PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM, LEVERAGE, PROFITABILITAS,
UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP
PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2013-2015
Hj. Asmaul Husna, SE.Ak., MM., CA; H. Achmad Uzaimi, SE.Ak., M.Si; Rizky Trisna
Fakultas Ekonomi
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
Tanjungpinang, Kepulauan Riau
2017
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan
saham, leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris dan pertumbuhan perusahaan
berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility
Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2013-2015 dengan total populasi sebanyak 148 perusahaan. Metode pemilihan
sampel adalah purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan
teknik pengumpulan data secara pustaka dan dokumentasi. Sampel yang diambil sebanyak 12
perusahaan setiap tahunnya. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Analisis yang digunakan
adalah regresi berganda dengan diolah menggunakan program komputer SPSS versi 20 untuk
melakukan pengujian hipotesis.
Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menemukan hasil bahwa kepemilikan
institusional, kepemilikan asing, leverage, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Ukuran dewan komisaris
berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.
Kata Kunci : pengungkapan corporate social responsibility, kepemilikan institusional,
kepemilikan asing, leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris dan pertumbuhan
perusahaan.
PENDAHULUAN
Sejak DPR mengesahkan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau lebih dikenal
dengan sebutan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai kewajiban perseroan dalam Pasal
74 Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada 20 juli 2007,
isu CSR bagaikan bola liar yang menjadi sumber polemik antara kalangan pelaku usaha dengan
pemerintah dan DPR. Pro-kontra terkait CSR sebagai kewajiban perseroan hingga kini tak
kunjung selesai (Lako, 2011).
Namun di sisi lain, DPR dan pemerintah tetap tidak bergeming menghadapi penolakan
itu. DPR dan pemerintah bersikeras Corporate Social Responsibility (CSR) harus tetap menjadi
kewajiban perseroan. Alasannya, perseroan dalam melakukan aktivitas bisnis dan mengeruk
keuntungan telah menimbulkan dampak-dampak negatif yang merugikan masyarakat serta
lingkungan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin dan kerusakan lingkungan diduga
karena dipicu oleh ulah perilaku bisnis yang tidak etis atau tidak ramah sosial dan lingkungan.
Sementara itu, manfaat yang diterima Negara dari perseroan dalam bentuk pajak, suplai barang
dan jasa, penyediaan lapangan kerja, dan lainnya jauh lebih kecil dibanding pengorbanan Negara
untuk mengatasi serta merehabilitas masalah-masalah sosial dan lingkungan (Lako, 2011).
Berbagai penelitian terdahulu mengenai corporate sosial responsibility sudah pernah
dilakukan dengan melihat pengaruh dari kriteria struktur kepemilikan dan dari karakteristik
perusahaan, namun belum menunjukkan hasil yang konsisten. Variabel dari struktur kepemilikan
yang pernah dilakukakan (Rustiarini, 2014) yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional dan kepemilikan asing. Namun struktur kepemilikan saham yang digunakan
penelitian ini yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Karakteristik penilaian
perusahaan menurut (Subiantoro, 2015) yang terdiri dari karakteristik perusahaan, ukuran dewan
komisaris, kepemilikan manajemen. Namun, yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran
dewan komisaris, profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian lain terletak pada variabel, sampel, dan tahun penelitian.
TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS
Pengertian Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)
CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan yang
dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun
lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa
untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum,
sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk
masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah fenomena dan strategi yang
digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya.
Corporate Social Responsibility (CSR) dimulai sejak era dimana kesadaran akan sustainability
perusahaan jangka panjang adalah lebih penting dari pada sekedar profitability perusahaan.
Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Kata pengungkapan memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan.
Pengungkaapan (disclosure) adalah penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk
pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien (Yuliani, 2014). Pengungkapan dalam
laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (mandatory
disclosure) yaitu, pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang
didasarkan pada peraturan atau dasar tertentu, dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure)
yaitu, pengungkapan informasi yang melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.
Pertanggung jawaban sosial diungkapkan didalam laporan yang disebut Sustaiability
Reporting. Sustaiability Reporting merupakan pelaporan mengenai kebijakan ekonomi,
lingkungan dan sosial, yang mana pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya didalam
konteks pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Sedangkan dalam penelitian ini
mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan berdasarkan standar
GRI. Global repoting Intiative (GRI) merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah
mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan berkelanjutan
dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan dan penerapan diseluruh dunia.
Kerangka pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima secara umum
untuk melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial dari organisai.
Struktur Kepemilikan Saham
Kepemilikan Institusional
Investor institusional yang sering disebut sebagai investor yang canggih (sofhisticated
) sehingga seharusnya dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba
masa depan dibandingkan investor non institusional.
Menurut (Yuliani, 2014), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh
institusi atau lembaga seperti perusahaan, asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan
institusi lain.
Kepemilikan Asing
Kepemilikan asing adalah jumlah yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) lembaga
terhadap saham perusahaan di Indonesia (Rustiarini, 2014). Sedangkan menurut (Yuliani, 2014),
kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional.
Selama ini kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap concern terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan.
Selama ini kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap concern terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini kemungkinan dikarenakan perusahaan
asing mendapatkan pelatihan yang lebih dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar
negeri, perusahaan asing mungkin memiliki sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi
kebutuhan internal dan perusahaan induk dan kemungkinan permintaan yang lebih besar pada
perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum (Rustiarini, 2014).
Karakteristik Perusahaan
Leverage
Rasio Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang
(Fahmi, 2011). Biasanya penggunaan rasio solvabilitas (leverage) disesuaikan dengan tujuan
perusahaan. Artinya perusahaan dapat menggunakan rasio leverage secara keseluruhan atau
sebagian dari masing-masing jenis rasio leverage yang ada. Namun variabel pengukuran yang
digunakan untuk penelitian ini yaitu Debt To Asset Ratio (Debt Ratio). Debt Rasio yaitu rasio
total kewajiban terhadap asset. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan
menunjukkan presentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Rasio ini juga
menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi kondisi
pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa mengurangi pembayaran bunga pada kreditor.
Profitabilitas
Laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan besarnya
perusahaan, yang diukur menurut aktiva total yang digunakan, modal jangka panjang
