1

Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto)

Supriadi Haliah Kartini

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin Makassar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komitmen pimpinan pemerintah Kabupaten Jeneponto, penerapan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah Kabupaten Jeneponto, dan pengaruh komitmen pimpinan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan, khususnya pada pemerintah Kabupaten Jeneponto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah 80 orang dari 40 organisasi perangkat daerah yang terdiri dari kepala organisasi perangkat daerah dan kepala sub bagian keuangan Kabupaten Jeneponto. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan survei yang diperoleh dengan cara pembagian kuesioner kepada para responden. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan program IBM SPSS 23. Penelitian ini menggunakan metode

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto sudah komitmen dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan; (2) penerapan standar akuntansi pemerintahan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Jeneponto sudah efektif; dan (3) komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan. Kata kunci: komitmen pimpinan, standar akuntansi pemerintahan, Kabupaten

Jeneponto

PENDAHULUAN Pemerintah pusat maupun daerah perlu memiliki kewenagan yang jelas untuk mengelola pemerintahan yang baik (goog governance). Maka dari itu di lingkungan

pemerintah terdapat penyerahan kewenangan atau desentralisasi dan juga otonomi daerah sebagai hasil reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah adalah mengelola keuangan daerah sendiri.

Pemerintah telah megeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan Undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan pedoman atau acuan bagi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum dengan ditetapkannya PP nomor 71 tahun 2010. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah.

Beberapa akedemisi dan peneliti telah melakukan penelitian mengenai segala hal yang mendukung penerapan standar akuntansi pemerintahan. Herlina (2013) meneliti mengenai analiisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi PP No.71 Tahun 2010 studi empiris Kabupaten Nias Selatan. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian tersebut bahwa dari keseluruhan item yang dianalisis dihasilkan tiga faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yaitu informasi, perilaku, dan keterampilan. Dari tiga faktor yang mempengaruhi tersebut merupakan ekstraksi dari enam bela item pernyataan yang merupakan bagian dari lima variabel yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yaitu komunikasi, kompetensi SDM, struktur birokrasi, resistensi terhadap perubahan, dan komitmen pimpinan.

Kristiyono dalam Putra dan Ariyanto (2015) meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan keuangan daerah sesuai PP No 71 Tahun 2010 studi pada dinas pendidikan kota semarang tahun 2012/2013. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada faktor regulasi, sumber daya manusia (SDM), perangkat pendukung, dan komitmen pimpinan. Dua penelitian di atas menunjukkan adanya hubungan antara komitmen pimpinan dengan penerapan suatu kebijakan atau standar. Penelitian ini fokus kepada faktor komitmen pimpinan mengingat untuk mengubah paradigma dan sikap mental serta pengorganisasian suatu kebijakan agar dapat diterapkan dibutuhkan komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan merupakan kemauan atau tekad yang kuat dari pimpinan untuk bekerja mencapai tujuan yang ditentukan. Segala hal akan dilakukan oleh pimpinan agar tujuan dapat tercapai. Dalam hal ini agar SAP bisa diterapkan guna meningkatkan kualitas laporan keuagan pemerintah daerah maka

segala hal yang mendukung diterapkannnya SAP tersebut akan dilakukan oleh pimpinan. Komitmen dapat dikatakan sebagai ujung tombak penerapan SAP pada Pemerintah karena inti dari penerapan suatu peraturan atau kebijakan adalah komitmen, baik dari pimpinan maupun dari individu atau masing-masing pekerja di dalamnya. Jika pihak pimpinan mempunyai komitmen yang kuat maka ada banyak cara yang dilakukan agar SAP diterapkan sesuai dengan kebijakan. Komitmen pimpinan dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain keterlibatan pimpinan, adanya kebijakan penerapan SAP secara tertulis, serta kebijakan yang disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Bentuk nyata dari keterlibatan pimpinan adalah dengan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menjamin keberlangsungan organisasi, adanya kebijakan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan serta dikomunikasikan kepada setiap pegawai, dan melaksanakan pelatihan. Dengan demikian pimpinan akan memberikan dorongan motivasi kepada pegawainya untuk melaksanakan program dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah tersebut harus mengikuti SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dengan tujuan agar laporan keuangan pemerintah lebih berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Azlim dkk, 2012). Dengan demikian dapat kita katakan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan bukti bahwa suatu standar diterapkan yang merupakan wujud tanggungjawab pimpinan.

