PENGARUH PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER JEPANG …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43370/1/MUHAMMAD... · perluasan peran untuk menyesuaikan dengan dinamika stabilitas

PENGARUH PENINGKATAN KAPABILITAS

MILITER JEPANG TERHADAP STABILITAS

KEAMANAN DI KAWASAN ASIA PASIFIK TAHUN

2014 – 2017

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

Muhammad Unggul Waskito

11141130000082

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H / 2018 M

ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul:

PENGARUH PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER JEPANG

TERHADAP STABILITAS KEAMANAN DI KAWASAN ASIA PASIFIK

TAHUN 2014 – 2017

1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli

saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya

bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 20 Juli 2018


iiiiiiiii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Unggul Waskito

NIM : 11141130000082

Program Studi : Hubungan Internasional

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:



TAHUN 2014 – 2017

dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.

Jakarta, 13 Juli 2018

Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Program Studi Pembimbing

Ahmad Alfajri,MA Robi Sugara, M,Sc

NIP: NIP:

iviviv

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI



TAHUN 2014 – 2017

Oleh:


11141130000082

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 8 Agustus 2018.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial

(S.Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional.

Ketua, Sekertaris,

Ahmad Alfajri, MA Eva Mushoffa, MHSPS

Penguji I, Penguji II,

Adian Firnas, M.Si Inggrid Galuh M., MHSPS

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 8 Agustus 2018.

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

FISIP UIN Jakarta

Ahmad Alfajri, MA

vv

ABSTRAK

Skripsi ini betujuan untuk menganalisis apa pengaruh yang ditimbulkan oleh

Jepang yang menganut prinsip pasifisme namun justru melakukan peningkatan

kapabilitas militer dalam berbagai bentuk, serta untuk menggambarkan kekuatan

militer yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik seperti Cina, Korea

Utara, dan India. Teori yang digunakan adalah teori realism klasik untuk

memfokuskan bagaimana keadaan dunia internasional yang bersifat anarki dapat

mempengaruhi sebuah negara untuk memperkuat kapabilitas militernya sehingga

muncul ketidakpastian dalam proyeksi penggunaan kapabilitas militernya. Konsep

yang digunakan adalah security dilemma dan balance of power yang digunakan untuk

mengerucutkan pembahasan bagaimana prinsip pasifisme menjadi bias sehingga

memunculkan pengaruh bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Dalam skripsi ini ditemukan pengaruh dari peningkatan kapabilitas militer

Jepang. Pengaruh tersebut yaitu terjadi sebuah balance of power yang dilakukan oleh

Jepang di kawasan. Bentuk dari balance of power tersebut yaitu penguatan kerjasama

dalam bidang pertahanan dengan negara yang merupakan aliansi Jepang agar tidak

memunculkan dominasi dari suatu negara di kawasan yang mengganggu stabilitas

keamanan kawasan. Ketergantungan keamanan diantara negara-negara di kawasan

Asia Pasifik menyebabkan Jepang mengembangkan kapabilitasnya dalam bidang

pertahanan guna menyesuaikan kemampuan dalam melakukan kerjasama pertahanan

dengan aliansinya. Selain itu, ditemukan pula data bahwa terjadi security dilemma di

kawasan terlihat dari peningkatan kekuatan militer dari beberapa negara di kawasan

Asia Pasifik seperti Cina, India, dan Australia yang menghasilkan kesimpulan bahwa

Jepang memiliki pengaruh bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik atas

peningkatan kapabilitas militernya yang sejalan dengan reintepretasi konstitusi

Jepang mengenai pembatasan militer Jepang.

Keyword: Pasifisme Jepang, Balance of Power, Kapabilitas Militer, Security

Dilemma, Stabilitas Keamanan, dan Asia Pasifik.

vivi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan

kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi

Muhammad SAW,

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa dukungan,

motiviasi, saran dan bantuan materi maupun immateri dari berbagai pihak. Sehingga,

penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis, Bapak Agus Suyanto dan Mamah Riza Wulandari, Adik

penulis Nimas Arum Puspitasari, dan Keluarga Besar Tebet BSD Ciputat

yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan, cinta, dan nasehat kepada

penulis, hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Robi Sugara, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas

waktu, saran, arahan, nasehat, motivasi dan kesabaran yang tak henti-hentinya

bapak berikan dalam membimbing penulis untuk pengerjaan skripsi ini.

3. Dosen-dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Terima kasih telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis selama

masa perkuliahan.

4. Teman seperjuangan bimbingan Pak Robi, Rizky Afif, Allysa Julia Shafira,

Lathifa Rulia Sa’diyah, Arkan Vicri P, Khaira Anisa, Putri Larasati. Teman-

teman sepermainan TKC 21, Chaerunisa Destiara, Bayu Kurniawan,

Muhammad Irfan MA, Ade Gunawan Putra, Edvin Dian Putra, Pandu

Kusuma, Pandya Fadil, Fairani Melda, Anisah Setiyaningsih, dan Leni Sintya

D. Terima kasih atas segala waktu yang diluangkan untuk mendengarkan

vii

keluh kesah penulis dan untuk doa serta dukungan yang diberikan selama

penulisan skripsi ini.

5. Sahabat-sahabati PMII Komfisip. Terima kasih telah menghidupkan

pengalaman penulis pada masa perkuliahan.

6. Seluruh teman-teman HI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2014 yang

tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih telah memberikan banyak

pengalaman bagi penulis pada masa perkuliahan.

Penulis berharap segala dukungan dan bantuan mendapatkan balasan dari

Allah SWT.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dangat diharapkan untuk

perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah

wawasan bagi setiap pembacanya serta bagi perkembangan studi Hubungan

Internasional.

Ciputat, 21 Juli 2018


viiiviiiviii

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ........................................................ ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .................................................... iii

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ iv

ABSTRAK .............................................................................................................v

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi

DAFTAR ISI ...................................................................................................... viii

DAFTAR SINGKATAN .......................................................................................x

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xi

DAFTAR GRAFIK ............................................................................................ xii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah .................................................................... 1

B. Pertanyaan Penelitian...................................................................9

C. Tujuan Penelitian ........................................................................9

D. Manfaat Penelitian .......................................................................9

E. Tinjauan Pustaka ........................................................................10

F. Kerangka Dasar Pemikiran.........................................................12

G. Metode Penelitian ......................................................................18

H. Sistematika Penulisan ................................................................20

BAB II Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang tahun 2014-2017

A. Penerapan Kebijakan Pertahanan Jepang sejak 2014 ............... 23

B. Perluasan Peran Militer Jepang di Kawasan Asia Pasifik .........28

C. Penguatan Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat ......31

BAB III Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer di Kawasan Asia

Pasifik 2014 -2017

A. Peta Kekuatan Militer Negara - Negara di Kawasan Asia Pasifik

........................................................................................................37

B. Peningkatan Anggaran Militer China, India, dan Australia.......44

C. Kerjasama Jepang dengan Negara di Asia Pasifik dalam Bidang

Militer .............................................................................................49

ixix

BAB IV Analisis Pengaruh Peningkatan Militer Jepang Terhadap

Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Pasifik

A. Peningkatan Kekuatan Militer Jepang sebuah Balance of Power

di kawasan Asia Pasifik .................................................................59

B. Peningkatan Kekuatan Militer Negara di Kawasan Asia Pasifik

Sebagai Sebuah Security Dilemma ................................................65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ...............................................................................71

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... xiv

xx

DAFTAR SINGKATAN

JIMEX Japan India Maritime Exercise

ANZUS The Australia, New Zealand, United States Security Treaty

NDPG National Defense Program Guidelines

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

PLA People Liberation Army

PAP People Arm Police

CMC Central Military Commision

ICBM Intermediate-Range Ballistic Missile

MRBM Medium-Range Ballistic Missile

SRBM Short-Range Ballistic Missile

IRBM Intermediate-Range Ballistic Missile

KPA Korean People Army

ADMM ASEAN Defense Ministers Meeting

ATGM Anti-Tank Guided Missiles

MRSAM Medium-Range Surface to Air Missile

SIPRI Stockholm International Peace Research Institute

JMSDF Japan Maritime Self Defense Force

ASW Anti Submarine Warfare

ACSA The Acquisition and Cross-Servicing Agreement

GSOMIA General Security of Military Information Agreement

MCM Maritime Communication Mechanism

CUES Code for Unplanned Encounters at Sea

ADIZ Air Defense Identification Zone

IJEPA Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement

xixi

DAFTAR TABEL

Tabel B.1 Anggaran Militer menurut Wilayah Periode 2014-2017 ................45

Tabel B.3.1. Distribusi Belanja Pertahanan India ............................................49

xii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.A.1 Poling Survei tentang Perubahan Konstitusi Jepang ...............24

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.A.1 Pembagian Wilayah Lima Teater Operasi (Five Theaters of Operations) Cina ..................................................................................................42

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Skripsi ini fokus pembahasannya pada pengaruh yang ditimbulkan oleh

peningkatan kapabilitas militer Jepang terhadap stabilitas keamanan di kawasan

Asia Pasifik. Pengaruh tersebut berupa peningkatan anggaran pertahanan dari

beberapa negara di kawasan Asia Pasifik seperti Cina, India, dan Australia.

Negara-negara tersebut melihat Jepang memiliki hubungan aliansi dalam bidang

pertahanan dengan Amerika Serikat sehingga peningkatan kapabilitas militer

Jepang dapat mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Jepang

adalah negara yang membatasi kapabilitas militernya dikarenakan konstitusi

Jepang yang dikenal dengan prinsip pasifisme melarang adanya kekuatan militer.

Amerika Serikat turut ikut andil dalam perancangan konstitusi pasifis Jepang

karena Jepang kalah dalam perang dunia ke - 2.

Amerika Serikat yang keluar sebagai pemenang Perang Dunia ke - 2

berusaha melumpuhkan kekuatan Jepang melalui demiliterisasi, yaitu

penghapusan kekuatan militer. Peruwujudan dari demiliterisasi Jepang tertuang

pada konstitusi baru Jepang yang dibuat oleh pihak Amerika Serikat dan diadopsi

oleh badan legislatif Jepang pada 1947. Isi dari konstitusi tersebut salah satunya

yaitu Pasal 9 seperti terkutip berikut ini:1

“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of

the nation and the threat or use of force as means of settling international

1 Rizki Roza. “Implikasi Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang Terhadap Kawasan.”Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Seketariat Jenderal DPR RI 5.20 (Oktober 2013):5-8

2

disputes. To accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea,

and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.

The right of belligerency of the state will not be recognized.”

Pasal 9 konstitusi Jepang tersebut lebih dikenal dengan prinsip pasifisme.

Perubahan situasi politik internasional yang terjadi mengharuskan Jepang untuk

menyesuaikan prinsip pasifisme tersebut. Jepang melakukan transformasi

kebijakan pertahanan pada pertengahan 1990 berupa penguatan komitmen Jepang

terhadap Amerika Serikat dalam bidang pertahanan. Pada April 1996 Jepang

mengeluarkan Japan - United States Joint Declaration on Security,2 setahun

kemudian pada September 1997 diadopsi ke dalam U.S. - Japan Defense

Guidelines dan mengalami perkembangan menyesuaikan kebutuhan kedua negara

untuk menghadapi ancaman di kawasan maupun dunia internasional. Hal tersebut

menunjukan menurunnya implementasi dari pelaksanaan Pasal 9 konstitusi

Jepang.

Terbentuknya aliansi pertahanan Jepang dan Amerika bermula dari

kekalahan Jepang pada Perang Dunia 2 dan penandatanganan perjanjian

keamanan dengan Amerika Serikat pada 8 September 1951. Penandatanganan

tersebut menjadi penanda terbentuknya aliansi kedua negara. Amerika Serikat

menjadi penjamin keamanan nasional Jepang dengan mempertahankan keamanan

domestik Jepang. Kehadiran militer Amerika Serikat di Jepang diberikan

kekuasaan penuh untuk menjaga stabilitas kemanan di Jepang yang kemudian

mengalami perkembangan sehingga kekuatan militer Amerika Serikat hanya

dibutuhkan ketika keamanan Jepang memang berada dalam posisi terancam saja.

2 Tues Kindyana.“Kebijakan Jepang dalam Mengamankan Kepentingannya Terkait Konflik Laut Cina Selatan.” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, (2013):56

3

Pemerintah Jepang melakukan revisi sehingga pada 1954 Japan’s Self Defense

Force terbentuk dan mulai mengambil alih dalam menjaga keamanan nasional

Jepang.3 Dalam perkembangannya, Japan’s Self Defense Force mengalami

perluasan peran untuk menyesuaikan dengan dinamika stabilitas keamanan di

dunia internasional seperti melakukan patroli dengan menggunakan kapal

perangnya melintasi wilayah Laut Cina Selatan.

Faktor yang menyebabkan implementasi dari Pasal 9 konstitusi Jepang

menurun terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

internal yaitu dilihat dari para pembuat kebijakan pertahanan sehingga

implementasi Pasal 9 tidak sepenuhnya berjalan dan faktor eksternal dilihat dari

ancaman yang muncul dan berdampak bagi Jepang maupun kawasan seperti

ancaman berupa aktifitas pengembangan nuklir Korea Utara dan kebangkitan

Cina.4

Stabilitas keamanan juga mempengaruhi Jepang dalam

mengimplementasikan Pasal 9 konstitusi Jepang. Selama beberapa dekade,

kawasan Asia Pasifik terbebas dari konflik berskala besar sehingga

memungkinkan negara-negara menikmati manfaat dari perairan di kawasan

tersebut. Namun, seiring meningkatnya permintaan barang dan pertumbuhan

ekonomi dari negara-negara di dunia khususnya yang memiliki kepentingan di

wilayah Asia Pasifik telah meningkatkan potensi munculnya konflik di kawasan.

3 La Ode Muhammad,” Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok.” Depatermen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin(2017):2 4 Yasuhiro Izumikawa.“Explaining Japanese Antimilitarism: Normative and Realist Constraints on Japan's Security Policy.”International SecurityThe MIT Press 35.2(2010):123-160

4

Potensi konflik dapat berupa ancaman seperti proliferasi senjata,

perdagangan manusia, pembajakan kapal, dan bencana alam. Hal tersebut dapat

menimbulkan tantangan keamanan yang signifikan. Tantangan keamanan yang

ada pada kawasan Asia Pasifik meliputi munculnya sengketa wilayah maritim dari

beberapa negara, percepatan moderenisasi militer di kawasan Asia Pasifik serta

ancaman dalam bidang maritim.5

Tantangan keamanan di kawasan Asia Pasifik juga datang dari Korea Utara

yang melakukan program proliferasi nuklir. Korea Utara keluar dari Treaty on the

Non-Proliferation of Nuclear Weapons, yaitu sebuah perjanjian untuk tidak

melakukan proliferasi senjata nuklir dan melakukan tes nuklir pada 2003 yang

mengawali beragam tes nuklir Korea Utara dalam beberapa tahun setelahnya.

Aktifitas proliferasi nuklir Korea Utara mendorong berbagai pihak untuk

melakukan penyelesaian, salah satunya dengan terbentuknya six party talks, yaitu

perundingan enam negara meliputi Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Cina,

Rusia, dan Korea Utara.6 Jepang melihat tantangan keamanan berubah menjadi

sebuah ancaman terhadap stabilitas keamanan di kawasan sehingga Jepang harus

meningkatkan kemampuannya dalam menjaga keamanan negaranya salah satunya

dengan memaksimalkan kerjasama pertahanan dengan aliansinya yaitu Amerika

Serikat.

5U.S Government, Asia-Pacific Maritime Security Strategy[majalah on-line] (the United States Department of Defense, 2015 diunduh pada 22 Oktober 2017):5- 14 https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A- P_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF pukul 23.04 6 Renni Novia,”Kebijakan Keamanan Jepang terhadap Proliferasi Nuklir Korea Utara Pasca Keluarnya Korea Utara dari Rezim Non-Proliferasi Nuklir (Periode 2003-2011),” Journal of International Relations Universitas Diponegoro2.2 (2016):116-126

http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A-

5

Dinamika keamanan yang terjadi pada kawasan Asia Pasifik membuat

Jepang memperbaharui atau melakukan revisi terhadap kerangka kerjasama

aliansi pertahanan Jepang dan Amerika Serikat. Sebuah guidelines atau panduan

yang dijadikan sebagai acuan perjanjian kerjasama pertahanan Jepang dan

Amerika Serikat terbentuk pada 1997 direvisi pada 27 April 2015. Hasil revisi

tersebut berupa Japan - U.S. Security Consultative Committee atau “2+2

Meeting” yang memperbarui kerangka kerjasama secara umum dan arah

kebijakan bagi misi dan peran kedua negara serta secara spesifik menekankan

pada kerjasama keamanan dan pertahanan.7 Kerjasama pertahanan Jepang dan

Amerika Serikat terwujud melalui diadakannya latihan militer gabungan yang

melibatkan Jepang dan Amerika Serikat sebagai inisiator.

Pada Juli 2017, Jepang mengikuti latihan militer Malabar yang melibatkan

India dan Amerika Serikat. India menjadi tuan rumah dalam latihan militer

tersebut. Latihan militer Malabar pertama kali diadakan pada tahun 1992 yang

hanya melibatkan India dan Amerika Serikat. Selain latihan militer Malabar,

Jepang juga melakukan latihan militer lainnya dengan India seperti JIMEX di

Jepang dan Teluk Benggali.8

Selain dengan India, Jepang juga melakukan latihan militer Cope North

Guam dengan Australia yang juga diikuti oleh Amerika Serikat. Latihan militer

tersebut dimulai sejak 1999 dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

bertempur dari militer Australia serta mengembangkan interoperabilitas antara

7 La Ode ,Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok, 44. 8 Kishore Kumar Khera, “International Military Exercises: An Indian Perspective,” Journal of Defence Studies 11.3 (September 2017):17-40.

6

angkatan udara Amerika Serikat dan angkatan udara Australia dalam kegiatan

bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana alam (Humanitarian Assistance and

Disaster Relief).9

Penguatan kapasitas militer Cina di Laut Cina Selatan merupakan salah satu

tujuan Cina dalam menguatkan klaim mereka atas teritorinya yang mencakup

kawasan Laut Cina Selatan. Pada awal 2016, terdapat aktifitas pembangunan

fasilitas militer yang signifikan di wilayah dekat kepulauan Spratly. Pada Februari

2016 Cina memunculkan dua sistem rudal permukaan HQ-9 di Pulau Woody,

kepulauan Paracels. Aktifitas militer oleh Cina tersebut mengancam kebebasan

bernavigasi bagi negara yang ingin melakukan pelayaran melalui kawasan Laut

Cina Selatan. Meningkatnya ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan

mengakibatkan pemerintah negara-negara di kawasan Asia Pasifik khususnya

Asia Tenggara memberikan respon seperti adanya penguatan kerjasama antar

negara di kawasan Asia Tenggara dengan Amerika Serikat.10

Selain di wilayah Laut Cina Selatan, Cina memiliki konflik sengketa teritori

berupa klaim atas kepemilikian pulau yaitu di Laut Cina Timur dengan Jepang.

Sengketa kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut Cina Timur antara Cina

dan Jepang telah berlangsung lama. Sengketa tersebut mengangkibatkan

meningkatnya ketegangan antara Cina dan Jepang. Kedua negara merupakan

kekuatan ekonomi terbesar di Asia. Konfrontasi yang muncul diantara kedua

negara memicu kekhawatiran internasional terhadap stabilitas dan perdamaian di

9 “Cope North Guam: Japan-U.S.-Australia Joint Exercise in Guam” Japan Defense Focus Ministry of Defence and Self-Defense Forces 62 (Maret 2015) diakses pada 29 Oktober 2017http://www.mod.go.jp/e/jdf/no62/index.html 10“Chapter Six: Asia” The Military Balance, diakses pada 20 Oktober 2017, tersedia di: http://dx.doi.org/10.1080/04597222.2017.1271212

http://www.mod.go.jp/e/jdf/no62/index.html

http://dx.doi.org/10.1080/

7

kawasan Asia yang nantinya berpotensi merugikan banyak pihak karena tidak

menutup kemungkinan terjadi sebuah konflik bersenjata di laut antara kedua

negara tersebut.11

Kondisi dimana negara hidup setara secara berdampingan tanpa ada otoritas

yang lebih tinggi menyebabkan rasa tidak aman muncul dari rasa saling curiga

dan ketakutan mendorong negara-negara untuk berkompetisi dalam mendapatkan

kekuatan yang lebih besar agar mereka merasa lebih aman. Cina melihat Jepang

sebagai negara di Asia Pasifik khususnya Asia Timur yang memiliki potensi

konflik terhadap negaranya. Kedekatan Jepang dengan Amerika Serikat dianggap

sebagai ancaman bagi Cina dalam hal pembangunan sistem pertahanan.Cina

menilai bahwa kebijakan Jepang telah bergeser dari kebijakan pertahanan lokal

mengarah pada kawasan dan dari bentuk pertahanan pasif menuju pertahanan

aktif.12

Australia melihat perubahan bentuk pertahanan Jepang melalui intepretasi

ulang pasal 9 konstitusi Jepang pada 2014 sebagai sebuah langkah Jepang untuk

menjadi “negara normal” yang dapat menggunakan kekuatan militer seperti

negara lainnya sehingga memungkinkan menguatkan hubungan Australia dan

Jepang.13 Pada 2014 Pemerintah India menaikan pengeluaran militer sebesar 12%

dalam anggaran tahunannya sehingga Jepang melihat India memiliki potensi besar

11 Rizki Roza, “Sengketa Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan Stabilitas Kawasan” Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Seketariat Jenderal DPRI RI4 (September 2012): 7. 12 Rezki Satris, “Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik” Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin1 (Januari 2015): 95-104. 13 Richard Keir, “The Australia-Japan Defence Relationship: improving interoperability at the operational level” Indo-Pacific Strategic Papers Centre for Defence and Strategic Studies (November 2015): 2.

8

untuk menjalin kerjasama militer, terlebih lagi dalam penjualan teknologi militer

yang dibeli oleh India. Produksi teknologi militer tersebut juga merupakan

peningkatan kapabilitas militer Jepang dalam peralatan militer.14

Perubahan yang dialami Jepang tidak terlepas dari adanya ancaman terhadap

keamanan Jepang. Bentuk lain dari peningkatan kapabilitas militer Jepang yaitu

Jepang diperbolehkan untuk mendukung aliansinya yaitu Amerika Serikat dalam

mencapai tujuan keamanannya seperti melakukan operasi di luar wilayah Jepang,

memberikan dukungan bersenjata kepada aliansi, memperluas jangkauan untuk

dukungan logistik, bertindak melalui jalan militer untuk mengamankan

perdamaian meskipun serangan yang muncul tidak diarahkan kepada Jepang, serta

mengurangi pembatasan peraturan untuk menggunakan kekuatan militer demi

melindungi aliansinya.15

Aktifitas Jepang dalam bidang militer tahun 2014 - 2017 sangat strategis

untuk diteliti karena usaha Jepang dalam menguatkan kapabilitas militernya

berjalan baik melalui kerjasama dan penyesuaian terhadap ancaman yang terjadi

di Asia Pasifik. Lalu, apa yang menjadi akibat dari peningkatan kapabilitas militer

Jepang bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik dimana Jepang

melakukan serangkaian latihan militer dan pengembangan peralatan militer.

Jepang menganut prinsip pasifisme dengan menerapkan konstitusi Pasal 9

sehingga peningkatan kapabilitas militer tersebut tidak sesuai dengan konstitusi

tersebut.

14 Maldini BM, “Kepentingan Jepang dalam Kerjasama Militer ke India”, skripsi Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasHasanudin(2017): 74. 15 Alix Valenti, “Big in Japan” Asian Military Review, diakses pada 18 Mei 2018, tersedia di: https://asianmilitaryreview.com/2017/09/big-japan/

9

B. Pertanyaan Penelitian

Dari pemaparan pernyataan masalah di atas, maka pertanyaan

penelitiannya adalah “Apa pengaruh peningkatan Kapabilitas Militer Jepang

terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan bagaimana prinsip pasifisme Jepang dapat

mengalami reintepretasi.

b. Untuk melihat apa pengaruh yang ditimbulkan dari peningkatan

kapabilitas militer Jepang bagi kawasan Asia Pasifik

c. Untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori yang

relevan

D. Manfaat Penelitian

a. Memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa hubungan

internasional, khususnya dalam kajian stabilitas keamanan khususnya

di kawasan Asia Pasifik.

b. Sebagai bahan pertimbangan untuk digunakan dalam penelitian

selanjutnya tentang kawasan Asia Pasifik.

1010

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustakayang pertama adalah Jurnal oleh Suci Lestari dan Tri

Joko Waluyo berjudul Alasan Amerika Serikat dalam Menempatkan Pangkalan

Militer di Darwin Australia Tahun 2011. Penempatan militer Amerika Serikat di

Darwin adalah salah satu realisasi dari pakta keamanan Australia, Selandia Baru,

Amerika Serikat (ANZUS). Amerika Serikat mendirikan pangkalan militer di

Darwin karena ingin mencegah pengaruh Cina di kawasan Asia Pasifik. Pengaruh

Cina di kawasan Asia Pasifik terlihat dari pengklaiman terhadap wilayah Laut

Cina Selatan oleh Cina.16

Persamaan penelitian ini dengan jurnal Suci ini adalah sama-sama

membahas mengenai stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik yang

dipengaruhi oleh peningkatan kapabilitas dari negara di kawasan. Oleh karena itu,

jurnal yang ditulis Suci diperlukan penulis untuk membantu menggambarkan

kondisi stabilitas di Asia Pasifik pada 2011.

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal Suci terletak pada fokus

pembahasannya. Suci membahas bagaimana salah satu negara di kawasan Asia

Pasifik yaitu Australia melakukan kerjasama dalam bidang militer dengan

peletakan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin. Kerjasama antara

Australia dengan Amerika Serikat ditujukan untuk menjaga stabilitas keamanan di

kawasan Asia Pasifik dari adanya pengaruh peningkatan aktifitas Cina yang

mengancam stabilitas kawasan Asia Pasifik. Namun, Jurnal tersebut tidak

16 Suci Lestari, “Alasan Amerika Serikat dalam Menempatkan Pangkalan Militer di Darwin Australia Tahun 2011” Jom FISIPUniversitas Riau2 (Oktober 2015): 9.

1111

membahas kerjasama yang dilakukan Australia dengan Jepang, yang juga

merupakan salah satu aliansi dari Amerika Serikat.

Tinjauan pustaka yang kedua adalah Jurnal oleh Wildan Faisol berjudul

Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014. Jurnal Wildan

membahas tentang perubahan doktrin pertahanan Jepang dalam menghadapi

instabilitas keamanan di kawasan.

Persamaan penelitian ini dengan jurnal Wildan terletak pada pembahasan

mengenai perubahan kebijakan pertahanan Jepang dalam menghadapi instabilitas

di kawasan. Perubahan kebijakan pertahanan Jepang berupa perubahan peran

Jepang agar dapat beradaptasi dan melakukan kontribusi pada tatanan politik

internasional yang baru.

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal Wildan terletak pada fokus

pembahasannya. Penelitian Wildan membahas mengenai kebijakan pertahanan

Jepang yang berubah menyesuaikan dengan munculnya instabilitas di kawasan.17

Sedangkan penelitian ini menganalisa pengaruh dari perubahan peningkatan

kapabilitas militer Jepang terhadap kawasan Asia Pasifik tahun 2014 - 2017.

Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu Jurnal oleh Ferri Devyanto berjudul

Latar Belakang Jepang Mengirim Pasukan Militer Melaksanakan Misi Non-

Tempurdi Iraq Tahun 2004 - 2008. Jurnal Ferri membahas tentang penggunaan

instrumen militer Jepang untuk menyelesaikan sengketa internasional pada 2003.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam jurnal Ferri yaitu dilema aliansi yang

17 Wildan Faisol,” Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014” Jurnal 2015 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Jember (2015): 1-14

1212

menjelaskan mengenai kompleksitas bagi negara untuk menjaga komitmen dalam

aliansi.18

Persamaan penelitian ini dengan jurnal Ferri yaitu pembahasan mengenai

pengiriman pasukan militer Jepang keluar dari negara tersebut. Pengiriman

pasukan militer tersebut merupakan bentuk dari perluasan peran dari militer

Jepang.

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal yaitu terletak pada fokus

pembahasannya. Jurnal Ferri membahas tentang dilema aliansi yang dirasakan

Jepang sehingga pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan untuk menerjunkan

militer ke luar negeri dimana hal tersebut berlawanan dengan prinsip pasifisme

Jepang, sedangkan penelitian ini melakukan analisa bagaiman pengaruh dari

peningkatan kapabilitas militer Jepang berupa perluasan peran militer Jepang

dengan melakukan pengiriman militernya ke kawasan Asia Pasifik untuk

melakukan latihan militer gabungan.

F. Kerangka Dasar Pemikiran

Skripsi ini bermula dari asumsi dasar dalam pemikiran realisme.

Pandangan realis awal seperti Thucydides melihat perang dan konflik merupakan

sebuah bagian dari hubungan antar negara dan negara kecil sangat mungkin

dikuasai oleh negara yang lebih besar, seperti yang digambarkan dalam “The

18 Ferri Devyanto, ”Latar Belakang Jepang Mengirim Pasukan Militer Melaksanakan Misi Non - Tempurdi Iraq Tahun 2004-2008” Jurnal Analisis Hubungan Internasional Universitas Airlangga3 (Maret 2014): 1-13.

1313

Melian Dialogue”19. Realisme percaya bahwa dalam dunia internasional terdapat

perebutan kekuasaan (power) dari masing masing negara melalui

kepentingannya.20

Realisme klasik berpendapat bahwa negara memiliki hasrat untuk

mendominasi negara yang lainnya dan mendorong mereka untuk berprilaku

agresif sehingga diperlukan adanya sebuah balancing untuk melawan negara

agressor.21

Power merupakan kunci untuk memahami bagaimana dunia internasional

bekerja dan bentuk utama dari power atau kekuatan yaitu kekuatan fisik atau

kekuatan militer.22 Pemikir realis berpendapat bahwa kapasitas militer dan

persekutuan merupakan dasar dari jaminan keamanan dan keduanya dapat

digunakan baik untuk mengakibatkan maupun untuk mencegah konflik.23

Kerjasama dalam pemikiran realisme dapat dilakukan apabila negara-

negara memilki musuh bersama yang disebabkan oleh munculnya sebuah dilema

keamanan.24 Dilema Keamanan atau Security Dilemma digambarkan sebagai

suatu keadaan dimana tindakan yang diambil oleh negara dalam rangka

memperkuat pertahanan dan keamanannya seperti meningkatkan kapabilitas atau

kekuatan militer ataupun membentuk sebuah aliansi dengan negara lain.

19 Viotti,P.R dan Mark V. Kauppi, International Relations Theory” 4th edition (New York: Pearson Education, Inc, 2010), 78-89. 20Jack Snyder, ”One World, Rival Theory” Foreign Policy No. 145Washingtonpost.Newsweek Interactive (2004): 55. 21Epica Mustika, “Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang”tesis Universitas Indonesia (2012): 20. 22 Jill Steans, dkk, An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes (London: Pearson Education, 2010), 57. 23Epica Mustika, “Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang”, 20. 24 Shiping Tang, ”The Security Dilemma: A Conceptual Analysis” Security Studies,Taylor & Francis Group (2009): 588.

1414

Hal tersebut menyebabkan negara-negara di sekitarnya melakukan

respons. Respons tersebut dapat berupa tindakan serupa yang kemudian mampu

meningkatkan ketegangan hingga memungkinkan terciptanya konflik terutama di

suatu kawasan internasional.25

Menurut John Herz, Security Dilemma dalam Hubungan Internasional

adalah “gagasan struktural” dimana upaya–upaya yang diambil oleh sebuah

negara untuk menjaga kebutuhan keamanannya sendiri, terlepas dari apapun

niatnya cenderung memicu ketidaknyamanan bagi negara lain, terutama negara di

sekitarnya. Masing–masing negara yang mengambil tindakan tersebut

menganggap bahwa tindakan yang diambil hanya bersifat defensif dan tindakan

yang diambil oleh negara lain bersifat mengancam.26

Tindakan tersebut dapat berupa melakukan peningkatkan kekuatan militer

dan negara lain berupaya melakukan hal serupa sehingga memungkinan terjadinya

perlombaan senjata (arm race). Arm Race merupakan suatu kondisi abnormal

terutama dalam kaitan antara aspek refleksi negara atas persaingan secara politik

dan aspek perasaan saling takut terhadap potensi kekuatan militer negara lain.

Kondisi abnormal tersebut menjadi suatu konsep yang sulit dibedakan dengan

kondisi normal yaitu norma perilaku self defense.27

25La Ode ,Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok, 8. 26Roe, P.(1999).The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a Tragedy? dalam La Ode, “Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi Jepang – Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok”Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin(2017): 9. 27 Barry Buzan, An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relation (London: MacMillan Press, 1987), 136.

1515

Security Dilemma mampu memaksa negara membentuk atau memperkuat

aliansi. Aliansi merupakan salah satu pola kekuasaan dimana negara berusaha

mempertahankan kelangsungan hidup serta menciptakan peluang untuk

memajukan kepentingan nasionalnya melalui power yang dimiliki terhadap negara

lain yang memiliki kepentingan serupa28. Terdapat dua dilema yang dialami oleh

negara yang merasa terancam. Pertama yaitu dilema interpretasi dimana dilema

muncul dalam memahami tujuan dan kemampuan negara lain. Dilema interpretasi

merupakan kondisi ketika sebuah negara dihadapkan dengan masalah keamanan

yang didalamnya terdapat dua pilihan sulit atau lebih dalam mengartikan

kebijakan militer negara lain apakah kebijakan negara tersebut memiliki tujuan

hanya untuk pertahanan atau melakukan penyerangan. Kedua yaitu dilema

respon,dimana sebuah negara memiliki dilemma dalam memaknai tindakan

negara lain, apakah negara tersebut mampu untuk melakukan tindakan yang

mengancam keamanan atau tidak.29

Dalam Security Dilemma, peningkatan tingkat keamanan di suatu negara

menurunkan tingkat keamanan pada negara lainnya dan memungkinkan terjadinya

sebuah perlombaan senjata (Arm Race). Penyelesaian dari Security Dilemma

menurut Jervis dapat dilihat dari dua variabel yaitu apakah senjata dengan tujuan

28 Plano & Olton, R. (1990). Kamus Hubungan Internasional (3rd ed.). dalam La Ode, ”Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi Jepang – Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok”, 11. 29 Rezki Satris, “Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik”, 101.

Press, 2009) 87.

1616

bertahan dapat dibedakan dengan senjata untuk menyerang dan baik itu senjata

dengan tujuan bertahan maupun menyerang memiliki sebuah keuntungan.30

Jervis menjelaskannya melalui Four Worlds atau empat dunia. Dunia

pertama yaitu yang terburuk untuk negara status-quo dimana tidak ada jalan lain

untuk memperoleh keamanan tanpa membuat ancaman untuk yang lainnya,

keamanan melalui pertahanan sulit untuk didapatkan. Dunia kedua adalah kondisi

dimana terjadi security dilemma dikarenakan perilaku defensif ataupun ofensif

tidak dapat dibedakan dan sikap defensif cenderung memiliki keuntungan. Dunia

ketiga yaitu security dilemma mungkin tidak terjadi, yang ada hanya masalah

keamanan (Security Problem). Dunia keempat yaitu pembedaan antara sistem

ofensif dan defensif dapat mengeluarkan suatu negara dari kondisi security

dilemma.31

Selain security dilemma, dalam menjaga keamanannya sebuah negara juga

menggunakan strategi balance of power dimana negara mencari sebuah power

atau kekuasaan. Keseimbangan kekuasaan atau balance of power mengacu pada

kecenderungan dari negara untuk menyesuaikan diri dengan negara yang lainnya

dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan ataupun meningkatkan

keamanannya.32

Menurut Walts, balance of power berlaku pada saat dua atau lebih negara

hidup berdampingan dalam sistem anarki tanpa ada negara yang superior yang

memberikan bantuan dengan tujuan melemahkan suatu negara ataupun menolak

30Il-Young Jeong,”Solving The Security Dilemma Between North Korea and Japan”The Journal of East Asian Affairs Institute for National Security Strategy 26 (2012): 140. 31Il-Young Jeong,”Solving The Security Dilemma Between North Korea and Japan”, 141. 32 Steve Smith, ed, Political Realism in International Theory (Cambridge: Cambridge University

1717

negara superior tersebut dalam penggunaan instrument apapun untuk menjalankan

tujuan mereka.33

Secara sederhana, definisi balance of power adalah sebuah mekanisme

yang berjalan untuk mencegah sebuah dominasi dari suatu negara dalam sistem

internasional. Mekanisme tersebut dapat juga merupakan fenomena alamiah yang

terjadi begitu saja atau juga dengan sengaja diciptakan. Balance of power sering

kali dilihat melalui kekuatan militer.34

Dougherty dan Pfalzgraff melihat terdapat empat prinsip dasar dari

perspektif balance of power. Pertama yaitu negara merupakan aktor penting

dalam sistem internasional yang terdiri dari negara berdaulat dan independen.

Kedua, kebijakan domestik dan luar negeri terpisah secara jelas dari kebijakan

nasional. Ketiga, politik internasional merupakan perebutan kekuasaan untuk

kekuasaan dalam lingkungan internasional yang anarkis. Keempat, negara

memiliki kemampuan yang berbeda dalam mencapai tujuan serta membela

kepentingannya.

Tujuan dari balance of power adalah mencegah meningkatnya kekuatan

sebuah negara yang dapat menjadikannya sebuah hegemoni, dan apabila usaha

balancing terwujud maka akan tercipta keseimbangan kekuatan. Terdapat tiga

perwujudan dari usaha balancing yaitu hard balancing, soft balancing, dan

asymmetric balancing.35 Hard Balancing adalah strategi balancing dengan

strategi meningkatkan kapabilitas militer dan membangun aliansi formal demi

33 Jack Donnelly, Realism and International Relations (Cambridge: Cambridge University University Press, 2004), 17. 34 Jill Steans, dkk, An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes, 61. 35 T.V. Paul, James J. Wirtz, dan Michael Fortmann, Balance of power, Theory and Practice in the 21st Century (California: Stanford University Press, 2004), 2.

1818

mengimbangi kemampuan militer lawan. Soft balancing adalah usaha balancing

dengan melakukan peningkatan kapasitas kemampuan senjata, latihan militer

bersama yang bersifat ad hoc dan bekerja sama dalam lembaga tingkat regional

maupun internasional. Asymmeetric balancing merupakan balancing dengan

menciptakan sebuah ancaman tidak langsung melalui aktor di luar negara

(subnational actors) seperti kelompok teroris untuk mencegah munculnya negara

hegemoni.36

Peningkatan kapabilitas militer Jepang akan mampu membuat kondisi

security dilemma bagi negara di kawasan Asia Pasifik. Konsep security dilemma

dapat menjelaskan apa pengaruh yang ditimbulkan dari peningkatan kapabilitas

militer Jepang dimana sebelumnya Jepang dikenal sebagai negara penganut

prinsip pasifisme. Kerjasama yang dilakukan Jepang dengan negara-negara di

kawasan Asia Pasifik dapat menjadi sebuah bentuk balance of power Jepang

terhadap negara yang berpotensi mengancam stabilitas kawasan. Konsep balance

of power dapat menjelaskan pula pengaruh bagi stabilitas keamanan kawasan Asia

Pasifik.

G. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif dengan menggunakan teori dan konsep yang telah dipaparkan pada

bagian kerangka teoritis sebagai dasar acuan. Menurut Creswell, metode

penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan atau penelusuran untuk

36 .T.V. Paul, James J. Wirtz, dan Michael Fortmann, Balance of power, Theory and Practice in the 21st Century, 3

1919

mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.37 Gejala sentral tersebut

seperti masalah sosial yang dirasakan oleh sejumlah individu atau sekelompok

orang.38

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan menjelaskan

fenomena tertentu secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta

hubungannya.39 Subjek dalam penelitian ini diterangkan secara deskriptif untuk

melihat hubungan antar subjek yang terkait serta untuk menjawab pertanyaan

penelitian dalam skripsi ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini

dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi yang

diperlakukan seperti dengan membaca, membandingkan, serta mencarikan

argument dari buku - buku, jurnal, artikel, dan media terkait apa pengaruh yang

muncul dari peningkatan kapabilitas militer Jepang. Setelah mendapatkan

informasi dan data terkait dengan tema skripsi ini, selanjutnya diolah secara

sistematis sesuai dengan urutan pembahasan dalam penelitian dan mengikuti buku

panduan penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2017. Model penulisan

penelitian ini mengacu pada buku Panduan Penyusunan Proposal dan Penulisan

Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif

37Jozef R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2010), 7. 38 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, (London: SAGE Publication,Inc), 68 39 Muhammad Idrus “Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif” dalam Victoriana Melati, “Penjualan Senjata Negara Demokrasi Liberal: Studi Kasus Amerika Serikat dan Prancis 2011-2015” skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2017):15.

2020

Hidayatullah Jakarta 2017. Penulisan catatan kaki yang digunakan yaitu format

turabian.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan

dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi

penelitian, serta sistematika tulisan. Tujuannya adalah untuk mengetahui

maksud dan tujuan dari penelitian ini.

Bab II : Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014 - 2017

Bab ini berisi bagaimana penerapan kebijakan Jepang sejak adanya

intepretasi ulang pasal 9 konstitusi Jepang serta perluasan peran militer

Jepang di kawasan Asia Pasifik seperti penguatan kerjasama pertahanan

antara Jepang dan Amerika Serikat karena perluasan tersebut berpengaruh

kepada kawasan khususnya Asia Pasifik. Tujuannya adalah ingin

menjelaskan kebijakan pertahanan Jepang setelah adanya intepretasi pasal

9 konstitusi Jepang.

2121

Bab III : Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer di Kawasan Asia

Pasifik

Bab ini berisi pembahasan mengenai peta kekuatan militer dari

beberapa negara di kawasan Asia Pasifik serta kerjasama Jepang dengan

negara di Asia Pasifik dalam bidang militer. Tujuan dari bab ini ingin

melihat bagaimana kondisi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik dan

juga melihat apa pengaruh yang ditimbulkan oleh Jepang dalam melakukan

peningkatan kapabilitas militer.

Bab IV : Analisa Pengaruh peningkatan militer Jepang bagi kawasan

Asia Pasifik

Bab ini fokus terhadap analisis pengaruh dari peningkatan

kapabilitas militer Jepang bagi stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik

dengan menggunakan kerangka yang teori yang dipilih yaitu dilema

keamanan dan balance of power. Peningkatan kekuatan militer dari

beberapa negara di kawasan Asia Pasifik sangat berkaitan dengan security

dilemma serta balance of power yang terjadi di kawasan.

Bab V: Penutup

Kemudian bab terakhir ini berisikan sebuah kesimpulan dari

beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang mana tergambar

2222

penjelasan tentang apa pengaruh dari peningkatan kapabilitas militer Jepang

bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik.

2323

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TAHUN 2014 –

2017

Pada latar belakang telah dijelaskan mengenai peningkatan kapabilitas

Jepang yang sejalan dengan revisi dari pasal 9 konstitusi Jepang. Konsitusi

tersebut mewajibkan Jepang untuk melakukan demiliterisasi. Perubahan situasi

politik internasional mengharuskan Jepang untuk menyesuaikan konstitusi

tersebut. Salah satu perubahan yang dilakukan Jepang yaitu dengan merevisi

konstitusi Pasal 9 Jepang dengan melakukan reintepretasi dari konstitusi tersebut.

Selanjutnya, pada bab ini digambarkan bagaimana penerapan kebijakan

pertahanan Jepang sejak 2014 yang berkaitan dengan perluasan peran militer

Jepang di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya, dibahas mengenai penguatan

kerjasama pertahanan antara Jepang dan Amerika Serikat.

A. Penerapan Kebijakan Pertahanan Jepang Sejak 2014

Sistem Internasional yang selalu berubah menyebabkan suatu negara

cenderung menyesuaikan kemampuannya dalam beradaptasi. Kemampuan

beradaptasi tersebut dapat muncul dikarenakan adanya suatu ancaman. Ancaman

tersebut baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi negara dalam

memperkuat sistem pertahanannya, tak terkecuali Jepang. Sejak Jepang

mengalami kekalahan pada Perang Dunia II dan tunduk pada Deklarasi Postdam,

Jepang memiliki konstitusi Pasal 9 yang menjadikan Jepang sebagai pemain pasif

dalam bidang militer. Kekuatan militer Jepang hanya berpusat pada pasukan

2424

tentara bela diri Jepang (Japan Self Defense Force) yang ditempatkan di beberapa

pulau di sekitar Jepang dan tidak mendapatkan izin untuk melakukan operasi di

luar negeri.40 Japan Self Defense Force merupakan pasukan bela diri yang

dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dikarenakan Jepang harus

menerapkan konstitusi Pasal 9 sehingga kekuatan militer Jepang terbatas.41

Grafik 2.A.1 Poling Survei tentang Perubahan Konstitusi Jepang

Sumber: The Asahi Shimbun, 2017

Penduduk Jepang dalam survei yang dilakukan oleh The Ashasi Shimbun

pada 2 Mei 2017 memperlihatkan bahwa masyarakat Jepang menentang adanya

revisi dari konstitusi Jepang. Pada tahun 2016, hasil survei menunjukkan 55%

persen menyatakan bahwa melakukan perubahan pada konstitusi tidak diperlukan,

sementara 37% menjawab perlu adanya perubahan konstitusi. Setengah dari para

responden menentang adanya revisi apapun di bawah administrasi Abe, sementara

40Wildan Faisol,” Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014” Jurnal 2015 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Jember (2015): 2. 41Rizki Roza. “Implikasi Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang Terhadap Kawasan”, 6.

2525

38% mendukung adanya revisi.42 Hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat

Jepang mayoritas tidak menginginkan adanya revisi dari konstitusi Jepang.

Ultranasionalisme di Jepang yang begitu kuat menjadi faktor yang

mendukung adanya perubahan konstitusi Jepang. Fenomena tersebut telah

menjadi bagian dari sejarah Jepang dan sangat mempengaruhi pemikiran politik

dari para elit politik Jepang dan pembuat kebijakan yang membuat pengaruh bagi

masyarakat Jepang.43

Revisi yang dilakukan oleh Jepang bukanlah melakukan amandemen

melainkan yaitu berupa reintepretasi dari Pasal 9 konstitusi Jepang. Reintepretasi

dari Pasal 9 konstitusi Jepang dijelaskan dalam buku putih tahunan Jepang

(Annual White Paper Defense of Japan 2017) sebagai perubahan penafsiran atas

penggunaan kekuatan militer Jepang. Jepang diperbolehkan untuk mengambil

langkah mempertahankan diri ketika muncul ancaman dari negara lain terhadap

lingkungan sekitar Jepang dan berdampak pada kelangsungan hidup Jepang.

Ketika Jepang mendapatkan ancaman secara tidak langsung maka Pasal 9

mengizinkan Jepang untuk menggunakan kekuatan militernya dengan batas

minimum sebagai langkah mempertahankan diri.44

Abe melihat perlu adanya peningkatan kapabilitas militer. Jepang tidak

akan bertahan apabila tidak mengembangkan sektor militer Jepang. Anggaran

42 The Asahi Shimbun, “Poll: 50% Oppose Constitutional Revision; Those in Favor Rise to 41%”, The Asahi Shimbun, diakses pada 2 Februari 2018, tersedia di http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201705020045.html. 43 Michael Panton,”Politics, Practice and Pacifism: Revising Article 9 of the Japanese Constitution” Asian-Pacific Law & Policy Journal 11 (2010): 196. 44 “Section 2: Constitution and the Basis of Defense Policy dalam Part II: Japan’s Security and Defense Policy and the Japan-U.S. Alliance” Japan Ministry of Defense, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2017.html

http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201705020045.html

http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2017.html

2626

belanja militer Jepang dinaikan secara berkala yang nantinya digunakan untuk

memproduksi atau membeli pesawat pengintai, rudal anti balistik ataupun senjata

lainnya.45 Alasan Abe untuk melakukan revisi dari kebijakan pertahanan salah

satunya adalah adanya ketegangan antara Jepang dan Cina di Laut Cina Timur

yaitu sengketa teritorial dan agresifitas Cina pada konflik Laut Cina Selatan.

Kewaspadaan atas pengaruh politik dan ekonomi yang meningkat serta

modernisasi militer Cina yang cenderung cepat. Keberadaan nuklir Korea Utara

juga menjadi pertimbangan Jepang dalam merevisi konstitusi. Jepang juga ingin

memberikan kontribusi lebih bagi aliansi Jepang dengan Amerika Serikat melalui

pelaksanaan Collective Self Defense yang memungkinkan militer Jepang

melindungi kapal Amerika Serikat dan membantu membersihkan ranjau di Teluk

Persia. 46

Konstitusi Pasal 9 Jepang melarang adanya penggunaan militer namun

setelah keluarnya perundang–undangan tahun 2015 memungkinkan Jepang untuk

berpartisipasi dalam collective security operations atau operasi keamanan kolektif

dan untuk pertama kalinya personel Self Defense Forces dapat terlibat dalam

sebuah pertempuran untuk mendukung Amerika Serikat saat melindungi Jepang

atau mendukung mitra keamanan yang lain saat mendapatkan serangan, seperti

contoh apabila kapal Amerika Serikat terkena serangan saat membantu melakukan

evakuasi warga Jepang dari sebuah konflik, maka Jepang dapat menggunakan

kekuatan militernya. Reformasi Jepang tersebut menunjukan keberlanjutan dan

45Joel Brinkley,”Conflicting Claims China, Japan, Taiwan on edge” World Affairs Sage Publication 176 (Februari 2014): 59. 46Srinivas Mazumdaru,”What Japan's defense policy revision means”, Deutsche Welle diakses pada 7 Februari 2018, tersedia di http://www.dw.com/en/what-japans-defense-policy-

revision-means/a-18589489.

http://www.dw.com/en/what-japans-defense-policy-

2727

bukan sebuah perubahan dimana dalam pola ketergantungan Jepang pada Amerika

Serikat atas keamanannya, Jepang dapat membantu lebih pada aliansinya yaitu

Amerika Serikat saat lingkungan keamanannya memburuk.47

Abe dikenal nasionalis dan sejak lama mengupayakan adanya perluasan

peran militer Jepang. Konstitusi Pacifist Jepang hanya mengizinkan Jepang untuk

memiliki kekuatan militer yang terbatas dan hanya untuk keperluan

pertahanan.Menurut Abe pembatasan tersebut sudah tidak relevan di tengah

kondisi di kawasan Asia Pasifik yang terus bergejolak. Stabilitas kawasan menjadi

hal yang harus diperhatikan oleh Jepang terlepas dari adanya naungan payung

keamanan Amerika Serikat. Perdana Menteri Abe memperjuangkan rancangan

undang-undang terkait perluasan peran militer Jepang yang pada akhirnya

mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi dengan hasil voting 148 suara

mendukung dan 90 suara menolak pada 19 September 2015. Keberhasilan

tersebut dikarenakan dominasi Partai Demokratik Liberal dan Koalisinya Partai

Komeito serta dukungan partai kecil baik di majelis rendah maupun majelis

tinggi. Undang – Undang pertahanan yang baru mengubah posisi Jepang yang

dikenal sebagai negara pasifis dan memungkinkan Jepang untuk mengirimkan

tentaranya ke luar negeri serta penghilangan hambatan geografis pada dukungan

logistik untuk pasukan dalam “situasi yang secara signifikan akan mempengaruhi

keamanan Jepang”. Selain itu, Jepang dimungkinkan memiliki peran yang lebih

aktif dalam operasi-operasi penjaga perdamaian di bawah bendera PBB.Melalui

Buku Putih Pertahanan Jepang 2014 Abe mengklaim perubahan kebijakan

47 Jennifer Lind, “Japan’s Security Evolution” Policy Analysis Cato Institute 788 (Februari 2016): 2.

2828

memang dibutuhkan dalam rangka memastikan kemampuan Jepang di tengah

tantangan-tantangan keamanan yang terus berkembang di kawasan, salah satunya

berkembang pesatnya kekuatan dan teknologi militer Cina.48

Dalam Defense Programs and Budget of Japan tahun 2017 Jepang

meningkatkan kapabilitas pertahananya dengan mengembangkan the Dynamic

Joint Defense Force berdasarkan National Defense Program Guidelines tahun

2014 serta Medium Term Defense Program tahun 2014-2018 yang disahkan oleh

kabinet pada 17 Desember 2013.49

Dynamic Joint Defense Force digunakan sebagai landasan untuk

perlindungan keamanan dan perdamaian Jepang. Pengembangan pertahanan

Jepang yang tertuang dalam National Defense Program Guidelines (NDPG)

memberikan pengaruh besar karena memungkinkan Jepang untuk dapat

beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang selalu berubah di sekitar Jepang

serta mewujudkan pengembangan kemampuan pertahanan yang lebih efisien

berdasarkan penilaian yang terdapat pada NDPG.50

B. Perluasan Peran Militer Jepang di Kawasan Asia Pasifik

Konflik Laut Cina Selatan menjadi salah satu konflik yang cukup besar

bagi kawasan Asia Tenggara dan juga Asia Pasifik. Jepang memiliki peran dalam

48 Rizki Roza,”Perluasan Peran Militer Jepang dan Perubahan Perimbangan Kekuatan di Kawasan Asia Pasifik” Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi DPR RI 7 (September 2009): 6. 49 “Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY2017 Budget Bill”, Japan Ministry of defense, diakses pada 26 Februari 2018, tersedia di http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/290328.pdf 50 “Section 2: Building a Dynamic Joint Defense Force dalam Part II:Japan’s Security and Defense Policy and the Japan-U.S. Alliance”, Japan Ministry of defense diakses pada 26 Februari 2018, tersedia di http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2016/DOJ2016_2-2-1_web.pdf

http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/290328.pdf

http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2016/DOJ2016_2-2-1_web.pdf

2929

mendukung negara yang terlibat konflik tersebut seperti Vietnam. Jepang

menjanjikan enam kapal patroli kepada Vietnam pada kunjungan Perdana Menteri

Abe ke Asia Tenggara. Kapal patroli tersebut ditujukan untuk meningkatkan

kemampuan Vietnam dalam penegakan hukum maritim terkait dengan konflik

Laut Cina Selatan. Jepang yang merupakan investor asing Vietnam terbesar

setelah Korea Selatan tidak memiliki klaim wilayah dalam konflik Laut Cina

Selatan.51

Wilayah Laut Cina Selatan memiliki peran besar dalam geopolitik karena

menjadi titik temu antara Cina dan negara – negara yang berada dalam wilayah

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam hal teritorial, keamanan,

dan sumber daya alam serta ketahanan energi. Persengketaan di wilayah tersebut

mencakup kedaulatan teritorial dan kedaulatan maritim. Wilayah Laut Cina

Selatan terdiri dari antara lain beberapa pulau kecil yang tersebar luas, namun

terdapat dua kelompok pulau yang banyak diperebutkan yaitu Kepulauan Spratly

dan Paracel. Selain itu, wilayah Laut Cina Selatan menjadi jalur pelayaran penting

dan seringkali disebut sebagai maritime superhighway karena merupakan salah

satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Setengah dari lalu lintas

supertanker dunia berlayar melalui jalur tersebut melewati Selat Malaka, Selat

Sunda dan Lombok. Jumlah supertanker yang lewat bahkan lebih banyak dari

wilayah lalu lintas yang melewati Kanal Suez serta Kanal Panama.52

51 Mai Nguyen, ”South China Sea: Japan to supply new patrol boats to Vietnam” The Sydney Morning Herald, diakses pada 4 Februari 2018, tersedia di https://www.smh.com.au/world/south-

china-sea-japan-to-supply-new-patrol-boats-to-vietnam-20170117-gtsu10.html. 52 Athanasius.A, “Manuver Politik China dalam Konflik Laut China Selatan” Jurnal Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia(Oktober 2011): 58.

http://www.smh.com.au/world/south-

3030

Jepang meningkatkan kehadirannya di kawasan Laut Cina Selatan pada

2016. Kehadiran tersebut berupa patrol udara dengan pesawat P-3C milik Jepang

dan melakukan pemberhentian di beberapa negara yang terlibat dalam sengketa

Laut Cina Selatan seperti Filipina dan Vietnam. Pesawat tersebut sebelumnya

digunakan untuk aktifitas pencegahan perompak di lepas pantai Somalia.53

Dukungan Jepang terhadap negara yang terlibat konflik di Laut Cina

Selatan lainnya yaitu Filipina. Jepang memberikan 10 kapal patroli kepada

Filipina untuk membantu Filipina dalam meningkatkan keamanan dan penegakan

hukum laut di Laut Cina Selatan. Kapal tersebut hanya dapat digunakan untuk

operasi keamanan laut dan tidak diperuntukkan untuk bertempur. Selain itu, kapal

– kapal tersebut juga digunakan untuk tujuan kemanusiaan seperti

penanggulangan bencana alam.54

Jepang mengalami security dilemma terhadap Cina dimana Jepang

menganggap Cina sebagai sebuah ancaman terhadap keamanannya. Anggapan

tersebut didasari oleh yang pertama adalah masalah Nasionalisme Cina dengan

menunjukkan sikap yang dianggap berlebihan mengakibatkan reaksi yang

cenderung menilai Cina agresif dalam berhubungan dengan negara di kawasan

Asia Timur terutama negara yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan

politik Cina di Selat Cina Selatan dan di Taiwan. Kedua, Cina telah berhasil

mengembangkan persenjataan canggih yang mampu mengimbangi persenjataan

pertahanan Jepang serta melakukan pengembangan mesin perang untuk tindakan

53 Prashanth Parameswaran. “Japan Eyes Bigger South China Sea Presence in 2016” The Diplomat diakses pada 291 Agustus 2018, tersedia di: https://thediplomat.com/2016/01/japan-eyes- bigger-south-china-sea-presence-in-2016/ 54 “Japan Gives Patrol Boat to Philippines” Khmer Times, diakses pada 4 Februari 2018, tersedia di http://www.khmertimeskh.com/news/28681/japan-gives-patrol-boat-to-philippines/

http://www.khmertimeskh.com/news/28681/japan-gives-patrol-boat-to-philippines/

3131

yang bersifat offensive. Ketiga, kemajuan ekonomi dan industri yang dicapai Cina

sehingga menyebabkan terjadinya persaingan dengan Jepang untuk mendapatkan

pasokan energi. Sementara itu, Cina merasakan kekhawatiran dengan kemajuan

teknologi militer Jepang dikarenakan yang pertama, kemampuan dan kemajuan

yang dimiliki oleh Jepang akan dengan mudah digunakan untuk membangun

mesin perang termasuk mengembangkan senjata nuklir. Kedua, pembangunan

mesin perang Jepang antara lain bertujuan untuk menghalangi setiap ambisi Cina

dalam membangun kekuatan lautnya dikarenakan Cina yakin bahwa Jepang juga

sedang membangun kekuatan angkatan laut dan udara. Ketiga, Jepang

diperkirakan sedang mempersiapkan kekuatan yang mampu mengimbangi

kemampuan militer Cina tenpa bantuan Amerika Serikat, terutama pada saat

Amerika Serikat mengurangi perannya di kawasan Asia Timur.55

C. Penguatan Kerjasama Pertahanan Jepang - Amerika Serikat

Kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dengan Jepang tertuang

pada sebuah panduan (guideline) yang pertama kali dikeluarkan pada 1978. Pada

1997, melalui joint statement yang dilakukan oleh komite konsultatif keamanan

(Security Consultative Comitte) panduan kerjasama pertahanan Amerika Serikat

dan Jepang resmi diperbarui dan dikeluarkan pada 23 September 1997. Jepang

dan Amerika Serikat melakukan pembaharuan panduan kerjasama pertahanan

untuk kedua kalinya dan dikeluarkan pada 27 April 2015.56

55 Abdul Irsan, Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia (Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), 183. 56 “The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation”, Japan Ministry of Defens, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/

http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/

3232

Jepang pernah mengalami masa skeptis terhadap kesediaan Amerika

Serikat untuk melaksanakan komitmennya melindungi Jepang, yaitu pada masa

administrasi Abe. Pada masa pemerintahan Obama, Amerika Serikat

mengeluarkan pernyataan kuat tentang komitmen Amerika Serikat untuk

memenuhi kewajibannya dalam menjaga keamanan Jepang. Abe mengusulkan

reintepretasi dari konstitusi Jepang sebagai bentuk kemandirian Jepang apabila

Amerika Serikat tidak melakukan komitmennya untuk menjaga keamanan Jepang.

Jepang memiliki Self Defense Force yang melindungi Jepang dari ancaman, tidak

untuk melakukan pertempuran ataupun penyerangan. Penguatan Self Defense

Force dimungkinkan melalui kebijakan keamanan nasional. Abe mengusulkan

adanya sebuah Collective Self Defense untuk memperkuat kapabilitas militer

Jepang serta dapat menguatkan aliansi militernya dengan Amerika Serikat.57

Hubungan aliansi Jepang dan Amerika serikat bermula pada saat 8

September 1951 Jepang dan Amerika Serikat menandatangani U.S-Japan Security

Treaty dan menjadi salah satu bentuk dari kerjasama pertahanan antara Jepang dan

Amerika Serikat. Perjanjian pertahanan tersebut menjadikan kedua negara

beraliansi dan aliansi tersebut diperbaharui dengan pembentukan Mutual Security

Pact pada 1952 dan pada 1960 menjadi Treaty Mutual Cooperation and Security.

Perjanjian aliansi tersebut berisi kesepakatan Jepang menyediakan hak dasar

untuk menempati wilayah Jepang oleh Amerika Serikat sebagai ketentuan untuk

menjaga keamanan Jepang dari ancaman eksternal. Pasukan Amerika Serikat

berjumlah sekitar 53.000 tentara yang berada di Jepang dan lebih dari 50% berada

57Aaron Menenberg,”Collective Defense: Abe's New Security Plan” World Affairs Sage Publications177 (Oktober 2014): 68-72.

3333

di Okinawa.Tentara Amerika Serikat mendapatkan akses kepada 89 fasilitas di

Jepang.58

Kerjasama militer antara Jepang dan Amerika Serikat ditinjau kembali

pada 1970 dengan menghasilkan pemberlakuan diperbolehkannya Jepang

memiliki anggaran militer sebesar 1% yang sebelumnya hanya diperbolehkan

mengeluarkan anggaran militer tidak lebih dari 1% APBN Jepang. Hal tersebut

menunjukan bahwa Amerika Serikat memperbolehkan Jepang untuk mengubah

kebijakan pertahanannya agar lebih mandiri dan tidak sepenuhnya berlindung

pada militer Amerika Serikat.59

Guidelines Japan - U.S. Defense Cooperation terakhir diperbarui oleh

pemerintah Jepang dan Amerika Serikat dan dipublikasikan yaitu pada 2015.

Guidelines atau panduan tersebut merevisi panduan kerjasama pertahanan yang

sebelumnya menjadi kebijakan Jepang Proactive Contribution to Peace. Revisi

tersebut juga merefleksikan keputusan kabinet Jepang pada 1 Juli 2014 yang

merubah intepretasi dari konstitusi Jepang dan bertujuan untuk membuka

kemungkinan terwujudnya hak pertahanan kolektif, yang sebelumnya memiliki

keterbatasan karena Pasal 9 konstitusi Jepang. Konstitusi Jepang Pasal 9 menjadi

penghambat bagi kerjasama keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat.

Perdana Menteri Abe bersikeras bahwa konstitusi Jepang yang lebih dikenal

58 Chanlett-Avery dan Rinehart, ” The U.S.-Japan Alliance. Congressional Research Service” dalam La Ode, ”Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin (2017): 39. 59 Tsuneo Akaha, ”Japan Security After US Hegemony”, dalam Ahmad Despuriansyah, “Kepentingan Amerika Serikat dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Pertahanan dan Kemanan Jepang Periode 2006-2012”, skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015): 28.

3434

dengan Pasifisme Jepang harus diperbaharui karena cenderung membatasi

kekuatan militer dan pasifisme tersebut sudah mengakar bagi kehidupan

masyarakat Jepang.60

Setelah mengeluarkan reintepretasi resmi mengenai Konstitusi Pasal 9

yang menyatakan Jepang dapat melakukan Collective Security, Perdana Menteri

Jepang Abe mengunjungi Washington dan menandatangani revisi lainnya dari

panduan kerjasama pertahanan (Guidelines for Defense Cooperation) antara

Jepang dan Amerika Serikat.61 Ancaman nuklir dan program misil Korea Utara

menjadi salah satu masalah yang membuat aliansi Jepang dan Amerika Serikat

menguat. Nuklir Hwasong-14 milik Korea Utara dapat menjangkau 8.000 hingga

10.000 kilometer, sedangkan Hwasong-13 dapat menjangkau wilayah Florida

Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Jepang memiliki kemauan dan mampu

untuk menghentikan ancaman nuklir tersebut melalui langkah militer.62

Pada panduan pertahanan kerjasama Jepang dan Amerika Serikat 2015

membahas mengenai perluasan peran Amerika Serikat untuk membela Jepang.

Selain itu, guidelines atau pedoman tersebut juga memperdalam kerjasama

pertahanan bilateral dalam bidang intelejen serta pengembangan senjata. Personil

militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Jepang berjumlah kurang lebih 100

ribu personil lebih banyak dari negara aliansi Amerika Serikat lainnya, yaitu lebih

60Kamiya Matake,”Nothing New about Japan’s “Proactive Contribution to Peace”, The Japan Journal(November 2014), diunduh pada 5 Februari 2018, tersedia di www.japanjournal.jp/img/WP/1411e/1411e_24-25_Politics.pdf 61Jennifer Lind, “Japan’s Security Evolution”, 5. 62 Michinobu Yanagisawa,” Japan-U.S. alliance key to dealing with global threat from N. Korea”, The Japan News, diakses pada 2 Februari 2017, tersedia di: http://the-japan-

news.com/news/article/0004013252

http://www.japanjournal.jp/img/WP/1411e/1411e_24-25_Politics.pdf

http://the-japan-/

3535

dari 39.000 personil.63 Panduan kerjasama pertahanan tahun 2015 juga membahas

mengenai peran lebih Jepang untuk aliansinya dalam mempromosikan kerjasama

keamanan baik dengan mitra regional maupun di seluruh dunia.64

Pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump,

Amerika Serikat menguatkan kedekatan dengan aliansi di kawasan terlihat dengan

upaya Perdana Menteri Jepang Abe telah melakukan pertemuan dengan Trump

pada bulan November 2016 serta melakukan kunjungan resmi ke Gedung Putih

dua bulan kemudian. Pertemuan antara Abe dan Trump pada Februari 2017 telah

menaruh perhatian dari kedua negara pada sengketa maritim dengan

mengeluarkan pernyataan bersama (Joint Statement) mengenai pentingnya

kebebasan bernavigasi dan menentang segala bentuk upaya klaim maritim melalui

penggunaan paksaan serta kekerasan. Abe dan Trump mengingatkan negara yang

sedang dalam konflik maritim untuk menghindari tindakan militerisasi di pos

terdepan dan selalu bertindak sesuai dengan hukum internasional. Pada Maret

2017 Sekertaris Negara Amerika Serikat Tillerson mengunjungi Jepang untuk

lebih meyakinkan Jepang atas aliansi kedua negara.65

Amerika Serikat memperkuat komitmen dari aliansi Jepang – Amerika

Serikat, salah satu hal yang diperhatikan dalam langkah Trump adalah dengan

membantu Jepang dalam mempertahankan Kepulauan Senkaku yang di klaim

Cina masuk ke dalam wilayahnya sebagaimana dengan Pasal 5 dari perjanjian

(treaty) antara Jepang dan Amerika Serikat yang membahas tentang kewajiban

63 Bates Gill, ”Pivotal Days US–Asia-Pacific Alliances in the Early Stages of the Trump Administration”, Research Paper The royal Institute of Internasional Affairs (Juni 2017): 10. 64Jennifer Lind, “Japan’s Security Evolution”, 5. 65Bates Gill,”Pivotal Days US–Asia-Pacific Alliances in the Early Stages of the Trump Administration”, 12.

3636

Amerika Serikat untuk membantu mempertahankan Jepang dalam hal konflik di

luar wilayah Jepang.66

66Ko Hirano,”Trump’s Stance on Japan-U.S. Alliance Viewed as Key to Asia Stability,The Japan Times diakses pada 2 Februari 2018, tersedia di: https://www.japantimes.co.jp

http://www.japantimes.co.jp/

3737

BAB III

PENGARUH PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER DI KAWASAN

ASIA PASIFIK 2014 - 2017

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai perubahan kebijakan

pertahanan Jepang yang sejalan dengan penguatan kerjasama pertahanan antara

Jepang dan Amerika Serikat dan perluasan peran militer Jepang di kawasan Asia

Pasifik. Terdapat beberapa negara yang memiliki potensi sebagai ancaman di

kawasan Asia Pasifik dan beberapa melakukan peningkatan kapabilitas

militernya. Selanjutnya, bab ini menggambarkan peta kekuatan militer negara –

negara di kawasan Asia Pasifik seperti peningkatan anggaran militer dari beberapa

negara di kawasan tersebut dan bagaimana Jepang melakukan kerjasama dalam

bidang militer dengan negara di kawasan Asia Pasifik.

A. Peta Kekuatan Militer Negara - Negara di Kawasan Asia Pasifik

Asia Pasifik merupakan kawasan yang mempertemukan kekuatan besar

seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia dan Cina. Asia Pasifik diposisikan sebagai

hub dari interaksi negara-negara tersebut maupun dengan negara-negara lain yang

beraa di kawasan tersebut baik secara bilateral maupun multilateral. Negara-

negara di kawasan Asia Pasifik berupaya menciptakan sebuah arsitektur

keamanan yang dinamis dan stabil untuk menjamin kepentingan nasional mereka

dikawasan tersebut.67 Menurut SIPRI, Cina, dan India merupakan negara yang

67 Angga Nurdin R, ”Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik dalam Persaingan Kekuatan Maritim China dan Amerika Serikat” Jurnal Hubungan Internasional Universitas Jendral Ahmad Yani Cimahi2 (Juli 2017): 132.

3838

memiliki mengeluaran militer paling besar di zona Asia dan Oceania.68Korea

Utara adalah negara yang saat ini muncul sebagai “negara senjata nuklir”

memiliki pengaruh atas stabilitas dan keamanan kawasan.69

A.1. Cina

Cina dengan penduduk kurang lebih berjumlah 1 milyar jiwa merupakan

salah satu negara yang memiliki pasukan terbesar baik secara fisik maupun

jumlah persenjataannya. Secara kekuatan fisik, jumlah militer yang dimiliki Cina

yaitu kurang lebih 2,5 juta yang tergabung ke dalam Angkata Bersenjata Republik

Rakyat Cina atau Tentara Pembebasan Rakyat (people’s liberation army/PLA).

Angkatan Bersenjata Cina terbagi dalam tiga unit yaitu People Liberation Army

(PLA), People Arm Police (PAP), dan pasukan cadangan serta milisi sipil.Secara

resmi PLA terbentuk pada tanggal 1 Agustus 1927 ketika terjadi peristiwa

Nanchang.PLA terdiri dari angkatan darat, laut, dan udara serta ditambah dengan

Corps Strategic Missile Forces yang bertugas secara khusus pada masalah

persenjataan nuklir.Semua bagian tersebut berada dibawah kendali Central

Military Commision (CMC).70

Cina meningkatkan belanja pertahanan pada tingkat yang tinggi. Pada

tahun 2000 anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah Cina adalah

14,6 milyar juta, tahun 2001 sebesar 17 miliar. Jumlah tersebut lebih besar

dibandingkan Korea Selatan dan Taiwan. Pada tahun 2002 anggaran yang

68Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) tersedia di: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf 69 See Seng Tan. “Chapter 1: Specters, Signposts, and the Search for Regional Order in East Asia” The National Institute for Defense Studies (2007): 15. 70 Adi Joko P, “Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur” Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim 7 (Juni 2010): 3.

http://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf

3939

dialokasikan adalah 20 miliar dolar dan naik pada tahun berikutnya menjadi 22

miliar dolar. Cina mengalami defisit sebesar 38,7 miliar dolar akibat pengeluaran

persenjataan yang melebihi anggaran yang telah ditentukan namun anggaran

pertahanan Cina pada tahun tersebut meningkat menjadi 24,6 miliar dolar.

Peningkatan anggaran pertahanan Cina terus meningkat, pada 2008 pemerintah

Cina mengumumkan kenaikan kenaikan anggaran pertahanan menjadi 57,22

miliar dolar dan mencapai angka kurang lebih 70 miliar dolar pada tahun 2009.71

Pada China’s Defense White Paper buku putih pertahanan Cina tahun

2010 ditekankan bahwa Cina menginginkan stabilitas, merespons lingkungan

politik dan ekonomi global yang stabil dan juga memperluas persaingan militer.

Buku Putih Pertahanan Cina tahun 2013 yang berjudul the Diversified

Employment of China’s Armed Forces berbeda dari buku putih pertahanan Cina

yang sebelumnya.Buku putih pertahanan Cina tahun 2013 menjelaskan struktur

dari setiap bagian militer serta menekankan posisisnya di arena internasional

dengan membawa komitmen terhadap perdamaian. China’s Military Strategy

menjadi judul buku putih pertahanan Cina yang dikeluarkan pada 2015. Buku

tersebut membahas mengenai pandangan tentang tujuan Cina yang mirip seperti

buku putih pertahanan Cina sebelumnya dan menjelaskan pula hubungan antar

militer dengan mengedepankan sikap “pertahanan aktif”.72

Cina memiliki program modernisasi angkatan bersenjata sebagai upaya

peningkatan kemampuan militernya yang berfokus pada pembelian peralatan

71 Adi Joko P, “Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur”, 3. 72 Anthony H. Cordesman, “Chinese Strategy and Military Modernization in 2017: A Comparative Analysis”, Center For Strategic & International Studies12 (Januari 2017): 109.

4040

tempur khususnya untuk angkatan udara dan laut serta peningkatan kemampuan

dari intercontinental ballistic missile (ICBM) dari PLA. Selain itu, Cina

mengembangkan kemampuan peluru kendali dalam kelas short-range ballistic

missile (SRBM), intermediate-range ballistic missile (IRBM) dan medium-range

ballistic missile (MRBM). Kekuatan dari peluru kendali dalam kelas tersebut

mampu mmberikan ancaman kepada negara - negara di kawasan Asia Timur serta

basis-basis militer Amerika Serikat yang berada di benua Asia.73

Kekuatan PLA didukung dengan peralatan militer yang mumpuni.

Helikopter serang PLA dilengkapi dengan amunisi yang dapat dikendalikan untuk

jarak tertentu dari sasaran yang dituju, sensor, data link untuk berkomunikasi,

serta peralatan elektronik yang digunakan untuk memperoleh informasi. Pada

2017, Cina meluncurkan peralatan militer dengan banyak variasi kemampuan

diantaranya kapal induk kedua CV-17, kapal angkut amphibi tipe 071 Yuzhao-

class, penangkal misil terpadu tipe 052D Luyang III-class destroyer, pesawat

penyerang tipe J-20 untuk pendukung kekuatan udara Cina, dan medium-range

ballistic missiles (MRBMs) tipe DF-16A yang dapat menempuh jarak sekitar

1000 Km.74

Kapabilitas nuklir, rudal serta kekuatan militer yang berpusat pada

angkatan laut dan udara telah ditingkatkan secara ekstensif dan cepat dalam

beberapa tahun terakhir.The Chinese People’s Liberation Army (PLA) sedang

73 Adi Joko P, “Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur”, 8. 74 Michael, R. Danis, “USCC 2017 Annual Report: 2017 Report to Congress of the U.S-China Economic and Security Review Commission”, U.S. Government Publishing Office (November 2017), diunduh pada 7 Agustus 2018, tersedia di https://www.uscc.gov/Annual_Reports/2017- annual-report

http://www.uscc.gov/Annual_Reports/2017-

4141

melakukan reformasi organisasi yang telah berjalan dengan cepat. Pada Desember

2015 Cina membentuk Angkatan Roket (The rocket Force), Pasukan Pendukung

Strategis (Strategic Support Force), dilanjutkan pada Januari 2016 Departemen

Umum yang menjadi markas besar seluruh PLA digantikan oleh 15 bagian

fungsional dibawah sebuah Komisi Militer Pusat (CMC). Satu bulan berikutnya

yaitu pada Februari, PLA menghapuskan tujuh wilayah militer (Seven Military

Regions) dan membuat baru menjadi “Lima Teater Operasi” (Five Theaters of

Operations). Rangkaian reformasi tersebut dirancang untuk membangun kekuatan

militer yang sanggup melaksanakan perang dan menghasilkan kemenangan,

namun Cina belum menetapkan tujuan jelas dan terinci mengenai penguatan

kapabilitas militernya.75

75 “Chapter 2 :Japan's Foreign Policy that Takes a Panoramic Perspective of the World Map, Diploamatic Bluebook 2017”. Diakses pada 6 Februari 2018, tersedia dihttp://www.mofa.go.jp/files/000290287.pdf

http://www.mofa.go.jp/files/000290287.pdf

4242

Gambar 3.A.1 Pembagian Wilayah Lima Teater Operasi (Five Theaters of

Operations) Cina76

Sumber: 2017 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security

Review Commission, 2017

A.2. Korea Utara

Korea Utara telah menurunkan sekitar 70% kekuatan daratnya ke garis

Pyongyang-Wonsan dan beberapa pasukan telah dipersiapkan untuk membuat

serangan dari posisi aman di sekitar perbatasan bagian utara dari Garis Demarkasi

Militer (The Military Demarcation Line). Artileri 170 mm self propelled dan

peluncur roket 240 mm digunakan oleh Korean People’s Army (KPA).77

Korea Utara melakukan uji coba nuklir keempat dan kelima pada tahun

2016 serta melakukan puluhan uji coba rudal balistik sepanjang tahun 2016 dan

awal 2017. Korea Utara diyakini memiliki ratusan rudal Nodong-1 yang mampu

76 “2017 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission” U.S.- China Economic and Security Review Commission, diakses pada 21 Agustus 2018, tersedia di: https://www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/2017%20Executive%20Summary%20an d%20Recommendations_1.pdf 77Il-Young Jeong,”Solving The Security Dilemma Between North Korea and Japan”, 145.

http://www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/2017%20Executive%20Summary%20an

4343

hingga mencapai Tokyo, Jepang.Pada Maret 2017, Korea Utara menembakan

setidaknya empat rudal balistik kearah barat laut Jepang dengan tiga diantaranya

mendarat di perairan Zona Ekonomi Ekslusif Jepang sekitar 250 kilometer dari

pantai Jepang.78

A.3. India

Apabila dilihat dari segi kuantitas, India merupakan kekuatan militer yang

besar dengan lebih dari 1,3 juta pasukan baik itu laki-laki maupun perempuan

dengan tentara cadangan sebanyak satu juta personil. Angkatan Udara India

memiliki lebih dari 665 pesawat tempur yang mampu berperang dan 40 kapal

serta kapal selam termasuk kapal induk, kapal perang amfibi dan kapal selam

pembawa nuklir (nuclear submarines).79 Pembagian angkatan bersenjata India

meliputi Angkatan Darat Indi (Indian Army), Angkatan Laut India (Indian

Navy).Angakatan Udara India (Indian Air Force), dan Indian Coast Guard.80

Indian Army menjaga situasi keamanan dari datangnya ancaman eksternal

maupun internal, seperti situasi di Jammu & Kashmir, Hinterland, India bagian

timur utara, perbatasan India dengan Cina. Selain itu, Indian Army juga

melakukan kerjasama pertahanan dengan negara-negara yang ramah (Friendly

Foreign Countries) seperti mengadakan training and joint exercise, mengikuti dan

ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) Plus. Perlalatan militer yang

78Bates Gill,”Pivotal Days US–Asia-Pacific Alliances in the Early Stages of the Trump Administration”, 13. 79 Iskander Rehman,”India: the Next Superpower?: the Military Dimensions of India's Rise” LSE IDEAS London School of Economics and Political Science(Mei 2012): 24. 80 “Annual Report 2016-17 Ministry of Defense Government of India” Ministry of Defense Government of India, diakses pada 27 Februari 2018, tersedia di: https://mod.gov.in/documents/annual-report

4444

dimiliki oleh Indian Army meliputi Rocket System, Missiles, Howitzers serta

Ballistic Helmets, Anti-Tank Guided Missiles (ATGM), dan Rashtriya Rifles.81

Indian Navy memiliki peran diantaranya menjaga keamanan pesisir,

Operasi anti - pembajakan, Operasi luar negeri (Overseas Operations), serta

melakukan patroli terkoordinasi dengan Indian Ocean Region Littoral Navies.

Indian Air Force memiliki perangkat seperti helikopter jenis Apache dan

Chinook CH-47F, pesawat dengan jenis Rafale, C-130J, serta Tejas. Selain itu,

perangkat militer dengan spesifikasi presisi tinggi dan mematikan meliputi

Brahmos Surface to Surface Missile firing, MICA Air-To-Air Missile, Medium

Range Surface to Air Missile (MRSAM), Akash Missile System, serta radar

pertahanan udara.82

B. Peningkatan Anggaran Militer Cina, India, dan Australia

Istilah tentang anggaran atau pengeluaran belanja militer adalah

menjelaskan tentang keseluruhan pengeluaran suatu negara dalam bidang militer

(armed forces), kekuatan penjagaan perdamaian (peace keeping), anggaran dalam

kementrian pertahanan lainnya yang berkaitan dengan pertahanan. Pengeluaran

belanja militer meliputi kekuatan militer dalam latihan, dilengkapi dengan senjata

hingga masa diperlukan dalam melakukan operasi militer atau peperangan.83

Pengaruh eksternal yang menyebabkan suatu negara meningkatkan anggaran

81 Annual Report 2016-17 Ministry of Defense Government of India, tersedia di: https://mod.gov.in/documents/annual-report 82 Annual Report 2016-17 Ministry of Defense Government of India, tersedia di: https://mod.gov.in/documents/annual-report 83 Adi Joko P, “Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur”, 4.

4545

militernya adalah munculnya konflik bersenjata dan aliansi-aliansi yang terbangun

antar negara. Konflik bersenjata tidak selalu diartikan sebagai pertempuran antar

negara secara terbuka, akan tetapi juga dapat diartikan sebagai perlombaan

senjata, konflik wilayah, ancaman dan unjuk gigi kekuatan militer suatu negara

yang kemudian dapat disebut sebagai non combat conflict.84

Sejak 2007, anggaran militer dari negara-negara di kawasan Asia dan

kepulauan di wilayah Pasifik (Oceania) mengalami kenaikan. Tabel 1.2

menunjukan bahwa wilayah Asia Timur merupakan yang terbesar dalam kenaikan

anggaran, kemudian wilayah Asia Tengah dan Selatan, lalu Asia Tenggara.

Anggaran militer wilayah Oceania mengalami fluktuatif setiap tahunnya, seperti

dari tahun 2007 hingga 2010 mengalami peningkatan dan kemudian mengalami

penurunan hingga tahun 2013 kemudian meningkat kembali hingga 2016.85

Tabel B.1 Anggaran Militer menurut Wilayah Periode 2014-2017

2014 2015 2016 2017

Afrika 41,5 39,3 38,9 38,7

Amerika 694 682 675 676

Asia dan

Oceania

409

431

452

469

Eropa 314 324 335 327

Sumber: Stockholm International Peace Research Institute, 2017

84 Rezki Satris, “Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik”, 100. 85Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tersedia di: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-regional-totals.pdf

http://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-regional-totals.pdf

4646

B.1. Cina

Peningkatan anggaran belanja militer Cina dapat disebabkan oleh dua

faktor yang mempengaruhinya. Pertama yaitu faktor internal berasal dari dalam

negeri seperti pertumbuhan ekonomi dan program modernisasi militer Cina.

Kedua yaitu faktor eksternal seperti munculnya ancaman keamanan stabilitas di

kawasan Asia Timur yang mempunyai pengaruh bagi Cina untuk mengambil

kebijakan meningkatkan anggaran belanja pertahanan serta militer. Ancaman

stabilitas tersebut berasal dari sengketa wilayah teritori perairan antara Cina

dengan beberapa negara lain seperti Jepang serta kehadiran aliansi Jepang-

Amerika Serikat dan juga pengalaman sejarah masa lalu diantara Cina dan Jepang.

Peningkatan anggaran pertahanan dan militer angkatan bersenjata Cina didasarkan

pada kesinambungan yang sama antara kebutuhan pertahanan dan pertumbuhan

ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan angkatan bersenjata Cina di masa

yang akan datang dengan mengutamakan modernisasi pertahanan dalam tubuh

angkatan bersenjata yang memiliki efesiensi tinggi dan pendanaan yang rendah.86

Dilihat dari anggaran militer, hampir setiap tahunnya Cina melakukan

peningkatan presentase anggaran persenjataan selalu diatas 10 persen.87 Menurut

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), terhitung dari 2015

Cina menaikan belanja militernya menjadi 214.093 juta dolar Amerika dan pada

2016 menjadi 225.713 juta dolar Amerika.88

86 Adi Joko P, “Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur”, 6. 87 Rezki Satris, “Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik”, 98. 88Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tersedia di: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf


4747

B.2. Australia

Menurut SIPRI, Australia mengalami peningkatan dalam anggaran

militernya. Terhitung dari tahun 2014, Australia mengalami peningkatan sekitar

dua ribu dolar Amerika pada 2015 dan mengalami peningkatan pada tahun

berikutnya menjadi sekitar 24371 juta dolar Amerika.89 Pada tahun 2012-2013

dan 2016-2017, Australia melakukan mengeluarkan sebesar 10,3 miliar dolar

Amerika kepada Foreign Military Sales untuk pengadaan sistem penunjang

seperti broadcasting and telecommunication contracts, engineering, research and

technology-based services contracts dan bahkan mengalokasikan setidaknya 500

juta dolar untuk penunjang informasi dan teknologi (IT). Australia juga

melakukan pembelian sekitar 815 juta dolar Amerika untuk kontrak peningkatan

GBU-52/B Small Diameter Bombs dan 360 juta dolar Amerika untuk ADF’s

helikopter berjenis MH-60R Multi-Mission.90 Australia melihat Jepang sebagai

kekuatan yang besar di Asia Utara dan sangat penting kontribusinya dalam

menjaga keamanan regional dan global.Australia menyambut baik usaha

peningkatan kapabilitas militer Jepang dalam memainkan peran yang lebih luas

dan berkontribusi lebih efektif pada stabilitas keamanan regional dan global.91

89Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tersedia di: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf 90 Andrew Greene,“Australian Defence Force spends over $10 billion on US arms in four years” ABC news diakses pada 27 Februari 2018, tersedia di: http://www.abc.net.au/news/2017-12-28/us-

weapons-spend-tops-billion-dollar/9287170 91 “2016 Defence White Paper: Chapter Five” Australian Government Department of Defense, diakses pada 15 Mei 2018, tersedia di: http://www.defence.gov.au/WhitePaper/Docs/2016-

Defence-White-Paper.pdf


http://www.abc.net.au/news/2017-12-28/us-

http://www.defence.gov.au/WhitePaper/Docs/2016-

4848

B.3. India

Anggaran pertahanan India mengalami kenaikan sebesar 6.2 persen pada

2017. Jumlah tersebut 12,78 persen dari total pengeluaran pemerintah yaitu

sebesar 21,47 lakh crore. Kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan angka

kenaikan tahun 2015 - 2016. Alokasi anggaran pertahanan pada 2016 sekitar 10,5

persen. Kenaikan pada tahun 2017 sebesar 9,14 persen.92 Menurut laporan

tahunan Menteri Pertahanan India 2016-2017, total anggaran pertahanan India

pada 2014 yaitu sebesar 218.694 crore, dan meningkat menjadi 237.045 crore dan

259.161 pada 2017.93 Pemerintah India menginginkan adanya moderninasi,

perluhasan, serta meningkatkan kemampuan operasional angkatan bersenjatanya.

India yang sebelumnya menempati posisi ke 6 dalam 15 negara dengan anggaran

militer tertinggi pada 2016, naik menjadi posisi ke 5 mengungguli Prancis.94

Peningkatan anggaran militer India disebabkan oleh kenaikan biaya

operasional angkatan bersenjata yang mencakup lebih dari 83 persen atau sekitar

Rs. 11,071 crore (rupee). Pada tabel persebaran dari alokasi belanja pertahanan

India dari tahun 2014 hingga 2017 cenderung digunakan untuk membayar gaji

92TNN & Agencies,”Union Budget 2017: Defence allocation gets 6.2 percent hike” The Times of India diakses pada 27 Februari 2018, tersedia di: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/union-budget-2017-defence-

allocation-gets-10-percent-hike/articleshow/56912761.cms 93 “Annual Report 2016-17 Ministry of Defense Government of India” Ministry of Defense Government of India, diakses pada 27 Februari 2018, tersedia di: https://mod.gov.in/documents/annual-report 94 “Trends in World Military Expenditure 2017” SIPRI Fact Sheet, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di: https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-05/sipri_fs_1805_milex_2017.pdf

http://www.sipri.org/sites/default/files/2018-05/sipri_fs_1805_milex_2017.pdf

4949

dan tunjangan dari personil militer India sementara modernisasi serta perbaikan

perlengkapan militer India cenderung menurun.95

Tabel B.3.1. Distribusi Belanja Pertahanan India

Sumber: India’s Defence Budget 2017-18: An Analysis, 2017

C. Kerjasama Jepang dengan Negara di Asia Pasifik dalam Bidang Militer

Kebutuhan akan sebuah penciptaan keamanan dan stabilitas bagi kawasan

Asia Pasifik terlihat dari terjalinnya kerjasama yang dilakukan Jepang dengan

beberapa negara di kawasan Asia Pasifik.

95 Laxman K, ”India’s Defence Budget 2017-18: An Analysis” Institute for Defence Studies and Analyses 3, diakses pada 27 Februari 2018, tersedia di: https://idsa.in/issuebrief/india-defence-

budget-2017-18_lkbehera_030217

5050

C.1 Jepang – India

Perdana Menteri India Signgh’s melakukan kunjungan ke Jepang pada

bulan Oktober 2008 untuk melakukan pembicaraan mengenai pengadaan The

Joint Declaration on Security Cooperation between Japan and India yang

didalamnya terdapat beberapa perencanaan disalog tentang keamanan dan

pertahanan termasuk dialog “2+2”, dialog kebijakan pertahanan, military-to-

military talk, dan dialog kerjasama antar penjaga pantai. Jepang bergabung dalam

latihan Malabar bersama India dan sepakat untuk ikut dalam kesepakatan

kerangka pertahanan (Defense Framework Agreement) tentang peralatan dan

teknologi pertahanan serta keamanan dalam perlindungan informasi rahasia

militer. 96 Latihan Malabar juga melibatkan negara di luar Jepang dan India.

Latihan Malabar merupakan latihan Angkatan Laut bersifat trilateral yang

terdiri dari Amerika Serikat, India, dan Jepang. Pada mulanya latihan militer

tersebut dilakukan oleh India dan Amerika Serikat dan pada 2015 Jepang resmi

menjadi mitra tetap dalam latihan tersebut. Latihan Malabar pertama kali dimulai

pada 1992 yang berisikan beragam aktifitas seperti operasi tempur dan operasi

interdiksi maritim (Maritime Interdiction Operations Exercise).97 Pada tahun

2017 Australia ingin bergabung bersama Jepang dalam latihan malabar yang

bertempat di Teluk Bengal namun India menolak keikutsertaan Australia karena

96 “Japan-India Relations”,Ministry of Foreign Affairs of Japan diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/data.html 97 “Military Exercise Feb to Nov 2008”India Defence Consultants Report and Analysis, diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di: http://www.indiadefence.com/MilEx.htm

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/data.html

http://www.indiadefence.com/MilEx.htm

5151

akan menimbulkan kecurigaan atas kolaborasi militer India dan Amerika Serikat

dari negara Cina.98

Latihan Malabar tahun 2017 diadakan di Samudra Hindia. Jepang dalam

latihan militer Malabar tersebut mengirimkan kapal Izumo milik Japan Maritime

Self Defense Force (JMSDF). Sebelum mengikuti latihan Malabar kapal Izumo

berhenti di Singapura, Indonesia, Filipina dan Sri Lanka.99 Latihan Malabar

berfokus pada keterampilan perang jarak jauh, subject matter expert and

professional exchanges, kombinasi operasi serangan kelompok (combined carrier

strike group operations), patroli maritim dan operasi pengintaian, surface and

submarine warfare, operasi medis, pengendalian kerusakan, special forces,

pengoperasian helikopter serta visit board search and seizure operations.100 Selain

itu, latihan tempur anti kapal selam (anti-submarine warfare/ASW) juga menjadi

salah satu agenda dalam Latihan Malabar 2017. Jepang mengandalkan helikopter

SH-60K dalam latihan ASW tersebut seperti pada Latihan Malabar 2014.101

98Saibal Dasgupta,”China Happy India not Joining Malabar Naval Exercise” Times of India, diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di:http://timesofindia.indiatimes.com/world/china-happy-india-

not-joining-malabar-naval-exercise/articleshow/58931823.cms 99Nick Macfie, “China waits to hear why Japanese warship going to South China Sea” Reuter, diakses pada 22 Februari 2018, tersedia di: https://www.reuters.com/article/us-japan-navy-

southchinasea-china/china-waits-to-hear-why-japanese-warship-going-to-south-china-sea-

idUSKBN16L0UM?il=0 100 “India, US, Japan to Hold Joint Maritime Exercise”, Sputniknews Miltary & Intelligence, diakses pada diakses pada 22 Februari 2018, tersedia di: https://sputniknews.com/military/201706161054685906-india-us-japan-maritime-exercise/ 101 Shashank Joshi, “Malabar 17 Exercise: The China Subtext”, lowy Institute, diakses pada 17 April 2018 pada 17 April 2018, tersedia di https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/malabar-17-

exercise-china-subtext

http://timesofindia.indiatimes.com/world/china-happy-india-

http://www.reuters.com/article/us-japan-navy-

http://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/malabar-17-

5252

C.2 Jepang – Australia

Australia merupakan rekan penting bagi Jepang di kawasan Asia Pasifik.

Kedua negara merupakan aliansi dari Amerika Serikat. Jepang dan Australia telah

mensepakati beberapa kerjasama di bidang pertahanan seperti Japan - Australia

Bilateral Defense Cooperation and Exchange dan The Japan - Australia Joint

Declaration on Security Cooperation. Pertama kali Jepang mengikuti Joint

Declaration dalam bidang keamanan dengan Australia yaitu pada Japan -

Australia Summit Meeting yang dilaksanakan pada bulan Maret 2007.102

Pada joint declaration tersebut, kedua negara menjalin kerjasama melalui

tiga cara yaitu menciptakan kerangka kerja berdasarkan pada dialog kebijakan

serta pelatihan dan pertukaran dari setiap unit yang bersangkutan,

mengembangkan landasan hukum, dan membentuk dukungan non-partisipan

untuk kemajuan hubungan antara Australia dan Jepang.103

Pada Mei 2010 Jepang dan Australia menandatangani The Acquisition and

Cross-Servicing Agreement (ACSA) beserta kesepakatan proseduralnya dalam

pertemuan ketiga dari Japan-Australia Foreign and Defense Ministerial

Consultation (“2+2”) dan mulai berlaku sejak Januari 2013. ACSA membuka

asas resiprokal atas pemberian layanan dari pasukan beladiri Jepang (Self Defense

Force) dan juga Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force) dalam

102Section 2 Promotion of Defense Cooperation and Exchanges : Part III Initiatives of Defense of Japan, Ministry of Japan diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2014.html 103 Yusuke Ishihara, “Chapter 6: Japan-Australia Defense Cooperation in the Asia-Pacific Region” National Institute for Defense Studies Joint Research Series 10 (2014): 97.


5353

aktifitas operasi penjaga perdamaian, bantuan bencana internasional dan kegiatan

lainnya.104

Kerjasama dalam informasi antara Jepang dan Australia dilakukan pada

Mei 2012 dengan penandatanganan the Japan-Australia Information Security

Agreement yang mulai berlaku sejak Maret 2013. Selain itu, Jepang dan Australia

juga melakukan kerjasama dalam pertukaran sumber daya manusia yang

disepakati pada pertemuan menteri pertahanan Jepang dan Australia tahun 2012.

Personil dari Departemen Pertahanan Australia dikirim ke Kementerian

Pertahanan Jepang dalam rangka pengembangan kapasitas selama tiga bulan sejak

Juli 2013.105 Pada Oktober 2016, Jepang dan Australia bersama Amerika Serikat

menandatangani the Trilateral Information Sharing Arrangement. Kerjasama

tersebut meningkatkan keterbukaan informasi mengenai latihan pertahanan serta

operasi dari tiga negara untuk mendukung perdamaian dan stabilitas.106 Kerjasama

pertahanan bilateral antara Jepang dan Australia pada 2017 yaitu kedua negara

menandatangani the Australia-Japan Acquisition and Cross-Servicing Agreement.

Kesepakatan tersebut memfasilitasi dukungan logistik pertahanan dan kerjasama

dalam aktifitas seperti latihan gabungan dan operasi pemeliharaan perdamaian.107

104 “Section 2 Promotion of Defense Cooperation and Exchanges : Part III Initiatives of Defense of Japan” Ministry of Japan, diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2014.html 105 “Section 2 Promotion of Defense Cooperation and Exchanges : Part III Initiatives of Defense of Japan” Ministry of Japan, diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2014.html 106“Joint Statement Australia-Japan-US Defense Ministers’ Meeting” U.S. Department of Defense, diakses pada 20 Agustus 2018, tersedia di: https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2016-Australia-Japan-U-S-Trilateral- Information-Sharing-Arrangement-Signing.pdf 107 “Signing of the Australia-Japan Acquisition and Cross-Servicing Agreement” Department of Defence Ministers Australia, diakses pada 20 Agustus 2018, tersedia di:



http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2016-Australia-Japan-U-S-Trilateral-

5454

C.3 Jepang – Filipina

Jepang mengadakan latihan militer dengan Filipina yang bersamaan

dengan latihan militer antara Filipina dan Amerika Serikat pada 2015. Latihan

militer tersebut diselenggarakan di Provinsi Pulau Palawan, dekat Laut Cina

Selatan dan melibatkan kapal tempur angkatan laut USS Forth Worth dan pesawat

pengintai P-3 Orion. Kedua negara berlatih pengintaian penerbangan dan

melakukan simulasi kebakaran, pencarian dan pencegatan kapal serta aktifitas

bantuan kemanusiaan dan bencana alam.108

Berkembangnya kemitraan strategis kedua negara muncul ketika Jepang dan

Filipina menyatakan secara terbuka bahwa adanya kekhawatiran atas agresifitas

Cina di Laut Cina Selatan. Pada Maret 2016 Presiden Filipina Benigno Aquino III

mengumumkan Filipina melakukan patroli di wilayah laut yang diklaim oleh

Filipina dalam sengketa Laut Cina Selatan dengan menerbangkan pesawat TC-90

dari Jepang. Kesepakatan transfer teknologi pertahanan antara Jepang dan Filipina

diawali pada penandatanganan perjanjian pada Februari 2016.109 Pada Oktober

2016, Jepang memberikan kapal terbang latih bermesin ganda TC-90 King Air

milik Japan Maritime Self Defense Force pada Filipina untuk digunakan sebagai

pesawat patroli maritim jarak pendek.110

https://www.minister.defence.gov.au/minister/marise-payne/media-releases/signing-australia- japan-acquisition-and-cross-servicing 108Simone Orendain,”Filipina, AS, Jepang, Langsungkan Latihan Militer Bersama dekat Laut China Selatan” VOA Indonesia diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di:https://www.voaindonesia.com/a/filipina-amerika-jepang-langsungkan-latihan-militer-bersama-

dekat-laut-china-selatan/2832347.html 109“Jepang dan Filipina memperkuat ikatan pertahanan”APDForum, diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di: http://apdf-

magazine.com/id/jepang-dan-filipina-memperkuat-ikatan-pertahanan/ 110 “Chapter Six: Asia” The Military Balance, diakses pada 13 Mei 2018, tersedia di: http://dx.doi.org/10.1080/04597222.2017.1271212

http://www.minister.defence.gov.au/minister/marise-payne/media-releases/signing-australia-

http://www.voaindonesia.com/a/filipina-amerika-jepang-langsungkan-latihan-militer-bersama-

http://apdf-/


5555

C.4 Jepang – Korea Selatan

Korea Selatan merupakan negara tetangga yang sangat penting bagi

Jepang. Kedua negara memiliki kepentingan strategis sebagai sekutu Amerika

Serikat. Kerjasama yang erat antara kedua negara dalam bidang keamanan

memiliki signifikansi yang besar bagi perdamaian dan stabilitas wilayah Asia

Pasifik. Pada Januari 2011 kedua negara bersepakat untuk bertukar pandangan

mengenai isi dari kesepakatan keamanan informasi (Information Security

Agreement). Pada bulan Oktober 2014 kedua negara menghadiri Seol Defense

Dialogue yang diselenggarakan di Korea Selatan. Pembicaraan mengenai dialog

keamanan dalam hal kebijakan keamanan dan kebijakan pertahanan pada tingkat

working - level antar kedua negara diadakan pada April 2015 sebagai yang

pertama dalam lima tahun terakhir. Japan Maritime Self Defense Force (JMSDF)

mengadakan latihan bilateral penyelamatan (seacrch and rescue bilateral

exercise) di perairan barat Kyushu pada Desember 2013 yang selanjutnya

meningkatkan koordinasi antar JMSDF dengan Angkatan Laut Korea Selatan.111

Kerjasama antara Jepang dan Korea Selatan juga beberapa kali melibatkan

Amerika Serikat dikarenakan Amerika Serikat merupakan aliansi dari kedua

negara.Kerjasama ketiga negara terus berkembang. Pada Desember 2014 ketiga

negara menandatangani Japan - U.S. - ROK Information Sharing Agreement

among the Defense Authorities yang memungkinkan otoritas pertahanan dari

ketiga negara untuk berbagi informasi keamanan mengenai ancaman senjata

111 “Section 1 Defense Cooperation and Exchanges with Other Countries and Regions : Part III Initiatives to Protect the Lives and Property of the People as well as Securing the Territorial Land, Water and Airspace” Ministry of Japan, diakses pada 21 Februari 2018, tersedia di http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2015.html


5656

nuklir Korea Utara. Kerjasama terkait sebuah exercise Jepang, Amerika Serikat

dan Korea Selatan mengembangkan latihan pencarian dan penyelamatan (Search

and Rescue) yang sebelumnya hanya Jepang dan Korea Selatan menjadi tiga

partisipan dengan keikutsertaan Amerika Serikat pada Juli 2014.112 Pertemuan

bilateral antara Jepang dan Korea Selatan diadakan pada Mei 2015 dan menjadi

pertemuan kementrian pertahanan antara kedua negara yang pertama sejak 2011.

Kedua negara menyetujui adanya penguatan pertukaran pengetahuan pertahanan

serta mempromosikan kerjasama dalam lingkup Peacekeeping Operations,

counter-piracy operations lepas pantai Somalia dan di Teluk Aden serta bantuan

kemanusiaan dan bencana alam (HA/DR). General Security of Military

Information Agreement (GSOMIA) yang berisikan perjanjian bilateral untuk

berbagi informasi ditandatangani oleh kedua negara pada November 2016.113

C.6 Jepang - Indonesia

Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang berawal dari

perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Jepang pada April 1958. Kerjasama

tersebut selalu berkembang dengan menghasilkan banyak kesepakatan seperti “the

Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future” pada 2006 dan

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada 2007.114

112 “Section 1 : Defense Cooperation and Exchanges with Other Countries and Regionsdalam Part III Initiatives to Protect the Lives and Property of the People as well as Securing the Territorial Land, Water and Airspace” Ministry of Japan, diakses pada 21 Februari 2018http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2015.html 113Junya Nishino, ”Japan’s Security Relationship with the Republic of Korea” Center For Strategic & International Studies (2017): 2. 114 “Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang”, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses pada 17 April 2018, tersedia di: https://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx


http://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx

5757

Jepang dan Indonesia mengadakan pertemuan 2+2 (two-plus-two) antara

menteri luar negeri dan menteri pertahanan pada 17 Desember 2015. Pertemuan

tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai pakta yang memungkinkan Jepang

untuk mengekspor beberapa senjata pertahanan dan teknologi ke Indonesia.

Teknologi dan senjata pertahanan tersebut salah satunya yaitu pesawat amfibi US-

2.115

Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bersama (Joint Statement)

yang terbagi menjadi area politik dan keamanan, kerjasama maritim, serta

kerjasama regional dan internasional. Pembahasan antara kedua menteri juga

berisi mengenai kesepakatan untuk mengadakan pertemuan serupa seperti

mengadakan dialog politik-militer (Politico-Military) dan dialog militer - militer

pada 2016 dengan tujuan meningkatkan komunikasi dan kerjasama di bidang

keamanan dan pertahanan.116

Kerjasama dalam bidang maritim antara Jepang dan Indonesia terkait

dengan sengketa Laut Cina Selatan sulit terjadi karena Indonesia memiliki

pengembangan hubungan ekonomi dengan Cina dan akan menimbulkan

kekhawatiran bagi Cina sehingga Indonesia lebih memilih untuk menghindari

kerjasama tersebut.117 Ekspor non-migas Indonesia ke Cina mengalami

pertumbuhan sebesar 49,67% pada 2017 dimana sebelumnya antara Januari

115 “Japan, Indonesia Hold First Two-Plus-Two Talks, Agree to Work Toward Transfer of Defense Weapons” The Japan Times, diakses pada 12 April 2018, tersedia di: https://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/17/national/politics-diplomacy/japan-indonesia-hold-

first-two-plus-two-talks-agree-work-toward-transfer-defense-weapons/#.Ws9snohua00 116 “Joint Statement First Japan-Indonesia Foreign and Defense Ministerial Meeting” Ministry of Defense, diakses pada 14 April 2018, tersedia di: www.mod.go.jp/j/press/youjin/2015/12/17_js_e.pdf 117 Malcolm Cook, “Japan Seeks Stronger Strategic Ties in Southeast Asia”, Perspective IssueISEAS- Yusof Ishak Institute 5 (Januari 2017): 6.

http://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/17/national/politics-diplomacy/japan-indonesia-hold-

http://www.mod.go.jp/j/press/youjin/2015/12/17_js_e.pdf

5858

hingga Juni 2016 ekspor non-migas sebesar US$ 6,1 miliar menjadi 9,1 miliar.

Neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok juga mengalami peningkatan

yaitu pada 2016 sebesar US$ -8.006 menjadi US$ -6.067.118

Indonesia memperketat penjagaan militer didekat Kepulauan Natuna

dalam rangka menjaga teritori Indonesia yang di klaim oleh Cina. Penjagaan

militer tersebut seperti meningkatkan kehadiran militer di wilayah Natuna dengan

memperluas pelabuhan difungsikan untuk angkatan laut guna mengakomodir

kapal besar serta memperluas pangkalan angkatan udara untuk mengakomodir

pesawat besar.119

118 “Monthly Trade Figures Indonesia” Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, diakses pada 16 Agustus 2018, tersedia di: www.kemendag.go.id/files/mtf/2017-07-mtf.pdf 119 “Indonesia, Long on Sidelines, Starts to Comfront China’s Territorial Claims” The New York Times, diakses pada 16 Agustus 2018, tersedia di: https://www.nytimes.com/2017/09/10/world/asia/indonesia-south-china-sea-military- buildup.html

http://www.kemendag.go.id/files/mtf/2017-07-mtf.pdf

http://www.nytimes.com/2017/09/10/world/asia/indonesia-south-china-sea-military-

5959

BAB IV

ANALISIS PENGARUH PENINGKATAN MILITER JEPANG BAGI

KAWASAN ASIA PASIFIK

Bab ini berisikan analisis pengaruh peningkatan militer Jepang bagi

kawasan Asia Pasifik. Pembahasan yang dilakukan analisis yaitu mengenai

peningkatan kapabilitas militer Jepang juga memiliki kaitan dengan munculnya

security dilemma di kawasan Asia Pasifik. Peningkatan tersebut juga merupakan

bentuk balance of power Jepang dalam menghadapi ancaman yang muncul bagi

stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Beberapa negara di kawasan Asia

Pasifik merasa perlu meningkatkan juga kapabilitas militernya karena Jepang

pernah menjadi sebuah negara dengan kekuatan militer yang sangat agresif pada

Perang Dunia II. Selain itu, munculnya potensi ancaman dari salah satu negara di

kawasan Asia Pasifik yang memiliki kekuatan militer besar juga menjadikan

negara lainnya di kawasan meningkatkan keamanannya.

A. Peningkatan Kekuatan Militer Jepang sebuah Balance of Power di

kawasan Asia Pasifik

Peningkatan kekuatan militer Jepang merupakan wujud dari normalisasi

militer yang dilakukan oleh Jepang. Hal tersebut salah satu yang

mempengaruhinya yaitu Cina. Cina menaikan anggaran militer secara perlahan,

terlihat dari 2014 hingga 2016 rata-rata kenaikan anggaran militernya sebesar

6060

138335 dolar Amerika.120 Hal tersebut menunjukan bahwa Cina dapat kapan saja

menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan.

Sejak 2014, Jepang menaikan anggaran militernya mulai dari 4,78 triliun

yen, 4,82 triliun yen pada 2015, 4,86 triliun yen pada 2016 dan 4,90 triliun yen

pada 2017. Lebih rinci lagi, kenaikan anggaran dalam bidang pertahanan Jepang

terjadi pada biaya pemeliharaan, pengembangan fasilitas serta penelitian dan

pengembangan. Terlebih lagi, anggaran dari setiap bagian Japan Self Defense

Force seperti Ground Self Defense Force (GSDF), Maritime Self Defense Force

(MSDF), dan Air Self Defense Force (ASDF) juga meningkat dari tahun 2014

hingga 2017.121

Menurut Waltz, disamping kondisi internasional yang anarki, stabilitas

tidak tergantung pada apakah sistem internasional berbentuk bipolar atau

multipolar, namun bergantung pada beberapa kutub konstan dalam sistem.

Bangkit dan jatuhnya kutub tersebut akan memicu perubahan dalam pengaturan

sistem internasional.122 Stabilitas keamanan dapat sewaktu-waktu terancam. Barry

Buzan mendefinisikan keamanan sebagai fenomena yang selalu memiliki

keterkaitan. Keamanan sebuah negara ataupun kawasan harus dipahami melalui

120Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tersedia di: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf, 121 Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY2017 Budget Bill”, Japan Ministry of defense, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/290328.pdf 122 Liselotte Odgaard, The Balance of Power in Asia-Pacific Security, (New York:Routledge, 2007), 15



6161

pemahaman pola saling ketergantungan keamanan diantara negara-negara

tersebut.123

Potensi ancaman terbesar bagi Jepang adalah Cina. Cina masuk dalam

prioritas utama ancaman keamanan bagi Jepang dari militer dan ekonomi.124

Usaha Jepang dalam mencegah ancaman dari Cina yaitu dengan mengembangkan

kapabilitas militernya melalui aliansi yang berpusat pada aliansi Jepang - Amerika

Serikat serta penguatan hubungan dengan Australia, India, dan negara anggota

ASEAN.125

Dalam keadaan dunia internasional yang anarki, Cina merupakan ancaman

bagi Jepang. Jika dibandingkan, kekuatan maritim antara Jepang dan Cina

terlampau cukup jauh pada 2015. Cina dengan total 303 armada tempur laut yang

terbagi dalam 79 armada tempur besar, 107 armada tempur kecil, 53 berjenis

kendaraan dua medan darat (amphibi) dan laut serta 64 kapal selam. Sedangkan

Jepang hanya berjumlah 67 armada dengan 46 armada tempur besar, 3 berjenis

amphibi, dan 18 kapal selam.126

Cina yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan Jepang membuat

dibutuhkannya sebuah usaha balancing agar tidak menimbulkan sebuah hegemoni

dari satu negara. Balancing yang dilakukan Jepang meliputi Hard Balancing dan

Soft Balancing. Stabilitas keamanan akan terganggu dengan tidak seimbangnya

123Angga Nurdin, “Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik dalam Persaingan Kekuatan Maritim China dan Amerika Serikat” Jurnal Hubungan Internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi 2 (Juli 2017): 134. 124Xenia Dormandy. “Asia Pacific Security A Changing Role for the United States” Chatham House Report (April 2014): 15 125 Yoshikazu Watanabe, Masanori Yoshida, Masayuki Jironaka, The U.S.-Japan Alliance and Roles of The Japan Self-Defense Forces: Past, Present, and Future (Washington: Sasakawa Peace Foundation ,2016), 36. 126U.S Government, Asia-Pacific Maritime Security Strategy, 12.

6262

kekuatan antara Jepang dan Cina, maka dari itu Jepang cenderung mewujudkan

balance of power dikawasan dengan menggunakan instrument penguatan

kerjasama aliansi Jepang - Amerika Serikat. Selain dengan Amerika Serikat,

Jepang juga memiliki kerjasama dengan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik

seperti India, Australia, Korea Selatan, Filipina dan Indonesia. Bentuk dari

kerjasama tersebut seperti Japan - Australia Humanitarian Assistance and

Disaster Relief Joint Exercise pada 2016, Exercise Corp North Guam pada 2017,

Exercise Southern Jackaroo pada 2017, anti - submarine warfare exercise pada

2017, dan latihan Malabar.127 Kerjasama berupa latihan bersama tersebut

dilakukan oleh aliansi Jepang - Amerika Serika dengan negara di kawasan Asia

Pasifik. Hal tersebut termasuk ke dalam bentuk soft balancing yang dilakukan

Jepang karena berbentuk sebuah latihan militer bersama.

Selain melalui latihan bersama, Jepang juga meningkatkan patroli udara

pada 2016 di sekitar wilayah Laut Cina Selatan menggunakan pesawat P-3C.128

Kemunculan pesawat patrol P-3C tersebut memperlihatkan pergerakan Japan Self

Defense Force di kawasan, terlebih lagi untuk mengawasi eskalasi militer yang

dilakukan Cina di Laut Cina Selatan. Patroli tersebut dilakukan bersamaan dengan

patroli yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Apabila dilihat dari wilayah, Jepang telah memfasilitasi keberlangsungan

kehadiran Amerika Serikat di Asia Pasifik sehingga mendorong aliansi antara

127 “Chapter 2: Active Promotion of Security Cooperation” Defense of Japan 2017, diakses pada 20 Mei 2018, tersedia di: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2017.html 128 Prashanth Parameswaran. “Japan Eyes Bigger South China Sea Presence in 2016” The Diplomat diakses pada 291 Agustus 2018, tersedia di: https://thediplomat.com/2016/01/japan- eyes-bigger-south-china-sea-presence-in-2016/


63

kedua negara untuk menciptakan stabilitas bagi kawasan.129 Selain dihadapkan

dengan ancaman yang datang dari Cina, penguatan aliansi Jepang dengan

Amerika Serikat juga sebagai bentuk dari balance of power terhadap Korea Utara

yang meningkatkan kemampuan nuklirnya. Setidaknya dari Februari hingga

Oktober 2016 Korea Utara sudah melakukan lima kali uji coba rudal balistik

dengan berbagai tipe seperti Hwasong (KN), Scud ER, Nodong, Scud-C, dan

Unha-4. Klasifikasi dari rudal balistik tersebut juga bermacam-macam seperti

intercontinental ballistic missile (ICBM), intermediate-range ballistic missile

(IRBM), medium-range ballistic missile (MRBM), dan short-range ballistic

missile (SRBM).130 Penguatan aliansi tersebut tidak keluar dari prinsip pasifisme

Jepang.

Prinsip pasifisme cenderung membatasi kapabilitas militer Jepang termasuk

peran yang dimiliki Jepang dalam aliansi Jepang-Amerika Serikat. Setelah Jepang

melakukan reintepretasi prinsip pasifisme tersebut, kerjasama aliansi Jepang -

Amerika Serikat yang berpedoman pada sebuah guideline semakin diperluas

peran Jepang dengan adanya kebijakan Proacitve Contribution to Peace.131

Penguatan kerjasama tersebut juga merupakan bentuk dari peningkatan

kapabilitas militer Jepang selama reintepretasi Pasal 9 konstitusi Jepang. The

Guideline for Japan - U.S. Defense Cooperation yang dikeluarkan pada 2015

berisi panduan untuk aliansi kedua negara dalam bertindak dalam kerangka

129 Evelyn Goh, “How Japan Matters in The Evolving East Asian Security Order” Royal Institute of International Affairs 87 (Juli 2011): 900. 130 “Chapter Six: Asia” The Military Balance, diakses pada 21 Mei 2018, tersedia di: http://dx.doi.org/10.1080/04597222.2017.1271212 131 Matake, “Nothing New About Japan’s Proactive Contribution to Peace”, 24.


6464

kerjasama pertahahan. Jepang dapat memainkan peran yang lebih luas dalam

melindungi wilayah udara, mencegah serangan rudal balistik, melindungi wilayah

maritim.Serta melindungi serangan yang terjadi di darat.132

Perang dapat terjadi apabila dalam suatu kawasan tidak terjadi balance of

power. Seperti dalam pemikiran Waltz yaitu perang dapat digunakan oleh negara

sebagai metode untuk memperoleh kebutuhan dasar dari negara seperti keamanan

dan karena keadaan internasional anarkis memungkinkan negara untuk berperang

meskipun tidak ada agresor terhadap negara tersebut.133 Peningkatan kapabilitas

militer Jepang digunakan sebagai penunjang pada penguatan kerjasama

pertahanan dengan Amerika Serikat sehingga Jepang dapat mewujudkan balance

of power di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut sejalan dengan asumsi pemikiran

realis yaitu negara pada dasarnya merupakan unit, sehingga dalam kondisi

internasional yang anarki dan tidak menawarkan perlindungan negara harus

melakukan upaya sendiri untuk meningkatkan keamanannya melalui kemampuan

relatif mereka.134

132 “The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation” Japan Ministry of Defense, diakses pada 15 Mei 2018, tersedia di: http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/shishin_20150427e.html 133 Peter Toledo, “Classic Realism and the Balance of Power Theory” Glendon Journal of International Studies, diakses pada 16 Mei 2018, tersedia di: https://gjis.journals.yorku.ca/index.php/gjis/article/viewFile/35205/31924 134 Odgaard, The Balance of Power in Asia-Pacific Security, 14.

http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/shishin_20150427e.html

6565

B. Peningkatan Kekuatan Militer Negara di Kawasan Asia Pasifik Sebagai

Sebuah Security Dilemma

Security dilemma atau dilema keamanan merupakan ide teoritis dalam

hubungan internasional yang dikembangkan oleh tokoh pemikir seperti Herbert

Butterfield, John Herz, dan Robert Jervis. Teori dilemma keamanan dalam model

spiral yang lebih luas merupakan teori perang dan perdamaian yang kuat dan

dilihat melalui interaksi. Menurut Herbert Butterfield, dilema keamanan dapat

mendorong negara berperang meskipun masing-masing dari mereka tidak

memiliki keyakinan untuk saling menyakiti. Butterfield mengemukakan proposisi

tentang dilema keamanan, pertama yaitu sumber utama dilema keamanan adalah

rasa takut, kedua dilema keamanan memerlukan ketidakpastian, ketiga dilemma

keamanan sejatinya muncul karena ketidaksengajaan, keempat dilema keamanan

menghasilkan hasil yang tragis, kelima dilema keamanan dapat diperburuk oleh

faktor psikologis, dan keenam dilema keamanan merupakan penyebab utama dari

segala konflik yang terjadi pada manusia.135

Jepang menimbulkan kekhawatiran bagi Cina terkait dengan sengketa Laut

Cina Selatan. Kekhawatiran tersebut dapat menciptakan ketegangan di wilayah

Laut Cina Selatan dan memperluas konfrontasi antar negara-negara yang memiliki

klaim atas wilayah Laut Cina Selatan.136 Jepang mengikuti latihan Malabar

(Malabar exercise) bersama India dan Amerika Serikat. Salah satu peralatan

militer Jepang yang diikutsertakan dalam latihan tersebut adalah kapal perang

Izumo. Kapal perang Izumo tersebut melakukan pemberhentian di empat negara

135 Shiping Tang,” The Security Dilemma: A Conceptual Analysis”, 590. 136 “Cina Tuding Jepang Ciptakan Ketegangan” BBC Indonesia, diakses pada 28 Februari 2018, tersedia di: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130709_cina_jepang

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130709_cina_jepang

6666

sebelum mengikuti latihan Malabar dan melewati kawasan Laut Cina Selatan

dimana sedang terjadi ketegangan di kawasan tersebut.137 Hal tersebut sejalan

dengan proposisi Butterfield mengenai dilema keamanan yaitu dilema keamanan

muncul sejatinya dikarenakan ketidaksengajaan.

Rute yang dipilih oleh kapal perang Izumo Jepang dekat dengan wilayah

yang sedang di sengketakan sehingga muncul presepsi bahwa kapal perang

tersebut merupakan sebuah ancaman baru bagi pihak yang tidak memiliki

kepentingan yang sama dengan Jepang maupun salah satu negara yang terlibat

dalam sengketa. Spesifikasi dari kapal Izumo tersebut yaiu memiliki panjang 248

meter dan lebar 38 meter, lebih besar dari kapal dengan jenis sama yang beroprasi

di angkatan laut Spanyol dan Italia. Kapal tersebut juga memiliki sistem radar

terbaru dan mampu membawa sekitar 14 helikopter seperti MCH-101dan SH-60K

dengan kelengkapan untuk peperangan anti-kapal selam.138

Jepang membuat Cina khawatir akan keamanan dan posisinya di Laut Cina

Selatan. Kepulauan Spartly yang sudah dilakukan pengembangan berupa eskalasi

militer oleh Cina dikhawatirkan akan rentan terkena serangan apabila Jepang

ingin untuk melakukan serangan, seperti proposisi yang dinyatakan oleh

Butterfield mengenai ketidakpastian dalam dilema keamanan.

Menurut Jervis, inti dari argumen dilema keamanan adalah peningkatan

keamanan dari satu negara membuat negara lain merasa kurang aman, bukan

karena kesalahan penafsiran atas kesan permusuhan, namun dikarenakan sifat

137 Joseph Tse, ”Facing a New Arms in the Asia-Pacific” Taipei Times, diakses pada 28 Februari 2018, tersedia di: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2017/03/26/2003667483 138 Matthew Gamble. “Japan’s Izumo-Class Helicopter Destroyer: An Aircraft Carrier in Disguise?” Center for International Maritime Security, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di: http://cimsec.org/japans-izumo-class-helicopter-destroyer-aircraft-carrier-disguise/24130

http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2017/03/26/2003667483

http://cimsec.org/japans-izumo-class-helicopter-destroyer-aircraft-carrier-disguise/24130

6767

anarki dari hubungan internasional.139 Apabila Cina mempresepsikan Jepang

sedang meningkatkan keamanannya dengan melakukan peningkatan kapabilitas

militernya seperti “mempamerkan” kekuatan armada kapal perang Izumo

miliknya, maka terjadi dilema keamanan bagi Cina. Kapal Izumo tersebut

membahayakan karena dapat dikatakan sebagai penghancur helikopter (helicopter

destroyer) serta juga merupakan kapal kombatan atau petarung di area permukaan

laut terbesar yang beroperasi dengan militer Jepang.140

Selain spesifikasi kapal Izumo, pengerahan kapal Izumo tersebut juga

menjadi hal yang baru bagi Angkatan Laut Jepang (Japan Maritime Self Defense

Force) dengan tujuan untuk melindungi aset dari aliansinya yaitu Amerika Serikat

dalam hal menguatkan kerjasama keamanan diantara kedua negara.141 Penguatan

aliansi yang terbentuk antara kedua negara tersebut memiliki kecenderungan

sebagai sebuah dilema keamanan bagi Jepang. Jepang melihat eskalasi kekuatan

militer yang dilakukan oleh Cina di Laut Cina Selatan sebagai sesuatu yang dapat

mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Konflik Laut Cina

Selatan dapat berubah menjadi sebuah perang meskipun terdapat ketidakpastian

dalam dilema keamanan tersebut. Menurut Butterfield, dilema keamanan dapat

139 Shiping Tang, ”The Security Dilemma: A Conceptual Analysis”, 592. 140 Franz-Stefan Gady, ”Japan Maritime Self Defense Force to Send Largest Carrier to the South China Sea”, The Diplomat, diakses pada 17 April 2018, tersedia di: http://thediplomat.com/2017/03/japan-maritime-self-defense-force-to-send-largest-carrier-to-the- south-china-sea/ 141 Franz-Stefan Gady, ”Japan Dispatches Biggest Warship to Protect US Navy Vessel, Putting New Security Law to Work” The Diplomat, diakses pada 17 April 2018, tersedia di: http://thediplomat.com/2017/05/japan-dispatches-biggest-warship-to-protect-us-navy-vessel-

putting-new-security-law-to-work/

http://thediplomat.com/2017/03/japan-maritime-self-defense-force-to-send-largest-carrier-to-the-

http://thediplomat.com/2017/05/japan-dispatches-biggest-warship-to-protect-us-navy-vessel-

6868

mempengaruhi negara untuk melakukan peperangan meskipun kemungkinan

negara tersebut tidak memiliki tujuan untuk menyakiti satu sama lain.142

Naiknya tingkat anggaran militer dari negara-negara di kawasan Asia

Pasifik juga menunjukan bahwa negara-negara tersebut merasa tidak aman atas

menguatnya keamanan dan kapabilitas Jepang yang dikenal sebagai negara

penganut prinsip pasifisime. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang

memiliki peningkatan pada anggaran militernya dari periode 2014 hingga 2016

yaitu India, Korea Selatan, Cina, dan Australia.143

Pada 2014, Jepang melakukan reintepretasi Pasal 9 konstitusi Jepang

dengan tujuan untuk dapat memungkinkan Jepang melakukan collective self-

defense serta berpartisipasi dalam operasi keamanan kolektif Persatuan Bangsa-

Bangsa (PBB).144 Reintepretasi tersebut menjadikan Jepang lebih agresif dalam

menunjukan kapabilitas militernya meskipun dalam konteks lewatnya kapal

perang Izumo Jepang di kawasan Laut Cina Selatan tidak memiliki tujuan untuk

melakukan penyerangan terhadap aset militer Cina di kawasan tersebut yang

nantinya dapat menyebabkan instabilitas.

Bahkan, kekuatan militer Jepang menempati urutan ke 7 dari 133 negara

pada 2017. Total populasi Jepang yaitu 16.702.133 jiwa dengan total personil

militer sekitar 311.875 orang. Kekuatan pesawat udara (aircraft) Jepang

berjumlah 1.594 unit yang terbagi dalam beberapa jenis dan jenis pesawat udara

142 Shiping Tang,2009,”The Security Dilemma: A Conceptual Analysis”, 591. 143Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tersedia di: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf 144 Craig Martin, “Reinterpreting’ Article 9 Endangers Japan’s rule of law” Japan Times, diakses pada 11 Juni 2018, tersedia di: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/06/27/commentary/japan- commentary/reinterpreting-article-9-endangers-japans-rule-of-law/#.W4trCugzbIU


http://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/06/27/commentary/japan-

6969

terbanyak yaitu pesawat pengangkut (transport aircraft) sebanyak 481 unit. Aset

angkatan laut Jepang berjumlah 131 dengan jenis terbanyak yaitu kapal

penghancur (destroyer) sebanyak 42 unit. Jenis aset dari angkatan darat Jepang

terbanyak yaitu kendaraan tempur lapis baja (armored fighting vehicles) dengan

2.850 unit serta tank tempur sebanyak 700 unit.145

Kapal perang Izumo termasuk ke dalam aset angkatan laut Jepang.

Meskipun jumlah pesawat terbang Jepang terhitung banyak, Jepang lebih

menonjolkan pengembangan kekuatan militernya di aset angkatan laut Jepang

(Maritime Japan Defense Force). Hal tersebut dilakukan karena di kawasan Asia

Pasifik terdapat konflik teritorial yang berhubungan dengan wilayah kelautan

seperti pada sengketa Laut Cina Selatan, Pulau Dokdo, dan juga kepulauan

Senkaku.

Dilema keamanan menurut Herz digambarkan sebagai “gagasan

struktural” dimana sebuah negara melakukan upaya untuk menjaga kebutuhan

keamanan negaranya. Terlepas dari apapun niatnya, upaya tersebut memicu

ketidaknyamanan bagi negara lain terutama negara yang berada di sekitarnya.146

Menurut Nick Wheeler dan Ken Booth, persiapan militer suatu negara

dapat menciptakan sebuah dilema keamanan sehingga muncul ketidakpastian

dalam pandangan yang dihasilkan dari pihak lain apakah hal tersebut hanya

145 “2017 Japan military Strength” Global Fire Power, diakses pada 10 April 2018, tersedia di: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength- detail.asp?country_id=japan#powerindex 146 Paul Roe, “The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a ‘Tragedy’?” Journal of Peace Research 36 (Maret 1999): 184.

http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-

7070

bertujuan untuk melakukan pertahanan atau bertujuan untuk melemahkan

keamanan pihak lain.147

Konflik teritorial di Laut Cina Selatan meningkat setelah Cina

melanjutkan pembangunan fasilitas militer yaitu tempat penampungan rudal

(missile shelters) serta fasilitas komunikasi radar di Fiery Cross, Mischief, dan

terumbu karang Subi pada gugusan kepulauan Spartly.148 Persiapan militer

tersebut menjadikan stabilitas keamanan di kawasan terancam karena dapat

sewaktu–waktu fasilitas tersebut digunakan oleh Cina melalui sikap agresif

terhadap negara lain.

Selain itu, pengembangan kekuatan nuklir Korea Utara juga merupakan

bentuk dari persiapan militer. Kemampuan dari nuklir Hwasong-13 dan Hwasong-

14 lebih dari 10.000 Km.149 Korea Utara terlihat memiliki tujuan untuk

melakukan pelemahan keamanan bagi negara-negara di kawasan Asia terutama

pada saat Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang ditembakan dari Sunan

melewati Jepang dan mendarat di Samudra Pasifik 2.200 Km sebelah timur

wilayah Tanjung Erimo, Jepang.150

147 Paul Roe, “The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a ‘Tragedy’?”, 184. 148 “China Builds New Military Facilities on South China Sea Islands: Think Thank” CNBC, diakses pada 23 April 2017, tersedia di: https://www.cnbc.com/2017/06/30/china-builds-military-facilities-

south-china-sea-islands.html 149 Michinobu Yanagisawa, ”Japan-U.S. alliance key to dealing with global threat from N. Korea” The Japan News, 150 “North Korea: Ballistic Missile Launched Over Japan-as It Happened” The Guardian, diakses pada 24 April 2018, tersedia di: https://www.theguardian.com/world/live/2017/sep/15/north-korea-

launches-missile-over-japan-live-updates

http://www.cnbc.com/2017/06/30/china-builds-military-facilities-

http://www.theguardian.com/world/live/2017/sep/15/north-korea-

7171

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jepang merupakan negara yang menganut prinsip pasifisme dan diatur

dalam konstitusinya. Prinsip pasifisme tersebut membuat Jepang harus membatasi

kekuatan militer dan menjadi negara yang pasif dalam hal militer. Jepang hanya

diperbolehkan memiliki kekuatan militer untuk memenuhi kebutuhan pertahanan

dalam negeri Jepang. Prinsip pasifisme tersebut mengalami perubahan seiring

dengan kebutuhan Jepang untuk memperkuat pertahanannya. Munculnya ancaman

di kawasan juga mengharuskan Jepang menyesuaikan kemampuannya untuk

beradaptasi dalam hal pertahanan.

Jepang merevisi konstitusi pasifisme yang mengizinkan Jepang untuk

meningkatkan kapabilitas militernya.Revisi tersebut berupa reintepretasi dari

Pasal 9 konstitusi Jepang. Peningkatan kapabilitas militer Jepang diperlukan untuk

memperkuat pertahanan Jepang dari ancaman. Selain ancaman, Jepang juga

menginginkan adanya kontribusi lebih bagi Amerika Serikat yang merupakan

aliansinya dengan melaksanakan Collective Self Defense seperti membantu

Amerika Serikat dalam sebuah peperangan dan meringankan beban Amerika

Serikat dalam melindungi Jepang atau aliansi Amerika Serikat saat mendapatkan

serangan dari negara lain. Jepang melakukan pengembangan kapabilitas militer

7272

tersebut melalui National Defense Program Guidelines (NDPG) 2014 serta

Medium Term Defense Program 2014-2018.

Reintepretasi konstitusi pasifis menjadikan Jepang memperluas perannya

di kawasan Asia Pasifik. Ketegangan dalam konflik Laut Cina Selatan adalah

salah satu alasan dari perluasan tersebut. Pentingnya wilayah Laut Cina Selatan

mengharuskan Jepang turut andil dalam memberikan dukungan.Jepang

memberikan bantuan kepada negara-negara yang bersengketa dengan Cina pada

konflik Laut Cina Selatan.Bantuan tersebut seperti pemberian kapal patroli kepada

Vietnam dan Filipina. Terlebih lagi, keagresifan Cina dalam berhubungan dengan

negara yang tidak sejalan dengan kepentingannya dan pengembangan

persenjataan bersifat offensive menimbulkan kekhawatiran di kawasan.

Amerika Serikat sebagai aliansi Jepang memiliki peran dalam

mempertahankan keamanan Jepang dan kawasan. Penguatan komitmen aliansi

Jepang-Amerika Serikat menjadi salah satu usaha yang dilakukan Jepang melalui

aliansinya untuk menciptakan stabilitas keamanan. Kerjasama pertahanan antara

kedua negara yang diikat melalui sebuah guidelines atau panduan memiliki

perubahan. Perubahan tersebut sejalan dengan reintepretasi konstitusi Pasal 9

Jepang yang menjadikan Jepang dapat melakukan Collective Security.

Peningkatan kapabilitas militer Jepang seperti melakukan reintepretasi

konstitusi Pasal 9 Jepang dan penguatan kerjasama aliansi Jepang - Amerika

Serikat memberikan pengaruh bagi kawasan Asia Pasifik. Negara di kawasan Asia

Pasifik seperti Cina, India, dan Australia melakukan peningkatan anggaran

7373

militernya selama periode 2014 hingga 2017. Selain itu, Jepang mulai melakukan

kerjasama pertahanan secara aktif dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik

seperti India, Australia, Filipina, dan Korea Selatan.

Keaktifan Jepang dalam meningkatkan kapabilitas militernya setelah

reintepretasi konstitusi Pasal 9 Jepang menimbulkan kekhawatiran dan juga

peluang bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Terlepas dari kehadiran

militer Cina yang menimbulkan ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan serta

Korea Utara yang melakukan poliferasi nuklir, Jepang juga menunjukan sebuah

tindakan aktif dalam hal militer seperti pengiriman kapal perang Izumo ke

wilayah Laut Cina Selatan.

Setelah dianalisis, terdapat pengaruh yang ditimbulkan dari peningkatan

kapabilitas militer Jepang yang notabennya menganut konstitusi pasifis bagi

stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Pertama, seperti pada asumsi teori

realisme bahwa kondisi internasional yang anarki, stabilitas tidak bergantung pada

bentuk bipolar atau multipolar namun pada bangkit dan jatuhnya sebuah kutub

atau negara yang stabil. Hal ini disebabkan negara atau kutub tersebut memiliki

pengaruh yang berasal dari kekuatan militer yang memiliki kekuatan lebih

dibandingkan yang lainnya sehingga menimbulkan sebuah ketidakseimbangan.

Ketidakseimbangan tersebut dalam realisme mengharuskan sebuah negara

untuk melakukan balance of power agar negera memperoleh kebutuhan

keamanannya. Bentuk balance of power dari Jepang yaitu peningkatan dari

kekuatan serta kapabilitas militernya sejalan dengan reintepretasi Pasal 9

7474

konstitusi Jepang. Peningkatan kapabilitas militer Jepang termasuk dialamnya

yaitu penguatan kerjasama pertahanan dalam aliansi Amerika Serikat. Kondisi

internasional yang anarkis juga memungkinkan negara untuk berperang meskipun

tanpa ada negara yang bersifat sebagai agresor terhadap negara lainnya.

Kedua, pengaruh yang ditimbulkan dari peningkatan kapabilitas militer

Jepang di Kawasan Asia Pasifik adalah sebagai security dilemma atau dilema

keamanan yang dialami beberapa negara seperti Cina, India, dan Australia.

Kehadiran militer Jepang di kawasan Laut Cina Selatan membuat Cina khawatir

karena sewaktu–waktu dapat menyerang wilayah yang di klaim oleh Cina. Selain

itu, tiga negara tersebut juga menaikan anggaran militernya yang digunakan untuk

mempekuat kekuatan pertahanan.

Jepang menaikan anggaran militernya mulai dari 4,78 triliun yen, 4,82

triliun yen pada 2015, 4,86 triliun yen pada 2016 dan 4,90 triliun yen pada 2017.

Jepang juga meluncurkan kapal perang Izumo dengan tipe penghancur helikopter

(helicopter destroyer) ke dekat wilayah Laut Cina Selatan. Hal tersebut diartikan

sebagai ancaman bagi Cina karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang

disengketakan dan sewaktu-waktu Jepang dapat melakukan serangan apabila

dibutuhkan. Kapal Izumo Jepang memiliki memiliki kemampuan untuk

melakukan tindakan menyerang seperti dilengkapi dengan sistem radar terbaru

dan mampu membawa sekitar 14 helikopter seperti MCH-101dan SH-60K dengan

kelengkapan untuk peperangan anti-kapal selam.

xivxivxiv

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed

Methods Approaches. London: SAGE Publication,Inc, 2014.

Buzan, Barry. An Introduction to Strategic Studies: Military Technology

and International Relations. London: MacMillan Press, 1987.

Donnelly, Jack. Realism and International Relations (Cambridge:

Cambridge University University Press, 2004)

Irsan, Abdul. Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia. Jakarta:

Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.

Odgaard, Liselotte. The Balance of Power in Asia-Pacific Security. (New

York:Routledge, 2007)

P.R, Viotti dan Mark V. Kauppi. International Relations Theory 4th

edition. New York: Pearson Education, Inc, 2010.

Paul. T.V, James J. Wirtz, dan Michael Fortmann. Balance of power,

Theory and Practice in the 21st Century (California: Stanford

University Press, 2004)

Raco, Jozef R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan

Keunggulannya (Jakarta: Grasindo, 2010)

Steans, Jill, dkk. An Introduction to International Relations Theory:

Perspectives and Themes (London: Pearson Education, 2010)

Smith, Steve. ed, Political Realism in International Theory (Cambridge:

Cambridge University Press, 2009)

Watanabe, Yoshikazu, dkk. The U.S.-Japan Alliance and Roles of The

Japan Self-Defense Forces: Past, Present, and Future.

(Washington: Sasakawa Peace Foundation ,2016)

B. Jurnal dan Artikel Jurnal.

Brinkley, Joel. ”Conflicting Claims China, Japan, Taiwan on edge”. World

Affairs Sage Publication 176 (Februari 2014)

xvxvxv

Cook, Malcolm. “Japan Seeks Stronger Strategic Ties in Southeast Asia”,

Perspective Issue ISEAS-Yusof Ishak Institute 5 (Januari 2017)

Cordesman, Anthony H. “Chinese Strategy and Military Modernization in

2017: A Comparative Analysis”. Center For Strategic &

International Studies Final edition (Januari 2017)

Devyanto, Ferri. ”Latar Belakang Jepang Mengirim Pasukan Militer

Melaksanakan Misi Non-Tempurdi Iraq Tahun 2004-2008”.

Jurnal Analisis Hubungan Internasional Universitas Airlangga

3 (Maret 2014)

Dormandy. Xenia. “Asia Pacific Security A Changing Role for the United

States” Chatham House Report (April 2014)

Faisol, Wildan. ”Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014”

Jurnal UNEJ Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik (2015)

Gill, Bates. ”Pivotal Days US–Asia-Pacific Alliances in the Early Stages

of the Trump Administration”,Research Paper The royal

Institute of Internasional Affairs (Juni 2017)

Goh, Evelyn. “How Japan Matters in The Evolving East Asian Security

Order” Royal Institute of International Affairs 87 (Juli 2011)

Izumikawa, Yasuhiro. “Explaining Japanese Antimilitarism: Normative

and Realist Constraints on Japan's Security Policy”,

International Security The MIT Press 35 (2010)

Jeong, Il Young. ”Solving The Security Dilemma Between North Korea

and Japan”. The Journal of East Asian Affair Institute for

National Security Strategy 26 (2012)

Joko P, Adi. “Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya

Terhadap Keamanan di Asia Timur”, Jurnal Ilmu Politik

Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim 7 (Juni

2010).

Keir, Richard. “The Australia-Japan Defence Relationship: improving

interoperability at the operational level” Indo-Pacific Strategic

Papers Centre for Defence and Strategic Studies (November

2015)

Kumar Khera, Kishore. “International Military Exercises: An Indian

Perspective”. Journal of Defence Studies 11 (September 2017)

xvixvixvi

Lestari, Suci. “Alasan Amerika Serikat dalam Menempatkan Pangkalan

Militer di Darwin Australia Tahun 2011” Jurnal FISIP

Universitas Riau 2 (Oktober 2015)

Lind, Jennifer. “Japan’s Security Evolution”. Policy Analysis Cato

Institute 788 (Februari 2016)

Matake, Kamiya. ”Nothing New about Japan’s “Proactive Contribution to

Peace”, The Japan Journal (November 2014), diunduh pada 5

Februari 2018, tersedia di

www.japanjournal.jp/img/WP/1411e/1411e_24-25_Politics.pdf

Menenberg, Aaron. ”Collective Defense: Abe's New Security Plan”,World

Affairs Sage Publications 177 (Oktober 2014).

Novia, Renni. ”Kebijakan Keamanan Jepang terhadap Proliferasi Nuklir

Korea Utara Pasca Keluarnya Korea Utara dari Rezim Non-

Proliferasi Nuklir (Periode 2003-2011)” Journal of International

Relations Universitas Diponegoro 2 (2016).

Nugraha, Athanasius. “Manuver Politik China dalam Konflik Laut China

Selatan”. Jurnal Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia

(Oktober 2011)

Nurdin R, Angga. ”Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik dalam

Persaingan Kekuatan Maritim China dan Amerika Serikat”.

Hubungan Internasional Universitas Jendral Ahmad Yani

Cimahi 2 (Juli 2017)

Rehman, Iskandar. ”India: the Next Superpower?: the Military Dimensions

of India's Rise”. London School of Economics and Political

Science IDEAS (Mei 2012)

Roe, Paul. “The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a

‘Tragedy’?”. Journal of Peace Research 36 (Mar., 1999)

Roza, Rizki. “Implikasi Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang Terhadap

Kawasan”. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi

Seketariat Jenderal DPR RI 5 (Oktober 2013)

Roza, Rizki. “Sengketa Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan

Stabilitas Kawasan”. Pengkajian Pengolahan Data dan

Informasi Seketariat Jenderal DPRI RI 4 (September 2012)

Roza, Rizki. ”Perluasan Peran Militer Jepang dan Perubahan Perimbangan

Kekuatan di Kawasan Asia Pasifik”. Pengkajian Pengolahan

http://www.japanjournal.jp/img/WP/1411e/1411e_24-25_Politics.pdf

xvii

Data dan Informasi Seketariat Jenderal DPRI RI 7

(September/2015)

Satris, Rezki. “Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai

Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik” Jurnal

Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 1 (Januari 2015)

Snyder, Jack. ”One World, Rival Theory”. Foreign Policy

Washingtonpost.Newsweek Interactive 145 (Desember 2004)

Tang, Shiping. ”The Security Dilemma: A Conceptual Analysis”, Security

Studies,Taylor & Francis Group (Oktober 2009)

Toledo, Peter. “Classic Realism and the Balance of Power Theory”

Glendon Journal of International Studies, diakses pada 16 Mei

2018, tersedia di:

https://gjis.journals.yorku.ca/index.php/gjis/article/viewFile/352

05/31924

C. Laporan, dan Penelitian

“2016 Defence White Paper: Chapter Five” Australian Government

Department of Defense, diakses pada 15 Mei 2018, tersedia di:

http://www.defence.gov.au/WhitePaper/Docs/2016-Defence-

White-Paper.pdf

“2017 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security

Review Commission” U.S.-China Economic and Security

Review Commission, diakses pada 21 Agustus 2018, tersedia di:

https://www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/2017%2

0Executive%20Summary%20and%20Recommendations_1.pdf

“Chapter 2 : Japan's Foreign Policy that Takes a Panoramic Perspective of

the World Map, Diploamatic Bluebook 2017” 2017. Ministry of

Foreign Affairs Japan. Diunduh pada 6 Februari 2018

(http://www.mofa.go.jp/files/000290287.pdf)

“Chapter 2: Active Promotion of Security Cooperation” Defense of Japan

2017, diakses pada 20 Mei 2018, tersedia di:


“Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY2017 Budget

Bill”, Japan Ministry of defense, diakses pada 26 Februari 2018,

tersedia di http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/290328.pdf

http://www.defence.gov.au/WhitePaper/Docs/2016-Defence-

http://www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/2017%252





xviiixviiixviiixviiixviii

“Joint Statement Australia-Japan-US Defense Ministers’ Meeting” U.S.

Department of Defense, diakses pada 20 Agustus 2018, tersedia

di: https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2016-

Australia-Japan-U-S-Trilateral-Information-Sharing-

Arrangement-Signing.pdf

“Monthly Trade Figures Indonesia” Kementrian Perdagangan Republik

Indonesia, diakses pada 16 Agustus 2018, tersedia di:

www.kemendag.go.id/files/mtf/2017-07-mtf.pdf

“Section 1 : Defense Cooperation and Exchanges with Other Countries

and Regions dalam Part III Initiatives to Protect the Lives and

Property of the People as well as Securing the Territorial Land,

Water and Airspace” Ministry of Japan, diakses pada 21

Februari 2018 http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2015.html.

“Section 2: Building a Dynamic Joint Defense Force dalam Part II:

Japan’s Security and Defense Policy and the Japan-U.S.

Alliance”, Japan Ministry of defense diakses pada 26 Februari

2018, tersedia di

http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2016/DOJ2016_2-2-

1_web.pdf

“Section 2: Constitution and the Basis of Defense Policy dalam Part II:

Japan’s Security and Defense Policy and the Japan-U.S.

Alliance” Japan Ministry of Defense, diakses pada 19 Agustus

2018, tersedia di:


“The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation” Japan Ministry of

Defense, diakses pada 15 Mei 2018, tersedia di:


“Trends in World Military Expenditure 2017” SIPRI Fact Sheet, diakses

pada 19 Agustus 2018, tersedia di:

https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-

05/sipri_fs_1805_milex_2017.pdf

Danis, R, Michael. “USCC 2017 Annual Report: 2017 Report to Congress

of the U.S-China Economic and Security Review Commission”.

U.S. Government Publishing Office (November 2017). Diunduh

pada 7 Agustus 2018, tersedia di

https://www.uscc.gov/Annual_Reports/2017-annual-report

Despuriansyah, Ahmad. “Kepentingan Amerika Serikat dalam Mendorong

Perubahan Kebijakan Pertahanan dan Kemanan Jepang Periode

http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2016-

http://www.kemendag.go.id/files/mtf/2017-07-mtf.pdf


http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2016/DOJ2016_2-2-



http://www.sipri.org/sites/default/files/2018-

http://www.uscc.gov/Annual_Reports/2017-annual-report

xixxixxix

2006-2012” skripsi Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta (2015)

Epica Mustika,“Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang”,

tesis Universitas Indonesia 2012

Ishihara, Yusuke. “Chapter 6: Japan-Australia Defense Cooperation in the

Asia-Pacific Region” National Institute for Defense Studies

Joint Research Series 10 (2014) diakses pada 22 Mei 2017,

diunduh dari:

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/joint_research/se

ries10/pdf/06.pdf

Kindyana, Tues. “Kebijakan Jepang dalam Mengamankan

Kepentingannya Terkait Konflik Laut Cina Selatan.” Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan

Nasional Veteran Yogyakarta, (2013)

La Ode Muhammad,” Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi

Jepang-Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan

Pengaruh Tiongkok”, skripsi Depatermen Ilmu Hubungan

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanudin 2017

Maldini BM, “Kepentingan Jepang dalam Kerjasama Militer ke India”,

skripsi Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin 2017

Melati, Victoriana. “Penjualan Senjata Negara Demokrasi Liberal: Studi

Kasus Amerika Serikat dan Prancis 2011-2015” skripsi Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta 2017

Section 2 Promotion of Defense Cooperation and Exchanges : Part III

Initiatives of Defense of Japan, Ministry of Japan diakses pada

11 Februari 2018, tersedia di:


U.S Government, Asia-Pacific Maritime Security Strategy [majalah on-

line] (the United States Department of Defense, 2015 diunduh

pada 22 Oktober 2017):5-14

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20

A-P_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-

FINALFORMAT.PDF



http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA

xxxxxx

D. Artikel dan Berita

“China Builds New Military Facilities on South China Sea Islands: Think

Thank” CNBC, diakses pada 23 April 2017, tersedia di:

https://www.cnbc.com/2017/06/30/china-builds-military-

facilities-south-china-sea-islands.html

“Cina Tuding Jepang Ciptakan Ketegangan” BBC Indonesia, diakses pada

28 Februari 2018, tersedia di:

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130709_cina_jep

ang

“India, US, Japan to Hold Joint Maritime Exercise”, Sputniknews Miltary

& Intelligence, diakses pada diakses pada 22 Februari 2018,

tersedia di:

https://sputniknews.com/military/201706161054685906-india-

us-japan-maritime-exercise/

“Indonesia, Long on Sidelines, Starts to Comfront China’s Territorial

Claims” The New York Times, diakses pada 16 Agustus 2018,

tersedia di:

https://www.nytimes.com/2017/09/10/world/asia/indonesia-

south-china-sea-military-buildup.html

“Japan Gives Patrol Boat to Philippines” Khmer Times, diakses pada 4


http://www.khmertimeskh.com/news/28681/japan-gives-patrol-

boat-to-philippines/

“Japan, Indonesia Hold First Two-Plus-Two Talks, Agree to Work

Toward Transfer of Defense Weapons” The Japan Times,

diakses pada 12 April 2018, tersedia di:

https://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/17/national/politics-

diplomacy/japan-indonesia-hold-first-two-plus-two-talks-agree-

work-toward-transfer-defense-weapons/#.Ws9snohua00

“Jepang dan Filipina memperkuat ikatan pertahanan” APDForum, diakses

pada 11 Februari 2018, tersedia di: http://apdf-

magazine.com/id/jepang-dan-filipina-memperkuat-ikatan-

pertahanan/

“Joint Statement First Japan-Indonesia Foreign and Defense Ministerial

Meeting” Ministry of Defense, diakses pada 14 April 2018,

tersedia di: www.mod.go.jp/j/press/youjin/2015/12/17_js_e.pdf

http://www.cnbc.com/2017/06/30/china-builds-military-

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130709_cina_jep

http://www.nytimes.com/2017/09/10/world/asia/indonesia-

http://www.khmertimeskh.com/news/28681/japan-gives-patrol-

http://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/17/national/politics-

http://apdf-/

http://www.mod.go.jp/j/press/youjin/2015/12/17_js_e.pdf

xxixxixxi

“North Korea: Ballistic Missile Launched Over Japan-as It Happened” The

Guardian, diakses pada 24 April 2018, tersedia di:

https://www.theguardian.com/world/live/2017/sep/15/north-

korea-launches-missile-over-japan-live-updates

Dasgupta, Saibal. ”China Happy India not Joining Malabar Naval

Exercise” Times of India, diakses pada 11 Februari 2018,

tersedia di: http://timesofindia.indiatimes.com/world/china-

happy-india-not-joining-malabar-naval-

exercise/articleshow/58931823.cms

Gamble, Matthew. “Japan’s Izumo-Class Helicopter Destroyer: An

Aircraft Carrier in Disguise?” Center for International Maritime

Security, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di:

http://cimsec.org/japans-izumo-class-helicopter-destroyer-

aircraft-carrier-disguise/24130

Greene, Andrew. “Australian Defence Force spends over $10 billion on

US arms in four years” ABC news diakses pada 27 Februari

2018, tersedia di: http://www.abc.net.au/news/2017-12-28/us-

weapons-spend-tops-billion-dollar/9287170

Hirano, Ko. ”Trump’s Stance on Japan-U.S. Alliance Viewed as Key to

Asia Stability,The Japan Times diakses pada 2 Februari 2018,

tersedia di: https://www.japantimes.co.jp

Macfie, Nick. “China waits to hear why Japanese warship going to South

China Sea” Reuter, diakses pada 22 Februari 2018, tersedia di:

https://www.reuters.com/article/us-japan-navy-southchinasea-

china/china-waits-to-hear-why-japanese-warship-going-to-

south-china-sea-idUSKBN16L0UM?il=0

Martin, Craig. “Reinterpreting’ Article 9 Endangers Japan’s rule of law”

Japan Times, diakses pada 11 Juni 2018, tersedia di:

https://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/06/27/commentary/j

apan-commentary/reinterpreting-article-9-endangers-japans-

rule-of-law/#.W4trCugzbIU

Mazumdaru, Srinivas. ” What Japan's defense policy revision means”,

Deutsche Welle diakses pada 7 Februari 2018, tersedia di

http://www.dw.com/en/what-japans-defense-policy-revision-

means/a-18589489

Nguyen, Mai. ”South China Sea: Japan to supply new patrol boats to

Vietnam” The Sydney Morning Herald, diakses pada 4 Februari

2018, tersedia di https://www.smh.com.au/world/south-china-

http://www.theguardian.com/world/live/2017/sep/15/north-

http://timesofindia.indiatimes.com/world/china-

http://cimsec.org/japans-izumo-class-helicopter-destroyer-

http://www.abc.net.au/news/2017-12-28/us-

http://www.japantimes.co.jp/

http://www.reuters.com/article/us-japan-navy-southchinasea-

http://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/06/27/commentary/j

http://www.dw.com/en/what-japans-defense-policy-revision-

http://www.smh.com.au/world/south-china-

xxii

sea-japan-to-supply-new-patrol-boats-to-vietnam-20170117-

gtsu10.html

Orendain, Simone. ”Filipina, AS, Jepang, Langsungkan Latihan Militer

Bersama dekat Laut China Selatan” VOA Indonesia diakses

pada 11 Februari 2018, tersedia di:

https://www.voaindonesia.com/a/filipina-amerika-jepang-

langsungkan-latihan-militer bersama-dekat-laut-china-

selatan/2832347.html

Parameswaran, Prashanth. “Japan Eyes Bigger South China Sea Presence

in 2016” The Diplomat diakses pada 291 Agustus 2018, tersedia

di: https://thediplomat.com/2016/01/japan-eyes-bigger-south-

china-sea-presence-in-2016/

Stefan Gady, Franz. ”Japan Dispatches Biggest Warship to Protect US

Navy Vessel, Putting New Security Law to Work” The

Diplomat, diakses pada 17 April 2018, tersedia di:

http://thediplomat.com/2017/05/japan-dispatches-biggest-

warship-to-protect-us-navy-vessel-putting-new-security-law-to-

work/

Stefan Gady, Franz. ”Japan Maritime Self Defense Force to Send Largest

Carrier to the South China Sea”, The Diplomat, diakses pada 17

April 2018, tersedia di: http://thediplomat.com/2017/03/japan-

maritime-self-defense-force-to-send-largest-carrier-to-the-south-

china-sea/

The Asahi Shimbun, “Poll: 50% Oppose Constitutional Revision; Those in

Favor Rise to 41%”, The Asahi Shimbun, diakses pada 2



TNN & Agencies,”Union Budget 2017: Defence allocation gets 6.2

percent hike” The Times of India diakses pada 27 Februari 2018,

tersedia di: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-

business/union-budget-2017-defence-allocation-gets-10-percent-

hike/articleshow/56912761.cms

Tse, Joseph. ”Facing a New Arms in the Asia-Pacific” Taipei Times,

diakses pada 28 Februari 2018, tersedia di:

http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2017/03/2

6/2003667483

Yanagisawa, Michinobu. ” Japan-U.S. alliance key to dealing with global

threat from N. Korea”, The Japan News, diakses pada 2

http://www.voaindonesia.com/a/filipina-amerika-jepang-

http://thediplomat.com/2017/05/japan-dispatches-biggest-

http://thediplomat.com/2017/03/japan-


http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2017/03/2

xxiiixxiiixxiiixxiiixxiii

Februari 2017, tersedia di: http://the-japan-

news.com/news/article/0004013252

E. Website

“2017 Japan military Strength” Global Fire Power, diakses pada 10 April

2018, tersedia di: https://www.globalfirepower.com/country-

military-strength-detail.asp?country_id=japan#powerindex

“Annual Report 2016-17 Ministry of Defense Government of India”

Ministry of Defense Government of India, diakses pada 27

Februari 2018, tersedia di:

https://mod.gov.in/documents/annual-report

“Chapter 1: Specters, Signposts, and the Search for Regional Order in

East Asia” National Institute for Defense Studies, diakses pada

30 Juni 2018, tersedia di:


ries1/series1.html

“Chapter Six: Asia” The Military Balance, diakses pada 13 Mei 2018,

tersedia di: http://dx.doi.org/10.1080/.2017.1271212

“Cope North Guam: Japan-U.S.-Australia Joint Exercise in Guam” 2015.

Japan Defense Focus Ministry of Defence and Self-Defense

Forces, diakses pada 29 Oktober 2017, tersedia di:


“Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang”, Kementrian Luar Negeri

Republik Indonesia, diakses pada 17 April 2018, tersedia di:

https://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx

“Japan-India Relations”, Ministry of Foreign Affairs of Japan, diakses

pada 11 Februari 2018, tersedia di:


“Malabar 17 Exercise: The China Subtext”, The Lowy Institute, diakses

pada 17 April 2018, tersedia di:

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/malabar-17-

exercise-china-subtext

”Japan’s Security Relationship with the Republic of Korea”, Center For

Strategic & International Studies, diakses pada 30 Juni 2018,

tersedia di https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-

http://the-japan-/

http://www.globalfirepower.com/country-




http://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx


http://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/malabar-17-

xxivxxivxxivxxiv

public/170401_Japan_ROK_0.pdf?jz3COYNovbBS2I2GlA8kO

FxsWWmSxzt1

”Politics, Practice and Pacifism: Revising Article 9 of the Japanese

Constitution” Asian-Pacific Law & Policy Journal, diakses

pada 19 April 2018, tersedia di

http://blog.hawaii.edu/aplpj/files/2011/11/APLPJ_11.2_panton.p

df

“Signing of the Australia-Japan Acquisition and Cross-Servicing

Agreement” Department of Defence Ministers Australia, diakses

pada 20 Agustus 2018, tersedia di:

https://www.minister.defence.gov.au/minister/marise-

payne/media-releases/signing-australia-japan-acquisition-and-

cross-servicing

“The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation”, Japan Ministry of

Defens, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/

Laxman K, ”India’s Defence Budget 2017-18: An Analysis” Institute for

Defence Studies and Analyses 3, diakses pada 27 Februari 2018,

tersedia di: https://idsa.in/issuebrief/india-defence-budget-2017-

18_lkbehera_030217

Military Exercise Feb to Nov 2008” India Defence Consultants Report and

Analysis, diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di:


Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tersedia di:

https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-

USD.pdf.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tersedia di:

https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-regional-

totals.pdf

Valenti, Alix. “Big in Japan” Asian Military Review, diakses pada 18 Mei

2018, tersedia di: https://asianmilitaryreview.com/2017/09/big-

japan/.

http://blog.hawaii.edu/aplpj/files/2011/11/APLPJ_11.2_panton.p

http://www.minister.defence.gov.au/minister/marise-

http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/


http://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-

http://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-regional-