kepentingan bandar udara.

Adapun batas-batas ketinggian yangdizinkan di dalam Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan (KKOP) adalah sebagai berikut9 :

1). Pada kawasan ancangan pendaratan dantinggal landas : batas-batas ini ditentukanoleh ketinggian terendah dari pertampalan(superimpose) permukaan pendekatan danlepas landas, permukaan horizontal dalam,permukaan kerucut dan permukaanhorizontal luar pada kawasan keselamatanoperasi penerbangan.

2). Pada kawasan kemungkinan bahayakecelakaan, batas-batas ini ditentukan olehkemiringan 2 % atau 2,5 %, atau 3.33 % atau4 % atau 5 % ( sesuai kalsifikasi loandaspacu) arah keatas dan keluar dimulai dariujung permukaan utama pada ketinggianmasing-masing ambang landas pacu sampaidengan ketinggian (45+H) meter diataselevasi ambang landas pacu terendahsepanjang jarak mendatar 3.000 meter daripermukaan utama melalui perpanjangangaris tengah landas pacu.

9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun2005, tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia(SNI) 03-7112-2005,mengenai Kawasan KeselamatanOperasi Penerbangan sebagai Stadar Wajib.


30

3). Pada kawasan di bawah permukaanhorizontal-dalam : batas-batas ini ditentukan(45+H) meter diatas elevasi ambang landaspacu terendah.

4). Pada kawasan di bawah permukaanhorizontal-luar : batas-batas ini ditentukan(150+H) meter diatas elevasi ambang landaspacu terendah.

5). Pada kawasan di bawah permukaan krucut :batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% arah keatas dan keluar, dimulai dari tepiluar kawasan di bawah permukaanhorizontal-dalam pada ketinggian (45+H)meter diatas elevasi ambang landas pacuterendah sampai ketinggian (80+H) atau(100+H) atau 105+H) atau (120+H) atau(145+H) (sesuai klasifikasi landas pacu).

6). Pada kawasan di bawah permukaan transisi :batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3 %atau 20 % (sesuai klasifikasi landas pacu)arah keatas dan keluar, dimulai dari sisipanjang dan pada ketinggian yang samaseperti permukaan utama dan permukaanpendekatan menerus sampai memotongpermukaan horizontal dalam pada ketinggian(45+H) meter diatas elevasi ambang landaspacu terendah.

Penggunaan tanah, perairan atau udara diKKOP diatur bahwa : Menggunakan tanah, perairanatau udara di setiap kawasan yang ditetapkan harusmemenuhi persyaratan-persyaratan sebagaiberikut:

a) Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasiradio antar bandar udara dan pesawat udara;

b) Tidak menyulitkan penerbang membedakanlampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampulain;

c) Tidak menyebabkan kesilauan pada matapenerbang yang mempergunakan bandarudara;

d) Tidak melemahkan njarak pandang sekitarbandar udara;

e) Tidak menyebabkan timbulnya bahayaburung, atau dengan cara lain dapatmembahayakan atau mengganggupendaratan atau lepas landas atau gerakanpesawat udara yang bermaksudmempergunakan bandar udara.

Terhadap bangunan yang berupa bendatidak bergerak yang sifatnya sementara maupuntetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atauyang telah ada secara alami seperti : gedung-


31

gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah,jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadipenghalang atau obstacle saat ini tetapdiperbolehkan sepanjang prosedur keselamatanoperasi penerbangan terpenuhi.

Bangunan atau suatu benda yang adasecara alami berada di KKOP dan ketinggiannyamasih dalam batas ketinggian yang diperkenankanakan tetapi diduga dapat membahayakankeselamatan operasi penerbangan harus diberitanda atau dipasang lampu. Pemberian tanda ataupemasangan lampu termasuk pengoperasian danpemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biayapemilik atau yang menguasainya.

Pemerintahan Daerah diatur berdasarkanUndang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014),sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Pasal 18Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia.Pemerintah Daerah berwenang untuk mengaturdan mengurus sendiri Urusan Pemerintahanmenurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuandan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.Otonomi Daerah sebagaimana ditetapkan olehUndang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 angka 6adalah hak, wewenang dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat dalam sistem Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Bahwa penyelenggaraan pemerintahandaerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnyakesejahteraan masyarakat melalui peningkatanpelayanan,pemberdayaan, dan peran sertamasyarakat, serta peningkatan daya saing daerahdengan memperhatikan prinsip demokrasi,pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerahdalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Adanya hak otonomi daerah artinya pemerintahdaerah mempunyai kewajiban penuh dalampembangunan dan pengelolaan daerahnya,termasuk berperan dalam pengaturan danpengendalian bangunan-bangunan, baik pusatkegiatan bisnis, pemukiman, beserta bangunanlainnya yang ada di wilayahnya. Termasuk salahsatu kewenangan pemerintah daerah adalahmengatur, menertibkan dan mengendalikanbangunan-bangunan yang tumbuh di KawasanKeselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), yangdapat mengganggu keamanan serta keselamatanoperasi penerbangan.

Untuk mewujudkan kepentingan daerahyang berdasarkan aspirasi masyarakat,pemerintahan daerah diberi tanggung jawab yangbesar dalam hal pengaturan di bidang PeraturanPerundang-undangan dalam penyelenggaraan


32

pemerintahan dan pembangunan untukkepentingan masyarakat daerahnya. Kewenanganmembuat peraturan daerah (Perda) merupakanwujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimilikioleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturandaerah merupakan salah satu sarana dalampenyelenggaraan otonomi daerah10

Sebagaimana diamanatkan oleh UUD1945, terdapat Urusan Pemerintah yangsepenuhnya menjadi kewenangan PemerintahPusat yang dikenal dengan istilah urusanpemerintahan absolute dan ada urusan pemerintahkonkuren.Urusan pemerintah konkuren terdiri atasUrusan Pemerintah Wajib dan Urusan PemerintahPilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat,Daerah Propinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalamUrusan Pemerintahan Wajib yang terkaitPelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajibyang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar.

10 Rozali Abdullah, PelaksanaanOtonomi Luas dengan

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 131

Sektor Perhubungan termasuk dalam UrusanPemerintahan Wajib yang tidak terkait PelayananDasar (lihat Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun2014). Kemudian bidang perhubungan ini dirincidalam lampiran, mengenai pembagian UrusanPemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusatdan Daerah Proinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,pada huruf O No.3 : Sub Penerbangan11.Dalam matrik hanya diuraikan sedikit tentang SubPenerbangan yaitu : Urusan Pemerintah Pusatadalah : Pengaturan, pengendalian danpengawasan kegiatan penerbangan, sedangkanpada Urusan Pemerintah Propinsi ; kosong, berartitidak ada urusan yang diserahkan kepadaPemerintah Propinsi, sedangkan untuk DaerahKabupaten/Kota hanya mengenai Penerbitan izinmendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepaslandas helikopter.

11 Lihat lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, huruf O. Pembagian UrusanPemerintahan Bidang Perhubungan, Nomor 3 Penerbangan,Pemerintah pusat pengaturan, pengendalian dan pengawasankegiatan penerbangan sipil, Daerah Propinsi –nil-DaerahKabupaten/ Kota Penerbitan izin mendirikan bangunan tempatpendaeratan dan lepas landas helikopter.


33

Dengan demikian kewenangan yang diberikankepada Pemerintah Daerah menurut UU No.23Tahun 2014 ini sangat kecil, yaitu hanya untukDaerah Kabupaten/Kota, dan itupun hanya untukpenertiban izin mendirikan bangunan tempatpendaratan dan lepas landas helikopter saja, bukanuntuk lingkungan kepentingan bandar udara.Pendaratan dan lepas landas helikopter sendiritidak selalu di sebuah bandar udara, sangatdimungkinkan helikopter mendarat di luar bandarudara, misalnya di sebuah kapal, pegunungan,pantai, tanah lapang, hanya cukup denganpengaturan dan pengamanan tertentu saja ditempat pendaratan. Dalam praktek pelaksanaankewenangan dimaksud hampir tidak pernahditemukan di lapangan. Dengan demikian dapatdiartikan bahwa urusan pengaturan , pengendaliandan pengawasan kegiatan penerbangan sipil tidakdiserahkan menjadi urusan Daerah. Jadi dalam UUNomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahanDaerah tidak ada penyerahan urusan atauketentuan yang dengan tegas terkait dengankewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerahatas Tatanan Kebandarudaraan terutama terhadappengendalian daerah lingkungan kepentinganbandara udara. Sementara dalam UU Nomor 1Tahun 2009 Tentang Penerbangan, untukmenjamin keselamatan dan keamanan

penerbangan Pemerintah Daerah diwajibkanmengendalikan daerah lingkungan kepentinganbandar udara, dan wajib menetapkan rencana rincitata ruang kawasan di sekitar bandar udara.

B. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerahdalam Mengendalikan Pembangunan dan BendaTumbuh di Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan (KKOP) Bandar Udara.

B.1. Kewenangan Pemerintah Daerah.Pengertian Kewenangan menurut kamus

umum bahasa Indonesia diartikan sama denganwewenang yaitu hak dan kekuasaan untukmelakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yangdisebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasaldari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif /Administratif. Kewenangan adalah kekuasaanterhadap segolongan orang-orang tertentu ataukekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan(atau bidang urusan) tertentu yang bulat,sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatuonderdil tertentu saja.


34

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untukmelakukan suatu tindak hukum publik”.12

Dalam kaitannya dengan pengaturan danpengendalian pembangunan serta benda tumbuh diKKOP, beberapa peraturan perundang-undanganmemberikan kewenangan dan kewajibana kepadaPemerintah Daerah diantaranya sebagai berikut :

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan : Pasal 211 ayat (1) menetapkan:”Untuk menjamin keselamatan dan keamananpenerbangan serta pengembangan bandar udara,pemerintah daerah wajib mengendalikan daerahlingkungan kepentingan bandar udara.

Pemerintah Daerah dalam hal inidiwajibkan untuk mengendalikan daerah lingkungankepentingan bandar udara, artinya PemerintahDaerah mempunyai kewenangan dalam mengaturdan mengendalikan pembangunan, benda-benda,serta kegiatan masyarakat di daerah lingkungankepentingan bandar udara, antara lain di dalamnyaadalah di KKOP.

12 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara,(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987), hlm 29

Dalam hal ini tentu sesuai ketentuan yang diaturdalam KKOP guna menjamin keselamatan dankeamanan penerbangan serta dalam rangkapengembangan bandar udara. Selanjutnya sesuaiketentuan Pasal 211 ayat (2), untuk pelaksanaankewenangan dimaksud Pemerintah Daerahdiwajibkan menetapkan rencana rinci tata ruang diKKOP yang bersangkutan dengan mengacu kepadarencana induk bandar udara dan rencana induknasional bandara udara serta menjamin tersedianyaaksesibilitas dan utilitas untuk menunjangpelayanan bandar udara.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007Tentang Penataan Ruang Pasal 7 juga mengaturbahwa Pemerintah Daerah diberi kewenanganuntuk menyelenggarakan penataan ruang didaerahnya dengan tetap menghormati hak yangdimiliki orang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut diatur bahwatermasuk dalam penyelenggaraan tata ruangdimaksud yaitu; untuk daerah propinsi adalahpenataan ruang wilayah propinsi, dalampelaksanaannya antara lain pengendalianpemanfaatan ruang wilayah propinsi dan penataanruang kawasan strategis propinsi; untuk daerahKabupaten/Kota adalah penataan ruang wilayahKabuaten/Kota, dalam pelaksanaannya antara lainpengendalian pemanfaatan ruang wilayah


35

Kabupaten/Kota, dan penataan ruang kawasanstrategis Kabupaten/Kota.

Dalam ketentuan Undang-Undang RINomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana di telah diuraikan dalambagian di atas, tidak ada ketentuan yang dengantegas terkait dengan kewenangan dan kewajibanPemerintah Daerah atas Tatanan kebandarudaraan terutama terhadap pengendalian daerahlingkungan kepentingan bandar udara, khususnyamengenai KKOP.

B.2. Peraturan Pelaksanaan di Daerah.Peraturan pelaksanaan atas kewenangan

Pemerintah Daerah dalam hal pengaturan danpengendalian di Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan (KKOP) diwujudkan dalam bentukPeraturan Daerah, yaitu :a. Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Jawa

Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentangRencana Tata Ruang Wilayah PropinsiJawa Tengah Tahun 2009-2029. Perda inimenetapkan tentang rencanapengembangan prasarana transportasiudara, yang selanjutnya dirinci dalamPasal 24 ayat (1) yang menetapkan bahwa

rencana pengembangan prasarana transportasiudara meliputi : Pengembangan Bandar udaraumum; Pengembangan bandar udara khusus;Penataan Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan(KKOP); Penataan Batas KawasanKebisingan (BKK); Penataan Daerah LingkunganKerja (DLKr); dan Penataan Daerah LingkunganKepentingan (DLKp).

Secara umum Perda Propinsi Jawa TengahNomor 6 Tahun Tahun 2010 tentang Rencana TataRuang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, telah menetapkan rencana pengembanganprasarana transportasi udara, salah satu diantaranya adalah Penataan Kawasan KeselamatanOperasi Penerbangan(KKOP); Akan tetapi sampaipenelitian ini dilakukan belum ada penetapantentang rencana rinci tentang penataan KKOPbandar udara yang bersifat operasional sebagaiacuan dalam mengatur dan mengendalikanpembangunan dan benda tumbuh, maupun hal-halyang dapat mengganggu keamanan dankeselamatan operasi penerbangan yangmenggunakan bandar udara yang berlokasi diwilayah Propinsi Jawa Tengah.


36

b. Di tingkat Kota Semarang ada duaPeraturan Daerah (Perda) yaitu :Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor14 Tahun 2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Semarang Tahun2011-2031 dan Peuratran Daerah KotaSemarang Nomor 5 Tahun 2009 tentangBangunan Gedung.

Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031 mengatur tentang Struktur ruangwilayah transportasi udara yang meliputi KawasanKeselamatan Operasi penerbangan (KKOP), yangmenetapkan : Ketentuan umum peraturan zonasipada jaringan transportasi udara meliputi : Kegiatandan atau bangunan pada kawasan sekitar bandaradiwajibkan mematuhi ketentuan kawasankeselamatan operasi penerbangan(KKOP).Rumusan ini masih bersifat sangat umum.

Dan dalam Perda Kota Semarang Nomor 5Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung,diantaranya mengatur tentang Izin MendirikanBangunan (IMB), bahwa setiap orang atau badanyang akan mendirikan bangunan gedung dan/ataubangunan wajib memiliki IMB. Salah satupersyaratan yang harus dipenuhi adalah

persayaratan ketinggian gedung, dalam hal iniditentukan harus sesuai dengan rencana tata ruang,diantaranya yaitu berdasarkan KKOP, yangdiharuskan memenuhi persyratan batas-batasketinggian dalam KKOP. Bagaimana detail daripersyaratan batas-batas ketinggian,Zone/kawasannya, kegiatan apa yang boleh dantidak boleh dilakukan oleh masyarakat maupunprosedur pelaksanaannya belum diatur.

Dalam pelaksanaan di daerah tersebut di atasternyata belum ada peraturan daerah tentangRencana Rinci Tata Ruang Kawasan di sekitarbandar udara sebagaimana diwajibkan olehUndang-Undang RI No. 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan. Belum ada Peraturan Daerah tentangKawasan Keselamatan Operasi Penerbangan(KKOP) yang lebih detail mengatur mengenai,pengaturan, pengendalian dan pengawasanpembangunan, benda-benda, maupun kegiatanmasyarakat di KKOP bandar udara. Hal ini kalautidak segera diantisipasi ke depan akan membawadampak buruk terhadap keselamatan operasipenerbangan di bandar udara Ahmad Yanikhususnya dan terhadap perkembangan danpertumbuhan penerbangan itu sendiri padaumumnya, apalagi lokasi Bandar Udara AhmadYani


37

sebagian besar berada di tengah wilayahperkotaan dan pada akhirnya akan menghambatpertumbuhan perekonomian daerah yangbersankutan. Demikian juga dampaknya terhadapkeselamatan dan kepastian hukum bagimasyarakat sekitar bandar udara.

B.3. Prosedur dan Proses Pelaksanaan.a. Prosedur Rekomendasi Ketinggianbangunan/Gedung.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 1Tahun 2009 tentang Penerbangan, dibentukOtoritas Bandar Udara untuk satu atau beberapabandar udara, dalam rangka pembinaan kegiatanpenerbangan di bandar udara. Otoritas BandarUdara merupakan unit pelaksana teknis dilingkungan Kementerian Perhubungan yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada MenteriPerhubungan melalui Direktur JenderalPerhubungan Udara.Ditetapkan bahwa Kantor Otoritas Bandar Udaramempunyai kewenangan untuk mengatur,mengendalikan, dan mengawasi, penggunaanKKOP, Daerah Lingkungan Kerja BandarUdara(DLKr), serat Daerah LingkunganKepentingan Bandar Udara (DLKp). Untk BandarUdara Ahmad Yani Semarang, adalah KantorWilayahn III Otoritas Bandar Udara yang saat ini

berkedudukan di Juanda-Surabaya.Dalam pelaksanaan pengendalian dan

pengawasan pembangunan khususnya terhadapketinggian bangunan, benda tumbuh serta tataguna lahan di KKOP bandar udara, Otoritas BandarUdara wajib berkoordinasi dengan PemerintahDaerah setempat. Selanjutnya rekomendasi atasketinggian bangunan/gedung serta benda tumbuh diKKOP dikeluarkan oleh Direktur JenderalPerhubungan Udara setelah memperoleh hasilkajian teknis dari Otoritas Bandar Udara.

Prosedur penerbitan rekomendasiketinggian gedung/bangunan pada KKOP, sebagaiberikut : Pemohon mengajukan kepada KantorOtoritas Bandar Udara, untuk yang di Semarangkepada kantor Wilayah Otoritas Bandar Udara diSurabaya, dilakukan peninjauan, pengukuran, danpengkajian atas bangunan yang diajukan olehKantor Otoritas Bandar Udara, selanjutnya hasilkajian teknis dilaporkan ke Direktur jenderalPerhubungan Udara (di Jakarta), diteruskan kepadaDirektorat Bandar Udara untuk dievaluasi secarateknis, hasil evaluasi tersebut dilaporkan dandibuatkan konsep surat rekomendasi atasketinggian gedung / bangunan yang diizinkan, untukditanda tangani oleh Direktur Jenderal perhubungan


38

Udara, apabila hasil evaluasi dan konseprekomendasi disetujui, akan diteruskan kepadaPemohon, tetapi apabila tidak disetujuai maka hasilkajian akan dikembalikan kepada Kantor WilayahOtoritas Bandar Udara, untuk diadakan prosesulang. Setelah rekomendasi diterbitkan dandiberikan kepada pemohon, selanjutnya pemohonwajib meneruskan lagi kepada Pemerintah Daerahsetempat (dalam hal ini Pemerintah Daerah KotaSemarang, Cq Dinas Tata Kota).

b. Proses Pelaksanaan di Lapangan.Kantor Otoritas Bandar Udara baru dibentuk

berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011, tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Otoritas Bandar Udara. SebelumKantor Otoritas Bandar Udara tersebut terbentuk,proses pengajuan untuk memperoleh rekomendasibangunan/Gedung di KKOP di Jawa Tengahkhususnya di Kota Semarang, guna memenuhipersyaratan pengajuan IMB, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan PropinsiJawa Tengah, melalui proses secara koordinatifdengan unit atau instansi terkait di bidangpenerbangan13.

Bahkan dalam perkembangannya prosesdan dalam rangka peningkatan pelayanan kepadamasyarakat, Dinas Perhubungan Propinsi JawaTengah telah berhasil menyusun Sistem InformasiGeografis (Geographical Information System/GIS)

KKOP Bandara Ahmad Yani Semarang14.Tujuannya adalah menyusun Sistem InformasiKKOP bandar udara di Semarang melalui penyajiandata-data digital sebagai data atribut disertaidokumentasi wilayah studi. Hasil sistem informasi inidiharapkan dapat menjadi sarana pembantu dalampenyajian data yang cepat, akurat dalam penentuankebijakan. Berdasarkan data yang dipetakan olehGIS dapat diketahui bangunan-bangunan ataubenda-benda yang obstacle maupun yang tidakobstacle terhadap KKOP.

Sesudah efektifnya kantor Otoritas BandarUdara dan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Perhubunganpermohonan rekomendasi ketinggiangedung/banguanan di KKOP Bandar Udara AhmadYani sebagaimana yang dilakukan secarakoordinatif sebelumnya karena sudah tidakmempunyai kewenagan lagi dalam rangkamenerbitkan rekomendasi atas ketinggianbangunan/gedung pada KKOP bandar udara AhmadYani walaupun data dan peta tentang KKOP telahdimiliki dan terintegrasikan di dalam GIS.13 Dinas Perhubungan Propinsi senbelumnya merupakan

instansi vertikal Departemen Perhubungan yaitu KantorWilayah Perhubungan Propinsi Jawa Tengah kemudianmelebur menjadi Dinas Perhubungan Propinsi Jawa14 Pemerintah Propinsi Jawa tengah, dinas perhubunganKominikasi dan Informatika, Draft Laporan Akhir PekerjaanPenyusunan Studi system Informasi Geografis KKOP BandaraAhmad yani Kota semarang, tahun anggaran 2011.