LKPD yang mendapat opini WTP Berdasarkan hasil pemeriksaan pemerintah daerah baru 58%. LKPD yang belum memperoleh WTP sejumlah 221 dari 533 LKPD yaitu terdiri dari 187 WDP, 30 TMP, dan 4 TW. LKPD yang belum memperoleh opini WTP disebabkan masih memiliki kelemahan dalam penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2016).

LKPD yang belum mendapat opini WTP Berdasarkan tingkat pemerintahan daerah kabupaten salah satunya dalah Kabupaten Jeneponto di Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2011 sampai 2014 Kabupaten Jeneponto mendapat opini Tidak Memberi Pendapat (TMP/Disclaimer) dan tahun 2015 mendapat opini WDP kemudian tahun 2016 kembali mendapat opini Tidak Memberi Pendapat (TMP/Disclaimer). Tidak berkualitasnya LKPD Jeneponto penyebab utamanya

karena tidak sesuai dengan SAP, artinya belum sepenuhnya SAP diterapkan di Kabupaten Jeneponto.

Andi Ulil Ulhaq pada tahun 2015 melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk mengetahui tingkat kewajaran LKPD. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tingkat kewajaran dari LKPD Kabupaten Jenepontoh tidak dapat diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. salah satu penyebab utamanya karena laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto tidak memenuhi standar akuntansi pemerintahan.

Mencermati kondisi ini saya tertarik melukukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam terkait Komitmen Pimpinan dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan judul “Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan”.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui komitmen pimpinan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. 2. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Pemerintah

Kabupaten Jeneponto. 3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen pimpinan terhadap penerapan standar

akuntansi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Komitmen Komitmen adalah sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam organisasi atau kelompok tertentu (Aranya & Ferris dalam Rachmawati 2010). Panggabean dalam Rusdi (2017:35) menyatakan bahwa komitmen adalah kuatnya pengenalan dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu. Sunarto dalam Rusdi (2017:36) menyatakan bahwa komitmen adalah kecintaan dan kesetiaan, terdiri dari a. Penyatuan dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. b. Keinginan untuk tetap berada dalam organisasi. c. Kesediaan untuk bekerja keras atas nama organisasi.

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi. Pada dasarnya melaksanakan komitmen sama saja maknanya dengan menjalankan kewajiban, tanggung jawab, dan janji yang membatasi kebebasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Komitmen telah menjadi salah satu unsur penting dalam dunia kerja. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dan kinerja seseorang dalam pekerjaan adalah komitmen.

Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan adalah mempertahankan keikut sertaan pimpinan puncak dalam organisasi yang ditunjukkan melalui, kemauan untuk memainkan upaya tertentu atas nama profesi, dan upaya manajemen perusahaan dalam melaksanakan tugas pokoknya (pasaribu, 2008). Komitmen pimpinan memiliki pengaruh paling besar terhadap penerapan suatu kebijakan atau peraturan dalam organisasi. Komitmen pimpinan merupakan aspek penting dalam keberlangsungan sistem manajemen suatu organisasi, komitmen pimpinan dapat berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi dimasa yang akan datang (Noviandini dkk, 2015). Seseorang yang ingin menjadi pemimpin yang efektif harus memiliki komitmen. Komitmen menujukkan kepada orang lain bahwa seseorang memiliki keyakinan. Maxwell dalam Kartini (2015:28) menyatakan bahwa Komitmen memiliki tiga sifat:

a. Komitmen dimulai dalam hati. Seseorang yang ingin membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain, orang tersebut terlebih dahulu memeriksa hatinya apakah sudah benar-benar berkomitmen.

b. Komitmen diuji dengan perbuatan. Perbuatan merupakan satu-satunya ukuran sejati dari komitmen, sehingga komitmen harus diiringi oleh perbuatan.

c. Komitmen membuka pintu menuju prestasi. Komitmen berlawanan dengan penolakan, karena komitmen adalah janji serius untuk terus maju dan untuk bangkit. Seseorang yang ingin mencapai suatu tujuan maka harus punya komitmen.

Komitmen pimpinan dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain keterlibatan pimpinan, adanya kebijakan atau peraturan secara tertulis, serta kebijakan yang disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Bentuk nyata dari keterlibatan pimpinan adalah dengan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menjamin keberlangsungan organisasi, adanya kebijakan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan serta dikomunikasikan kepada setiap pegawai, dan melaksanakan pelatihan. Dengan demikian pimpinan akan memberikan dorongan motivasi kepada pegawainya untuk melaksanakan program dengan memperhatikan peraturan yang berlaku (Noviandini dkk, 2015).

Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintahan (govermental accounting) banyak menyatakan terminologi lama dan bergeser ke istilah akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme akuntansi yang memproses transaski keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik pusat maupun tingkat daerah (Mursyidi, 2009). Pengertian akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2010). Standar Akuntansi Pemerintahan Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan.SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010). Penerapan SAP diharapkan dapat menciptakan transparansi, partisipasi, dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan SAP diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nordiawan dkk, 2009:123). SAP dan kebijakan akuntansi

pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu: (1) pengakuan; (2) pengukuran; dan (3) pengungkapan. Tiga hal tersebut dapat diuraikan dalam prinsip akuntansi dan

pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan Laporan Operasional (LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Peraturan perundang-undangan yang mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib meyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar Anggaran yang disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Anggaran yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

b. Nilai Historis (Historical Cost) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Nilai wajar aset atau kewajiban terkait dapat digunakan jika tidak terdapat nilai historis.

c. Realisasi (Realization)

Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar

utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form) Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (Periodicity) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode yang bisa digunakan adalah tahunan, bulanan, triwulanan, dan semesteran. Empat periode tersebut yang utama digunakan adalah tahunan, adapun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (Consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang prinsiplain bukan berarti tidak boleh terjadi. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (Fair Presentation) Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LP), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusun laporan keuangan memerlukan pertimbangan sehat ketika menghadapi kidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu dalam rangka penyajian wajar. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja

mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian Jenis penilitian yang digunakan adalah penilitian deskriptif. Penilitian deskriptif

dilakukan untuk mengetahui dan mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi dengan tujuan memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainya (Sekaran, 2013:158). Data dikumpulkan dengan menggunakan istrumen penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen pimpinan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan. Komitmen pimpinan adalah variable independen yang berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel dependen.

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di lingkup pemerintahan Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menggunakan SAP dalam menyususn dan menyajikan laporan keuangannya. Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dimulai 11 September sampai 11 November 2017.

Teknik Pengumpulan Data Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, objektif, dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Metode kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai komitmen pimpinan dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur berupa buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, serta penelitian-penelitian sebelumnya. Analisis Data Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari kuesioner yang telah

diberikan kepada responden yang berisi pertanyaan untuk variabel untuk variabel X dan variabel Y.

2. Setelah semua kuisioner terkumpul, data tersebut dikelompokkan menurut kelompok variabel masing-masing, lalu dilanjutkan dengan memberikan skor untuk jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan.

Jawaban yang dikumpulkan dari pertanyaan atau pernyataan setiap itemnya akan diberi skor sebagai berikut: Tabel. 3.2 Pemberian skor jawaban

Kode Pilihan Jawaban Skor / Pola

Penilaian

SS Sangat Setuju 5

S Setuju 4

N Netral 3

TS Tidak Sutuju 2

STS Sangat Tidak Setuju 1

3. Menghitung besarnya tingkat variabel X (Komitmen Pimpinan) dan variabel Y

(Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) dengan cara mencari rata-rata (mean) dari kedua variabel tersebut.

4. Menentukan kriteria pengklasifikasian untuk variabel X dan Y. Skor tertinggi (banyaknya responden dikali skor tertinggi) = 80 x 5 = 400, dan skor tertendah (banyaknya responden dikali skor terendah) = 80 x 1 = 80.

( )

Rentang Pengkalsifikasian setiap kategori untuk variabel X dan Y sebagai berikut.

Tabel 3.3 Kriteria Rentang Pengklasifikasian

Variabel Kategori Rentang Pengkalsifikasian

Komitmen Pimpinan

Sangat tidak komitmen 80 – 144

Kurang komitmen 145 – 208

Cukup komitmen 109 – 272

komitmen 273 – 336

Sangat komitmen 337 – 400

Penerapan SAP

Sangat tidak efektif 80 – 144

Kurang efektif 145 – 208

Cukup efektif 109 – 272

Efektif 273 – 336

Sangat efektif 337 – 400

HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Data Variabel Komitmen Pimpinan (X) Tabel 4.6 Deskripsi Jawaban Variabel Komitmen Pimpinan

Indikator No.

Perny. SS S N TS STS Total

Adanya Kebijakan 1 12 53 12 3 0 80

2 12 47 14 7 0 80

Alokasi Sumber Daya

3 8 41 25 6 0 80 4 17 38 11 12 2 80 5 19 35 12 11 3 80 6 14 41 15 10 0 80

Sosialisasi

7 18 41 15 5 1 80 8 11 41 11 17 0 80 9 10 34 16 20 0 80

Pelatihan

10 9 52 16 3 0 80 11 9 35 31 5 0 80 12 21 38 14 7 0 80

Total 160 496 192 106 6 960

Persentase (%) 16,67 51,67 20,00 11,04 0,63 100

Sumber : Pengolahan Data Primer 2017

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan pimpinan telah berkomitmen menerapkan SAP. Hal ini dapat dilhat dari persentase tanggapan responden yang setuju tentang Komitmen Pimpinan mencapai 51,67% (496 tanggapan), netral sebanyak 20% (192 tanggapan), sangat setuju sebanyak 16,67% (160 tanggapan), tidak setuju sebanyak 11,04% (106 tanggapan) , dan sangat tidak setuju sebanyak 0,63% (6 tanggapan). Kriteria pengklasifikasian variabel X dapat ditentukan dari hasil tabel tersebut.

Tabel 4.7 Rekapitulasi Skor Jawaban Responden mengenai Komitmen Pimpinan

Indikator No.

Perny. Skor

Aktual Skor Ideal

Persen (%)

Kategori

Adanya Kebijakan 1 314 400 78,50 Komitmen

2 304 400 76,00 Komitmen

Alokasi Sumber Daya

3 291 400 72,75 Komitmen

4 296 400 74,00 Komitmen

5 296 400 74,00 Komitmen

6 299 400 74,75 Komitmen

Sosialisasi

7 310 400 77,50 Komitmen

8 286 400 71,50 Komitmen

9 274 400 68,50 Komitmen

Pelatihan

10 307 400 76,75 Komitmen

11 288 400 72,00 Komitmen

12 313 400 78,25 Komitmen

Rata-rata 298,17 400 74,54 Komitmen

Sumber : Pengolahan Data Primer 2017

Hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai rata-rata variabel X sebesar 298,17. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan, maka nilai rata-rata variabel X tersebut berada dalam interval 273 – 336 yang berarti Komitmen Pimpinan masuk dalam kriteria “komitmen”.

Deksripsi Data Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Y) Tabel 4.8 Deskripsi Jawaban Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Indikator No.

Perny. SS S N TS STS Total

Penerapan Basis Akrual

1 25 42 10 2 1 80

2 18 46 13 1 2 80 3 13 45 19 2 1 80

Penerapan Basis Kas 4 12 41 23 3 1 80 5 9 40 26 4 1 80

Penilaian Aset 6 18 44 15 2 1 80 Penilaian Kewajiaban 7 18 38 21 1 2 80 Pengakuan dan Penggunaan Pendapatan

8 7 39 30 3 1 80

9 6 37 32 3 2 80

Penyajian Transaksi secara Wajar

10 8 33 34 4 1 80

Penyajian Peristiwa Lainnya secara Wajar

11 7 34 35 3 1 80

Periode Pelaporan 12 11 57 11 1 80 13 10 43 12 14 1 80

Penerapan Metode Akuntansi

14 3 42 33 2 80 15 8 33 32 7 80

Kelengkapan Informasi Laporan Keuangan

16 17 42 19 2 80

17 21 38 16 5 80 18 20 36 20 4 80

Kewajaran Laporan Keuangan

19 17 40 19 4 80 20 11 38 28 3 80

Total 259 808 448 70 15 1600

Persentase (%) 16,19 50,50 28,00 4,37 0,94 100

Sumber : Pengolahan Data Primer 2017

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan. Hal tersebut dapat dlihat dari persentase tanggapan responden tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebanyak 50,50% (808 tanggapan) menyatakan setuju, netral sebanyak 28,00% (448 tanggapan), sangat setuju sebanyak 16,19% (259 tanggapan), tidak setuju sebanyak 4,37% (70 tanggapan), dan sangat tidak setuju sebanyak 0,94% (15 tanggapan). Kriteria pengklasifikasian variabel Y dapat ditentukan dari hasil tabel tersebut.

Tabel 4.9 Rekapitulasi Skor Jawaban Responden mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Indikator No.

Perny. Skor

Aktual Skor Ideal

Persen (%)

Kategori

Penerapan Basis 1 328 400 82,00 Efektif

Akrual 2 317 400 79,25 Efektif

3 307 400 76,75 Efektif

Penerapan Basis Kas 4 300 400 75,00 Efektif

5 292 400 73,00 Efektif

Penilaian Aset 6 316 400 79,00 Efektif

Penilaian Kewajiaban 7 309 400 77,25 Efektif

Pengakuan dan Penggunaan Pendapatan

8 288 400 72,00 Efektif

9 282 400 70,50 Efektif

Penyajian Transaksi secara Wajar

10 283 400 70,75 Efektif

Penyajian Peristiwa Lainnya secara Wajar

11 283 400 70,75 Efektif

Periode Pelaporan 12 318 400 79,50 Efektif

13 287 400 71,75 Efektif

Penerapan Metode Akuntansi

14 286 400 71,50 Efektif

15 282 400 70,50 Efektif

Kelengkapan Informasi Laporan Keuangan

16 314 400 78,50 Efektif

17 315 400 78,75 Efektif

18 312 400 78,00 Efektif

Kewajaran Laporan Keuangan

19 310 400 77,50 Efektif

20 297 400 74,25 Efektif

Rata-rata 301,30 400 74,54 Efektif

Sumber : Pengolahan Data Primer 2017

Hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai rata-rata variabel Y sebesar 301,30. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan, maka nilai rata-rata variabel Y tersebut berada dalam interval 273 – 336 yang berarti Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan masuk dalam kriteria “efektif”. Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear sederhana. Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap varabel dependen. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dihitung melalui suatu persamaan. Tabel 4.14 hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig. B

Std. Error

Beta

1 (Constant) 35,242

,896

5,149

,113

,667

6,844

7,904

0,000

0,000 Variabel X

a. Dependent Variable: Variabely

Sumber : Output SPSS 23, 2017 Dari tabel di atas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut. Y = 35,242+0,896X Persamaan regresi diatas menunjukkan konstansta sebesar 35,242 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel Komitmen Pimpinan yang mempengaruhi, maka Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Jeneponto sebesar 35,242. Hasil uji regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien Komitmen Pimpinan (X) sebesar 0,896 berpengaruh positif terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Komitmen Pimpinan maka variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan naik sebesar 0,896. Uji Determinasi Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh komitmen pimpinan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tabel 4.15 Koefisien Determinasi ( )

Model Summary

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 0,445 0,438 7,98538

a. Predictors: (Constant), Variabel X

Sumber : Output SPSS 23, 2017 Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R square yang diperoleh sebesar 0,445 yang menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dipengaruhi oleh variabel Komitmen Pimpinan sebesar 44,5 %, dan sisanya 55, 5% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Nilai koefisien yang tinggi menujukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga tinggi yaitu sebesar 44,5 %. Hasil Uji Komitmen Pimpinan Hasil uji parsial yang telah dilakukan untuk menguji Komitmen Pimpinan pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa Pimpinan sudah Komitmen. Hal ini sesuai dengan perolehan nilai rata-rata variabel Komitmen Pimpinan (X) sebesar 298,17. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan maka nilai rata-rata variabel X tersebut berada dalam interval 273 – 336 yang bearti Komitmen Pimpinan masuk dalam kriteria “komitmen”. Jika dikaitkan dengan hasil kuesioner sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pimpinan pada Pemrintah Kabupaten Jeneponto sudah komitmen. Hasil Uji Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Hasil uji parsial yang telah dilakukan untuk menguji Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sudah efektif. Hal ini sesuai dengan perolehan nilai rata-rata variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Y) sebesar 301,30. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan

kriteria yang telah ditentukan maka nilai rata-rata variabel Y tersebut berada dalam interval 273 – 336 yang bearti Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan masuk dalam kriteria “efektif”. Jika dikaitkan dengan hasil kuesioner sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemrintah Kabupaten Jeneponto sudah efektif. Hasil Uji Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Hasil uji parsial yang telah dilakukan antara Komitmen Pimpinan sebagai variabel X terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai variabel Y menunjukkan bahwa t-hitung sebesar 7,904 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien 0,896 mennjukkan bahwa variabel Komitmen Pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika Komitmen Pimpinan semakin besar dan kuat, maka semakin efektif pula Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto sudah komitmen dalam

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto telah melakukan berbagai upaya dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan diantaranya dengan membuat kebijakan akuntansi, alokasi sumber daya, sosialisasi, dan pelatihan.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto sudah efektif. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Komitmen Pimpinan berpengaruh positif terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam suatu daerah sangat ditentukan dengan komitmen para pemimpinnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi dan Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal STIE Semarang, Vol. 5 No. 3 2013: 93-111.

Azlim, dkk. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahn terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 No. 1

2012: 1-14. Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga. Gumindari. 2013. Komitmen Pimpinan dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Perguruan Tinggi (Studi Kasus IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Jurnal Holistik,

Vol. 14 No. 2 2013.

Hardianti, ST. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan). Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Hartono, Jogiyanto. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Herlina, Hetti. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan

Pemerintah Daerah dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 (Studi Empiris : Kabupaten Nias Selatan). Skripsi tidak diterbitkan. Padang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Padang.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016. 2016. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016. 2017. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Kartono, Kartini. 2002. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mursyidi. 2013. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: Reflika Aditama. Ningtyas dan Widyawati. 2015. Pengaruh Efektivitas Penerpan Standar Akuntansi

Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntasi, Vol. 4 No. 1 2015: 1-15.

Nordiawan, Deddi. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Noviandini, dkk. 2015. Analisis Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Keamanan Kerja (SMK3)di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 3 No. 3 2015:2356-3346.

Nurlaila. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Enrekang). Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Oktarina, dkk. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang. Jurnal of Accounting, Vol. 2 No. 2 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012. Jakarta: Foukusmedia.

Putra dan Arianto. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 13 No. 1 2015:14-32.

Rachmawati, K. 2010. Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Penerapan Pilar Dasar Total Quality Management terhadap Kinerja Manajerial pada Perusahaan Mebel di Kabupaten Ngawi. Jurnal Media Soerjo, Vol. 7 No. 2 2010:55-68

Riyanto dan Agus, Puji. 2015. Akuntansi Pemerintahan Deerah Berbasis Akrual. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rosalin, Faristina. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada BLU Di Kota Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro

Rusdi, Anisah, Apriliyani. 2017. Pengaruh Pengembangan Talenta, Motivasi Kerja, dan Disiplin Kerja terhadap Komitmen Organisasional pada Perusahaan Outsourcing di Makassar. Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Program Studi

Magister Manajemen dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Hasanuddin.

Sekaran, Uma. Tanpa tahun. Metode Penelitian Bisnis. Terjemahan oleh Kwan Men Yon. 2013. Jakarta: Salemba Empat.

Siswanto, H.B. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta :Bumi Aksara Sitogasa, P.S.A. 2012. Pemimpin dan Kepemimpinan, (Online),

(https://www.scribd.com/doc/100331837/PEMIMPIN-DAN-KEPEMIMPINAN-pdf, diakses 23 Agustus 2017)

Sopiah. 2008. Perilaku Organisasional. Malang:Penerbit Andi. Suwatno dan Priansa. 2014. Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis.

Bandung: Alfabeta. Suwita dan Arnan. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, Vol. 1 No. 2 2015: 289-296.

Ulhaq, Andi, Ulil. 2016. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto untuk Menghindari Opini Disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Widyastuti, dkk. 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Jurnal Akuntansi Universitas Penedidikan Ganesha, Vol. 3 No. 1 2015.

Zainal,dkk. 2014. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada