PENGARUH HUBUNGAN PATRON KLIEN DALAM PERSPEKTIF POLITIK DI DAERAH JAWA TIMUR

TAHUN 2008(efektifitas strategi perolehan suara cagub-cawagub dalam pilgub jatim 2008

melalui hubungan patron klien kyai-santri/jama’ah )

Pendahuluan

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Dalam upaya

mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan

senantiasa menghormati keberagaman aspirasi politik serta menjunjung tinggi

supremasi hukum dan HAM, maka sudah tentu peran dari berbagai pihak yang

berasal dari berbagai elemen bangsa ini secara bersama-sama mewujudkan hal

tersebut, antara lain pemerintah, masyarakat secara umum, parpol-parpol dan

unsur-unsur terkait lainnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini bangsa Indonesia

sedang berada dalam tahapan kehidupan politik yang berupaya mencapai nilai-

nilai ideal dari konsep demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan pelaksanaan proses dimaksud, telah terjadi banyak fenomena-

fenomena politik maupun sosial yang mewarnai perjalanannya, dalam hal ini yang

dimaksud adalah fenomena-fenomena politik maupun sosial yang timbul dari

akibat pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah-baik tingkat propinsi,

kabupaten dan/atau kota madya-secara otonomi yang saat ini lebih familiar dalam

masyarakat Indonesia dengan istilah “PILKADA”.

Pada bulan Juli 2008 lalu, masyarakat Jawa Timur telah melaksanakan

pesta demokrasi lokal yaitu Pilkada guna menentukan Gubernur mereka yang

diharapkan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik dari segala

bidang-antara lain : kesejahteraan, pendidikan, penegakan hukum, dan lain-lain-

dari masa kepemimpinan yang sebelumnya dengan tidak mengartikan bahwa era

kepemimpinan sebelumnya tidak baik / tidak berhasil namun lebih ke arah

pengertian untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penghitungan suara pada Pilkada Jawa Timur tahun

2008 tersebut belum diperoleh jumlah suara yang dimiliki oleh para peserta

Pilkada dimaksud yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-

undangan guna dapatnya mereka ditentukan sebagai “pemenang” dalam Pilkada

tersebut, dikarenakan diantara para pasangan Cagub-Cawagub Jatim periode

2008-2013 tersebut belum ada yang mendapatkan jumlah suara pemlih sebesar

minimal 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah pemilih di Jawa Timur,

namun demikian terdapat 2 (dua) pasangan Cagub-Cawagub yang mendapatkan

jumlah suara mayoritas dengan prosentase yang sama sebesar kurang lebih 23 %

(dua puluh tiga persen) yaitu pasangan nomor 1 atas nama Cagub Khofifah Indar

Parawansa-Cawagub Brigjen TNI (Purn) Moedjiono (KAJI) yang diusung oleh

beberapa parpol yang berkoalisi dengan parpol pendukung utama adalah PPP

dan pasangan nomor 5 atas nama Cagub Dr. Soekarwo-Cawagub Saifullah Yusuf

(KARSA) yang diusung oleh koalisi 2 (dua) parpol yaitu Partai Demokrat dan

Partai Amanat Nasional. Sedangkan tiga pasangan lainnya yaitu pasangan Cagub

Dr. Soenarjo-Cawagub Ali Maschan Moesa yang diusung oleh Partai Golkar,

Cagub Ir. Soetjipto-Cawagub Ridwan Hisyam yang diusung oleh PDIP dan Cagub

Dr. H. Achmadi-Cawagub Brigjen TNI (Purn) H. Soehartono, SH yang diusung

oleh PKB, ketiga-tiganya mendapatkan jumlah suara pemilih tidak lebih dari 20 %

(dua puluh persen) dari keseluruhan jumlah pemilih di Jawa Timur. Sehingga

proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode tahun 2008-2013

tersebut harus memasuki tahapan putaran II (kedua) dengan peserta yaitu

pasangan Cagub Khofifah Indar Parawansa-Cawagub Brigjen TNI (Purn)

Moedjiono (KAJI) dan pasangan Cagub Dr. Soekarwo-Cawagub Saifullah Yusuf

(KARSA).

Salah satu fenomena politik yang dapat dilihat dari pelaksanaan Pilgub

Jatim 2008 tersebut yaitu tentang keikutsertaan beberapa kader salah satu ormas

Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), secara terpisah pada lain

pasangan Cagub-Cagub Jatim 2008, antara lain Khofifah Indar Parawansa, Ali

Maschan Moesa, Saifullah Yusuf dan Dr. Achmadi. Sehingga menjadikan suara

para pengikut NU di Jawa Timur terpecah ke dalam beberapa kelompok yang

walapun secara politis para Tokoh NU mengatakan bahwa dukungan para Kyai

NU yang terbagi dalam beberapa kelompok tersebut tidak menjadi bagian dari

kebijakan NU secara organisatoris namun merupakan pilihan individu masing-

masing walaupun faktanya para Kyai NU dalam berkampanya mendukung salah

2

satu pasangan calon tersebut juga tetap menggunakan nama besar dirinya dalam

NU. Fenomena politik lainnya adalah, dari hasil penghitungan jumlah suara

pemilih di beberapa daerah kabupaten / kotamadya di Jawa Timur, tidak

seluruhnya dimenangkan secara mayoritas oleh 2 (dua) pasangan yang

mendapatkan jumlah suara pemilih terbesar yaitu KAJI dan KARSA, namun di

daerah eks karesidenan Madiun (Madiun, Ngawi dan Magetan), pasangan Cagub

Soenarjo-Cawagub Ali Maschan Moesa memperoleh kemenangan dengan jumlah

suara melebihi 4 (empat) pasangan lainnya yang menurut analisis beberapa

pengamat politik dikarenakan daerah tersebut memang menjadi basis massa

utama pendukung Soenarjo yang dikaitkan dengan fakta lain bahwa daerah Ngawi

adalah tanah kelahiran Soenarjo.

Pengaruh Hubungan Patron Klien dalam Pilgub Jatim Tahun 2008-2013

Dari deskripsi sekilas diatas tentang jalannya Pilgub Jatim 2008 tersebut

dapat dilihat bahwa eksistensi NU di Jawa Timur masih sangat diperhitungkan

oleh parpol-parpol besar dengan adanya fakta bahwa parpol-parpol besar tersebut

mengusung kader NU untuk dijadikan Cagub ataupun Cawagub dalam Pilgub

tersebut dengan sasaran yaitu agar parpol-parpol tersebut mendapatkan

sumbangan suara yang signifikan dari masyarakat NU Jawa Timur.

Peran para Kyai NU begitu esensial dalam mempengaruhi pola pikir

masyarakat NU di daerahnya masing-masing dalam hal menentukan pilihan

politiknya. Realitas politik tersebut memperlihatkan peran Kyai NU selaku patron

dari kliennya yaitu para masyarakat jama’ah NU yang pada dasarnya hubungan

patron-klien dimaksud berada dalam ranah keagamaan, namun faktanya strategi

politik yang dimiliki oleh tiap parpol melihat hal tersebut sebagai peluang tersendiri

dengan memanfaatkan kekentalan hubungan patron-klien tersebut guna

mendulang suara bagi pasangan Cagub-Cagub yang diusung oleh parpol masing-

masing yang tentunya didahului dengan “polititics bargaining” dalam rangka

mengakomodir kepentingan tiap pihak dimaksud.

DPW PKS Jatim mengakui secara jujur dalam press releasenya melalui

website resmi PKS www.pk-sejahtera.org bahwa keberadaan hubungan patron-

klien yang kental dalam perilaku politik masyarakat Jawa Timur menjadikan DPW

PKS Jawa Timur cukup berat dalam memperoleh dukungan politik disebabkan

antara lain oleh faktor PKS merupakan salah satu parpol baru di Indonesia yang

3

tidak memiliki latar belakang historis dengan parpol sebelumnya, baik pada era

kepemimpinan orde lama maupun orde baru, sebagaimana dikatakan oleh para

pengamat politik dari PKS bahwa masyarakat Jawa Timur biasanya menentukan

pilihan politiknya dengan berdasarkan “referensi politik” orang tuanya dan / atau

keluarga besarnya secara turun temurun. Kalau pada pemilu 1955 orang tuanya

memilih PNI, kemungkinan besar mereka akan menjatuhkan pilihan kepada PDIP.

Kalau pemilu 1955 memilih Partai NU, mungkin pemilu nanti memilih PKB, PPP

atau PKNU. Kalau pemilu 1955 memilih Partai Masyumi, maka mungkin nanti

memilih PBB. Tapi, sejalan dengan makin tinggi dan cerdasnya pendidikan politik

rakyat dan jumlah pemilih bersifat cair makin besar jumlahnya, peluang PKS untuk

menderek suara di Jatim makin terbuka lebar. Apalagi selama ini, PKS kendati

berasas Islam, namun gerak langkah dan manuver partai ini lebih banyak

menyentuh aspek-aspek kebutuhan riil rakyat dibanding manuver yang bersifat

ideologis. Dengan demikian, kiprah dan sentuhan PKS dirasakan langsung rakyat

pemilih. Begitulah sebagian analisis politik dari para pengamat politik PKS yang

secara tidak langsung mengakui bahwa eksistensi hubungan patron-klien dalam

suatu masyarakat tertentu patut diperhitungkan dalam menentukan gerak langkah

politik suatu parpol sehingga dapat dicapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Dalam pandangan Kertzer (1988: 48) mistifikasi dalam dunia politik

adalah hal biasa sebagai upaya mengonstruksi realitas sosial guna menggalang

dan mendulang dukungan seluas-luasnya. Geertz (1977: 168) sendiri pernah

mengatakan, "A world wholly demystified is a world depoliticised." Artinya, tak ada

dunia politik yang tak mengalami proses mistifikasi, entah di negara maju yang

dikenal demokratis maupun di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang

penuh mistik dan mitos. Dari pandangan keduanya, salah satu peristiwa politik

yang paling rawan terjadi mistifikasi politik adalah melalui proses pemilu. Dengan

ritual penggalangan massa, lobi-melobi, hingga kampanye negatif. Semua

ditempuh guna suksesnya mistifikasi politik yang mengakibatkan terpengaruhnya

daya nalar masyarakat yang terikat dalam hubungan patron-klien dengan para

guru spiritualnya-Kyai NU-terbawa dari ranah keagamaan menuju ruang lingkup

politik. Selanjutnya proses tersebut akan terlaksana secara turun temurun dalam

ruang lingkup tatanan hubungan patron-klien di setiap keluarga yang pada

akhirnya membentuk suatu kluster patron-klien yang walaupun menurut

4

pandangan beberapa pihak, baik dari kalangan agama maupun politik lainnya,

bahwa hal tersebut adalah prosesi yang bertolak belakang secara diametral

dengan watak dasar moralitas yang seharunya, dimana agama tidak boleh atau

tabu apabila dijadikan sarana guna mencapai tujuan politik tertentu dengan

menghalalkan segala cara (the ends justifies the means).

Terkait dengan pelaksanaan putaran II Pilgub Jawa Timur 2008 yang

akan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober 2008 ini, rupanya peluang untuk

memperoleh dukungan yang besar dari kalangan para Kyai khususnya Kyai NU

menjadi salah satu strategi utama yang hendak ditempuh para Tim Sukses

pasangan Cagub Khofifah Indar Parawansa-Cawagub Brigjen TNI (Purn)

Moedjiono maupun Cagub Dr. Soekarwo-Cawagub Saifullah Yusuf, yang dapat

dilaihat wujud nyatanya antara lain dengan sosialisasi melalui media massa, baik

cetak maupun elektronik, tentang dukungan dari kelompok Kyai NU tertentu

terhadap masing-masing pasangan Cagub-Cawagub tersebut, misalnya pasangan

KARSA memasang iklan baik melalui media cetak maupun elektronik termasuk

iklan pada pamflet, baliho dan advertisement board di jalan-jalan protokol tiap

kodya dan kabupaten yang menunjukkan foto pasangan KARSA didampingi 21

(dua puluh satu) Kyai NU dengan slogan yang memberi pesan kepada

masyarakat bahwa pasangan tersebut telah mendapat dukungan politik dari para

Kyai utama NU tersebut guna maju sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Timur Periode 2008-2013 dimana hal tersebut seolah-oleh menjadi salah satu

upaya untuk memperoleh legitimasi poltik bahwa pasangan tersebut layak dipilih

oleh para umat NU khususnya umat NU yang terikat hubungan patron-klien

dengan 21 (dua puluh satu) Kyai NU Jawa Timur yang telah mendeklarasikan

dukungan politiknya kepada pasangan KARSA. Begitu juga dengan pasangan

KAJI melakukan langkah-langkah yang tidak jauh berbeda guna memperoleh

dukungan dari para sesepuh NU dalam kelompok lainnya dengan melakukan

kunjungan-kunjungan ke beberapa Tokoh NU antara lain Gus Dur dan Gus

Sholah.

Kesimpulan

Berdasarkan pandangan-pandangan para pakar politik tersebut diatas,

dapat disimpulkan oleh penulis bahwa salah satu wilayah paling rentan dalam

proses mistifikasi oleh pelaku politik ini adalah agama. Sebab, kentalnya pola

5

patron-klien hubungan Kyai-Santri (umat) memberikan pandangan yang masuk

akal bagi para “pelaku politik” lebih memilih jalur ini (agama) daripada jalur lain

yang belum tentu lebih efektif atau dengan kata lain penetrasi politik yang

dilakukan oleh para pelaku politik tersebut melalui proses mistifikasi agama

tersebut dapat dinilai cukup efektif bila dibandingkan dengan strategi melalui

proses penetrasi di bidang lainnya.

Sehingga menurut penulis, kesimpulan yang dapat diambil dari uraian

tersebut diatas antara lain yaitu bahwa hubungan patron-klien antara Kyai NU dan

santri/jama’ahnya di Jawa Timur memiliki pengaruh esensial dalam dinamika

kehidupan politik di Jawa Timur, khususnya dalam pelaksanaan Pilgub Jatim 2008

saat ini, yang terwujud dalam hal pemberian pengaruh oleh para Patron-Kyai NU

kepada para Kliennya-Santri/Jama’ah NU untuk memilih salah satu pasangan

Cagub-Cawagub Jatim 2008-2013. Hubungan Patron-Klien yang pada awalnya

berupa tinjauan sosiologis, saat ini telah dijadikan sarana politik yang memiliki nilai

strategis yang apabila dipahami dengan baik dapat dijadikan sarana guna

pencapaian tujuan tertentu oleh pihak tertentu pula yang membutuhkannya. Salah

satu faktanya telah nampak dari realitas kehidupan politik di Jawa Timur

khususnya dalam menghadapi Pilgub Jatim periode 2008-2013, sangat

dipengaruhi oleh perilaku politik lokal masyarakat Jawa Timur itu sendiri yang

bersifat patron-klien dimana patron memiliki pengaruh kuat terhadap kliennya

dalam hal penentuan pilihan politiknya yang wujud nyatanya antara lain dapat

dilihat dari jumlah perolehan suara yang besar dari para Cagub-Cawagub Jatim

2008 yang telah melakukan penggalangan terhadap para Kyai NU di beberapa

wilayah di Jawa Timur yang notabene dianggap sebagai basis dari masyarakat

NU yang menjadikan pasanagan calon tersebut memenangkan jumlah suara di

daerah dimaksud, seperti halnya pasangan KAJI yang memenangkan mayoritas

suara pemilih di daerah “Tapal Kuda” (Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang

dan Banyuwangi) sedangkan pasangan KARSA memenangkan mayoritas suara

pemilih di daerah Mojokerto, Jombang, Nganjuk dan Kediri.

6