of 261 /261
IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2005 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Minat Utama : Hukum Kebijakan Publik Oleh: S U K A R N I NIM: S 310907021 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2008

IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN

DAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2005 DI KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN NGAWI

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister

Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Hukum Kebijakan Publik

Oleh:

S U K A R N I

NIM: S 310907021

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2008

Page 2: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN

DAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2005 DI KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN NGAWI

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister

Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Hukum Kebijakan Publik

Oleh:

S U K A R N I

NIM: S 310907021

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2008

i

Page 3: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN

DAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2005 DI KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN NGAWI

Disusun Oleh:

S U K A R N I

NIM: S 310907021

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Jabatan

Pembimbing I

Pembimbing II

Nama

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H, M.H.NIP. 131 793 333

Dr. S u p a n t o, S.H, MHum.NIP. 131 568 794

Tanda Tangan

………………..

………………..

Tanggal

……………..

……………..

Mengetahui

Ketua Program Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Setiono, S.H, MSNIP. 130 345 735

ii

Page 4: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN

DAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2005 DI KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN NGAWI

Disusun Oleh:

S U K A R N I

NIM: S 310907021

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan

Ketua

Sekretaris

Nama

Prof. Dr. H. Setiono, S.H, MS

Dr. Hartiwiningsih, S.H,M.H.

Tanda Tangan

………………..

………………..

Tanggal

……………..

……………..

Aggota Penguji 1.. Prof. Dr.Adi Sulistiyono, S.H, M.H. ………………. ……………..

2. Dr.Supanto,S.H. MHum. ……………….. …………….

Mengetahui

Ketua Program Prof. Dr. H. Setiono, S.H, MS ……………….. ……………. Ilmu Hukum NIP. 130 345 735

Direktur Program Prof.Drs.Suranto,MSc.Ph.D. ………………. …………….Pasca Sarjana NIP. 131 472 192

iii

Page 5: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

MOTTO :

BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN

(DR. ‘Aidh al – Qarni )

Kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibundaku tercinta (Alm )

2. Istriku dan Anakku tersayang

3. Almamaterku

iv

Page 6: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

PERNYATAAN

Nama

NIM

:

:

S U K A R N I

S 310907021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul

Implementasi Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pendaftaran

Tanah Pertama Kali Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 2005 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi adalah betul – betul

karya sendiri.Hal – hal yang bukan karya saya dalam tesis ini diberi tanda citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka.Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya

tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan

gelar yang saya peroleh dari tesis ini.

Surakarta, - - 2008

Yang membuat pernyataan

S U K A R N I

v

Page 7: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan

berkah, rahmat, dan hidayah - NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

tesis yang berjudul IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI

PENGATURAN DAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA

KALI BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2005 DI KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN NGAWI. Tesis ini ditulis untuk melengkapi sebagian persyaratan guna

mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Minat Utama

Hukum Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini dapat selesai atas bantuan dari

berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan sumbangan pemikiran,petunjuk

dan saran yang berguna dan bermanfaat dalam penulisan tesis ini.Untuk itu Penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. dr. Much.Syamsulhadi,Sp.Kj, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

2. Prof. Dr. H. Setiono, SH.MS selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan semangat dan

menggugah pikiran penulis untuk segera menyelesaikan pembuatan tesis ini.

3. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan tesis

ini, atas bimbingan serta arahannya.

vi

Page 8: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

4. Dr. Supanto, SH. Mhum, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan tesis ini, atas

bimbingan, dorongan serta arahannya .

5. Dr. Hartiwiningsih, SH. Mhum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

6. Dosen – dosen yang dengan penuh dedikasi dan kepakarannya telah memberikan

pelajaran, wawasan dansikap keilmuan pada umumnya dan khususnya dalam ilmu

hukum.

7. Para karyawan dan karyawati tata usaha Program Studi Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan ramah selalu

melayani segala keperluan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

8. Bapak Drs.H.Djoko Suprapto, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi,

yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada penulis untuk mengadakan

penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

9. Kepada para karyawan dan karyawati Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi atas

bantuan koordinasi dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

10. Kepada Pak Wawan, Ibu Dyah dan Ibu Ildiastuti selaku Notaris/PPAT di Wilayah

Kabupaten Ngawi, serta Camat selaku PPAT Sementara dan Kepala Desa/Kelurahan

beserta Petugas Pembantu PPAT yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan

penelitian dalam penulisan tesis ini.

Penulis mohon maaf kepada pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu, semoga amal baik bapak/Ibu,Saudara dan teman – teman mendapat ridlo dari

Alloh,SWT amin.

vii

Page 9: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini jauh dari sempurna, untuk

itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi

terwujudnya hasil yang lebih baik.

Surakarta,

Penulis

SUKARNI

viii

Page 10: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………….…………………………………….....i

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING....................................................ii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI......................………………………....iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN...........................................................iv

PERNYATAAN............................................................………………....v

KATA PENGANTAR..............................................................................vi

DAFTAR ISI............................................................................................ix

DAFTAR TABEL..................................................................................xiii

DAFTAR LAMPIRAN..........................................................................xiv

ABSTRAK..............................................................................................xv

ABSTRACT...........................................................................................xvi

BAB I : PENDAHULUAN........................................................1

A. Latar Belakang Masalah...........................................1

B. Perumusan Masalah.................................................8

C. Tujuan Penelitian.....................................................9

D. Manfaat Penelitian.................................................10

ix

Page 11: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

BAB II : LANDASAN TEORI...................................................12

A. Kajian Teori..........................................................12

1. Teori Kebijakan Publik....................................12

2. Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik........13

3. Implementasi Kebijakan..................................15

4. Teori Bekerjanya Hukum................................18

5. Kebijakan Pengaturan Pertanahan di

Indonesia........................................................21

B. Implementasi Hukum Di Bidang Pertanahan......23

C. Tugas dan Wewenang Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Dalam Kebijakan Pertanahan

Di Bidang Pendaftaran Tanah..............................31

D. Kerangka Berpikir.................................................38

BAB III : METODE PENELITIAN............................................41

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian................................41

B. Jenis Penelitian..................................................... 42

C. Jenis Data.............................................................42

D. Sumber Data..........................................................45

E. Tehnik Pengumpulan Data....................................48

F. Tehnik Analisa Data..............................................49

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..........52

A. Hasil Penelitian......................................................52

1. Deskripsi Obyek Penelitian Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi..............................................52

x

Page 12: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

2. Implementasi Standar Prosedur Operasi

Pegaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah

Pertama Kali di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi................................................70

3. Kendala - kendala Dalam Pelaksanaan SPOPP

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi..........................103

B. PEMBAHASAN......................................................133

1. Implementasi Standar Prosedur Dan Pelayanan

Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Pendaftaran

Tanah Pertama Kali Belum Dapat Dilaksanakan

Secara Baik Di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi ................................................................133

2. Kendala – kendala Dalam Pelaksanaan SPOPP

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi.............................155

3.. Solusi yang Dilaksanakan Dalam Mengatasi

Kendala Dalam Pelaksanaan SPOPP Pendaftaran

Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi..............................................162

xi

Page 13: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

BAB V : PENUTUP.....................................................................165

A. Kesimpulan..............................................................165

B. Implikasi..................................................................168

C. Saran – saran............................................................170

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xii

Page 14: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan di

Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi................................67

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkaan Pendidikan di Lingkungan

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi...................................................68

Tabel 3. Penerbitan Sertipikat Permohonan Tanah Negara.................................77

Tabel 4. Penerbitan Sertipikat Berdasarkan Permohonan Pengajuan

Tanah Adat...........................................................................................83

Tabel 5. Penerbitan Sertipikat Berdasarkan Pengajuan Pendaftaran

Tanah Pertama Kali secara Sporadis...................................................101

xiii

Page 15: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan kabupaten Ngawi.

Lampiran 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Periode Januari

sampai dengan Desember 2008.

Lampiran 3. Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

Lampiran 4. Skema Pengajuan Permohonan Tanah Negara.

Lampiran 5. Skema Pelayanan Pengajuan Tanah Adat.

Lampiran 6. Daftar Pertanyaan/Wawancara.

Lampiran 7. Peta Dasar Kabupaten Ngawi.

Lampiran 8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005

tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di

Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Lampiran 9. Penyampaian Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

2005.

Lampiran 10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur

Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan

Pertanahan Tertentu.

Lampiran 11. Peyampaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

xiv

Page 16: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

ABSTRAK

Sukarni, S 310907021. 2007. Implementasi Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas bidang tanah,menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam perbuatan hukum dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi sebagai instansi yang memberikan pelayanan di bidang pertanahan,dalam pelayanan pendaftaran tanah pertama kali pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan pendaftaran tanah pertama kali belum dapat dilaksanakan dengan baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi,untuk mengetahuifaktor yang menjadi kendala serta solusi untuk mengatasi kendala yang ada. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan sosiologis hukum atau non doktrinal ,mempergunakan konsep hukum yang ke lima yaitu hukum adalah manifestasi makna – makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.Tehnik pengumpulan data melalui observasi,wawancara dan dokumentasi.Pemilihan sampel dengan menggunakan tehnik purposive sampling.Analisis datanya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan,khususnya pelayanan untuk pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi belum dapat dilaksanakan dengan baik karena: a. Hukum/undang-undang dan peraturannya belum dilaksanakan dengan baik karena tidak ada sanksi yang tegas,b.Penegak hukum,belum melaksanakan tugasnya belum baik,c. Sarana/fasilitas pendukung masih kurang dan terbatas,d.Tuntutan percepatan pelayanan dari masyarakat belum dilaksanakan dengan baik,e.Budaya hukum yang masih sulit untuk merubah pola kinerja dalam pemberian pelayanan di bidang pertanahan. Kendalanya meliputi: a.Kurang pahamnya aparat terhadap hukum/ undang-undang, b.Pelaksanaan penerapan peraturan oleh penegak hukum belum dilaksanakan,c.Sarana/fasilitas pendukung yang masih sangat terbatas,d.Kurang siapnya aparat pertanahan terhadap tuntutan percepatan pelayanan pertanahan dari masyarakat,e.Budaya hukum,masih terdapatnya pola lama dalam pemberian pelayanan yang sulit dihilangkan.Solusinya: a.Pemahaman hukum/ undang-undang, peraturan yang berlaku,b.Penegak Hukum diharapkan untuk bekerja dengan baik, c.Sarana/fasilitas pendukung dipenuhi,d.Terpenuhinya tuntutan masyarakat dalam peningkatan pelayanan pertanahan,e.Budaya hukum,perubahan pola kerja dalam pemberian pelayanan yang lebih baik.

xv

Page 17: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

ABSTRACT

Sukarni, S 310907021. 2007.Implementation of Standart Operation of Regulation and Services Procedure in The First Registration Land On The National Standart Decision Number 1, 2005 In Land Office Ngawi Regency.Thesis: Post Graduate Program of Sebelas Maret University Surakarta.

The registration act of land in Indonesia for giving rule of law and protection of law to the right holder of the land,provide information to the Importance including goverment in order to get data easily in law action and doing administration of land in order.The office land Ngawi regency as institution that giving services in land part,in the case is registration service has not been able to be done yet suitable with the national standart decision number 1, 2005 about operation of regulation and services procedure,especially services of the first registration. The research for knowing and identification of standart operation of regulation and services procedure the first registration land has not been able to do well yet in the land office and for knowing what factor that has been handscape in acting of standart operation of regulation and services procedure for the first time in land office Ngawi regency, and perceiving the obstacles along with the solutions done to handle. The writer used methode descritive research kualitative.Sociologic approach law or non doctrinal, law concept that writer usinglaw is meaning manifestation symbolic meaning of social attitude as appear in interaction between them.The data collecting technic by observation,interview and documentation.Choosing of samples with a sampling purposive technique.The data analyss is processed by qualitative method. The result of the research has been done that standard operation of regulationand services procedure acting for the first time registratin in land office Ngawi regency has not been able to do well yet because a. Law/regulation and rules are not conducted with good and there is no punishment.b. Law upholders haven’t walked with good to job.c.Very lack of supporting instruments/facilities, d.Citizens wish for the acceleration of service haven’t do with good.e. Legal culture finds difficulties to change the classic traditional into the new traditional to service in land. The obstacle include:a.Lack of law/regulation understanding,b.Implementation of regulation haven’t do by law up holder,c.Not maximum number of using instrument/facilities,d.Not prepare of land job to citizens wish for the acceleration of service,e. Legal culture finds difficulties to changethe classic traditional into the new to service.The solutions are:a.Maximal the law/regulatin understanding,b. Demand law upholder work to do with very good,c. Provide the supporting instrument/facilities.d. To be fulling Citizens wish for the acceleration of service in land,e. Legal culture finds to change the classic traditional into the new to service in land with good.

xvi

Page 18: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era pembangunan dewasa ini ,arti dan fungsi tanah bagi negara

Indonesia tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi semata, tetapi juga

mencangkup aspek sosial dan politik serta aspek pertahanan keamanan. Kenyataan

menunjukkan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan,

maka corak hidup dan kehidupan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaaan

menjadi lain.

Adanya perubahan sikap yang demikian dapat dimaklumi karena tanah bagi

masyarakat Indonesia merupakan sumber kemakmuran dan juga kesejahteraan dalam

kehidupan.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanah bagi masyarakat Indonesia

merupakan salah satu hal yang amat penting guna menjamin kelangsungan

hidupnya. Menyadari akan fungsi tersebut maka pemerintah berusaha meningkatkan

pengelolaan, pengaturan dan pengurusan di bidang pertanahan yang menjadi sumber

kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Di dalam Pasal 33 ayat ( 3 ) Undang – Undang Dasar 1945 telah digariskan

bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan

untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.Undang – Undang Pokok Agraria, sebagai

peraturan dasar yang menjadi acuan dari keberadaan berbagai peraturan

perundangan bidang pertanahan juga mengakui prinsip – prinsip yang menggariskan

Page 19: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

bahwa negara menjamin hak – hak masyarakat atas tanahnya dan memberikan

pengakuan atas hak – hak atas tanah yang ada di masyarakat.

Negara Republik Indonesia dalam rangka untuk menyelenggarakan

kesejahteraan umum bagi warganya dalam hal ini melindungi hak – hak warga

negara atas tanahnya, maka dikeluarkannya TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang dilaksanakan oleh

Pemerintah karena didalamnya diamanatkan kepada Pemerintah untuk melakukan

berbagai hal baik menyangkut upaya

penataan,penguasaan,pemilikan,penggunaan,peruntukkan, dan penyediaan tanah yang

semuannya diletakkan dalam kerangka membangun kesejahteraan rakyat secara

berkelanjutan.Peningkatan kesejahteraan rakyat juga diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004

– 2009.Terciptanya kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pendirian

negara Republik Indonesia. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang

diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tiadak saja

memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani. Hal ini juga terkait

dalam hal yang menyangkut upaya

penataan,penguasaan,pemilikan,penggunaan,peruntukkan, dan penyediaan tanah yang

semuannya diletakkan dalam kerangka membangun kesejahteraan rakyat secara

berkelanjutan

Untuk mengatur tanah – tanah yang ada di Indonesia ini, pemerintah telah

mengeluarkan Undang – Undang yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria ( UUPA ) yang dikeluarkan pada

Page 20: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

tanggal 24 September 1960. Ketentuan lebih lanjut mengenai Undang – Undang

Pokok Agraria ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Pokok

Agraria (UUPA) disebutkan :

(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah

di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2). Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut;

c. pemberian surat – surat tanda bukti hak , yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik

dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang – bidang tanah

dan satuan – satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi

bidang – bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun

serta hak – hak tertentu yang membebaninya.

Dengan pendaftaran hak atas tanah berarti pihak yang mendaftar akan

mengetahui subyek atas tanah dan obyek hak atas tanah yaitu mengenai orang yang

menjadi pemegang hak atas tanah itu, letak tanahnya, batas – batas tanahnya serta

luas tanahnya. Hasil akhir dari pendaftaran hak atas tanah ini dinamakan sertifikat

tanah.Untuk mewujudkan harapan – harapan yang ingin dicapai sebagaimana yang

telah ditetapkan pada kebijaksanaan catur tertib bidang pertanahan, maka dalam

Page 21: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

kenyataan praktek sehari – hari pada kantor pertanahan sebagai institusi pemerintah

yang berwenang mengatur dan mengeluarkan sertifikat tanah, dalam menjalankan

dan melaksanakan tugasya sehari – hari tidak luput dari perhatian publik berkaitan

dengan kualitas pelayanan yang mereka berikan bagi masyarakat yang menggunakan

jasanya.

Permasalahan dalam pelayanan tersebut memiliki dimensi yang sangat luas

dengan aneka ragam corak pelaksanaan di berbagai keadaan. Barangkali jika kita

mampu mengukur kondisi kualitas pelayanan publik , dalam hal ini tentunya bukan

hanya pada kantor pertanahan saja tetapi pada setiap instansi pemerintah yang secara

langsung memberikan pelayanan publik yang berlaku dilingkungan masing – masing,

Menurut Moenir (1995:86) bahwa Fungsi perkantoran secara umum adalah

sebagai pusat pemikiran, pusat administrasi atau pelayanan dan pusat data dan

informasi.Dengan fungsi demikian itu maka perkantoran berperan besar dalam

membantu proses pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan administrasi perkantoran mempunyai hubungan erat

dengan pelayanan timbal balik. Ketertiban dan kelancaran dalam bagian administrasi

perkantoran dalam pelaksanaan pelayanan akan berpengaruh terhadap ketertiban dan

kelancaran pelayanan yang dampaknya adalah kepuasan dari para penerima layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kantor pertanahan merupakan salah satu

instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan berupa pelayanan publik. Di

dalam pelayanan publik dilaksanakan segala kegiatan pelayanan yang dilakukan

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang –

undangan. Dalam setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar

Page 22: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

pelayanan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Di dalam

pelayanan publik standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau

penerima pelayanan. Adapun hal – hal yang harus diatur dalam pelayanan publik

minimal mencangkup: prosedur pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima

layanan, waktu penyelesaian sejak saat pengajuan permohonan sampai penyelesaian

termasuk pengaduan, biaya penyelesaian termasuk rinciannya, produk pelayanan

yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, penyediaan sarana dan

prasarana penunjang dalam pemberian pelayanan dan kompetensi petugas pemberi

pelayanan yang didasarkan atas keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang

dibutuhkan.

Namun dalam kenyataannya, di dalam masyarakat sering kita dengar adanya

keluhan – keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun

melalui media massa yang menyatakan bahwa pelaksanaaan pengurusan

pensertipikatan tanah sangat sulit, berbelit – belit , membutuhkan waktu yang lama

dan biayanya mahal.Hal ini sangat sering kita dengar dan kita temui dalam

kehidupan masyarakat kita.

Untuk mengatasi adanya permasalahan – permasalahan dalam pelayanan

pertanahan tersebut, maka oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia dikeluarkan adanya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.Dalam perkembangannya saat ini oleh

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia juga dikeluarkan

Page 23: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2008 tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan

Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.Pelayanan

pertanahan tertentu yang dimaksud untuk tanah – tanah yang telah terdaftar atau

bersertipikat meliputi Pemeriksaan (pengecekan) sertipikat, Peralihan hak jual beli,

Peralihan hak pewarisan, Peralihan hak hibah, Peralihan hak tukar menukar,Peralihan

hak pembagian hak bersama,Hak tanggungan, Hapusnya hak tanggungan roya,

Pemecahan sertipikat perorangan,Pemisahan sertipikat perorangan,Penggabungan

sertipikat perorangan,Perubahan hak milik untuk rumah tinggal dengan ganti blanko,

Perubahan hak milik untuk rumah tinggal tanpa ganti blanko dan Ganti nama.

Dengan dikeluarkannya keputusan ini untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi

instansi dalam hal ini kantor pertanahan dalam menyelenggarakan kegiatan

pelayanan kepada masyarakat.Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi Pemerintah baik di pusat dan daerah dalam bentuk

barang,jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan

perundang – undangan yang berlaku.

Tujuan suatu pelayanan adalah memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan

pelanggan.Untuk itu diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan

dan atau keinginan pelanggan.Pada dasarnya ada 2 (dua) bentuk pelayanan dalam

Badan Pertanahan Nasional yaitu pelayanan eksternal kepada masyarakat umum dan

pelayanan internal di dalam organisasi Badan Pertanahan Nasional sendiri. Badan

Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintahan non departemen yang salah

satu tugasnya adalah memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat untuk

Page 24: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

menciptakan kepastian hukum di dalam penguasaan dan pemilikan tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut sejalan dengan tuntutan Good Governance perlu

diciptakan kepastian hukum,partisipasi,transparansi dan akuntabilitas di dalam tiap –

tiap kegiatan pelayanan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat (trust

building) kepada Badan Pertanahan Nasional.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi juga berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tersebut, namun dari pelaksanaan keputusan

tersebut salah satunya yaitu dalam pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali

untuk pelaksanaan kegiatannya belum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan

ketentuan yang telah diatur dalam keputusan tersebut dalam jangka waktu

penyelesaiannya. Seperti adanya keluhan dari warga masyarakat pengguna jasa

Kantor Badan Pertanahan Nasional, yang dikutip dari surat kabar Ngawi Post Edisi

Mei 2008, sebagai berikut: “ Puluhan warga tiga dusun Pocol,Gatak, dan Keleleng di

Desa Kletekan, Kecamatan Jogorogo resah.Pasalnya bertahun – tahun ngurus

sertifikat tanah tidak kelar – kelar”.

Dengan berdasarkan pada permasalahan yang ada, yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang belum dapat dilaksanakan

dengan baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, maka penulis

melakukan penelitian dengan tema Implementasi Standar Prosedur Operasi

Pengaturan Pengaturan Dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

2005 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

Page 25: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

B. Perumusan Masalah

Untuk mencapai tujuan penelitian dan permasalahan yang akan dibahas agar

lebih terarah perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang akan diteliti

dan dibahas, sehubungan dengan hal tersebut, penulis dapat memfokuskan diri pada

permasalahan yang akan dibahas dan tidak menyimpang dari permasalahan yang

ada.Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Mengapa Implementasi Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali berdasarkan Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 belum dapat dilaksanakan secara baik

di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi?

2. Faktor – faktor apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Standar

Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

2005 di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi?

3. Solusi apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan

Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama

Kali berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1

Tahun 2005 di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi?

Page 26: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Implementasi Standar Prosedur Operasi

Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali sesuai Keputusan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 belum dapat

dilaksanakan secara baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor - faktor apa yang menjadi

kendala dalam pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali berdasarkan Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi.

3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala

yang ada dalam pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali berdasarkan Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi.

Page 27: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau memberikan solusi bagi

pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran

Tanah Pertama Kali sesuai Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 2005 yang belum dapat dilaksanakan secara baik di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi.

b. Dapat menyumbangkan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat di

bidang ilmu hukum, khususnya konsentrasi hukum kebijakan publik dalam

menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan

pendaftaran tanah.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat lebih meningkatkan pelaksanaan

pelayanan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan.

b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka

pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan.

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan referensi

bagi penelitian berikutnya.

Page 28: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

BAB. II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Pemerintah atau sering juga diterjemahkan sebagai kebijakan publik

memiliki berbagai macam arti. Para ahli memberikan pengertian berbeda – beda

mengenai kebijaksanaan pemerintah ini, menurut Thomas R.Dye (dalam Esmi

Warassih, 2005: 131) mendefinisikan bahwa public policy is whatever

goverments choose to do or not to do ( kebijakan publik sebagai pilihan tindakan

apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah ). Menurut Harold

D.Laswell,Carl J. Frederick dan David Easton yang dikutip oleh Setiono (2007 : 1-2)

sebagai berikut:

1. Harold D.Laswell mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program

pencapaian tujuan, nilai –nilai dan praktek – praktek yang terarah.

2. Carl J. Frederick mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian

tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan – hambatan dan

kesempatan – kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam

rangka mencapai tujuan tertentu.

3. David Easton mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah proses

pengalokasian nilai – nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang

dibebankan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah.

Menurut Anderson dan Dye (dalam Solichin Abdul Wahab,1997:12-13) ada 3

(tiga) alasan mempelajari kebijakan negara yaitu:

Page 29: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Pertama, dilihat dari sudut ilmiah, kebijakan negara dipelajari dengan maksud

untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hakikat dan asal

mula kebijakan negara, berikut proses – proses yang mengantarkan

perkembangannya serta akibat – akibatnya pada masyarakat.Kedua, dilihat dari

sudut alasan professional, maka studi kebijakan negara dimaksudkan untuk

menerapkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan negara guna memecahkan

masalah – masalah sosial sehari – hari.Sehubungan dengan ini, terkandung suatu

pemikiran tentang faktor – faktor yang membentuk kebijakan negara, katau akibat –

akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan tertentu, maka perlu dipertimbangkan

bagaimana individu, kelompok atau pemerintah dapat bertindak guna mencapai

tujuan mereka.Ketiga, dilihat dari sudut alasan politis, maka mempelajari kebijakan

negara pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan

yang tepat, guna mencapai tujuan yang tepat pula.Dengan kata lain, studi

kebijakan negara dalam hal ini dimaksudkan untuk menyempurnakan kebijakan

negara yang dibuat oleh pemerintah.

Definisi tentang kebijakan tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi menurut

konsep demokrasi modern kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran

atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga

mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan negara.

2. Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik

Hubungan hukum dan kebijakan publik mempunyai hubungan yang sangat

erat bagaikan dua sisi mata uang, maksudnya adalah produk hukum yang baik harus

melalui proses komunikasi antara stakeholders dan antarkomponen masyarakat yang

biasa dilakukan dalam proses penyusunan kebijakan publik.Hubungan hukum dan

kebijakan publik dapat dilihat dari pembentukan hukum dan formulasi

publik,implementasi dan evaluasi, menurut Bambang Sunggono ( 1997:63) dapat

diuraikan sebagai berikut:

Page 30: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

a. Proses pembentukan kebijakan publik berangkat dari realitas yang ada di dalam

masyarakat.

b. Dalam melakukan penerapan hukum membutuhkan kebijakan publik sebagai

sarana yang mampu mengaktualisasikan dan mengkontekstualisasikan hukum

tersebut dengan kebutuhan dan kondisi riil yang ada di masyarakat, sebab jika

responsifitas aturan masyarakat hanya sepenuhnya diserahkan pada hukum

semata, maka bukan tidak mungkin pada saatnya akan terjadi pemaksaan –

pemaksaan hukum yang tidak sejalan dengan cita – cita hukum itu sendiri yang

ingin menyejahterakan masyarakat.

c. Hubungan hukum dan kebijakan publik dalam hal evaluasi dapat dilakukan

dengan evaluasi peradilan administrasi dan evaluasi kebijakan publik.

Hubungan hukum dan kebijakan publik adalah saling memperkuat satu dengan

yang lain.Sebuah produk hukum tanpa adanya proses kebijakan publik didalamnya

maka produk hukum itu akan kehilangan makna substansinya.Sebaliknya sebuah

proses kebijakan publik tanpa adanya legitimasi hukum akan lemah pada tatanan

operasionalnya.

3. Implementasi Kebijakan

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno, 2008: 145) berpendapat

bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan

yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan ( benefit), atau suatu

jenis keluaran yang nyata ( tangible output).Istilah implementasi menunjuk pada

sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan – tujuan

program dan hasil – hasil yang diinginkan oleh para pejabat

pemerintah.Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti

pernyataan maksud tentang tujuan - tujuan program dan hasil – hasil yang

Page 31: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

diinginkan oleh para pejabat pemerintah.Implementasi mencangkup banyak macam

kegiatan sebagai berikut: Pertama, badan – badan pelaksana yang ditugasi oleh

undang – undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan

sumber – sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar.Kedua, badan –

badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan – arahan

konkret, regulasi, serta rencana – rencana dan desain program. Ketiga, badan – badan

pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan – kegiatan mereka dengan

menciptakan unit – unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban

kerja.Pandangan Grindle (dalam Budi Winarno, 2008:146) mengenai implementasi

dengan mengatakan bahwa secara umum , tugas implementasi adalah membentuk

suatu kaitan ( linkage) yang memudahkan tujuan – tujuan kebijakan bisa

direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Pendapat van Meter dan van Horn (dalam Budi Winarno,2008: 146) mereka

membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan

oleh individu – individu atau kelompok –kelompok pemerintah maupun swasta yang

diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan –

keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Budi Winarno ( 2008:181), bahwa perintah – perintah implementasi

mungkin diteruskan secara cermat,jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana

kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan –

kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif.Sumber-sumber dapat

merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-

sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian – keahlian yang

Page 32: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

baik untuk melaksanakan tugas – tugas mereka, infomasi, wewenang dan fasilitas –

fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul – usul di atas kertas guna

melaksanakan pelayanan – pelayanan publik.

Dari beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan, dapat diartikan

implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan terhadap suatu aturan atau ketentuan

– ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam usaha mencapai

tujuan dan sasaran suatu program yang telah ditetapkan.

4. Teori Bekerjanya Hukum Menurut Robert B. Seidman ( dalam Esmi Warassih, 2005: 11 ) menyatakan

bahwa tindakan apapun yang akan diambil baik oleh pemegang peran, lembaga –

lembaga pelaksana maupun pembuat Undang – undang selalu berada dalam lingkup

kompleksitas kekuatan – kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik,dan lain

sebagainya.Seluruh kekuatan – kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap

upaya untuk memfungsikan peraturan – peraturan yang berlaku,menerapkan sanksi –

sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga – lembaga pelaksanaannya.

Berbicara masalah hukum pada dasarnya membicarakan fungsi hukum di

dalam masyarakat.Kebijakan dalam bidang hukum akan berimplikasi kepada

masalah politik yang sarat dengan diskriminasi terhadap kelompok lain.Untuk

memahami bagaimana fungsi hukum itu, ada baiknya dipahami terlebih dulu bidang

pekerjaan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto ( 1993: 5 ) untuk memahami bagaimana fungsi

hukum itu,tidak dapat lepas dari aspek penegakan hukum,yakni pelaksanaan suatu

kebijakan atau suatu komitmen yang bersangkutan dengan 5 faktor pokok yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri yang merupakan dasar kebijakan.

b. Faktor penegak hukum,yakni pihak –pihak yang membentuk maupun menerapkan

hukum.

Page 33: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat,yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.

e. Faktor budaya,yakni sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada

karsa manusia di dalam pergaulan hidupnya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari

penegakan hukum dan merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Menurut Esmi Warassih (2005:15),bahwa suatu peraturan dibuat atau

dikeluarkan tentunya berisi harapan – harapan yang hendaknya dilakukan oleh

subyek hukum sebagai pemegang peran.Namun bekerjanya harapan itu tidak

ditentukan hanya oleh kehadiran peraturan itu sendiri, melainkan juga oleh beberapa

faktor lain. Faktor – faktor yang turut menentukan bagaimana respon yang akan

diberikan oleh pemegang peran, antara lain (1).sanksi-sanksi yang terdapat di

dalamnya,(2).aktivitas dari lembaga pelaksana hukum, dan (3).seluruh kekuatan –

kekuatan sosial,politik dan lain – lainnya yang bekerja atas diri pemegang peranan

itu.

Pengertian hukum sebagai suatu sistem norma yang dikemukakan oleh Lon L.

Fuller dalam Esmi Warassih ( 2005:31) yang berpendapat bahwa untuk mengenal

hukum sebagai sistem maka harus dicermati adanya 8 (delapan) azas atau principles

of legality , yang meliputi:

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan – peraturan artinya ia tidak boleh

mengandung sekedar keputusan – keputusan yang bersifat ad hoc.

2. Peraturan – peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.

3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.

4. Peraturan – peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.

5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan – peraturan yang bertentangan

satu sama lain.

Page 34: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

6. Peraturan – peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang

dapat dilakukan.

7. Peraturan tidak boleh sering dirubah – rubah.

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan

sehari – hari.

Beberapa pengertian hukum diatas pada dasarnya hukum mempunyai banyak

fungsi dalam usahanya untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan.Oleh

karena itu sebagai hukum positif harus dipahami suatu sistem norma.Pemahaman ini

untuk menghindari terjadinya pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi

dengan norma hukum yang lebih rendah kedudukannya.

Menurut Paul dan Dias ( dalam Esmi Warassih , 2005:105) ,mengajukan 5

(lima) syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum,yaitu:

(1). Mudah tidaknya makna aturan – aturan hukum itu untuk ditangkap dan

dipahami;

(2). Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan –

aturan hukum yang bersangkutan;

(3). Effisien dan effektif tidaknya mobilisasi aturan – aturan hukum;

(4). Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau

dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat,melainkan juga harus cukup effektif

dalam menyelesaikan sengketa – sengketa;

(5). Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat

bahwa aturan – aturan dan pranata – pranata hukum itu memang sesungguhnya

berdaya kemampuan yang efektif.

Page 35: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

5. Kebijakan Pengaturan Pertanahan di Indonesia

Menurut Maria S.W.Sumardjono (2006 : 42), bahwa perwujudan keadilan sosial

di bidang pertanahan dapat dilihat pada prinsip – prinsip dasar Undang – Undang

Pokok Agraria , yakni prinsip negara menguasai, prinsip penghormatan terhadap hak

atas tanah masyarakat hukum adat,asas fungsi sosial semua hak atas tanah, prinsip

landreform, prinsip perencanaan dalam penggunaan tanah dan upaya pelestariannya,

dan prinsip nasionalitas.

Prinsip dasar ini kemudian dijabarkan dalam berbagai produk berupa peraturan

perundang-undangan dan kebijakan lainnya.Berbagai kebijakan pertanahan harus

ditujukan bagi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, maka adanya

beberapa hal yang perlu diperhatikan, meliputi:Pertama, prinsip – prinsip dasar

Undang – Undang Pokok Agraria tidaklah bersifat statis.Dalam menghadapi

perkembangan baru kebijakan yang ditempuh haruslah dilaksanakan dengan tetap taat

asas, yakni sesuai dengan konsepsi yang melandasinya, namun akomodatif terhadap

perkembangan tersebut.Kedua, bahwa keberpihakan kepada kepentingan

masyarakat banyak sesuai dengan Pasal 33 ayat ( 3 ) Undang – Undang Dasar

1945, secara langsung berakibat berkurangnya perhatian kepada investasi modal

asing.Ketiga, keinginan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan

pertanahan seyogyanya dipahami sebagai keinginan untuk menilai produk hukum

yang telah ada dan yang sedang dirancang.

Kebijakan di bidang pertanahan ditujukan untuk mencapai tiga hal pokok yang

saling melengkapi,yakni efisiensi dan pertumbuhan ekonomi,keadilan

sosial,pelestarian lingkungan dan pola penggunaan tanah yang

berkelanjutan.Menerjemahkan orientasi kebijakan dengan memperhatikan ketiga

tujuan tersebut belum mencukupi, maka diperlukan penjabaran berbagai aktivitas

yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang

dimaksud.Berbagai sarana tersebut berupa tersedianya peraturan perundang –

Page 36: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

undangan yang mampu menjabarkan berbagai aspek dari orientasi kebijakan dan

tujuannya, yakni (1). demokratisasi berupa pengawasan terhadap terhadap

kekuasaan,jaminan stabilitas politik sebagai akibat demokratisasi,dan perlindungan

hak asasi manusia; (2). peningkatan kepastian hukum melalui pembuatan peraturan

perundang-undangan yang diperlukan dan pelaksanannya konsisten; (3).

pemberdayaan kelembagaan yakni memperkuat administrasi pertanahan,

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pendukung dan transparansi dalam

proses pembuatan keputusan; (4). meningkatkan insentif ekonomi berupa efektivitas

perpajakan dan transparansi di dalam pasar tanah; dan (5).menetapkan batas – batas

kewenangan pemerintah berupa perumusan tanggung jawab pokok dan

pengembangan model kemitraan antara swasta dan pemerintah.Kebijakan pertanahan

apa pun yang diterbitkan berdasarkan orientasi serta tujuan dan sasaran yang

mendukung itu tidak akan mencapai sasaran, bila tidak diterima dan disikapi serta

ditindaklanjuti oleh para pelaksananya secara konsekuen.Perubahan pola pikir dan

tindakan aparat pelaksana dalam fungsi pelayanan kepada masyarakat sangat

dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan kebijakan pertanahan.

B. Implementasi Hukum Di Bidang Pertanahan

Menurut Esmi Warassih ( 2005: 4 ) bahwa Campur tangan hukum yang

semakin meluas ke dalam bidang – bidang kehidupan masyarakat menyebabkan

perkaitannya dengan masalah – masalah sosial juga semakin intensip.Hal ini

menjadikan hubungan antara tertib hukum dan tertib sosial yang lebih luas kian

menjadi permasalahan pokok di dalam ilmu hukum.Dalam kerangka pemahaman

yang demikian itu, maka kompleksitas hubungan yang berlangsung antara tertib

hukum dan tertib sosial tersebut harus mendapat perhatian yang serius agar dapat

memahami secara baik seluk beluk masalah yang diaturnya.Pengaturan oleh hukum

Page 37: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

itu tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia, misalnya tata aturan mengenai jual

beli, perkawinan dan sebagainya bersumber pada tingkah laku manusia.

Hukum sebagai suatu proses tidak dapat dilihat sebagai suatu perjalanan

penetapan peraturan – peraturan hukum saja. Melainkan, hukum sebagai proses

perwujudan tujuan sosial di dalam hukum.Fungsi hukum sebagai sarana pengendali

sosial sudah tidak dapat lagi mengandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan –

peraturan hukum formal.Hukum dimanfaatkan sebagai saluran untuk merumuskan

kebijakan dalam berbagai bidang sosial,ekonomi,politik dan sebagainya.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo (dalam Esmi Warassih, 2005: 11),

menegaskan dengan diterimanya pengetahuan yang mendalam tentang hasil karya

ilmu – ilmu sosial,hukum akan lebih mudah dan mampu menghayati fenomena

sosial.Suatu pendobrakan terhadap kesadaran semacam itu akan terjadi apabila

mereka mulai menyadari bahwa sekalipun hukum itu nampak sebagai seperangkat

norma – norma hukum, tetapi ia selalu merupakan hasil daripada suatu proses

sosial.Itu berarti,usaha manusia untuk membuat dan merubah tatanan hukum itu

senantiasa berada di dalam konteks sosial yang terus berubah.

Begitu pentingnya hukum dalam kehidupan sosial masyarakat,maka terkait

dengan bidang pertanahan diperlukan adanya pembangunan hukum tanah

nasional,khususnya dalam pembentukan peraturan perundang – undangan, diperlukan

pendekatan yang mencerminkan pola pikir yang proaktif dilandasi sikap kritis yang

obyektif, yang dipergunakan untuk menunjang pembangunan hukum tanah nasional

dengan upaya pemahaman hukum dan aspirasi yang melekat pada asas hukum yang

bertujuan untuk mencapai keadilan,kepastian hukum,dan manfaat bagi masyarakat.

Dalam hubungan antara masyarakat dan tanah, maka menurut Maria S.W.

Sumardjono ( 2006:178), bahwa sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap

Page 38: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

hak atas tanah seseorang atau suatu masyarakat hukum adat,maka negara wajib

memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga lebih

mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan pihak

lain.

Upaya pendaftaran tanah secara sistematis, pendaftaran secara sporadik perlu

dipertahankan dengan meningkatkan mutu pelayanan aparat sehingga tercapai

tujuannya berupa alat bukti hak yang akurat, yang diperoleh dalam jangka waktu

dan dengan biaya yang wajar.Pemberian jaminan kepastian hukum tersebut, negara

juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah

yang dipunyai perseorangan atau masyarakat hukum adat.Kegiatan pendaftaran tanah

akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat.

Sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah, berisi

data fisik yang mencangkup keterangan tentang letak,batas,luas bidang tanah, serta

bagian bangunan atau bangunan yang ada di atasnya dan data yuridis yang meliputi

keterangan tentang status tanah dan bangunan yang didaftar,pemegang hak atas tanah,

dan hak – hak pihak lain,serta beban – beban lain yang berada di atasnya. Dengan

memiliki sertifikat hak atas tanah, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis

hak atas tanahnya, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata.

Dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, layanan merupakan

suatu aktifitas yang berlangsung berurutan dan dapat diukur dari segi penggunaan

waktu.Pengukuran ini penting karena dari pengukuran yang berulang – ulang dapat

diambil waktu rata – rata yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu rangkaian

aktifitas atau proses dan menjadi standar.Menurut C.L. Littlefield dkk (dalam

Moenir, 1995:20), dinyatakan:

Page 39: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

“ Time standards established through work measurement aid management both in

planning and controlling. They are actually plans of a special sort; they are standing

plans as to how long any given work or phase of work should take.”

Standar waktu dapat ditetapkan pada waktu dilakukan pengukuran kerja,

karena memang dalam pengukuran kerja termasuk pengukuran waktu yang dipelukan

untuk penyelesaian tahap pekerjaan.Akan tetapi pengukuran waktu itu itu sendiri

adalah suatu bentuk penelitian yang dapat berdiri sendiri yang hasilnya dapat

dipakai bahan untuk penentuan tingkat produktifitas kerja, menentukan urutan

prioritas pekerjaan, pengaturan beban kerja dan mengantisipasi keadaan serta

perencanaan selanjutnya. Jadi standar waktu suatu proses banyak manfaatnya dalam

pekerjaan apapun tak terkecuali pada pekerjaan yang bersifat pelayanan, dengan

standar waktu manajemen dapat merencanakan lebih lanjut tenaga kerja,peralatan

dan bahan yang diperlukan dan juga dapat melakukan pengawasan yang efektif dari

segi waktu , agar supaya hasil akhir dapat memuaskan para pihak – pihak yang

mendapatkan pelayanan.

Sistem dan prosedur merupakan dwitunggal yang tak terpisahkan karena satu

sama lain saling melengkapi, sistem merupakan kerangka mekanismenya organisasi,

sedangkan prosedur adalah merupakan rincian dinamikanya mekanisme sistem.jadi

tanpa sistem prosedur tidak ada landasan berpijak untuk berkiprah dan bergerak, dan

tanpa prosedur suatu mekanisme sistem tidak akan berjalan.Begitu juga lemahnya

salah satu akan mengakibatkan lemahnya yang lain, sehingga dengan eratnya

hubungan antara sistem dan prosedur sehingga keduannya sering digabung dan

dipergunakan secara bersamaan.Prosedur juga sering diartikan sebagai tata cara yang

Page 40: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

berlaku dalam organisasi. Menurut Louis A. Allen ( dalam Moenir, 1995:106 )

dinyatakan

sebagai berikut: “ Procedures prescribe the manner or method by which work is to be

performed”, yang berarti bahwa prosedur dibuat atas dasar penelitian di lapangan

lebih dahulu, agar supaya dapat memenuhi keperluan memperlancar mekanisme

kerja.

Pada hakekatnya manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas.

Pemenuhan kebutuhan itu tidak dapat dilakukan dengan mengandalkan akifitas dan

kemampuan sendiri. Oleh karena itu , pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas

memerlukan aktifitas orang lain. Pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup

hanya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Menurut Moenir (1995:16),

bahwa aktifitas orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain disebut

dengan pelayanan, dan lebih lanjut juga disebutkan bahwa timbulnya aktifitas

pelayanan disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut, yang meliputi: Pertama, adanya

rasa cinta dan kasih sayang di antara manusia, Kedua, adanya keyakinan untuk

saling tolong menolong, Ketiga, adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang

lain adalah salah satu bentuk amal sholeh.

Pelayanan umum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang

atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur dan

metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan

haknya.

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Page 41: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

disebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang – undangan. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat 3 (tiga) unsur dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu sebagai berikut: Pertama, penyelenggaraan

pelayanan adalah instansi pemerintah yang meliputi satuan kerja/ satuan organisasi

Kementrian, Departemen,Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan

Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dan Instansi Pemerintah lainnya, baik di pusat

maupu di daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) dan Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD), Kedua, pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai

instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai

dengan peraturan perundang – undangan, Ketiga, penerima pelayanan publik adalah

orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik adanya 10 (sepuluh) prinsip pelayanan

publik yang meliputi: kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan,

tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan,

kesopanan dan keramahan serta kenyamanan. Dari kesepuluh prinsip pelayanan

publik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur pelayanan yang diselenggarakan tidak

berbelit – belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh penerima

pelayanan;

2. Kejelasan, dalam arti persyaratan pelayanan publik, baik tehnis maupun

administratif. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/sengketa

Page 42: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

dalam pelaksanaan pelayanan publik, Rincian biaya pelayanan publik dan

tatacara pembayarannya;

3. Kepastian waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan

dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

4. Akurasi dalam arti produk pelayanan publik diterima dengan tepat, benar dan

sah;

5. Keamanan dalam arti proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan

rasa aman dan kepastian hukum;

6. Tanggungjawab dengan maksud bahwa pimpinan penyelenggara pelayanan

publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan

publik;

7. Kelengkapan sarana dan prasarana, bahwa dengan tersedianya sarana dan

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika ( telematika);

8. Kemudahan akses, bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi

telekomunikasi dan informatika;

9. Kedisiplinan,kesopanan dan keramahan.Di dalam memberikan pelayanan harus

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan

ikhlas;

10. Kenyamanan, bahwa lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,disediakan ruang

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan lainnya.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63 Tahun

2003 tersebut juga mengatur tentang standar pelayanan publik. Dijelaskan bahwa

setiap penyelenggara pelayana publik harus memiliki standar pelayanan dan

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar

pelayanan publik merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan

Page 43: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan.

Adapun ketentuan yang harus diatur dalam standarisasi pelayanan publik minimal

meliputi prosedur pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan,

waktu penyelesaian sejak saat pengajuan permohonan sampai penyelesaian

pelayanan termasuk pengaduan, biaya pelayanan termasuk rinciannya, produk

pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pemberian pelayanan dan

kompetensi petugas pemberi pelayanan yang didasarkan atas keahlian, ketrampilan,

sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Menurut Moenir (1995:88), menyebutkan adanya enam (6) faktor pendukung

pelayanan umum yang saling berpengaruh dan secara bersama – sama akan

mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara baik , yaitu:

1. Faktor kesadaran, bahwa para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam

pelayanan publik, dengan adanya kesadaran diharapkan mereka melaksanakan

tugas dengan penuh keikhlasan, kesungguhan dan disiplin;

2. Faktor aturan, yang menjadi landasan kerja pelayanan.Dalam hal ini yang perlu

diperhatikan adalah pernggunaan kewenangan yang harus diikuti dengan

pemenuhan hak, kewajiban dan tanggungjawab.Adanya pengetahuan dan

pengalaman yang memadai untuk mengantisipasi masa depan dan mempunyai

kemampuan bahasa yang baik, serta memahami berbagai aturan pelaksana juga

disiplin dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk ketaatan terhadap aturan yang

telah ditetapkan;

3. Faktor organisasi, yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan

berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan. Dalam hal ini suatu sistem

merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sifat – sifat yang saling tergantung,

saling mempengaruhi dan saling berhubungan.Selain sistem yang juga perlu

Page 44: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

diperhatikan adalah metode dan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan

suatu pekerjaan;

4. Faktor pendapatan, yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Pendapatan merupakan batas jasa atau imbalan bagi seseorang yang telah

mengorbankan tenaga dan pikirannya;

5. Faktor kemampuan dan ketrampilan petugas atau dalam istilah lain disebut

dengan “ skill” atau berarti “kecakapan” yang meliputi technical skill, human

skill dan conceptual skill sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh

setiap pejabat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

6. Faktor sarana pelayanan yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan

fasilitas lainnya yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu pelaksana

pekerjaan.

C. Tugas dan Wewenang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dalam

Kebijakan Pertanahan Di Bidang Pendaftaran Tanah.

Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat

abadi dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan

kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia.Tanah merupakan perekat Negara

Kesatuan Republik Indonesia, karenanya perlu diatur dan dikelola secara nasional

untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.Pengaturan

pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum,

tetapi juga untuk menyelesaiakan masalah,sengketa dan konflik pertanahan yang

timbul.Kebijakan nasional di bidang pertanahan perlu disusun dengan

memperhatikan aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat memajukan

kesejahteraan umum.Dengan adanya hal tersebut maka perlu adanya kelembagaan

Badan Pertanahan Nasional.

Page 45: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006

tentang Badan Pertanahan Nasional, disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional

adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden, serta dalam Pasal 2 disebutkan juga bahwa Badan Pertanahan

Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan

secara nasional, regional dan sektoral, salah satu tugasnya yaitu Badan Pertanahan

Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka

menjamin kepastian hukum.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah, maksud dari pendaftaran tanah adalah merupakan

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan

daftar, mengenai bidang – bidang tanah dan satuan - satuan rumah susun, termasuk

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang – bidang tanah yang sudah ada

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak – hak tertentu yang

membebaninya. Untuk pendaftaran tanah pertama kali mengandung maksud suatu

kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang

belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1

juga dijelaskan bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali dibedakan menjadi dua

Page 46: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

(2) yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Adapun yang dimaksud dengan pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi

semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian

wilayah suatu desa/ kelurahan, sedangkan yang dimaksud dengan pendaftaran tanah

secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu

atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu

desa/ kelurahan secara individual atau massal.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan

bahwa pendaftaran tanah bertujuan :

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lain

yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai

pemegang hak yang bersangkutan;

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan

termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang – bidang

tanah dan satuan – satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah

secara sporadik ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam kenyataannya akan

bertambah banyak permintaan untuk mendaftarkan tanahnya secara individual dan

massal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan makin

Page 47: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

meningkat kegiatannya.Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan karena

melalui cara ini akan mempercepat perolehan data mengenai bidang – bidang tanah

yang akan didaftar daripada melalui pendaftaran tanah secara sporadik.

Tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan menyediakan informasi

yang lengkap mengenai bidang – bidang tanah dipertegas dengan dimungkinkannya

menurut Peraturan Pemerintah ini pembukuan bidang – bidang tanah yang data

fisik dan atau yuridisya belum lengkap atau masih disengketakan, walaupun untuk

tanah – tanah yang demikian belum dikeluarkan sertipikat sebagai tanda bukti

haknya.

Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas

tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana

kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat

oleh Undang – Undang Pokok Agraria.Untuk itu diberikan ketentuan bahwa

selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang

dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam

perbuatan hukum sehari – hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang

data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah

yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah telah mengkonstruksi norma pendaftaran tanah di masyarakat,

antara lain: Pertama, tahapan pemeriksaan berkas permohonan, mengkonstruksi

norma keaktifan anggota masyarakat dalam membuktikan dirinya sebagai pemilik

Page 48: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

yang sah atas suatu bidang tanah. Termasuk dalam hal ini kesediaan anggota

masyarakat memanfaatkan jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang aktanya

bermanfaat dalam memperkuat pembuktian kepemilikan atas tanah.Kedua, tahapan

pembayaran biaya pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah,mengkonstruksi

norma kesediaan anggota masyarakat membayar biaya pengukuran dan pendaftaran

hak atas tanah .Ketiga, tahapan penelitian data yuridis, mengkonstruksi norma

ketelitian anggota masyarakat dalam menyiapkan alas hak atau bukti awal

pemilikan tanah.Keempat, tahapan pemeriksaan lapangan tentang kebenaran data

yuridis, mengkonstruksi norma: (a) kejujuran anggota masyarakat dalam

membuktikan kebenaran kepemilikan tananhya; (b). kepedulian anggota masyarakat

yang berbatasan dan berdekatan dengan pemilik tanah untuk bersedia memberikan

informasi tentang tanah yang dimaksud.Kelima, tahapan pengukuran bidang tanah

untuk mengumpulkan data fisik, mengkonstruksi norma: (a). kesediaan pemilik

tanah (anggota masyarakat) memasang tanda batas untuk menandai bidang tanah

yang dimilikinya; (b). kesediaan pemilik tanah untuk berinteraksi dengan tetangga

batas dalam penetapan batas bidang tanah, sebagai konsekuensi asas contradictoir

delimitatie; (c). kepedulian tetangga batas (anggota masyarakat) untuk menghadiri

penetapan batas bidang tanah; (d). pengakuan pemilik tanah terhadap hasil

pengukuran oleh petugas kantor pertanahan; Keenam, tahapan pengumuman data

yuridis dan data fisik, mengkonstruksi norma apresiasi (penghormatan) anggota

masyarakat terhadap informasi pertanahan.Ketujuh, tahapan pembukuan hak,

mengkonstruksi norma apresiasi anggota masyarakat terhadap budaya tulis atau

budaya catat di bidang pertanahan, terutama yang berkaitan dengan pemilik

Page 49: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

tanah.Kedelapan, tahapan penerbitan sertipikat hak atas tanah, mengkonstruksi

norma apresiasi anggota masyarakat terhadap hak dan kewajiban anggota

masyarakat sehubungan dengan telah dibuktikannya pemilikan atas suatu bidang

tanah. Kesembilan, tahapan penyerahan sertipikat hak atas tanah pada pemohon,

mengkonstruksi norma kehati –hatian anggota masyarakat dalam menyimpan alat

bukti yang kuat bagi pemilikan atas suatu bidang tanah.Kesepuluh, tahapan paska

penyerahan sertipikat hak atas tanah pada pemohon, mengkonstruksi norma

kemampuan anggota masyarakat memanfaatkan sertifikat hak atas tanah yang ada

padanya.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang

pertanahan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dikeluarkan Keputusan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar

Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan

Nasional dengan pertimbangan:

a. bahwa dalam rangkapeningkatan pelayanan kepada masyarakat,perlu adanya

pedoman pelaksanaan pelayanan pertanahan yang didasrkan pada semangat

pembaruan agrarian dan pengelolaan sumberdaya alam,sebagai suatu kebijakan

dalam sistem pelayanan pertanahan secara nasional;

b. bahwa ketentuan yang sudah ada saat ini yang berkaitan dengan pelaksanaan

pelayanan pertanahan belum mengatur secara menyeluruh dan rinci mengenai

jangka waktu,biaya dan persyaratan dalam pemberian pelayanan pertanahan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b,dipandang perlu

ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar

Page 50: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan

Nasional.

D. Kerangka Berpikir

Dalam rangka untuk mengatur tanah – tanah yang ada di Indonesia,

pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang yaitu Undang – Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agaria (UUPA).Ketentuan lebih

lanjut mengenai Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) ini diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Namun

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di dalam masyarakat sering kita dengar keluhan

– keluhan dan adanya pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun

melalui media massa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah

pertama kali belum dapat dilaksanakan dengan baik.Untuk mengatasi adanya

permasalahan tersebut, maka dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan oleh Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dikeluarkan adanya Keputusan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005

tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di Lingkungan Badan

Pertanahan Nasional.Namun kenyataannya, dalam pelaksanaan pelayanan

pertanahan untuk pendaftaran tanah pertama kali sesuai standar prosedur pengaturan

dan pelayanan belum dapat dilaksanakan dengan baik di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi. Hal ini dimungkinkan adanya kendala - kendala dalam

pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan dalam kegiatan pendaftaran

tanah.Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah

pertama kali dikaji dengan pendekatan yuridis berdasar teori yang dikembangkan

Page 51: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Soerjono Soekanto (1993: 5), bahwa penegakan hukum berkaitan dengan 5(lima)

faktor pokok yaitu faktor hukum,faktor penegak hukum,faktor sarana dan

fasilitas,faktor masyarakat dan faktor budaya.Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir

peneliti dalam penelitian ini, maka selengkapnya kerangka berpikir tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut:

Page 52: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA

UUPAUUPAPeratuUUPA

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ttg Pendaftaran Tanah

Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2005 ttg SPOPP

Pelaksanaan SPOPP Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi

Hukum Penegak Hukum

Sarana atau Fasilitas

Masyarakat Budaya

Baik Belum

Page 53: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian diperlukan dalam penelitian untuk memberikan arahan dan

pedoman dalam memahami obyek yang diteliti, sehingga penelitian dapat berjalan

dengan baik dan lancar dan memperoleh hasil yang memiliki bobot nilai yang tinggi

serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Setiono (2005:4),

metode merupakan salah satu langkah dari metodologi. Berikut ini diuraikan secara

singkat hal – hal yang berkaitan dengan metode penelitian, antara lain:

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penulis melakukan persiapan untuk mencari data awal dan menyusun usulan

proposal penelitian. Penulis mulai melakukan penelitian untuk melengkapi data

bagi penyusunan tesis ini, pada bulan Juni sampai bulan Desember 2008. Penelitian

ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, yaitu untuk memperoleh

gambaran selengkapnya tentang Implementasi Standar Prosedur Operasi Pengaturan

Dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Berdasarkan Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 Di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi.

B. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian hukum metode yang digunakan tergantung pada konsep

apa yang dimaksud tentang hukum itu. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto (dalam

Setiono, 2005: 20), ada lima (5) konsep hukum, yaitu:

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku

universal;

Page 54: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

2. Hukum adalah norma – norma positif di dalam sistem perundang – undangan

hukum nasional;

3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto, dan tersistematisasi

sebagai judge made law;

4. Hukum adalah pola – pola perilaku sosial yang terlembagakan , eksis sebagai

variable sosial yang empirik;

5. Hukum adalah manifestasi makna – makna simbolik para perilaku sosial sebagai

tampak dalam interaksi antar mereka.

Penelitian ini menggunakan konsep hukum kelima, yaitu hukum adalah manifestasi

makna – makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar

mereka.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriftif. Menurut Setiono ( 2005: 5),

penelitian deskriftif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode pendekatan sosiologi

hukum atau non doktrinal, karena menurut Burhan Ashofa ( 2007 : 34 ), hukum

adalah tingkah laku atau aksi – aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan

potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita

sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka penelitian ini

mendasarkan pada konsep hukum sebagai tingkah laku atau perilaku sosial.

Penelitian empiris atau penelitian non doktrinal. Tipe kajiannya adalah kajian

keilmuan dengan maksud mempelajari saja maka metodenya adalah non doktrinal.

Page 55: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

C. Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto ( 1986 : 7 ), Data adalah gejala – gejala yang

dihadapi, yang ingin diungkap kebenarannya beserta hasil – hasilnya, dalam

penelitian sosiologi hukum dengan metode pendekatan kualitatif ini diperlukan data

yang relevan dan menunjang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang

dilakukan oleh penulis.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis,yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Menurut Soerjono Soekanto & Sri

Mamudji ( 2001:12), Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara

langsung dari masyarakat atau data dasar. Data primer dapat diperoleh dengan

wawancara antara peneliti dengan informan. Dalam penelitian kualitatif posisi

sumber daya manusia ( nara sumber ) sangat penting peranannya sebagai

individu yang memiliki informasi. Peneliti dan nara sumber memilki posisi yang

sama, maka sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif

lebih tepat disebut informan.Sumber data dari informan karena yang terpenting

bukan penelitinya dengan pikiran – pikiranya tetapi informasi yang diberikan

oleh informan ( nara sumber).Informasi yang diwawancarai adalah Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, karyawan dan karyawati yang

berkompeten dalam bidang tugasnya di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi, pemohon dan perangkat Desa/ Kelurahan yang mengajukan pendaftaran

tanah pertama kali, Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara,dan

Page 56: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berada di Wilayah Kabupaten

Ngawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri

pengumpulannya oleh peneliti.Menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (

2001:12) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka.

Jadi data sekunder didapatkan dari pihak lain , karena itu perlu adanya ketelitian

dalam pemeriksaan, bahkan kalau mungkin data sekunder dicari terlebih dahulu

yang sesuai dengan tujuan penelitian.Sumber data sekunder pada penelitian in

berupa peraturan perundang – undangan dan buku literature yang dibutuhkan

serta dokumen atau arsip – arsip yang relevan dengan hasil penelitian.Dalam

Penelitian ini sumber data sekunder meliputi:

- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok

Agraria.

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997.

- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang

Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan Badan

Pertanahan Nasional.

Page 57: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Menurut Suharsini Arikunto ( 1987 :102 ), sumber data dalam penelitian

kualitatif ini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.Sumber data berupa

manusia dalam posisi sebagai nara sumber atau informan. Cara ini dilakukan

dengan purposive sampling, menurut Burhan Ashshofa ( 2007 : 91 ) bahwa

informan/ responden yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif

dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri informan/responden

yang dapat dianggap dapat mewakili dalam pelaksanaan penelitian ini.Dalam

penelitian ini yang menjadi informan adalah:

1). Drs.H.Djoko Suprapto ( Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi ).

2). Slamet, SH ( Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi ).

3). Agus Joko Wiyono, SH ( Plh. Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi ).

4). Sunyoto, SH ( Kepala Sub Seksi Penetapan Hak pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi ).

5). Murtoyo,APtnh ( Petugas Loket pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi).

6). Yitno,SH ( Staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi).

7). Klara Pirena TM,SH (Staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi).

8). Jaka Suranta,SH (Kepala Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetaan pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi).

Page 58: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

9). Siradjudin Usman,SH ( Kepala Sub Seksi Survei dan Pengukuran pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi).

10). Suyato (Staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi).

11). Musdarwati (Staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi).

12). Zaenudin (Staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi).

13). Salimun,SH (Staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi).

14). Drs. Sunarno ( Camat Ngawi ).

15). Hariyadi ( Pembantu PPAT Kecamatan Ngawi).

16). Drs. Gigih Wiyono, Msi ( Camat Padas ).

17). Joko (Pembantu PPAT Kecamatan Padas ).

18). Drs. Joko Santoso ( Camat Geneng ).

19). Sudanarto (Pembantu PPAT Kecamatan Geneng ).

20). Drs. Yulianto ( Camat Gerih ).

21). Sujito, SH (Pembantu PPAT Kecamatan Gerih ).

22). Drs. Agus Sumantoro ( Lurah Margomulyo ).

23). Pagi ( Kepala Urusan Pemerintahan Kelurahan Margomulyo ).

24). Sunarti ( Lurah Ketanggi ).

25). Subali ( Lurah Karangtengah ).

26). Heri ( Sekretaris Kelurahan Karangtengah ).

27). Widodo ( Kepala Desa Karangasri ).

28). Prawoto ( Kepala Desa Kayutrejo ).

29). Suyitno ( Kepala Desa Legundi ).

30). Sakidin ( Tokoh Masyarakat ).

Page 59: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

31). Maryoto ( Tokoh Masyarakat).

32). Sri Mulyono Hermawan,SH ( Notaris/ PPAT).

33). Dyah Ariasnani,SH ( Notaris/ PPAT ).

34). Ildiastuti, SH ( Notaris/PPAT ).

35). Lilis Winarti ( Pemohon ).

36). Mujib Pambudi (Pemohon).

37). Rustamaji (Pemohon).

38). Siti Maimunah (Pemohon).

39). Ny. Sukarti (Pemohon).

40). Sukatni ( Pemohon).

41). Kholifah Kholifatun (Pemohon)

42). Sri Martini (Pemohon)

43). Kuswandono (Pemohon).

44). Sugianto(Pemohon).

45) Waji (Pemohon).

46). Suprianto (Pemohon).

47). Suwarni (Pemohon).

48) Siti Nurjanah (Pemohon).

49). Drs.Eko Sugiyanto (Pemohon).

50). Suparman (Pemohon)

2. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung

memberikan keterangan yang sifatnya mendukung sumber data primer, yang

Page 60: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

berupa arsip – arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian

ini.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini untuk megumpulkan data,penulis mempergunakan tehnik

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman umum wawancara.

Adapun wawancara mendalam dilakukan dengan :

a. Pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi;

b. Karyawan dan karyawati yang berkopeten dengan tugas dan bidang

pekerjaannya di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

c. Pemohon dan perangkat desa/ kelurahan yang mengajukan pendaftaran

tanah pertama kali.

d. Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Ngawi.

2. Observasi dilakukan dalam kegiatan pengamatan secara langsung terhadap

obyek penelitian dan melakukan pencatatan – pencatatan terhadap gejala yang

diamati secara sistematis, dalam hal ini observasi dilakukan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi.

3. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendapatkan data – data penunjang

dengan membaca buku – buku literatur, hasil penelitian, dokumen, brosur –

brosur, majalah, koran dan peraturan perundang- undangan yang ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Page 61: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

E. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif, yakni suatu cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif

yakni “ apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku

nyata yang diamati dan diteliti dipelajari secara utuh”. Tehnik analisisnya dengan

model analisis interaktif ( HB.Sutopo, 2006: 18).

Proses analisis terdapat tiga komponen utama yang harus benar – benar

dipahami oleh setiap peneliti kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data.

Merupakan proses seleksi, pemfokusan,penyederhanaan dan abstraksi, data

dari fieldnote, yang berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian,

bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan penelitian.

b. Sajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi,deskripsi dalam bentuk narasi

yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data

disusun secara logis dan sistematis.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi.

Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar – benar dapat

dipertanggungjawabkan.Verifikasi dapat dilakukan dengan usaha yang lebih

luas dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Makna data

harus diuji validitasnya, agar simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan

dapat dipercaya.

Page 62: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Ketiga komponen analisis tersebut aktivitasnya dapat dilakukan dengan

cara interaksi baik antara komponen maupun dalam proses pengumpulan

data.

Tehnik analisis data tersebut dapat digambarkan dengan alur sebagai

berikut, menurut (HB Sutopo, 2002: 96 ):

Pengumpulan Data(Data Primer dan Data Sekunder)

Reduksi Data Sajian Data

Penarikan Simpulan/Verifikasi

Page 63: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Obyek Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

a. Organisasi

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi disertai dengan

pengaturan kedudukan,fungsi,susunan organisasi dan tata kerja. Sebagaimana

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lainnya pengaturan tersebut berdasarkan

pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2006

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.

b.Kedudukan

Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi merupakan instansi vertikal dari Badan

Pertanahan Nasional, bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur.

c. Tugas dan Fungsi

Sebagai instansi vertikal tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi vertikal

diatasnya.Oleh karena itu perlu terlebih dahulu melihat tugas dan fungsi

Page 64: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi induknya.Mengenai tugas dan

fungsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tugas Badan

Pertanahan Nasional (BPN) adalah melaksanakan tugas pemerintahan di

bidang pertanahan secara nasional,regional dan sektoral. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Badan Pertanahan Nasional

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;

c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;

d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;

e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survey,pengukuran dan pemetaan di

bidang pertanahan;

f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian

hukum;

g. Pengaturan dan penetapan hak – hak atas tanah;

h. Pelaksanaan penatagunaan tanah,reformasi agraria dan penataan

wilayah – wilayah khusus;

i. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik

negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;

j. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;

Page 65: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

k. Kerja sama dengan lembaga – lembaga lain;

l. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program

di bidang pertanahan;

m. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;

n. Pengkajian dan penanganan masalah,sengketa,konflik dan perkara di

bidang pertanahan;

o. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;

p. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

q. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang

pertanahan;

r. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;

s. Pembinaan fungsional lembaga – lembaga yang berkaitan dengan

bidang pertanahan;

t. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau

badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan yang berlaku;

u. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang –

undangan yang berlaku.

2. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi mempunyai tugas untuk

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam

lingkungan wilayah Kabupaten Ngawi. Untuk menyelenggarakan tugas

Page 66: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Penyusunan rencana,program, dan penganggaran dalam rangka

pelaksanaan tugas pertanahan;

b. Pelayanan,perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan;

c. Pelaksanaan survey,pengukuran, dan pemetaan dasar,pengukuran, dan

pemetaan bidang,pembukuan tanah,pemetaan tematik, dan survey potensi

tanah;

d. Pelaksanaan penatagunaan tanah,landreform,konsolidasi tanah,dan

penataan pertanahan wilayah pesisir,pulau – pulau kecil,perbatasan, dan

wilayah tertentu;

e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah,pendaftaran hak

tanah,pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah asset

pemerintah;

f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan,pengelolaan tanah negara,tanah

terlantar dan tanah kritis,peningkatan partisipasi dan pemberdayaan

masyarakat;

g. Penanganan konflik,sengketa,dan perkara pertanahan;

h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan penggunan tanah;

i. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional

(SIMTANAS);

j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada

masyarakat,pemerintah dan swasta;

Page 67: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

k. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;

l. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;

m. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian,keuangan,sarana dan

prasarana,perundang – undangan serta pelayanan pertanahan.

d. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan dibutuhkan

adanya struktur organisasi yang dapat membagi habis tugas dan fungsi

tersebut,dengan demikian operasional tugas dan fungsi dapat

dilakukan.Adapun struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tanggal 16 Mei 2006, sebagaimana terlihat

dalam lampiran 1.

Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan dibagi habis kepada seluruh komponen -

komponen struktur organisasi sebagai berikut:

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif

kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan,serta menyiapkan bahan evaluasi

kegiatan,penyusunan program, dan peraturan perundang – undangan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan data dan informasi;

2. Penyusunan rencana,program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja

pemerintah;

Page 68: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

3. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

4. Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha,rumah tangga,sarana dan prasarana;

6. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program;

7. Koordinasi pelayanan pertanahan.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Urusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan

rencana,program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja

pemerintah,keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.

2. Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat

menyurat,kepegawaian,perlengkapan,rumah tangga, sarana dan prasarana,

koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.

b. Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan

survey,pengukuran dan pemetaan bidang tanah,ruang dan perairan; perapatan

kerangka dasar,pengukuran batas kawasan/wilayah,pemetaan tematik dan survey

potensi tanah,penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.

Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan survey,pengukuran dan pemetaan bidang tanah,ruang dan

perairan,perapatan kerangka dasar,pengukuran batas kawasan/wilayah,pemetaan

tematik dan survey potensi tanah,pembinaan surveyor berlisensi;

2. Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas kawasan/wilayah;

3. Pengukuran,perpetaan,pembukuan bidang tanah,ruang dan perairan;

Page 69: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

4. Survei, pemetaan,pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan

potensi tanah;

5. Pelaksanaan kerja sama tehnis surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah;

6. Pemeliharaan peralatan teknis.

Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari:

1. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan

orde 4,penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah,kerjasama

teknis surveyor berlisensi pembinaan surveyor berlisensi dan pendaftaran,daftar

tanah,peta bidang tanah,surat ukur,gambar ukur dan daftar bidang pengukuran.

2. Subseksi Tematik dan Potensi Tanah mempunyai tugas menyiapkan surat

ukur,pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik,survey potensi

tanah,pemeliharaan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah.

c. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

menyiapkan penetapan hak dalam rangka pemberian,perpanjangan dan pembaruan

hak tanah,pengadaan tanah,perijinan,pendataan dan penertiban bekas tanah

hak,pendaftaran ,peralihan ,pembebanan hak tanah serta pembinaan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah;

2. Penyiapan rekomendasi pelepasan,penaksiran harga dan tukar menukar,saran

dan pertimbangan serta melakukan kegiatn perijinan,saran dan pertimbangan

usulan penetapan hak pengelolaan tanah;

Page 70: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

3. Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan

jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak;

4. Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara,daereah

bekerjasama dengan pemerintah,termasuk tanah badan hukum pemerintah;

5. Pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak;

6. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan;

7. Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak;

8. Pelaksanaan peralihan,pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari:

1. Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan

pemeriksaan, saran, dan pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik,Hak

Guna Bangunan dan Hak Pakai, perpanjangan jangka waktu,pembaharuan

hak,perijinan,peralihan hak atas tanah;penetapan dan/rekomendasi

perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau

pendaftaran hak tanah perorangan.

2. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan

pelaksanaan pemeriksaan,saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak

milik dan hak pakai, hak guna bangunan dan hak pengelolaan bagi instansi

pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjangan jangka waktu,

pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah;rekomendasi

pelepasan dan tukar menukar tanah pemerintah.

3. Subseksi Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan

pendaftaran hak atas tanah,pengakuan dan penegasan konversi hak – hak

Page 71: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

lain,hak milik atas satuan rumah susun,tanah hak pengelolaan,tanah

wakaf,data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah,data komputerisasi

pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah,daftar nama,daftar

hak atas tanah,dan warkah serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah.

4. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran,

peralihan,pembebanan hak atas tanah,pembebanan hak tanggungan dan

bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah.

d. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

melakukan penatagunaan tanah,landreform,konsolidasi tanah,penataan pertanahan

wilayah pesisir,pulau – pulau kecil,perbatasan dan wilayah tertentu lainnya.

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penatagunaan tanah,landreform,konsolidasi tanah dan penataan

pertanahan wilayah pesisir,pulau – pulau kecil,perbatasan dan wilayah tertentu

lainnya,penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta

penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi

kawasan/zoning,penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah,penerbitan ijin

perubahan penggunaan tanah,penataan tanah bersama untuk peremajaan

kota,daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali;

2. Penyusunan rencana persediaan,peruntukan,penggunaan dan pemeliharaan tanah,

neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan lainnya;

3. Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan;

Page 72: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

4. Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah,perubahan penggunaan dan

pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning dan redistribusi

tanah,pelaksanaan konsolidasi tanah,pemberian tanah obyek landreform dan

pemanfaatan tanah bersama serta penertiban administrasi landreform;

5. Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform;

6. Pengambilalihan dan /atau penerimaan penyerahan tanah – tanah yang terkena

ketentuan landreform;

7. Penguasaan tanah – tanah obyek landreform;

8. Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi tanah

dengan luasan tertentu;

9. Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan penegasan

obyek konsolidasi tanah;

10. Penyediaan tanah untuk pembangunan;

11. Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;

12. Pengumpulan,pengolahan,penyajian dan dokumentasi data landreform.

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari:

1. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan,pemeliharaan

dan penggunaan tanah,rencana penataan kawasan,pelaksanaan koordinasi,

monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah,perubahan penggunaan dan

pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning,penerbitan

pertimbangan teknis penatagunaan tanah,penetapan penatagunaan tanah dan

pemanfaatan tanh,penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta

Page 73: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual

dan spasial.

2. Subseksi Landreform dan Konsolidasi tanah mempunyai tugas menyiapkan

bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek

landreform;penguasaan tanah – tanah obyek landreform;pemberian ijin

peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari

obyek landreform;monitoring dan evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugian,

pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform serta

fasliltasi bantuan keuangan/ permodalan,teknis dan pemasaran;usulan

penegasan obyek penatan tanah bersama untuk peremajan pemukiman

kumuh,daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman

kembali;penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk

pembangunan,pengembangan teknik dan metode;promosi dan

sosialisasi;pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat;kerja sama dan

fasilitasi;pengelolaan basis data dan informasi;monitoring dan evaluasi serta

koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

e. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

melakukan kegiatan pengendalian pertanahan,pengelolaan tanah negara,tanah

terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengendalian pertanahan,pengelolaan tanah negara,tanah terlantar

dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;

Page 74: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban

pemegang hak atas tanah,pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan

program pertanahan dan program sektoral,pengelolaan tanah negara,tanah

terlantar dan tanah kritis;

3. Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan,

peringatan,harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan

sektoral dalam pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah terlantar dan

tanah kritis;

4. Penyiapan saran tindak dan langkah – langkah penanganan serta usulan

rekomendasi,pembinaan,peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan

program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara serta

penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;

5. Inventarisasi potensi masyarakat marjinal,asistensi dan pembentukan kelompok

masyarakat,fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber produktif;

6. Peningkatan partisipasi masyarakat,lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja

teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

7. Pemanfaatan tanah negara,tanah terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan;

8. Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara,tanah terlantar dan tanah kritis

serta pemberdayaan masyarakat;

9. Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas

tanah terlantar.

Page 75: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari:

1. Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan

basis data,dan melakukan inventarisasi dan identifikasi,penyusunan saran tindak

dan langkah penanganan,serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban

dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang

hak atas tanah ;pemantauan,evaluasi,harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan

program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara,penanganan

tanah terlantar dan tanah kritis;

2. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan

inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan

melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra

kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama

pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota,lembaga keuangan dan dunia

usaha,serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

f. Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

melakukan kegiatan penanganan sengketa,konflik dan perkara pertanahan.

Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanganan sengketa,konflik dan perkara pertanahan;

2. Pengkajian masalah,sengketa dan konflik pertanahan;

3. Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara

hukum ,penanganan dan penyelesaian perkara,pelaksanaan alternatif

penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi

dan lainnya,usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan – putusan lembaga

Page 76: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan

hukum antara orang,dan/atau badan hukum dengan tanah;

4. Pengkoordinasian penanganan sengketa dan konflik pertanahan dan perkara

pertanahan;

5. Pelaporan penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dan

perkara pertanahan;

Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara terdiri dari:

1. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan menyiapkan pengkajian

hukum,sosial,budaya,ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik

pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan

hukum antara orang,dan/atau badan hukum dengan tanah,pelaksanaan

alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi,fasilitasi,dan koordinasi

penanganan sengketa dan konflik;

2. Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan

penyelesaian perkara,koordinasi penanganan perkara,usulan rekomendasi

pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang

dan/atau badan hukum dengan tanah, sebagai pelaksanaan putusan lembaga

peradilan.

e. Sumber Daya Organisasi

Suatu organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya bilamana didukung

oleh sumber daya yang memadai. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi mempunyai sumber daya manusia,pembiayaan

dan fasilitas sebagai berikut:

Page 77: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

1. Keadaan Pegawai

Dalam bagian ini dikemukakan secara berurutan tentang jumlah pegawai

berdasarkan golongan dan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan.

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Golongan pegawai membedakan tingkatan atau urutan pegawai yang ada

dalam suatu organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang –

undangan yang berlaku.Adapun golongan pegawai yang ada

di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi adalah seperti pada tabel

sebagai berikut:

TABEL 1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan GolonganDi Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Tahun 2008

Tingkat Golongan

No. Golongan A B C D Jumlah %

1 IV 1 1 - - 2 4

2 III 14 13 11 3 41 80

3 II 1 - 4 1 6 12

4 I - - 1 1 2 4

Total 51 100

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, terlihat bahwa yang paling banyak

adalah III sebanyak 40 orang atau 40% dari jumlah pegawai yang ada di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi, hal tersebut menunjukkan ketidakseimbangan

golongan karena pada golongan III lebih banyak daripada golongan II dan I yang

seharusnya distribusi tersebut menganut prinsip kerucut.

Page 78: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

b. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Adapun jumlah pegawai menurut pendidikan di lingkungan Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi adalah seperti tabel sebagai berikut:

TABEL 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan PendidikanDi Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Tahun 2008

No. Pendidikan Jumlah %1 S3 - -2 S2 1 23 S1 25 494 DIII - -5 SLTA 17 336 SLTP 8 167 SD - -

Jumlah 51 100Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan prinsip

ketidakseimbangan pegawai yaitu prinsip kerucut, maka nampak bahwa

distribusi pendidikan tersebut masih belum seimbang, hal tersebut terlihat bahwa

pendidikan S2 sebanyak 1 orang atau 2%, pendidikan SI sebanyak 25 orang atau

49%,pendidikan SLTA ( Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) sebanyak 17 orang atau

33%, dan pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) sebanyak 8

orang atau 16%.

c. Sumber Dana Pembiayaan

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi merupakan kantor yang masih berstatus

instansi vertikal di daerah,mempunyai sumber pembiayaan dari Anggaran

Page 79: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Pendapatan dan Belanja Negara. Sumber daya keuangan tertuang dalam bentuk

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertahun anggaran. Untuk laporan

realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan periode Januari sampai

dengan Desember 2008 dapat dilihat dalam lampiran 2.

d. Sarana dan Prasarana Fisik

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi beralamat di Jalan Basuki Rahmat

Nomor 5 Ngawi menempati bangunan di atas tanah dengan luas 2.050 M2. Dalam

pelayanan kepada masyarakat telah menggunakan sistem loket.Loket pelayanan

dibagi menjadi 4 loket, yang terdiri dari Loket 1 menangani Informasi,Loket 2

menangani tentang Penyerahan berkas permohonan dan pengaduan ,Loket 3

menangani Pembayaran biaya dan Loket 4 tentang penyerahan produk sertipikat.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sarana

dan prasarana kantor sangat berperan dalam rangka menunjang keberhasilan

dalam pelaksanaan tugas.Sarana dan prasarana dapat dilihat dalam lampiran 3.

2. Implementasi Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi.

a. Wilayah Pelayanan

Wilayah pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi seluas

1.298,58 km2, dimana 39% atau 504,8 km2 berupa lahan pertanian.

Administrasi pemerintah terdiri dari 19 kecamatan dan 217 desa, dimana 4

dari 217 desa tersebut adalah kelurahan.jumlah penduduk pada tahun 2007

adalah sebesar 882.221 jiwa. Wilayah Kabupaten Ngawi sebagian besar

Page 80: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

merupakan wilayah kawasan hutan.Mata pencaharian penduduk Kabupaten

Ngawi yang dominan adalah petani karena wilayahnya sebagian besar

merupakan daerah pertanian.

b. Jenis Pelayanan

Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi sebagaimana

ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2006, dioperasionalkan dalam dua kelompok

kegiatan.Kelompok pertama merupakan kegiatan menyiapkan perangkat –

perangkat yang berhubungan dengan kelompok kegiatan kedua.Kelompok

kegiatan pertama adalah sebagai berikut:

a. Pembuatan dan pemeliharaan fasilitas pertanahan di lapangan berupa

tugu – tugu dasar teknis yang berguna bagi peningkatan bidang tanah.

b. Pembuatan dan pemeliharaan peta – peta pendaftaran tanah.

c. Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

d. Mengumpulkan,mengolah dan menyajikan data penatagunaan tanah

berupa peta topografi,peta penggunaan tanah,peta kemampuan tanah

dan peta perubahan penggunaan tanah.

e. Pembuatan rencana penatagunaan tanah.

f. Menyiapkan dan melakukan pengumpulan data pengendalian

penguasaan tanah.

g. Pendataan tanah obyek landreform.

h. Menyiapkan dan mengolah data – data pengurusan hak atas tanah.

i. Penyuluhan hukum pertanahan.

Page 81: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Sedangkan kelompok kegiatan kedua merupakan kegiatan pelayanan

kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran peralihan hak atas tanah.

b. Pendaftaran dan penghapusan hak tanggungan.

c. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali.

d. Pemberian ijin perubahan penggunaan tanah.

e. Pemberian ijin Pemindahan Hak.

c. Sistem Loket Pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi telah menerapkan pelayanan

sistem loket.Adapun loket pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Loket 1, sebagai loket informasi yang berfungsi untuk memberikan

informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengajuan dan

permohonan sertipikat hak atas tanah.

2. Loket 2, merupakan loket penerimaan berkas pengajuan dan permohonan

sertipikat hak atas tanah dan berkas pengaduan dari masyarakat.

3. Loket 3, merupakan loket yang menangani tentang Perincian biaya dan

pembayaran biaya pengajuan dan permohonan sertipikat.

4. Loket 4 , mengenai loket untuk penyerahan produk atau pengambilan

sertipikat hak atas tanah.

d. Prosedur Pelayanan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Pendaftaran Tanah

Pertama Kali.

Yang menjadi titik fokus dalam pembahasan tesis ini adalah mengenai

standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pendaftaran tanah pertama

Page 82: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

kali. Sertipikat tanah yang dimiliki oleh seseorang dimaksudkan untuk

menjamin kepastian hak atas tanah, baik dari segi fisik tanah dalam arti luas

dan letak tanah, segi tata ruang tanah dalam arti kesesuaian perencanaan dan

peruntukkan penggunaan tanah, maupun dari segi hukum, karena dengan

adanya sertipikat tanah maka diperoleh adanya kepastian hak dan kepastian

hukum atas tanah yang dikuasai oleh seseorang maupun badan hukum.

Dalam proses sertifikasi hak atas tanah memerlukan adanya prosedur,waktu

dan biaya.Proses sertifikasi tanah untuk pendaftaran tanah pertama kali dibagi

menjadi dua jenis prosedur, yang didasarkan pada status tanah, yaitu tanah

negara dan tanah adat perseorangan.Tanah negara adalah bidang tanah

diatasnya tidak melekat sesuatu hak dan atau bidang tanah yang diatasnya

melekat bekas hak.Sedangkan tanah adat perseorangan adalah sebagian dari

bidang tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat adat secara turun

temurun dan oleh karena hubungan emosional ataupun hubungan ekonomi

telah diakui secara komunal oleh masyarakat adat itu sendiri menjadi hak

milik dari seseorang anggota masyarakat adat.

Perbedaan dalam prosedur kedua status tanah terletak pada penggunaan

lembaga pengumuman pada tanah adat, sedangkan pada tanah negara tidak

menggunakan pengumuman.Pada tanah adat tidak dipungut uang pemasukan

ke kas negara, namun dipungut bea perolehan hak atas tanah bila telah

memenuhi ketentuan pemungutan bea perolehan hak atas tanah yang berlaku

di daerah setempat.Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Memperoleh Tanah Negara

Page 83: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

a. Pengajuan permohonan dilengkapi dengan berkas – berkas sebagai

berikut:

1).Identitas Pemohon

2). Surat Pernyataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah

3). Surat Pernyataan Tanah – Tanah Yang Telah Dipunyai

4). Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan

5).Peta Bidang Tanah yang dimohon.

b. Jika berkas sudah lengkap maka membayar biaya proses pengukuran

dan biaya pemeriksaan bidang tanah oleh Panitia A.Panitia A diatur

berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan

Tanah.Panitia Pemeriksaan Tanah A dalam melaksanakan tugasnya

terdiri dari:

1). Tugas di lapangan antara lain:

- Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang

dimohon mengenai penguasaan,penggunaan/keadaan tanah dan

batas – batas tanah.

- Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari pemohon dan pemilik

tanah yang berbatasan atau kuasanya serta meneliti ada tidaknya

keberatan dari pihak lain.

- Meneliti kepentingan umum.

- Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah setempat.

Page 84: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

2). Tugas di Kantor Pertanahan antara lain:

- Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas

permohonan pemberian Hak Milik,Hak Guna Bangunan, dan

Hak Pakai atas tanah negara.

- Mengadakan penelitian mengenai data status tanah,riwayat tanah

dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan

pemohon serta kepentingan lainnya.

- Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil

penelitian dan peninjauan fisik di lapangan termasuk data

pendukung lainnya oleh semua anggota Panitia A.

- Menentukan status tanah dan kepemilikan tanah.

- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut

yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A dan

ditandatangani oleh semua anggota.

3). Pelaksanaan pengukuran bidang tanah yang dimohon menghasilkan

Surat Ukur tanah yang berisi mengenai luas,letak bidang

tanah.Dalam pengukuran bidang tanah ini harus disaksikan dan

disetujui oleh tetangga yang berbatasan.

4). Pemeriksaan Panitia A menghasilkan Risalah panitia A sebagai

bahan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan untuk memberikan

atau menolak memberikan sesuatu hak atas tanah yang

dimohon.Panitia A terdiri dari komponen Seksi Hak Tanah dan

Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan anggotanya terdiri dari Seksi

Page 85: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Survei,Pengukuran dan Pemetaan, Seksi Pengaturan dan Penataan

Pertanahan dan Kepala Desa/Kelurahan.Panitia A ini bertugas untuk

memeriksa mengenai Subyek dan Obyek bidang tanah, kesesuaian

dari aspek penguasaan dan pemilikan tanahnya, aspek tata guna

tanahnya.

5). Berdasarkan dari Risalah Pemeriksaan dari Panitia A maka diajukan

kepada kepala kantor pertanahan atau pejabat yang berwenang

untuk dapat dikabulkan atau ditolak memberikan hak dengan

melalui Surat Keputusan Pemberian atau penolakan pemberian hak

atas tanah.

6). Berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, maka

kepada pemohon diharapkan untuk membayar Uang Pemasukan

kepada Negara.

7).Kemudian Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah tersebut

didaftarkan dan diproses yang selanjutnya diterbitkan Sertipikat

Hak Atas Tanah.

8). Sertipikat yang sudah terbit diserahkan kepada pemohon.

Tahapan prosedur dalam rangka permohonan tanah Negara dapat

dilihat dalam lampiran 4 yaitu Skema Pengajuan Permohonan Tanah

Negara.

Untuk penerbitan sertipikat hak atas tanah yang berasal dari

permohonan tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dapat

dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Page 86: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

TABEL 3

Penerbitan Sertipikat Permohonan Tanah Negara

Nomor Tahun Tanah Negara

(Bidang)

Jumlah

1. 2006 4 4

2. 2007 2 2

3. 2008 - -

Jumlah 6 6

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

Bahwa dari tabel diatas dapat dilihat penerbitan sertipikat hak atas

tanah yang berasal dari permohonan tanah negara jumlahnya sangat kecil,

karena hal ini disebabkan tanah negara di Wilayah Kabupaten Ngawi

jumlahnya relatif kecil dan sangat terbatas.

2. Prosedur Memperoleh Sertipikat Tanah Bekas Milik Adat.

Tanah bekas milik adat yang pada tanggal 24 September 1960

pemiliknya berstatus sebagai warga negara Indonesia.Tanah bekas milik adat

adalah hak atas tanah yang lahir berdasarkan proses adat setempat misalnya

hak yasan,hak andarbeni dan sebagainya yang sejak tanggal 24 September

1960 dikonversi menjadi hak milik namun belum terdaftar.

Jenis tanah bekas milik adat dibagi menjadi 2,meliputi:

1. Tanah bekas milik adat yang mempunyai surat tanda bukti pemilikan atas

nama pemegang hak pada waktu berlakunya Undang – Undang Pokok

Agraria dan apabila kemudian hal itu beralih,bukti peralihan hak

Page 87: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

berturut – turut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan

pembukuan.

a. Tanah bekas milik adat yang tidak mempunyai tanda bukti pemilikan

atau yang kurang lengkap.

Tata Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Bekas Milik Adat di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi dengan berdasarkan Ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo.Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

1997 sebagai berikut:

Persyaratan meliputi:

1. Bagi Tanah Bekas Milik Adat Yang Mempunyai Surat Tanda

Bukti Pemilikan, meliputi:

a). Asli tanda bukti pemilikan tanah yang dimohon,antara lain

Pethok,girik,Kekitir,Pipil Verponding Indonesia sebelum

berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5

Tahun 1960 dan lain – lain.

b). Surat perolehan tanah tersebut didapat secara berurut

( jual beli,warisan,hibah dan lain – lain).

c). Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tentang riwayat tanah

tersebut.

d). Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari pemilik.

e). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ( jual

beli,warisan,hibah).

Page 88: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

f). Bukti Pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak

Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) tahun terakhir.

g). Bukti pelunasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

(BPHTB) apabila perolehan tanah setelah tanggal 1 Januari

1998.

h). Bukti Pelunasan Pajak Penghasilan ( PPH)

i). Bukti lain yang diperlukan.

2. Bagi Tanah Bekas Milik Adat yang Tidak Mempunyai Surat tanda

Bukti Pemilikan, meliputi:

a). Surat Pernyataan bahwa pemohon telah menguasai secara nyata

tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara

berturut – turut atau telah memperoleh penguasaan itu dari

pihak atau pihak – pihak lain yang telah menguasainya

sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya

tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih.

b). Surat perolehan tanah.

c). Surat Pernyataan bahwa penguasaan tanah itu telah

dilakukan dengan itikad baik.

d). Surat Pernyataan bahwa penguasaan itu tidak pernah

diganggu gugat diakui dan dibenarkan oleh masyarakat

hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan.

e). Surat Pernyataan bahwa tanah tersebut sekarang tidak

dalam sengketa.

Page 89: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

f). Surat Pernyataan, apabila pernyataan tersebut memuat hal-

hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan

bersedia dituntut dimuka hakim secara pidana maupun

perdata apabila memberikan keterangan palsu.

g). Surat keterangan dari kepala desa/lurah dan sekurang –

kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat

dipercaya, karena fungsinya sebagai ketua adat setempat

atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di

desa/lurah letak tanah yang bersangkutan, dan tidak

mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sampai

derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun

horizontal.

h). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.

i). Bukti Pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) tahun terakhir.

j). Bukti pelunasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

(BPHTB) apabila perolehan tanah setelah tanggal 1 Januari

1998.

k). Bukti Pelunasan Pajak Penghasilan ( PPH)

l). Bukti lain yang diperlukan.

3. Prosedurnya meliputi:

a). Pemilik/ahli warisnya atau pembeli tanah tersebut mengajukan

permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan tempat letak

Page 90: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

tanah melalui loket dengan mengisi formulir.Penegasan/

Pengakuan Hak.

b). Membayar biaya:

1. Pengukuran dan pemetaan

2. Pemeriksaan tanah (biaya terpampang di Kantor

Pertanahan)

c). Pemeriksaan data fisik meliputi penetapan dan pemasangan

tanda batas, pengukuran dan pemetaan oleh petugas yang

ditunjuk.

d). Penelitian data yuridis bidang tanah,apabila bukti – bukti tertulis

tidak lengkap maka penelitian dilanjutkan oleh Panitia A yang

bertugas:

1). Meneliti data yuridis bidang tanah yan tidak dilengkapi

dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara

lengkap.

2). Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan

kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

3).Mencatat sanggahan/ keberatan dan hasil penyelesaiannya.

4). Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah

yang bersangkutan.

e). Daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang

tanah yang bersangkutan diumumkan di Kantor Pertanahan dan

Page 91: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

kantor Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari

berturut – turut.

f). Setelah jangka waktu pengumuman berakhir dan tidak ada pihak

yang mengajukan keberatan terhadap isi pengumuman maka

data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut disahkan

oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam suatu berita acara.

g). Selanjutnya dilakukan pendaftaran pembukuan hak atas tanah

yang bersangkutan, lalu menerbitkan sertipikat hak milik tanah

dimaksud.

Tahapan prosedur pengajuan tanah yang berasal dari tanah adat dengan

melalui pendaftaran tanah pertama kali dapat dilihat dalam lampiran 5 yaitu

Skema Pelayanan Pengajuan Tanah Adat.

Untuk penerbitan sertipikat hak atas tanah yang berasal dari pengajuan

permohonan sertipikat dari tanah adat dengan melalui pendaftaran pertama kali di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 4

Penerbitan Sertipikat Berdasarkan Permohonan Pengajuan Tanah Adat

Nomor Tahun Tanah Adat/Yasan

(Bidang)

Jumlah

(Bidang)

1. 2006 3.092 3.092

2. 2007 4.570 4.570

3. 2008 1.468 1.468

Jumlah 9.130 9.130

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

Page 92: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Bahwa dari tabel diatas dapat dilihat penerbitan sertipikat tanah yang berasal

dari tanah adat/yasan dengan melalui pendaftaran tanah pertama kali di Wilayah

Kabupaten Ngawi pada tahun 2008 mengalami penurunan jumlahnya, hal ini

disebabkan karena pengajuan permohonan pendaftaran tanah pertama kali yang

diajukan oleh masyarakat memang kecil jumlahnya.Pada umumnya masyarakat

dalam pengajuan pendaftaran tanah pertama kali ini selalu menunggu adanya

proyek – proyek yang berasal pemerintah, misalnya Proyek Operasi Nasional

Agraria, ajudikasi dan proyek pemerintah lainnya yang membutuhkan biaya yang

sangat kecil.

3. Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pendaftaran

Tanah Pertama Kali – Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah perlu dilakukannya

pendaftaran hak atas tanah.Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 yaitu Pendaftaran Tanah Secara Sistematik dan

Pendaftaran Tanah Secara Sporadik.

Pendaftaran tanah secara Sistematik menurut ketentuan pasal 1 angka 10

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang yang dilakukan serentak

yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam

wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.Pendaftaran tanah secara

Sistematik diselenggarakan atas prakarsa Pemerintah berdasarkan pada suatu

Page 93: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah –

wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional.

Pendaftaran tanah secara Sporadik merupakan salah satu cara yang

dipergunakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah disamping pendaftaran tanah secara Sistematik.Menurut

ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah disebutkan pendaftaran tanah secara Sporadik ialah kegiatan

pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek

pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian suatu desa/kelurahan secara

individual atau massal.

Proses pendaftaran tanah secara Sporadik dibedakan lagi menjadi 2 (dua)

yaitu melalui rutin dan lewat massal swadaya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah secara Sporadik Rutin merupakan proses pendaftaran tanah

atas inisiatif sendiri pemilik tanah. Oleh karena itu atas inisiatif sendiri, maka

biaya pendaftaran tanahnya lebih mahal jika dibandingkan dengan pendaftaran

tanah secara sistematik.Mahalnya biaya pendaftaran tanah secara Sporadik

karena digunakan untuk membiayai seluruh proses pendaftaran tanah yang

meliputi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik yaitu:

1). Pengukuran tanah dan pemetaan.

2). Pembuatan peta dasar pendaftaran.

3). Penetapan batas bidang – bidang tanah.

Page 94: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

4). Pengukuran dan pemetaan bidang – bidang tanah dan pembuatan peta

pendaftaran.

5). Pembuatan daftar tanah.

6). Pembuatan surat ukur.

b. Pembuktian hak dan pembukuannya,meliputi:

1). Pembuktian hak baru.

2). Pembuktian hak lama.

3). Penerbitan sertipikat.

4). Penyajian data fisik dan data yuridis.

5). Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Pendaftaran tanah secara sporadik relatif lebih mahal dibandingkan

dengan pendaftaran tanah secara sistematik yang disubsidi oleh

Pemerintah.

2. Pendaftaran tanah secara Sporadik Massal Swadaya (SMS), bahwa

pendaftaran tanah secara Sporadik Massal Swadaya (SMS) ini dilaksanakan

jika ada usulan dari masyarakat secara massal (bersama – sama) yang

membentuk kelompok itu minimal terdiri dari 20 orang yang ingin

mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota.

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi untuk pendaftaran tanah

pertama kali ini, juga dilaksanakan dengan melalui pendaftaran tanah secara

Page 95: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Sporadik Rutin dan pendaftaran tanah secara Sporadik Massal Swadaya

(SMS, yaitu:

a. Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi gambaran umumnya sebagai berikut:

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang

Pokok Agraria (UUPA).

2. Undang – Undang Nomor 21 tahun 1997 jis Nomor 20 Tahun 2000

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah.

4. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 300-

1084 tanggal 2 Mei 2005 tentang Biaya Operasional Lapang

Pemeriksaan Tanah dan Transpot.

Persyaratan, meliputi:

a. Surat Permohonan dan Surat Kuasa, jika permohonan dikuasakan.

b. Identitas diri para pemilik tanah/pemohon dan atau kuasanya untuk

perorangan, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu

Keluarga (KK) yang masih berlaku atau utuk Badan Hukum:

fotocopy Akta Pendirian Perseroan dan Perubahan.

Page 96: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

c. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan,

yaitu:

1). Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan

Peraturan Swapraja yang bersangkutan;

2). Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan

Menteri Agraria (PMA) Nomor 9/1959;

3). Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang

berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang –

Undang Pokok Agraria (UUPA), yang tidak disertai kewajiban

untuk mendaftarkan hak yang diberikan,tetapi telah dipenuhi

semua kewajiban yang disebut didalamnya;

4). Petuk pajak bumi/landrente,girik,pipil.kekitir dan Verponding

Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1961;

5). Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi

tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang

dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan

disertai alas hak yang dialihkan;

6). Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang tanahnya belum dibukukan

dengan disertai alas hak yang dialihkan;

7). Akta ikrar wakaf/akta pengganti ikrar wakaf/surat ikrar wakaf

yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan

Page 97: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang

diwakafkan;

8). Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang

berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas

hak yang dialihkan;

9). Surat penunjukkan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah

yang diambil oleh Pemerintah Daerah;

10). Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak

yang dialihkan;

11). Lain – lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun

juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II,VI dan VII

Ketentuan – ketentuan Konversi Undang – Undang Pokok

Agraria;

12). Surat – surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku

sebelum diberlakukannya Undang – Undang Pokok Agraria.

d.Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan berupa Surat

Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 tahun secara terus – menerus

dan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah disaksikan 2 orang tetua

adapt/penduduk setempat.

e. Surat pernyataan telah memasang tanda batas.

f. Fotocopy SPPT- PBB tahun berjalan.

Page 98: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

g. Fotocopy Surat Keputusan Ijin Lokasi dan Sket Lokasi

( apabila pemohon oleh Badan Hukum).

Persyaratan tanda batas,bentuk dan ukuran luas di bawah 10

Ha,meliputi:

a. Pipa besi, panjang 100 Cm dan bergaris tangan 5 Cm;

b. Pipa paralon diisi beton,panjang 100 Cm dn bergaris tengah 7,5 Cm;

c. Kayu besi,, kayu jati atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 Cm dan

bergaris tengah 7,5 Cm;

d. Tugu dari batu atau batako dilapisi semen 0,20 M x 0,20 tinggi 0,40

M;

e. Atau tugu dari beton, batu kali atau granit 0,10 M2 tinggi 0,5 M2;

f. Tembok atau pagar besi/beton/kayu.

Biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.

Jangka waktu penyelesaiannya 120 hari kerja.(Kantor Pertanahan

Kab.Ngawi,2007:1-2).

b. Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi secara Sporadik di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi gambaran umumnya sebagai berikut:

Dasar Hukum:

1.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang

Pokok Agraria (UUPA).

2. Undang – Undang Nomor 21 tahun 1997 jis Nomor 20 Tahun 2000

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

Page 99: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah.

4. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 300-

1084 tanggal 2 Mei 2005 tentang Biaya Operasional Lapang

Pemeriksaan Tanah dan Transpot. Persyaratan,

meliputi:

a. Surat Permohonan dan Surat Kuasa, jika permohonan dikuasakan.

b. Identitas diri para pemilik tanah/pemohon dan atau kuasanya

untuk perorangan, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan

Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau untuk Badan

Hukum: fotocopy Akta Pendirian Perseroan dan Perubahan.

c. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan,

yaitu:

1). Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan

Peraturan Swapraja yang bersangkutan;

2). Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan

Menteri Agraria (PMA) Nomor 9/1959;

3). Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang

berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang

– Undang Pokok Agraria (UUPA), yang tidak disertai

kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan,tetapi

telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya;

Page 100: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

4). Petuk pajak bumi/landrente,girik,pipil.kekitir dan Verponding

Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1961;

5). Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang

dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala

Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan

Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan;

6). Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang tanahnya belum

dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan;

7). Akta ikrar wakaf/akta pengganti ikrar wakaf/surat ikrar wakaf

yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak

yang diwakafkan;

8). Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang

berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai

als hak yang dialihkan;

9). Surat penunjukkan atau pembelian kaveling tanah pengganti

tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah;

10). Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai

alas hak yang dialihkan;

Page 101: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

11). Lain – lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama

apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II,VI dan

VII Ketentuan – ketentuan Konversi Undang – Undang

Pokok Agraria;

12). Surat – surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku

sebelum diberlakukannya Undang – Undang Pokok Agraria.

d. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan berupa

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 tahun secara

terus – menerus dan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah

disaksikan 2 orang tetua adapt/penduduk setempat.

e. Surat pernyataan telah memasang tanda batas.

f. Fotocopy SPPT- PBB tahun berjalan.

g. Fotocopy Surat Keputusan Ijin Lokasi dan Sket Lokasi

( apabila pemohon oleh Badan Hukum).

Persyaratan tanda batas,bentuk dan ukuran luas di bawah 10

Ha,meliputi:

a. Pipa besi, panjang 100 Cm dan bergaris tangan 5 Cm;

b. Pipa paralon diisi beton,panjang 100 Cm dn bergaris tengah 7,5

Cm;

c. Kayu besi,, kayu jati atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100

Cm dan bergaris tengah 7,5 Cm;

d. Tugu dari batu atau batako dilapisi semen 0,20 M x 0,20 tinggi

0,40 M;

Page 102: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

e. Atau tugu dari beton, batu kali atau granit 0,10 M2 tinggi 0,5

M2;

f. Tembok atau pagar besi/beton/kayu.

Biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.

Jangka waktu penyelesaiannya 120 hari kerja.(Kantor Pertanahan Kab.

Ngawi,2007:1-2)

Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi secara Sporadik di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, namun untuk pendaftaran tanah pertama kali yang berdasarkan

konversi saat ini jarang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi.Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Hak Tanah

dan Pendaftaran Tanah yaitu Slamet,SH didampingi Plt.Kepala Sub Seksi

Pendaftaran Hak yaitu Agus JokoWiyono,SH bahwa pada saat ini

pendaftaran tanah pertama kali yang melalui pendaftaran secara konversi

jarang terjadi dan hampir tidak pernah terejadi karena pada umumnya

masyarakat melaksanakan pendaftaran tanahnya dengan melalui

pengakuan hak.Menurut Slamet,SH selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan

Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi bahwa saat

ini tanah – tanah yang ada di Wilayah Kabupaten Ngawi umumnya

merupakan tanah adat yang kepemilikannya dan penguasaannya sudah

jatuh pada ahli waris,sehingga hal ini menyebabkan untuk pendaftaran

Page 103: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

tanah secara konversi jarang terjadi dan kebanyakan melalui pendaftaran

tanahnya melalui pengakuan hak.Pendapat ini juga dikuatkan oleh hasil

wawancara penulis dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

Bapak Drs. Joko Suprapto, mengatakan bahwa pada saat ini pengajuan

permohonan pendaftaran tanah pertama kali yang melalui konversi sangat

jarang terjadi dan pada umumnya pendaftaran tanahnya melalui

pengakuan hak.Hal ini terjadi karena tanahnya sudah jatuh ke tangan para

ahli waris atau sudah berpindah tangan ke pihak lain, dengan melalui jual

beli sehingga bukti kepemilikannya juga berubah maka proses pendaftaran

tanahnya dilaksanakan dengan pendaftaran tanah melalui pengakuan hak.

Untuk pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dengan melalui

konversi prosedurnya telah ditentukan dalam Standar Prosedur Operasi

Pengaturan dan Pelayanan yang digunakan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi.

4. Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak secara

Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi gambaran umumnya

sebagai berikut:

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang

Pokok Agraria (UUPA).

Page 104: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

2. Undang – Undang Nomor 21 tahun 1997 jis Nomor 20 tahun 2000

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah.

4. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 300-1084

tanggal 2 Mei 2005 tentang Biaya Operasional Lapang Pemeriksaan

Tanah dan Transpot.

Persyaratan, meliputi:

a. Surat Permohonan dan Surat Kuasa, jika permohonan dikuasakan.

b. Identitas diri para pemilik tanah/pemohon dan atau kuasanya untuk

perorangan, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu

Keluarga (KK) yang masih berlaku atau utuk Badan Hukum: fotocopy

Akta Pendirian Perseroan dan Perubahan.

c. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:

1). Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan

Swapraja yang bersangkutan;

2). Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan

Menteri Agraria (PMA) Nomor 9/1959;

3). Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang

berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang –

Undang Pokok Agraria (UUPA), yang tidak disertai kewajiban

Page 105: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

untuk mendaftarkan hak yang diberikan,tetapi telah dipenuhi

semua kewajiban yang disebut didalamnya;

4). Petuk pajak bumi/landrente,girik,pipil.kekitir dan Verponding

Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1961;

5). Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi

tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang

dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan

disertai alas hak yang dialihkan;

6). Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang tanahnya belum dibukukan

dengan disertai alas hak yang dialihkan;

7). Akta ikrar wakaf/akta pengganti ikrar wakaf/surat ikrar wakaf

yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang

diwakafkan;

8). Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang

berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas

hak yang dialihkan;

9). Surat penunjukkan atau pembelian kaveling tanah pengganti

tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah;

Page 106: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

10). Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak

yang dialihkan;

11). Lain – lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun

juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II,VI dan VII

Ketentuan – ketentuan Konversi Undang – Undang Pokok

Agraria;

12). Surat – surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku

sebelum diberlakukannya Undang – Undang Pokok Agraria.

d. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan berupa Surat

Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 tahun secara terus –

menerus dan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah disaksikan 2 orang

tetua adat/penduduk setempat.

e. Surat pernyataan telah memasang tanda batas.

f. Fotocopy SPPT- PBB tahun berjalan.

g. Fotocopy Surat Keputusan Ijin Lokasi dan Sket Lokasi ( apabila

pemohon oleh Badan Hukum).

Persyaratan tanda batas,bentuk dan ukuran luas di bawah 10 Ha,meliputi:

a. Pipa besi, panjang 100 Cm dan bergaris tangan 5 Cm;

b. Pipa paralon diisi beton,panjang 100 Cm dn bergaris tengah 7,5 Cm;

c. Kayu besi,, kayu jati atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 Cm dan

bergaris tengah 7,5 Cm;

Page 107: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

d. Tugu dari batu atau batako dilapisi semen 0,20 M x 0,20 tinggi 0,40

M;

e. Atau tugu dari beton, batu kali atau granit 0,10 M2 tinggi 0,5 M2;

f. Tembok atau pagar besi/beton/kayu.

Biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.

Jangka waktu penyelesaiannya 120 hari kerja (Kantor Pertanahan

Kab.Ngawi,2007:1-2)

Hasil kegiatan pensertipikatan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

periode Januari sampai dengan Desember 2008 untuk pensertipikatan tanah

dengan melalui pendaftaran tanah pertama kali dapat dilihat dalam tabel

sebagai berikut:

TABEL 5

Hasil Kegiatan Pensertipikatan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Periode Januari Sampai Dengan Desember 2008 Untuk Pensertipikatan Tanah Dengan

Melalui Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Nomor Jenis Kegiatan

Target(Bidang)

PermohonanMasuk

(Bidang)

Realisasi(Bidang)

Prosentase(%)

Ket.

1. Rutin 739 736 512 69,5 Dalamproses

2. Prona 500 500 500 100

3. UKM 200 200 200 100

4. Wakaf 30 16 16 100

Jumlah 1.469 1.452 1.228 84

Sumber data Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

Page 108: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengajuan pensertipikatan tanah

yang dilakukan masyarakat dengan melalui pendaftaran tanah pertama kali

secara sporadis (Rutin) jumlahnya sangat terbatas dan kebanyakan dari

masyarakat melaksanakan pendaftaran tanahnya dengan menunggu adanya

proyek – proyek yang dilaksanakan pemerintah. Penyelesaian permohonan

pengajuan pensertipikatan tanah juga tidak dapat terselesaikan sesuai dengan

ketentuan yang ada, hal ini yang dapat mempengaruhi pendapat masyarakat

sehingga enggan untuk mengurus hak atas tanah yang dikuasainya.

3. Kendala – Kendala Dalam Pelaksanaaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan

dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi.

Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran

Tanah Pertama Kali secara Sporadik melalui Pengakuan Hak/Penegasan Hak di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Hak Tanah dan

Pendaftaran Tanah yaitu Slamet,Sarjana Hukum didampingi Plt.Kepala Sub Seksi

Pendaftaran Hak yaitu Agus JokoWiyono, Sarjana Hukum bahwa pada saat ini

pendaftaran tanah pertama kali di Wilayah Kabupaten Ngawi pada umumnya melalui

pengakuan hak dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan berkenaan

dengan pendaftaran melalui pengakuan hak.Adapun prosedur dan pelaksanaan

pendaftarannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan mengenai standar

operasi pelaksanaannya menyesuaikan ketentuan yang sudah ada, namun memang

Page 109: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

diakui bahwa dalam pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik melalui Pengakuan Hak/Penegasan

Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi belum dapat dilaksanakan secara baik,

hal ini disebabkan adanya beberapa kendala baik kendala administratif maupun

kendala operasional yang dapat menyebabkan proses pelaksanaan pendaftaran

pengajuan sertipikat secara pengakuan hak ini mengalami proses yang memerlukan

waktu cukup lama dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada meliputi:

- Terdapatnya kegiatan di dalam Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan

Pelayanan yang memerlukan biaya akan tetapi belum/tidak tersedia dasar hukum

pengenaan biaya sesuai ketentuan tarif yang berlaku, misalnya di dalam kegiatan

Pengaturan Penguasaan Tanah dan Penatagunaan Tanah dalam Standar Prosedur

Operasi Pengaturan dan Pelayanan yang pembiayaannya belum mempunyai dasar

hukum pengenaan biaya sesuai ketentuan tarif.

- Masih adanya kenyataan bahwa terdapat perbedaan kondisi sumberdaya manusia

yang meliputi kualitas dan jumlah pegawai yang terdapat di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi masih memerlukan peningkatan dalam pelayanannya.

- Kondisi geografis maupun volume pekerjaan yang padat,sehingga mengakibatkan

jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan dalam Standar Prosedur

Operasi Pengaturan dan Pelayanan sulit terpenuhi.

- Masih adanya kegiatan yang tidak terkoordinasi secara integral sehingga

pelaksanaannya tidak efektif dan efisien.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

bahwa proses pengajuan sertipikat dengan melalui pendaftaran tanah secara sporadik

Page 110: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

melalui pengakuan hak, memang membutuhkan waktu yang tidak dapat dilaksanakan

secara tepat jangka waktu penyelesaiannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan

yaitu 120 hari karena hal ini sesuai dengan hal – hal yang telah dikemukakan oleh

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.Bahkan dalam proses pengajuan

pendaftaran tanah tersebut apabila dari pihak pemohon tidak segera memenuhi

kekurangan terhadap berkas persyaratan yang harus dilengkapi maka akan

membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Peran sumberdaya daya manusia yang

melaksanakan tugas di bidangnya perlu ditingkatkan lagi sehingga dalam proses

pelayanannya akan leih meningkat dan menjalankan tugasnya secara

profesioalisme.Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi bahwa

peningkatan kualitas sumerdaya dari karyawan karyawati perlu ditingkatkan lagi

sehingga pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pendaftaran tanah pertama

kali melalului pengakuan hak dapat terlaksana denga baik.

Pelaksanaan pengajuan pendaftaran tanah secara sporadik melalui pengakuan

hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dilakukan oleh pemohon sendiri, ada

yang melalui perangkat desa,biro jasa dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah

sekaligus mengurusnya sampai terbit sertipikat hak atas tanah.

Wilayah Kabupaten Ngawi terdiri dari 19 Kecamatan 4 Kelurahan dan 215

desa, dengan jumlah bidang tanah lebih kurang 452.280 bidang dari jumlah tersebut

yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi sampai saat ini kurang

lebih 140.249 bidang tanah, dengan prosentase sekitar 32,25%.Hal ini menunjukkan

banyaknya tanah – tanah di Wilayah Kabupaten Ngawi yang belum terdaftar, hal ini

Page 111: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

disebabkan oleh adanya beberapa hal yang datangnya dari masyarakat itu sendiri

maupun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi , misalnya:

- Masih adanya anggapan pada sebagian orang bahwa tanda bukti pembayaran

pajak berupa pethok D merupakan tanda bukti pemilikakan hak atas tanah.hal ini

dapat dimengerti karena kurangnya kesadaran dari masyarakat akan kewajiban

mereka terhadap tanah yang dikuasai dan dimilikinya.Hal ini sangat berkaitan

dengan tingkat pendidikan masyarakat tersebut, karena pendidikan merupakan

faktor penting dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa,dan dengan bangsa

yang cerdas diharapkan dapat berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan

pembangunan pada umumnya,khususnya dalam bidang pertanahan terutama

tentang pensertipikatan tanah.Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan

masyarakat tersebut mempengaruhi kesadaran mereka untuk memahami peraturan

hukum pertanahan.

- Berkaitan dengan faktor ekonomi,dalam hal ini adalah mengenai tingkat

pendapatan seseorang.Untuk mensertipikatkan tanah milik tidak akan terlepas

dari biaya.Oleh karena itu tingkat pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi

dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah.Dengan tingkat pendapatan yang

tergolong rendah menyebabkan adanya suatu anggapan pada masyarakat tersebut

bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah memerlukan biaya yang mahal,sehingga

tingakat pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran

tanah.

- Masyarakat menganggap bahwa pengurusan sertipikat hak atas tanah memerlukan

waktu yang lama.

Page 112: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

- Kurangnya pelaksanaan penyuluhan hukum pertanahan sehingga

menyebabkan sebagian orang menganggap tidak perlunya sertipikat sebagai

tanda bukti pemilikan tanah.

Dalam penelitian ini penulis selain mengadakan wawancara dengan Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi,Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran

Tanah, Plt.Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak,Kepala Seksi Survei,Pengukuran dan

Pemetaan,Kepala Sub Seksi Survei dan Pengukuran, Karyawan – karyawati Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat,

kepala kelurahan,kepala desa dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),pemohon

seripikat hak atas tanah (pendaftaran tanah pertama kali) yang ada di Wilayah

Kabupaten Ngawi.

Selain pendapat yang telah dikemukakan beberapa pejabat Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi seperti yang tersebut di atas, penulis juga melakukan wawancara

dengan pejabat lain dan karyawan karyawati yang ada di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi yang dalam hal ini yang terkait dengan pelayanan pendaftaran

tanah pertama kali, hasil wawancara dengan Murtoyo,APtnh selaku Kepala Sub

Seksi Sengketa,Konflik Pertanahan dan dibantukan di loket perincian dan penerimaan

berkas, yang mengatakan bahwa permohonan pengajuan pendaftaran tanah untuk

pertama kali secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi cukup banyak,

namun kebanyakan dari berkas – berkas permohonan yang masuk banyak yang

masih belum memenuhi persyaratan ( kelengkapannya), sehingga terehadap berkas

yang semacam ini masih perlu dikembalikan dan dilengkapi terlebih dulu.Hal ini juga

diperkuat dengan pendapat dari Sunyoto,Sarjana Hukum selaku Kepala Sub Seksi

Page 113: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Penetapan Hak dan juga selaku sekretaris Panitia A, sehingga perannya sangat besar

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali, mengatakan bahwa memang

benar banyak terdapat berkas – berkas permohonan pengajuan sertipikat untuk

pendaftaran tanah pertama kali melalui sporadik yang masuk ke kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi dengan persyaratan yang masih belum lengkap, sehingga masih

diperlukan waktu yang cukup lama untuk melengkapi persyaratan yang telah

ditentukan sehingga berkas baru bisa diproses.Pendapat inipun juga didukung oleh

Yitno,Sarjana Hukum dan Klara Pirena Tri Marhaeni,Sarjana Hukum selaku petugas

daftar Isian 301 dan 302, yang mengatakan memang benar dengan belum lengkapnya

persyaratan yang harus dipenuhi akan berpengaruh terhadap proses pengajuan

pensertipikatan tanah yang dimaksud.Berkas yang sudah masuk dan lengkap

persyaratannya maka perlakuan terhadap berkas tersebut dilaksanakan dengan melalui

daftar – daftar isian yang ada.Untuk pelaksanaan pengukuran dilakukan oleh petugas

ukur yang dalam hal ini pendapat dari Suyato selaku petugas kur berpendapat bahwa

dalam pelaksanaan pengukuran banyak ditemui adanya beberapa kendala yang

menghambat jalannya pelaksanaan pengukuran. Pada umumnya petugas ukur dating

ke lokasi atau tempat yang diajukan pensertipikatan tanah ternyata para pihak

tidak/belum hadir di tempat tersebut, sehingga pelaksanaan pengukuran tidak dapat

dilakukan, dengan hal ini akan memperlambat proses pensertipikatan tanahnya.Hal

ini dibenarkan oleh Jaka Suranta,Sarjana Hukum dan Siradjudin Usman,Sarjan

Hukum selaku Kepala Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetaan dan Kepala Sub

Seksi Survei dan Pengukuran,bahwa dengan hal tersebut praktek di lapang akan

memperhambat jalannya pelaksanaan pengukuran sehingga akan mengganggu proses

Page 114: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

pengajuan pensertipikatan tanah secara sporadik.Pendapat tersebut juga diperkuat

Musdarwati,Zaenudin dan Salimun, Sarjana Hukum selaku staf yang berperan dalam

pelaksanaan pendaftaran tanah ini sesuai dengan pekerjaannya masing – masing.

Menurut hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat yang mengajukan

pendaftaran tanah secara sporadik dengan melalui pengakuan hak yaitu Maryoto

(salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ngawi) yang beralamat di

Desa Keraswetan, Kecamatan Geneng,Kabupaten Ngawi, sehubungan dengan

pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah

Pertama Kali secara Sporadik melalui Pengakuan Hak/Penegasan Hak, bahwa hal ini

perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar masyrakat mengetahui dan

mengerti bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah terdapat adanya ketentuan –

ketentuan yang mengatur bagaimana prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah itu

dilaksanakan, sehingga masyarakat akan menjadi mengerti dan mengetahui akan

proses pelaksanaan pendaftaran tanah yang berasal dari pengakuan hak.

Hasil wawancara dengan Sakidin selaku tokoh masyarakat dan Ketua Badan

Perwakilan Desa Ngale,Kecamatan Paron,Kabupaten Ngawi, bahwa menurut Sakidin

pelaksanaan pensertipikatan tanah dengan pengajuan melalui pendaftaran tanah

pertama kali secara sporadik dengan pengakuan hak, pelayanan dalam pendaftaran

tanahnya perlu ditingkatkan lagi,karena selama ini pelayanan yang dilaksanakan di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi masih perlu ditingkatkan lagi dan proses

penyelesaiannya masih memerlukan waktu yang lama. Sehubungan dengan adanya

Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

secara Sporadik melalui Pengakuan Hak/Penegasan Hak, menurut Sakidin hal ini

Page 115: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

perlu untuk disosialisasikan dan dipasang di papan pengumuman di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi sehingga bagi para pemohon atau pihak yang

berkepentingan dengan pendaftaran tanah bias mengetahui dan mengerti proses

pelaksanaan pensertipikatan tanah khususnya yang berhubungan dengan proses

pendaftaran tanah pertama kali. Adanya harapan dari Sakidin untuk peningkatan

pelayanan dari para karyawan dan karyawati Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

agar bisa meningkatkan diri dalam kinerjanya sehingga masyarakat memperoleh

kepuasan dalam mengurus pensertipikatan tanahnya.Selama ini dirasa pelayanan

pensertipikatan tanah masih jauh dari kesempurnaan,masih banyak hal – hal yang

harus dibenai dan diperbaiki sehingga pelaksanaan pensertipikatan tanah akan dapat

berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hasil wawancara dengan Doktorandus Sunarno selaku Camat Ngawi dalam

hal ini sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Wilayah Kecamatan

Ngawi, yang didampingi oleh stafnya yaitu Hariyadi selaku pembantu Pejabat

Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ngawi yang mengatakan bahwa pada umumnya

pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik melalui pengakuan hak di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

sudah ada, namun untuk prosedur jangka waktu penyelesaiannya masih perlu untuk

diperbaiki dan kalau bisa dilaksanakan tepat waktu. Hal ini perlu segera dilakukan

oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi agar timbul kepercayaan dari

masyarakat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dimana dalam pmberian

pelayanan kepada masyarakat hendaknya dilaksanakan pelayanan secara

prima.Diharapkan adanya sosialisai kepada seluruh masyarakat dengan melalui pihak

Page 116: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

– pihak yang berwenang serta pemasangan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik melalui Pengakuan

Hak/Penegasan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi pada tempat yang

mudah dibaca dan diketahui oleh warga masyarakat sehingga diharapkan

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Doktorandus Gigih Wiyono,MSi selaku Camat

Padas yang didampingi oleh pembantu Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Joko S

yang mengatakan bahwa pada umumnya pelaksanaan pendaftaran tanah secara

sporadik melalui pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi sudah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, namun untuk prosedur jangka

waktu penyelesaiannya masih perlu untuk diperbaiki dan kalau bisa dilaksanakan

tepat waktu.Disamping itu juga perlu ditingkatkan lagi pelayanan dalam proses

pendaftaran tanahnya karena dengan penyiapan tenaga yang berkaitan dengan

peningkatan sumberdaya manusia dari para karyawan karyawati di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi akan mengurangi adanya adnya beberapa hal yang

berkaitan dengan persyaratan – persyaratan yang diajukan, karena suatu saat dalam

pengajuan permohonan pensertipikatan tanah masih adanya kekurangan –

kekurangan persyaratannya, yang seharusnya sudah terpenuhi dalam pendaftaran di

loket pelayanan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi sumberdaya manusia yang

ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Nagawi.

Hasil wawancara dengan Doktorandus Joko Santoso selaku selaku Camat

Geneng yang didampingi oleh pembantu Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu

Sudanarto,SH yang mengatakan bahwa pada umumnya pelaksanaan pendaftaran

Page 117: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

tanah secara sporadik melalui pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, namun untuk

prosedur jangka waktu penyelesaiannya masih perlu untuk diperbaiki dan kalau bisa

dilaksanakan tepat waktu.Disamping itu juga perlu ditingkatkan lagi pelayanan dalam

proses pendaftaran tanahnya karena dengan penyiapan tenaga yang berkaitan dengan

peningkatan sumberdaya manusia dari para karyawan karyawati di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi akan mengurangi adanya adnya beberapa hal yang

berkaitan dengan persyaratan – persyaratan yang diajukan, karena suatu saat dalam

pengajuan permohonan pensertipikatan tanah masih adanya kekurangan –

kekurangan persyaratannya, yang seharusnya sudah terpenuhi dalam pendaftaran di

loket pelayanan.Hal ini bisa terjadi karena kurang mengertinya dan masih perlunya

peningkatan pengetahuan dari para karyawan karyawati sehubungan dengan

pendaftaran tanah secara sporadik melalui pengakuan hak ini, sehingga dari masing

– masing petugas loket yang ada bias dan mampu dalam melayani pemohon. Oleh

karena itu perlu ditingkatkan lagi sumberdaya manusia yang ada di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi.

Hasil wawancara dengan Doktorandus Yulianto selaku selaku Camat Gerih

yang didampingi oleh pembantu Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Sujito,SH yang

mengatakan bahwa pada umumnya pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik

melalui pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi sudah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, namun untuk prosedur jangka waktu

penyelesaiannya belum tepat waktu dan masih perlu untuk diperbaiki.Dengan

pemberian sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai peraturan yang ada

Page 118: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

sehubungan dengan pendaftarn tanah ini yaitu mengenai Standar Prosedur Operasi

Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik melalui

Pengakuan Hak/Penegasan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi akan

menjadikan masyarakat menjadi lebih sadar dan paham akan pelaksanaan proses

pendaftaran tanah ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama dan banyaknya

kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan permohonan yang ada.Hal

ini menambah wawasan masyarakat dan menjadikan masyarakat untuk berpikir lebih

bijak lagi, tidak asal berbicara dalam mengajukan proses pensertipikatan tanah.

Hasil wawancara dengan Doktorandus Agus Sumantoro selaku Kepala

Kelurahan Margomulyo,Kecamatan Ngawi,Kabupaten Ngawi, bahwa pelaksanaan

pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Wilayah Kelurahan Margomulyo

jumlahnya tidak begitu banyak,karena di wilayah ini yang banyak terjadi

perumindahan hak atas tanah yang sudah bersertipikat dengan melalui pembagian

waris,hibah dan jual beli serta pemecahan dan penggabungan terhadap tanah – tanah

yang mengalami perubahan pemegang haknya.Namun juga masih ada pendaftaran

tanah yang belum bersertipikat atau tanah – tanah yang pendaftaran tanahnya

tergolong pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik melalui pengakuan hak,

namun jumlahnya tidak banyak. Hal ini diperkuat oleh Pagi selaku Kepala Urusan

Pemerintahan Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi,Kabupaten Ngawi yang

mengatakan bahwa proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik melalui

pengakuan hak dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku,namun adanya suatu kegiatan yang dalam penyelesaian

pensertipikatan tanah melalui pengakuan hak membutuhkan waktu yang cukup lama

Page 119: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

yaitu terbitnya sertipikat mulai pendaftaran sampai jadi bias memakan waktu 6

(enam) sampai dengan 1 (satu ) tahun kadang – kadang bisa lebih.Untuk pelaksanaan

Standar Prosedur Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran

Tanah Pertama Kali secara Sporadik melalui Pengakuan Hak/Penegasan Hak di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi belum paham dan hanya mendengar atau

menanyakan bahwa terbitnya sertipikat melalui pendaftaran tanah pertama kali

secara sporadik kurang lebih memakan waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu)

tahun.

Menurut Sunarti Kepala Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten

Ngawi bahwa pelaksanaan pensertipikatan tanah di Wilayah Kelurahan Ketanggi

cukup baik tanggapan dari masyarakat, hal ini dapat dilihat dari hari jumlah tanah

yang ada di Wilayah Kelurahan Ketanggi hampir semuanya sudah

bersertipikat,sehingga kegiatan pendaftaran tanah yang melalui pengakuan hak tidak

banyak jumlahnya dan jarang terjadi.Kalau terjadi permohonan pensertipikatan tanah

biasanya berasal dari tanah yang sudah bersertipikat dengan melalui proses

waris,hibah ataupun jual beli.Pelaksanaan pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi, khususnya untuk pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik

melalui pengakuan hak membutuhkan waktu yang cukup lama dan dengan biaya

yang cukup besar.Sedangkan untuk pelaksanaan Standar Prosedur Operasi

Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik melalui

Pengakuan Hak/Penegasan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi hendaknya

disosialisasikan kepada masyarakat dengan cara memasang pada papan di loket

pendaftaran yang berada di Kantor Pertanahan kabupaten Ngawi sehingga dengan

Page 120: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

demikian masyarakat dapat membaca secara jelas berapa lama waktu yang

dipergunakan untuk proses pengajuan sertipikat melalui pengakuan hak.

Menurut Widodo selaku Kepala Desa Karangasri, Kecamatan

Ngawi,Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa untuk pendaftaran tanah pertama kali

secara sporadic di Wilayah Desa Karangasri cukup banyak terjadi, karena perlu

diketahui Wilayah Desa Karangasri merupakan penyangga perluasan dari kota Ngawi

sehingga dengan perkembangan kota Ngawi menyebabkan adanya pengembangan di

dalam kebutuhan tanah yang diperlukan oleh masyarakat kota Ngawi.Pelaksanaan

pendaftaran tanah di Wilayah Desa Karangasri dilakukan oleh masyarakat dengan

melalui Camat Ngawi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ataupun

melalui Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ada di Wilayah kabupaten

Ngawi.Kedudukan Kepala Desa Karangasri dalam hal pendaftaran tanah pertama kali

secara sporadik melalui pengakuan hak ini sebagai saksi, yang mana ikut bertanggung

jawab atas kebenaran dari tanah yang didaftarkan oleh masyarakat yang berada di

Desa Karangasri tersebut.Menurut Kepala Desa Karangasri bahwa pelaksanaan

pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi cukup baik

pelayanannya, namun untuk penyelesaian sertipikatnya masih membutuhkan waktu

yang cukup lama. Dengan pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik melalui Pengakuan

Hak/Penegasan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi semoga pelaksanaannya

dapat berjalan dengan baik.Namun dari pengalaman yang ada bahwa penyelesaian

pensertipikatan tanah melalui pengakuan hak membutuhkan waktu yang cukup lama

kurang lebih 1 (satu) tahun dan cepat – cepatnya 6 (enam bulan).

Page 121: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Menurut hasil wawancara dengan Prawoto selaku Kepala Desa

Kayutrejo,Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi bahwa pelaksanaan pendaftaran

tanah tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi cukup baik

pelayanannya, namun untuk penyelesaian sertipikatnya masih membutuhkan waktu

yang cukup lama.Hal ini bisa dimaklumi karena dengan Wilayah Kabupaten Ngawi

yang luas dengan jumlah karyawan karyawati di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi yang cukup terbatas, dengan permohonan pensertipikatan tanah yang cukup

banyak sehingga terdapat adanya kesenjangan dalam pelayanannya.Desa Kayutrejo

merupakan desa yang letaknya jauh dari pusat kota Ngawi, namun antusias dan

kemauan dari masyarakat Kayutrejo untuk mendaftarkan tanahnya cukup tinggi,

karena mereka menyadari akan arti pentingnya sertipikat hak atas tanah, selain

sertipikat dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, dengan

sertipikat tanah nilai ekonomis tanah juga akan meningkat serta dapat diagunkan di

lembaga perbankan untuk menambah modal usahanya sehingga diharapkan taraf

hidup masyarakatnya akan meningkat.

Hasil wawancara dengan Suyitno selaku Kepala Desa Legundi,Kecamatan

Karangjati,Kabupaten Ngawi bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi untuk lebih ditingkatkan lagi dalam

pelayanannya, terutama mengenai jangka waktu penyelesaian pengajuan permohonan

pensertipikatan tanah yang berasal dari pengakuan hak.Mengenai pelaksanaan

kegiatan dalam hal Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran

Tanah Pertama Kali secara Sporadik melalui Pengakuan Hak/Penegasan Hak di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, menurut pengakuan dari Suyitno bahwa sampai

Page 122: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

saat ini belum mengetahui berapa lama pelaksanaan pensertipikatan tanah yang

berasal dari pendaftaran tanah dengan melalui pengakuan hak tersebut dilaksanakan.

Untuk pelaksanaan kegiatan penelitian ini, penulis juga mengadakan

wawancara dengan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berada di Wilayah

Kabupaten Ngawi.Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Sri Mulyono

Hermawan,Sarjana Hukum selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang

beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 33 Ngawi, bahwa menurut Sri

Mulyono Hermawan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dengan melalui

pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang ada.Namun untuk Standar Prosedur Operasi

Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik melalui

Pengakuan Hak/Penegasan Hak kegiatan pelaksanaan pelayanannya masih perlu

ditingkatkan lagi, karena hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan dan

penyelesaiannya pensertipikatannya masih dibutuhkan waktu yang cukup

lama.Terkadang untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam penelitian berkasnya

juga masih diperlukan adanya suatu peningkatan,karena hali ini seringkali

menghambat dalam proses penyelesaian pensertipikatan tanahnya.Hal ini juga

berpengaruh terhadap proses dan kegiatan yang berkaitan dengan jangka waktu

penyelesaian dari pengajuan pensertipikatan tanah yang berasal dari pendaftaran

tanah pertama kali yang melalui pengakuan hak.

Menurut Dyah Ariasnani, Sarjana Hukum selaku Notaris/ Pejabat Pembuat Akta

Tanah yang berada di Wilayah Kabupaten Ngawi yang beralamat di Jalan

S.Sukowati Nomor 30 Ngawi, bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali

Page 123: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

dengan melalui pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

membutuhkan waktu yang cukup lama dan pelaksanaan pelayanannya juga

membutuhkan penanganan yang berbeda pula dengan kegiatan pendaftaran yang

lain.Dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dengan melalui

pengakuan hak ini adanya beberapa kegiatan yang sangat berpengaruh pada proses

penyelesaian pensertipikatan tanah yang dilakukan karena ada beberapa kegiatan

yang benar – benar membutuhkan waktu untuk proses kegiatannya.Standar Prosedur

Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik

melalui Pengakuan Hak/Penegasan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

menurut pengakuan dari Dyah Ariasnani, Sarjana Hukum selaku Notaris/ Pejabat

Pembuat Akta Tanah tidak secara pasti mengetahui,karena berdasarkan pada

pengalaman yang ada dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama

yaitu berkisar 6 ( enam) sampai 1 (satu) tahun dan bahkan bisa memerlukan waktu

yang lebih lama lagi dari waktu tersebut.

Hasil wawancara dengan Ildiastuti,Sarjana Hukum selaku Notaris/ Pejabat

Pembuat Akta Tanah yang berada di Wilayah Kabupaten Ngawi yang beralamat di

Jalan Ahmad yani Nomor 633 Ngawi, yang mengatakan bahwa Pelaksanan

Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama

Kali secara Sporadik melalui Pengakuan Hak/Penegasan Hak di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi belum dilaksanakan sebagai mana mestinya atau sesuai dengan

ketentuan yang ada atau berlaku, bahwa hal ini bisa terjadi dengan begitu

banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pendaftaran tanah

pertama kali yang berasa dari pengakuan hak. Memang penanganan kegiatan

Page 124: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

proses permohonan dan pengajuan pensertipikatan tanah melalui program ini

diperlukan adaya suatu kesanggupan dari para pelaksananya dalam memproses

pensertipikatn tanah ini.Diperlukannya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam

pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik yang melalui

pengakuan hak ini, karena melibatkan banyak pihak yang ikut dalam penyelesaian

pekerjaaan yang berkaitan dengan proses penyelesaian pensertipikatan tanah ini.

Wawancara yang penulis laksanakan dengan salah satu pemohon pendaftaran

tanah pertama kali, bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah yang

dilakukannya banyak mengalami hambatan dan membuat orang menjadi malas

untuk melaksanakannya.Hal ini berkaitan dengan persyaratan – persyaratan yang

harus dilengkapi dalam pengajuan permohonan sertipikat tanahnya, prosedurnya

yang rumit,membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya.Dengan

berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendaftaran

tanah pertama kali ini membuat pemohon menjadi merasa enggan dan malas dalam

melaksanakan pendaftaran tanahnya, sehingga mempercayakan pada aparat

desa/kelurahan atau melalui biro jasa.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemohon sertipikat dengan

melalui pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik, yaitu:

- Lilis Winarti mengatakan bahwa pengurusan sertipikat tanahnya yang berada di

Desa Mangunharjo,Kecamatan Ngawi,Kabupaten Ngawi yang dilakukannya

diperoleh dari jual beli.Pengurusan sertipikat ternyata membutuhkan

persyaratan yang sangat rumit, biaya yang besar dan jadinya sangat

lama.Pengurusan sertipikatnya dengan melalui biro jasa, dalam hal ini

Page 125: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

menyerahkan pengurusan sertipikatnya kepada Notaris/PPAT dengan alasan

kesibukan kerja sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada Notaris/PPAT.

.Menurutnya pengurusannya membutuhkan waktu yang cukup lama, lebih –

lebih tanah yang dibeli merupakan tanah warisan yang harus memerlukan waktu

yang cukup untuk memperoleh persetujuan dari ahli waris yang ada.

- Mujib Pambudi mengatakan bahwa pensertipikatan tanahnya yang berada di

Desa Beran,Kecamatan Ngawi,Kabupaten Ngawi sudah diajukan tahun 2007

namun sampai saat ini belum jadi dan proses pengurusannya memerlukan

persyaratan yang cukup rumit.

- Rustamaji mengatakan bahwa tanahnya yang berada di Desa Kedunggalar,

Kecamatan Kedunggalar,Kabupaten Ngawi didaftarkan untuk memperoleh

sertipikat tanah dengan melalui perangkat desa setempat.Pengurusannya ternyata

membutuhkan waktu yang lama dan dengan persyaratan yang cukup

rumit.Menurutnya meskipun dengan biaya yang cukup besar bila proses

pengurusannya bisa dilaksanakan dengan cepat maka hal tersebut tidak menjadi

masalah yang penting sertipikatnya cepat jadi.

- Siti Maimunah yang beralamat di Desa Ngale,Kecamatan Paron,Kabupaten Ngawi

mengatakan bahwa pengajuan sertipikat tanah yang diajukan tahun 2007 sampai

saat ini belum selesai dan belum jadi.Padahal menurutnya persyaratan yang ada

sudah terpenuhi.Dalam pengurusannya menurut pengakuannya dengan minta

bantuan kepada tokoh masyarakat yang dianggapnya sudah biasa untuk mengurus

sertipikat,sehingga menyerahkan pengurusannya kepada tokoh masyarakat tersebut

sampai jadi sertipikat,namun sertipikat tersebut sampai sejkarang belum jadi.

Page 126: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

- Ny. Sukarti, mengatakan bahwa pengajuan permohonan pensertipikatan tanahnya

yang terletak di Kelurahan Margomulyo,Kecamatan Ngawi,Kabupaten Ngawi

dilakukan dengan menyerahkan pengurusannya kepada perangkat kelurahan

sampai jadi sertipikat.Memang dalam pengurusan sertipikat tanah ini diperlukan

biaya yang cukup besar dan persyaratan yang cukup rumit.Oleh karena itu dalam

pengurusan pengajuan sertipikat tanahnya dipasrahkan kepada perangkat kelurahan.

- Sukatni mengatakan pengajuan permohonan pensertipikatan tanahnya yang berada di

Desa Grudo,Kecamatan Ngawi,Kabupaten Ngawi sudah dilakukan beberapa waktu

yang lalu, sudah hampir satu tahun namun sampai saat ini belum jadi.

- Kholifah Kholifatun yang mempunyai tanah di Desa Geneng,Kecamatan

Geneng,Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa dalam pengajuan permohonan

pensertipikatan tanah dibutuhkan persyaratan yang cukup rumit, membutuhkan

kesabaran karena jadinya sertipikat juga memerlukan waktu yang lama dan

biayanya juga cukup besar dan mahal.Lebih – lebih dalam pengurusannya dengan

tidak dilakukan sendiri namun dipasrahkan kepada perangkat desa sampai jadi

sertipikat.

- Sri Martini, mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Jenggrik, Kecamatan

Kedunggalar,Kabupaten Ngawi, pengajuan sertipikatnya dilakukan dengan

menyerahkan sepenuhnya kepada perangkat desa sampai jadi sertipikat.Menurut

pengakuannya pengurusan sertipikat ternyata memerlukan waktu yang cukup lama

dan perlengkapan persyaratan yang cukup rumit.Pengetahuan tentang peraturan

maupun ketentuan yang berhubungan dengan bidang pertanahan tidak tahu sama

Page 127: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

sekali dan kuarang paham sehingga dalam pengurusannya memasrahkan kepada

aparat desa.

- Kuswandono mengatakan pengajuan permohonan sertipikat hak atas tanahnya yang

berada di Desa Kedungprahu,Kecamatan Padas,Kabupaten Ngawi pengurusannya

diserahkan kepada perangkat desa setempat.Menurut pengakuannya sangat awam

terhadap masalah tanah dan lebih –lebih mengenai peraturan – peraturan atau

ketentuan – ketentuan yang berhubungan dengan bidang pertanahan sangat

minim,sehingga untuk pengurusan sertipikat tanahnya diserahkna kepada perangkat

desa sampai jadi.Memang sudah cukup lama sertipikat yang diajukan belum selesai

dan sering ditanyakan kepada perangkat yang bersangkutan bahwa sertipikat masih

dalam proses.

- Sugianto mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan

Mantingan,Kabupaten Ngawi yang menurut pengakuannya pengajuan permohonan

sertipikat hak atas tanah yang diajukan sudah cukup lama dengan membayar biaya

sertipikat yang cukup besar namun jadinya sertipikat membutuhkan waktu yang

lama.

- Waji mengatakan bahwa tanahnya yang berada di Desa Kendung,Kecamatan

Kwadungan,Kabupaten Ngawi yang sudah diajukan permohonan sertipikatnya

belum jadi, padahal pembayaran biaya sudah lunas dan sudah diserahkan kepada

pihak perangkat desa untuk dilanjutkan permohonan sertipikatnya.Pada umumnya

masyarakat desa dalam pengurusan sertipikat dengan menyerahkan sepenuhnya

kepada aparat desa baik untuk kelengkapan persyaratan maupun penyerahan

Page 128: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

biayanya sampai sertipikat jadi.Hal ini dilakukan karena kekurangpahaman dari

masyarakat mengenai pengetahuan di bidang pertanahan.

- Suprianto mempunyai sebidang tanah yang berada di Desa Gentong,Kecamatan

Paron,Kabupaten Ngawi. Menurutnya pengajuan permohonan sertipikat hak atas

tanahnya sudah diajukan dalam waktu yang cukup lama dengan menyerahkan

kepada perangkat desa yang biasa mengurusi pengajuan permohonan sertipikat

beserta persyaratan dan biaya yang diperlukan., namun jadinya sertipikat

membutuhkan waktu yang cukup lama.Penyerahan pengurusan sertipikatnya

diserahkan kepada aparat desa karena kekurang pahaman dan kurang mengerti

mengenai aturan maupun ketentuan – ketentuan yang berhubungan dengan bidang

pertanahan,sehingga pengurusannya diserahkan kepada aparat desa setempat.

- Suwarni mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Jururejo, Kecamatan

Ngawi,Kabupaten Ngawi, pengajuan sertipikatnya dilakukan dengan menyerahkan

sepenuhnya kepada perangkat desa sampai jadi sertipikat.Menurut pengakuannya

pengurusan sertipikat ternyata memerlukan waktu yang cukup lama dan

perlengkapan persyaratan yang cukup rumit.Pengetahuan tentang peraturan maupun

ketentuan yang berhubungan dengan bidang pertanahan tidak tahu sama sekali dan

kuarang paham sehingga dalam pengurusannya memasrahkan kepada aparat desa.

- Siti Nurjanah mengatakan sebidang tanahnya yang terletak di Desa Ploso

Lor,Kecamatan Karangjati,Kabupaten Ngawi telah diajukan permohonan sertipikat

hak atas tanahnya namun proses pengurusan sertipikatnya ternyata memerlukan

persyaratan yang cukup rumit,biaya yang cukup besar dan jadinyapun

membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pengurusan sertipikatnya

Page 129: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

diserahkan kepada perangkat desa.Hal ini dilakukan karena awam terhadap

peraturan – peraturan maupun ketentuan – ketentuan yang berhubungan dengan

bidang pertanahan.

- Drs. Eko Sugiyanto mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Gelung,

Kecamatan Paron,Kabupaten Ngawi, bahwa menurutnya pengurusan sertipikat hak

atas tanah membutuhkan persyaratan yang cukup rumit namun semua itu untuk

kebenaran dari kepemilikannya dan prosesnyapun membutuhkan waktu yang cukup

lama, menurutnya aturan – aturan maupun ketentuan – ketentuan yang berhubungan

dengan bidang pertanahan memang diakuinya banyak masyrakat yang kurang

memahaminya sehingga dalam pengurusannya menyerahkan sepenuhnya kepada

perangkat desa.Hal ini seyogyanya untuk segera dilakukan suatu tindakan

pembenahan dari pihak yang berwenang untuk bidang pertanahan dengan

melakukan sosialisasi maupun penyuluhan - penyuluhan mengenai bidang

pertanahan sehingga akan dapat merubah pendapat dari masyarakat bahwa

pengurusan sertipikat sangat rumit,memerlukan biaya yang besar dana jadinya

membutuhkan waktu yang lama.Hal ini juga dialaminya bahwa pengurusan

sertipikat tanahnya membutuhkan persyaratan yang rumit serta prosesnya

membutuhkan waktu yang cukup lama.

Menurut pendapat dari informan yang tersebut di atas, bahwa pengajuan

permohonan pensertipikatan tanah dengan melalui pendaftaran tanah pertama kali

membutuhkan persyaratan yang cukup rumit dan berbelit – belit, membutuhkan

biaya yang cukup besar, membutuhkan waktu yang cukup lama dan kurangnya

pengetahuan masyarakat di bidang pertanahan.

Page 130: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Di dalam pelaksanaaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, banyak

ditemukannya adanya beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya

yang meliputi staf,wewenang,informasi dan fasilitas yang dapoat diuraikan sebagai

berikut:

Staf, dalam hal ini berkaitan dengan kondisi sumberdaya manusia yang dimiliki

organisasi dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi. Dalam suatu

organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya bilamana didukung oleh

sumberdaya manusia yang memadai.

Jumlah pegawai menurut golongan membedakan tingkat golongan pegawai

yang adsa dalam organisasi berdasarkan peraturan perundang – undangan yang

berlaku. Berdasarkan pengamatan langsung pada bagian Tata Usaha Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi terlihat bahwa tingkat golongan kepegawaian yang

paling banyak adalah pegawai golongan III yaitu sebanyak 41 orang atau 80%,

dengan perincian golongan III/d sebayak 3 orang,golongan III/c sebanyak 11

orang, golongan III/b sebanyak 13 orang dan golongan III/a sebanyak 14 orang,

sedangkan pegawai golongan II atau 12%, sebanyak 6 orang dengan perincian

golongan II/d sebanyak 1 orang,golongan II/c sebanyak 4 orang, golongan II/a

sebanyak 1 orang. Dari data tersebut terlihat bahwa golongan pegawai di Kantor

Pertanahan kabupaten Ngaw yang paling banyak adalah golongan III yaitu

sebanyak 41 orang. Hal ini menunjukkan terjadinya ketidakseimbangan karena

pada golongan III lebih banyak dari golongan II yang seharusnya distribusi pegawai

tersebut menganut prinsip kerucut.

Page 131: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Selanjutnya berdasarkan observasi di lapangan terhadap jumlah pegawai

menurut tingkat pendidikan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

terlihat bahwa pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 1 orang atau 2%,

pendidikan S1 sebayak 25 orang atau 49%,pendidikan SLTA sebanyak 17 orang

atau 33%, pendidikan SLTP sebayak 8 orang atau 16%.

Berdasarkan data di atas baik jumlah pegawai menurut golongan maupun

jumlah pegawai menurut pendidikan di lingkungan Kantor Pertanahan kabupaten

Ngawi jika dikaitkan dengan prinsip keseimbangan terlihat bahwa distribusi

pegawai masih belum seimbang sehingga hal tersebut akan mempengaruhi aparat/

pegawai dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat

dalam hal ini di bidang pertanahan.

Informasi merupakan sumber yang penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan

yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan oleh suatu instansi

maupun suatu organisasi.Dengan informasi dalam hal ini berupa penyuluhan,

sosialisasi suatu aturan atau program – program kerja kepada masyarakat yang

harus ditingkatkan lagi.Informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi

mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan.Pelaksana – pelaksana dalam

hal ini pegawai – pegawai kantor pertanahan mengetahui apa yang dilakukan dan

bagaimana mereka itu harus melaksanakannya.Dengan demikian pegawai –

pegawai tersebut harus diberi informasi atau penyuluhan sehingga bisa

melaksanakan kebijakan yang ada. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya

pemberian informasi, terlebih dalam kaitannya yang berhubungan dengan

penyuluhan program atau sosialisasi tentang pelaksanaan standar operasi

Page 132: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

pelayanan pendaftaran standar operasi pelayanan pendaftaran tanah pertama

kali.Sehubungan dengan standar operasi pelayanan pendaftaran standar operasi

pelayanan pendaftaran tanah pertama kali perlu diperkenalkan dan disosialisasikan

kepada masayarakat. Bentuk informasi adalah data tentang ketatatan personil –

personil lain terhadap peraturan.Disamping itu kurangnya pengetahuan tentang

bagaimana melaksanakan suatu aturan akan dapat memberikan dampak secara

langsung yaitu adanya beberapa tanggung jawab secara sungguh – sungguh tidak

akan dapat dipenuhi atau tidak dapat dilaksanakan dengan tepat waktu.

Wewenang.Salah satu kewenangan penting dimiliki aparatur

penyelenggaraan pelayanan publik yaitu kewenangan untuk mengambil sikap atau

suatu langkah yang ditempuh oleh administrator untuk menyelesaikan suatu kasus

tertentu yang tidak atau belum diatur dalam suatu ketentuan yang baku.Rendahnya

kemampuan birokrasi dalam melakukan tindakan untuk menentukan suatu

sikap,menunjukkan bahwa birokrasi masih bertindak pada peraturan yang

diterapkan secara kaku.Aparat birokrasi masih terkungkung oleh berbagai orientasi

tehnis prosedural (petunjuk pelaksanaan) dalam memberikan pelayanan kepada

publik.

Sikap dan mentalitas dari pegawai – pegawai dalam melaksanakan

pelayanan birokrasi sangat lemah dalam berinisiatif dan berimprosasi dalam

memerikan pelayanan kepada masyarakat sehubungan dengan pekerjaannya dalam

hal in pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran

tanah.Akibat dari lemahnya daya inisiatif dalampelayanan menjadikan birokrasi

sangat lamban dalam merespon dan menanggapi dalam setiap perubahan dan

Page 133: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,termasuk rendahnya daya inovasi

dalam pelayanan kepada masyarakat.

Aparat yang hanya memahami aturan secara kaku dan tekstual sehingga tidak

mampu berinisiatif dan menerjemahkan aturan sesuai dengan situasi dan kondisi

dalam konteks pelayanan kepada masyarakat sehingga menyebabkan pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat menjadi lamban dan tidak efisien.

Kantor Pertanahan merupakan instansi pelayanan kepada masyarakat yang

mempunyai system,mekanisme dan struktural pelayanan yang berbeda dengan

instansi – instansi yang langsung berada dibawah struktur Pemerintah

Kabupaten/Kota.Berdasarkan pengamatan terlihat masih tingginya ketergantungan

aparat pelayanan pertanahan kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam pemberian

pelayanan pensertipikatan tanah kepada masyarakat. Kondisi pelayanan seperti ini

menunjukkan bahwa keberanian dalam mengambil sikap dan tindakan dalam

pemberian pelayanan oleh aparat di lingkungan Kantor Pertanahan belum

dilaksanakan.Adanya ketakutan pada sebagian besar aparat pelayanan Kantor

Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dalam pengambilan keputusan

pelayanan yang merugikan masyarakat.Hal ini terjadi pada saat aparat pelayanan

ketika menemukan atau menemui kasus (permasalahan) lebih memilih untuk

melakukan penundaan pelayanan dan menunggu petunjuk pimpinan untuk

memutuskannya.

Tindakan penundaan pelayanan dalam hal ini pelaksanaan pelayanan

pendaftaran tanah tetap menjadi solusi pelayanan aparat birokrasi ketika menemui

kesulitan dalam pemberian pelayanan.Aparat pelayanan Kantor Pertanahan

Page 134: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Kabupaten Ngawi lebih memilih menunggu keputusan pimpinan untuk

mengkonsultasikan kasus pelayanannya daripada berinisiatif untuk

menyelesaikannya sendiri.Inisiatif pemecahan masalah yang dihadapi terlihat

sangat lemah dan sangat tergantung kepada mekanisme petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk dari pimpinan.

Fasilitas mencangkup sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam

melaksanakan pekerjaan.Fasilitas fisik dapat menciptakan kenyamanan dalam

pelaksanaan tugas pelayanan sehingga dapat mempengaruhi ketepatan,kecepatan

dalam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan

motivasi kerja.

Berdasarkan observasi lapangan,Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

menempati bangunan di atas tanah dengan luas 2.050 M2.Dengan kondisi

bangunan yang cukup bagus dan letaknya cukup strategis berada di lingkungan

perkantoran.Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan

system loket.Loket pelayanan dibagi menjadi 4 loket, yang terdiri dari loket 1

menangani informasi,loket 2 menangani penyerahan berkas permohonan dan

pengaduan,loket 3 menangani pembayaran biaya dan loket 4 menangani penyerahan

produk sertipikat.Sesuai dengan bidang tugas pelayanan pertanahan juga terdapat

fasilitas lain berupa 2 buah mobil dinas dan sepeda motor sebanyak 7

buah.Sedangkan fasilitas operasional lain yang dimiliki berkaitan langsung

dengan proses sertipikasi tanah yaitu peralatan pengukuran dan pendaftaran tanah

yaitu meliputi theodolit sebanyak 3 buah,GPS Receiver sebanyak 3 buah,meter

roll sebanyak 25 buah,komputer sebanyak 4 buah, anjir 5 buah.Dari data sarana

Page 135: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

dan prasarana fisik yang ada dibandingkan dengan meningkatnya permohonan

pengajuan pensertipikatan hak atas tanah yang ada, serta luasnya wilayah

Kabupaten Ngawi yang dilayani, maka hal ini sangat mempengaruhi pelayanan

yang dilakukan aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi kepada masyarakat

yang membutuhkan pelayanan di bidang pertanahan, dalam hal ini yang berkaitan

dengan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali,sehingga dalam pelayanannya

belum dapat dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditentukan.

B. Pembahasan

1. Implementasi Standar Prosedur Dan Pelayanan Sertipikasi Hak Atas Tanah

Untuk Pendaftaran Tanah Pertama Kali Belum Dapat Dilaksanakan Secara

Baik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

Implementasi Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, dikaji

dengan pendekatan yuridis berdasar teori yang dikemukakan oleh Soerjono

Soekanto bahwa penegakan hukum berkaitan dengan 5 (lima) faktor pokok yaitu

(1).faktor hukum,(2).faktor penegak hukum,(3).faktor sarana / fasilitas pendukung,

(4). faktor masyarakat dan (5). faktor budaya hukum, kelima faktor tersebut saling

berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan

tolok ukur dari penegakan hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Hukum/ undang – undang dan peraturannya

Dalam rangka suatu peraturan dibuat atau dikeluarkan tentunya adanya

tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Esmi Warassih (2005:15),bahwa suatu peraturan dibuat atau

dikeluarkan tentunya berisi harapan – harapan yang hendaknya dilakukan oleh

Page 136: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

subyek hukum sebagai pemegang peran.Namun bekerjanya harapan itu tidak

ditentukan hanya oleh kehadiran peraturan itu sendiri, melainkan juga oleh

beberapa faktor lain. Faktor – faktor yang turut menentukan bagaimana respon

yang akan diberikan oleh pemegang peran, antara lain (1).sanksi-sanksi yang

terdapat di dalamnya,(2).aktivitas dari lembaga pelaksana hukum, dan (3).seluruh

kekuatan – kekuatan sosial,politik dan lain – lainnya yang bekerja atas diri

pemegang peranan itu.

Perubahan – perubahan itu disebabkan oleh berbagai reaksi yang

ditimbulkan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang – undang dan

birokrasi.Komponen birokrasi juga memberikan umpan balik terhadap pembuat

undang – undang maupun pihak pemegang peran.

Pengertian hukum sebagai suatu sistem norma yang dikemukakan oleh Lon

L. Fuller dalam Esmi Warassih ( 2005:31) yang berpendapat bahwa untuk

mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati adanya 8 (delapan) azas

atau principles of legality , yang meliputi:

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan – peraturan artinya ia tidak boleh

mengandung sekedar keputusan – keputusan yang bersifat ad hoc.

2. Peraturan – peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.

3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.

4. Peraturan – peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.

5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan – peraturan yang bertentangan

satu sama lain.

6. Peraturan – peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa

yang dapat dilakukan.

7. Peraturan tidak boleh sering dirubah – rubah.

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan

sehari – hari.

Page 137: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Berkaitan dengan adanya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, yang oleh Kepala Badan Pertanahan

Nasional ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Pebruari 2005.Penyampaian Keputusan

Kepala Badan Pertanahan Nasional ini bertujuan untuk melaksanakan program kerja

Kabinet Indonesia Bersatu,khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada

masyarakat,yang juga dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari beberapa ketentuan

yang mengatur masalah prosedur tata cara pelayanan pertanahan sebagaimana pernah

diatur sebelumnya,seperti dalam Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan

Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan.

Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di Lingkungan Badan

Pertanahan Nasional ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih

baik kepada masyarakat yang mencerminkan adanya efisiensi, keterbukaan,

akuntabilitas, kesederhanaan, keadilan, kenyamanan dan kepastian dalam

memperoleh semua jenis – jenis pelayanan pertanahan dengan mencantumkan hal –

hal yang berkaitan dengan biaya,persyaratan dan jangka waktu penyelesaian

pelayanan.

Didalam pelaksanaannya keputusan ini tidak boleh bertentangan dengan

undang – undang dan peraturan – peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan surat yang disampaikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional

tertanggal 1 Pebruari 2005 Nomor 045.2 – 235 perihal Penyampaian Keputusan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur

Page 138: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Operasi Pengaturan dan Pelayanan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

bahwa bunyi dari nomor 3 dan 5 sebagai berikut:

Poin 3 berbunyi: Untuk daerah – daerah tertentu, dengan pertimbangan adanya

kendala faktor geografis dan transportasi ataupun faktor – faktor alam

lainnya,sehingga jangka waktu pelaksanaan pelayanan pertanahan dikhawatirkan

akan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Standar Prosedur Operasi

Pengaturan dan Pelayanan, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi setempat dapat menetapkan jangka waktu yang rasional sesuai dengan

kondisi dan situasi daerah yang bersangkutan.

Poin 5 berbunyi: Unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional,Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pelayanan pertanahan dengan sistem

komputerisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan

Nasional,penyesuaian/penggunaan Sistem Sofware Aplikasi Pelayanan Pertanahan

berdasarkan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan ini mulai

diberlakukan palaing lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan,dengan maksud agar

masing – masing kantor dapat menyesuaikan/memperbaharui sistem komputerisasi

yang telah berjalan dengan sistem komputerisasi berdasarkan Keputusan ini.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa adanya pertentangan keputusan tersebut

dengan teori Fuller dalam rangka hukum sebagai sistem, bahwa peraturan tidak

boleh berlaku surut,peraturan – peraturan disusun dalam rumusan yang bisa

dimengerti,suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan – peraturan yang

bertentangan satu sama lain.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun yang

menerapkan hukum.

Page 139: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Menurut Esmi Warassih ( 2005:83), Penegakan hukum merupakan suatu proses

untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum menjadi kenyataan,maka proses itu selalu

melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum,serta juga masyarakatnya.

Pada saat ini hukum bukan hanya dipakai untuk mempertandingkan pola –

pola hubungan serta kaidah – kaidah yang telah ada.Hukum yang diterima sebagai

konsep yang modern memiliki fungsi untuk melakukan suatu perubahan

sosial.Hukum juga berorientasi kepada tujuan – tujuan yang diinginkan yaitu

menciptakan pola – pola perilaku yang baru serta dalam menjalankan

fungsinya,hukum senantiasa berhadapan dengan nilai – nilai maupun pola – pola

perilaku yang telah mapan dalam masyarakat.

Dalam rangka penegakan hukum yang berkaitan dengan bidang pertanahan

pemerintah Republik Indonesia dalam usaha untuk menjamin kepastian hukum atas

tanah yang dimiliki masyarakat Indonesia diwujudkan dalam pasal 19 Undang –

Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa:

(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah

di seluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2). Pendaftaran yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

a. Pengukuran,perpetaan dan pembukuan tanah.

b. Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut.

c. Pemberian surat – surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian

yang kuat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pertanahan Nasional

berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 merupakan instansi

yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara

nasional,regional dan sektoral.Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi merupakan

Page 140: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

instansi vertikal yang bertugas untuk menjalankan tugas yang merupakan penjabaran

dari tugas dan fungsi instansi vertikal yang ada diatasnya, dalam hal ini yang

berkaitan dengan pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

yang berkaitan dengan pendaftaran tanah pertama kali.

Kantor Pertanahan merupakan salah satu instansi yang memberikan

pelayanan publik, bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang – undangan.

Menurut Soerjono Soekanto (1986:34),Penegak hukum merupakan golongan

panutan dalam masyarakat,yang hendaknya mempunyai kemampuan – kemampuan

tertentu,sesuai dengan aspirasi masyarakat.Mereka harus dapat berkomunikasi dan

mendapatkan pegertian dari golongan sasaran,disamping mampu membawakan atau

menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Aparat Kantor Pertanahan dalam menjalankan tugasnya memberikan

pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan, diharapkan dapat menjalankan

tugas dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan maupun

perundang – undangan yang berlaku.Sebagai pelaksana dari suatu aturan yang telah

ditentukan berusaha untuk menegakkan ketentuan tersebut.Dalam memberikan suatu

pelayanan kepada masyarakat, layanan merupakan suatu aktifitas yang berlangsung

berurutan dan dapat diukur dari segi penggunaan waktu.

Menurut Moenir (1995:20), bahwa standar waktu dapat ditetapkan pada waktu

dilakukan pengukuran kerja,karena memang dalam pengukuran kerja termasuk

pengukuran waktu yang diperlukan untuk penyelesaian tahap pekerjaan.

Page 141: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pertanahan sebagai instansi

penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.Standar

pelayanan publik merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan.Adapun

ketentuan yang harus diatur dalam standarisasi pelayanan publik minimal meliputi

prosedur pelayanan,waktu penyelesaian,biaya pelayanan termasuk rinciannya,produk

pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,penyediaan

sarana dan prasarana penunjang dalam pemberian pelayanan dan kompetensi petugas

dalam pemberian pelayanan.Semua itu dilaksanakan dan dilakukan oleh aparat

pemerintah,dalam hal ini aparat kantor pertanahan dalam rangka memberikan

pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan dalam usaha untuk menegakkan

hukum pertanahan.

Namun dalam kenyataannya, aparat pertanahan dalam menjalankan tugas dan

memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak dipengaruhi oleh adanya sikap

moral dari masyarakat, yang mana dalam pelaksanaan tugasnya hal ini sangat

mempengaruhi dalam pelaksanaan tugasnya.Perlu adanya perubahan sikap dari

masyarakat sehingga akan merubah sikap moral dari aparat itu sendiri dan dapat

melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

3. Faktor Sarana / Fasilitas pendukung

Menurut Soerjono Soekanto ( 1986:37), bahwa Tanpa adanya sarana atau

fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan huum akan berlangsung dengan

lancar.Sarana atau fasilitas tersebut,antara lain,mencangkup tenaga manusia yang

Page 142: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

berpendidikan dan terampil,organisasi yang baik,peralatan yang memadai, keuangan

yang cukup,dan seterusnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan tugasnya

memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan juga tidak terlepas

dari sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pekerjaannya. Sarana pelayanan

yang dimaksud adalah segala jenis peralatan,perlengkapan kerja dan fasilitas lain

yang berfungsi sebagai alat utama maupun pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan,

dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang – orang yang sedang

berhubungan dengan kegiatan pelayanan tersebut.

Menurut Moenir (1995:119), Fungsi sarana pelayanan tersebut antara lain:

a. mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu;

b. meningkatkan produktifitas;

c. kualitas produk yang lebih baik/terjamin;

d. ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin;

e. lebih mudah/sederhana dalam gerak para pelakunya;

f. menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang – orang yang berkepentingan ;

g. menimbulkan perasaan puas pada orang – orang yang berkepentingan sehingga

dapat mengurangi sifat emosional mereka.

Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran

Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi masih memerlukan

sarana dan prasarana yang memadai.Hal ini perlu mendapatkan perhatian terutama

sarana penunjang pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang masih kurang

mencukupi bila dikaitkan dengan jumlah permohonan pengajuan pendaftaran tanah

pertama kali yang cukup banyak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

Page 143: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Pada saat ini jumlah karyawan karyawati Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi sebanyak 51 orang yang terdiri dari 1 orang selaku Kepala Kantor, 6 orang

selaku Kepala Seksi dan Kasubag TU, 14 orang selaku Kepala Sub Seksi dan Kepala

Urusan serta sisanya staf. Masing – masing bertugas dan bekerja sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi masing – masing.Namun perlu diketahui bahwa untuk jabatan

Kepala Sub Seksi ada 2 jabatan yang kosong, yaitu Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan dan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak.Dengan belum terisinya jabatan

yang lowong tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama

kali, disini peran dan fungsi dari Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak yang penting

dan dominan,namun dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dengan menunjuk salah

satu dari Kepala Sub Seksi yang ada untuk melaksanakan tugas tersebut, dan ini

sangat berpengaruh sekali dalam pelaksanaan tugasnya dan hasilnya tidak bisa

maksimal terutama dalam pelayanan kepada masyarakat.Begitu pula kekosongan

jabatan untuk Kepala Sub Seksi Perkara juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan

kegiatan yang ada.Memang untuk mengatasi hal ini perlunya adanya suatu kebijakan

dari atasan.

Di dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat juga diperlukan

adanya tenaga – tenaga yang terampil dan berdedikasi yang tinggi dalam

pekerjaannya, namun kenyataan di lapang dalam hal ini di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi untuk karyawan karyawati masih perlunya peningkatan

ketrampilan terutama yang berhubungan dengan penggunaan alat – alat tehnologi,

misalnya pemakaian komputer, yang pada saat ini sangat diperlukan dalam rangka

Page 144: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Namun

kenyaaannya masih banyak karyawan karyawati yang enggan dan malas untuk

meningkatkan ketrampilannya dengan alasan bahwa komputer yang ada jumlahnya

sangat terbatas. Hal ini memang pada kenyataannya jumlah alat – alat tehnologi yang

tersedia sangat terbatas, terutama komputer yang merupakan alat bantu yang sangat

utama dalam memperlancar pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pertanahan.

Menurut Moenir (1995:121), Fasilitas pelayanan juga memegang peranan

penting, yang meliputi fasilitas ruangan,informasi,ruang tunggu,tempat ibadah, kamar

kecil, kantin dan sarana komunikasi.

Ketersediaan fasilitas di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, prasarana yang

berkaitan dengan tempat pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah untuk lebih

ditingkatkan lagi supaya tercipta suatu kegiatan pelayanan dalam suasana yang

nyaman sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat terlayani dengan

baik.Untuk lebih meningkatkan kinerja dari aparat yang bertugas dalam melayani

masyarakat dalam pengajuan pendaftaran tanah pertama kali hendaknya baik kepada

aparat atau petugas dengan diberi bekal yang cukup dengan memberikan petunjuk –

petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dan dilengkapi dengan

sarana yang cukup untuk menunjang kelancaran dalam pelaksaan tugas yang

diembannya.

Dalam memberikan pelayanan di bidang pertanahan Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi menggunakan sistem loket.Loket pelayanan dibagi menjadi 4

loket, yang terdiri dari loket 1 menangani iformasi, loket 2 menangani penyerahan

Page 145: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

berkas permohonan dan pengaduan,loket 3 pembayaran biaya dan loket 4

penyerahan produk sertipikat.

Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dari

karyawan dan karyawati yang ada, perlu adanya kbijakan dari atasan dalam hal ini

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi untuk memberi kesempatan kepada

karyawan karyawati meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti pelatihan,

kursus – kursus yang terkait dengan pekerjaannya.Diserati dengan penyediaan

peralatan serta sarana prasarana demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas yang

diembanya, sehingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan dapat

dilaksanakan dengan baik.

4. Faktor Masyarakat,yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.

Menurut Esmi Warassih (2005: 26),Manusia di dalam hidupnya selalu

mempunyai kebutuhan – kebutuhan atau kepentingan – kepentingan yang hendak

dipenuhinya.Namun tidak semua manusia mempunyai kebutuhan atau kepentingan

yang sama,melainkan kadang berbeda,dan bahkan tidak jarang pula bertentangan

satu dengan yang lain.Di lain pihak disadari pula bahwa terpenuhinya suatu

kebutuhan manusia amat tergantung pada manusia lainnya.Bahkan pemenuhan

kebutuhan manusia dapat diselenggarakan di dalam masyarakat yang tertib dan

aman.

Dalam kehidupan masyarakat yang masih sederhana dalam arti bahwa

masyarakat yang masih kecil jumlahnya,hubungan – hubungan antara anggota

masyarakat terjalin sangat erat dengan mendasar pada kekerabatan.Dalam

masyarakat yang sudah semakin komplek,tidak cukup dibutuhkan tatanan hukum

primer, melainkan juga sudah mulai membutuhkan tatanan hukum yang memiliki

Page 146: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

kewajiban sekunder. Peraturan – peraturan sekunder ini meliputi peraturan tentang

pengakuan norma, peraturan – peraturan yang menggarap perubahan-

perubahan,peraturan bagi penyelesaian sengketa.

Dalam keterkaitannya dengan tanah, bahwa perkembangan masyarakat yang

begitu pesat dengan jumlah tanah yang relatif tetap, maka permasalahan di bidang

pertanahan merupakan permasalahan yang sangat mendasar dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.Dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat (3)

telah digariskan bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.Undang – Undang Pokok

Agraria,sebagai peraturan dasar yang menjadi acuan dari keberadaan berbagai

peraturan perundangan bidang pertanahan juga mengakui prinsip – prinsip yang

menggariskan bahwa negara mejamin hak – hak masyarakat atas tanahnya dan

memberikan pengakuan atas hak – hak atas tanah yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan pensertipikatan hak atas tanah untuk pendaftaran

tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah merupakan

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus

menerus,berkesinambungan dan teratur,meliputi

pengumpulan,pengolahan,pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik

dan data yuridis,dalam bentuk peta dan daftar,mengenai bidang –bidang tanah dan

satuan – satuan rumah susun,termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi

Page 147: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

bidang – bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah

susun serta hak – hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah merupakan kegiatan pendaftaran

tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah.Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali terbagi menjadi 2 (dua)

yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara

sporadik.Pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik adalah kegiatan

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi

semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian

wilayah suatu desa/kelurahan, sedangkan pendaftaran tanah pertama kali secara

sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau

beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu

desa/kelurahan secar individual atau massal.

Pelaksanaan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum

dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,satuan

rumah susun dan hak – hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk

menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan termasuk

Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam

mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan

rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi

pertanahan.

Page 148: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi yaitu pendaftaran tanah pertama kali secara

sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau

beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu

desa/kelurahan secara individual atau massal.

Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah, maka pembuktian haknya

berdasarkan pada pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama.Untuk keperluan

pendaftaran hak baru dibuktikan dengan: penetapan pemberian hak dari Pejabat

yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang

berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau hak

pengelolaan; Asli akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memuat pemberian hak

tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila

mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik; hak pengelolaan

dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang

berwenang;tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;hak milik atas satuan

rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;pemberian hak tanggungan

dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan, sedangkan untuk pembuktian

hak lama,untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari

konversi hak – hak lama dibuktikan dengan alat – alat bukti mengenai adanya

hak tersebut berupa bukti – bukti tertulis,keterangan saksi dan atau pernyataan

yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi dianggap cukup untuk mendaftar haknya..

Page 149: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Untuk menilai kebenaran dari alat – alat bukti yang dilampirkan dalam

pengajuan pensertipikatan tanah melalui pendaftaran tanah pertama kali, maka

dilakukan pengumuman. Pengumuman pendaftaran tanah pertama kali yang

dilakukan secara sporadik diumumkan dalam waktu 60 hari.Dalam pengumuman

ini pada dasarnya yang diumumkan adalah data fisik dan data yuridis yang akan

dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah yang bersangkutan.Pengumuman

dilaksanakan dalam rangka memberi kesempatan kepada pihak yang merasa

keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang diumumkan,dan dalam hal ini

Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan

agar secepatnya keberatan – keberatan yang diajukan dapat diselesaiakan secara

musyawarah untuk mufakat.

Terhadap pengajuan permohonan pensertipikatan hak atas tanah yang di

dalam pengumuman data fisik dan data yuridisnya tidak terdapat keberatan dari

pihak lain, maka diterbitkanlah sertipikat hak atas tanah.Sertipikat merupakan

surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai

data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data

yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak

yang bersangkutan.

Pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.Menurut Louis

A.Allen ( dalam Moenir, 1995:106), bahwa prosedur dibuat atas dasar penelitian di

lapangan lebih dahulu, agar supaya dapat memenuhi keperluan memperlancar

mekanisme kerja.Prosedur merupakan rincian dinamikanya sistem, begitu pula

Page 150: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

dalam pelaksanaaan pengaturan dan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi mempergunakan ketentuan – ketentuan dan

prosedur yang telah ada.

Untuk pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik melalui Pengakuan

Hak/Penegasan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan

Pelayanan Di Lingungan Badan Pertanahan Nasional.Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan pendaftaran

tanah juga berpedoman pada ketentuan yang berlaku tersebut.

Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik

melalui Pengakuan Hak/Penegasan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

dalam proses penyelesaiannya menggunakan standar waktu yang telah ditentukan

sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 120 hari. Sesuai dengan pendapat

C.L.Littlefield dkk ( dalam Moenir,1995 :20), bahwa standar waktu dapat

ditetapkan pada waktu dilakukan pengukuran kerja, karena memang dalam

pengukuran kerja termasuk pengukuran waktu yang diperlukan untuk penyelesaian

tahap pekerjaan.

Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik melalui Pengakuan

Hak/Penegasan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi , menurut pendapat

dari beberapa responden yang telah diwawancarai oleh penulis bahwa pada

Page 151: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

umumnya mereka berpendapat pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali

sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,namun untuk standar

penyelesaian dari proses pengajuan permohonan pensertipikatan tanah belum dapat

dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat yaitu dapat dilayani

dengan cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Pelaksanaan pendaftaran

tanah pertama kali dalam ketentuan yang ada memang membutuhkan waktu yang

cukup lama dalam penyelesaian sertipikat tanahnya. Hal ini perlu dimaklumi

karena kurang mengertinya masyarakat akan ketentuan atau standar lamanya

pelaksanaan pelayanan pensertipikatan tanah pertama kali, ini disebankan karena

kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan atau pengenalan adanya aturan yang

memuat ketentuan – ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian proses

pensertipiktan tanah yang melalui pendaftaran tanah pertama kali. Banyak diantara

para tokoh masyarakat,pemohon,aparat desa,Camat dan Notaris /Pejabat Pembuat

Akta Tanah yang tidak tahu secara pasti mengenai ketentuan – ketentuan yang telah

ditetapkan dalam Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran

Tanah Pertama Kali secara Sporadik melalui Pengakuan Hak/Penegasan Hak

ini.Untuk itu maka dalam usaha peningkatan pelayanannya diharapkan kepada

seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk bisa memasang secara transparan

pada papan yang telah ditentukan. Hal ini akan membantu terlaksananya

pendaftaran tanah pertama kali dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu

yang telah ditetapkan dalam standar ketentuan yang ada.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam

usaha untuk penegakan hukum, bahwa adanya 4 (empat) prinsip yang menjadi

Page 152: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

bagian dari keyakinan,dari falsafah dan ideologi Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia,yaitu:

1). Bahwa pengelolaan pertanahan itu bentuknya apapun ,nanti sesuai dengan

perjalanan kita dan dinamika kehidupan kita,dia pertama – tama berkontribusi

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sekaligus menjadi mekanisme

untuk membangun sumber – sumber kemakmuran baru bagi rakyat.

2). Bahwa pengelolaan pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk bisa andil

didalam menata kehidupan bersama yang lebih berkeadilan.

3). Pertanahan merupakan pilar penting berdirinya Negara,merupakan pilar penting

dari kehidupan setiap umat manusia dan setiap masyarakat maka pertanahan harus

berkontribusi berkelanjutan sustainability dari kehidupan

bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

4). Pertanahan harus ikut berkontribusi menjamin terbangunnya sosial

harmoni,kehidupan bersama yang lebih tentram,yang terhindar dari sengketa –

sengketa dan konflik – konflik terutama yang bersumberkan atas keagrariaan dan

pertanahan.

5. Faktor Budaya Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai

kontrol sosial.Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha

untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara – cara baru

untuk mencapai suatu tujuan yang dicita – citakan. Untuk bertindak atau

bertingkahlaku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum

dari masyarakat, karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan

Page 153: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

antara peraturan – peraturan hukum dengan tingkah laku anggota – anggota

masyarakat.

Menurut Lawrence M Friedman (dalam Esmi Warassih, 2005:92),bahwa

kesadaran hukum masyarakat terkait erat dengan masalah budaya

hukum.Dimaksudkan dengan budaya hukum disini adalah berupa kategori nilai –

nilai,pandangan – pandangan serta sikap – sikap yang mempengaruhi bekerjanya

hukum.

Hukum yang berlaku di masyarakat sangat ditentukan oleh budaya hukum

masyarakat yang bersangkutan.Berbicara mengenai budaya hukum adalah berbicara

mengenai bagaimana sikap – sikap , pandangan – pandangan serta nilai – nilai yang

dimiliki oleh masyarakat.Semua komponen budaya hukum itulah yang sangat

menentukan berhasil tidaknya kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam bentuk

hukum tersebut.

Hubungan masyarakat Ngawi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi,

dalam melaksanakan pengurusan hak atas tanah yang dikuasainya sebagian besar

masyarakat masih mempercayakan pengurusan hak atas tanahnya untuk memperoleh

sertipikat tanah dengan melalui perangkat desa/kelurahan. Pelaksanaan pendaftaran

tanah hendaknya dilakukan oleh pemohon sendiri,namun kenyataannya di masyarakat

lain pelaksanaan pendaftaran tanah diserahkan dan dipasrahkan kepada perangkat

desa/kelurahan atau biro jasa di bidang pertanahan secara keseluruhan baik untuk

kelengkapan berkasnya maupun keuangannya. Momentum ini banyak terjadi di

masyarakat kita, hal ini disebabkan adanya budaya dari masyarakat kita yang masih

punya rasa ewuh pakewuh/ sungkan kepada perangkat desa atau kelurahan, sehingga

Page 154: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

mempercayakan pengurusan sertipikat tanahnya secara keseluruhan kepada perangkat

desanya sampai jadi.Banyak juga dari budaya masyarakat kita yang malas atau

enggan bila harus berurusan dengan birokrasi yang menurutnya membutuhkan

tenaga,waktu,biaya yang mahal dan pikiran sehingga memasrahkan segala urusan

yang dihadapinya kepada pihak lain dalam hal ini perangkat desa.Bahkan untuk

warga masyarakat yang berpengalaman juga mempunyai budaya yang banyak terjadi

di masyarakat dengan menyerahkan pengurusan pensertipikatan tanahnya kepada biro

jasa dalam hal ini Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ada. Di wilayah

Kabupaten Ngawi hal ini juga terjadi baik untuk masyarakat yang menitipkan

pengurusan sertipikat tanahnya kepada perangkat desa biasanya dilakukan oleh

Sekretaris Desa( Carik) , Kepala Urusan Pemerintahan bahkan Kepala

Desa/Kelurahan atau kepada Pembantu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (

Camat) juga berperan dalam pengurusan pensertipikatan tanah. Bahkan untuk

masyarakat yang punya kesibukan dengan mempercayakan pengurusan tanahnya

kepada Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ada, dalam hal ini Notaris/

Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Ngawi.

2. Kendala – Kendala Dalam Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan

Dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi.

Manusia di dalam hidupnya selalu mempunyai kebutuhan – kebutuhan atau

kepentingan – kepentingan yang hendak dipenuhinya, namun tidak semua manusia

mempunyai kebutuhan atau kepentingan yang sama,melainkan kadang berbeda,dan

bahkan tidak jarang pula bertentangan satu sama lain.Bahwa terpenuhinya suatu

Page 155: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

kebutuhan manusia amat tergantung pada manusia lainnya.Pemenuhan kebutuhan

manusia dapat diselenggarakan di dalam masyarakat yang tertib dan aman.

Menurut Hoebel (dalam Esmi Warassih, 2005:26),adanya 4 (empat) fungsi

dasar hukum,yaitu meliputi:

a. Menetapkan hubungan – hubungan antara para anggota masyarakat dengan

menunjukkan jenis – jenis tigkah laku apa yang diperkenankan dan apa yang

dilarang;

b. Menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa saja yang boleh

melakukan paksaan serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus

memilihkan sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif;

c. Menyelesaiakan sengketa;

d. Memelihara kemapuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi –

kondisi kehidupan yang berubah,yaitu dengan cara merumuskan kembali

hubungan esensial antara anggota – anggota masyarakat.

Hukum memberikan pedoman tingkah laku,baik tingkah laku yang

dilarang,dibutuhkan maupun yang diizinkan.Penormaan ini dilakukan dengan

membuat kerangka umum dan dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang –

undangan. Dalam pembuatan peraturan perundang- undangan dan dalam proses

perwujudan nilai – nilai yang terkandung dalam cita hukum ke dalam norma –

norma hukum,sangat tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan dari

para pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan,maka

system hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan

penunjangnya.Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku – perilaku

manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam

Page 156: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

aturan – aturan hukum yang berlaku. Menurut Paul dan Dias (dalam Esmi

Warassih, 2005:105) ,mengajukan 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk

mengefektifkan sistem hukum,yaitu:

(1). Mudah tidaknya makna aturan – aturan hukum itu untuk ditangkap dan

dipahami;

(2). Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan –

aturan hukum yang bersangkutan;

(3). Effisien dan effektif tidaknya mobilisasi aturan – aturan hukum;

(4). Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah

dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat,melainkan juga

harus cukup effektif dalam menyelesaikan sengketa – sengketa;

(5). Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga

masyarakat bahwa aturan – aturan dan pranata – pranata hukum itu

memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang effektif.

Di dalam pelaksanaaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi, banyak ditemukannya adanya beberapa permasalahan dan hambatan

dalam pelaksanaannya yang meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas,

yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peranan staf, dalam hal ini berkaitan dengan kondisi sumberdaya

manusia yang dimiliki organisasi dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi. Dalam suatu organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

bilamana didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai. Dengan

meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki melalui

peningkatan ketrampilan kerja dan menambah wawasan dalam pelayanan

Page 157: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

pelaksanaan pekerjaan dengan melalui kursus – kursus atau menempuh

pendidikan melalui lembaga – lembaga pendidikan. Diharapkan hasil dari

menempuh ilmu di lembaga pendidikan dan latihan pendidikan/ kursus – kursus

akan dapat meningkatkan kinerjanya sertamenambah kemampuan dalam

bidangnya dalam hal ini di bidang pertanahan,sehingga pelaksanaan pelayanan

di bidang pertanahan akan menjadi meningkat sesuai harapan masyarakat

dalam usaha untuk menciptakan kepastian hukum di dalam penguasaan dan

pemilikan tanah.

Sesuai dengan pendapat Budi Winarno (2008:181), bahwa staf merupakan

sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan.Begitu pula staf

yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi memegang peranan yang

sangat penting dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat.Mengenai jumlah staf yang ada sangat berpengaruh terhadap

pelaksanaan pelayanan yang dilakukan.Pelayanan yang dilaksanakan secara

lamban dan cenderung tidak efisien, hal ini disebabkan kurangnya kualitas

sumber daya manusia (staf) dan rendahnya motivasi pegawai.Oleh karena itu

perlu dilakukan peningkatan ketrampilan dari staf atau karyawan karyawati

yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dengan melalui pelatihan –

pelatihan atau kursus sehingga akan menunjang dalam pelaksanaan

pekerjaannya.

Begitu pula pentingnya informasi merupakan sumber yang sangat perlu

dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan

yang dilaksanakan oleh suatu instansi maupun suatu organisasi.Dengan

Page 158: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

informasi dalam hal ini berupa penyuluhan, sosialisasi suatu aturan atau

program – program kerja kepada masyarakat yang harus ditingkatkan

lagi.Informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi mengenai bagaimana

melaksanakan suatu kebijakan.Pelaksana – pelaksana dalam hal ini pegawai –

pegawai kantor pertanahan atau aparat kantor pertanahan mengetahui apa yang

dilakukan dan bagaimana mereka itu harus melaksanakannya.Dengan demikian

pegawai – pegawai tersebut harus diberi informasi atau penyuluhan sehingga

bisa melaksanakan kebijakan yang ada. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu

adanya pemberian informasi, terlebih dalam kaitannya yang berhubungan

dengan penyuluhan program atau sosialisasi tentang pelaksanaan standar

operasi pelayanan pendaftaran standar operasi pelayanan pendaftaran tanah

pertama kali.

Menurut Lon Fuller (dalam Esmi Warassih, 2005:95), adanya 8 (delapan)

prinsip legalitas,yang harus diikuti dalam membuat hukum,yaitu:

1). Harus ada peraturannya terlebih dahulu.

2). Peraturan itu harus diumumkan secara layak.

3). Peraturan itu tidak boleh berlaku surut.

4). Perumusan peraturan – peraturan itu harus jelas dan terperinci,ia harus dapat

dimengerti oleh rakyat.

5). Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal – hal yang tidak mungkin.

6). Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama

lain.

7). Peraturan – peraturan harus tetap tidak boleh sering diubah – ubah.

8). Harus terdapat kesesuaian antara tindakan – tindakan para pejabat hukum

dan peraturan – peraturan yang telah dibuat.

Page 159: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Sehubungan dengan standar operasi pelayanan pendaftaran standar

operasi pelayanan pendaftaran tanah pertama kali perlu diperkenalkan dan

disosialisasikan kepada masayarakat, sehingga masyarakat akan menjadi sadar

dan mengerti akan arti pentingnya sertipikat hak atas tanah dan adanya

kesadaran hukum dari masyrakat untuk mensertipikatkan tanahnya dengan tidak

dihantui oleh adanya kekhawatiran serta perasaan yang menganggap bahwa

pelaksanaan pensertipikatan tanah membutuhkan waktu yang lama.Untuk

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi penyuluhan terkait dengan pelaksanaan

standar prosedur operasi pelayanan pendaftaran tanah tersebut belum

dilaksanakan.

Wewenang. Salah satu kewenangan penting dimiliki aparatur

penyelenggaraan pelayanan publik yaitu kewenangan dalam mengambil suatu

langkah yang harus ditempuh oleh administrator untuk menyelesaikan suatu

kasus tertentu yang tidak atau belum diatur dalam suatu ketentuan yang

baku.Rendahnya kemampuan birokrasi dalam melakukan sikap mengambil

langkah untuk memutuskan,menunjukkan bahwa birokrasi masih bertindak pada

peraturan yang diterapkan secara kaku.Aparat birokrasi masih terkungkung oleh

berbagai orientasi tehnis prosedural (petunjuk pelaksanaan) dalam memberikan

pelayanan kepada publik.Sikap dan mentalitas dari pegawai – pegawai dalam

melaksanakan pelayanan birokrasi sangat lemah dalam berinisiatif dan

berimprosasi dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat sehubungan

dengan pekerjaannya dalam hal in pemberian pelayanan kepada masyarakat

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.Akibat dari lemahnya daya inisiatif

Page 160: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

dalam pelayanan menjadikan birokrasi sangat lamban dalam merespon dan

menanggapi dalam setiap perubahan dan aspirasi yang berkembang dalam

masyarakat,termasuk rendahnya daya inovasi dalam pelayanan kepada

masyarakat.Aparat yang hanya memahami aturan secara kaku dan tekstual

sehingga tidak mampu berinisiatif dan menerjemahkan aturan sesuai dengan

situasi dan kondisi dalam konteks pelayanan kepada masyarakat sehingga

menyebabkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat menjadi lamban dan

tidak efisien.Berdasarkan pengamatan terlihat masih tingginya ketergantungan

aparat pelayanan pertanahan kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam

pemberian pelayanan pensertipikatan tanah kepada masyarakat. Kondisi

pelayanan seperti ini menunjukkan bahwa keberanian dalam mengambil

sikap dan tindakan dalam pemberian pelayanan oleh aparat di lingkungan

Kantor Pertanahan belum dilaksanakan. Hal ini terjadi pada saat aparat

pelayanan ketika menemukan atau menemui kasus (permasalahan) lebih

memilih untuk melakukan penundaan pelayanan dan menunggu petunjuk

pimpinan untuk memutuskannya..Aparat pelayanan Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi lebih memilih menunggu keputusan pimpinan untuk

mengkonsultasikan kasus pelayanannya daripada berinisiatif untuk

menyelesaikannya sendiri.Inisiatif pemecahan masalah yang dihadapi terlihat

sangat lemah dan sangat tergantung kepada mekanisme petunjuk pelaksanaan

dan petunjuk dari pimpinan.

Fasilitas mencangkup sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam

melaksanakan pekerjaan.Fasilitas fisik dapat menciptakan kenyamanan dalam

Page 161: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

pelaksanaan tugas pelayanan sehingga dapat mempengaruhi

ketepatan,kecepatan dalam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

dan meningkatkan motivasi kerja.Sesuai pendapat Budi Winarno bahwa fasilitas

fisik merupakan sumber yang penting dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,

dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada akan dapat menunjang

keberhasilan suatu pekerjaan.

Fasilitas yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi masih perlu

ditingkatkan lagi, hal ini akan dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan yang

ada.Sarana dan prasarana yang ada masih kurang lengkap dan perlu untuk

ditingkatkan lagi.

Berdasarkan pada uraian pelaksanaan standar prosedur operasi dan

pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi adanya beberapa kendala yang meliputi Undang –undang dan

peraturannya,Penegak hukumnya (sumber daya manusi), sarana atau

fasilitas,masyarakat,budaya hukum.

3. Solusi Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan SPOPP Pendaftaran Tanah Pertama

Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi .

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala yang ada berkaitan

dengan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan,

dalam hal ini kaitannya dengan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi, meliputi:

Page 162: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

1. Melaksanakan kebijakan dengan baik dalam rangka mewujudkan Good

Governance.

2. Peningkatan sumber daya,dalam hal ini sumberdaya manusia (pegawai Kantor

Peratanahan Kabupaten Ngawi) dan pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya

lainnya ( peralatan – peralatan kantor).

3. Pelaksanaan penyuluhan hukum di bidang pertanahan perlu ditingkatkan.

4. Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dari aparat Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi.

5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi.

Page 163: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran

Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, belum dapat

dilaksanakan dengan baik, karena:

a. Hukum/Undang –Undang dan Peraturannya ,dalam hal ini Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005,belum dilaksanakan secara

baik karena didalamnya tidak terdapat sanksi secara tegas.

b. Penegak Hukum,dalam menjalankan tugasnya aparat pertanahan belum dapat

menegakkan hukum secara baik , hal ini dapat terlihat dalam pemberian

pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah

pertama kali meskipun sudah adanya ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam

penegakan hukum masih diperlukan adanya perubahan sikap moral dari aparat

pertanahan dan masyarakat.

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi masih sangat terbatas, terutama yang berkaitan dengan

pengadaan komputer yang saat ini sangat diperlukan dalam rangka untuk

mempercepat dan memperlancar pelayanan kepada

masyarakat.Tuntutan pelayanan di bidang pertanahan juga tidak terlepas dari

penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pekerjaannya,serta

Page 164: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

perlu adanya peningkatan ketrampilan dan kemapuan dari aparat Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi.

d. Masyarakat, dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang

pertanahan belum dilaksanakan dengan baik, terutama dalam rangka

pendaftaran tanah pertama kali adanya tuntutan dari masyarakat pelayanan yang

baik.Hal ini perlu dimaklumi karena kegiatan penyuluhan hukum di bidang

pertanahan kepada masyarakat masih sangat kurang.

e. Budaya hukum, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dalam rangka untuk

memberikan pelayanan pertanahan yang baik kepada masyarakat selalu

berusaha untuk merubah pola kerjanya, namun dengan keterbatasan sarana dan

prasarana yang ada sehingga pelaksanaannya belum dapat dilakukan dengan

baik.Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam peningkatan pelayanan di

bidang pertanahan terutama yang berkaitan dengan pendaftaran tanah,sebagian

besar masyarakat masih mempercayakan pengurusan penseripikatan tanahnya

melalui pihak lain.

2. Kendala – kendala dalam pelaksanaan standar prosedur operasi pengaturan dan

pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

:

a. Kurang pahamnya aparat pertanahan terhadap penyusunan hukum/undang –

undang dan peraturannya, serta kurangnya sosialisasi peraturan yang ada.

b. Pelaksanaan penerapan peraturan - peraturan yang ada dalam rangka

penegakan hukum belum dilaksanakan dengan baik.

Page 165: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

c. Sarana/fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan peraturan terkait

dengan standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pendaftaran

tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi masih sangat

kurang.

d. Masyarakat,terkait dengan percepatan pelayanan kepada masyarakat di

bidang pertanahan, masih kurang siapnya aparat Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi.

e. Budaya hukum, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait

dengan pendaftaran tanah pertama kali , masih terdapatnya pola lama yang

sulit untuk dihilangkan.Hal ini perlu adanya kesadaran dari kedua belah

pihak baik dari masyarakat (pemohon ) dan aparatnya sendiri.

3. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Standar

Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan, dalam hal ini

kaitannya dengan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi, meliputi:

a. Meningkatkan pemahaman hukum/undang – undang, peraturan –peraturan

yang berlaku.

b. Penegak Hukum, untuk penegak hukum diharapkan untuk melaksanakan

bidang tugasnya dengan baik dan secara profesional.

c. Sarana/Fasilitas pendukung untuk dipenuhi dalam rangka peningkatan

pelayanan kepada masyarakat.

Page 166: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

d. Masyarakat, dengan terpenuhinya tuntutan masyarakat dalam pelayanan di

bidang pertanahan akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap

pelayanan pertanahan.

e. Budaya hukum, perubahan terhadap pola pelayanan pertanahan dengan pola

lama menuju pola kerja pelayanan yang berubah kearah yang lebih baik

lagi.

B. Implikasi

1. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diketahui

bahwa Implementasi Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi untuk

dapat lebih ditingkatkan lagi. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh

aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi masih perlu ditingkatkan lagi, serta

perlu ditingkatkannya lagi kesadaran dari aparat Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi dalam pemanfaatan sarana/fasilitas yang ada terkait dengan pelaksanaan

ketentuan/peraturan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Tuntutan masyarakat terhadap percepatan pelayanan pertanahan untuk segera

dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan pendaftaran tanah pertama

kali.Budaya hukum yang terjadi segera untuk dirubah dengan merubah pola kerja

yang lama dengan menyesuaikan perkembangan pola kerja yang sesuai dengan

tuntutan masyarakat sekarang.

2. Untuk mengatasi kendala – kendala dalam pelaksanaan pelaksanaan standar

prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi yaitu meningkatkan pemahaman hukum

Page 167: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

/undang – undang dan peraturan yang ada, meningkatkan pengetahuan dan

menerapkan peraturan – peraturan kepada penegak hukum dalam rangka

pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penegakan hukum,pemanfaatan dan

penggunaaan sarana/fasilitas pendukung yang tersedia dalam rangka melaksanakan

tuntutan masyarakat dalam hal ini peningkatan pelayanan di bidang pertanahan

serta berusaha untuk merubah pola kerja yang lama dalam pelayanan kepada

masyarakat ke pola kerja yang baru sehingga pelayanan di bidang pertanahan

terutama yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dapat

secara baik.

3. Pemahaman terhadap hukum/undang – undang dan peraturannya dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepada penegak hukum untuk dapat

melaksanakan tuganya dengan baik,serta pemanfaatan dan penggunaan

sarana/fasilitas pendukung yang ada dengan baik dalam peningkatan pelayanan

kepada masyarakat yang menuntut adanya percepatan pelayanan di bidang

pertanahan serta perubahan pola kerja lama dari aparat pertanahan dalam pemberian

pelayanannya sehingga akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

Kantor Pertanahan.

C. Saran - saran

Saran - saran yang penulis ajukan adalah untuk dapat terlaksananya Standar

Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi untuk mengadakan penyuluhan

hukum pertanahan, sosialisasi mengenai peraturan dan ketentuan yang

Page 168: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

berkaitan dengan bidang pertanahan sehingga akan dapat meningkatkan

pelayanan di bidang pertanahan.

2. Peningkatan kinerja dari sumberdaya manusia yang ada di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi, dalam hal ini peningkatan kemampuan dan ketrampilan dari

aparat pertanahan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kursus –

kursus yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas di bidang pertanahan.

3. Dalam rangka terlaksananya program kerja dan peningkatan kinerja dalam

pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan perlu diusulkan

anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang memadai..

Page 169: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. 2001. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: PT.

Yarsif Watampone.

Adi Sulistiyono. 2004. Menggugat Dominasi Positivisme Dalam Ilmu

Hukum.Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Badan Pertanahan Nasional. 1997. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jakarta:

Penerbit Relindo Jayatama.

_____________.1997. Pedoman Kerja Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik.

Proyek Administrasi Pertanahan, Jakarta.

_____________. 2007. Sosialisasi Program Pembaharuan Agraria Nasional (

PPAN ) Dan Sosialisasi Juklak dan Juknis BPN RI, Pedoman

Kegiatan Sertipikasi Massal Swadaya 2007. Jakarta.

Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik : Teori dan Proses .Yogyakarta: MedPress (

Anggota IKAPI).

Burhan Ashshofa. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Boedi Harsono. 1995. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan

Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.

Jakarta: Djambatan.

_____________.2006. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan –

Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan.

Esmi Warassih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Penerbit

PT. Suryandaru Utama.

Page 170: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Eko Sugiyanto, Sri Sugiyanti. 2001. Operasionalisasi Pelayanan Prima. Jakarta:

Lembaga Administrasi Negara.

Edi Topo Ashari, Desi Fernanda. 2001. Membangun Kepemerintahan Yang Baik.

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Heribertus Sutopo. 2002. Penelitian Kualitatif, Dasar – dasar Teoritis dan Praktek.

Surakarta: Pusat Penelitian UNS.

Idup Suhady, Desi Fernanda. 2001. Dasar – Dasar Kepemerintahan Yang Baik.

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Moenir. 1995. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: PT. Karya

Unipress.

Sondang P. Siagian. 1996. Fungsi – Fungsi Manajerial. Jakarta: Penerbit Bumi

Aksara.

Siwi Ultima Kadarmo, Nies Daan Suganda, Supono. 2001. Koordinasi dan

Hubungan Kerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Soemanto. 2006. Hukum Dan Sosiologi Hukum Lintasan Pemikiran, Teori dan

Masalah. Surakarta: Penerbit Sebelas Maret University Press.

Setiono. 2007. Hukum Dan Kebijakan Publik. Bahan Matrikulasi Program Studi Ilmu

Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

_____________. 2005. Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian

Hukum.Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Page 171: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Salamoen Soeharyo, Aya Sofia. 2004. Etika Kepemimpinan Aparatur. Jakarta:

Lembaga Administrasi Negara.

Sutopo, Adam Ibrahim Indrawijaya. 2001. Dasar – Dasar Administrasi Publik.

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Subarsono,AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik, Konsep,Teori dan Aplikasi.

Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Suharini Arikunto.1987.ProsedurPenelitian Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta:

Bina Aksara

Sumardjono Maria S.W. 2006. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan

Implementasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.

Sampara Lukman, Sugiyanto. 2001. Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima.

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

______________. 2007. Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan

Manusia dan Hukum. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Soerjono Soekanto. 1988. Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta: Penerbit UI –Press.

________________. 1993. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji.2001.Penelitian Hukum Normatif.Jakarta:

PT. Raja Grafindo

Page 172: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Sholichin Abdul Wahab. 1997. Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami

dan Analisis Kebijaksananan Pemerintah. Surabaya: Airlangga

University Press.

Ngawi Post, 2008 Mei. Bertahun – Tahun Ngurus Sertipikat Gak Kelar.

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.2007.Standar Prosedur Operasi Pengaturan

dan Pelayanan (SPOPP)

Undang - Undang

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok

Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar

Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan

Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 1997.

Page 173: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

RINGKASAN TESIS

Page 174: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era pembangunan dewasa ini ,arti dan fungsi tanah bagi negara

Indonesia tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi semata, tetapi juga

mencangkup aspek sosial dan politik serta aspek pertahanan keamanan. Kenyataan

menunjukkan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan,

maka corak hidup dan kehidupan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaaan

menjadi lain.

Adanya perubahan sikap yang demikian dapat dimaklumi karena tanah bagi

masyarakat Indonesia merupakan sumber kemakmuran dan juga kesejahteraan dalam

kehidupan.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanah bagi masyarakat Indonesia

merupakan salah satu hal yang amat penting guna menjamin kelangsungan

hidupnya. Menyadari akan fungsi tersebut maka pemerintah berusaha meningkatkan

pengelolaan, pengaturan dan pengurusan di bidang pertanahan yang menjadi sumber

kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Di dalam Pasal 33 ayat ( 3 ) Undang – Undang Dasar 1945 telah digariskan

bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan

untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.Undang – Undang Pokok Agraria, sebagai

peraturan dasar yang menjadi acuan dari keberadaan berbagai peraturan

perundangan bidang pertanahan juga mengakui prinsip – prinsip yang menggariskan

Page 175: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

bahwa negara menjamin hak – hak masyarakat atas tanahnya dan memberikan

pengakuan atas hak – hak atas tanah yang ada di masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan rakyat juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor

7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 –

2009.Terciptanya kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pendirian

negara Republik Indonesia. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang

diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tiadak saja

memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani. Hal ini juga terkait

dalam hal yang menyangkut upaya

penataan,penguasaan,pemilikan,penggunaan,peruntukkan, dan penyediaan tanah yang

semuannya diletakkan dalam kerangka membangun kesejahteraan rakyat secara

berkelanjutan

Untuk mengatur tanah – tanah yang ada di Indonesia ini, pemerintah telah

mengeluarkan Undang – Undang yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria ( UUPA ) yang dikeluarkan pada

tanggal 24 September 1960. Ketentuan lebih lanjut mengenai Undang – Undang

Pokok Agraria ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Pokok

Agraria (UUPA) disebutkan :

(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah

di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2). Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut;

Page 176: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

c. pemberian surat – surat tanda bukti hak , yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik

dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang – bidang tanah

dan satuan – satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi

bidang – bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun

serta hak – hak tertentu yang membebaninya.

Dengan pendaftaran hak atas tanah berarti pihak yang mendaftar akan

mengetahui subyek atas tanah dan obyek hak atas tanah yaitu mengenai orang yang

menjadi pemegang hak atas tanah itu, letak tanahnya, batas – batas tanahnya serta

luas tanahnya. Hasil akhir dari pendaftaran hak atas tanah ini dinamakan sertifikat

tanah.

Kantor pertanahan merupakan salah satu instansi pemerintah yang

menyelenggarakan kegiatan berupa pelayanan publik. Di dalam pelayanan publik

dilaksanakan segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan

maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam setiap

penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan sebagai jaminan

adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Di dalam pelayanan publik standar

pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan

publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Adapun hal –

hal yang harus diatur dalam pelayanan publik minimal mencangkup: prosedur

Page 177: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima layanan, waktu penyelesaian sejak

saat pengajuan permohonan sampai penyelesaian termasuk pengaduan, biaya

penyelesaian termasuk rinciannya, produk pelayanan yang diberikan sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam

pemberian pelayanan dan kompetensi petugas pemberi pelayanan yang didasarkan

atas keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Namun dalam kenyataannya, di dalam masyarakat sering kita dengar adanya

keluhan – keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun

melalui media massa yang menyatakan bahwa pelaksanaaan pengurusan

pensertipikatan tanah sangat sulit, berbelit – belit , membutuhkan waktu yang lama

dan biayanya mahal.Hal ini sangat sering kita dengar dan kita temui dalam

kehidupan masyarakat kita.

Untuk mengatasi adanya permasalahan – permasalahan dalam pelayanan

pertanahan tersebut, maka oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia dikeluarkan adanya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.Dalam perkembangannya saat ini oleh

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia juga dikeluarkan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2008 tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan

Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.Pelayanan

pertanahan tertentu yang dimaksud untuk tanah – tanah yang telah terdaftar atau

bersertipikat meliputi Pemeriksaan (pengecekan) sertipikat, Peralihan hak jual beli,

Page 178: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Peralihan hak pewarisan, Peralihan hak hibah, Peralihan hak tukar menukar,Peralihan

hak pembagian hak bersama,Hak tanggungan, Hapusnya hak tanggungan roya,

Pemecahan sertipikat perorangan,Pemisahan sertipikat perorangan,Penggabungan

sertipikat perorangan,Perubahan hak milik untuk rumah tinggal dengan ganti blanko,

Perubahan hak milik untuk rumah tinggal tanpa ganti blanko dan Ganti nama.

Dengan dikeluarkannya keputusan ini untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi

instansi dalam hal ini kantor pertanahan dalam menyelenggarakan kegiatan

pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan suatu pelayanan adalah memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan

pelanggan.Untuk itu diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan

dan atau keinginan pelanggan.Pada dasarnya ada 2 (dua) bentuk pelayanan dalam

Badan Pertanahan Nasional yaitu pelayanan eksternal kepada masyarakat umum dan

pelayanan internal di dalam organisasi Badan Pertanahan Nasional sendiri. Badan

Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintahan non departemen yang salah

satu tugasnya adalah memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat untuk

menciptakan kepastian hukum di dalam penguasaan dan pemilikan tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut sejalan dengan tuntutan Good Governance perlu

diciptakan kepastian hukum,partisipasi,transparansi dan akuntabilitas di dalam tiap –

tiap kegiatan pelayanan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat (trust

building) kepada Badan Pertanahan Nasional.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi juga berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tersebut, namun dari pelaksanaan keputusan

Page 179: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

tersebut salah satunya yaitu dalam pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali

untuk pelaksanaan kegiatannya belum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan

ketentuan yang telah diatur dalam keputusan tersebut dalam jangka waktu

penyelesaiannya

Dengan berdasarkan pada permasalahan yang ada, yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang belum dapat dilaksanakan

dengan baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, maka penulis

melakukan penelitian dengan tema Implementasi Standar Prosedur Operasi

Pengaturan Pengaturan Dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

2005 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Mengapa Implementasi Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali berdasarkan Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 belum dapat dilaksanakan secara baik

di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi?

3. Faktor – faktor apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Standar

Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

2005 di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi?

Page 180: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

3. Solusi apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan

Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama

Kali berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1

Tahun 2005 di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

4. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Implementasi Standar Prosedur Operasi

Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali sesuai Keputusan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 belum dapat

dilaksanakan secara baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

5. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor - faktor apa yang menjadi

kendala dalam pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali berdasarkan Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi.

6. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala

yang ada dalam pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali berdasarkan Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Page 181: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

10. Manfaat Teoritis

a. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau memberikan solusi bagi

pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran

Tanah Pertama Kali sesuai Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 2005 yang belum dapat dilaksanakan secara baik di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi.

b. Dapat menyumbangkan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat di

bidang ilmu hukum, khususnya konsentrasi hukum kebijakan publik dalam

menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan

pendaftaran tanah.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat lebih meningkatkan pelaksanaan

pelayanan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan.

b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka

pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan.

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan referensi

bagi penelitian berikutnya.

BAB. II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Pemerintah atau sering juga diterjemahkan sebagai kebijakan publik

memiliki berbagai macam arti. Para ahli memberikan pengertian berbeda – beda

Page 182: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

mengenai kebijaksanaan pemerintah ini, menurut Thomas R.Dye (dalam Esmi

Warassih, 2005: 131) mendefinisikan bahwa public policy is whatever

goverments choose to do or not to do ( kebijakan publik sebagai pilihan tindakan

apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah ). Menurut Harold

D.Laswell,Carl J. Frederick dan David Easton yang dikutip oleh Setiono (2007 : 1-2)

sebagai berikut:

1. Harold D.Laswell mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program

pencapaian tujuan, nilai –nilai dan praktek – praktek yang terarah.

2. Carl J. Frederick mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian

tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan – hambatan dan

kesempatan – kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam

rangka mencapai tujuan tertentu.

3. David Easton mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah proses

pengalokasian nilai – nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang

dibebankan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah.

Definisi tentang kebijakan tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi menurut

konsep demokrasi modern kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran

atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga

mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan negara.

2. Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik

Hubungan hukum dan kebijakan publik mempunyai hubungan yang sangat

erat bagaikan dua sisi mata uang, maksudnya adalah produk hukum yang baik harus

melalui proses komunikasi antara stakeholders dan antarkomponen masyarakat yang

biasa dilakukan dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Hubungan hukum dan kebijakan publik adalah saling memperkuat satu dengan

yang lain.Sebuah produk hukum tanpa adanya proses kebijakan publik didalamnya

Page 183: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

maka produk hukum itu akan kehilangan makna substansinya.Sebaliknya sebuah

proses kebijakan publik tanpa adanya legitimasi hukum akan lemah pada tatanan

operasionalnya.

3. Implementasi Kebijakan

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno, 2008: 145) berpendapat

bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan

yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan ( benefit), atau suatu

jenis keluaran yang nyata ( tangible output).

Pandangan Grindle (dalam Budi Winarno, 2008:146) mengenai implementasi

dengan mengatakan bahwa secara umum , tugas implementasi adalah membentuk

suatu kaitan ( linkage) yang memudahkan tujuan – tujuan kebijakan bisa

direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Pendapat van Meter dan van Horn (dalam Budi Winarno,2008: 146) mereka

membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan

oleh individu – individu atau kelompok –kelompok pemerintah maupun swasta yang

diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan –

keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Budi Winarno ( 2008:181), bahwa perintah – perintah implementasi

mungkin diteruskan secara cermat,jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana

kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan –

kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif.Sumber-sumber dapat

Page 184: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-

sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian – keahlian yang

baik untuk melaksanakan tugas – tugas mereka, infomasi, wewenang dan fasilitas –

fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul – usul di atas kertas guna

melaksanakan pelayanan – pelayanan publik.

Dari beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan, dapat diartikan

implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan terhadap suatu aturan atau ketentuan

– ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam usaha mencapai

tujuan dan sasaran suatu program yang telah ditetapkan.

4. Teori Bekerjanya Hukum

Menurut Robert B. Seidman ( dalam Esmi Warassih, 2005: 11 ) menyatakan

bahwa tindakan apapun yang akan diambil baik oleh pemegang peran, lembaga –

lembaga pelaksana maupun pembuat Undang – undang selalu berada dalam lingkup

kompleksitas kekuatan – kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik,dan lain

sebagainya.Seluruh kekuatan – kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap

upaya untuk memfungsikan peraturan – peraturan yang berlaku,menerapkan sanksi –

sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga – lembaga pelaksanaannya.

Berbicara masalah hukum pada dasarnya membicarakan fungsi hukum di

dalam masyarakat.Kebijakan dalam bidang hukum akan berimplikasi kepada

masalah politik yang sarat dengan diskriminasi terhadap kelompok lain.Untuk

memahami bagaimana fungsi hukum itu, ada baiknya dipahami terlebih dulu bidang

pekerjaan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto ( 1993: 5 ) untuk memahami bagaimana fungsi

hukum itu,tidak dapat lepas dari aspek penegakan hukum,yakni pelaksanaan suatu

kebijakan atau suatu komitmen yang bersangkutan dengan 5 faktor pokok yaitu:

Page 185: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

f. Faktor hukumnya sendiri yang merupakan dasar kebijakan.

g. Faktor penegak hukum,yakni pihak –pihak yang membentuk maupun menerapkan

hukum.

h. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

i. Faktor masyarakat,yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.

j. Faktor budaya,yakni sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada

karsa manusia di dalam pergaulan hidupnya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari

penegakan hukum dan merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Menurut Esmi Warassih (2005:15),bahwa suatu peraturan dibuat atau

dikeluarkan tentunya berisi harapan – harapan yang hendaknya dilakukan oleh

subyek hukum sebagai pemegang peran.Namun bekerjanya harapan itu tidak

ditentukan hanya oleh kehadiran peraturan itu sendiri, melainkan juga oleh beberapa

faktor lain. Faktor – faktor yang turut menentukan bagaimana respon yang akan

diberikan oleh pemegang peran, antara lain (1).sanksi-sanksi yang terdapat di

dalamnya,(2).aktivitas dari lembaga pelaksana hukum, dan (3).seluruh kekuatan –

kekuatan sosial,politik dan lain – lainnya yang bekerja atas diri pemegang peranan

itu.

Pengertian hukum sebagai suatu sistem norma yang dikemukakan oleh Lon L.

Fuller dalam Esmi Warassih ( 2005:31) yang berpendapat bahwa untuk mengenal

hukum sebagai sistem maka harus dicermati adanya 8 (delapan) azas atau principles

of legality , yang meliputi:

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan – peraturan artinya ia tidak boleh

mengandung sekedar keputusan – keputusan yang bersifat ad hoc.

2. Peraturan – peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.

3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.

4. Peraturan – peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.

Page 186: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan – peraturan yang bertentangan

satu sama lain.

6. Peraturan – peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang

dapat dilakukan.

7. Peraturan tidak boleh sering dirubah – rubah.

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan

sehari – hari.

Beberapa pengertian hukum diatas pada dasarnya hukum mempunyai banyak

fungsi dalam usahanya untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan.Oleh

karena itu sebagai hukum positif harus dipahami suatu sistem norma.Pemahaman ini

untuk menghindari terjadinya pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi

dengan norma hukum yang lebih rendah kedudukannya.

Menurut Paul dan Dias ( dalam Esmi Warassih , 2005:105) ,mengajukan 5

(lima) syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum,yaitu:

(1). Mudah tidaknya makna aturan – aturan hukum itu untuk ditangkap dan

dipahami;

(2). Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan –

aturan hukum yang bersangkutan;

(3). Effisien dan effektif tidaknya mobilisasi aturan – aturan hukum;

(4). Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau

dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat,melainkan juga harus cukup effektif

dalam menyelesaikan sengketa – sengketa;

(5). Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat

bahwa aturan – aturan dan pranata – pranata hukum itu memang sesungguhnya

berdaya kemampuan yang efektif.

5. Kebijakan Pengaturan Pertanahan di Indonesia

Page 187: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Menurut Maria S.W.Sumardjono (2006 : 42), bahwa perwujudan keadilan sosial

di bidang pertanahan dapat dilihat pada prinsip – prinsip dasar Undang – Undang

Pokok Agraria , yakni prinsip negara menguasai, prinsip penghormatan terhadap hak

atas tanah masyarakat hukum adat,asas fungsi sosial semua hak atas tanah, prinsip

landreform, prinsip perencanaan dalam penggunaan tanah dan upaya pelestariannya,

dan prinsip nasionalitas.

Prinsip dasar ini kemudian dijabarkan dalam berbagai produk berupa peraturan

perundang-undangan dan kebijakan lainnya.Berbagai kebijakan pertanahan harus

ditujukan bagi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, maka adanya

beberapa hal yang perlu diperhatikan, meliputi:Pertama, prinsip – prinsip dasar

Undang – Undang Pokok Agraria tidaklah bersifat statis.Dalam menghadapi

perkembangan baru kebijakan yang ditempuh haruslah dilaksanakan dengan tetap taat

asas, yakni sesuai dengan konsepsi yang melandasinya, namun akomodatif terhadap

perkembangan tersebut.Kedua, bahwa keberpihakan kepada kepentingan

masyarakat banyak sesuai dengan Pasal 33 ayat ( 3 ) Undang – Undang Dasar

1945, secara langsung berakibat berkurangnya perhatian kepada investasi modal

asing.Ketiga, keinginan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan

pertanahan seyogyanya dipahami sebagai keinginan untuk menilai produk hukum

yang telah ada dan yang sedang dirancang.

B. Implementasi Hukum Di Bidang Pertanahan

Menurut Esmi Warassih ( 2005: 4 ) bahwa Campur tangan hukum yang

semakin meluas ke dalam bidang – bidang kehidupan masyarakat menyebabkan

perkaitannya dengan masalah – masalah sosial juga semakin intensip.Hal ini

menjadikan hubungan antara tertib hukum dan tertib sosial yang lebih luas kian

menjadi permasalahan pokok di dalam ilmu hukum.Dalam kerangka pemahaman

yang demikian itu, maka kompleksitas hubungan yang berlangsung antara tertib

hukum dan tertib sosial tersebut harus mendapat perhatian yang serius agar dapat

memahami secara baik seluk beluk masalah yang diaturnya.Pengaturan oleh hukum

itu tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia, misalnya tata aturan mengenai jual

beli, perkawinan dan sebagainya bersumber pada tingkah laku manusia.

Page 188: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Hukum sebagai suatu proses tidak dapat dilihat sebagai suatu perjalanan

penetapan peraturan – peraturan hukum saja. Melainkan, hukum sebagai proses

perwujudan tujuan sosial di dalam hukum.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo (dalam Esmi Warassih, 2005: 11),

menegaskan dengan diterimanya pengetahuan yang mendalam tentang hasil karya

ilmu – ilmu sosial,hukum akan lebih mudah dan mampu menghayati fenomena

sosial.Suatu pendobrakan terhadap kesadaran semacam itu akan terjadi apabila

mereka mulai menyadari bahwa sekalipun hukum itu nampak sebagai seperangkat

norma – norma hukum, tetapi ia selalu merupakan hasil daripada suatu proses

sosial.Itu berarti,usaha manusia untuk membuat dan merubah tatanan hukum itu

senantiasa berada di dalam konteks sosial yang terus berubah.

Begitu pentingnya hukum dalam kehidupan sosial masyarakat,maka terkait

dengan bidang pertanahan diperlukan adanya pembangunan hukum tanah

nasional,khususnya dalam pembentukan peraturan perundang – undangan, diperlukan

pendekatan yang mencerminkan pola pikir yang proaktif dilandasi sikap kritis yang

obyektif, yang dipergunakan untuk menunjang pembangunan hukum tanah nasional

dengan upaya pemahaman hukum dan aspirasi yang melekat pada asas hukum yang

bertujuan untuk mencapai keadilan,kepastian hukum,dan manfaat bagi masyarakat.

Dalam hubungan antara masyarakat dan tanah, maka menurut Maria S.W.

Sumardjono ( 2006:178), bahwa sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap

hak atas tanah seseorang atau suatu masyarakat hukum adat,maka negara wajib

memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga lebih

mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan pihak

lain.

Page 189: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Upaya pendaftaran tanah secara sistematis, pendaftaran secara sporadik perlu

dipertahankan dengan meningkatkan mutu pelayanan aparat sehingga tercapai

tujuannya berupa alat bukti hak yang akurat, yang diperoleh dalam jangka waktu

dan dengan biaya yang wajar.Pemberian jaminan kepastian hukum tersebut, negara

juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah

yang dipunyai perseorangan atau masyarakat hukum adat.Kegiatan pendaftaran tanah

akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat.

Dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, layanan merupakan

suatu aktifitas yang berlangsung berurutan dan dapat diukur dari segi penggunaan

waktu.Pengukuran ini penting karena dari pengukuran yang berulang – ulang dapat

diambil waktu rata – rata yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu rangkaian

aktifitas atau proses dan menjadi standar.Menurut C.L. Littlefield dkk (dalam

Moenir, 1995:20), dinyatakan:

“ Time standards established through work measurement aid management both in

planning and controlling. They are actually plans of a special sort; they are standing

plans as to how long any given work or phase of work should take.”

Standar waktu dapat ditetapkan pada waktu dilakukan pengukuran kerja,

karena memang dalam pengukuran kerja termasuk pengukuran waktu yang dipelukan

untuk penyelesaian tahap pekerjaan.Akan tetapi pengukuran waktu itu itu sendiri

adalah suatu bentuk penelitian yang dapat berdiri sendiri yang hasilnya dapat

dipakai bahan untuk penentuan tingkat produktifitas kerja, menentukan urutan

prioritas pekerjaan, pengaturan beban kerja dan mengantisipasi keadaan serta

perencanaan selanjutnya.

Page 190: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Sistem dan prosedur merupakan dwitunggal yang tak terpisahkan karena satu

sama lain saling melengkapi, sistem merupakan kerangka mekanismenya organisasi,

sedangkan prosedur adalah merupakan rincian dinamikanya mekanisme sistem.jadi

tanpa sistem prosedur tidak ada landasan berpijak untuk berkiprah dan bergerak, dan

tanpa prosedur suatu mekanisme sistem tidak akan berjalan.Begitu juga lemahnya

salah satu akan mengakibatkan lemahnya yang lain, sehingga dengan eratnya

hubungan antara sistem dan prosedur sehingga keduannya sering digabung dan

dipergunakan secara bersamaan.Prosedur juga sering diartikan sebagai tata cara yang

berlaku dalam organisasi. Menurut Louis A. Allen ( dalam Moenir, 1995:106 )

dinyatakan sebagai berikut:

“ Procedures prescribe the manner or method by which work is to be performed”,

yang berarti bahwa prosedur dibuat atas dasar penelitian di lapangan lebih dahulu,

agar supaya dapat memenuhi keperluan memperlancar mekanisme kerja.

Pelayanan umum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang

atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur dan

metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan

haknya.

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

disebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang – undangan. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat 3 (tiga) unsur dalam

Page 191: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu sebagai berikut: Pertama, penyelenggaraan

pelayanan adalah instansi pemerintah yang meliputi satuan kerja/ satuan organisasi

Kementrian, Departemen,Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan

Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dan Instansi Pemerintah lainnya, baik di pusat

maupu di daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) dan Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD), Kedua, pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai

instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai

dengan peraturan perundang – undangan, Ketiga, penerima pelayanan publik adalah

orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik adanya 10 (sepuluh) prinsip pelayanan

publik yang meliputi: kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan,

tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan,

kesopanan dan keramahan serta kenyamanan. Dari kesepuluh prinsip pelayanan

publik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur pelayanan yang diselenggarakan tidak

berbelit – belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh penerima

pelayanan;

2. Kejelasan, dalam arti persyaratan pelayanan publik, baik tehnis maupun

administratif. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/sengketa

dalam pelaksanaan pelayanan publik, Rincian biaya pelayanan publik dan

tatacara pembayarannya;

3. Kepastian waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan

dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

4. Akurasi dalam arti produk pelayanan publik diterima dengan tepat, benar dan

sah;

Page 192: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

5. Keamanan dalam arti proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan

rasa aman dan kepastian hukum;

6. Tanggungjawab dengan maksud bahwa pimpinan penyelenggara pelayanan

publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan

publik;

7. Kelengkapan sarana dan prasarana, bahwa dengan tersedianya sarana dan

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika ( telematika);

8. Kemudahan akses, bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi

telekomunikasi dan informatika;

9. Kedisiplinan,kesopanan dan keramahan.Di dalam memberikan pelayanan harus

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan

ikhlas;

10. Kenyamanan, bahwa lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,disediakan ruang

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan lainnya.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63 Tahun

2003 tersebut juga mengatur tentang standar pelayanan publik. Dijelaskan bahwa

setiap penyelenggara pelayana publik harus memiliki standar pelayanan dan

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar

pelayanan publik merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan.

Adapun ketentuan yang harus diatur dalam standarisasi pelayanan publik minimal

meliputi prosedur pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan,

waktu penyelesaian sejak saat pengajuan permohonan sampai penyelesaian

Page 193: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

pelayanan termasuk pengaduan, biaya pelayanan termasuk rinciannya, produk

pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pemberian pelayanan dan

kompetensi petugas pemberi pelayanan yang didasarkan atas keahlian, ketrampilan,

sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

C. Tugas dan Wewenang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dalam

Kebijakan Pertanahan Di Bidang Pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006

tentang Badan Pertanahan Nasional, disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional

adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden, serta dalam Pasal 2 disebutkan juga bahwa Badan Pertanahan

Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan

secara nasional, regional dan sektoral, salah satu tugasnya yaitu Badan Pertanahan

Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka

menjamin kepastian hukum.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah, maksud dari pendaftaran tanah adalah merupakan

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan

daftar, mengenai bidang – bidang tanah dan satuan - satuan rumah susun, termasuk

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang – bidang tanah yang sudah ada

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak – hak tertentu yang

Page 194: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

membebaninya. Untuk pendaftaran tanah pertama kali mengandung maksud suatu

kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang

belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1

juga dijelaskan bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali dibedakan menjadi dua

(2) yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Adapun yang dimaksud dengan pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi

semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian

wilayah suatu desa/ kelurahan, sedangkan yang dimaksud dengan pendaftaran tanah

secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu

atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu

desa/ kelurahan secara individual atau massal.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan

bahwa pendaftaran tanah bertujuan :

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lain

yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai

pemegang hak yang bersangkutan;

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan

termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang

Page 195: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang – bidang

tanah dan satuan – satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah telah mengkonstruksi norma pendaftaran tanah di masyarakat,

antara lain: Pertama, tahapan pemeriksaan berkas permohonan, mengkonstruksi

norma keaktifan anggota masyarakat dalam membuktikan dirinya sebagai pemilik

yang sah atas suatu bidang tanah. Termasuk dalam hal ini kesediaan anggota

masyarakat memanfaatkan jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang aktanya

bermanfaat dalam memperkuat pembuktian kepemilikan atas tanah.Kedua, tahapan

pembayaran biaya pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah,mengkonstruksi

norma kesediaan anggota masyarakat membayar biaya pengukuran dan pendaftaran

hak atas tanah .Ketiga, tahapan penelitian data yuridis, mengkonstruksi norma

ketelitian anggota masyarakat dalam menyiapkan alas hak atau bukti awal

pemilikan tanah.Keempat, tahapan pemeriksaan lapangan tentang kebenaran data

yuridis, mengkonstruksi norma: (a) kejujuran anggota masyarakat dalam

membuktikan kebenaran kepemilikan tananhya; (b). kepedulian anggota masyarakat

yang berbatasan dan berdekatan dengan pemilik tanah untuk bersedia memberikan

informasi tentang tanah yang dimaksud.Kelima, tahapan pengukuran bidang tanah

untuk mengumpulkan data fisik, mengkonstruksi norma: (a). kesediaan pemilik

tanah (anggota masyarakat) memasang tanda batas untuk menandai bidang tanah

yang dimilikinya; (b). kesediaan pemilik tanah untuk berinteraksi dengan tetangga

batas dalam penetapan batas bidang tanah, sebagai konsekuensi asas contradictoir

Page 196: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

delimitatie; (c). kepedulian tetangga batas (anggota masyarakat) untuk menghadiri

penetapan batas bidang tanah; (d). pengakuan pemilik tanah terhadap hasil

pengukuran oleh petugas kantor pertanahan; Keenam, tahapan pengumuman data

yuridis dan data fisik, mengkonstruksi norma apresiasi (penghormatan) anggota

masyarakat terhadap informasi pertanahan.Ketujuh, tahapan pembukuan hak,

mengkonstruksi norma apresiasi anggota masyarakat terhadap budaya tulis atau

budaya catat di bidang pertanahan, terutama yang berkaitan dengan pemilik

tanah.Kedelapan, tahapan penerbitan sertipikat hak atas tanah, mengkonstruksi

norma apresiasi anggota masyarakat terhadap hak dan kewajiban anggota

masyarakat sehubungan dengan telah dibuktikannya pemilikan atas suatu bidang

tanah. Kesembilan, tahapan penyerahan sertipikat hak atas tanah pada pemohon,

mengkonstruksi norma kehati –hatian anggota masyarakat dalam menyimpan alat

bukti yang kuat bagi pemilikan atas suatu bidang tanah.Kesepuluh, tahapan paska

penyerahan sertipikat hak atas tanah pada pemohon, mengkonstruksi norma

kemampuan anggota masyarakat memanfaatkan sertifikat hak atas tanah yang ada

padanya.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang

pertanahan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dikeluarkan Keputusan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar

Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan

Nasional dengan pertimbangan:

a. bahwa dalam rangkapeningkatan pelayanan kepada masyarakat,perlu adanya

pedoman pelaksanaan pelayanan pertanahan yang didasrkan pada semangat

Page 197: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

pembaruan agrarian dan pengelolaan sumberdaya alam,sebagai suatu kebijakan

dalam sistem pelayanan pertanahan secara nasional;

b. bahwa ketentuan yang sudah ada saat ini yang berkaitan dengan pelaksanaan

pelayanan pertanahan belum mengatur secara menyeluruh dan rinci mengenai

jangka waktu,biaya dan persyaratan dalam pemberian pelayanan pertanahan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b,dipandang perlu

ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar

Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan

Nasional.

D. Kerangka Berpikir

Dalam rangka untuk mengatur tanah – tanah yang ada di Indonesia,

pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang yaitu Undang – Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agaria (UUPA).Ketentuan lebih

lanjut mengenai Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) ini diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Namun

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di dalam masyarakat sering kita dengar keluhan

– keluhan dan adanya pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun

melalui media massa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah

pertama kali belum dapat dilaksanakan dengan baik.Untuk mengatasi adanya

permasalahan tersebut, maka dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan oleh Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dikeluarkan adanya Keputusan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005

tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di Lingkungan Badan

Page 198: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Pertanahan Nasional.Namun kenyataannya, dalam pelaksanaan pelayanan

pertanahan untuk pendaftaran tanah pertama kali sesuai standar prosedur pengaturan

dan pelayanan belum dapat dilaksanakan dengan baik di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi. Hal ini dimungkinkan adanya kendala - kendala dalam

pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan dalam kegiatan pendaftaran

tanah.Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah

pertama kali dikaji dengan pendekatan yuridis berdasar teori yang dikembangkan

Soerjono Soekanto (1993: 5), bahwa penegakan hukum berkaitan dengan 5(lima)

faktor pokok yaitu faktor hukum,faktor penegak hukum,faktor sarana dan

fasilitas,faktor masyarakat dan faktor budaya.Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir

peneliti dalam penelitian ini, maka selengkapnya kerangka berpikir tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut:

Page 199: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

BAB III

METODE PENELITIAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA

UUPAUUPAPeratuUUPA

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ttg Pendaftaran Tanah

Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2005 ttg SPOPP

Pelaksanaan SPOPP Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi

Hukum Penegak Hukum

Sarana atau Fasilitas

Masyarakat Budaya

Baik Belum

Page 200: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Metode Penelitian diperlukan dalam penelitian untuk memberikan arahan dan

pedoman dalam memahami obyek yang diteliti, sehingga penelitian dapat berjalan

dengan baik dan lancar dan memperoleh hasil yang memiliki bobot nilai yang tinggi

serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut ini diuraikan secara

singkat hal – hal yang berkaitan dengan metode penelitian, antara lain:

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penulis mulai melakukan penelitian untuk melengkapi data bagi penyusunan

tesis ini, pada bulan Juni sampai bulan Desember 2008. Penelitian ini dilakukan di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep hukum kelima, yaitu hukum adalah

manifestasi makna – makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam

interaksi antar mereka.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriftif. Menurut Setiono ( 2005: 5),

penelitian deskriftif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode pendekatan sosiologi

hukum atau non doktrinal, karena menurut Burhan Ashofa ( 2007 : 34 ), hukum

adalah tingkah laku atau aksi – aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan

potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita

sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka penelitian ini

mendasarkan pada konsep hukum sebagai tingkah laku atau perilaku sosial.

Page 201: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Penelitian empiris atau penelitian non doktrinal. Tipe kajiannya adalah kajian

keilmuan dengan maksud mempelajari saja maka metodenya adalah non doktrinal.

C. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis,yaitu:

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.Data primer dapat diperoleh dengan

wawancara antara peneliti dengan informan. Dalam penelitian kualitatif posisi

sumber daya manusia ( nara sumber ) sangat penting peranannya sebagai

individu yang memiliki informasi. Peneliti dan nara sumber memilki posisi yang

sama, maka sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif

lebih tepat disebut informan. Informasi yang diwawancarai adalah Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, karyawan dan karyawati yang

berkompeten dalam bidang tugasnya di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi, pemohon dan perangkat Desa/ Kelurahan yang mengajukan pendaftaran

tanah pertama kali, Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara,dan

Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berada di Wilayah Kabupaten

Ngawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri

pengumpulannya oleh peneliti.Menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (

2001:12) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan

pustaka.Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa peraturan perundang –

undangan dan buku literature yang dibutuhkan serta dokumen atau arsip – arsip

Page 202: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

yang relevan dengan hasil penelitian.Dalam Penelitian ini sumber data sekunder

meliputi:

- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok

Agraria.

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997.

- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang

Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan Badan

Pertanahan Nasional.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Menurut Suharsini Arikunto ( 1987 :102 ), sumber data dalam penelitian

kualitatif ini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.Sumber data berupa

manusia dalam posisi sebagai nara sumber atau informan. Cara ini dilakukan

dengan purposive sampling, menurut Burhan Ashshofa ( 2007 : 91 ) bahwa

informan/ responden yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif

dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri informan/responden

yang dapat dianggap dapat mewakili dalam pelaksanaan penelitian ini.

Page 203: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

2. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung

memberikan keterangan yang sifatnya mendukung sumber data primer, yang

berupa arsip – arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian

ini.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini untuk megumpulkan data,penulis mempergunakan tehnik

pengumpulan data sebagai berikut:

7. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman umum wawancara.

Adapun wawancara mendalam dilakukan dengan :

a. Pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi;

b. Karyawan dan karyawati yang berkopeten dengan tugas dan bidang

pekerjaannya di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

c. Pemohon dan perangkat desa/ kelurahan yang mengajukan pendaftaran

tanah pertama kali.

d. Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Ngawi.

2. Observasi dilakukan dalam kegiatan pengamatan secara langsung terhadap

obyek penelitian dan melakukan pencatatan – pencatatan terhadap gejala yang

diamati secara sistematis, dalam hal ini observasi dilakukan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi.

3. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendapatkan data – data penunjang

dengan membaca buku – buku literatur, hasil penelitian, dokumen, brosur –

Page 204: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

brosur, majalah, koran dan peraturan perundang- undangan yang ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif, yakni suatu cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif yakni

“ apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata

yang diamati dan diteliti dipelajari secara utuh”. Tehnik analisisnya dengan model

analisis interaktif ( HB.Sutopo, 2006: 18).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Obyek Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

a. Organisasi

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi disertai dengan

pengaturan kedudukan,fungsi,susunan organisasi dan tata kerja. Sebagaimana

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lainnya pengaturan tersebut berdasarkan

pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2006

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.

Page 205: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

b.Kedudukan

Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi merupakan instansi vertikal dari Badan

Pertanahan Nasional, bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur.

c. Tugas dan Fungsi

Sebagai instansi vertikal tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi vertikal

diatasnya..Mengenai tugas dan fungsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tugas Badan

Pertanahan Nasional (BPN) adalah melaksanakan tugas pemerintahan di

bidang pertanahan secara nasional,regional dan sektoral. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Badan Pertanahan Nasional

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

c. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;

d. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;

c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;

d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;

e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survey,pengukuran dan pemetaan di

bidang pertanahan;

Page 206: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian

hukum;

h. Pengaturan dan penetapan hak – hak atas tanah;

h. Pelaksanaan penatagunaan tanah,reformasi agraria dan penataan

wilayah – wilayah khusus;

v. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik

negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;

w. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;

x. Kerja sama dengan lembaga – lembaga lain;

y. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program

di bidang pertanahan;

z. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;

aa. Pengkajian dan penanganan masalah,sengketa,konflik dan perkara di

bidang pertanahan;

bb. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;

cc. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

dd. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang

pertanahan;

ee. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;

ff. Pembinaan fungsional lembaga – lembaga yang berkaitan dengan

bidang pertanahan;

Page 207: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

gg. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau

badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan yang berlaku;

hh. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang –

undangan yang berlaku.

2. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi mempunyai tugas untuk

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam

lingkungan wilayah Kabupaten Ngawi. Untuk menyelenggarakan tugas

tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi mempunyai fungsi sebagai

berikut:

n. Penyusunan rencana,program, dan penganggaran dalam rangka

pelaksanaan tugas pertanahan;

o. Pelayanan,perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan;

p. Pelaksanaan survey,pengukuran, dan pemetaan dasar,pengukuran, dan

pemetaan bidang,pembukuan tanah,pemetaan tematik, dan survey potensi

tanah;

q. Pelaksanaan penatagunaan tanah,landreform,konsolidasi tanah,dan

penataan pertanahan wilayah pesisir,pulau – pulau kecil,perbatasan, dan

wilayah tertentu;

Page 208: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

r. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah,pendaftaran hak

tanah,pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah asset

pemerintah;

s. Pelaksanaan pengendalian pertanahan,pengelolaan tanah negara,tanah

terlantar dan tanah kritis,peningkatan partisipasi dan pemberdayaan

masyarakat;

t. Penanganan konflik,sengketa,dan perkara pertanahan;

u. Pengkoordinasian pemangku kepentingan penggunan tanah;

v. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional

(SIMTANAS);

w. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada

masyarakat,pemerintah dan swasta;

x. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;

y. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;

z. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian,keuangan,sarana dan

prasarana,perundang – undangan serta pelayanan pertanahan.

d. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan dibutuhkan

adanya struktur organisasi yang dapat membagi habis tugas dan fungsi

tersebut,dengan demikian operasional tugas dan fungsi dapat

dilakukan.Adapun struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tanggal 16 Mei 2006.

Page 209: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

e. Sumber Daya Organisasi

Suatu organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya bilamana

didukung oleh sumber daya yang memadai.

2. Implementasi Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi.

a. Wilayah Pelayanan

Wilayah pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi seluas

1.298,58 km2, dimana 39% atau 504,8 km2 berupa lahan pertanian.

Administrasi pemerintah terdiri dari 19 kecamatan dan 217 desa, dimana 4

dari 217 desa tersebut adalah kelurahan.jumlah penduduk pada tahun 2007

adalah sebesar 882.221 jiwa. Wilayah Kabupaten Ngawi sebagian besar

merupakan wilayah kawasan hutan.

b. Jenis Pelayanan

Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi sebagaimana

ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2006, dioperasionalkan dalam dua kelompok

kegiatan.Kelompok pertama merupakan kegiatan menyiapkan perangkat –

perangkat yang berhubungan dengan kelompok kegiatan kedua.Kelompok

kegiatan pertama adalah sebagai berikut:

j. Pembuatan dan pemeliharaan fasilitas pertanahan di lapangan berupa

tugu – tugu dasar teknis yang berguna bagi peningkatan bidang tanah.

Page 210: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

k. Pembuatan dan pemeliharaan peta – peta pendaftaran tanah.

l. Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

m. Mengumpulkan,mengolah dan menyajikan data penatagunaan tanah

berupa peta topografi,peta penggunaan tanah,peta kemampuan tanah

dan peta perubahan penggunaan tanah.

n. Pembuatan rencana penatagunaan tanah.

o. Menyiapkan dan melakukan pengumpulan data pengendalian

penguasaan tanah.

p. Pendataan tanah obyek landreform.

q. Menyiapkan dan mengolah data – data pengurusan hak atas tanah.

r. Penyuluhan hukum pertanahan.

Sedangkan kelompok kegiatan kedua merupakan kegiatan pelayanan

kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

f. Pendaftaran peralihan hak atas tanah.

g. Pendaftaran dan penghapusan hak tanggungan.

h. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali.

i. Pemberian ijin perubahan penggunaan tanah.

j. Pemberian ijin Pemindahan Hak.

c. Sistem Loket Pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi telah menerapkan pelayanan

sistem loket.Adapun loket pelayanan adalah sebagai berikut:

Page 211: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

5. Loket 1, sebagai loket informasi yang berfungsi untuk memberikan

informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengajuan dan

permohonan sertipikat hak atas tanah.

6. Loket 2, merupakan loket penerimaan berkas pengajuan dan permohonan

sertipikat hak atas tanah dan berkas pengaduan dari masyarakat.

7. Loket 3, merupakan loket yang menangani tentang Perincian biaya dan

pembayaran biaya pengajuan dan permohonan sertipikat.

8. Loket 4 , mengenai loket untuk penyerahan produk atau pengambilan

sertipikat hak atas tanah.

d. Prosedur Pelayanan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Pendaftaran Tanah

Pertama Kali.

Yang menjadi titik fokus dalam pembahasan tesis ini adalah mengenai

standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pendaftaran tanah pertama

kali.Dalam proses sertifikasi hak atas tanah memerlukan adanya

prosedur,waktu dan biaya.Proses sertifikasi tanah untuk pendaftaran tanah

pertama kali dibagi menjadi dua jenis prosedur, yang didasarkan pada status

tanah, yaitu tanah negara dan tanah adat perseorangan.Tanah negara adalah

bidang tanah diatasnya tidak melekat sesuatu hak dan atau bidang tanah yang

diatasnya melekat bekas hak.Sedangkan tanah adat perseorangan adalah

sebagian dari bidang tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat adat

secara turun temurun dan oleh karena hubungan emosional ataupun hubungan

ekonomi telah diakui secara komunal oleh masyarakat adat itu sendiri

menjadi hak milik dari seseorang anggota masyarakat adat.

Page 212: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Perbedaan dalam prosedur kedua status tanah terletak pada penggunaan

lembaga pengumuman pada tanah adat, sedangkan pada tanah negara tidak

menggunakan pengumuman.Pada tanah adat tidak dipungut uang pemasukan

ke kas negara, namun dipungut bea perolehan hak atas tanah bila telah

memenuhi ketentuan pemungutan bea perolehan hak atas tanah yang berlaku

di daerah setempat.Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Memperoleh Tanah Negara

a. Pengajuan permohonan dilengkapi dengan berkas – berkas sebagai

berikut:

1).Identitas Pemohon

2). Surat Pernyataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah

3). Surat Pernyataan Tanah – Tanah Yang Telah Dipunyai

4). Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan

5).Peta Bidang Tanah yang dimohon.

b. Jika berkas sudah lengkap maka membayar biaya proses pengukuran

dan biaya pemeriksaan bidang tanah oleh Panitia A.Panitia A diatur

berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan

Tanah.Panitia Pemeriksaan Tanah A dalam melaksanakan tugasnya

terdiri dari:

1). Tugas di lapangan antara lain:

Page 213: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

- Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang

dimohon mengenai penguasaan,penggunaan/keadaan tanah dan

batas – batas tanah.

- Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari pemohon dan pemilik

tanah yang berbatasan atau kuasanya serta meneliti ada tidaknya

keberatan dari pihak lain.

- Meneliti kepentingan umum.

- Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah setempat.

2). Tugas di Kantor Pertanahan antara lain:

- Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas

permohonan pemberian Hak Milik,Hak Guna Bangunan, dan

Hak Pakai atas tanah negara.

- Mengadakan penelitian mengenai data status tanah,riwayat tanah

dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan

pemohon serta kepentingan lainnya.

- Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil

penelitian dan peninjauan fisik di lapangan termasuk data

pendukung lainnya oleh semua anggota Panitia A.

- Menentukan status tanah dan kepemilikan tanah.

- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut

yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A dan

ditandatangani oleh semua anggota.

Page 214: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

3). Pelaksanaan pengukuran bidang tanah yang dimohon menghasilkan

Surat Ukur tanah yang berisi mengenai luas,letak bidang

tanah.Dalam pengukuran bidang tanah ini harus disaksikan dan

disetujui oleh tetangga yang berbatasan.

4). Pemeriksaan Panitia A menghasilkan Risalah panitia A sebagai

bahan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan untuk memberikan

atau menolak memberikan sesuatu hak atas tanah yang

dimohon.Panitia A terdiri dari komponen Seksi Hak Tanah dan

Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan anggotanya terdiri dari Seksi

Survei,Pengukuran dan Pemetaan, Seksi Pengaturan dan Penataan

Pertanahan dan Kepala Desa/Kelurahan.Panitia A ini bertugas untuk

memeriksa mengenai Subyek dan Obyek bidang tanah, kesesuaian

dari aspek penguasaan dan pemilikan tanahnya, aspek tata guna

tanahnya.

5). Berdasarkan dari Risalah Pemeriksaan dari Panitia A maka diajukan

kepada kepala kantor pertanahan atau pejabat yang berwenang

untuk dapat dikabulkan atau ditolak memberikan hak dengan

melalui Surat Keputusan Pemberian atau penolakan pemberian hak

atas tanah.

6). Berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, maka

kepada pemohon diharapkan untuk membayar Uang Pemasukan

kepada Negara.

Page 215: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

7).Kemudian Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah tersebut

didaftarkan dan diproses yang selanjutnya diterbitkan Sertipikat

Hak Atas Tanah.

8). Sertipikat yang sudah terbit diserahkan kepada pemohon.

2. Prosedur Memperoleh Sertipikat Tanah Bekas Milik Adat.

Tanah bekas milik adat yang pada tanggal 24 September 1960

pemiliknya berstatus sebagai warga negara Indonesia.Tanah bekas milik adat

adalah hak atas tanah yang lahir berdasarkan proses adat setempat misalnya

hak yasan,hak andarbeni dan sebagainya yang sejak tanggal 24 September

1960 dikonversi menjadi hak milik namun belum terdaftar.

Jenis tanah bekas milik adat dibagi menjadi 2,meliputi:

1. Tanah bekas milik adat yang mempunyai surat tanda bukti pemilikan atas

nama pemegang hak pada waktu berlakunya Undang – Undang Pokok

Agraria dan apabila kemudian hal itu beralih,bukti peralihan hak berturut

– turut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan.

a. Tanah bekas milik adat yang tidak mempunyai tanda bukti pemilikan

atau yang kurang lengkap.

Tata Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Bekas Milik Adat di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi dengan berdasarkan Ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo.Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

1997 sebagai berikut:

Persyaratan meliputi:

Page 216: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

1. Bagi Tanah Bekas Milik Adat Yang Mempunyai Surat Tanda

Bukti Pemilikan, meliputi:

a). Asli tanda bukti pemilikan tanah yang dimohon,antara lain

Pethok,girik,Kekitir,Pipil Verponding Indonesia sebelum

berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5

Tahun 1960 dan lain – lain.

b). Surat perolehan tanah tersebut didapat secara berurut

( jual beli,warisan,hibah dan lain – lain).

c). Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tentang riwayat tanah

tersebut.

d). Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari pemilik.

e). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ( jual

beli,warisan,hibah).

f). Bukti Pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak

Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) tahun terakhir.

g). Bukti pelunasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

(BPHTB) apabila perolehan tanah setelah tanggal 1 Januari

1998.

h). Bukti Pelunasan Pajak Penghasilan ( PPH)

i). Bukti lain yang diperlukan.

2. Bagi Tanah Bekas Milik Adat yang Tidak Mempunyai Surat tanda

Bukti Pemilikan, meliputi:

Page 217: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

a). Surat Pernyataan bahwa pemohon telah menguasai secara nyata

tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara

berturut – turut atau telah memperoleh penguasaan itu dari

pihak atau pihak – pihak lain yang telah menguasainya

sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya

tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih.

b). Surat perolehan tanah.

c). Surat Pernyataan bahwa penguasaan tanah itu telah

dilakukan dengan itikad baik.

d). Surat Pernyataan bahwa penguasaan itu tidak pernah

diganggu gugat diakui dan dibenarkan oleh masyarakat

hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan.

e). Surat Pernyataan bahwa tanah tersebut sekarang tidak

dalam sengketa.

f). Surat Pernyataan, apabila pernyataan tersebut memuat hal-

hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan

bersedia dituntut dimuka hakim secara pidana maupun

perdata apabila memberikan keterangan palsu.

g). Surat keterangan dari kepala desa/lurah dan sekurang –

kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat

dipercaya, karena fungsinya sebagai ketua adat setempat

atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di

desa/lurah letak tanah yang bersangkutan, dan tidak

Page 218: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sampai

derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun

horizontal.

h). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.

i). Bukti Pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) tahun terakhir.

j). Bukti pelunasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

(BPHTB) apabila perolehan tanah setelah tanggal 1 Januari

1998.

k). Bukti Pelunasan Pajak Penghasilan ( PPH)

l). Bukti lain yang diperlukan.

3. Prosedurnya meliputi:

a). Pemilik/ahli warisnya atau pembeli tanah tersebut mengajukan

permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan tempat letak

tanah melalui loket dengan mengisi formulir.Penegasan/

Pengakuan Hak.

b). Membayar biaya:

1. Pengukuran dan pemetaan

2. Pemeriksaan tanah (biaya terpampang di Kantor

Pertanahan)

c). Pemeriksaan data fisik meliputi penetapan dan pemasangan

tanda batas, pengukuran dan pemetaan oleh petugas yang

ditunjuk.

Page 219: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

d). Penelitian data yuridis bidang tanah,apabila bukti – bukti tertulis

tidak lengkap maka penelitian dilanjutkan oleh Panitia A yang

bertugas:

1). Meneliti data yuridis bidang tanah yan tidak dilengkapi

dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara

lengkap.

2). Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan

kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

3).Mencatat sanggahan/ keberatan dan hasil penyelesaiannya.

4). Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah

yang bersangkutan.

e). Daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang

tanah yang bersangkutan diumumkan di Kantor Pertanahan dan

kantor Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari

berturut – turut.

f). Setelah jangka waktu pengumuman berakhir dan tidak ada pihak

yang mengajukan keberatan terhadap isi pengumuman maka

data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut disahkan

oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam suatu berita acara.

g). Selanjutnya dilakukan pendaftaran pembukuan hak atas tanah

yang bersangkutan, lalu menerbitkan sertipikat hak milik tanah

dimaksud.

Page 220: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

3. Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pendaftaran Tanah

Pertama Kali – Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah perlu dilakukannya

pendaftaran hak atas tanah.Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 yaitu Pendaftaran Tanah Secara Sistematik dan Pendaftaran Tanah

Secara Sporadik.

Pendaftaran tanah secara Sistematik menurut ketentuan pasal 1 angka 10

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang yang dilakukan serentak yang

meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau

bagian wilayah suatu desa/kelurahan.Pendaftaran tanah secara Sistematik

diselenggarakan atas prakarsa Pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja

jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah – wilayah yang ditetapkan

oleh Menteri Negara/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pendaftaran tanah secara Sporadik merupakan salah satu cara yang

dipergunakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah disamping pendaftaran tanah secara Sistematik.Menurut ketentuan pasal 1

angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

disebutkan pendaftaran tanah secara Sporadik ialah kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah

atau bagian suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Proses pendaftaran tanah secara Sporadik dibedakan lagi menjadi 2 (dua) yaitu

melalui rutin dan lewat massal swadaya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Page 221: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

1. Pendaftaran tanah secara Sporadik Rutin merupakan proses pendaftaran tanah atas

inisiatif sendiri pemilik tanah. Oleh karena itu atas inisiatif sendiri, maka biaya

pendaftaran tanahnya lebih mahal jika dibandingkan dengan pendaftaran tanah

secara sistematik.Mahalnya biaya pendaftaran tanah secara Sporadik karena

digunakan untuk membiayai seluruh proses pendaftaran tanah yang meliputi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik yaitu:

1). Pengukuran tanah dan pemetaan.

2). Pembuatan peta dasar pendaftaran.

3). Penetapan batas bidang – bidang tanah.

4). Pengukuran dan pemetaan bidang – bidang tanah dan pembuatan peta

pendaftaran.

5). Pembuatan daftar tanah.

6). Pembuatan surat ukur.

b. Pembuktian hak dan pembukuannya,meliputi:

1). Pembuktian hak baru.

2). Pembuktian hak lama.

3). Penerbitan sertipikat.

4). Penyajian data fisik dan data yuridis.

5). Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Pendaftaran tanah secara sporadik relatif lebih mahal dibandingkan

dengan pendaftaran tanah secara sistematik yang disubsidi oleh

Pemerintah.

Page 222: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

2. Pendaftaran tanah secara Sporadik Massal Swadaya (SMS). Bahwa

pendaftaran tanah secara Sporadik Massal Swadaya (SMS) ini dilaksanakan

jika ada usulan dari masyarakat secara massal (bersama – sama) yang

membentuk kelompok itu minimal terdiri dari 20 orang yang ingin

mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota.

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi untuk pendaftaran tanah

pertama kali ini, juga dilaksanakan dengan melalui pendaftaran tanah secara

Sporadik Rutin dan pendaftaran tanah secara Sporadik Massal Swadaya

(SMS, yaitu:

a. Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi gambaran umumnya sebagai berikut:

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang

Pokok Agraria (UUPA).

2. Undang – Undang Nomor 21 tahun 1997 jis Nomor 20 Tahun 2000

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah.

4. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 300-

1084 tanggal 2 Mei 2005 tentang Biaya Operasional Lapang

Pemeriksaan Tanah dan Transpot.

Page 223: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Persyaratan, meliputi:

a. Surat Permohonan dan Surat Kuasa, jika permohonan dikuasakan.

b. Identitas diri para pemilik tanah/pemohon dan atau kuasanya untuk

perorangan, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu

Keluarga (KK) yang masih berlaku atau utuk Badan Hukum:

fotocopy Akta Pendirian Perseroan dan Perubahan.

c. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan,

yaitu:

1). Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan

Peraturan Swapraja yang bersangkutan;

2). Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan

Menteri Agraria (PMA) Nomor 9/1959;

3). Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang

berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang –

Undang Pokok Agraria (UUPA), yang tidak disertai kewajiban

untuk mendaftarkan hak yang diberikan,tetapi telah dipenuhi

semua kewajiban yang disebut didalamnya;

4). Petuk pajak bumi/landrente,girik,pipil.kekitir dan Verponding

Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1961;

Page 224: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

5). Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi

tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang

dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan

disertai alas hak yang dialihkan;

6). Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang tanahnya belum dibukukan

dengan disertai alas hak yang dialihkan;

7). Akta ikrar wakaf/akta pengganti ikrar wakaf/surat ikrar wakaf

yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang

diwakafkan;

8). Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang

berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas

hak yang dialihkan;

9). Surat penunjukkan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah

yang diambil oleh Pemerintah Daerah;

10). Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak

yang dialihkan;

11). Lain – lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun

juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II,VI dan VII

Ketentuan – ketentuan Konversi Undang – Undang Pokok

Agraria;

Page 225: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

12). Surat – surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku

sebelum diberlakukannya Undang – Undang Pokok Agraria.

d.Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan berupa Surat

Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 tahun secara terus – menerus

dan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah disaksikan 2 orang tetua

adapt/penduduk setempat.

e. Surat pernyataan telah memasang tanda batas.

f. Fotocopy SPPT- PBB tahun berjalan.

g. Fotocopy Surat Keputusan Ijin Lokasi dan Sket Lokasi

( apabila pemohon oleh Badan Hukum).

Persyaratan tanda batas,bentuk dan ukuran luas di bawah 10

Ha,meliputi:

a. Pipa besi, panjang 100 Cm dan bergaris tangan 5 Cm;

b. Pipa paralon diisi beton,panjang 100 Cm dn bergaris tengah 7,5 Cm;

c. Kayu besi,, kayu jati atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 Cm dan

bergaris tengah 7,5 Cm;

d. Tugu dari batu atau batako dilapisi semen 0,20 M x 0,20 tinggi 0,40

M;

e. Atau tugu dari beton, batu kali atau granit 0,10 M2 tinggi 0,5 M2;

f. Tembok atau pagar besi/beton/kayu.

Biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.

Jangka waktu penyelesaiannya 120 hari kerja.(Kantor Pertanahan

Kab.Ngawi,2007:1-2).

Page 226: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

b. Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi secara Sporadik di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi gambaran umumnya sebagai berikut:

Dasar Hukum:

1.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang

Pokok Agraria (UUPA).

2. Undang – Undang Nomor 21 tahun 1997 jis Nomor 20 Tahun 2000

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 300-1084

tanggal 2 Mei 2005 tentang Biaya Operasional Lapang Pemeriksaan

Tanah dan Transpot.Persyaratan, meliputi:

a. Surat Permohonan dan Surat Kuasa, jika permohonan dikuasakan.

b.Identitas diri para pemilik tanah/pemohon dan atau kuasanya untuk

perorangan, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu

Keluarga (KK) yang masih berlaku atau untuk Badan Hukum:

fotocopy Akta Pendirian Perseroan dan Perubahan.

c.Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan,

yaitu:

1). Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan

Peraturan Swapraja yang bersangkutan;

2). Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan

Menteri Agraria (PMA) Nomor 9/1959;

Page 227: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

3). Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang

berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang –

Undang Pokok Agraria (UUPA), yang tidak disertai kewajiban

untuk mendaftarkan hak yang diberikan,tetapi telah dipenuhi

semua kewajiban yang disebut didalamnya;

4). Petuk pajak bumi/landrente,girik,pipil.kekitir dan Verponding

Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1961;

5). Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang

dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala

Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan

Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan;

6). Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang tanahnya belum dibukukan

dengan disertai alas hak yang dialihkan;

7). Akta ikrar wakaf/akta pengganti ikrar wakaf/surat ikrar wakaf

yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak

yang diwakafkan;

8). Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang

berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai

als hak yang dialihkan;

Page 228: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

9). Surat penunjukkan atau pembelian kaveling tanah pengganti

tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah;

10). Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai

alas hak yang dialihkan;

11). Lain – lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama

apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II,VI dan

VII Ketentuan – ketentuan Konversi Undang – Undang

Pokok Agraria;

12). Surat – surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku

sebelum diberlakukannya Undang – Undang Pokok Agraria.

d. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan berupa

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 tahun secara

terus – menerus dan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah

disaksikan 2 orang tetua adapt/penduduk setempat.

e. Surat pernyataan telah memasang tanda batas.

f. Fotocopy SPPT- PBB tahun berjalan.

g. Fotocopy Surat Keputusan Ijin Lokasi dan Sket Lokasi

( apabila pemohon oleh Badan Hukum).

Persyaratan tanda batas,bentuk dan ukuran luas di bawah 10

Ha,meliputi:

a. Pipa besi, panjang 100 Cm dan bergaris tangan 5 Cm;

Page 229: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

b. Pipa paralon diisi beton,panjang 100 Cm dn bergaris tengah 7,5

Cm;

c. Kayu besi,, kayu jati atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100

Cm dan bergaris tengah 7,5 Cm;

d. Tugu dari batu atau batako dilapisi semen 0,20 M x 0,20 tinggi

0,40 M;

e. Atau tugu dari beton, batu kali atau granit 0,10 M2 tinggi 0,5

M2;

f. Tembok atau pagar besi/beton/kayu.

Biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.

Jangka waktu penyelesaiannya 120 hari kerja.(Kantor Pertanahan Kab.

Ngawi,2007:1-2)

4. Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak secara

Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi gambaran umumnya

sebagai berikut:

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang

Pokok Agraria (UUPA).

2. Undang – Undang Nomor 21 tahun 1997 jis Nomor 20 tahun 2000

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah.

Page 230: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

4. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 300-1084

tanggal 2 Mei 2005 tentang Biaya Operasional Lapang Pemeriksaan

Tanah dan Transpot.

Persyaratan, meliputi:

a. Surat Permohonan dan Surat Kuasa, jika permohonan dikuasakan.

b. Identitas diri para pemilik tanah/pemohon dan atau kuasanya untuk

perorangan, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu

Keluarga (KK) yang masih berlaku atau utuk Badan Hukum: fotocopy

Akta Pendirian Perseroan dan Perubahan.

c. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:

1). Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan

Swapraja yang bersangkutan;

2). Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan

Menteri Agraria (PMA) Nomor 9/1959;

3). Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang

berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang –

Undang Pokok Agraria (UUPA), yang tidak disertai kewajiban

untuk mendaftarkan hak yang diberikan,tetapi telah dipenuhi

semua kewajiban yang disebut didalamnya;

4). Petuk pajak bumi/landrente,girik,pipil.kekitir dan Verponding

Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1961;

Page 231: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

5). Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi

tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang

dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan

disertai alas hak yang dialihkan;

6). Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang tanahnya belum dibukukan

dengan disertai alas hak yang dialihkan;

7). Akta ikrar wakaf/akta pengganti ikrar wakaf/surat ikrar wakaf

yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang

diwakafkan;

8). Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang

berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas

hak yang dialihkan;

9). Surat penunjukkan atau pembelian kaveling tanah pengganti

tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah;

10). Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak

yang dialihkan;

11). Lain – lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun

juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II,VI dan VII

Ketentuan – ketentuan Konversi Undang – Undang Pokok

Agraria;

Page 232: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

12). Surat – surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku

sebelum diberlakukannya Undang – Undang Pokok Agraria.

d. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan berupa Surat

Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 tahun secara terus –

menerus dan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah disaksikan 2 orang

tetua adat/penduduk setempat.

e. Surat pernyataan telah memasang tanda batas.

f. Fotocopy SPPT- PBB tahun berjalan.

g. Fotocopy Surat Keputusan Ijin Lokasi dan Sket Lokasi ( apabila

pemohon oleh Badan Hukum).

Persyaratan tanda batas,bentuk dan ukuran luas di bawah 10 Ha,meliputi:

a. Pipa besi, panjang 100 Cm dan bergaris tangan 5 Cm;

b. Pipa paralon diisi beton,panjang 100 Cm dn bergaris tengah 7,5 Cm;

c. Kayu besi,, kayu jati atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 Cm dan

bergaris tengah 7,5 Cm;

d. Tugu dari batu atau batako dilapisi semen 0,20 M x 0,20 tinggi 0,40

M;

e. Atau tugu dari beton, batu kali atau granit 0,10 M2 tinggi 0,5 M2;

f. Tembok atau pagar besi/beton/kayu.

Biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.

Jangka waktu penyelesaiannya 120 hari kerja (Kantor Pertanahan

Kab.Ngawi,2007:1-2)

Page 233: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

3. Kendala – Kendala Dalam Pelaksanaaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan

dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi.

Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran

Tanah Pertama Kali secara Sporadik melalui Pengakuan Hak/Penegasan Hak di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.Dalam pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik melalui Pengakuan Hak/Penegasan

Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi belum dapat dilaksanakan secara baik,

hal ini disebabkan adanya beberapa kendala baik kendala administratif maupun

kendala operasional yang dapat menyebabkan proses pelaksanaan pendaftaran

pengajuan sertipikat secara pengakuan hak ini mengalami proses yang memerlukan

waktu cukup lama dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada meliputi:

- Terdapatnya kegiatan di dalam Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan

Pelayanan yang memerlukan biaya akan tetapi belum/tidak tersedia dasar hukum

pengenaan biaya sesuai ketentuan tarif yang berlaku, misalnya di dalam kegiatan

Pengaturan Penguasaan Tanah dan Penatagunaan Tanah dalam Standar Prosedur

Operasi Pengaturan dan Pelayanan yang pembiayaannya belum mempunyai dasar

hukum pengenaan biaya sesuai ketentuan tarif.

- Masih adanya kenyataan bahwa terdapat perbedaan kondisi sumberdaya manusia

yang meliputi kualitas dan jumlah pegawai yang terdapat di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi masih memerlukan peningkatan dalam pelayanannya.

Page 234: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

- Kondisi geografis maupun volume pekerjaan yang padat,sehingga mengakibatkan

jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan dalam Standar Prosedur

Operasi Pengaturan dan Pelayanan sulit terpenuhi.

- Masih adanya kegiatan yang tidak terkoordinasi secara integral sehingga

pelaksanaannya tidak efektif dan efisien.

Pelaksanaan pengajuan pendaftaran tanah secara sporadik melalui pengakuan

hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dilakukan oleh pemohon sendiri, ada

yang melalui perangkat desa,biro jasa dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah

sekaligus mengurusnya sampai terbit sertipikat hak atas tanah.

Wilayah Kabupaten Ngawi terdiri dari 19 Kecamatan 4 Kelurahan dan 215

desa, dengan jumlah bidang tanah lebih kurang 452.280 bidang dari jumlah tersebut

yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi sampai saat ini kurang

lebih 140.249 bidang tanah, dengan prosentase sekitar 32,25%.Hal ini menunjukkan

banyaknya tanah – tanah di Wilayah Kabupaten Ngawi yang belum terdaftar, hal ini

disebabkan oleh adanya beberapa hal yang datangnya dari masyarakat itu sendiri

maupun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi , misalnya:

- Masih adanya anggapan pada sebagian orang bahwa tanda bukti pembayaran

pajak berupa pethok D merupakan tanda bukti pemilikakan hak atas tanah.hal ini

dapat dimengerti karena kurangnya kesadaran dari masyarakat akan kewajiban

mereka terhadap tanah yang dikuasai dan dimilikinya.Hal ini sangat berkaitan

dengan tingkat pendidikan masyarakat tersebut, karena pendidikan merupakan

faktor penting dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa,dan dengan bangsa

yang cerdas diharapkan dapat berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan

Page 235: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

pembangunan pada umumnya,khususnya dalam bidang pertanahan terutama

tentang pensertipikatan tanah.Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan

masyarakat tersebut mempengaruhi kesadaran mereka untuk memahami peraturan

hukum pertanahan.

- Berkaitan dengan faktor ekonomi,dalam hal ini adalah mengenai tingkat

pendapatan seseorang.Untuk mensertipikatkan tanah milik tidak akan terlepas

dari biaya.Oleh karena itu tingkat pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi

dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah.Dengan tingkat pendapatan yang

tergolong rendah menyebabkan adanya suatu anggapan pada masyarakat tersebut

bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah memerlukan biaya yang mahal,sehingga

tingakat pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran

tanah.

- Masyarakat menganggap bahwa pengurusan sertipikat hak atas tanah memerlukan

waktu yang lama.

- Kurangnya pelaksanaan penyuluhan hukum pertanahan sehingga

menyebabkan sebagian orang menganggap tidak perlunya sertipikat sebagai

tanda bukti pemilikan tanah.

Di dalam pelaksanaaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, banyak

ditemukannya adanya beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya

yang meliputi staf,wewenang,informasi dan fasilitas yang dapoat diuraikan sebagai

berikut:

Page 236: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Staf, dalam hal ini berkaitan dengan kondisi sumberdaya manusia yang dimiliki

organisasi dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi. Dalam suatu

organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya bilamana didukung oleh

sumberdaya manusia yang memadai.

Informasi merupakan sumber yang penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan

yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan oleh suatu instansi

maupun suatu organisasi.Dengan informasi dalam hal ini berupa penyuluhan,

sosialisasi suatu aturan atau program – program kerja kepada masyarakat yang

harus ditingkatkan lagi.

Wewenang.Salah satu kewenangan penting dimiliki aparatur

penyelenggaraan pelayanan publik yaitu kewenangan untuk mengambil sikap atau

suatu langkah yang ditempuh oleh administrator untuk menyelesaikan suatu kasus

tertentu yang tidak atau belum diatur dalam suatu ketentuan yang baku.Rendahnya

kemampuan birokrasi dalam melakukan tindakan untuk menentukan suatu

sikap,menunjukkan bahwa birokrasi masih bertindak pada peraturan yang

diterapkan secara kaku.Aparat birokrasi masih terkungkung oleh berbagai orientasi

tehnis prosedural (petunjuk pelaksanaan) dalam memberikan pelayanan kepada

publik.

Fasilitas mencangkup sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam

melaksanakan pekerjaan.Fasilitas fisik dapat menciptakan kenyamanan dalam

pelaksanaan tugas pelayanan sehingga dapat mempengaruhi ketepatan,kecepatan

dalam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan

motivasi kerja.

Page 237: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

B. Pembahasan

1. Implementasi Standar Prosedur Dan Pelayanan Sertipikasi Hak Atas Tanah

Untuk Pendaftaran Tanah Pertama Kali Belum Dapat Dilaksanakan Secara

Baik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

Implementasi Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, dikaji

dengan pendekatan yuridis berdasar teori yang dikemukakan oleh Soerjono

Soekanto bahwa penegakan hukum berkaitan dengan 5 (lima) faktor pokok yaitu

(1).faktor hukum,(2).faktor penegak hukum,(3).faktor sarana / fasilitas pendukung,

(4). faktor masyarakat dan (5). faktor budaya hukum, kelima faktor tersebut saling

berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan

tolok ukur dari penegakan hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Hukum/ undang – undang dan peraturannya

Dalam rangka suatu peraturan dibuat atau dikeluarkan tentunya adanya

tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Esmi Warassih (2005:15),bahwa suatu peraturan dibuat atau

dikeluarkan tentunya berisi harapan – harapan yang hendaknya dilakukan oleh

subyek hukum sebagai pemegang peran.Namun bekerjanya harapan itu tidak

ditentukan hanya oleh kehadiran peraturan itu sendiri, melainkan juga oleh

beberapa faktor lain. Faktor – faktor yang turut menentukan bagaimana respon

yang akan diberikan oleh pemegang peran, antara lain (1).sanksi-sanksi yang

terdapat di dalamnya,(2).aktivitas dari lembaga pelaksana hukum, dan (3).seluruh

Page 238: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

kekuatan – kekuatan sosial,politik dan lain – lainnya yang bekerja atas diri

pemegang peranan itu.

Perubahan – perubahan itu disebabkan oleh berbagai reaksi yang

ditimbulkan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang – undang dan

birokrasi.Komponen birokrasi juga memberikan umpan balik terhadap pembuat

undang – undang maupun pihak pemegang peran.

Pengertian hukum sebagai suatu sistem norma yang dikemukakan oleh Lon

L. Fuller dalam Esmi Warassih ( 2005:31) yang berpendapat bahwa untuk

mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati adanya 8 (delapan) azas

atau principles of legality , yang meliputi:

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan – peraturan artinya ia tidak boleh

mengandung sekedar keputusan – keputusan yang bersifat ad hoc.

2. Peraturan – peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.

3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.

4. Peraturan – peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.

5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan – peraturan yang bertentangan

satu sama lain.

6. Peraturan – peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa

yang dapat dilakukan.

7. Peraturan tidak boleh sering dirubah – rubah.

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan

sehari – hari.

Berkaitan dengan adanya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, yang oleh Kepala Badan Pertanahan

Nasional ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Pebruari 2005.Penyampaian Keputusan

Page 239: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Kepala Badan Pertanahan Nasional ini bertujuan untuk melaksanakan program kerja

Kabinet Indonesia Bersatu,khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada

masyarakat,yang juga dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari beberapa ketentuan

yang mengatur masalah prosedur tata cara pelayanan pertanahan sebagaimana pernah

diatur sebelumnya,seperti dalam Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan

Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan.

Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di Lingkungan Badan

Pertanahan Nasional ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih

baik kepada masyarakat yang mencerminkan adanya efisiensi, keterbukaan,

akuntabilitas, kesederhanaan, keadilan, kenyamanan dan kepastian dalam

memperoleh semua jenis – jenis pelayanan pertanahan dengan mencantumkan hal –

hal yang berkaitan dengan biaya,persyaratan dan jangka waktu penyelesaian

pelayanan.

Didalam pelaksanaannya keputusan ini tidak boleh bertentangan dengan

undang – undang dan peraturan – peraturan yang lebih tinggi.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa adanya pertentangan keputusan tersebut

dengan teori Fuller dalam rangka hukum sebagai sistem, bahwa peraturan tidak

boleh berlaku surut,peraturan – peraturan disusun dalam rumusan yang bisa

dimengerti,suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan – peraturan yang

bertentangan satu sama lain.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun yang

menerapkan hukum.

Page 240: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Menurut Esmi Warassih ( 2005:83), Penegakan hukum merupakan suatu proses

untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum menjadi kenyataan,maka proses itu selalu

melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum,serta juga masyarakatnya.

Dalam rangka penegakan hukum yang berkaitan dengan bidang pertanahan

pemerintah Republik Indonesia dalam usaha untuk menjamin kepastian hukum atas

tanah yang dimiliki masyarakat Indonesia diwujudkan dalam pasal 19 Undang –

Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa:

(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah

di seluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2). Pendaftaran yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

a. Pengukuran,perpetaan dan pembukuan tanah.

b. Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut.

c. Pemberian surat – surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian

yang kuat.

Kantor Pertanahan merupakan salah satu instansi yang memberikan

pelayanan publik, bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang – undangan.

Aparat Kantor Pertanahan dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan

kepada masyarakat di bidang pertanahan, diharapkan dapat menjalankan tugas dengan

baik dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan maupun perundang – undangan

yang berlaku.Sebagai pelaksana dari suatu aturan yang telah ditentukan berusaha

untuk menegakkan ketentuan tersebut.Dalam memberikan suatu pelayanan kepada

Page 241: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

masyarakat, layanan merupakan suatu aktifitas yang berlangsung berurutan dan dapat

diukur dari segi penggunaan waktu.

Menurut Moenir (1995:20), bahwa standar waktu dapat ditetapkan pada waktu

dilakukan pengukuran kerja,karena memang dalam pengukuran kerja termasuk

pengukuran waktu yang diperlukan untuk penyelesaian tahap pekerjaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pertanahan sebagai instansi

penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.Standar

pelayanan publik merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan.Adapun

ketentuan yang harus diatur dalam standarisasi pelayanan publik minimal meliputi

prosedur pelayanan,waktu penyelesaian,biaya pelayanan termasuk rinciannya,produk

pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,penyediaan

sarana dan prasarana penunjang dalam pemberian pelayanan dan kompetensi petugas

dalam pemberian pelayanan.Semua itu dilaksanakan dan dilakukan oleh aparat

pemerintah,dalam hal ini aparat kantor pertanahan dalam rangka memberikan

pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan dalam usaha untuk menegakkan

hukum pertanahan.

Namun dalam kenyataannya, aparat pertanahan dalam menjalankan tugas dan

memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak dipengaruhi oleh adanya sikap

moral dari masyarakat, yang mana dalam pelaksanaan tugasnya hal ini sangat

mempengaruhi dalam pelaksanaan tugasnya.Perlu adanya perubahan sikap dari

Page 242: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

masyarakat sehingga akan merubah sikap moral dari aparat itu sendiri dan dapat

melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

3. Faktor Sarana / Fasilitas pendukung

Menurut Soerjono Soekanto ( 1986:37), bahwa Tanpa adanya sarana atau

fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan huum akan berlangsung dengan

lancar.Sarana atau fasilitas tersebut,antara lain,mencangkup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil,organisasi yang baik,peralatan yang memadai, keuangan

yang cukup,dan seterusnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan tugasnya

memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan juga tidak terlepas

dari sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pekerjaannya. Sarana pelayanan

yang dimaksud adalah segala jenis peralatan,perlengkapan kerja dan fasilitas lain

yang berfungsi sebagai alat utama maupun pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan,

dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang – orang yang sedang

berhubungan dengan kegiatan pelayanan tersebut.

Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran

Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi masih memerlukan

sarana dan prasarana yang memadai.Hal ini perlu mendapatkan perhatian terutama

sarana penunjang pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang masih kurang

mencukupi bila dikaitkan dengan jumlah permohonan pengajuan pendaftaran tanah

pertama kali yang cukup banyak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

Page 243: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Menurut Moenir (1995:121), Fasilitas pelayanan juga memegang peranan

penting, yang meliputi fasilitas ruangan,informasi,ruang tunggu,tempat ibadah, kamar

kecil, kantin dan sarana komunikasi.

Ketersediaan fasilitas di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, prasarana yang

berkaitan dengan tempat pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah untuk lebih

ditingkatkan lagi supaya tercipta suatu kegiatan pelayanan dalam suasana yang

nyaman sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat terlayani dengan

baik.Untuk lebih meningkatkan kinerja dari aparat yang bertugas dalam melayani

masyarakat dalam pengajuan pendaftaran tanah pertama kali hendaknya baik kepada

aparat atau petugas dengan diberi bekal yang cukup dengan memberikan petunjuk –

petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dan dilengkapi dengan

sarana yang cukup untuk menunjang kelancaran dalam pelaksaan tugas yang

diembannya.

Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dari

karyawan dan karyawati yang ada, perlu adanya kbijakan dari atasan dalam hal ini

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi untuk memberi kesempatan kepada

karyawan karyawati meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti pelatihan,

kursus – kursus yang terkait dengan pekerjaannya.Diserati dengan penyediaan

peralatan serta sarana prasarana demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas yang

diembanya, sehingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan dapat

dilaksanakan dengan baik.

4. Faktor Masyarakat,yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.

Menurut Esmi Warassih (2005: 26),Manusia di dalam hidupnya selalu

mempunyai kebutuhan – kebutuhan atau kepentingan – kepentingan yang hendak

Page 244: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

dipenuhinya.Namun tidak semua manusia mempunyai kebutuhan atau kepentingan

yang sama,melainkan kadang berbeda,dan bahkan tidak jarang pula bertentangan

satu dengan yang lain.Di lain pihak disadari pula bahwa terpenuhinya suatu

kebutuhan manusia amat tergantung pada manusia lainnya.Bahkan pemenuhan

kebutuhan manusia dapat diselenggarakan di dalam masyarakat yang tertib dan

aman.

Dalam keterkaitannya dengan tanah, bahwa perkembangan masyarakat yang

begitu pesat dengan jumlah tanah yang relatif tetap, maka permasalahan di bidang

pertanahan merupakan permasalahan yang sangat mendasar dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.Dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat (3) telah

digariskan bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.Undang – Undang Pokok

Agraria,sebagai peraturan dasar yang menjadi acuan dari keberadaan berbagai

peraturan perundangan bidang pertanahan juga mengakui prinsip – prinsip yang

menggariskan bahwa negara mejamin hak – hak masyarakat atas tanahnya dan

memberikan pengakuan atas hak – hak atas tanah yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan pensertipikatan hak atas tanah untuk pendaftaran tanah

pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah merupakan rangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,berkesinambungan

dan teratur,meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta

pemeliharaan data fisik dan data yuridis,dalam bentuk peta dan daftar,mengenai

bidang –bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun,termasuk pemberian surat

Page 245: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

tanda bukti haknya bagi bidang – bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik

atas satuan rumah susun serta hak – hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah merupakan kegiatan pendaftaran

tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah.Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali terbagi menjadi 2 (dua)

yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara

sporadik.Pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik adalah kegiatan

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi

semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian

wilayah suatu desa/kelurahan, sedangkan pendaftaran tanah pertama kali secara

sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau

beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu

desa/kelurahan secar individual atau massal.

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi yaitu pendaftaran tanah pertama kali secara

sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau

beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu

desa/kelurahan secara individual atau massal.

Pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.Menurut Louis A.Allen ( dalam

Moenir, 1995:106), bahwa prosedur dibuat atas dasar penelitian di lapangan lebih

dahulu, agar supaya dapat memenuhi keperluan memperlancar mekanisme

Page 246: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

kerja.Prosedur merupakan rincian dinamikanya sistem, begitu pula dalam

pelaksanaaan pengaturan dan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi mempergunakan ketentuan – ketentuan dan prosedur

yang telah ada.

Untuk pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik melalui Pengakuan Hak/Penegasan

Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di Lingungan

Badan Pertanahan Nasional.Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan

kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah juga berpedoman pada

ketentuan yang berlaku tersebut.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam

usaha untuk penegakan hukum, bahwa adanya 4 (empat) prinsip yang menjadi bagian

dari keyakinan,dari falsafah dan ideologi Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia,yaitu:

1). Bahwa pengelolaan pertanahan itu bentuknya apapun ,nanti sesuai dengan

perjalanan kita dan dinamika kehidupan kita,dia pertama – tama berkontribusi

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sekaligus menjadi mekanisme

untuk membangun sumber – sumber kemakmuran baru bagi rakyat.

2). Bahwa pengelolaan pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk bisa andil

didalam menata kehidupan bersama yang lebih berkeadilan.

Page 247: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

3). Pertanahan merupakan pilar penting berdirinya Negara,merupakan pilar penting

dari kehidupan setiap umat manusia dan setiap masyarakat maka pertanahan harus

berkontribusi berkelanjutan sustainability dari kehidupan

bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

4). Pertanahan harus ikut berkontribusi menjamin terbangunnya sosial

harmoni,kehidupan bersama yang lebih tentram,yang terhindar dari sengketa –

sengketa dan konflik – konflik terutama yang bersumberkan atas keagrariaan dan

pertanahan.

5. Faktor Budaya Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai

kontrol sosial.Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha

untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara – cara baru

untuk mencapai suatu tujuan yang dicita – citakan. Untuk bertindak atau

bertingkahlaku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum

dari masyarakat, karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan

antara peraturan – peraturan hukum dengan tingkah laku anggota – anggota

masyarakat.

Menurut Lawrence M Friedman (dalam Esmi Warassih, 2005:92),bahwa

kesadaran hukum masyarakat terkait erat dengan masalah budaya

hukum.Dimaksudkan dengan budaya hukum disini adalah berupa kategori nilai –

nilai,pandangan – pandangan serta sikap – sikap yang mempengaruhi bekerjanya

hukum.

Page 248: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Hubungan masyarakat Ngawi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi,

dalam melaksanakan pengurusan hak atas tanah yang dikuasainya sebagian besar

masyarakat masih mempercayakan pengurusan hak atas tanahnya untuk memperoleh

sertipikat tanah dengan melalui perangkat desa/kelurahan. Pelaksanaan pendaftaran

tanah hendaknya dilakukan oleh pemohon sendiri,namun kenyataannya di masyarakat

lain pelaksanaan pendaftaran tanah diserahkan dan dipasrahkan kepada perangkat

desa/kelurahan atau biro jasa di bidang pertanahan secara keseluruhan baik untuk

kelengkapan berkasnya maupun keuangannya. Momentum ini banyak terjadi di

masyarakat kita, hal ini disebabkan adanya budaya dari masyarakat kita yang masih

punya rasa ewuh pakewuh/ sungkan kepada perangkat desa atau kelurahan, sehingga

mempercayakan pengurusan sertipikat tanahnya secara keseluruhan kepada perangkat

desanya sampai jadi.Banyak juga dari budaya masyarakat kita yang malas atau

enggan bila harus berurusan dengan birokrasi yang menurutnya membutuhkan

tenaga,waktu,biaya yang mahal dan pikiran sehingga memasrahkan segala urusan

yang dihadapinya kepada pihak lain dalam hal ini perangkat desa.Bahkan untuk

warga masyarakat yang berpengalaman juga mempunyai budaya yang banyak terjadi

di masyarakat dengan menyerahkan pengurusan pensertipikatan tanahnya kepada biro

jasa dalam hal ini Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ada. Di wilayah

Kabupaten Ngawi hal ini juga terjadi baik untuk masyarakat yang menitipkan

pengurusan sertipikat tanahnya kepada perangkat desa biasanya dilakukan oleh

Sekretaris Desa( Carik) , Kepala Urusan Pemerintahan bahkan Kepala

Desa/Kelurahan atau kepada Pembantu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (

Camat) juga berperan dalam pengurusan pensertipikatan tanah. Bahkan untuk

Page 249: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

masyarakat yang punya kesibukan dengan mempercayakan pengurusan tanahnya

kepada Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ada, dalam hal ini Notaris/

Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Ngawi.

2. Kendala – Kendala Dalam Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan

Dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi.

Manusia di dalam hidupnya selalu mempunyai kebutuhan – kebutuhan atau

kepentingan – kepentingan yang hendak dipenuhinya, namun tidak semua manusia

mempunyai kebutuhan atau kepentingan yang sama,melainkan kadang berbeda,dan

bahkan tidak jarang pula bertentangan satu sama lain.Bahwa terpenuhinya suatu

kebutuhan manusia amat tergantung pada manusia lainnya.Pemenuhan kebutuhan

manusia dapat diselenggarakan di dalam masyarakat yang tertib dan aman.

Menurut Hoebel (dalam Esmi Warassih, 2005:26),adanya 4 (empat) fungsi

dasar hukum,yaitu meliputi:

a. Menetapkan hubungan – hubungan antara para anggota masyarakat dengan

menunjukkan jenis – jenis tigkah laku apa yang diperkenankan dan apa yang

dilarang;

b. Menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa saja yang boleh

melakukan paksaan serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus

memilihkan sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif;

c. Menyelesaiakan sengketa;

d. Memelihara kemapuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi –

kondisi kehidupan yang berubah,yaitu dengan cara merumuskan kembali

hubungan esensial antara anggota – anggota masyarakat.

Page 250: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan,maka

system hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan

penunjangnya.Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku – perilaku

manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam

aturan – aturan hukum yang berlaku. Menurut Paul dan Dias (dalam Esmi

Warassih, 2005:105) ,mengajukan 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk

mengefektifkan sistem hukum,yaitu:

(1). Mudah tidaknya makna aturan – aturan hukum itu untuk ditangkap dan

dipahami;

(2). Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan –

aturan hukum yang bersangkutan;

(3). Effisien dan effektif tidaknya mobilisasi aturan – aturan hukum;

(4). Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau

dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat,melainkan juga harus cukup

effektif dalam menyelesaikan sengketa – sengketa;

(5). Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga

masyarakat bahwa aturan – aturan dan pranata – pranata hukum itu

memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang effektif.

Di dalam pelaksanaaan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi, banyak ditemukannya adanya beberapa permasalahan dan hambatan

dalam pelaksanaannya yang meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas,

yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peranan staf, dalam hal ini berkaitan dengan kondisi sumberdaya

manusia yang dimiliki organisasi dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten

Page 251: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

Ngawi. Dalam suatu organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

bilamana didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai. Dengan

meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki melalui

peningkatan ketrampilan kerja dan menambah wawasan dalam pelayanan

pelaksanaan pekerjaan dengan melalui kursus – kursus atau menempuh

pendidikan melalui lembaga – lembaga pendidikan. Diharapkan hasil dari

menempuh ilmu di lembaga pendidikan dan latihan pendidikan/ kursus – kursus

akan dapat meningkatkan kinerjanya sertamenambah kemampuan dalam

bidangnya dalam hal ini di bidang pertanahan,sehingga pelaksanaan pelayanan

di bidang pertanahan akan menjadi meningkat sesuai harapan masyarakat

dalam usaha untuk menciptakan kepastian hukum di dalam penguasaan dan

pemilikan tanah.

Sesuai dengan pendapat Budi Winarno (2008:181), bahwa staf merupakan

sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan.Begitu pula staf

yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi memegang peranan yang

sangat penting dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat.Mengenai jumlah staf yang ada sangat berpengaruh terhadap

pelaksanaan pelayanan yang dilakukan.Pelayanan yang dilaksanakan secara

lamban dan cenderung tidak efisien, hal ini disebabkan kurangnya kualitas

sumber daya manusia (staf) dan rendahnya motivasi pegawai.Oleh karena itu

perlu dilakukan peningkatan ketrampilan dari staf atau karyawan karyawati

yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dengan melalui pelatihan –

Page 252: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

pelatihan atau kursus sehingga akan menunjang dalam pelaksanaan

pekerjaannya.

Begitu pula pentingnya informasi merupakan sumber yang sangat perlu

dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan

yang dilaksanakan oleh suatu instansi maupun suatu organisasi.Dengan

informasi dalam hal ini berupa penyuluhan, sosialisasi suatu aturan atau

program – program kerja kepada masyarakat yang harus ditingkatkan

lagi.Informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi mengenai bagaimana

melaksanakan suatu kebijakan.Pelaksana – pelaksana dalam hal ini pegawai –

pegawai kantor pertanahan atau aparat kantor pertanahan mengetahui apa yang

dilakukan dan bagaimana mereka itu harus melaksanakannya.Dengan demikian

pegawai – pegawai tersebut harus diberi informasi atau penyuluhan sehingga

bisa melaksanakan kebijakan yang ada. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu

adanya pemberian informasi, terlebih dalam kaitannya yang berhubungan

dengan penyuluhan program atau sosialisasi tentang pelaksanaan standar

operasi pelayanan pendaftaran standar operasi pelayanan pendaftaran tanah

pertama kali.

Menurut Lon Fuller (dalam Esmi Warassih, 2005:95), adanya 8 (delapan)

prinsip legalitas,yang harus diikuti dalam membuat hukum,yaitu:

1). Harus ada peraturannya terlebih dahulu.

2). Peraturan itu harus diumumkan secara layak.

3). Peraturan itu tidak boleh berlaku surut.

4). Perumusan peraturan – peraturan itu harus jelas dan terperinci,ia harus dapat

dimengerti oleh rakyat.

5). Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal – hal yang tidak mungkin.

Page 253: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

6). Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama

lain.

7). Peraturan – peraturan harus tetap tidak boleh sering diubah – ubah.

8). Harus terdapat kesesuaian antara tindakan – tindakan para pejabat hukum

dan peraturan – peraturan yang telah dibuat.

Sehubungan dengan standar operasi pelayanan pendaftaran standar

operasi pelayanan pendaftaran tanah pertama kali perlu diperkenalkan dan

disosialisasikan kepada masayarakat, sehingga masyarakat akan menjadi sadar

dan mengerti akan arti pentingnya sertipikat hak atas tanah dan adanya

kesadaran hukum dari masyrakat untuk mensertipikatkan tanahnya dengan tidak

dihantui oleh adanya kekhawatiran serta perasaan yang menganggap bahwa

pelaksanaan pensertipikatan tanah membutuhkan waktu yang lama.Untuk

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi penyuluhan terkait dengan pelaksanaan

standar prosedur operasi pelayanan pendaftaran tanah tersebut belum

dilaksanakan.

Wewenang. Salah satu kewenangan penting dimiliki aparatur

penyelenggaraan pelayanan publik yaitu kewenangan dalam mengambil suatu

langkah yang harus ditempuh oleh administrator untuk menyelesaikan suatu

kasus tertentu yang tidak atau belum diatur dalam suatu ketentuan yang

baku.Rendahnya kemampuan birokrasi dalam melakukan sikap mengambil

langkah untuk memutuskan,menunjukkan bahwa birokrasi masih bertindak pada

peraturan yang diterapkan secara kaku.Aparat birokrasi masih terkungkung oleh

berbagai orientasi tehnis prosedural (petunjuk pelaksanaan) dalam memberikan

pelayanan kepada publik.Sikap dan mentalitas dari pegawai – pegawai dalam

Page 254: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

melaksanakan pelayanan birokrasi sangat lemah dalam berinisiatif dan

berimprosasi dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat sehubungan

dengan pekerjaannya dalam hal in pemberian pelayanan kepada masyarakat

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.Akibat dari lemahnya daya inisiatif

dalam pelayanan menjadikan birokrasi sangat lamban dalam merespon dan

menanggapi dalam setiap perubahan dan aspirasi yang berkembang dalam

masyarakat,termasuk rendahnya daya inovasi dalam pelayanan kepada

masyarakat.Aparat yang hanya memahami aturan secara kaku dan tekstual

sehingga tidak mampu berinisiatif dan menerjemahkan aturan sesuai dengan

situasi dan kondisi dalam konteks pelayanan kepada masyarakat sehingga

menyebabkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat menjadi lamban dan

tidak efisien.Berdasarkan pengamatan terlihat masih tingginya ketergantungan

aparat pelayanan pertanahan kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam

pemberian pelayanan pensertipikatan tanah kepada masyarakat. Kondisi

pelayanan seperti ini menunjukkan bahwa keberanian dalam mengambil

sikap dan tindakan dalam pemberian pelayanan oleh aparat di lingkungan

Kantor Pertanahan belum dilaksanakan. Hal ini terjadi pada saat aparat

pelayanan ketika menemukan atau menemui kasus (permasalahan) lebih

memilih untuk melakukan penundaan pelayanan dan menunggu petunjuk

pimpinan untuk memutuskannya..Aparat pelayanan Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi lebih memilih menunggu keputusan pimpinan untuk

mengkonsultasikan kasus pelayanannya daripada berinisiatif untuk

menyelesaikannya sendiri.Inisiatif pemecahan masalah yang dihadapi terlihat

Page 255: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

sangat lemah dan sangat tergantung kepada mekanisme petunjuk pelaksanaan

dan petunjuk dari pimpinan.

Fasilitas mencangkup sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam

melaksanakan pekerjaan.Fasilitas fisik dapat menciptakan kenyamanan dalam

pelaksanaan tugas pelayanan sehingga dapat mempengaruhi

ketepatan,kecepatan dalam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

dan meningkatkan motivasi kerja.Sesuai pendapat Budi Winarno bahwa fasilitas

fisik merupakan sumber yang penting dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,

dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada akan dapat menunjang

keberhasilan suatu pekerjaan.

Fasilitas yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi masih perlu

ditingkatkan lagi, hal ini akan dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan yang

ada.Sarana dan prasarana yang ada masih kurang lengkap dan perlu untuk

ditingkatkan lagi.

Berdasarkan pada uraian pelaksanaan standar prosedur operasi dan

pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi adanya beberapa kendala yang meliputi Undang –undang dan

peraturannya,Penegak hukumnya (sumber daya manusi), sarana atau

fasilitas,masyarakat,budaya hukum.

3. Solusi Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan SPOPP Pendaftaran Tanah Pertama

Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi .

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala yang ada berkaitan

dengan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

Page 256: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan,

dalam hal ini kaitannya dengan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi, meliputi:

1. Melaksanakan kebijakan dengan baik dalam rangka mewujudkan Good

Governance.

2. Peningkatan sumber daya,dalam hal ini sumberdaya manusia (pegawai Kantor

Peratanahan Kabupaten Ngawi) dan pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya

lainnya ( peralatan – peralatan kantor).

3. Pelaksanaan penyuluhan hukum di bidang pertanahan perlu ditingkatkan.

4. Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dari aparat Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi.

5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran

Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, belum dapat

dilaksanakan dengan baik, karena:

a. Hukum/Undang –Undang dan Peraturannya ,dalam hal ini Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005,belum dilaksanakan secara

baik karena didalamnya tidak terdapat sanksi secara tegas.

Page 257: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

b. Penegak Hukum,dalam menjalankan tugasnya aparat pertanahan belum dapat

menegakkan hukum secara baik , hal ini dapat terlihat dalam pemberian

pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah

pertama kali meskipun sudah adanya ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam

penegakan hukum masih diperlukan adanya perubahan sikap moral dari aparat

pertanahan dan masyarakat.

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi masih sangat terbatas, terutama yang berkaitan dengan

pengadaan komputer yang saat ini sangat diperlukan dalam rangka untuk

mempercepat dan memperlancar pelayanan kepada

masyarakat.Tuntutan pelayanan di bidang pertanahan juga tidak terlepas dari

penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pekerjaannya,serta

perlu adanya peningkatan ketrampilan dan kemapuan dari aparat Kantor

Pertanahan Kabupaten Ngawi.

d. Masyarakat, dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang

pertanahan belum dilaksanakan dengan baik, terutama dalam rangka

pendaftaran tanah pertama kali adanya tuntutan dari masyarakat pelayanan yang

baik.Hal ini perlu dimaklumi karena kegiatan penyuluhan hukum di bidang

pertanahan kepada masyarakat masih sangat kurang.

e. Budaya hukum, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dalam rangka untuk

memberikan pelayanan pertanahan yang baik kepada masyarakat selalu

berusaha untuk merubah pola kerjanya, namun dengan keterbatasan sarana dan

prasarana yang ada sehingga pelaksanaannya belum dapat dilakukan dengan

Page 258: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

baik.Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam peningkatan pelayanan di

bidang pertanahan terutama yang berkaitan dengan pendaftaran tanah,sebagian

besar masyarakat masih mempercayakan pengurusan penseripikatan tanahnya

melalui pihak lain.

2. Kendala – kendala dalam pelaksanaan standar prosedur operasi pengaturan dan

pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

:

a. Kurang pahamnya aparat pertanahan terhadap penyusunan hukum/undang –

undang dan peraturannya, serta kurangnya sosialisasi peraturan yang ada.

b. Pelaksanaan penerapan peraturan - peraturan yang ada dalam rangka penegakan

hukum belum dilaksanakan dengan baik.

c. Sarana/fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan peraturan terkait dengan

standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pendaftaran tanah pertama

kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi masih sangat kurang.

d. Masyarakat,terkait dengan percepatan pelayanan kepada masyarakat di bidang

pertanahan, masih kurang siapnya aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

e. Budaya hukum, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait dengan

pendaftaran tanah pertama kali , masih terdapatnya pola lama yang sulit untuk

dihilangkan.Hal ini perlu adanya kesadaran dari kedua belah pihak baik dari

masyarakat (pemohon ) dan aparatnya sendiri.

3. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Standar

Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan, dalam hal ini kaitannya

Page 259: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

dengan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi, meliputi:

a. Meningkatkan pemahaman hukum/undang – undang, peraturan –peraturan yang

berlaku.

b. Penegak Hukum, untuk penegak hukum diharapkan untuk melaksanakan bidang

tugasnya dengan baik dan secara profesional.

c. Sarana/Fasilitas pendukung untuk dipenuhi dalam rangka peningkatan pelayanan

kepada masyarakat.

d. Masyarakat, dengan terpenuhinya tuntutan masyarakat dalam pelayanan di

bidang pertanahan akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

pertanahan.

e. Budaya hukum, perubahan terhadap pola pelayanan pertanahan dengan pola lama

menuju pola kerja pelayanan yang berubah kearah yang lebih baik lagi.

B. Implikasi

1. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diketahui

bahwa Implementasi Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi untuk

dapat lebih ditingkatkan lagi. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh

aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi masih perlu ditingkatkan lagi, serta

perlu ditingkatkannya lagi kesadaran dari aparat Kantor Pertanahan Kabupaten

Ngawi dalam pemanfaatan sarana/fasilitas yang ada terkait dengan pelaksanaan

ketentuan/peraturan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Tuntutan masyarakat terhadap percepatan pelayanan pertanahan untuk segera

Page 260: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan pendaftaran tanah pertama

kali.Budaya hukum yang terjadi segera untuk dirubah dengan merubah pola kerja

yang lama dengan menyesuaikan perkembangan pola kerja yang sesuai dengan

tuntutan masyarakat sekarang.

2. Untuk mengatasi kendala – kendala dalam pelaksanaan pelaksanaan standar

prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi yaitu meningkatkan pemahaman hukum

/undang – undang dan peraturan yang ada, meningkatkan pengetahuan dan

menerapkan peraturan – peraturan kepada penegak hukum dalam rangka

pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penegakan hukum,pemanfaatan dan

penggunaaan sarana/fasilitas pendukung yang tersedia dalam rangka melaksanakan

tuntutan masyarakat dalam hal ini peningkatan pelayanan di bidang pertanahan

serta berusaha untuk merubah pola kerja yang lama dalam pelayanan kepada

masyarakat ke pola kerja yang baru sehingga pelayanan di bidang pertanahan

terutama yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dapat

secara baik.

3. Pemahaman terhadap hukum/undang – undang dan peraturannya dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepada penegak hukum untuk dapat

melaksanakan tuganya dengan baik,serta pemanfaatan dan penggunaan

sarana/fasilitas pendukung yang ada dengan baik dalam peningkatan pelayanan

kepada masyarakat yang menuntut adanya percepatan pelayanan di bidang

pertanahan serta perubahan pola kerja lama dari aparat pertanahan dalam pemberian

Page 261: IMPLEMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASI … · F. Tehnik Analisa Data ... Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ... Post Graduate Program

pelayanannya sehingga akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

Kantor Pertanahan.

C. Saran - saran

Saran - saran yang penulis ajukan adalah untuk dapat terlaksananya Standar

Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi untuk mengadakan penyuluhan

hukum pertanahan, sosialisasi mengenai peraturan dan ketentuan yang

berkaitan dengan bidang pertanahan sehingga akan dapat meningkatkan

pelayanan di bidang pertanahan.

2. Peningkatan kinerja dari sumberdaya manusia yang ada di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ngawi, dalam hal ini peningkatan kemampuan dan ketrampilan dari

aparat pertanahan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kursus –

kursus yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas di bidang pertanahan.

3. Dalam rangka terlaksananya program kerja dan peningkatan kinerja dalam

pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan perlu diusulkan

anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang memadai..