39

Kewenangan untuk menerbitkan rekomendasiketinggian gedung/bangunan di KKOP bandar udaraAhmad Yani semarang saat ini adalah KantorWilayah III Otoritas Bandar Udara yang berlokasi diJuanda-Surabaya. Sementara saat ini belum adakantor perwakilannya di Semarang, makamasyarakat yang hendak mengajukan permohonanrekomendasi harus ke Surabaya

B.4. Hambatan dan Upaya Mengatasi hambatan-hambatan yang dijumpai.Dalam pelaksanaan ketentuan yang terkait

dengan pengaturan dan pengendalianpembangunan di KKOP di Bandar Udara AhmadYani Semarang, yaitu :

a. Pemahaman atas pentingnya pengaturan danpengendalian pembangunan dan benda tumbuhdi KKOP, baik di kalangan petugas terkaitmaupun masyarakat sendiri masih rendah.

b. Belum adanya Kantor Perwakilan Kantor OtoritasBandar Udara di Semarang, sehinggamasyarakat menjadi enggan untuk mengajukanrekomendasi ketinggian bangunan/gedung yangakan dibangunnya, karena harus ke Surabaya,ditambah adanya prosedur yang cukup panjangsehingga membutuhkan waktu yang cukup lama

c. Belum ada Peraturan Daerah tentang RencanaRinci Tata Ruang di KKOP, sebagaimana yangdiwajibkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan. Sehingga secara operasionalbelum ada kepastian yang lebih detail dan sanksiyang tegas serta pengaturan mengenai hak dankewajiban masyarakat dan pihak-pihakberkepentingan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan sementara iniadalah :

a. Informasi publik melalui display atau papan diKator Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengahtentang batas-batas katinggian bangunan dibagian-bagian kawasan di KKOP.

b. Apabila ada komplain dari pihak operatorpenerbangan, antara lain berasal dari pilotsebuah pesawat yang mendarat atau tinggallandas di Bandara Ahmad Yani, atau dari ATC(Air Traffic Controler), maka pihak/pemilikbangunan/gedung akan diperingatkan.

c. Terhadap bangunan/gedung serta benda tumbuhyang melewati batas-batas ketinggian yangditentukan (menjadi obstacle), pemiliknya dimintaagar memasang tanda dan/atau lampu bahayawarna merah (hazard beacon), selanjutnyadipublikasikan melalui Aeronautical Information

publication (AIP), sebagai informasi kepada paraoperator penerbangan atau pilot.


40

Kesimpulan dan SaranA. Kesimpulan1. Pengaturan pembangunan dan benda tumbuh di

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan(KKOP) Bandar Udara, ditetapkan berdasarkanketentuan internasional yang diterbitkan olehInternational Civil Aviation Organization (ICAO)

yaitu dalam Annex XIV tentang Aerodrome,kemudian diakomodir di dalam PeraturanPerundang-undangan nasioanal yaitu dalamUndang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan beserta peraturan-peraturanpelaksanaannya. Diatur bahwa untuk menjaminkeselamatan operasi penerbangan di sebuahbandar udara diperlukan Kawasan KeselamatanOperasi Penerbangan (KKOP) gunamengendalikan ketinggian pendirian bangunandan benda tumbuh di bandar udara dansekitarnya. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun2009 tentang Penerbangan tersebut juga dengantegas mewajibkan Pemerintah Daerah, untukmengendalikan daerah lingkungan kepentinganbandar udara, yaitu KKOP. Untuk maksud ituPemerintah Daerah wajib menetapkan rencanarinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara.Hanya saja dalam Undang-Undang RI Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, padapembagian urusan pemerintahan bidangperhubungan, khususnya sub urusanpenerbangan tidak diatur secara tegas mengenai

kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerahdimaksud. Urusan Pengaturan, pengendalian danpengawasan kegiatan penerbangan sipil menjadiurusan pusat. Tidak ada urusan penerbanganyang diserahkan kepada Daerah Propinsi,sedangkan untuk Daerah Kabupaten/Kota hanyaditetapkan untuk penerbitan izin mendirikanbangunan tempat pendaratan dan lepas landashelikopter saja bukan di dalam KKOP bandarudara. Dalam hal ini tidak ditemukan sinkronisasiantara UU tentang penerbangan dan UU tentangPemerintahan Daerah.

2. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerahdalam pengaturan wilayah lingkungankepentingan bandar udara, menyangkutKawasan Keselamatan Operasi Penerbangan(KKOP) di daerah, dalam hal ini di PropinsiJawa Tengah dan Kota Semarang dirumuskandalam ketentuan-ketentuan mengenai RencanaTata Ruang Wilayah, namun baru dituangkansecara umum artinya baru berupa garis besarsaja. Sejauh ini belum ada pengaturan secarakhusus mengenai rencana rinci tata ruangkawasan di sekitar bandar udara sebagaimanayang diwajibkan oleh Undang-Undang RI Nomor1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengahmaupun Pemerintah Daerah Kota Semarangbelum memiliki Peraturan Daerah yangmenetapkan tentang rencana rinci tata ruang


41

kawasan di sekitar bandar udara atauPengaturan dan Pengendalian pada KawasanKeselamatan Operasi Bandar Udara. Dengandemikian dalam pelaksanaannya di lapanganbelum memberikan kepastian hukum, maupunkepastian pelayanan kepada masyarakat yangbermaksud mendirikan bangunan/gedung,maupun pengawasan terhadap aktifitasmasyarakat setempat, termasuk juga belum adapenerapan sanksi yang tegas atas pelanggaranterhadap ketentuan KKOP.

B. S a r a nBerdasarkan kesimpulan di atas penulis ingin

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009

tentang Penerbangan, dengan tegasmenetapkan bahwa untuk menjaminkeselamatan dan keamanan penerbangan sertapengembangan bandar udara, PemerintahDaerah wajib mengendalikan daerahlingkungan kepentingan bandar udara, untukmaksud tersebut pemerintah daerah wajibmenetapkan rencana rinci tata ruang kawasandi sekitar bandar udara. Agar dalampelaksanaannya di daerah lebih efektif perluada sinkronisasi antara Undang- Undangtentang Penerbangan dengan Undang-Undangtentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah

disarankan juga menetapkan secara tegasmenyangkut penyerahan urusan kepadadaerah propinsi mengenai pengendalianpembangunan dan benda tumbuh di daerahlingkungan kepentingan bandar udara, atau didalam KKOP. Dalam hal ini bukan hanyapenerbitan izin mendirikan bangunan tempatpendaratan dan lepas landas helikopter saja.Dengan demikian bandar udara akan lebihmampu berperan optimal dalam memajukanperekonomian baik di daerah maupun untuknasional pada umumnya.

2. Dalam rangka menjamin keselamatan operasipenerbangan di Bandar Udara Ahmad YaniSemarang, disarankan Pemerintah DaerahPropinsi Jawa Tengah membentuk PeraturanDaerah Propinsi Jawa Tengah tentang KawasanKeselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)Bandar Udara sebagai pelaksanaan danpenjabaran dari Undang-Undang RI Nomor 1Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Dalam halini lebih diharapkan Peraturan Daerah Propinsi,agar jangkauannya lebih luas, bisa berlakuuntuk beberapa bandar udara di Propinsi yangbersangkautan. Peraturan Daerah dimaksudhendaknya mengatur materi lebih detailmenyangkut pengaturan dan pengendalianbatas ketinggian bangunan/gedung, bendatumbuh, pohon-pohon, penempatan bendabergerak, pemasangan lampu/tanda bahaya


42

pada bangunan/gedung yang membahayakanpenerbangan, penggunaan tanah, laranganterhadap aktifitas masyarakat yangmembahayakan keselamatan penerbangan disekitar KKOP, termasuk hak dan kewajibanmasyarakat setempat, instansi pemerintah,penyelenggara bandar udara serta pihak-pihakterkait dan mencantumkan sanksi yang tegasbaik sanksi administratif maupun sanksi pidanabagi yang melanggar ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :A.Hamid Attamini, 1992 Teori Perundang-Undangan

Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar

Tetap Fakultas Hukum UI;

Ahmad Yani 2001,PembentukanUndang-Undang &

Peraturan Daerah,

Jakarta: Rajawali;Bagir Manan,1992, Dasar-dasar

Perundang-undangan Indonesia,Jakarta: Ind.Hill.Co

Bagir Manan 2001, Menyongsong Fajar Otonomi

Daerah,Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII;

Bambang Waluyo,1991, Penelitian Hukum Dalam

Praktek, Jakarta: Sinar

Grafika, ;

Bayu Suryaningrat, 1998, Perumusan Kebijakan dan

Koordinasi Pembangunan di Indonesia, Jakarta:Bima Aksara;

Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan

Konstiualisme Indonesia, Jakarta: SekretariatJenderal dan Kepaniteraan Makamah konstitusi RI;

Jimly Asshiddiqie,2012, Konstitusi dan

Konstitusionalisme Indonesia,

Jakarta: Sinar Grafika;

Jazim Hamid Dkk,2008, Panduan Pembentukan

Peraturan Daerah

Partisipasif, Jakarta:Pustaka Publiser.

Josef Mario monteiro, 2016, Pemahaman Dasar

Hukum Pemerintah Daerah, Yogyakarta: PustakaYustisia;

Josef Riwu Kaho, Analisis Hubungan Pemerintah

Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta: RinekaCipta;

Kusnu Goesmadie, 2006, Harmonisasi Hukum

dalam Prespektif Perundang-Undangan, Surabaya:PT. Tempira Media Grafika.


43

M. Arszandi Pratama, Bayu Wirawan, Dinar maria,Soly Iman Santosa, Galuh Shita Ayu Bidari, 2014,Menata Kota melalui Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR), Yogyakarta: CV. Andi Offset

Miriam Budiardjo,2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik,

Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama.

Winarno,2009, Paradigma Baru Pendidikan

Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan

Tinggi,Edisi Kedua, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Mukhtie Fadjar, 2003, Reformasi Konstitusi dalam

Masa Transisi Paradigmamatik, Malang: In-Trans.

Ni’matul Huda,2007,Lembaga Negara dalam

Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UII Press ;Moh. Mahfud M.D.2001, Dasar dan Struktur

Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta;

Moch. Mahfud MD,2006, Membnagun Politik

Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: PustakaLP3ES Indonesia;

Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes,2003,Pengantar Hukum

Internasional, Bandung: PT Alimni;

Muhamad Idrus, 2007, Metode Penulisan Ilmu-Ilmu

sosial, Yogyakarta, UII Press;

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme

Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta,Pustaka Pelajar;

Prajudi Atmosudirdjo,1987, Hukum Administrasi

Negara, Jakarta: GhaliaIndonesia;

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian

Hukum, Jakarta, UI Press;

Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian


Soerjono Soekanto dan Mamuji, 1998, Penelitian

Hukum Normatif, Suatu Tinjauaan Singkat, CetakanKe II, Jakarta, Rajawali.

Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian


Soehino, 1980, Ilmu Negara, Yogyakarta, Liberty;

Utang Rosidin,2015, Otonomi Daerah dan

Desentralisasi, Jakarta, Pustaka Setia; PemerintahPropinsi Jawa Tengah, Dinas PerhubunganKomunikasi dan

Informatika, Draft Laporan Akhir Pekerjaan

Penyusunan Studi Sistem Informasi Geografis


44

KKOP Bandara Ahmad Yani Semarang.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia(UUD) 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2009, tentangKesejahteraan Sosial.;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26Tahun 2007, tentangPenataan Ruang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2009, TentangPenerbangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2011, tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23Tahun 2014, TentangPemerintahan Daerah.

ICAO Annex 14 Vol.1. Chapter 4 “OBSTACLE

RESTRICTION AND

REMOVAL

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor70 Tahun 2001 TentangKebandarudaraan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor68 Tahun 2010 Tentang

Bentuk dan Tatacara Peran Masyarakat dalam

Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor40 Tahun 2012 TentangPembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Bandar Udara;

Peraturan Menteri Perhubungan RepublikIndonesia Nomor PM. 41 Tahun 2011, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar

Udara;

Peraturan Menteri Perhubungan RepublikIndonesia Nomor PM 69 Tahun 2013 tentangTatanan Kebandar Udaraan NasionalPeraturanMenteri Perhubungan Republik Indonesia NomorPM.20 Tahun 2014, tentang Tata Cara dan

Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara;

Keputusan Menteri Perhubungan RepublikIndonesia Nomor KP 17 Tahun 2015, tentangStandar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku,


45

dan Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang

Perhubungan Udara;

Keputusan Menteri Perhubungan RepublikIndonesia Nomor KM 48Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar

Udara Umum.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor KM 44 Tahun 2005, tentang Pemberlakuan

Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005,

Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan Sebagai Standar Wajib.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM 21 Tahun 2015 Tentang Standar

Keselamatan Penerban;

Surat Keputusan Dirjen perhubungan Udara NomorSKEP/110/VI/2000, tentang Petunjuk Pembuatan

KKOP;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor KP.590 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Tentang Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor KP 39 Tahun 2015, Tentang Standar teknis

Dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan

Sipil-Bagian 139, (Manual Of Standard CASR-Part

139), Volume I Bandar Udara (Aerodromes),

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor KP.459 tahun 2015 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6Tahun 2010 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa

Tengah Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Semarang Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;

Internet :

http://www.academia.edu/7017567/Kawasan_Keselamatan_Operasi_Pener bangan

http://www.academia.edu/7017567/Kawasan_Keselamatan_Operasi_Pener bangan

https://id.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan


46

https://id wikipedia.org/wiki/tata ruang

https://urangmuaromusu.blogspot.co.id/2012/01/makalah-hukum- penerbangan-pendaftaran.html.

http://perpustakaan.bapenas.co.id/lontar/file

Documents

PENGATURAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI …