Embed Size (px)
Citation preview
i
TESIS
PENGARUH PROSEDUR REVIU,
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, TEKANAN WAKTU,
DAN ANGGARAN DANA REVIU PADA KUALITAS REVIU
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah di Provinsi Bali)
KOMANG WIDYARINI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
i
ii
TESIS
PENGARUH PROSEDUR REVIU,
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, TEKANAN WAKTU,
DAN ANGGARAN DANA REVIU PADA KUALITAS REVIU
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah di Provinsi Bali)
KOMANG WIDYARINI
NIM 1391661050
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
ii
iii
iii
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Nama : Komang Widyarini
Nim : 1391661050
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Pengaruh Prosedur Reviu, Latar Belakang Pendidikan, Tekanan Waktu,
dan Anggaran Dana Reviu Pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah di Provinsi
Bali)
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah ini bebas dari plagiat.
Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah Tesis ini,
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 28 Agustus 2015
Yang membuat pernyataan
Komang Widyarini
iv
v
Tesis Ini Telah Diuji pada
Tanggal 28 Agustus 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana,
Nomor: 2686/UN14.4/HK/2015 Tanggal 26 Agustus 2015
Ketua : Dr. Ni Made Dwi Ratnadi, SE, MSi., Ak.
Anggota :
1. Dr. I Nyoman Wijana Asmara Putra, SE, MSi., Ak.
2. Dr. I Ketut Budiartha, SE, MSi., Ak., CPA
3. Dr. Drs. Herkulanus Bambang Suprasto, MSi., Ak.
4. Dr. Ni Ketut Rasmini, SE, MSi., Ak.
v
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Pertama-tama perkenankanlah penulis memanjatkan puji syukur kehadapan Ida
Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas asung wara nugraha-
Nya, tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari
sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan serta kesalahan. Oleh karena itu penulis
sangat mengharapkan kritik dan saran demi terciptanya karya yang lebih baik lagi.
Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan tesis
maupun dalam kehidupan penulis:
1. Dr. Ni Made Dwi Ratnadi, SE., M.Si., Ak. pembimbing akademik sekaligus
pembimbing I yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, semangat,
bimbingan, dan saran selama penulis mengikuti program magister, khususnya
penyelesaian tesis ini.
2. Dr. I Nyoman Wijana Asmara Putra, SE., M.Si., Ak. pembimbing II yang dengan
penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan bimbingan dan saran kepada
penulis.
3. Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD; Rektor Universitas Udayana atas
kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan
menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana.
4. Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S.(K); Direktur Program Pascasarjana Universitas
Udayana atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa
Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana.
5. Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana, SE., MS; Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti
pendidikan Program Magister.
6. Dr. A.A.G.P Widanaputra, SE., M.Si., Ak.; Ketua Jurusan Akuntansi, Dr. Dewa Gede
Wirama, MSBA., Ak; Ketua Program Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Udayana serta Bapak dan Ibu dosen, seluruh staf dan karyawan
Program Magister Akuntansi Universitas Udayana.
vi
vii
7. Dr. I Ketut Budiartha, SE., M.Si., Ak., CPA; Dr. Drs. Herkulanus Bambang Suprasto,
M.Si., Ak., dan Dr. Ni Ketut Rasmini, SE., M.Si., Ak., selaku penguji yang telah
memberikan masukan, saran, sanggahan, dan koreksi sehingga tesis ini dapat
terwujud.
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Program beasiswa STAR-
ADB sehingga meringankan beban penulis dalam menyelesaikan studi ini.
9. Putu Agus Suradnyana, ST; Bupati Buleleng yang telah memberikan kesempatan
tugas belajar kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
10. I Putu Yasa, SH, MM; Inspektur Kabupaten Buleleng yang telah memberikan ijin dan
dukungan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pascasarjana di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
11. Seluruh guru-guru yang telah membimbing penulis, mulai dari sekolah dasar sampai
perguruan tinggi.
12. Ayah dan mendiang Ibu yang telah mengasuh dan membesarkan penulis, memberikan
dasar-dasar berpikir logik dan suasana demokratis sehingga tercipta lahan yang baik
untuk berkembangnya kreativitas.
13. Rekan-rekan angkatan I Magister Akuntansi STAR BPKP yang telah memberikan
dorongan, dukungan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Denpasar, 28 Agustus 2015
Penulis
vii
viii
ABSTRAK
PENGARUH PROSEDUR REVIU, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN,
TEKANAN WAKTU, DAN ANGGARAN DANA REVIU PADA
KUALITAS REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah di Provinsi Bali)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh prosedur reviu, latar belakang
pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu pada kualitas reviu Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Reviu merupakan dasar dibuatnya surat pernyataan
tanggung jawab kepala daerah atas LKPD.
Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali yang berjumlah 171 orang. Sampel berjumlah
45 orang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan
regresi linier berganda. Data dikumpulkan dengan kuesioner.
Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur reviu, latar belakang pendidikan, dan
anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Tekanan waktu
berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD.
Adanya tekanan waktu karena keterbatasan waktu penugasan dan kompleksitas
tugas yang tinggi maka Inspektorat Daerah diharapkan agar mengoptimalkan pengaturan
penugasan antara anggaran waktu dan kompleksitas tugas agar risiko penurunan kualitas
reviu rendah.
Kata Kunci: kualitas reviu, prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu,
anggaran dana reviu.
viii
ix
ABSTRACT
THE EFFECT OF REVIEW PROCEDURES, EDUCATIONAL BACKGROUND,
TIME PRESSURE, AND REVIEW FUNDS BUDGET ON THE REVIEW QUALITY
OF THE LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT
(Empirical Study on Regional Inspectorate in Bali Province)
The purpose of this study aimed to examine the effect of the review procedures,
educational background, time pressure, and review funds budget on the quality review of
the Local Government Finance Report. The Review was the foundation made a statement
of responsibility over the regional head.
The population of this research was the Government Internal Supervisory
Apparatus Inspectorate of Provincial/District/City in Bali which amounted to 171 people.
The samples consisted 45 of people that were determined by purposive sampling technique.
The data were analyzed using linear regression and data were collected by questionnaire.
The analysis showed that the review procedures, educational background, and the
review funds budget a positive effect on the quality review of local government financial
reports. The time pressure affected in negatively on the quality review of local government
financial reports.
The pressure affected the result because of time constraints and the complexity of
the task assignment higher then what it was expected. The regional Inspectorate optimize
on assignments between budget time and complexity of the task in order to lower the risk
and also decrease in the quality of the review.
Keywords: review quality, review procedure, educational background, time pressure,
budget funds review
ix
x
RINGKASAN
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan reviu yang merupakan
dasar pertimbangan bagi dibuatnya surat pernyataan tanggung jawab (Statement of
Responsibility) kepala daerah atas laporan keuangan pemerintah daerah. Disamping itu
juga dilatarbelakangi oleh adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait
pemeriksaaan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan
bahwa kinerja APIP belum menunjukkan perbaikan kualitas pemeriksaan dan reviu laporan
keuangan yang berkelanjutan. Belum dikembangkannya prosedur reviu dalam bentuk
petunjuk pelaksanaan/teknis, sumber daya manusia yang belum memadai baik jumlah
maupun kompetensinya, terbatasnya waktu pelaksanaan reviu, dan ketersediaan anggaran
dana reviu merupakan beberapa faktor penyebab kualitas reviu laporan keuangan oleh
APIP belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa reviu atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan oleh Inspektorat memiliki peran besar
dalam membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,
melalui pengawasan keuangan daerah yang berkualitas. Proses reviu menjadi krusial untuk
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan
perundang-undangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih
baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prosedur reviu, latar belakang
pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu pada kualitas reviu laporan keuangan
pemerintah daerah.
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Bali. Populasi dalam penelitian ini
adalah APIP Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali yang berjumlah 171 orang.
Sampel yang digunakan berjumlah 45 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan
metode non probability sampling berupa purposive sampling dengan kriteria: (1) APIP
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali yang pernah melakukan reviu terhadap
LPKD, dan (2) berperan sebagai ketua tim dalam tim reviu. Penentuan kriteria ini
dilakukan dengan pertimbangan bahwa APIP yang berperan sebagai ketua tim memiliki
kemampuan untuk memimpin tim reviu dan bertanggung jawab dalam mengendalikan
pelaksanaan reviu sejak tahap perencanaan sampai pelaporan sehingga memiliki persepsi
yang lebih akurat mengenai variabel penelitian ini utamanya variabel kualitas reviu LKPD.
Data dikumpulkan dengan kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan
regresi linier berganda. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas prosedur reviu,
latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu, sedangkan variabel
terikatnya adalah kualitas reviu.
x
xi
Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur reviu, latar belakang pendidikan,
anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Tekanan waktu
berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD. Nilai koefisien determinasi menunjukkan
bahwa terdapat variabel lain selain variasi variabel prosedur reviu, latar belakang
pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu dapat memengaruhi variasi variabel
kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil penelitian menunjukkan adanya tekanan waktu karena keterbatasan waktu
penugasan dan kompleksitas tugas yang tinggi. Profil responden menunjukkan tingkat
pendidikan yang belum memadai, sebagian besar APIP berlatar belakang pendidikan
nonakuntansi. Untuk itu, Inspektorat Daerah diharapkan agar (1) menyusun dan
mengoptimalkan pengaturan penugasan antara anggaran waktu dan kompleksitas tugas
agar risiko penurunan kualitas reviu rendah; (2) mendorong motivasi APIP untuk
senantiasa mengikuti pendidikan dan pelatihan reviu LKPD. Inspektorat Daerah dapat
berkoordinasi dengan instansi pembina APIP baik Inspektorat Jenderal Departemen Dalam
Negeri maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penelitian ini
dipengaruhi oleh variabel lain, disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menambah
variabel lain seperti kompetensi, pelatihan formal, dan kecermatan profesional agar
kualitas reviu LKPD tercapai.
xi
xii
DAFTAR ISI
Halaman
SAMPUL DALAM ................................................................................................ i
PRASYARAT GELAR ........................................................................................... ii
LEMBAR PERSETUJUAN .................................................................................... iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ........................................................ iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI ....................................................................... v
UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................................... vi
ABSTRAK ............................................................................................................. viii
ABSTRACT ........................................................................................................... ix
RINGKASAN ......................................................................................................... x
DAFTAR ISI .......................................................................................................... xii
DAFTAR TABEL .................................................................................................. xiv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xv
DAFTAR SINGKATAN ........................................................................................ xvi
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... xvii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................... 7
1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................. 8
1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................... 8
1.4.1 Manfaat Teoritis ..................................................................... 8
1.4.2 Manfaat Praktis ...................................................................... 9
1.4.3 Manfaat Regulasi ................................................................... 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Teori Penetapan Tujuan ................................................................... 10
2.2 Reviu Laporan Keuangan ................................................................ 11
2.2.1 Konsep Dasar Reviu ............................................................... 15
2.2.2 Konsep Pelaksanaan Reviu atas LKPD.................................. 16
2.2.2.1 Teknik Penelusuran Angka ........................................ 16
2.2.2.2 Permintaan Keterangan .............................................. 17
2.2.2.3 Prosedur Analitis ........................................................ 19
2.2.3 Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ......... 20
2.3 Tingkat Pendidikan .......................................................................... 23
2.4 Tekanan Waktu ................................................................................ 25
2.5 Anggaran Dana Reviu ..................................................................... 26
2.6 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 28
BAB III RERANGKA BERPIKIR, KONSEP, DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1 Rerangka Berpikir............................................................................ 30
3.2. Rerangka Konsep ............................................................................. 31
3.3. Hipotesis Penelitian ......................................................................... 32
xii
xiii
3.3.1 Prosedur Reviu Pada Kualitas Hasil Reviu LKPD ................ 32
3.3.2 Latar Belakang Pendidikan Pada Kualitas Reviu LKPD ....... 33
3.3.3 Tekanan Waktu Pada Kualitas Reviu LKPD ......................... 34
3.3.4 Anggaran Dana Reviu Pada Kualitas Reviu LKPD ............... 36
BAB IV METODE PENELITIAN
4.1 Rancangan Penelitian ...................................................................... 38
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................................... 40
4.3 Ruang Lingkup Penelitian ............................................................... 40
4.4 Sumber dan Jenis Data .................................................................... 40
4.5 Populasi dan Sampel ........................................................................ 41
4.6 Variabel Penelitian .......................................................................... 42
4.7 Instrumen Penelitian ........................................................................ 46
4.8 Prosedur Penelitian .......................................................................... 47
4.9 Analisis Data ................................................................................... 48
4.9.1 Analisis Regresi Linier Berganda .......................................... 48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1 Deskripsi Responden ....................................................................... 50
5.2 Uji Instrumen ................................................................................... 52
5.3 Deskripsi Variabel Penelitian .......................................................... 53
5.4 Analisis Regresi Linier Berganda .................................................... 56
5.4.1 Uji Asumsi Klasik .................................................................. 56
5.4.2 Uji Hipotesis .......................................................................... 58
5.5 Pembahasan ..................................................................................... 61
5.5.1 Pengaruh Prosedur Reviu Pada Kualitas Reviu LKPD ......... 61
5.5.2 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Pada Kualitas Reviu LKPD
............................................................................................ 62
5.5.3 Pengaruh Tekanan Waktu Pada Kualitas Reviu LKPD ......... 63
5.5.4 Pengaruh Anggaran Dana Reviu Pada Kualitas Reviu LKPD 65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
6.1 Simpulan .......................................................................................... 66
6.2 Saran ................................................................................................ 66
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 69
LAMPIRAN
xii
xiv
DAFTAR TABEL
Halaman
4.1 Data Jumlah Aparat Pengawasan Intern (APIP) Inspektorat Daerah se-Bali Tahun
2015 ......................................................................................................................... 41
4.2 Operasional Variabel Penelitian .............................................................................. 45 38
5.1 Penentuan Sampel Penelitian .................................................................................. 50
5.2 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .............................................................. 51
5.3 Profil Responden ..................................................................................................... 52
5.4 Statistik Deskriptif Data Penelitian ......................................................................... 54
5.5 Hasil Uji Asumsi Klasik ......................................................................................... 57
5.6 Hasil Uji F, Uji t, dan Koefisien Determinasi ......................................................... 59
xiii
xv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
3.1 Rerangka Berpikir Penelitian ............................................................................ 31
3.2 Rerangka Konsep Penelitian.............................................................................. 32
4.1 Rancangan Penelitian ........................................................................................ 39
xiv
xvi
DAFTAR SINGKATAN
SINGKATAN
APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
BKD : Badan Kepegawaian Daerah
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
JFP2UPD : Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah
LK : Laporan Keuangan
LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
xv
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Lampiran 2. Tabulasi Data Responden
Lampiran 3. Rata-rata Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Lampiran 4. Uji Validitas Variabel Prosedur Reviu (X1)
Lampiran 5. Uji Validitas Variabel Tekanan Waktu (X2)
Lampiran 6. Uji Validitas Variabel Kualitas Reviu (Y)
Lampiran 7. Uji Reliabilitas Variabel Prosedur Reviu (X1)
Lampiran 8. Uji Reliabilitas Variabel Tekanan Waktu (X3)
Lampiran 9. Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Reviu (Y)
Lampiran 10. Deskripsi Data Penelitian
Lampiran 11. Frekuensi Jawaban Responden
Lampiran 12. Statistik Deskripsi Data Uji
Lampiran 13. Regresi Linier Berganda
Lampiran 14. Uji Multikolinieritas
Lampiran 15. Uji Heteroskedastisitas
Lampiran 16. Uji Normalitas
Lampiran 17. Kuesioner
xvi
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Isu aktual yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia
dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh
lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik
adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan
kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah
harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak
publik, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to
be informed), dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be
listened to). Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam
memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial
pemerintah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik
(Mardiasmo, 2006).
Publik menuntut keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi
yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak
yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan
informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk
pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang
berkepentingan. Pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik memerlukan
informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan. Laporan
1
2
keuangan merupakan alat komunikasi dan pertanggungjawaban pemerintah
kepada publik. Laporan keuangan tersebut meliputi informasi yang digunakan
untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b)
menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) membantu menentukan
tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah
keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi tingkat
efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2005). Laporan keuangan tersebut
dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan laporan keuangan direviu oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Reviu atas Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan reviu atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan oleh Inspektorat Daerah
(Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota). Pelaksanaan reviu merupakan dasar
dibuatnya surat pernyataan tanggung jawab (Statement of Responsibility)
menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah atas laporan keuangan instansinya.
Pedoman pelaksanaan reviu atas LKPD diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008, sebagai tindak lanjut dari Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa reviu LKPD bertujuan
untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan Sistem
Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Pentingnya pelaksanaan reviu menyebabkan peran
3
Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah menjadi semakin besar dan
memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan
daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Proses reviu
menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka
melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan dan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Namun, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2013 (IHPS II
BPK Buku I hal. 9, 2014) khususnya pemeriksaaan kinerja atas pengelolaan audit
dan reviu laporan keuangan oleh APIP belum memadai. BPK menyebutkan
bahwa pengelolaan audit dan reviu laporan keuangan belum mencerminkan
perencanaan audit yang cermat, pelaksanaan audit dan reviu yang tepat, dan
pelaporan yang andal serta perbaikan kualitas audit dan reviu laporan keuangan
yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari hasil pemeriksaan terhadap 108 LKPD
tahun 2012, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 7
LKPD, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 52 LKPD, opini tidak wajar
(TW) atas 2 LKPD, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 47 LKPD.
Perolehan opini WTP atas 7 LKPD ini sangat sedikit dibandingkan jumlah
keseluruhan sebanyak 108 LKPD yang diperiksa BPK. Kelemahan dalam
pedoman operasi dan sumber daya manusia menjadi faktor penyebab. Masalah
sumber daya manusia yang disoroti BPK adalah masalah pemenuhan dan
pengembangan sumber daya manusia APIP yang belum memadai baik jumlah
maupun kompetensinya. Jumlah APIP yang ada kurang dari kebutuhannya.
Demikian halnya dengan pedoman operasional dalam bentuk petunjuk
4
pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai penjabaran dari standar
audit/reviu belum dikembangkan APIP secara optimal untuk mendukung
pelaksanaan audit/reviu di lapangan. Oleh karena itu, pelaksanaan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menjadi fokus utama pimpinan
dan para APIP Inspektorat agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
Fenomena belum optimalnya fungsi APIP Inspektorat mengandung arti
bahwa reviu yang dilakukan oleh APIP terhadap informasi LKPD sebelum
diserahkan kepada BPK belum menyentuh permasalahan yang mendasar yakni
masalah tata kelola aset dan keuangan. Hal tersebut terlihat dari: 1) aset tetap yang
belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, 2) penatausahaan kas yang tidak
sesuai dengan ketentuan, 3) penyertaan modal belum disajikan dengan
menggunakan metode ekuitas, 4) saldo dana bergulir belum disajikan dengan
metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, 5) penatausahaan persediaan tidak
memadai, 6) pelaksanaan belanja modal tidak sesuai dengan ketentuan, 7)
kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang,
persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset lainnya, belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, serta belanja modal (IHPS II BPK Buku I hal. 31, 2014).
Sehingga saat LKPD diperiksa BPK, kesalahan-kesalahan material yang
memengaruhi kewajaran informasi dalam LKPD masih ditemukan. Kondisi ini
terjadi karena waktu pelaksanaan reviu yang singkat dan jumlah serta kompetensi
sumber daya manusia APIP masih kurang.
5
Arnes (2008) menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab buruknya
kualitas laporan keuangan daerah adalah karena masih rendahnya peran
Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasannya sehingga laporan keuangan
tidak memiliki kualitas yang baik sebelum diperiksa oleh BPK. Peran APIP masih
terbatas dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan
daerah. APIP belum melakukan pengawasan secara terus-menerus sejak proses
penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Padahal keberadaan APIP
merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintahan daerah karena
merupakan lini terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan sebagai
deteksi awal jika terjadi penyimpangan.
Kesalahan dalam penyajian LKPD diharapkan dapat dikurangi dengan
adanya reviu. Reviu yang berkualitas akan dapat meningkatkan kualitas informasi
yang disajikan dalam LKPD. De Angelo (1981) dalam Watkins et al (2004)
mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan
menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan
pengetahuan dan keahliannya. Berdasarkan pengertian tentang kualitas audit
tersebut maka yang dimaksud kualitas reviu adalah kemampuan APIP untuk
menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan
pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Russel (2000) dalam Simanjuntak
(2008), menyebutkan bahwa kualitas audit merupakan fungsi jaminan kualitas
tersebut akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan
yang seharusnya, demikian halnya dalam reviu.
6
Tuntutan reviu yang berkualitas dengan waktu yang terbatas merupakan
tekanan tersendiri bagi APIP. Situasi seperti ini merupakan tantangan tersendiri
bagi APIP karena dalam kompleksitas tugas yang semakin tinggi dan waktu yang
terbatas, mereka dituntut untuk menghasilkan reviu yang berkualitas. Selain
kendala terbatasnya waktu pelaksanaan reviu LKPD, salah satu faktor penting
dalam mencapai tujuan reviu adalah dukungan anggaran dana reviu. Pada
praktiknya, anggaran dana reviu ini masih minim jika dibandingkan dengan
kompleksitas reviu yang pada akhirnya akan turut memengaruhi kualitas reviu
APIP.
Secara teknis reviu berbeda dengan audit operasional yang biasa dilakukan
oleh APIP Inspektorat. Namun, baik reviu maupun audit keduanya memerlukan
keahlian khusus di bidang akuntansi. Pemahaman akuntansi dapat diperoleh
melalui jenjang pendidikan formal maupun nonformal seperti pelatihan dan
kursus singkat. APIP yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi akan
lebih mudah memahami akuntansi pemerintahan maupun SAP. Sementara
pelatihan akuntansi dapat membantu APIP yang memiliki latar belakang
pendidikan yang berbeda untuk memahami SAP.
Uraian di atas menunjukkan bahwa reviu atas LKPD yang dilaksanakan
oleh Inspektorat memiliki peran besar dalam membantu mewujudkan
pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, melalui pengawasan
keuangan daerah yang berkualitas. Reviu merupakan komponen penting dari
sistem peringatan dini (early warning system) yang diharapkan mampu
mengurangi kekeliruan dalam menyajikan informasi keuangan. Terbitnya
7
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 diharapkan dapat menjadi
salah satu kekuatan bagi Inspektorat untuk membantu penyajian informasi
keuangan yang jujur. Namun sayangnya meskipun peraturan ini telah
diberlakukan sejak tahun 2008, Inspektorat sebagai instansi yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan reviu laporan keuangan dipandang belum sepenuhnya
mampu menjalankan perannya sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan
perundang-undangan yang ada.
Inspektorat selaku APIP yang diberikan wewenang untuk melaksanakan
reviu memiliki tantangan besar untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas
tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten,
prasarana dan sarana yang memadai, anggaran biaya, serta adanya petunjuk teknis
(juknis) yang memuat prosedur pelaksanan reviu. Kondisi ini cukup beralasan
agar hasil reviu dapat memberikan informasi bahwa LKPD telah disusun sesuai
dengan SAP. Uraian tersebut menunjukkan banyak faktor yang menentukan
kualitas reviu. Fenomena belum memadainya kualitas reviu tersebut mendorong
peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui
variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kualitas reviu Inspektorat.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diketahui bahwa prosedur
reviu, latar belakang pendidikan APIP, tekanan waktu (time pressure), dan
ketersediaan anggaran dana reviu diperkirakan sebagai faktor penyebab kualitas
8
hasil reviu LKPD oleh Inspektorat belum memadai. Untuk itu masalah dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1) Apakah prosedur reviu berpengaruh pada kualitas reviu LKPD?
2) Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh pada kualitas reviu LKPD?
3) Apakah tekanan waktu (time pressure) berpengaruh pada kualitas reviu LKPD?
4) Apakah anggaran dana reviu berpengaruh pada kualitas reviu LKPD?
1.3 Tujuan Penelitian
Konsisten dengan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka
penelitian ini bertujuan untuk:
1) Menguji pengaruh prosedur reviu pada kualitas reviu LKPD.
2) Menguji pengaruh latar belakang pendidikan pada kualitas reviu LKPD.
3) Menguji pengaruh tekanan waktu (time pressure) pada kualitas reviu LKPD.
4) Menguji pengaruh anggaran dana reviu pada kualitas reviu LKPD.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini mendukung teori penetapan tujuan (goal setting
theory) terkait dengan pelaksanaan reviu LKPD oleh APIP. Variabel prosedur
reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu dapat
memengaruhi usaha APIP untuk mencapai kualitas reviu LKPD.
9
1.4.2 Manfaat Praktis
1) Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, dapat memberikan
dasar untuk mengambil langkah penting yakni pemberian anggaran dana reviu
yang memadai agar pelaksanaan reviu atas LKPD oleh Inspektorat menjadi
lebih berkualitas.
2) Bagi Inspektorat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan
pemikiran dalam upaya meningkatkan kualitas reviu Inspektorat, bahwa
prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana
reviu adalah faktor-faktor penting yang perlu mendapat perhatian khusus agar
reviu dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.
1.4.3 Manfaat Regulasi
Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah dapat
menyusun peraturan kepala daerah yang memuat petunjuk pelaksanaan/teknis
reviu LKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
10
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Teori Penetapan Tujuan
Teori penetapan tujuan (goal setting theory) adalah proses kognitif
membangun tujuan dan merupakan determinan perilaku. Tujuan yang disadari
akan menghasilkan tingkat prestasi yang lebih tinggi jika seseorang menerima
tujuan tersebut (Locke, 1975 dalam Gibson et al., 1985). Sifat kognitif (proses
mental) menurut (Locke, 1975 dalam Pinder, 1984) mencakup 4 (empat) hal
berikut ini:
1) Keterincian tujuan, tujuan spesifik berkaitan dengan tingkat presisi kuantitatif
tujuan tersebut (goal specificity).
2) Kesukaran tujuan, tingkat keahlian yang dibutuhkan (goal difficulty).
3) Intensitas tujuan, proses menentukan pencapaian tujuan (goal intensity).
4) Kadar usaha untuk mencapai tujuan (goal commitment).
Banyak penelitian menunjukkan bahwa tujuan spesifik dan kesukaran
tujuan menjadi pertimbangan penting. Tujuan rinci/spesifik mengarah pada hasil
yang lebih baik dibandingkan dengan tujuan yang bersifat umum, karena tujuan
tersebut memberikan kejelasan bagi individu berkaitan dengan apa yang
seharusnya dikerjakan. Penetapan tujuan yang bersifat spesifik akan mendorong
peningkatan prestasi. Demikian pula dengan tingkat kesulitan tujuan, semakin
sulit tujuan, semakin tinggi pula tingkat prestasi. Namun hal tersebut terjadi ketika
tujuan diterima atau disepakati (goal acceptance).
10
11
Penelitian ini menggunakan teori penetapan tujuan sebagai dasar untuk
menjelaskan variasi perilaku individu dalam hal ini Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) terhadap penetapan tujuan tercapainya kualitas reviu Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
2.2 Reviu Laporan Keuangan
Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008
menjelaskan Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan
keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai
bagi Inspektorat untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa tidak ada
modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan (LK) agar LK
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keyakinan
terbatas tersebut karena dalam reviu tidak dilakukan pengujian atas kebenaran
substansi dokumen sumber. Pada praktiknya, pelaksanaan kegiatan reviu
seringkali memiliki persamaan dengan pelaksanaan kegiatan audit. Untuk
menghindari hal tersebut, maka perlu diberikan batasan-batasan yang
membedakan antara kegiatan reviu dengan kegiatan audit.
Berbeda dengan Audit, reviu tidak mencakup pengujian terhadap Sistem
Pengendalian Intern (SPI), catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap
permintaan keterangan melalui perolehan bahan bukti, serta prosedur lainnya
seperti yang dilaksanakan dalam suatu audit. Sebagai contoh, dalam hal
pengadaan barang modal yang nilainya material, proses reviu hanya meyakinkan
bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aktiva tetap, sedangkan dalam audit,
12
harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perbedaan juga dapat dilihat berdasarkan tujuan audit yaitu untuk
memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat mengenai LK
secara keseluruhan, sedangkan tujuan reviu hanya sebatas memberikan keyakinan
mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam LK.
Reviu tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber
seperti perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa, bukti pembayaran/kuitansi, serta
berita acara fisik atas pengadaan barang/jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya
dilaksanakan dalam sebuah audit.
Berikut merupakan beberapa pendapat mengenai pengertian reviu yaitu:
1) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Reviu adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang
menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan
terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas LK
agar LK tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia
atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. Reviu tidak
mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, pengujian atas catatan
akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan
cara pemerolehan bahan bukti dan prosedur tertentu lainnya yang biasanya
dilaksanakan dalam suatu audit.
13
2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PBI/2006
Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan,
permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberi keyakinan
terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas LK
agar LK tersebut sesuai dengan SAP.
3) Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Reviu yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terbatas atas LK dalam rangka
pernyataan tanggung jawab (statement of responsibility) atas LK tersebut.
Pernyataan tanggung jawab menyatakan bahwa LK telah disusun berdasarkan
SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP.
Reviu yang akan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun
2006 harus meliputi reviu atas SPI dan kesesuaian dengan SAP. Namun, SPI
yang direviu dibatasi pada pengendalian yang berkaitan dengan penyusunan
LK.
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah prosedur
penelusuran angka-angka, permintaan keterangan, dan analitis yang harus
menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas
atas LK bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas LK
14
agar LK tersebut disajikan berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan
SAP.
Tujuan reviu atas LKPD untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD
disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP.
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu
atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L) oleh auditor aparat
pengawasan internal K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan
terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi
Instansi (SAI) dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan SAP, dalam upaya
membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang
berkualitas.
Tujuan reviu adalah untuk meyakinkan keandalan informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan
6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Inspektorat untuk
memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan
berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan LKPD telah
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya
membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas.
15
2.2.1 Konsep Dasar Reviu
Kuntadi (2009) menguraikan beberapa konsep dasar Reviu sebagai
berikut:
1) Reviu dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan LKPD (pasal 13 ayat 1
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008). Reviu paralel
dimaksudkan untuk memperoleh informasi tepat waktu agar koreksi dapat
dilakukan segera. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) diajukan kepada Kepala Daerah sudah
mengakomodasi hasil reviu APIP.
2) Reviu tertuju pada hal-hal penting yang memengaruhi LK, namun tidak
memberikan keyakinan akan semua hal penting yang akan terungkap melalui
suatu audit. Reviu memberikan keyakinan bagi APIP bahwa tidak ada
modifikasi (koreksi penyesuaian) material yang harus dilakukan atas LK agar
LK yang direviu sesuai dengan SAP, baik pengakuan, penilaian, pengungkapan
dan sebagainya.
3) Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan suatu pendapat (opini)
seperti halnya dalam audit, meskipun reviu mencakup suatu pemahaman atas
pengendalian intern secara terbatas.
4) Selama reviu, tidak dilakukan pengujian terhadap kebenaran substansi
dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa, bukti
pembayaran, kuitansi, dan berita acara fisik atas pengadaan barang dan jasa.
16
5) Reviu dapat mengarahkan perhatian APIP kepada hal-hal penting yang
memengaruhi LK, namun tidak memberikan keyakinan bahwa APIP akan
mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit.
2.2.2 Konsep Pelaksanaan Reviu atas LKPD (Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2008)
Pelaksanaan reviu dilakukan oleh tim secara paralel dengan penyusunan
LKPD. Reviu tersebut dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan tersebut
merupakan prosedur reviu yang harus dilakukan meliputi penelusuran angka,
permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Sebelum ketiga kegiatan tersebut
dilaksanakan, dilakukan persiapan berupa pengumpulan informasi keuangan, LK
yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran,
tahunan, kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang
diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim reviu yang
mempunyai kemampuan teknis yang memadai.
2.2.2.1 Teknik Penelusuran Angka
Tim reviu perlu menelusuri angka-angka yang disajikan dalam LK ke
buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka
tersebut benar. Pelaksanaan teknik penelusuran angka dapat dilakukan dengan
beberapa tahapan sebagai berikut:
17
1) Menelusuri angka LK konsolidasi yang telah disajikan menurut SAP pada LK
konsolidasi yang belum dikonversi (yang menggunakan struktur Permendagri
No. 13/2006).
2) Menelusuri angka LK konsolidasi pada kertas kerja konsolidasi, khususnya
angka-angka yang dihasilkan dalam proses eliminasi dan penggabungan dari
neraca saldo–neraca saldo yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
3) Menelusuri angka-angka neraca saldo pada buku besar yang ada di masing-
masing entitas akuntansi. Tahapan ini tidak selalu dilakukan untuk semua
entitas akuntansi. Berdasarkan pertimbangan penilaian risiko yang telah
dilakukan pada saat perencanaan, dipilih beberapa neraca saldo yang perlu
ditelusuri angka-angkanya pada saldo buku besar yang bersangkutan.
2.2.2.2 Permintaan Keterangan
Permintaan keterangan dilakukan jika dalam proses penelusuran angka
terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasikan kepada PPKD atau Kepala SKPD.
Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh tim reviu dalam melakukan
permintaan keterangan adalah:
1) Sifat dan materialitas suatu pos;
a) Kemungkinan salah saji;
b) Pengetahuan yang diperoleh selama persiapan reviu;
2) Pernyataan tentang kualifikasi para personel bagian akuntansi entitas tersebut;
3) Seberapa jauh pos tertentu dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen;
18
4) Ketidakcukupan data keuangan entitas yang mendasar;
5) Ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Permintaan keterangan meliputi antara lain:
1) Kesesuaian antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan
oleh entitas tersebut dengan peraturan yang berlaku;
2) Kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang
bersangkutan;
3) Prosedur pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi serta
penghimpunan informasi untuk diungkapkan dalam LK;
4) Keputusan yang diambil oleh pimpinan entitas pelaporan/pejabat keuangan
yang mungkin dapat memengaruhi LK;
5) Memeroleh informasi dari audit atau reviu atas LK periode sebelumnya;
6) Personel yang bertanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan
mengenai:
a. Apakah pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai SPI yang memadai;
b Apakah LK telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP;
c. Apakah terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada entitas pelaporan
tersebut;
d. Apakah ada masalah yang timbul dalam implementasi SAP dan pelaksanaan
sistem akuntansi;
e. Apakah terdapat kejadian setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara
material terhadap laporan keuangan.
19
2.2.2.3 Prosedur Analitis
Prosedur Analitis dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan
antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP. Analisis yang
dilakukan adalah menilai kewajaran saldo dan rincian LK, kesesuaian dan
keterkaitan antar komponen LK yang satu dengan komponen lainnya. Prosedur ini
harus dirancang oleh Inspektorat dengan memertimbangkan hasil reviu SPI. Hal
ini dilakukan agar reviu kesesuaian dengan SAP dapat terarah pada komponen LK
dan akun-akun yang lemah pengendaliannya. Dengan demikian Inspektorat dapat
lebih memerdalam materi reviunya, serta memertimbangkan jenis-jenis masalah
yang membutuhkan penyesuaian, seperti terjadinya peristiwa luar biasa dan
perubahan kebijakan akuntansi. Contoh hubungan antar komponen laporan
keuangan atau lampirannya dalam Prosedur Analitis, antara lain:
1) Hubungan antara penambahan Aktiva Tetap dalam Neraca dengan Realisasi
Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2) Hubungan antara laporan/daftar aktiva tetap yang dibuat oleh Bagian
Akuntansi dengan Bagian Umum/Pengelola Barang/Aset;
3) Menganalisis LK untuk menentukan apakah LK sesuai dengan SAP;
4) Memeroleh laporan dari Inspektorat/APIP lain, jika ada yang telah melakukan
audit atau reviu atas LK tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meyakini
kesesuaian jumlah saldo awal pada neraca.
Penelaahan lebih lanjut setelah melakukan Prosedur Analitis tersebut di atas dapat
dilakukan dengan melihat kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam
LK terhadap buku besar, buku pembantu, catatan, dan laporan lain yang
20
digunakan dalam sistem akuntansi di lingkungan pemerintah daerah yang
bersangkutan.
2.2.3 Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LK akan berguna (usefull) apabila LK tersebut memenuhi standar
kualitatif. Karakteristik kualitatif LK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:
1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi
keputusan penguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa
lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil
evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi LK yang relevan
dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya Informasi yang relevan
memiliki unsur-unsur: (1) manfaat umpan balik (feedback value), (2) manfaat
prediktif (predictive value), (3) tepat waktu (timelines), dan (4) lengkap.
2) Andal, yaitu informasi dalam LK bebas dari pengertian yang menyesatkan dan
kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat
diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya
tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial
dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik: (1)
penyajian jujur, (2) dapat diverifikasi (verifiability), dan (3) netralitas.
3) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam LK akan lebih berguna jika
dapat dibandingkan dengan LK periode sebelumnya atau LK entitas pelaporan
lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan
21
eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan
secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan
kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan
kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang
sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya
perubahan.
4) Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam LK dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas
pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang
dimaksud.
Berdasarkan karakteristik kualitatif LK menurut SAP yang diuraikan di
atas, maka hasil reviu LKPD yang berkualitas haruslah memenuhi kriteria tepat
waktu (timeliness), lengkap (disclosure), dan informatif sehingga tujuan reviu
dapat tercapai. De Angelo (1981) dalam Watkins et al (2004) mendefinisikan
kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan
melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan
keahliannya. Berdasarkan pengertian tentang kualitas audit tersebut maka kualitas
reviu juga harus menunjukkan kemampuan APIP untuk menemukan dan
melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan
keahlian yang dimilikinya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
22
8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah, apabila APIP menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi
dan/atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka APIP harus
memberikan rekomendasi kepada entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan
untuk segera melakukan penyesuaian dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau
kesalahan tersebut secara berjenjang. Russel (2000) dalam Simanjuntak (2008),
menyebutkan bahwa kualitas audit merupakan fungsi jaminan kualitas tersebut
akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan yang
seharusnya. Kualitas reviu akan menjamin tercapainya tujuan reviu yakni
memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan SPI yang
memadai dan disajikan sesuai dengan SAP.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.09/2015 tentang Standar
Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kualitas
pelaksanaan reviu harus memenuhi kriteria:
1) Reviu dilaksanakan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan
penyusunan LKPD sesuai periode triwulan (3 bulan) dan prognosis/semester (6
bulan).
2) Reviu dilaksanakan oleh tim reviu yang secara kolektif harus memenuhi
kompetensi: (1) memahami SAP; (2) memahami SAPD; (3) memahami proses
bisnis atau kegiatan pokok entitas yang direviu; (4) memahami dasar-dasar
audit; (5) memahami teknik komunikasi; dan (5) memahami analisis basis data.
3) Reviu dilaksanakan dalam 3 tahap meliputi tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan, dan tahap pelaporan reviu.
23
4) Pereviu harus menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR) sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang menjelaskan mengenai: (1) pihak
yang melakukan reviu; (2) entitas yang direviu; (3) aktifitas penyelenggaraan
akuntansi dan komponen LKPD (LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE,
CaLK) yang direviu.
5) Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan dilakukan reviu
secara berjenjang menurut peran dalam tim reviu.
6) Pelaporan reviu harus mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu,
prosedur reviu yang dilakukan, masalah yang terjadi dalam penyusunan dan
penyajian LK, langkah perbaikan yang disepakati, koreksi/penyesuaian yang
telah dilakukan, dan rekomendasi dalam KKR yang tidak atau belum
dilaksanakan.
2.3 Tingkat Pendidikan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Peraturan
ini juga mendefinisikan tentang jenjang/tingkat pendidikan, yaitu tahapan
pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik,
24
tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang
pendidikan tersebut adalah:
1) Pasal 17 ayat (2), menyebutkan bahwa jenjang pendidikan dasar berbentuk
Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang
sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah
(MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
2) Pasal 18 ayat (3) menyebutkan jenjang pendidikan menengah berbentuk
Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain
yang sederajat.
3) Pasal 19 ayat (1) menyebutkan jenjang pendidikan tinggi merupakan jenjang
pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan
diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah menyebutkan bahwa auditor harus mempunyai tingkat pendidikan
formal minimal strata satu (S1) atau yang setara. Agar tercipta kinerja audit yang
baik maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan
untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor, dan
untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit agar sesuai dengan situasi
dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP. Untuk itu APIP juga
harus mengidentifikasi keahlian yang belum tersedia dan mengusulkannya sebagai
25
bagian dari proses rekrutmen. Lampiran 2 paragraf 11 Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN) menyebutkan bahwa pemeriksa yang melaksanakan
pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing,
serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan
entitas yang diperiksa. Dengan demikian, peraturan yang ada mensyaratkan APIP
Inspektorat berlatar belakang pendidikan akuntansi. Pemahaman akuntansi dapat
diperoleh melalui jenjang pendidikan formal maupun nonformal seperti pelatihan
dan kursus singkat. APIP yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi akan
lebih mudah memahami akuntansi pemerintahan maupun SAP karena mereka
telah memiliki ilmu dasar tentang akuntansi.
2.4 Tekanan Waktu (Time Pressure)
Tuntutan reviu LK yang berkualitas dengan anggaran waktu terbatas tentu
saja merupakan tekanan tersendiri bagi APIP. Riset Coram et.al (2004:6)
menunjukkan terdapat penurunan kualitas audit pada auditor yang mengalami
tekanan dikarenakan anggaran waktu yang sangat ketat. Situasi seperti ini
merupakan tantangan tersendiri bagi APIP, karena dalam kompleksitas tugas yang
semakin tinggi dan anggaran waktu yang terbatas, mereka dituntut untuk
menghasilkan laporan reviu yang berkualitas. Kualitas kinerja seseorang akan
sangat dipengaruhi oleh tekanan atau tuntutan tugas yang dihadapi (Simanjuntak,
2008).
APIP seringkali bekerja dalam keterbatasan waktu, untuk itu setiap
Inspektorat perlu membuat anggaran waktu dalam kegiatan reviu. Anggaran
26
waktu merupakan hal yang sangat penting karena menyediakan dasar untuk
memperkirakan biaya audit, pengalokasian staf ke dalam pekerjaan audit, dan
sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja auditor (Basuki dkk., 2006). Demikian
halnya dalam kegiatan reviu. Anggaran waktu berfungsi untuk menentukan biaya
reviu, pengalokasian personil ke dalam tim reviu dan sebagai dasar untuk
mengukur kinerja APIP.
Time Pressure memiliki dua dimensi yaitu time budget pressure (keadaan
dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang
telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat)
dan time deadline pressure (kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan
tugas audit tepat pada waktunya) (Herningsih, 2001). Keberadaan time pressure
ini memaksa APIP untuk menyelesaikan tugas secepatnya/sesuai dengan anggaran
waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan reviu seperti ini tentu saja tidak akan
sama hasilnya bila reviu dilakukan dalam kondisi tanpa time pressure. Agar
menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan bagi APIP
untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur reviu.
2.5 Anggaran Dana Reviu
Governmental Accounting Standard Board menyatakan bahwa anggaran
merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang
diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam
periode waktu tertentu. Menurut Mardiasmo (2002), anggaran adalah pernyataan
mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu
27
yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dengan demikian, setiap organisasi perlu
proses perencanaan dalam menyiapkan anggaran karena proses tersebut sangat
penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya selama satu tahun anggaran
dan dalam pelaksanaannya harus efisien, efektif, dan ekonomis serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Epstein (2001), anggaran
memiliki beberapa fungsi:
1) Alat perencanaan, anggaran berfungsi merencanakan sumber daya yang
dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya
anggaran diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan
keberlangsungan organisasi. Anggaran harus mencerminkan prioritas rencana
kerja yang akan dilakukan pemerintah.
2) Alat koordinasi, anggaran berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan
koordinasi dan komunikasi yang efektif untuk mencapai visi, misi, dan tujuan
organisasi.
3) Alat evaluasi, anggaran yang telah disusun dijadikan sebagai tolok ukur dalam
pencapaian target anggaran, efisiensi pelaksanaan, dan kesesuaiannya dengan
rencana.
4) Alat motivasi, anggaran sebagai acuan agar pengelolaannya dilakukan secara
efisien, efektif, dan ekonomis.
Pada instansi pemerintah, jumlah anggaran yang diperuntukkan dalam satu
periode, instansi harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan
biaya yang efisien. Anggaran khusus pelaksanaan kegiatan reviu LKPD menjadi
salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan reviu itu sendiri.
28
2.6 Penelitian Terdahulu
Sampai saat ini sepengetahuan peneliti, penelitian empiris yang secara
khusus meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kualitas reviu LKPD masih
terbatas. Terdapat beberapa penelitian terkait dengan pelaksanaan reviu LKPD
dapat peneliti jadikan bahan rujukan untuk penelitian ini. Penelitian-penelitian
tersebut adalah:
1) Dona (2013) melakukan penelitian terhadap evaluasi pelaksanaan reviu atas
LKPD. Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) indikator reviu yaitu perencanaan,
pelaksanaan (kesesuaian dengan SAP), dan pelaporan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan reviu di Pemerintah Kota Payakumbuh
belum dapat mencapai derajat kesesuaian sebesar 100%.
2) Amirullah dkk. (2010) meneliti pengaruh kompetensi auditor dan komitmen
organisasi pada pelaksanaan reviu LK di Inspektorat Aceh. Hasil penelitian ini
disimpulkan bahwa kompetensi auditor dan komitmen organisasi berpengaruh
baik secara simultan maupun parsial terhadap pelaksanaan reviu LK di
Inspektorat Aceh
3) Mulyono (2009) menguji pengaruh variabel latar belakang pendidikan
pemeriksa, kompetensi teknis, sertifikasi jabatan, pendidikan dan pelatihan
terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Dili Serdang. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa secara simultan latar belakang pendidikan pemeriksa,
kompetensi teknik, sertifikasi jabatan, dan pendidikan dan pelatihan
berkelanjutan berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat. Secara
parsial latar belakang pendidikan pemeriksa memiliki pengaruh paling kecil.
29
4) Batubara (2008) meneliti pengaruh latar belakang pendidikan, kecakapan
profesional, pendidikan berkelanjutan dan independensi terhadap kualitas hasil
pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang pendidikan,
kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan independensi secara
simultan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Secara parsial latar
belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
5) Prasita dan Adi (2007) meneliti pengaruh pengaruh kompleksitas audit dan
tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit dengan moderasi pemahaman
terhadap sistem informasi. Hasil penelitian menunjukkan tekanan anggaran
waktu memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kualitas audit.
6) Basuki dan Mahardani (2006) meneliti pengaruh tekanan anggaran waktu
terhadap perilaku disfungsional auditor dan kualitas audit pada kantor akuntan
publik di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran
waktu tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara langsung
terhadap kualitas audit.
7) Sososutikno (2005) meneliti hubungan tekanan anggaran waktu dengan
perilaku disfungsional serta pengaruhnya terhadap kualitas audit. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu secara langsung tidak
memiliki hubungan negatif terhadap kualitas audit, karena tekanan anggran
waktu yang diusulkan pada tingkat tertentu dapat memengaruhi kualitas audit
dan dapat pula tidak memengaruhi kualitas audit.
30
BAB III
RERANGKA BERPIKIR, KONSEP, DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1 Rerangka Berpikir
Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat
baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah mereviu Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal
33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan reviu
atas Laporan Keuangan (LK) dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan
informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan/Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8
dan Pasal 11. Pihak-pihak yang dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 11 tersebut
antara lain adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Reviu atas LKPD adalah pelaksanaan prosedur penelusuran angka-angka,
analitis, dan permintaan keterangan yang harus menjadi dasar memadai bagi
Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas LK bahwa tidak ada
modifikasi material yang harus dilakukan atas LK agar LK tersebut disajikan
berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun rerangka berpikir penelitian ini
dapat ditunjukkan pada Gambar 3.1.
30
31
Gambar 3.1 Rerangka Berpikir Penelitian
3.2 Rerangka Konsep
Konsep ini bertujuan untuk memberikan batasan bidang penelitian yang
akan dilakukan. Berdasarkan rerangka berpikir penelitian ini, dapat disusun
rerangka konsep penelitian untuk melihat hubungan-hubungan antar variabel
penelitian seperti Gambar 3.2
Kajian Teoritis dan Pustaka
Teori Penetapan Tujuan
Peraturan Pemerintah No. 8
Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 4 Tahun 2008
Kajian Empiris
1. Setria Dona (2013)
2. Amirullah, dkk. (2010)
3. Kuswarini (2010)
4. Mulyono (2009)
5. Batubara (2008)
6. Prasita dan Adi (2007)
7. Basuki dan Mahardani
(2006)
8. Sososutikno (2005)
Rumusan Masalah
Pengujian Statistik
Hipotesis
Tesis
32
Gambar 3.2 Rerangka Konsep Penelitian
3.3 Hipotesis Penelitian
Pada bagian ini diuraikan mengenai hipotesis penelitian sebagai jawaban
sementara atas rumusan masalah yang memerlukan pengujian secara empiris.
3.3.1 Prosedur Reviu Pada Kualitas Reviu LKPD
Prosedur adalah metode atau teknik yang digunakan oleh auditor untuk
mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang mencukupi dan kompeten. Hal ini
menurut teori penetapan tujuan (Locke, 1975 dalam Pinder, 1984), merupakan
intensitas tujuan (goal intensity) yakni proses menentukan pencapaian suatu
tujuan. Prosedur reviu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2008 adalah penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur
analitis. Prosedur reviu harus diungkapkan secara jelas agar anggota tim reviu
mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan. Tanpa prosedur reviu maka
kualitas hasil reviu belum dapat memberikan informasi bahwa LKPD telah
disusun berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP.
H1: Prosedur reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD.
Prosedur Reviu (X1)
Latar Belakang
Pendidikan (X2)
Tekanan Waktu
(X3)
Kualitas Reviu
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
(Y)
Anggaran Dana
Reviu (X4)
+
+
−
+
33
3.3.2 Latar Belakang Pendidikan Pada Kualitas Reviu LKPD
Teori penetapan tujuan (Locke, 1975 dalam Pinder, 1984) menyebutkan
bahwa untuk mencapai suatu tujuan dengan kesulitan tertentu (goal difficulty)
dibutuhkan keahlian tertentu pula. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah menyebutkan bahwa auditor harus mempunyai
tingkat pendidikan formal minimal strata satu (S1) atau yang setara. Lampiran 2
paragraf 11 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyebutkan bahwa
pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di
bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku
umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa. Namun dalam praktiknya
peraturan tersebut dirasakan masih belum maksimal mengingat masih minimnya
sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemeriksaan (audit dan reviu),
sehingga tidak hanya yang berlatar pendidikan auditing, akuntansi, administrasi
pemerintahan, dan komunikasi yang melaksanakan tugas pemeriksaan melainkan
latar belakang pendidikan sosial, teknik, bahkan farmasi dapat melaksanakan
tugas dan fungsi sebagai aparat pengawas internal pemerintah.
Pemahaman akuntansi dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan formal
maupun nonformal seperti pelatihan dan kursus singkat. APIP yang memiliki latar
belakang pendidikan akuntansi akan lebih mudah memahami akuntansi
pemerintahan maupun SAP karena mereka telah memiliki ilmu dasar tentang
akuntansi. Mulyono (2009) melakukan pengujian terhadap variabel latar belakang
pendidikan pemeriksa, kompetensi teknis, sertifikasi jabatan, pendidikan, dan
34
pelatihan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Dili Serdang. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa secara simultan latar belakang pendidikan pemeriksa,
kompetensi teknik, sertifikasi jabatan, dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat. Secara parsial latar belakang
pendidikan pemeriksa memiliki pengaruh paling kecil. Sedangkan Batubara
(2008) melakukan pengujian terhadap latar belakang pendidikan, kecakapan
profesional, pendidikan berkelanjutan dan independensi terhadap kualitas hasil
pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang pendidikan, kecakapan
profesional, pendidikan berkelanjutan, dan independensi secara simultan
berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Secara parsial latar belakang
pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
H2: Latar belakang pendidikan berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD.
3.3.3 Tekanan Waktu (Time Pressure) Pada Kualitas Reviu LKPD
Tekanan waktu dapat dijelaskan sebagai salah satu faktor yang
memengaruhi tujuan spesifik (goal specificity) yakni tercapainya kualitas reviu.
Teori penetapan tujuan menurut (Locke, 1975 dalam Pinder, 1984), tujuan
spesifik berkaitan dengan tingkat presisi kuantitatif dari suatu tujuan Penelitian
Prasita dan Adi (2007) menunjukan bahwa tekanan anggaran waktu memiliki
pengaruh negatif yang signifikan terhadap kualitas audit, sehingga menimbulkan
stress yang pada akhirnya mendorong auditor melakukan pelanggaran terhadap
standar audit dan mendorong adanya perilaku - perilaku yang tidak etis atau
disfungsional yang justru menghasilkan kinerja buruk auditor yang berakibat
35
rendahnya kualitas audit. Namun penelitian tersebut tidak konsisten dengan
Basuki dan Mahardani (2006) yang meneliti bahwa tekanan anggaran dan waktu
tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara langsung terhadap kualitas
audit, namun harus melalui perilaku underresponding of time terlebih dahulu.
Mereka meyakini, anggaran waktu yang ketat telah dianggap sebagai suatu realita
yang tidak dapat dihindari dan merupakan cara untuk mendorong auditor untuk
bekerja keras dan efisien. Penelitian mereka didukung oleh Sososutikno (2003)
menurutnya, tekanan anggaran waktu memberikan motivasi positif bila tekanan
anggaran waktu ditingkatkan pada level yang sangat sulit tapi terlihat dapat
dicapai oleh auditor. Begitupun sebaliknya, tekanan anggaran waktu dapat
mengurangi motivasi jika ditempatkan pada tingkat cukup sulit tapi tidak dapat
dicapai oleh auditor.
Penerapannya dalam reviu LK adalah tuntutan reviu LK yang berkualitas
dengan anggaran waktu terbatas merupakan tekanan tersendiri bagi APIP. Riset
Coram et. al (2004) menunjukkan terdapat penurunan kualitas audit pada auditor
yang mengalami tekanan dikarenakan anggaran waktu yang sangat ketat. Situasi
seperti ini merupakan tantangan tersendiri bagi APIP, karena dalam kompleksitas
tugas yang semakin tinggi dan anggaran waktu yang terbatas, mereka dituntut
untuk menghasilkan laporan reviu yang berkualitas.
Keberadaan time pressure ini memaksa APIP untuk menyelesaikan tugas
secepatnya/sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan
reviu seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila reviu dilakukan dalam
kondisi tanpa time pressure. Agar menepati anggaran waktu yang telah
36
ditetapkan, ada kemungkinan bagi APIP untuk melakukan pengabaian terhadap
prosedur reviu.
H3: Tekanan waktu berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD.
3.3.4 Anggaran Dana Reviu Pada Kualitas Reviu LKPD
Salah satu aspek kognitif dari teori penetapan tujuan (Locke, 1975 dalam
Pinder, 1984) adalah kadar usaha untuk mencapai tujuan (goal commitment).
Ketersediaan anggaran dana reviu merupakan usaha sekaligus faktor penting
untuk tercapainya kualitas reviu. Governmental Accounting Standard Board
menyatakan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang
mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang
diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.
Menurut Mardiasmo (2002), anggaran adalah pernyataan mengenai
estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang
dinyatakan dalam ukuran finansial. Dengan demikian, setiap organisasi perlu
proses perencanaan dalam menyiapkan anggaran karena proses tersebut sangat
penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya selama satu tahun anggaran
dan dalam pelaksanaannya harus efisien, efektif, dan ekonomis serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jumlah anggaran yang
diperuntukkan dalam satu periode instansi pemerintah harus mampu
meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan biaya yang efisien. Anggaran
pelaksanaan kegiatan reviu LKPD menjadi salah satu faktor penting dalam
mencapai tujuan reviu itu sendiri. Penelitian Kuswarini (2010) menunjukan bahwa
37
jumlah anggaran berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan
terhadap efektifitas pengendalian intern.
H4: Anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD.
38
BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1 Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian merupakan rencana menyeluruh dari penelitian
mencakup pemilihan sumber-sumber daya dan tipe informasi yang diperlukan
untuk menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Merancang penelitian
berarti menentukan jenis risetnya, menentukan data yang akan digunakan, dan
merancang model empiris untuk menguji hipotesis-hipotesis secara statistik
(Jogiyanto, 2007).
Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan sendiri oleh
peneliti terhadap subyek penelitian yakni Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP). Berdasarkan hipotesis dalam rancangan penelitian ini ditentukan 4
(empat) variabel yaitu prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu
(time pressure), anggaran dana reviu, dan kualitas reviu LKPD. Prosedur reviu,
latar belakang pendidikan, tekanan waktu (time pressure), dan anggaran dana
reviu sebagai variabel independen dan kualitas reviu LKPD sebagai variabel
dependen. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis
Regresi Linier Berganda. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dan langkah
terakhir disimpulkan serta diberikan saran. Untuk lebih jelasnya rancangan
penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1.
38
39
Gambar 4.1 Rancangan Penelitian
Kajian Teoritis
Kajian Empiris
Masalah
Simpulan dan Saran
Variabel Penelitian
Hipotesis
Teknik Pengumpulan
Data
Dependen
Kualitas Reviu LKPD
Independen
Prosedur Reviu
Latar Belakang Pendidikan
Tekanan Waktu (Time Pressure)
Anggaran Dana Reviu
Uji Instrumen Uji Hipotesis
Uji Validitas
Uji Reliabilitas
Regresi Linier Berganda
F Test
t Test
Koef. Determinasi (Adjusted R2)
Teknik Analisis Data
Instrumen Penelitian
Interpretasi Hasil dan
Pembahasan
40
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di 10 (sepuluh) Inspektorat Daerah di
Provinsi Bali yaitu Inspektorat Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar,
Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali.
Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Mei-Juni 2015.
4.3 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada kualitas reviu terhadap
pelaksanaan reviu atas LKPD oleh APIP di Provinsi Bali.
4.4 Sumber dan Jenis Data
Subyek penelitian merupakan sumber data diperoleh. Menurut Amirin
(1995) subyek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya
diperoleh keterangan. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan
datanya, maka sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau
menjawab pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun secara lisan (Arikunto,
1998), dalam hal ini yang menjadi responden (subyek penelitian) adalah APIP.
Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berasal dari jawaban
responden atas kuesioner yang dikuantifikasikan menggunakan skala Likert.
Tingkat analisis penelitian ini adalah individu karena yang ingin diketahui adalah
kualitas reviu yang dihasilkan APIP secara individu, bukan kualitas reviu yang
berasal dari institusi secara keseluruhan.
41
4.5 Populasi dan Sampel
1) Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah APIP Inspektorat Provinsi/
Kabupaten/Kota di Bali dengan jumlah keseluruhan adalah 171 orang. APIP
Inspektorat terdiri atas fungsional Auditor dan fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Auditor mempunyai
tugas melakukan reviu, audit keuangan, dan aset dalam rangka penyelenggaraan
tugas-tugas pemerintahan di daerah. P2UPD mempunyai tugas pengawasan atas
penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan
keuangan. Keduanya, baik auditor maupun P2UPD berada dalam satu penugasan
reviu LKPD. Jumlah masing-masing APIP Inspektorat Daerah di Bali disajikan
pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1
Data Jumlah Aparat Pengawasan Intern (APIP)
Inspektorat Daerah se-Bali Tahun 2015
No. Keterangan APIP
Auditor P2UPD
1. Inspektorat Kab. Badung 8 6
2. Inspektorat Kab. Bangli 5 6
3. Inspektorat Kab. Buleleng 9 4
4. Inspektorat Kab. Gianyar 7 6
5. Inspektorat Kab. Jembrana 5 9
6. Inspektorat Kab. Karangasem 9 5
7. Inspektorat Kab. Klungkung 19 16
42
8. Inspektorat Kab. Tabanan 10 5
9. Inspektorat Kota Denpasar 14 2
10. Inspektorat Provinsi Bali 13 13
Jumlah 99 72
Jumlah keseluruhan 171
Sumber: Inspektorat Daerah se-Bali Tahun Anggaran 2015
2) Sampel
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non probability sampling
berupa purposive sampling. Sampel yang diambil adalah 45 orang APIP sebagai
responden dengan kriteria:
(1) APIP Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali yang melakukan reviu atas
LPKD, dan
(2) Berperan sebagai ketua tim dalam tim reviu.
Penentuan kriteria ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa APIP yang berperan
sebagai ketua tim memiliki pengetahuan dan kompetensi reviu yang cukup untuk
memimpin tim reviu dan bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan
reviu sejak tahap perencanaan sampai pelaporan sehingga memiliki persepsi yang
lebih akurat mengenai variabel penelitian ini utamanya variabel kualitas reviu
LKPD.
4.6 Variabel Penelitian
Variabel penelitian terdiri atas variabel independen yakni prosedur reviu,
latar belakang pendidikan, tekanan waktu, anggaran dana reviu, dan variabel
43
dependen yakni kualitas reviu LKPD. Berikut dijelaskan definisi operasional tiap-
tiap variabel penelitian.
1) Prosedur Reviu
Prosedur reviu (X1) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah adalah penelusuran angka, permintaan keterangan,
dan prosedur analitis. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini
adalah tingkat akurasi dari penelusuran angka, permintaan keterangan, dan
prosedur analitis. Pengukuran variabel dengan instrumen kuesioner menggunakan
skala Likert 5 poin: sangat tidak setuju (skor 1), tidak setuju (skor 2), ragu-ragu
(skor 3), setuju (skor 4), sangat setuju (skor 5).
2) Latar Belakang Pendidikan
Latar belakang pendidikan (X2) didefinisikan sebagai latar belakang
pendidikan yang dimiliki oleh APIP Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali
yang pernah melakukan reviu terhadap LKPD. Pengukuran variabel menggunakan
skala nominal yakni 1 (satu) untuk APIP Inspektorat berlatar belakang pendidikan
S1 akuntansi, 0 (nol) untuk APIP Inspektorat berlatar belakang pendidikan S1
nonakuntansi.
3) Tekanan Waktu (Time Pressure)
Tekanan waktu (X3) adalah suatu kondisi APIP mendapat tekanan untuk
dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Pernyataan yang menjadi indikator variabel tekanan waktu dalam penelitian ini
menggunakan indikator tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit yang
44
dikembangkan oleh Sososutikno (2003) dan Prasita dkk (2007), yaitu: 1)
keterbatasan waktu penugasan, 2) penyelesaian tugas dengan waktu yang sudah
ditentukan, 3) pemenuhan target waktu selama penugasan, 4) fokus tugas dengan
keterbatasan waktu, 5) pengomunikasian anggaran waktu, 6) efisiensi dalam
proses audit, 7) penilaian kinerja dari atasan. Variabel ini diukur dengan skala
Likert 5 poin. Pernyataan nomor 1,2,3,4 untuk indikator keterbatasan waktu
penugasan, penyelesaian tugas dengan waktu yang sudah ditentukan, pemenuhan
target waktu selama penugasan, dan fokus tugas dengan keterbatasan waktu
menggunakan skala: sangat tidak setuju (skor 5), tidak setuju (skor 4), ragu-ragu
(skor 3), setuju (skor 2), sangat setuju (skor 1). Pernyataan nomor 5,6,7 untuk
indikator pengomunikasian anggaran waktu, efisiensi dalam proses reviu, dan
penilaian kinerja dari atasan menggunakan skala: sangat tidak setuju (skor 1),
tidak setuju (skor 2), ragu-ragu (skor 3), setuju (skor 4), sangat setuju (skor 5).
4) Anggaran Dana Reviu
Anggaran dana reviu (X4) adalah ketersediaan dana pelaksanaan kegiatan
reviu LKPD. Variabel ini dinilai berdasarkan persepsi APIP atas kecukupan
anggaran (prasarana dan sarana) Inspektorat Daerah dalam mendukung
pelaksanaan kegiatan reviu LKPD. Variabel diukur menggunakan skala Likert 5
poin: sangat tidak cukup (skor 1), tidak cukup (skor 2), cukup (skor 3), lebih dari
cukup (skor 4), sangat cukup (skor 5).
5) Kualitas Reviu LKPD
Kualitas reviu LKPD (Y) yaitu kondisi APIP yang mampu
membandingkan pelaksanaan reviu yang sebenarnya dengan yang seharusnya
45
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Pernyataan yang menjadi indikator variabel kualitas reviu LKPD ini merupakan
modifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.09/2015
tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu: 1)
waktu pelaksanaan reviu, 2) kompetensi pereviu, 3) tahapan reviu, 4) kertas kerja
reviu, 5) pelaporan reviu. Kualitas reviu diukur untuk menggambarkan tingkat
persepsi APIP terhadap bagaimana kualitas proses reviu, kualitas hasil reviu, dan
tindak lanjut hasil reviu. Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 poin: sangat
tidak setuju (skor 1), tidak setuju (skor 2), ragu-ragu (skor 3), setuju (skor 4),
sangat setuju (skor 5).
Secara ringkas variabel penelitian, indikator, dan skala pengukuran variabel
disajikan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2
Operasional Variabel Penelitian
Variabel Indikator Skala No.
Pernyataan
1. Prosedur Reviu 1. Penelusuran Angka
2. Permintaan Keterangan
3. Prosedur Analitis
Ordinal
(Likert)
1 – 3
4 – 6
7 – 9
2. Latar Belakang
Pendidikan
1. S1 Akuntansi
2. S1 Nonakuntansi
Nominal
46
3. Tekanan Waktu 1. Keterbatasan waktu penugasan
2. Penyelesaian reviu dengan
waktu yang ditentukan
3. Pemenuhan target waktu
selama penugasan
4. Fokus tugas reviu dengan
keterbatasan waktu
5. Pengomunikasian anggaran
waktu
6. Efisiensi dalam proses reviu
7. Penilaian kinerja dari atasan
Ordinal
(Likert)
1
2
3
4
5
6
7
4. Anggaran Dana
Reviu
Kecukupan ketersediaan anggaran
dana reviu LKPD
Ordinal
(Likert)
1
5. Kualitas Reviu
LKPD
1. Waktu pelaksanaan reviu
2. Kompetensi pereviu
3. Tahapan reviu
4. Kertas kerja reviu
5. Pelaporan reviu
Ordinal
(Likert)
1
2,3
4
5,6
7,8
4.7 Instrumen Penelitian
Metode pengumpulan data primer dengan menggunakan instrumen
penelitian berupa kuesioner tertutup. Artinya, responden diberikan alternatif
pilihan dalam menjawab kuesioner. Namun, responden tidak dapat memberikan
alternatif jawaban di luar pilihan yang disediakan. Skala pengukuran respon yang
47
digunakan adalah 5 (lima) poin skala Likert. Pengumpulan data dilakukan dengan
cara memberikan kuesioner langsung kepada responden.
1) Uji Validitas Instrumen
Validitas penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur
penelitian tentang inti atau arti sebenarnya yang diukur Jogiyanto (2007). Tinggi
rendahnya validitas menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak
menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Validitas dilakukan
dengan mengorelasikan antar skor item instrumen dengan skor total seluruh item
pertanyaan. Batas minimum dianggap memenuhi syarat validitas apabila r=0,3.
Jadi untuk memenuhi syarat validitas, maka butir pertanyaan atau pernyataan
dalam penelitian harus memiliki koefisien korelasi>0,3 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,05. Apabila korelasi antara butir skor dengan skor total
kurang dari 0,3 maka butir pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen tersebut
dinyatakan tidak valid.
2) Uji Reliabilitas Instrumen
Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan yang
ditunjukkan oleh instrumen pengukuran yang pengujiannya dapat dilakukan
secara internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang
ada Jogiyanto (2007). Menurut Ghozali (2009) variabel dikatakan reliabel jika
nilai Cronbach’s Alpha>0,6.
4.8 Prosedur Penelitian
1) Teknik Pengumpulan Data
48
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
(1) Kuesioner, dengan mengajukan daftar pernyataan/pertanyaan yang berkaitan
dengan prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu (time
pressure), anggaran dana reviu, dan kualitas reviu LKPD. Kuesioner
langsung diantarkan ke lokasi penelitian, yakni 10 (sepuluh) Inspektorat
daerah di Provinsi Bali. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat)
buah variabel yang akan diteliti, masing-masing variabel ini terdiri atas
beberapa pernyataan (Tabel 4.2).
(2) Dokumentasi, pengumpulan data dengan mencatat dan atau mengutip data
dari dokumen Inspektorat daerah.
(3) Studi kepustakaan, dengan mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah
literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
2) Prosedur Pengumpulan Data
Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui penyebaran
kuesioner kepada responden untuk mengetahui tanggapan responden mengenai
prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, anggaran dana reviu,
dan kualitas reviu LKPD. Kuesioner akan dibagikan kepada APIP yang berperan
sebagai ketua tim dalam tim reviu LKPD.
4.9 Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Regresi
Linier Berganda. Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis
49
regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas: uji
normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Tujuan pengujian ini
adalah untuk mengetahui kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam
penelitian supaya hasilnya BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator (Ghozali,
2006), sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat, efisien,
dan terbebas dari kelemahan kelemahan yang terjadi karena masih adanya gejala-
gejala asumsi klasik.
4.9.1 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar
kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan
regresi yang digunakan dalam penelitian ini diasumsikan linier dan diuji dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,05. Model persamaan regresinya adalah:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e
Keterangan:
Y = kualitas reviu LKPD
β0 = intersep
β1, β2, β3, β4 = koefisien regresi
X1 = prosedur reviu
X2 = latar belakang pendidikan
X3 = tekanan waktu
X4 = anggaran dana reviu
e = variabel pengganggu
Langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu prosedur
reviu, latar belakang pendidikan, tekanan anggaran waktu, dan anggaran reviu
dilakukan dengan uji Adjusted R2, uji model (uji F), dan uji parsial (uji t).
50
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1 Deskripsi Responden
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan
responden penelitian yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota di Bali yang melakukan reviu atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan berperan sebagai
ketua tim dalam tim reviu. APIP Inspektorat terdiri atas fungsional
Auditor dan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah (P2UPD). Penentuan sampel penelitian disajikan pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1
Penentuan Sampel Penelitian
Keterangan Jumlah
Jumlah APIP Provinsi Bali 171
Jumlah APIP yang tidak berperan sebagai ketua tim 126
Jumlah sampel penelitian 45
Sumber: Data diolah 2015
Tabel 5.1 menunjukkan jumlah sampel yang digunakan sebesar 45 responden
dengan rincian: 40 orang fungsional Auditor dan 5 orang fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Penyebaran kuesioner
dilakukan pada bulan Mei-Juni 2015. Pengiriman kuesioner diantar langsung
kepada responden dengan rentang waktu pengisian kuesioner adalah 1 minggu
sejak kuesioner diterima. Ringkasan penyebaran dan pengembalian kuesioner
penelitian ditunjukkan dalam Tabel 5.2.
50
51
Tabel 5.2
Tabel Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner
Keterangan Jumlah Prosentase
Kuesioner yang disebar 45 100%
Kuesioner yang kembali 45 100%
Kuesioner yang digunakan 45 100%
Sumber: data diolah, 2015
Responden diminta untuk mengisi identitas pribadi yang meliputi umur, jenis
kelamin, pendidikan terakhir, dan sertifikat pengawasan yang dimiliki. Rincian
mengenai profil responden disajikan pada Tabel 5.3.
Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 45 responden, untuk kelompok masa
kerja, mayoritas responden berpengalaman 1-4 tahun sebanyak 16 responden atau
35,56 persen, dan minoritas responden berpengalaman 17-20 tahun sebanyak 1
responden atau 2,22 persen. Untuk kelompok latar belakang pendidikan,
mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan nonakuntansi sebanyak
27 responden atau 60 persen sedangkan sisanya berlatar belakang pendidikan
akuntansi sebanyak 18 responden atau 40 persen Menurut kelompok pendidikan
formal terakhir, mayoritas responden memiliki jenjang Strata I sebanyak 34
responden atau 75,56 persen, dan sisanya sebanyak 11 responden atau 11,11
persen jenjang Strata II. Untuk kelompok kepemilikan sertifikat pengawasan,
mayoritas responden bersertifikat jenjang ketua tim sebanyak 35 responden atau
77,78 persen, dan minoritas responden bersertifikat jenjang pengendali teknis dan
P2UPD masing-masing sebanyak 5 responden atau 11,11 persen.
52
Tabel 5.3
Profil Responden
Uraian APIP
Jumlah %
Auditor P2UPD
Masa Kerja
1 - 4 Tahun 14 2 16 35,56
5 - 8 Tahun 10 2 12 26,66
9 - 12 Tahun 8 - 8 17,78
13 - 16 Tahun 7 1 8 17,78
17 - 20 Tahun 1 - 1 2,22
45 100,00
Latar Belakang Pendidikan
Akuntansi 18 - 18 40,00
Nonakuntansi 22 5 27 60,00
45 100,00
Pendidikan Formal Terakhir
Doktor (S3) - - - -
Magister (S2) 10 1 11 24,44
Sarjana (S1) 30 4 34 75,56
45 100,00
Sertifikat Pengawasan
Pengendali Teknis 5 - 5 11,11
Ketua Tim 35 - 35 77,78
P2UPD 5 5 11,11
45 100,00
Sumber: data diolah, 2015
5.2 Uji Instrumen
Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan
uji reliabilitas. Responden yang digunakan untuk uji instrumen dalam penelitian
ini adalah responden yang sebenarnya (asli) karena kegiatan reviu Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bidang tugas khusus yang
hanya dilaksanakan oleh lembaga/unit kerja tertentu di lingkungan organisasi
pemerintahan daerah.
53
Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen berdasarkan
perhitungan statistik menyatakan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan
dalam instrumen penelitian adalah valid dan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan
seluruh nilai koefisien korelasi atas uji validitas instrumen variabel prosedur reviu
(X1), tekanan waktu (X3), dan kualitas reviu LKPD (Y) dengan alpha 0,05 lebih
besar dari r-tabel=0,361. Demikian juga seluruh nilai koefisien Cronbach’s Alpha
atas uji reliabilitas instrumen lebih besar dari 0,6. Hasil uji validitas dan
reliabilitas instrumen secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1.
5.3 Deskripsi Variabel Penelitian
Variabel-variabel yang dioperasionalkan dalam penelitian ini
terdiri atas prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu,
anggaran dana reviu, dan kualitas reviu LKPD. Kecenderungan dan variasi
dari variabel penelitian ini dapat ditentukan berdasarkan distribusi
frekuensi (Lampiran 11 dan 12). Penentuan distribusi frekuensi didasarkan
pada nilai intervalnya yang terlebih dahulu harus ditentukan dengan
formulasi (Santoso, 2011), sebagai berikut:
Skor untuk masing-masing alternatif jawaban dari variabel penelitian ditentukan
dengan nilai minimal 1 dan maksimal 5, maka interval dapat dihitung sebagai
berikut:
54
= 0,8
Untuk mengetahui kondisi variabel-variabel penelitian secara menyeluruh,
akan dilihat dari rata-rata skor dengan kriteria sebagai berikut:
1,00 – 1,80 = sangat tidak setuju
1,81 – 2,60 = tidak setuju
2,61 – 3,40 = cukup setuju
3,41 – 4,20 = setuju
4,21 – 5,00 = sangat setuju
Tabel 5.4
Statistik Deskriptif Data Penelitian
Variabel N Rata-Rata
Skor Minimun Maksimum
Rata-
rata
Standar
Deviasi
Prosedur Reviu 45 3,91 19 45 35,20 8,02
Latar Belakang
Pendidikan
45 0,40
0 1 0,40 0,49
Tekanan Waktu 45 2,92 18 23 20,47 1,38
Anggaran Dana Reviu 45 3,53 1 5 3,53 1,36
Kualitas Reviu LKPD 45 3,88 18 40 31,02 6,78
Sumber: Lampiran 3, 12
Tabel 5.4 menunjukkan statistik deskriptif jawaban responden dengan
penilaian sebagai berikut:
1) Variabel prosedur reviu dengan 9 butir pernyataan menunjukkan rata-rata
distribusi frekuensi jawaban responden sebesar 3,91. Nilai minimum 19 dan
nilai maksimum 45. Nilai rata-rata variabel prosedur reviu untuk seluruh
responden adalah 35,20. Hal ini berarti bahwa jawaban responden untuk
variabel prosedur reviu tergolong setuju. Standar deviasi menunjukkan ukuran
55
variasi data terhadap nilai rata-rata. Standar deviasi untuk variabel prosedur
reviu adalah 8,022 yang berarti bahwa variasi data relatif lebih kecil karena
standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.
2) Variabel latar belakang pendidikan merupakan dummy variabel dengan skala
nominal (kategorikal). Skala nominal 0 (nol) untuk APIP berlatar belakang
pendidikan nonakuntansi dan 1 (satu) untuk APIP berlatar belakang
pendidikan akuntansi. Nilai rata-rata variabel latar belakang pendidikan untuk
seluruh responden adalah 0,4. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden
(60 persen; 27 orang) berlatar belakang pendidikan nonakuntansi dan sisanya
berlatar belakang pendidikan akuntansi (40 persen; 18 orang).
3) Variabel tekanan waktu dengan 7 butir pernyataan menunjukkan rata-rata
distribusi frekuensi jawaban responden sebesar 2,92. Nilai minimum 18 dan
nilai maksimum 23. Nilai rata-rata tekanan waktu untuk seluruh responden
adalah 20,47. Hal ini berarti bahwa jawaban responden untuk variabel tekanan
waktu tergolong cukup setuju. Standar deviasi untuk variabel tekanan waktu
adalah 1,375 yang berarti bahwa variasi data relatif lebih kecil karena standar
deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.
4) Variabel anggaran dana reviu dengan 1 butir pernyataan menunjukkan rata-rata
distribusi frekuensi jawaban responden sebesar 3,53. Nilai minimum 1 dan
nilai maksimum 5. Nilai rata-rata variabel anggaran dana reviu untuk seluruh
responden adalah 3,53. Hal ini berarti bahwa jawaban responden untuk variabel
anggaran dana reviu tergolong lebih dari cukup. Standar deviasi untuk variabel
56
anggaran dana reviu adalah 1,358. Hal ini berarti bahwa variasi data relatif
lebih kecil karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.
5) Variabel kualitas reviu dengan 8 butir pernyataan menunjukkan rata-rata
distribusi frekuensi jawaban responden sebesar 3,88. Nilai minimum 18 dan
nilai maksimum 40. Nilai rata-rata variabel kualitas reviu untuk seluruh
responden adalah 31,02. Hal ini berarti bahwa jawaban responden untuk
variabel kualitas reviu tergolong setuju. Standar deviasi untuk variabel kualitas
reviu adalah 6,781. Hal ini berarti bahwa variasi data relatif lebih kecil karena
standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.
5.4 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Regresi
Linier Berganda. Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis
regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri
atas: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.
5.4.1 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, dan
uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui kelayakan atas model regresi
yang digunakan dalam penelitian supaya hasilnya BLUE atau Best Linear
Unbiased Estimator (Ghozali, 2006), sehingga hasil analisis dapat
diinterpretasikan dengan lebih akurat, efisien, dan terbebas dari kelemahan
kelemahan yang terjadi karena masih adanya gejala-gejala asumsi klasik.
57
Tabel 5.5
Hasil Uji Asumsi Klasik
Keterangan Multikolinieritas Heteroskedastisitas Normalitas
Tolerance VIF P-value P-value
Prosedur Reviu 0,937 1,067 0,597
Latar Belakang Pendidikan 0,794 1,260 0,675
Tekanan Waktu 0,952 1,050 0,336
Anggaran Dana Reviu 0,726 1,377 0,203
Kolmogorof-Smirnov 0,409
Sumber: Lampiran 14, 15, dan 16
Tabel 5.5 menunjukkan hasil uji asumsi klasik dengan uraian sebagai
berikut:
1) Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap nilai
residual hasil persamaan regresi. Residual pada model regresi telah mengikuti
asumsi normalitas residual. Hal ini dapat dilihat dari p-value=0,409 > alpha
(0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan untuk
penelitian ini telah berdistribusi normal.
2) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen penelitian. Ada
tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai
Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,1
dan VIF < 10, maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar variabel
independen dan sebaliknya (Ghozali, 2006). Hasil uji multikolinieritas
menunjukkan bahwa angka tolerance dari variabel prosedur reviu, latar
belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu lebih dari 0,10
serta hasil perhitungan nilai Variance Inflantion Factor (VIF) kurang dari 10,
maka model regresi bebas dari multikolinieritas.
58
3) Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji statistik Glesjer untuk
mengetahui kesamaan varian masing-masing variabel independen terhadap
variabel terikat. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa probabilitas
signifikansi semua variabel independen di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka
model regresi bebas dari heteroskedastisitas, dengan kata lain pada model
regresi ini variasi data homogen, terjadi kesamaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain.
5.4.2 Uji Hipotesis
Model regresi linier berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk
menguji pengaruh variabel independen prosedur reviu, latar belakang pendidikan,
tekanan waktu dan anggaran dana reviu pada variabel dependen kualitas reviu
LKPD. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini sesuai Tabel 5.5
sebagai berikut:
Y = 28,159 + 0,507X1 + 3,183X2 - 1,377X3 + 1,713X4
Keterangan:
Y = kualitas reviu LKPD
X1 = prosedur reviu
X2 = latar belakang pendidikan
X3 = tekanan waktu
X4 = anggaran dana reviu
59
Analisis model regresi diawali dengan uji kelayakan model (uji F). Hasil uji F
disajikan pada Tabel 5.6.
Tabel 5.6
Hasil Uji F, Uji t, dan Koefisien Determinasi
Keterangan
Unstandardized
Coefficients t P
value F
Adjusted
R
Square B Std. Error
Constant 28,159 10,146 2,775 0,008
Prosedur Reviu 0,507 0,083 6,120 0,000
Latar Belakang Pendidikan 3,183 1,478 2,154 0,037
Tekanan Waktu -1,377 0,542 -2,541 0,015
Anggaran Dana Reviu 1,713 0,767 2,234 0,031
F test 0,000 20,529
Koefisien Determinasi 0,640
Sumber: Lampiran 13
Hasil uji ANOVA atau F test seperti yang ditampilkan pada Tabel 5.6
diperoleh nilai F sebesar 20,529 dengan probabilitas 0,000. Probabilitas lebih
kecil dari nilai signifikan 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk
memprediksi kualitas reviu LKPD atau dapat dikatakan bahwa prosedur reviu,
latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu secara
bersama-sama berpengaruh pada kualitas reviu LKPD.
Pengujian selanjutnya adalah uji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis
pertama (H1) yang menyebutkan bahwa prosedur reviu berpengaruh positif pada
kualitas reviu LKPD. Tabel 5.6 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi
variabel prosedur reviu adalah 0,507. Nilai koefisien regresi ini berpengaruh
positif signifikan pada taraf signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,000. Hasil
pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel prosedur reviu berpengaruh
positif pada kualitas reviu LKPD atau dengan kata lain H1 diterima.
60
Hasil pengujian hipotesis ke-dua (H2) yang menyebutkan bahwa latar
belakang pendidikan berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD ditunjukkan
pada Tabel 5.6. Nilai koefisien regresi variabel latar belakang pendidikan adalah
3,183. Nilai koefisien regresi ini berpengaruh positif signifikan pada taraf
signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,037. Berdasarkan hasil pengujian H2
ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel latar belakang pendidikan berpengaruh
positif pada kualitas kualitas reviu LKPD atau dengan kata lain H2 diterima.
Hasil pengujian hipotesis ke-tiga (H3) yang menyebutkan bahwa tekanan
waktu berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD ditunjukkan pada tabel 5.6.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel tekanan
waktu (X3) adalah -1,377. Nilai koefisien regresi ini berpengaruh negatif
signifikan pada taraf signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,015. Hasil
pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel tekanan waktu berpengaruh
negatif pada kualitas reviu LKPD atau dengan kata lain H3 diterima.
Hasil pengujian hipotesis ke-empat (H4) yang menyebutkan bahwa
anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD ditunjukkan
pada tabel 5.6. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien
regresi variabel anggaran dana reviu (X4) adalah 1,713. Nilai koefisien regresi ini
signifikan pada taraf signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,031. Hasil
pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel anggaran dana reviu
berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD atau dengan kata lain H4 diterima.
Analisis akhir dari regresi linier berganda adalah interpretasi nilai
koefisien determinasi (Adjusted R2). Tabel 5.6 menunjukkan besarnya Adjusted R
2
61
(koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,640. Nilai ini
menunjukkan bahwa 64 persen variasi kualitas reviu LKPD dapat dijelaskan oleh
variasi dari keempat variabel independen yaitu prosedur reviu, latar belakang
pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu sedangkan sisanya 36 persen
dijelaskan oleh sebab lain di luar model.
5.5 Pembahasan
Pembahasan dilakukan terhadap hasil analisis data untuk menjelaskan
pengaruh prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran
dana reviu pada kualitas reviu LKPD. Berdasarkan hasil analisis data yang telah
dilakukan, pembahasan diuraikan menjadi empat bagian.
5.5.1 Pengaruh Prosedur Reviu Pada Kualitas Reviu LKPD
Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa prosedur reviu berpengaruh
positif pada kualitas reviu LKPD. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur
reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Hal ini berarti semakin jelas
prosedur reviu menyebabkan semakin baik kualitas reviu LKPD. Hasil ini
menunjukkan Hipotesis 1 (H1) diterima. Rata-rata jawaban responden terhadap
prosedur reviu mengindikasikan bahwa pemahaman APIP terhadap prosedur reviu
cukup baik. Berdasarkan profil responden sebagian besar APIP berlatar belakang
pendidikan nonakuntansi, dapat diinterpretasikan bahwa jika seluruh APIP
berlatar belakang pendidikan akuntansi maka pemahaman prosedur reviu akan
lebih baik sehingga kualitas reviu yang dihasilkan memadai.
62
Hasil ini sejalan dengan teori penetapan tujuan (Locke, 1975 dalam
Pinder, 1984), yang menyatakan bahwa diperlukan proses untuk menentukan
pencapaian suatu tujuan (goal intensity). Hal ini sejalan pula dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa
pelaksanaan reviu terdiri atas penelusuran angka, permintaan keterangan, dan
prosedur analitis. Tanpa prosedur reviu maka kualitas hasil reviu belum dapat
memberikan informasi bahwa LKPD telah disusun berdasarkan SPI yang
memadai dan sesuai dengan SAP. Hal ini berarti untuk mencapai kualitas reviu
LKPD, APIP Inspektorat harus menerapkan prosedur reviu untuk mengumpulkan
dan mengevaluasi bukti yang mencukupi dan kompeten.
5.5.2 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Pada Kualitas Reviu LKPD
Hipotesis ke-dua (H2) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan
berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Hasil analisis menunjukkan bahwa
latar belakang pendidikan berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Hasil ini
menunjukkan Hipotesis 2 (H2) diterima. Profil responden menunjukkan bahwa
sebagian besar APIP berlatar belakang pendidikan nonakuntansi. Berdasarkan
hasil wawancara menunjukkan bahwa APIP berlatar belakang pendidikan
akuntansi terbatas. Jika seluruh APIP berlatar belakang pendidikan akuntansi
maka prosedur reviu akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik sehingga
mendorong tercapainya kualitas reviu LKPD.
Hasil ini sejalan dengan teori penetapan tujuan (Locke, 1975 dalam
Pinder, 1984), yang menyebutkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan dengan
63
kesulitan tertentu (goal difficulty) dibutuhkan keahlian tertentu. Lampiran 2
paragraf 11 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyebutkan bahwa
pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di
bidang akuntansi dan auditing. Hasil ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Mulyono (2009) bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh
terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dapat dipahami
bahwa untuk mencapai kualitas reviu LKPD, APIP inspektorat harus memiliki
keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi
berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang direviu. APIP yang memiliki
latar belakang pendidikan akuntansi akan lebih mudah memahami akuntansi
pemerintahan maupun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dengan
mudah melakukan tugas reviu dan sebaliknya jika tidak memiliki latar belakang
pendidikan akuntansi maka dalam melaksanakan tugasnya, APIP akan
mendapatkan kesulitan-kesulitan sehingga kualitas reviu LKPD yang dihasilkan
akan rendah pula.
5.5.3 Pengaruh Tekanan Waktu (Time Pressure) Pada Kualitas Reviu LKPD
Hipotesis ke-tiga (H3) menyatakan bahwa tekanan waktu (time pressure)
berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD. Hasil analisis menunjukkan
bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD. Hal ini
berarti semakin singkat waktu pelaksanaan reviu menyebabkan kualitas reviu
LKPD oleh APIP semakin menurun. Hasil ini menunjukkan Hipotesis 3 (H3)
diterima. Rata-rata jawaban responden terhadap tekanan waktu mengindikasikan
64
bahwa APIP merasakan adanya tekanan karena terbatasnya waktu pelaksanaan
kegiatan reviu. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa terbatasnya waktu
pelaksanaan reviu menyebabkan APIP tidak dapat melaksanakan reviu secara
optimal.
Hasil ini sejalan dengan teori penetapan tujuan (Locke, 1975 dalam Pinder,
1984), tekanan waktu dapat dijelaskan sebagai salah satu faktor yang
memengaruhi tujuan spesifik (goal specificity) yakni tercapainya kualitas reviu.
Hal ini sejalan pula dengan Riset Coram et. al (2004) yang menunjukkan terdapat
penurunan kualitas audit pada auditor yang mengalami tekanan karena anggaran
waktu yang sangat ketat. Hal ini didukung oleh penelitian Prasita dan Adi (2007)
yang menunjukan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap
kualitas audit, sehingga menimbulkan stress yang pada akhirnya mendorong
auditor melakukan pelanggaran terhadap standar audit dan mendorong adanya
perilaku-perilaku yang tidak etis atau disfungsional yang justru menghasilkan
kinerja buruk auditor yang berakibat rendahnya kualitas audit. Penerapannya
dalam reviu LKPD, APIP kemungkinan akan melakukan pengabaian terhadap
prosedur reviu sehingga kualitas reviu LKPD tidak tercapai. Hal ini berarti
tekanan waktu berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD.
5.5.4 Pengaruh Anggaran Dana Reviu Pada Kualitas Reviu LKPD
Hipotesis ke-empat (H4) menyatakan bahwa anggaran dana reviu
berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Hasil analisis menunjukkan bahwa
anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Hal ini berarti
65
semakin memadai ketersediaan anggaran dana reviu menyebabkan semakin baik
kualitas reviu LKPD yang dihasilkan. Hasil ini menunjukkan Hipotesis 4 (H4)
diterima. Rata-rata jawaban responden terhadap anggaran dana reviu
mengindikasikan bahwa APIP merasakan anggaran dana pelaksanaan kegiatan
reviu cukup memadai.
Hasil ini sejalan dengan teori penetapan tujuan (Locke, 1975 dalam
Pinder, 1984), anggaran dana reviu merupakan kadar usaha untuk mencapai
tujuan (goal commitment). Ketersediaan anggaran dana reviu merupakan usaha
sekaligus faktor penting untuk tercapainya kualitas reviu. Hal ini sejalan pula
dengan penelitian Kuswarini (2010) yang menunjukan bahwa jumlah anggaran
berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap efektifitas
pengendalian intern. Ini berarti bahwa anggaran dana reviu berpengaruh positif
pada kualitas reviu LKPD.
66
BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN
6.1 Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh prosedur reviu, latar
belakang pendidikan, tekanan waktu (time pressure), dan anggaran dana reviu
pada kualitas reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan
hasil analisis dapat disimpulkan bahwa prosedur reviu berpengaruh positif pada
kualitas reviu LKPD. Latar belakang pendidikan juga berpengaruh positif pada
kualitas reviu LKPD. Tekanan waktu (time pressure) berpengaruh negatif pada
kualitas reviu LKPD dan anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas
reviu LKPD.
6.2 Saran
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa prosedur reviu, latar
belakang pendidikan, dan anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas
reviu LKPD. Tekanan waktu (time pressure) berpengaruh negatif pada kualitas
reviu LKPD., Secara teoritis, hasil penelitian ini mendorong arah riset selanjutnya
untuk lebih spesifik meneliti hal-hal apa saja yang dapat memengaruhi kualitas
reviu LKPD. Masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang memerlukan
pengembangan dan perbaikan guna memeroleh hasil penelitian yang lebih baik
pada penelitian-penelitian selanjutnya. Untuk itu, berdasarkan simpulan dan
66
67
keterbatasan dalam penelitian ini beberapa saran dapat disampaikan sebagai
berikut:
1) Penelitian ini menggunakan responden APIP Inspektorat Daerah di Provinsi
Bali, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk lembaga
pengawasan internal pemerintah lainnya, seperti Inspektorat di daerah lain dan
Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga. Penelitian selanjutnya dapat
menggunakan penelitian ini sebagai salah satu referensi mengenai topik yang
serupa pada kualitas reviu di lembaga pengawasan internal pemerintah.
2) Hasil penelitian menunjukkan adanya tekanan waktu karena keterbatasan
waktu penugasan dan kompleksitas tugas yang tinggi. Profil responden
menunjukkan tingkat pendidikan yang belum memadai, sebagian besar APIP
berlatar belakang pendidikan nonakuntansi. Untuk itu, Inspektorat Daerah
diharapkan agar (1) menyusun dan mengoptimalkan pengaturan penugasan
antara anggaran waktu dan kompleksitas tugas agar risiko penurunan kualitas
reviu rendah; (2) mendorong motivasi APIP untuk senantiasa mengikuti
pendidikan dan pelatihan reviu LKPD. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi
dengan instansi pembina APIP baik Inspektorat Jenderal Departemen Dalam
Negeri maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
3) Inspektorat Daerah agar menyusun pedoman operasional dalam bentuk
petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang secara jelas
memuat prosedur reviu sebagai penjabaran dari standar reviu untuk
mendukung pelaksanaan reviu LKPD.
68
4) Nilai koefisien determinasi mengindikasikan variabilitas kualitas reviu LKPD
dapat dijelaskan oleh variabel di luar model. Hal ini membuka peluang bagi
peneliti selanjutnya untuk menguji variabel lain yang diduga memengaruhi
kualitas reviu LKPD seperti: kompetensi, pelatihan formal, keahlian
profesional, dan komitmen pimpinan agar kualitas reviu LKPD menjadi lebih
baik.
69
DAFTAR PUSTAKA
Amirin, M.T. 1995. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Rajawali Grasindo
Persada.
Amirullah, D., Rizal, Y. M. 2010. The Influence Of Auditor’s Competence And
Organizational Commitment To The Implementation Of Financial Statement
Review In Aceh Inspectorate. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol. 3, No.2,
Juli. Hal. 130-154
Alim, M. N., Hapsari, T., Purwanti, L. Pengaruh Kompetensi dan Independensi
Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi.
Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X.
Arens, A. A., Loebbecke, J. K. 2003. Auditing and Assurance Services, An
Integrated Approach. International Edition. New Jersey: Prentice Hall.
Arikunto, S. 1998. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:
Rineka Cipta.
Arnes, D. 2008. Menunggu Peran Inspektorat dalam Reviu Laporan Keuangan
Daerah. Majalah Pemeriksaan BPK RI No 116/Edisi Khusus.
Bahan tayang materi Gambaran Umum Reviu atas laporan keuangan. 2009.
Pusdiklatwas BPKP.
Basuki., Mahardani, K. Y. 2006. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Terhadap
Perilaku Disfungsional Auditor dan Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik
di Surabaya. Jurnal Maksi,Vol. 6, No. 2. p. 203-221.
Batubara, R. I. 2008. Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan
Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, Dan Independensi Pemeriksa Terhadap
Kualitas Hasil Pemeriksaan (tesis). Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
Coram, P et al. 2004. The Moral Intensity of Reduced Audit Quality Acts. Working
paper. Australia: The University of Melbourne.
De Angelo, L.E. 1981. Auditor Independence, “Low Balling”, and Disclosure
Regulation. Journal of Accounting and Economics 3. Agustus. p. 113-127.
Deis, D.R., G.A. Groux. 1992. Determinants of Audit Quality in The Public
Sector. The Accounting Review. Juli. p. 462-479.
Efendy, M. T. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap
Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (tesis).
Semarang: Universitas Diponegoro
69
70
Ghozali, I. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.
Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., Donelly, Jr., J.H. (1985). Organizations. 5th
Edition. Business Publication, Inc.
Harhinto, T. 2004. Pengaruh Keahlian dan Independensi terhadap Kualitas Audit,
Studi Empiris pada KAP di Jawa Timur (tesis). Semarang: Universitas
Diponegoro.
Heriningsih, S. 2001. Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit: Studi Empiris
Pada Kantor Akuntan Publik” (tesis). Jogjakarta: Universitas Gajah Mada.
Jogiyanto. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-
pengalaman. Jogjakarta: BPFE.
Kartika-Adi, D., Suhardjo, Y. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan. Jurnal STIE Semarang, Vol. 5, No. 3, Oktober.
Kuntadi, C. 2009. Seminar dan Diskusi Panel: Peningkatan Kapasitas Auditor
Internal Dalam Pelaksanaan reviu Laporan Keuangan, Jakarta: ABFI Isntitute
Perbanas.
Kuswarini, D. 2010. Pengaruh Kualitas Jasa Inspektorat Jenderal, Pengalaman
Pimpinan, dan Jumlah Anggaran Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Pada
Kementerian/Lembaga di Jakarta (tesis). Jakarta: Universitas Indonesia.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Mardiasmo. 2005. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Dalam
Mewujudkan Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui
Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi
Pemerintah, Vol. 2, No. 1, Mei.
Modul Dasar-dasar Auditing. 2009. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
Mulyono, A. 2009. Analisis Faktor-Faktor Kompetensi Aparatur Inspektorat dan
Pengaruhnya Terhadap Kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang (tesis).
Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
71
Mustofa, K. 2012. Bahan tayang Peraga Audit. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
Prasita, A., Priyo A. 2007. Pengaruh Kompleksitas Audit dan Tekanan Anggaran
dan Waktu Terhadap Kualitas Audit Dengan Moderasi Pemahaman Terhadap
Sistem Informasi. Semarang: Universitas Kristen Satya Wacana.
Ritonga, I. T. 2010. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jogjakarta:
Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah.
Setria, D. 2013. “Evaluasi Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah” (tesis), Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada.
Simanjuntak, P. 2008. “Pengaruh Time Budget Pressure dan Resiko Kesalahan
Terhadap Penurunan Kualitas Audit” (tesis). Semarang: Universitas Diponegoro.
Singgih., Elisa, M., Bawono, I. R. 2010. Pengaruh Independensi Pengalaman,
Due Professional Care, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. Purwokerto:
Simposium Nasional Akuntansi XII.
Sososutikno, C. 2003. Hubungan Tekanan Anggaran Waktu Dengan Perilaku
Disfungsional Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Audit. Surabaya:
Simposium Nasional Akuntansi VI.
Yuliani, S. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem
Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Telaah dan Riset
Akuntansi, Vol. 3, No.2, Juli. Hal. 206-220.
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/I-
XIII.2/5/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 01
Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu
atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 Tentang Standar Reviu atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
72
73
Lampiran 1
Hasil Pengujian Validitas Terhadap Variabel Prosedur Reviu (X1)
Pernyataan R hitung R tabel Keputusan
(X1)1 0,842
0,361
Valid
(X1)2 0,836 Valid
(X1)3 0,833 Valid
(X1)4 0,901 Valid
(X1)5 0,937 Valid
(X1)6 0,905 Valid
(X1)7 0,876 Valid
(X1)8 0,850 Valid
(X1)9 0,860 Valid Sumber: Lampiran 7
Hasil Pengujian Validitas Terhadap Variabel Tekanan Waktu (X3)
Pernyataan R hitung R tabel Keputusan
(X3)1 0,868
0,361
Valid
(X3)2 0,838 Valid
(X3)3 0,915 Valid
(X3)4 0,896 Valid
(X3)5 0,824 Valid
(X3)6 0,815 Valid
(X3)7 0,833 Valid Sumber: Lampiran 8
Hasil Pengujian Validitas Terhadap Variabel Kualitas Reviu LKPD (Y)
Pernyataan R hitung R tabel Keputusan
(Y)1 0,789
0,361
Valid
(Y)2 0,864 Valid
(Y)3 0,895 Valid
(Y)4 0,858 Valid
(Y)5 0,838 Valid
(Y)6 0,858 Valid
(Y)7 0,902 Valid
(Y)8 0,879 Valid Sumber: Lampiran 9
Hasil Pengujian Reliabilitas
No Variabel Items Cronbach’s Alpha
Coefficient
1 Prosedur Reviu 9 0.969
2 Tekanan Waktu 7 0,958
3 Kualitas Reviu LKPD 8 0,963 Sumber: Lampiran 7-9
1
Lampiran 2
Transform Data Interval
Responden Prosedur Reviu Pendidikan Tekanan Waktu
Anggaran
Dana
Reviu
Kualitas Reviu
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1 X2 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3 X4 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y
1 3.28 2.95 2.07 3.06 2.85 2.02 2.94 2.81 3.35 25.30 0 2.00 1.00 2.00 3.00 4.18 3.03 1.95 17.15 2.47 2.92 2.15 3.11 3.06 2.06 3.03 2.09 3.33 21.75
2 3.28 2.95 3.14 4.08 3.77 3.03 3.90 3.71 4.52 32.38 0 1.00 1.00 1.00 1.00 4.18 3.03 3.84 15.05 2.47 3.88 3.30 3.11 4.08 4.19 3.03 3.19 3.33 28.11
3 1.00 1.00 2.07 1.00 1.00 1.00 1.97 1.00 1.00 11.04 0 1.00 1.00 1.00 1.00 4.18 3.03 3.84 15.05 2.47 1.00 1.00 2.05 1.00 1.00 2.01 1.00 2.16 11.23
4 3.28 2.95 3.14 3.06 3.77 3.03 3.90 3.71 4.52 31.36 0 1.00 1.00 1.00 1.00 4.18 3.03 3.84 15.05 2.47 3.88 3.30 3.11 3.06 4.19 3.03 3.19 3.33 27.09
5 2.14 1.00 1.00 2.03 1.00 1.00 1.00 1.00 2.17 12.34 1 1.00 1.00 1.00 1.00 4.18 4.04 3.84 16.06 3.94 2.92 3.30 3.11 3.06 3.13 3.03 3.19 3.33 25.06
6 4.42 3.92 4.20 4.08 3.77 4.05 3.90 3.71 4.52 36.58 0 1.00 2.00 2.00 2.00 3.12 4.04 3.84 18.00 3.94 2.92 4.45 4.16 4.08 4.19 4.04 3.19 4.49 31.54
7 4.42 3.92 4.20 3.06 3.77 4.05 3.90 1.90 3.35 32.57 0 3.00 4.00 4.00 4.00 2.06 1.00 1.00 19.06 1.00 1.00 2.15 1.00 1.00 2.06 1.00 1.00 1.00 10.22
8 3.28 2.95 2.07 4.08 2.85 2.02 3.90 2.81 4.52 28.47 0 1.00 2.00 3.00 2.00 4.18 2.01 3.84 18.04 2.47 3.88 3.30 2.05 3.06 2.06 3.03 2.09 3.33 22.81
9 3.28 3.92 4.20 4.08 3.77 4.05 2.94 3.71 4.52 34.47 0 2.00 2.00 1.00 2.00 3.12 4.04 2.90 17.06 3.94 2.92 4.45 4.16 4.08 4.19 3.03 3.19 3.33 29.36
10 3.28 2.95 3.14 3.06 2.85 3.03 2.94 2.81 3.35 27.39 1 2.00 2.00 2.00 2.00 3.12 3.03 2.90 17.04 3.21 2.92 3.30 3.11 3.06 3.13 3.03 3.19 3.33 25.06
11 3.28 2.95 3.14 3.06 2.85 3.03 2.94 2.81 3.35 27.39 1 2.00 2.00 2.00 2.00 3.12 3.03 2.90 17.04 2.47 2.92 3.30 3.11 3.06 3.13 3.03 3.19 3.33 25.06
12 3.28 1.97 3.14 3.06 1.92 2.02 1.97 3.71 3.35 24.41 1 2.00 1.00 3.00 3.00 3.12 2.01 2.90 17.03 2.47 1.96 3.30 3.11 3.06 3.13 2.01 3.19 2.16 21.92
13 2.14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.97 1.00 1.00 11.11 0 1.00 2.00 2.00 3.00 3.12 3.03 3.84 17.99 1.00 1.96 1.00 1.00 1.00 1.00 2.01 1.00 1.00 9.97
14 3.28 2.95 3.14 3.06 3.77 3.03 2.94 3.71 4.52 30.39 0 2.00 2.00 2.00 2.00 4.18 3.03 3.84 19.05 3.21 3.88 4.45 4.16 3.06 3.13 4.04 4.28 4.49 31.50
15 3.28 2.95 3.14 4.08 3.77 4.05 3.90 3.71 3.35 32.23 0 2.00 2.00 2.00 2.00 3.12 3.03 3.84 17.99 3.94 2.92 3.30 3.11 3.06 3.13 3.03 3.19 3.33 25.06
16 3.28 2.95 3.14 4.08 3.77 4.05 3.90 3.71 3.35 32.23 0 2.00 2.00 2.00 2.00 3.12 4.04 3.84 19.00 1.74 2.92 3.30 3.11 3.06 3.13 3.03 3.19 3.33 25.06
17 1.00 1.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.17 11.15 0 2.00 2.00 2.00 2.00 3.12 3.03 3.84 17.99 3.94 1.00 2.15 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.16 10.32
18 4.42 2.95 4.20 3.06 2.85 4.05 3.90 3.71 3.35 32.48 0 2.00 2.00 1.00 2.00 3.12 4.04 3.84 18.00 2.47 2.92 3.30 3.11 4.08 3.13 4.04 3.19 3.33 27.10
19 2.14 3.92 3.14 3.06 2.85 2.02 2.94 1.90 3.35 25.30 0 2.00 3.00 2.00 2.00 4.18 2.01 3.84 19.04 2.47 2.92 2.15 3.11 2.03 4.19 4.04 2.09 3.33 23.87
20 3.28 3.92 4.20 3.06 2.85 4.05 3.90 2.81 4.52 32.59 0 1.00 1.00 2.00 2.00 4.18 4.04 3.84 18.06 2.47 2.92 3.30 3.11 3.06 3.13 4.04 3.19 3.33 26.07
21 2.14 1.00 2.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.17 12.38 0 3.00 4.00 4.00 4.00 1.00 2.01 1.00 19.01 1.00 1.00 1.00 1.00 2.03 1.00 1.00 1.00 2.16 10.19
22 3.28 3.92 3.14 3.06 3.77 3.03 2.94 3.71 3.35 30.19 0 2.00 1.00 2.00 2.00 3.12 4.04 2.90 17.06 2.47 2.92 3.30 3.11 3.06 4.19 3.03 3.19 3.33 26.13
23 3.28 2.95 3.14 4.08 2.85 3.03 3.90 3.71 3.35 30.29 0 1.00 2.00 1.00 1.00 2.18 3.03 2.90 13.10 3.94 2.92 4.45 4.16 4.08 4.19 4.04 4.28 4.49 32.63
24 4.42 2.95 4.20 4.08 3.77 4.05 3.90 3.71 4.52 35.61 0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.18 3.03 3.84 17.05 2.47 3.88 3.30 3.11 3.06 4.19 4.04 4.28 4.49 30.36
25 1.00 1.00 2.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.07 0 3.00 4.00 4.00 3.00 1.00 1.00 1.95 17.95 1.00 1.00 1.00 2.05 2.03 2.06 1.00 2.09 1.00 12.24
2
26 4.42 3.92 3.14 3.06 2.85 3.03 2.94 2.81 3.35 29.50 1 2.00 2.00 2.00 2.00 3.12 3.03 2.90 17.04 3.94 2.92 3.30 4.16 4.08 4.19 4.04 3.19 4.49 30.39
27 3.28 2.95 3.14 3.06 2.85 4.05 3.90 2.81 3.35 29.37 1 2.00 2.00 2.00 2.00 3.12 3.03 2.90 17.04 3.94 2.92 3.30 4.16 3.06 3.13 4.04 3.19 3.33 27.13
28 3.28 2.95 3.14 3.06 2.85 3.03 2.94 2.81 3.35 27.39 1 4.00 3.00 4.00 4.00 2.06 1.00 1.00 19.06 3.94 2.92 3.30 3.11 4.08 3.13 4.04 3.19 4.49 28.27
29 3.28 2.95 3.14 3.06 2.85 3.03 2.94 3.71 3.35 28.29 1 2.00 2.00 2.00 2.00 3.12 3.03 2.90 17.04 3.94 3.88 3.30 3.11 3.06 3.13 3.03 3.19 3.33 26.02
30 3.28 2.95 3.14 3.06 2.85 3.03 2.94 2.81 3.35 27.39 1 2.00 2.00 2.00 2.00 4.18 3.03 2.90 18.10 3.94 3.88 3.30 3.11 3.06 3.13 3.03 3.19 3.33 26.02
31 4.42 3.92 4.20 4.08 3.77 4.05 3.90 3.71 4.52 36.58 1 1.00 1.00 1.00 1.00 4.18 4.04 3.84 16.06 3.94 3.88 4.45 4.16 4.08 4.19 4.04 4.28 4.49 33.59
32 2.14 1.00 1.00 1.00 1.00 2.02 1.00 1.90 1.00 12.06 0 1.00 2.00 2.00 1.00 4.18 3.03 3.84 17.05 1.74 1.00 2.15 1.00 1.00 2.06 1.00 1.00 2.16 11.38
33 3.28 2.95 3.14 3.06 2.85 3.03 2.94 2.81 3.35 27.39 1 2.00 2.00 2.00 2.00 4.18 3.03 2.90 18.10 3.94 2.92 3.30 3.11 3.06 3.13 3.03 3.19 3.33 25.06
34 3.28 2.95 3.14 3.06 2.85 3.03 2.94 2.81 3.35 27.39 1 2.00 2.00 2.00 1.00 4.18 3.03 2.90 17.10 3.94 3.88 3.30 3.11 3.06 3.13 3.03 3.19 3.33 26.02
35 3.28 2.95 3.14 3.06 2.85 3.03 2.94 2.81 3.35 27.39 1 2.00 2.00 2.00 2.00 3.12 3.03 2.90 17.04 3.94 3.88 4.45 4.16 4.08 3.13 3.03 3.19 3.33 29.25
36 4.42 2.95 4.20 4.08 3.77 3.03 3.90 2.81 4.52 33.69 1 2.00 2.00 2.00 2.00 3.12 3.03 2.90 17.04 2.47 2.92 3.30 3.11 3.06 3.13 3.03 3.19 3.33 25.06
37 3.28 2.95 3.14 3.06 2.85 3.03 2.94 2.81 3.35 27.39 1 2.00 2.00 2.00 1.00 4.18 3.03 2.90 17.10 3.94 3.88 3.30 3.11 3.06 3.13 3.03 3.19 3.33 26.02
38 4.42 3.92 3.14 3.06 2.85 3.03 2.94 3.71 3.35 30.40 0 1.00 1.00 2.00 1.00 4.18 4.04 3.84 17.06 1.00 3.88 3.30 4.16 3.06 3.13 3.03 3.19 3.33 27.08
39 2.14 1.00 1.00 1.00 1.00 2.02 1.00 1.00 2.17 12.33 0 4.00 4.00 3.00 4.00 2.06 1.00 1.00 19.06 3.21 1.00 1.00 2.05 1.00 1.00 2.01 1.00 2.16 11.23
40 4.42 3.92 3.14 3.06 3.77 3.03 3.90 3.71 4.52 33.47 0 2.00 1.00 1.00 2.00 4.18 3.03 2.90 16.10 3.94 2.92 4.45 4.16 4.08 4.19 4.04 3.19 3.33 30.37
41 1.00 1.00 1.00 2.03 1.00 2.02 1.00 1.00 2.17 12.22 1 1.00 1.00 1.00 2.00 4.18 3.03 3.84 16.05 2.47 3.88 4.45 4.16 4.08 4.19 4.04 4.28 4.49 33.59
42 3.28 2.95 2.07 3.06 3.77 2.02 2.94 1.90 3.35 25.32 0 3.00 2.00 3.00 3.00 2.06 2.01 1.95 17.02 2.47 2.92 2.15 3.11 2.03 3.13 2.01 3.19 2.16 20.70
43 4.42 3.92 4.20 3.06 2.85 3.03 2.94 2.81 3.35 30.57 1 2.00 2.00 2.00 2.00 3.12 3.03 2.90 17.04 2.47 3.88 3.30 3.11 4.08 3.13 3.03 4.28 4.49 29.31
44 4.42 3.92 4.20 4.08 3.77 4.05 3.90 3.71 3.35 35.41 1 2.00 2.00 1.00 2.00 4.18 3.03 2.90 17.10 2.47 2.92 3.30 4.16 4.08 4.19 4.04 4.28 4.49 31.48
45 4.42 3.92 3.14 4.08 2.85 4.05 2.94 3.71 3.35 32.45 0 4.00 4.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 18.00 1.74 1.00 2.15 1.00 2.03 2.06 1.00 2.09 1.00 12.34
1
Lampiran 3
Rata-Rata Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Pernyataan Skor Jawaban Jumlah
Skor
Rata-
Rata 1 2 3 4 5
X1 (1) 4 6 23 12 178 3,96
X1 (2) 8 2 22 13 175 3,89
X1 (3) 6 6 23 10 172 3,82
X1 (4) 7 2 24 12 176 3,91
X1 (5) 9 1 20 15 176 3,91
X1 (6) 6 8 19 12 172 3,82
X1 (7) 7 3 19 16 179 3,98
X1 (8) 8 4 15 18 178 3,96
X1 (9) 4 5 25 11 178 3,96
Prosedur Reviu (X1) 3,91
Pernyataan Skor Jawaban Jumlah
Skor
Rata-
Rata 1 2 3 4 5
X3 (1) 12 23 4 6 94 2,09
X3 (2) 13 22 3 7 94 2,09
X3 (3) 12 21 5 7 97 2,16
X3 (4) 11 21 5 8 100 2,22
X3 (5) 3 7 13 22 189 4,20
X3 (6) 8 5 23 9 168 3,73
X3 (7) 7 4 17 17 179 3,98
Tekanan Waktu (X3) 2,92
Pernyataan Skor Jawaban Jumlah
Skor
Rata-
Rata 1 2 3 4 5
X4 (1) 5 3 17 3 17 159 3,53
Anggaran Dana Reviu (X4) 3,53
Pernyataan Skor Jawaban Jumlah
Skor
Rata-
Rata 1 2 3 4 5
Y (1) 8 2 21 14 176 3,91
Y (2) 5 7 25 8 171 3,80
Y (3) 6 4 23 12 176 3,91
Y (4) 6 5 21 13 176 3,91
Y (5) 5 6 21 13 177 3,93
Y (6) 6 5 20 14 177 3,93
Y (7) 7 5 26 7 168 3,73
Y (8) 4 7 24 10 175 3,89
Kualitas Reviu LKPD (Y) 3,88
Sumber: Lampiran 10 dan 11
2
Lampiran 4
Uji Validitas Variabel Prosedur Reviu (X1)
Correlations
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7
X1.1 Pearson Correlation 1 .720** .765** .769** .775** .818** .767**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30
X1.2 Pearson Correlation .720** 1 .767** .756** .848** .787** .751**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30
X1.3 Pearson Correlation .765** .767** 1 .694** .775** .887** .732**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30
X1.4 Pearson Correlation .769** .756** .694** 1 .878** .794** .842**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30
X1.5 Pearson Correlation .775** .848** .775** .878** 1 .865** .857**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30
X1.6 Pearson Correlation .818** .787** .887** .794** .865** 1 .853**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30
X1.7 Pearson Correlation .767** .751** .732** .842** .857** .853** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30
X1.8 Pearson Correlation .743** .659** .709** .864** .840** .775** .749**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30
X1.9 Pearson Correlation .736** .780** .702** .853** .847** .729** .751**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30
X1 Pearson Correlation .871** .871** .865** .923** .952** .928** .904**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
3
Correlations
X1.8 X1.9 X1
X1.1 Pearson Correlation .743** .736** .871**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 30 30 30
X1.2 Pearson Correlation .659** .780** .871**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 30 30 30
X1.3 Pearson Correlation .709** .702** .865**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 30 30 30
X1.4 Pearson Correlation .864** .853** .923**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 30 30 30
X1.5 Pearson Correlation .840** .847** .952**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 30 30 30
X1.6 Pearson Correlation .775** .729** .928**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 30 30 30
X1.7 Pearson Correlation .749** .751** .904**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 30 30 30
X1.8 Pearson Correlation 1 .801** .887**
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 30 30 30
X1.9 Pearson Correlation .801** 1 .887**
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 30 30 30
X1 Pearson Correlation .887** .887** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
4
Lampiran 5
Uji Validitas Variabel Tekanan Waktu (X3)
Correlations
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3
X3.1 Pearson Correlation 1 .745** .782
** .804
** .744
** .753
** .839
** .902
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30
X3.2 Pearson Correlation .745** 1 .802
** .762
** .796
** .747
** .683
** .882
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30
X3.3 Pearson Correlation .782** .802
** 1 .915
** .796
** .840
** .751
** .941
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30
X3.4 Pearson Correlation .804** .762
** .915
** 1 .799
** .731
** .783
** .925
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30
X3.5 Pearson Correlation .744** .796
** .796
** .799
** 1 .600
** .727
** .867
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30
X3.6 Pearson Correlation .753** .747
** .840
** .731
** .600
** 1 .733
** .866
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30
X3.7 Pearson Correlation .839** .683
** .751
** .783
** .727
** .733
** 1 .882
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30
X3 Pearson Correlation .902** .882
** .941
** .925
** .867
** .866
** .882
** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
5
Lampiran 6
Uji Validitas Variabel Kualitas Reviu (Y)
Correlations
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y
Y.1 Pearson Correlation 1 .712** .658
** .685
** .686
** .764
** .754
** .746
** .842
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Y.2 Pearson Correlation .712** 1 .812
** .802
** .766
** .705
** .851
** .782
** .895
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Y.3 Pearson Correlation .658** .812
** 1 .820
** .816
** .825
** .856
** .805
** .920
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Y.4 Pearson Correlation .685** .802
** .820
** 1 .762
** .731
** .808
** .790
** .893
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Y.5 Pearson Correlation .686** .766
** .816
** .762
** 1 .725
** .814
** .709
** .880
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Y.6 Pearson Correlation .764** .705
** .825
** .731
** .725
** 1 .761
** .877
** .895
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Y.7 Pearson Correlation .754** .851
** .856
** .808
** .814
** .761
** 1 .790
** .925
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Y.8 Pearson Correlation .746** .782
** .805
** .790
** .709
** .877
** .790
** 1 .906
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Y Pearson Correlation .842** .895
** .920
** .893
** .880
** .895
** .925
** .906
** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
6
Lampiran 7
Uji Reliabilitas Variabel Prosedur Reviu (X1)
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.969 9
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
X1.1 3.8333 .83391 30
X1.2 3.8333 .98553 30
X1.3 3.8333 .87428 30
X1.4 3.9000 .99481 30
X1.5 3.9000 1.09387 30
X1.6 3.7667 1.10433 30
X1.7 4.0333 1.03335 30
X1.8 3.9667 1.15917 30
X1.9 3.9667 .88992 30
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1 31.2000 54.234 .842 .967
X1.2 31.2000 52.372 .836 .967
X1.3 31.2000 53.821 .833 .967
X1.4 31.1333 51.430 .901 .964
X1.5 31.1333 49.637 .937 .962
X1.6 31.2667 49.926 .905 .964
X1.7 31.0000 51.241 .876 .965
X1.8 31.0667 49.995 .850 .967
X1.9 31.0667 53.306 .860 .966
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
35.0333 65.275 8.07928 9
7
Lampiran 8
Uji Reliabilitas Variabel Tekanan Waktu (X3)
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.958 7
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
X3.1 3.9000 .95953 30
X3.2 3.8667 1.04166 30
X3.3 3.7333 1.11211 30
X3.4 3.6667 1.02833 30
X3.5 4.1333 .93710 30
X3.6 3.7000 1.05536 30
X3.7 4.0000 1.11417 30
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1 23.1000 31.817 .868 .951
X3.2 23.1333 31.292 .838 .953
X3.3 23.2667 29.789 .915 .946
X3.4 23.3333 30.851 .896 .948
X3.5 22.8667 32.464 .824 .954
X3.6 23.3000 31.390 .815 .955
X3.7 23.0000 30.621 .833 .953
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
27.0000 42.138 6.49137 7
8
Lampiran 9
Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Reviu (Y)
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.963 8
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
Y.1 3.8333 .98553 30
Y.2 3.7333 .86834 30
Y.3 3.8333 .91287 30
Y.4 3.8667 .93710 30
Y.5 3.9000 .99481 30
Y.6 3.9667 .99943 30
Y.7 3.6333 .88992 30
Y.8 3.8667 .86037 30
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1 26.8000 34.234 .789 .963
Y.2 26.9000 34.714 .864 .958
Y.3 26.8000 33.959 .895 .956
Y.4 26.7667 34.047 .858 .958
Y.5 26.7333 33.651 .838 .960
Y.6 26.6667 33.402 .858 .959
Y.7 27.0000 34.138 .902 .956
Y.8 26.7667 34.668 .879 .957
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
30.6333 44.309 6.65652 8
9
Lampiran 10
Deskripsi Data Penelitian
Statistics
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5
N Valid 45 45 45 45 45
Missing 0 0 0 0 0
Mean 3.9556 3.8889 3.8222 3.9111 3.9111
Mode 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Std. Deviation .87790 1.02740 .93636 .97286 1.08339
Minimum 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Sum 178.00 175.00 172.00 176.00 176.00
a Multiple modes exist. The smallest value is shown Statistics
Statistics
X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X2
N Valid 45 45 45 45 45
Missing 0 0 0 0 0
Mean 3.8222 3.9778 3.9556 3.9556 .4000
Mode 4.00 4.00 5.00 4.00 .00
Std. Deviation .98371 1.03328 1.10691 .85162 .49543
Minimum 2.00 2.00 2.00 2.00 .00
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00
Sum 172.00 179.00 178.00 178.00 18.00
a Multiple modes exist. The smallest value is shown Statistics
Statistics
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7
N Valid 45 45 45 45 45 45 45
Missing 0 0 0 0 0 0 0
Mean 2.0889 2.0889 2.1556 2.2222 4.2000 3.7333 3.9778
Mode 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 4.00 4.00(a)
Std. Deviation .94922 .99595 .99899 1.02000 .94388 .98627 1.05505
Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00
Maximum 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
Sum 94.00 94.00 97.00 100.00 189.00 168.00 179.00
a Multiple modes exist. The smallest value is shown
10
Statistics
Statistics
X4 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4
N Valid 45 45 45 45 45
Missing 0 0 0 0 0
Mean 3.5333 3.9111 3.8000 3.9111 3.9111
Mode 3.00(a) 4.00 4.00 4.00 4.00
Std. Deviation 1.35848 1.04059 .86865 .94922 .97286
Minimum 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Sum 159.00 176.00 171.00 176.00 176.00
a Multiple modes exist. The smallest value is shown
Statistics
Y.5 Y.6 Y.7 Y.8
N Valid 45 45 45 45
Missing 0 0 0 0
Mean 3.9333 3.9333 3.7333 3.8889
Mode 4.00 4.00 4.00 4.00
Std. Deviation .93905 .98627 .91453 .85870
Minimum 2.00 2.00 2.00 2.00
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00
Sum 177.00 177.00 168.00 175.00
a Multiple modes exist. The smallest value is shown
11
Lampiran 11
Frekuensi Jawaban Responden X1.1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 4 8.9 8.9 8.9
3.00 6 13.3 13.3 22.2
4.00 23 51.1 51.1 73.3
5.00 12 26.7 26.7 100.0
Total 45 100.0 100.0
X1.2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 8 17.8 17.8 17.8
3.00 2 4.4 4.4 22.2
4.00 22 48.9 48.9 71.1
5.00 13 28.9 28.9 100.0
Total 45 100.0 100.0
X1.3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 6 13.3 13.3 13.3
3.00 6 13.3 13.3 26.7
4.00 23 51.1 51.1 77.8
5.00 10 22.2 22.2 100.0
Total 45 100.0 100.0
X1.4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 7 15.6 15.6 15.6
3.00 2 4.4 4.4 20.0
4.00 24 53.3 53.3 73.3
5.00 12 26.7 26.7 100.0
Total 45 100.0 100.0
12
X1.5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 9 20.0 20.0 20.0
3.00 1 2.2 2.2 22.2
4.00 20 44.4 44.4 66.7
5.00 15 33.3 33.3 100.0
Total 45 100.0 100.0
X1.6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 6 13.3 13.3 13.3
3.00 8 17.8 17.8 31.1
4.00 19 42.2 42.2 73.3
5.00 12 26.7 26.7 100.0
Total 45 100.0 100.0
X1.7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 7 15.6 15.6 15.6
3.00 3 6.7 6.7 22.2
4.00 19 42.2 42.2 64.4
5.00 16 35.6 35.6 100.0
Total 45 100.0 100.0
X1.8
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 8 17.8 17.8 17.8
3.00 4 8.9 8.9 26.7
4.00 15 33.3 33.3 60.0
5.00 18 40.0 40.0 100.0
Total 45 100.0 100.0
X1.9
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 4 8.9 8.9 8.9
3.00 5 11.1 11.1 20.0
4.00 25 55.6 55.6 75.6
5.00 11 24.4 24.4 100.0
Total 45 100.0 100.0
13
X2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid .00 27 60.0 60.0 60.0
1.00 18 40.0 40.0 100.0
Total 45 100.0 100.0
X3.1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 1.00 12 26.7 26.7 26.7
2.00 23 51.1 51.1 77.8
3.00 4 8.9 8.9 86.7
4.00 6 13.3 13.3 100.0
Total 45 100.0 100.0
X3.2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 1.00 13 28.9 28.9 28.9
2.00 22 48.9 48.9 77.8
3.00 3 6.7 6.7 84.4
4.00 7 15.6 15.6 100.0
Total 45 100.0 100.0
X3.3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 1.00 12 26.7 26.7 26.7
2.00 21 46.7 46.7 73.3
3.00 5 11.1 11.1 84.4
4.00 7 15.6 15.6 100.0
Total 45 100.0 100.0
X3.4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 1.00 11 24.4 24.4 24.4
2.00 21 46.7 46.7 71.1
3.00 5 11.1 11.1 82.2
4.00 8 17.8 17.8 100.0
Total 45 100.0 100.0
14
X3.5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 3 6.7 6.7 6.7
3.00 7 15.6 15.6 22.2
4.00 13 28.9 28.9 51.1
5.00 22 48.9 48.9 100.0
Total 45 100.0 100.0
X3.6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 8 17.8 17.8 17.8
3.00 5 11.1 11.1 28.9
4.00 23 51.1 51.1 80.0
5.00 9 20.0 20.0 100.0
Total 45 100.0 100.0
X3.7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 7 15.6 15.6 15.6
3.00 4 8.9 8.9 24.4
4.00 17 37.8 37.8 62.2
5.00 17 37.8 37.8 100.0
Total 45 100.0 100.0
x4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 1.00 5 11.1 11.1 11.1
2.00 3 6.7 6.7 17.8
3.00 17 37.8 37.8 55.6
4.00 3 6.7 6.7 62.2
5.00 17 37.8 37.8 100.0
Total 45 100.0 100.0
Y.1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 8 17.8 17.8 17.8
3.00 2 4.4 4.4 22.2
4.00 21 46.7 46.7 68.9
5.00 14 31.1 31.1 100.0
Total 45 100.0 100.0
15
Y.2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 5 11.1 11.1 11.1
3.00 7 15.6 15.6 26.7
4.00 25 55.6 55.6 82.2
5.00 8 17.8 17.8 100.0
Total 45 100.0 100.0
Y.3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 6 13.3 13.3 13.3
3.00 4 8.9 8.9 22.2
4.00 23 51.1 51.1 73.3
5.00 12 26.7 26.7 100.0
Total 45 100.0 100.0
Y.4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 6 13.3 13.3 13.3
3.00 5 11.1 11.1 24.4
4.00 21 46.7 46.7 71.1
5.00 13 28.9 28.9 100.0
Total 45 100.0 100.0
Y.5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 5 11.1 11.1 11.1
3.00 6 13.3 13.3 24.4
4.00 21 46.7 46.7 71.1
5.00 13 28.9 28.9 100.0
Total 45 100.0 100.0
Y.6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 6 13.3 13.3 13.3
3.00 5 11.1 11.1 24.4
4.00 20 44.4 44.4 68.9
5.00 14 31.1 31.1 100.0
Total 45 100.0 100.0
16
Y.7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2.00 7 15.6 15.6 15.6
3.00 5 11.1 11.1 26.7
4.00 26 57.8 57.8 84.4
5.00 7 15.6 15.6 100.0
Total 45 100.0 100.0
17
Lampiran 12
Statistik Deskriptif Data Uji
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Prosedur Reviu 45 19 45 35,20 8,022 Pendidikan 45 0 1 ,40 ,495 Tekanan Waktu 45 18 23 20,47 1,375 Anggaran Reviu 45 1 5 3,53 1,358 Kualitas Reviu 45 18 40 31,02 6,781
Valid N (listwise) 45
18
Lampiran 13
Regresi Linier Berganda
Variables Entered/Removed(b)
Model Variables Entered Variables Removed Method
1
Anggaran Dana Reviu, Tekanan Waktu, Prosedur Reviu, Pendidikan(a)
. Enter
a All requested variables entered. b Dependent Variable: Kualitas Reviu
Model Summary(b)
Model R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate
1 .820(a) .672 .640 4.32700
a Predictors: (Constant), Anggaran Dana Reviu, Tekanan Waktu, Prosedur Reviu, Pendidikan b Dependent Variable: Kualitas Reviu
ANOVA(b)
Model Sum of Squares df
Mean Square F Sig.
1 Regression 1537.431 4 384.358 20.529 .000(a)
Residual 748.919 40 18.723
Total 2286.350 44
a Predictors: (Constant), Anggaran Dana Reviu, Tekanan Waktu, Prosedur Reviu, Pendidikan b Dependent Variable: Kualitas Reviu
Coefficients(a)
Model Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 28.159 10.146 2.775 .008
Prosedur Reviu .507 .083 .572 6.120 .000
Pendidikan 3.183 1.478 .219 2.154 .037
Tekanan Waktu -1.377 .542 -.236 -2.541 .015
Anggaran Dana Reviu 1.713 .767 .237 2.234 .031
a Dependent Variable: Kualitas Reviu
19
Lampiran 14
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 45
Normal Parameters(a,b) Mean .0000000
Std. Deviation 4.12563694
Most Extreme Differences Absolute .132
Positive .098
Negative -.132
Kolmogorov-Smirnov Z .888
Asymp. Sig. (2-tailed) .409
a Test distribution is Normal. b Calculated from data.
20
Lampiran 15
Uji Multikolinieritas
Variables Entered/Removed(b)
Model Variables Entered Variables Removed Method
1
Anggaran Dana Reviu, Tekanan Waktu, Prosedur Reviu, Pendidikan(a)
. Enter
a All requested variables entered. b Dependent Variable: Kualitas Reviu
Coefficients
a
Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 (Constant)
Prosedur Reviu .937 1.067
Pendidikan .794 1.260
Tekanan Waktu .952 1.050
Anggaran Dana Reviu .726 1.377
a. Dependent Variable: Kualitas Reviu
Collinearity Diagnostics
a
Model Dimension Eigenvalue Condition
Index
Variance Proportions
(Constant) Prosedur
Reviu Pendidikan Tekanan Waktu
Anggaran Dana Reviu
1 1 4.360 1.000 .00 .00 .01 .00 .00
2 .515 2.910 .00 .01 .78 .00 .00
3 .065 8.214 .00 .09 .21 .01 .93
4 .059 8.624 .01 .89 .00 .02 .00
5 .002 44.420 .99 .01 .00 .98 .06
a. Dependent Variable: Kualitas Reviu
21
Lampiran 16
Uji Heteroskedastisitas
Variables Entered/Removed(b)
Model Variables Entered Variables Removed Method
1
Anggaran Dana Reviu, Tekanan Waktu, Prosedur Reviu, Pendidikan(a)
. Enter
a All requested variables entered. b Dependent Variable: abs_res1
Coefficients
a
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) -.763 6.871 -.111 .912
Prosedur Reviu -.030 .056 -.083 -.533 .597
Pendidikan .423 1.001 .071 .422 .675
Tekanan Waktu .357 .367 .150 .973 .336
Anggaran Dana Reviu -.672 .519 -.228 -1.293 .203
b Dependent Variable: abs_res1
1
Lampiran 17
K U E S I O N E R
1 Tanggal lahir Responden Tgl :….. Bln :….. Th :…..
2 Mulai kerja di Inspektorat Th :…..
Petunjuk : dimohon memberikan tanda (√) pada salah satu kotak jawaban pilihan dibawah ini
3 Jenis kelamin Laki-laki Perempuan
4 Latar belakang pendidikan Akuntansi/Keuangan Non Akuntansi
5 Pendidikan formal terakhir Diploma Sarjana (S1)
Magister (S2) Doktor (S3)
6 Sertifikat pengawasan yang dimiliki
Anggota Tim Pengendali Mutu
Ketua Tim JF. P2UPD
Pengendali Teknis
Petunjuk : dimohon memberikan pendapat, dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang sesuai
STS : Sangat Tidak Setuju TS : Tidak Setuju R : Ragu-ragu
S : Setuju SS : Sangat Setuju
No Pernyataan STS TS R S SS
Prosedur Reviu
1. Reviu dilakukan dengan membandingkan angka pos Laporan Keuangan terhadap saldo Buku Besar.
2. Reviu dilakukan dengan membandingkan saldo Buku-buku Besar terhadap Buku Pembantu.
3. Reviu dilakukan dengan membandingkan angka-angka pos Laporan Keuangan terhadap laporan pendukung, misal: Aset Tetap terhadap Laporan Mutasi Aset Tetap dan Laporan Posisi Aset.
4. Pada saat reviu, diperoleh informasi mengenai kesesuaian antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh entitas bersangkutan dengan peraturan yang berlaku.
5. Pada saat reviu, diperoleh informasi mengenai kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang bersangkutan.
6. Pada saat reviu, diperoleh informasi atas Laporan Keuangan periode sebelumnya.
7. Pada saat reviu, Laporan Keuangan dianalisis untuk menentukan apakah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP).
8. Pada saat reviu, dilakukan perbandingan terhadap Laporan Keuangan dalam beberapa periode yang setara.
9. Pada saat reviu, dilakukan perbandingan antara realisasi dengan anggaran.
2
Tekanan Waktu
1. Jangka waktu penugasan terlalu sempit jika dibandingkan dengan kompleksitas
tugas reviu yang harus diselesaikan.
2. Dengan waktu yang telah ditentukan, acap kali tugas yang diberikan belum sepenuhnya dapat diselesaikan.
3. Waktu penyelesaian tugas reviu terkadang melebihi jangka waktu penugasan reviu yang telah ditentukan.
4. Jika waktu yang diberikan terlalu sempit terkadang reviu dilaksanakan tergesa-gesa dan kurang fokus.
5. Jangka waktu pelaksanaan reviu dalam Surat Tugas Reviu dikomunikasikan sebelumnya kepada tim reviu.
6. Dalam penugasan reviu, efisiensi dalam pelaksanaan proses reviu sangat ditekankan.
7. Kesesuaian penyelesaian tugas reviu dengan waktu penugasan, dijadikan indikator penilaian kinerja dari atasan.
Kualitas Reviu
1. Reviu dilakukan secara periodik sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta tidak menunggu setelah laporan keuangan selesai disusun.
2. Pemberian bimbingan teknis tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
dilakukan sebelum pelaksanaan reviu dimulai.
3. Pembekalan tentang dasar-dasar audit/reviu, diberikan sebelum pelaksanaan reviu
dimulai.
4. Program Kerja Reviu (PKR) disusun sebelum pelaksanaan reviu.
5. Kertas Kerja Reviu sebagai pertanggungjawaban & dokumentasi reviu dibuat
sepanjang pelaksanaan reviu.
6. Kertas Kerja Reviu direviu secara berjenjang menurut peran dalam tim reviu.
7. Pelaporan reviu mengungkapkan tujuan & alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu
yang dilakukan, masalah yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.
8. Pelaporan reviu mengungkapkan langkah perbaikan yang disepakati, koreksi
penyesuaian yang telah dilakukan, dan rekomendasi dalam KKR yang tidak atau
belum dilaksanakan.
Petunjuk : dimohon memberikan pendapat, dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang sesuai
STC: Sangat Tidak Cukup TC : Tidak Cukup C: Cukup
LDC: Lebih Dari Cukup SC : Sangat Cukup
Anggaran Dana Reviu
No Pernyataan STC TC C LDC SC
1. Kondisi ketersediaan anggaran reviu (prasarana dan sarana) LKPD Inspektorat Daerah tahun ini.
Nama Responden
Tanda Tangan
Terimakasih Atas Kerjasamanya
