82
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan SSP, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Karanganyar Skripsi Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : RONY GUNAWAN F 1309076 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan SSP, dan

Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Karanganyar

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi

Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

RONY GUNAWAN

F 1309076

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012

Page 2: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

Page 3: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iii

Page 4: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iv

MOTTO

Kesulitan adalah batu asahan

Setiap puncak karir dicapai dengan jalan mengatasi kesulitan- kesulitan

Orang-orang yang berhasil adalah mereka yang berani bermimpi dan berusaha mewujudkan mimpi tersebut

dengan kerja keras

“Sungguh bersama kesukaran pasti ada kemudahan; Dan bersama kesukaran pasti ada kemudahan. Karena

itu, bila selesai suatu tugas, mulailah tugas yang lain dengan sungguh-sungguh. Hanya kepada Tuhanmu

hendaknya kau berharap” (Q.S. Asy Syarh: 5–8 )

Hidup hanya sekali dan matipun juga sekali, berserah dirilah pada Illahi, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya

karena waktu tidak akan pernah kembali.

Sukses seseorang tidak diukur dari ketinggian yang dicapainya, tapi dari seberapa tinggi dia melompat dari

awalnya dan yang paling berat dalam hidup ini bukanlah “bekerja” tetapi bila tidak ada yang dikerjakan.

Page 5: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

v

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk mereka yang ku sayangi :

– Allah SWT atas Rahmat dan RidhoNya sehingga terselesaikannya skripsi ini – Bapak, ibu, adik-adik, dan seluruh keluargaku yang telah mendoakanku setiap

saat setiap waktu – Dik Saly yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat. – Makasich untuk teman2 seperjuanganQ anak2 Akuntansi Keuangan angkatan

2009, makasich atas persahabatan n bantuannya selama ini – Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini

Page 6: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vi

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala

limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Pengaruh Jumlah Kepemilikan

NPWP, Pelaporan SSP, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Karanganyar”.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan,

bimbingan, arahan, dorongan dan nasehat dari berbagai pihak baik secara

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Wisnu Untoro, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

2. Drs. Santosa Tri Hananta, M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. M Syafiqurrahman, SE, MM., Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang

telah bersedia meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan pengarahan,

bimbingan, dan saran-saran dalam penyusunan Skripsi.

4. Sri Hartoko, Drs, MBA., Ak., selaku Pembimbing Akademik yang selalu

memberikan masukan dan bimbingan.

5. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Page 7: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vii

6. Ibu, Bapak, & Adik-adikku, terima kasih telah memberikan seluruh kasih

sayang yang luar biasa, doa yang tiada henti, nasihat, motivasi, semangat,

serta dukungan yang memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Teman-teman Suloyo (Asar, Hafidh, Kirana, Mbak Tree, Ririz, Galih,

Tohadi) yang senantiasa memberikan hiburan dan semangat di saat apa pun.

Semangat juga buat kalian, semoga kita sukses selalu dalam meraih impian.

Amin.

8. Teman-teman kuliah Program S1 Swadana Transfer Angkatan 2009, tim

Audit (Karlina, Nindi, Saly, Agnes, Arya, Cahyo, Ian, Lek To, dll), dan tim

Susu Segar FC, tetap jalin silaturahmi, & semoga sukses.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi

ini.

Dengan adanya keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa

dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik

dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan segala

kerendahan hati. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi

penulis pribadi maupun para pembaca yang budiman.

Surakarta, Desember 2012

Penulis

Page 8: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i

ABSTRAK ............................................................................................................ ii

ABSTRACT.......................................................................................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. iv

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. v

HALAMAN MOTTO .......................................................................................... vi

HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... vii

KATA PENGANTAR.......................................................................................... viii

DAFTAR ISI......................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 6

D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 8

A. Pengertian Pajak ............................................................................. 8

B. Kepemilikan NPWP ....................................................................... 11

Page 9: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ix

C. Pelaporan SSP ................................................................................. 12

D. Pemeriksaan Pajak .......................................................................... 15

E. Penerimaan Pajak............................................................................ 19

F. Kerangka Teoritis ........................................................................... 20

G. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis .................... 21

BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................... 27

A. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel ................... 27

B. Data dan Sumber Data .................................................................... 28

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel............................ 29

1. Variabel Dependen ................................................................... 29

2. Variabel Independen ................................................................ 30

D. Metode Analisis Data ..................................................................... 31

1. Analisis Statistik Deskriptif ..................................................... 32

2. Pengujian Asumsi Klasik ......................................................... 32

3. Pengujian Hipotesis .................................................................. 35

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ..................................................... 38

A. Hasil Pengumpulan Data ................................................................ 38

B. Statistik Deskriptif .......................................................................... 39

C. Uji Asumsi Klasik .......................................................................... 40

a. Uji Normalitas ......................................................................... 40

b. Uji Multikolinearitas ............................................................... 41

c. Uji Autokorelasi ...................................................................... 42

d. Uji Heteroskedastisitas ........................................................... 43

Page 10: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

x

D. Pengujian Hipotesis ........................................................................ 45

1. Uji Regresi Simultan (Uji F).................................................... 45

2. Uji Regresi Parsial (Uji t) ........................................................ 46

3. Uji Ketepatan perkiraan (Uji R2) ............................................. 48

E. Pembahasan Hasil Penelitian ......................................................... 49

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 52

A. Simpulan.......................................................................................... 52

B. Keterbatasan .................................................................................... 53

C. Rekomendasi ................................................................................... 54

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Page 11: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xi

DAFTAR TABEL

TABEL

IV.1 Statistik Deskriptif ................................................................................... 39

IV.2 Uji Normalitas K-S .................................................................................. 41

IV.3 Hasil Uji Multikolinearitas ...................................................................... 42

IV.4 Hasil Uji Autokorelasi R-T...................................................................... 43

IV.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas ................................................................... 44

IV.6 Hasil Uji F................................................................................................ 46

IV.7 Hasil Uji t .................................................................................................. 46

IV.8 Hasil Uji R2 ............................................................................................... 49

IV.9 Hasil Pengujian Hipotesis ....................................................................... 49

Page 12: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xii

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

IV.1 Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot ................................................. 61

Page 13: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Rasio Masing-masing Variabel

Lampiran 2 Statistik Deskriptif

Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas K-S

Lampiran 4 Grafik Normal Probability P-Plot

Lampiran 5 Tabel Uji Multikolinearitas

Lampiran 6 Tabel Uji Autokorelasi

Lampiran 7 Tabel Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 8 Grafik Scatterplot

Lampiran 9 Tabel Uji Koefisien Determinasi

Lampiran 10 Tabel Uji F

Lampiran 11 Tabel Uji t

Page 14: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ABSTRAK

Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan SSP, dan Pemeriksaan

Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada

KPP Pratama Karanganyar

RONY GUNAWAN F 1309076

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan NPWP, pelaporan SSP, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan pada KPP Pratama Karanganyar, dengan menggunakan 36 sampel penelitian wajib pajak badan. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling selama periode tahun 2009-2011.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan uji F dan uji t. Sebelum menggunakan analisis regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Dari hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP, pelaporan SSP, dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh secara serentak dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan NPWP tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, variabel pelaporan SSP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, dan untuk variabel pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Kata Kunci: Kepemilikan NPWP, Pelaporan SSP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan

Pajak Penghasilan

Page 15: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ABSTRACT

The Influence of NPWP Ownership, SSP Reporting, and Tax Audit to Income Tax Revenue on Company Taxpayers at KPP Pratama Karanganyar

RONY GUNAWAN

F 1309076

This study aimed to analyze the influence of NPWP ownership, SSP reporting, and tax audit on income tax revenue on company taxpayers at KPP Pratama Karanganyar, with 36 sample of company taxpayers. Sample were taken by purposive sampling study during the period 2009-2011.

The method used in this research is multiple regression analysis with F test and t test. Before using multiple regression analysis, performed classical assumption test first which include normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, and heteroscedasticity test.

From the result of the simultaneous hypothesis test (F test) showed that NPWP ownership, SSP reporting, and tax audit have simultaneous and significant influence to the income tax revenue. While based on the partial result of hypothesis testing (t test) showed that NPWP ownership variable does not have a significant influence on income tax revenue, SSP reporting variable has a positive and significant influence on income tax revenue, and tax audit variable has a negative and significant effect on income tax revenue.

Keywords: NPWP Ownership, SSP Reporting, Tax Audit, Income Tax Revenue

Page 16: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat

yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan

UUD 1945. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya

dengan pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang

berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan pembangunan

nasional masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan

pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN).

Berpedoman pada APBN, pemerintah memenuhi kebutuhan dana

dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan

sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar

negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya

penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang

mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri.

Perkembangan pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam

negeri. Hal ini nampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak

terhadap total APBN. Pajak memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari

Page 17: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

2

seluruh penerimaan negara. Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan

pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi

penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah

Wajib Pajak yang aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat ditempuh melalui

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pembinaan kualitas aparatur

perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada

para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan

penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Bagi kantor pelayanan pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik

itu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan jenis

pajak lainnya yang diterima sangat tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib

Pajak baik dalam melaporkan dan melunasi pajaknya. Dengan demikian,

pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap

mematuhi kewajibannya. Dari sekian banyak jenis pajak yang ada, Pajak

Penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya

bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak

yang membayarnya.

PPh Pasal 25 adalah salah satu PPh yang menerapkan Self Assessment

System. Sistem yang memberikan kepercayaan dan peran serta masyarakat

sebagai Wajib Pajak, untuk secara aktif melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Mulai dari menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah

pajak terutangnya melalui media SPT (Surat Pemberitahuan) dan SSP (Surat

Setoran Pajak). SPT digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan pajak terutang

Page 18: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

3

mereka ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SSP adalah surat yang digunakan

Wajib Pajak untuk menyetor pajak terutang ke bank, kemudian pihak bank

yang akan berkoordinasi dengan KPP dengan menyerahkan SSP tersebut

sebagai arsip. Dengan kata lain SSP ini disebut sebagai tanda bukti Wajib

Pajak telah membayar pajak yang disetorkan ke bank. Sebelumnya mereka

harus memiliki NPWP sebagai syarat mutlak yakni identitas Wajib Pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dituntut secara

aktif belajar atau mengetahui isi dan maksud suatu peraturan perpajakan

dengan baik. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat

Pemberitahuan Masa paling lambat dua puluh hari setelah masa pajak dalam

bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga.

Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengetahui

sistem pemungutan Self Assessment, baik mengenai tarif pajak yang berlaku,

tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan. Kesemuanya itu telah

diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah

diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak

Penghasilan (UU PPh), dan disempurnakan kembali dalam Undang-undang

Nomor 36 Tahun 2008.

Keberadaan program ekstensifikasi diharapkan dapat meningkatkan

penerimaan pajak karena dengan program tersebut jumlah Wajib Pajak dan

jenis objek pajak semakin meningkat. Hidayat (2008) menguji pengaruh

kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

dengan bukti bahwa kegiatan ekstensifikasi memberikan pengaruh yang

Page 19: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

4

signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini sependapat dengan

penelitian Munawarah (2010) yang menguji bahwa Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) yang terdaftar berpengaruh secara signifikan positif terhadap

penerimaan pajak.

Keberadaan program intensifikasi pemungutan pajak diharapkan dapat

meningkat dengan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar

pajak dan meningkatkan upaya penegakan hukum serta upaya

penyempurnaan sistem administrasi pajak. Agusti dan Herawaty (2009)

menguji pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan terhadap peningkatan

penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP

Pratama, hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif

antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak

penghasilan. Kamila (2010) menguji pengaruh tingkat kepatuhan,

pemeriksaan pajak serta perubahan penghasilan kena pajak terhadap

peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pada

KPP Pratama Surakarta, hasilnya bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak

berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi. Oktivani (2007) menguji pengaruh pemeriksaan

pajak terhadap peneriman negara dengan bukti empiris bahwa pemeriksaan

pajak yang dilakukakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madiun berpengaruh

positif terhadap penerimaan negara. Dengan adanya pemeriksaan pajak dapat

meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kamila (2010) menguji

pengaruh tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak serta perubahan penghasilan

Page 20: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

5

kena pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak

orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta, hasil penelitiannya menyatakan

bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan

penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Sari dan Afriyanti menguji pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan

pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan

pada KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29

Wajib Pajak badan. Sampel penelitian terdiri atas Wajib Pajak Badan pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan mengambil

judul “Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan SSP, dan

Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Badan Pada KPP Pratama Karanganyar”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari

dan Afriyanti terletak pada variabelnya, penelitian Sari dan Afriyanti

menggunakan dua variabel independen berupa kepatuhan Wajib Pajak dan

pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan,

sementara itu penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yang

terdiri atas jumlah kepemilikan NPWP, pelaporan SSP dan pemeriksaan pajak.

Page 21: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

6

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan

yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini.

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah kepemilikan NPWP Wajib Pajak Badan

terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Karanganyar?

2. Apakah terdapat pengaruh pelaporan SSP Wajib Pajak Badan terhadap

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar?

3. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian adalah apa yang ingin dicapai dengan penelitian

tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan seperti berikut ini.

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh jumlah kepemilikan

NPWP Wajib Badan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Karanganyar.

2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pelaporan SSP Wajib Pajak Badan

terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Karanganyar.

3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh tingkat pemeriksaan

Page 22: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

7

pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Karanganyar.

D. MANFAAT PENELITIAN

Seorang peneliti memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat yang

terwujud dari penelitiannya tersebut baik bagi diri sendiri pada khususnya

maupun orang lain pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini adalah seperti

berikut ini.

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kantor

Pelayanan Pajak Pratama dalam rangka melaksanakan intensifikasi dan

ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai satu alat atau media dalam

memahami perpajakan di Indonesia terutama manfaat pajak sebagai salah

satu sumber penerimaan negara untuk pendanaan pembangunan nasional.

3. Bagi Penelitian berikutnya

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dan landasan

penelitian untuk penelitian berikutnya terutama penelitian terkait

perpajakan di Indonesia.

Page 23: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PAJAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Semakin

hari peranan penerimaan pajak bagi pembiayaan pengeluaran umum/negara

semakin besar. Beberapa ahli memberikan batasan mengenai pengertian pajak,

diantaranya dikemukakan Suandy (2002: 2) bahwa pajak adalah peralihan

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran

rutin dan “surplus” nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber

utama untuk membiayai public investment.

Definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2003) adalah

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-

pengeluaran umum.

Atas dasar beberapa pengertian pajak di atas, maka dapat diketahui

ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut ini.

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya

yang sifatnya dapat dipaksakan.

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah.

Page 24: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

9

c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila

dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk

membiayai public investment.

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Selain itu menurut Suandy (2002), pajak memiliki beberapa fungsi

seperti berikut ini.

a. Fungsi financial, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas

negara, dengan tujuan untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur

masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan

tertentu.

Terkait dengan pemungutan pajak, Waluyo (2006) membagi 3 sistem

pemungutan pajak menjadi seperti berikut ini.

a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

b. Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang

Page 25: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

10

harus dibayar.

c. Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Wajib Pajak

adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban

perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dengan

demikian Wajib Pajak dibedakan menjadi berikut ini.

a. Wajib Pajak Orang Pribadi baik usahawan maupun non-usahawan.

b. Wajib Pajak Badan, yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik

atau orang yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan banyak badan

lainnya.

c. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah misalnya

bendaharawan pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

(KPKN).

Page 26: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

11

B. KEPEMILIKAN NPWP

NPWP adalah Singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan

identitas Wajib Pajak dalam sistem administrasi perpajakan yang dipergunakan

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Menurut

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah

nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib

Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib

Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri

pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat

tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor

Pokok Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang telah terdaftar akan memperoleh Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP). NPWP terdiri atas 15 digit, yaitu 9 digit pertama

merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode

Administrasi Perpajakan. Yang wajib mempunyai NPWP adalah orang pribadi

yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, orang pribadi yang memperoleh

penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) selama satu tahun

dan semua badan usaha. Belum lama ini Direktorat Jendral Pajak

mencanangkan target peningkatan NPWP puluhan persen untuk menunjang

penghasilan Negara dari sektor pajak.

Page 27: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

12

Munawarah (2010) yang menguji bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) yang terdaftar berpengaruh secara signifikan positif terhadap

penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan negara tersebut maka

pemerintah memberlakukan suatu kebijakan berupa keharusan dalam

kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi masyarakat sebagai

identitas Wajib Pajak yang memiliki banyak fungsi dalam bidang perpajakan

maupun dalam bidang lainnya, salah satunya di bidang pajak adalah dalam hal

pembayaran pajak. Ketika seseorang atau badan hukum telah terdaftar sebagai

Wajib Pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka

kewajiban selanjutnya adalah memenuhi segala kewajiban perpajakaannya.

Salah satunya adalah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak masa dan

atau Tahunan.

Menyadari bahwa pentingnya kepemilikan NPWP guna meningkatkan

kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak dalam menyelesaikan

kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan penghasilan pajak akan

semakin efektif. Suryadi (2006) menguji hubungan kausal kesadaran,

pelayanan, kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja

penerimaan pajak dengan bukti empiris bahwa kesadaran, pelayanan dan

kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak.

C. PELAPORAN SSP

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini menuntut

Page 28: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

13

Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Sistem pemungutan yang berlaku adalah self assesment system, yang mana

Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya

dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan

pajaknya tersebut. Sarana administrasi khusus yang digunakan untuk

pembayaran pajak disebut sebagai Surat Setoran Pajak atau SSP. Penggunaan

sarana ini terkait dengan sistem pembayaran kepada negara, utamanya akan

masuk ke kas negara, yakni dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN).

Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) menurut Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2009 adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang

telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan. Mengingat bahwa SSP sangat penting dalam pembayaran atau

penyetoran pajak, maka Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti

pembayaran pajak bila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima

pembayaran yang berwenang, atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak

lain yang berwenang.

SSP terbagi atas : SSP Standar, SSP Khusus, SSPCP (Surat Setoran

Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor), dan SSCP (Surat Setoran

Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam

Negeri)”. SSP digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran,

dan isi sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SSP standar

Page 29: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

14

dibuat rangkap lima yang peruntukannya sebagai berikut :

a. Lembar ke-1 : Untuk Arsip Wajib Pajak.

b. Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

c. Lembar ke-3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP.

d. Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

e. Lembar ke-5 : Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

SPT masa atau SSP adalah surat yang digunakan WP untuk menyetor

pajak terutang ke Bank, kemudian pihak Bank yang akan berkoordinasi dengan

KPP dengan menyerahkan SSP tersebut sebagai arsip. Wajib Pajak diwajibkan

untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat dua puluh hari

setelah masa pajak dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga.

Penelitian Sari (2009) menyatakan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP)

PPh Pasal 25 memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan. Menurut Undang-Undang 16 Tahun 2009, batas waktu

penyampaian SPT masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak,

sedangkan batas waktu penyampaian SPT tahunan paling lambat tiga bulan

setelah akhir tahun pajak, khusus bagi Wajib Pajak badan perubahan batas

waktu penyampaian SPT tahunan paling lambat empat bulan setelah akhir

tahun pajak. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang

berlaku sangatlah penting guna dapat melaksanakan dan memenuhi

Page 30: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

15

kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Agusti

dan Herawaty (2009) menguji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan

terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan

pajak pada KPP Pratama, hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat

pengaruh positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan

penerimaan pajak penghasilan.

D. PEMERIKSAAN PAJAK

Sejalan dengan berlakunya self assessment system, peranan dan

kejujuran Wajib Pajak semakin mutlak diperlukan. Diberlakukannya sistem ini,

Wajib Pajak diharapkan dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan

melaporkannya dengan benar pada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib

Pajak terdaftar. Sebagai konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

dituntut untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib

Pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan.

Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 sebagimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 serta direvisi kembali oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan yaitu dalam pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak

berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.”

Page 31: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

16

Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai pengertian

pemeriksaan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan tujuan dari

pemeriksaan yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam

rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib

Pajak serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak terdapat dua jenis

pemeriksaan yang dilakukan, yaitu seperti berikut ini.

a. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor

Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat

kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal

Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal

Pajak.

Praktiknya hampir semua sistem perpajakan di dunia mengatur

kemungkinan dapat dilakukan penelitian dan pemeriksaan laporan perpajakan

Wajib Pajak, yang nantinya akan dapat mengungkap seberapa besar kekeliruan

Page 32: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

17

maupun penyimpangan yang ada. Karena keterbatasan sumber daya manusia

atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak

dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya dilakukan

terhadap laporan perpajakan Wajib Pajak yang memiliki kriteria tertentu. Sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata

Cara Pemeriksaan Pajak, kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dalam hal-hal sebagai

berikut ini.

a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar,

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan

pajak, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis

pemeriksaan lapangan.

b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan

dengan kriteria ini telah dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.

c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi

melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran,

pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan

lapangan.

d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran

atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, pemeriksaan

dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.

e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi

berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasi

Page 33: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

18

adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemeriksaan

dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.

Menurut Salip dan Wato (2006) pemeriksaan pajak secara nominal

telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan tersebut tidak

diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio laba sebelum pajak

terhadap penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio

Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan.

Tujuan akhir dari pemeriksaan di atas diharapkan dapat meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga

akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dan akan masuk dalam

kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga

agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya.

Menurut Oktivani (2007), pemeriksaan pajak berpengaruh pada

penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak merupakan

instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik

formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan

meningkatkan tax compliance seorang Wajib Pajak, dimana kepatuhan Wajib

Pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian Kamila (2010) juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak

berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Page 34: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

19

E. PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan negara merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan

pemerintahan, terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan

dalam membiayai pengeluaran yang semakin waktu bertambah besar.

Pengeluaran untuk membiayai belanja negara yang semakin lama semakin

bertambah besar tersebut, diperlukan penerimaan negara yang berasal dari

dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar

negeri yang semakin lama semakin relatif sulit untuk diharapkan. Hal itu

berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan

negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Penerimaan bukan pajak yaitu antara lain penerimaan dari

pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah,

pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain bersifat sangat tidak stabil dengan

besarnya ketergantungan penerimaan-penerimaan tersebut terhadap faktor

eksternal, oleh karena itu satu-satunya andalan pemerintah dewasa ini adalah

penerimaan dari sektor perpajakan. Begitu besarnya peranan sektor perpajakan

dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran seluruh

lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan

bernegara. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang

berhubungan dengan perpajakan dengan tetap memperhatikan azas keadilan,

kepastian dan kenyamanan. Dalam UUD 1945, pajak diatur dalam Pasal 23A

yang menyebutkan bahwa : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa

untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Uandang.”

Page 35: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

20

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara. Peningkatan

penerimaan pajak merupakan bentuk tanggungjawab sosial negara dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah pemerintah untuk

meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan

reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 hingga saat ini, dan

sejak saat itulah, Indonesia menganut self assesment system. Hasil dari

reformasi perpajakan yang dilakukan menunjukkan peningkatan penerimaan

pajak yang signifikan setiap tahunnya. Pada awal reformasi perpajakan (tahun

1983), peranan pajak bagi negara melalui kontribusi di APBN masih di bawah

20% per tahun. Setelah dilakukan reformasi perpajakan, peranannya meningkat

terus menjadi di atas 20% hingga mencapai 75% tiap tahun. Oleh karena itu,

peranan pemerintah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terus

dilakukan khususnya pajak Penghasilan (PPh). Mengingat porsi Pajak

Penghasilan (PPh) terhadap keseluruhan penerimaan pajak pemerintah masih

terbilang rendah dibandingkan pajak lainnya.

F. KERANGKA TEORITIS

Untuk menunjukkan arah dari penyusunan penelitian ini serta

mempermudah dalam pemahaman dan penganalisaan dari masalah yang

dihadapi, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran yang akan memberikan

gambaran tahap-tahap pemikiran untuk mencapai suatu simpulan. Adapun

kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah:

Page 36: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

21

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran

G. PENELITIAN TERDAHULU DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Sekaran (2006: 135) hipotesis adalah suatu hubungan yang

diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan

dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Maksud diuji disini adalah dengan

pernyataan tersebut memungkinkan pengumpulan data yang dapat digunakan

untuk membuktikan atau menjelaskan fakta-fakta yang diamati ataupun

kondisi-kondisi yang diamati, dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah

peneliti selanjutnya.

1. Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Badan

Untukmeningkatkan penerimaan negara tersebut maka

pemerintah memberlakukan suatu kebijakan berupa keharusan dalam

kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi masyarakat sebagai

identitas Wajib Pajak yang memiliki banyak fungsi dalam bidang

Peningkatan

Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Badan Pelaporan SSP

Jumlah Kepemilikan NPWP

Pemeriksaan Pajak

Page 37: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

22

perpajakan maupun dalam bidang lainnya, salah satunya di bidang pajak

adalah dalam hal pembayaran pajak. Dalam hal ini pemerintah

melakukannya melalui kegiatan ekstensifikasi yang bertujuan untuk

penambahan Wajib Pajak dengan cara pemberian NPWP, menyadari

bahwa pentingnya kepemilikan NPWP guna meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban

perpajakannya sehingga penerimaan penghasilan pajak akan semakin

efektif. Peningkatan jumlah kepemilikan NPWP tersebut akan memberikan

dampak positif bagi penerimaan pajak jika didukung dengan tingkat

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Hidayat (2008) dalam penelitiannya yang menguji Pengaruh

Kegiatan Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang

Pribadi menyimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang

Pribadi, sedangkan penelitian Munawarah (2010) menguji Pengaruh Self

Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP

Pratama Medan Petisah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara

parsial Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar berpengaruh

secara signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian

Sari (2009) yang menguji Pengaruh Self Assessment System terhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

Barat, menyimpulkan bahwa secara simultan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 mempunyai

Page 38: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

23

pengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

H1 = Jumlah kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap

penerimaan pajak.

2. Pengaruh Pelaporan SSP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Badan

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela

merupakan tulang punggung self assessment system, dimana Wajib Pajak

bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan

kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan

pajaknya tersebut. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan subjek pajak

sangat diperlukan. Alat yang sering digunakan untuk menilai kepatuhan

Wajib Pajak adalah ketepatan waktu pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan)

dan SSP (Surat Setoran Pajak). SPT dan SSP yang disampaikan oleh Wajib

Pajak berupa informasi mengenai jumlah PPh Terutang yang dapat menjadi

dasar untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak. Semakin patuh Wajib

Pajak melaporkan SSP, maka peningkatan penerimaan pajak akan dapat

direalisasikan. Menurut Kamila (2010) dalam penelitiannya yang menguji

Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak serta Perubahan

Penghasilan Kena Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surakarta

menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif

terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang

Pribadi. Penelitian Suryadi (2006) menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib

Page 39: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

24

Pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Menurut

Agusty dan Herawaty (2009) bahwa semakin patuh Wajib Pajak Badan

melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan

pajak akan meningkat. Sari dan Afriyanti (2009) menguji Pengaruh

Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh

Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil

penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan

pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

penghasilan pasal 25/29 Wajib Pajak badan.

Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian

ini dapat dirumuskan seperti berikut ini:

H2 = Pelaporan SSP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Badan

Sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan

Indonesia sekarang ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk

selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah

satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Dengan

dilakukannya pemeriksaan, diharapkan Wajib Pajak akan semakin patuh

dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya sehingga akan

meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Salip dan Wato (2006) pemeriksaan pajak secara nominal

Page 40: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

25

telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan tersebut tidak

diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio laba sebelum

pajak terhadap penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak

berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan. Menurut

Gunadi (2005) menganalisis mengenai jumlah tambahan penerimaan pajak

dari aktivitas pemeriksaan pajak menunjukkan hasil yang meningkat yaitu

8%, 11%, dan 13% untuk tahun 2001 sampai 2003. Menurut hasil

penelitiannya Sari dan Afriyanti (2009) yang menguji Pengaruh Kepatuhan

Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29

Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur, bahwa kepatuhan

Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 Wajib Pajak

Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode

2004-2008. Kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal

25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar

Timur periode 2004-2008. Menurut Kamila (2010) dalam penelitiannya

yang menguji Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak serta

Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surakarta

menyimpulkan bahwa pemeriksaan Wajib Pajak berpengaruh positif

terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang

Pribadi.

Page 41: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

26

Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian

ini dapat dinyatakan seperti berikut ini:

H3 = Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Page 42: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

27

BAB III

METODE PENELITIAN

A. POPULASI, SAMPEL, DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau

hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006: 121). Penelitian ini

dilakukan dengan mengambil populasi Wajib Pajak di Karanganyar. Wajib

Pajak yang dimaksud di sini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Karanganyar.

Sampel (sample) adalah sebagian dari populasi yang

karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan

populasinya (Djarwanto dan Pangestu Subagyo, 1998: 107). Teknik

pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan purposive sampling dengan tipe judgement sampling.

Purposive sampling merupakan pengambilan sampel penelitian yang terbatas

pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan,

dengan alasan karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya atau

memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Sekaran, 2006:

123). Adapun judgement sampling adalah cara pengambilan sampel dimana

subyek dipandang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian (Sekaran, 2006: 123). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan

sampel penelitian adalah seperti berikut ini.

Page 43: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

28

1. Wajib Pajak Badan baru yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Karanganyar tahun 2009 - 2011.

2. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak

Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

3. Wajib Pajak Badan yang melaporkan nilai PPh terutang dan Penghasilan

Kena Pajak tidak sebesar Rp.0,00 (nol).

B. DATA DAN SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang

diperoleh dari pihak lain (Sekaran, 2006). Alasan menggunakan data sekunder

dengan pertimbangan bahwa data ini mempunyai validitas data yang dijamin

oleh pihak lain sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian. Adapun

data tersebut terdiri dari data sebagai berikut ini.

1. Data jumlah kepemilikan NPWP baru Wajib Pajak Badan yang menjadi

sampel penelitian.

2. Data Wajib Pajak Badan 2009 - 2011 yang menyampaikan SPT Masa

paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

3. Data pemeriksaan oleh fiskus pajak pada KPP Pratama Karanganyar

selama kurun waktu 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2011.

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk

mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang kemudian dikumpulkan

Page 44: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

29

sebagai bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan

data dengan cara dokumentasi yaitu merupakan pengumpulan data dengan

cara meminta data yang telah ada sebelumnya (Djarwanto dan Pangestu

Subagyo, 1998: 23). Dokumentasi dikumpulkan terkait dengan data yang

dibutuhkan dalam penelitian pada KPP Pratama Karanganyar.

C. DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi variabel-variabel

penelitian yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen merupakan variabel yang keberadaannya tidak

dipengaruhi oleh variabel lain dan sebaliknya mempengaruhi variabel

dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang keberadaannya

dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih baik,

maka berikut ini akan disampaikan beberapa definisi operasional dari masing-

masing variabel yang berkaitan dan akan dibahas dalam penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

1. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak

penghasilan. Variabel ini merupakan jumlah penerimaan negara yang

berasal dari sektor pajak diukur dengan mengetahui jumlah penerimaan

Page 45: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

30

pajak penghasilan sesuai data sekuder yang diperoleh dari KPP Pratama

Karanganyar setiap bulan selama tahun 2009 - 2011.

2. Variabel independen

a. Jumlah Kepemilikan NPWP

Untuk meningkatkan penerimaan negara tersebut maka

pemerintah memberlakukan suatu kebijakan berupa keharusan dalam

kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi masyarakat

sebagai identitas wajib pajak yang memiliki banyak fungsi dalam

bidang perpajakan maupun dalam bidang lainnya, salah satunya di

bidang pajak adalah dalam hal pembayaran pajak. Variabel ini diukur

dengan mengetahui jumlah kepemilikan NPWP baru Wajib Pajak

Badan yang telah diperoleh dari KPP Pratama Karanganyar setiap

bulan selama tahun 2009 - 2011.

b. Pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penelitian ini dinyatakan

dengan penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Masa

yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Alat ukur yang digunakan

adalah waktu penyampaian SPT Masa, SPT Masa paling lambat dua

puluh hari setelah masa pajak dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP)

lembar ketiga. Variabel kepatuhan pajak ini diukur dengan mengetahui

jumlah pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) setiap bulan selama tahun

2009 - 2011 yang telah diperoleh dari KPP Pratama Karanganyar.

Page 46: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

31

c. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak yang merupakan serangkaian kegiatan untuk

mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Ada beberapa kriteria seorang

Wajib Pajak yang akan diperiksa, antara lain seperti berikut ini.

1) SPT yang dilaporkan menyatakan lebih bayar (wajib diperiksa).

2) SPT tidak atau terlambat disampaikan.

3) SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak

untuk diperiksa.

Variabel pemeriksaan pajak ini diukur dengan mengetahui jumlah

pemeriksaan pajak yang telah diperoleh dari KPP Pratama

Karanganyar setiap bulan selama tahun 2009 - 2011.

D. METODA ANALISIS DATA

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

analisis regresi berganda. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan

analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

Page 47: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

32

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan nilai

maksimum, minimum dan rata-rata masing-masing variabel penelitian

yang digunakan.

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi dengan membagi model regresi, variabel pengganggu

atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005). Untuk

menguji normalitas, peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.

Kriteria pengujian yang digunakan adalah nilai p-value. Apabila nilai

ρ-value > 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi

normal, dan apabila jika ρ-value < 0.05, maka dapat dinyatakan

bahwa data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen

(Ghozali, 2005). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi di antara independen. Jika variabel independen saling

korelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel

orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar

sesame variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau

Page 48: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

33

tidaknya multikolinieritas di dalam model, peneliti akan melihat

Tolerence dan Variance Inflation Factors (VIF) dengan alat bantu

program Statistical Product and Service Solution (SPSS).

Tolerence mengukur variabilitas variabel independen yang

terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Jadi nilai

Tolerence yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena

VIF = 1/Tolerence). Nilai cut off yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerence < 0.10

atau sama dengan nilai VIF > 10. Bila ternyata dalam model terdapat

multikolinieritas, peneliti akan mengatasi hal tersebut dengan

transformasi variabel. Transformasi variabel merupakan salah satu

cara mengurangi hubungan linier di antara variabel independen.

Transformasi dapat dilakukan dalam bentuk logaritma natural dan

bentuk first difference atau delta (Ghozali, 2005).

a. Tolerance value < 0,10 dan VIF > 10 maka terjadi

multikolinearitas atau terdapat korelasi antar variabel

independen.

b. Tolerance value > 0,10 dan VIF < 10 : tidak terjadi

multikolinearitas atau tidak terdapat korelasi antar variabel

independen.

c. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan run test.

Page 49: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

34

Pengujian ini dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual

terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat

hubungan maka data residual terdistribusi secara acak atau random.

Berikut ini kriteria pengujian run test.

a. Nilai test < 0,05 maka terjadi autokorelasi atau data residual

tidak terdistribusi secara acak.

b. Nilai test > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi atau dapat

disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara acak.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heterokedastisitas. Sebuah model regresi yang baik adalah model

regresi yang mempunyai data yang homoskedastisitas atau tidak

terjadi heterokedastisitas. Kebanyakan data cross section

mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun

data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, atau besar)

(Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

heterokedastisitas dalam model, peneliti akan menggunakan uji

Glejser dengan bantuan program SPSS. Apabila koefisien parameter

Page 50: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

35

beta > 0.05 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas (Ghozali,

2005). Jika ternyata dalam model terdapat heteroskedastisitas, maka

cara memperbaiki dapat dilakukan:

a. Transformasi dalam bentuk model regresi dengan membagi model

regresi dengan salah satu variabel independen yang digunakan

dalam model tersebut.

b. Transformasi logaritma.

3. Pengujian Hipotesis

Sesuai dengan kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis di

atas maka hipotesis akan diuji dengan persamaan regresi seperti berikut

ini:

PPJ = β0 + β 1 NPWP + β 2 SSP + β 3 PMRKS + ε

Keterangan :

PPJ = Penerimaan Pajak Penghasilan

NPWP = Jumlah Kepemilikan NPWP

SSP = Pelaporan Surat Setoran Pajak

PMRKS = Pemeriksaan Pajak

β0 = konstanta

β1 –β3 = koefisien regresi

ε = error term

Page 51: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

36

Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat

dipaparkan seperti berikut ini:

a. Pengujian Parameter Regresi Simultan (Signifikansi-F)

Pengujian ini untuk mengetahui apakah model regresi yang

digunakan layak (fit) untuk melakukan pengujian hipotesis dalam

penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dnegan alat bantu program

SPSS versi 18.0. Kriteria pengujiannya adalah seperti berikut ini:

1) H0 diterima dan Ha ditolak yaitu apabila ρ-value < 0.05 atau bila

nilai signifikansi lebih dari nilai alpha 0,05 berarti model regresi

dalam penelitian ini tidak layak (fit) untuk digunakan dalam

penelitian.

2) H0 ditolak dan Ha diterima yaitu apabila ρ-value > 0.05 atau bila

nilai signifikansi kurang dari nilai alpha 0,05 berarti model

regresi dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan dalam

penelitian.

b. Pengujian Parameter Regresi Parsial (Signifikansi-t )

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara

individual mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi variabel

independen lainnya konstan. Kriteria pengujiannya adalah seperti

berikut ini.

1) H0 diterima dan Ha ditolak yaitu apabila ρ-value > 0.05 atau bila

Page 52: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

37

nilai signifikansi lebih dari nilai alpha 0,05 berarti variabel

independen secara individual tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen.

2) H0 ditolak dan Ha diterima yaitu apabila ρ-value < 0.05 atau bila

nilai signifikansi kurang dari nilai alpha 0,05 berarti variabel

independen secara individual berpengaruh terhadap variabel

dependen.

c. Pengujian Ketepatan Perkiraan (R2)

Pengujian ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model

dalam menerangkan variasi variabel independen. Tingkat ketepatan

regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R2) yang

nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

Jika dalam suatu model terdapat lebih dari dua variabel independen,

maka lebih baik menggunakan nilai adjusted R2.

Page 53: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

38

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi data, pengujian

hipotesis dan pembahasan hasil pengujian yang telah dilakukan selama penelitian.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda

menggunakan software SPSS release 18.0.

A. HASIL PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris pengaruh

kepemilikan NPWP, ketepatan pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP),

pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak

Badan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data jumlah

kepemilikan NPWP, Surat Setoran Pajak (SSP), dan jumlah pemeriksaan

Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Karanganyar yang dilaporkan atau

disampaikan selama periode 2009 - 2011. Berdasarkan kriteria yang telah

ditentukan sebelumnya, diperoleh sejumlah 36 sampel. Sampel yang

digunakan yaitu data perbulan selama 3 tahun sesuai periode yang telah

ditentukan.

Page 54: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

39

B. STATISTIK DESKRIPTIF

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan nilai maksimum,

minimum dan rata-rata masing-masing variabel penelitian yang digunakan.

Alat yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel dalam penelitian ini

adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi.

Dalam penelitian ini hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel IV.1

sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Hasil Analisis Deskriptif

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS

Tabel di atas menunjukkan untuk Wajib Pajak Badan baru yang

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) dan menjadi

sampel dalam penelitian ini memiliki rata-rata nilai PPJ sebesar

10.347.287.784,19, nilai minimum sebesar 4.994.521.800 dan nilai

maksimum sebesar 21.375.261.469 serta nilai standar deviasi sebesar

3.783.145.291,94. Rata-rata nilai NPWP sebesar 73,50, nilai minimum

sebesar 25 dan nilai maksimum sebesar 253 dan dengan standar deviasi

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

NPWP 36 25 352 73,50 62,89

SSP 36 1467 3819 1948,03 523,19

PMRKS 36 6 51 21,89 12,93

PPJ 36 4994521800 21375261469 10347287784 3783145291,94

Valid N (listwise) 36

Page 55: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

40

sebesar 62,58. Rata-rata nilai SSP sebesar 1.948,03, nilai minimum sebesar

1.467 dan nilai maksimum sebesar 3.819 serta nilai standar deviasi sebesar

523,19. Rata-rata nilai PMRKS sebesar 21,89, nilai minimum sebesar 6 dan

nilai maksimum sebesar 51 serta nilai standar deviasi sebesar 12,93.

C. UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi dengan membagi model regresi, variabel pengganggu atau residual

memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005). Untuk menguji normalitas,

peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Kriteria pengujian yang

digunakan adalah nilai p-value. Apabila nilai ρ-value > 0,05, maka dapat

dinyatakan bahwa data berdistribusi normal, dan apabila jika ρ-value <

0.05, maka dapat dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Page 56: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

41

Tabel IV. 2 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

Unstandardized

Residual N 36 Normal Parametersa,,b Mean -0,0000005

Std. Deviation

2840475465,59

Most Extreme Differences Absolute 0,119

Positive 0,119 Negative -0,092

Kolmogorov-Smirnov Z 0,714

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,688

a. Test distribution is Normal b. Calculated from data

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas,model memiliki nilai probabilitas

signifikansi (Asymp. Sig-(2tailed)) sebesar 0.688. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa model Regresi pada penelitian ini berdistribusi secara

normal. Model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2005), uji multikolinieritas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen yang

lainnya sama dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara

melihat tolerance value dan value-inflating factor (VIF) dengan alat bantu

Page 57: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

42

program Statistical Product and Service Solution (SPSS).

Tabel IV. 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Collinearity Statistic Model Tolerance

VIF Keterangan

1 NPWP 0,812 1,232 Tidak terdapat multikolineritas

2 SSP 0,930 1,075 Tidak terdapat multikolineritas

3 PMRKS 0,769 1,300 Tidak terdapat multikolineritas

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS

Dari tabel uji dapat dilihat bahwa, Tolerance variabel bebas > 0,10

dan VIF variabel bebas < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel

bebas tidak saling berkorelasi secara signifikan. Hasil pengujian ini

menunjukkan bahwa, data yang dianalisis memenuhi asumsi

multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan run test. Pengujian ini

dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi

yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan maka data

residual terdistribusi secara acak atau random. Berikut ini kriteria

pengujian run test.

Page 58: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

43

Berikut ini hasil pengujian dengan alat statistik SPSS.

Tabel IV. 4 Hasil Uji Autokorelasi dengan Run Test

Unstandardized Residual

Test Valuea 580569549,39

Cases < Test Value 18

Cases >= Test Value 18

Total Cases 36

Number of Runs Z Asymp. Sig. (2-tailed)

15 -1,184 0,237

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tes adalah

580569549.39 dengan probabilitas 0.237 hal ini berarti bahwa nilai tes >

0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual tidak

terjadi autokorelasi atau data residual terdistribusi secara acak.

4. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2005) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas

dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau

tidak heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser. Yaitu dengan

meregresikan nilai residual yang diabsolutkan (sebagai variabel

Page 59: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

44

dependen) dengan variabel independen. Kriteria suatu model regresi

terkena masalah heteroskedastisitas atau tidaknya adalah sebagai berikut :

1. Terkena heteroskedastisitas : nilai probabilitas signifikansi (sig)

lebih kecil dari 0,05.

2. Tidak terkena heteroskedastisitas : nilai probabilitas signifikansi

(sig) lebih besar dari 0,05.

Tabel IV. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi variabel penelitian tidak

ada yang memiliki nilai Pvalue kurang dari 0,05. Sehingga dapat

disimpulkan model penelitian ini tidak terkena heteroskedastisitas. Secara

grafis kesimpulan ini didukung dengan scatterplot.

Model t Sig. Keterangan

1 (Constant) -0,422 0,676 Tidak terkena heteroskedastisitas

NPWP - 0,004 0,997 Tidak terkena heteroskedastisitas

SSP 1,457 0,155 Tidak terkena heteroskedastisitas

PMRKS -0,365 0,717 Tidak terkena heteroskedastisitas

a. Dependent Variabel: PPJ

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS

Page 60: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

45

Gambar IV. 1 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukan bahwa titik-titik tersebar

di atas dan di bawah angka nol. Titik-titik menyebar dan tidak

membentuk pola tertentu yang teratur sehingga dapat disimpulkan bahwa

dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

D. HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

1. Pengujian Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Dari uji koefisien regresi simultan (uji F), dapat dilihat pada tabel

anova dibawah ini bahwa didapatkan nilai F hitung sebesar 8.255 dengan

Page 61: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

46

tingkat probabilitas 0,000 (signifikansi). Oleh karena P-value lebih kecil

dari tingkat signifikansi α = 5%. Artinya bahwa variabel NPWP, SSP, dan

Pemeriksaan (PMRKS) berpengaruh secara bersama-sama terhadap

variabel Penerimaan Pajak (PPJ).

a. Predictors: (Constant), NPWP, SSP, PMRKS b. Dependent Variable: PPJ Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS

2. Pengujian Parameter Regresi Parsial (Signifikansi-t )

Tabel IV. 7 Hasil Uji t

Model

Unstandardized Coefficients

B

T

Sig 1 (Constant) 3970299213,47 1,698 0,099

NPWP 10473009,01 1,182 0,246

SSP 3853893,11 3,873 0,000

PMRKS -86814292,97 -1,961 0,059

a. Dependent Variabel: PPJ

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS

Tabel IV. 6 Hasil Uji F

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 2,185 3 7,285 8,255 0,000a

Residual 2,824 32 8,825

Total 5,009 35

Page 62: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

47

Persamaan Regresi :

PPJ = 3970299213,47 + 10473009,01 NPWP + 3853893,11 SSP –

86814292,97 PMRKS + ε

Keterangan:

PPJ = Penerimaan Pajak Penghasilan

NPWP = Jumlah Kepemilikan NPWP

SSP = Pelaporan Surat Setoran Pajak

PMRKS = Pemeriksaan Pajak

ε = error term

Hasil persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta atau koefisien a yang bertanda positif sebesar

3970299213,47 menunjukkan bahwa jika variabel NPWP, SSP dan PMRKS

bernilai 0, maka PPJ adalah sebesar 3970299213,47 .

b. Variabel NPWP mempunyai hubungan positif dengan PPJ karena memiliki

nilai koefisien regresi sebesar 10473009,01 yang artinya apabila NPWP

mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan

pengungkapan PPJ naik sebesar 10473009,01 . Begitu pula sebaliknya apabila

NPWP mengalami penurunan sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan

PPJ turun 10473009,01 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain

dianggap konstan.

Page 63: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

48

c. Variabel SSP mempunyai hubungan positif dengan PPJ karena memiliki nilai

koefisien regresi sebesar 3853893.11 yang artinya apabila SSP mengalami

peningkatan sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan pengungkapan

PPJ naik sebesar 3853893.11 . Begitu pula sebaliknya apabila SSP mengalami

penurunan sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan PPJ turun

3853893.11 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dianggap konstan.

d. Variabel PMRKS mempunyai hubungan negatif dengan PPJ karena memiliki

nilai koefisien regresi sebesar -86814292.97 yang artinya apabila PMRKS

mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan PPJ

turun sebesar 86814292.97 . Begitu pula sebaliknya apabila PMRKS

mengalami penurunan sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan PPJ

naik 86814292.97 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dianggap

konstan.

3. Pengujian Ketepatan Perkiraan ( )

Dari hasil uji menggunakan SPSS 18.0 yang diperlihatkan oleh tabel dibawah

ini, dapat dilihat besarnya nilai Adjusted R2 adalah 0.383 hal ini berarti ketiga

variabel independen yaitu NPWP, SSP, dan Pemeriksaan dapat menjelaskan

variasi variabel dependen Penerimaan Pajak sebesar 38.3%. Untuk sisanya

sebesar 61.7% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain di luar model

regresi.

Page 64: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

49

a. Predictors: (Constant), NPWP, SSP, PMRKS b. Dependent Variable: PPJ

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS

E. PEMBAHASAAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 9 Hasil Pengujian Hipotesis

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS

*signifikan 5% **signifikan 10%

1. Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan

Pajak

Hasil pengujian hipotesis 1 mengenai pengaruh jumlah kepemilikan

NPWP terhadap penerimaan pajak menunjukkan nilai signifikansi

0,246 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05, sedangkan t hitung

sebesar 1,182. Dengan demikian variabel kepemilikan NPWP tidak

Tabel IV. 8 Hasil Uji R2

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 0,661a 0,436 0,383 2970640348,022

No. Variabel Hipotesis t hitung Sig. Kesimpulan

1 NPWP H1 1,182 0,246 Tidak Berengaruh

2 SSP H2 3,873 0,000* Berpengaruh

3 PMRKS H3 -1,961 0,059** Berpengaruh

Page 65: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

50

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Oleh

karena itu, hipotesis 1 dalam penelitian ini menyatakan jumlah

kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

ditolak. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh banyaknya orang atau badan

yang telah mendaftar sebagai Wajib Pajak dalam bentuk NPWP tetapi

tidak menyetorkan kewajiban perpajakannya yang diwujudkan dengan

SSP PPh Pasal 25. Ini menunjukkan bahwa penambahan NPWP yang

mendaftar tiap bulannya belum tentu akan meningkatkan jumlah

penerimaan pajaknya. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Sari

(2009) yang membuktikan bahwa NPWP tidak berpengaruh terhadap

penerimaan pajak.

2. Pengaruh Pelaporan SSP terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis 2 mengenai pengaruh pelaporan SSP

terhadap penerimaan pajak nilai signifikansi 0,000 yang berarti nilai ini

lebih kecil dari 0,05, sedangkan t hitung sebesar 3,873. Dengan

demikian variabel pelaporan SSP mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, hipotesis 2

dalam penelitian ini menyatakan pelaporan SSP berpengaruh positif

terhadap penerimaan pajak diterima. Hal ini berarti bahwa

meningkatnya SSP yang disetor atau dilaporkan, maka akan

mempengaruhi penerimaan pajak. Penelitian ini sesuai dengan

penelitian Sari (2009) dan Munawarah (2010) yang membuktikan

bahwa SSP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Page 66: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

51

3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis 3 mengenai pengaruh pemeriksaan pajak

terhadap penerimaan pajak nilai signifikansi 0,059 yang berarti nilai ini

lebih kecil dari 0,10, sedangkan t hitung sebesar -1,961. Dengan

demikian variabel pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, hipotesis 3

dalam penelitian ini menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh

positif terhadap penerimaan pajak ditolak. Dari tanda koefisiennya

yang bersifat negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi pemeriksaan

pajak maka semakin rendah penerimaan pajak. Dengan demikian

Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

penerimaan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Agusti dan

Herawati (2009) yang membuktikan bahwa pemeriksaan tidak

berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Page 67: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

52

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan analisis data dan pembahasan hasil penelitian di Bab

IV, maka pada Bab V ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian,

saran, dan rekomendasi yang diberikan peneliti.

A. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan

NPWP, pelaporan SSP, dan pemeriksaan terhadap peneriman pajak.

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya, bahwa

variabel kepemilikan NPWP, pelaporan SSP, dan pemeriksaan yang terdapat

pada model penelitian ini dapat digunakan untuk mengestimasi atau

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel Penerimaan Pajak

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar (KPP Pratama

Karanganyar) berdasarkan hasil uji simultan (Uji Statistik F).

Berdasarkan hasil uji-t analisis regresi menunjukkan bahwa secara

statistik terbukti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan

NPWP terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Karanganyar (KPP Pratama Karanganyar). Hasil penelitian ini sesuai dengan

penelitian Sari (2009) yang menunjukkan bahwa NPWP tidak mempengaruhi

penerimaan pajak.

Page 68: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

53

Berdasarkan hasil uji-t analisis regresi menunjukkan bahwa secara

statistik terbukti bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pelaporan SSP

terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Karanganyar (KPP Pratama Karanganyar). Hasil penelitian ini sesuai dengan

penelitian Sari dan Afriyant (2009), Munawarah (2010) yang menunjukkan

bahwa pelaporan SSP mempengaruhi penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil uji-t analisis regresi menunjukkan bahwa secara

statistik terbukti bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan pemeriksaan

terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Karanganyar (KPP Pratama Karanganyar). Hasil penelitian ini bertentangan

dengan penelitian Oktivani (2007) dan Kamila (2010) yang menunjukkan

bahwa pemeriksaan mempengaruhi penerimaan pajak.

B. KETERBATASAN

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu

diperhatikan oleh peneliti berikutnya. Beberapa keterbatasan tersebut adalah

sebagai berikut ini:

1. Penelitian ini hanya mengambil tiga variabel independen sehingga hasil

penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang

mempengaruhi penerimaan pajak.

2. Penelitian hanya dilakukan untuk periode tiga tahun yaitu 2009 sampai

2011 yang disebabkan keterbatasan akses perolehan data.

Page 69: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

54

3. Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Karanganyar (KPP Pratama Karanganyar) yang menyebabkan

hasil penelitian hanya berlaku untuk wilayah yang menjadi sampel

penelitian, sehingga belum dapat di generalisasi untuk seluruh wilayah

di Indonesia.

C. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mengenai

penerimaan pajak, antara lain:

1. Peningkatan kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak maka Kantor

Pelayanan Pajak lebih intensif dalam mengadakan pelatihan pemahaman

tentang ketentuan perpajakan penyuluhan dan arti penting pajak bagi

pembangunan. Sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran

dari diri Wajib Pajak untuk melaporkan besar kewajiban perpajakannya.

2. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak oleh petugas pajak lebih difokuskan

dan ditingkatkan, agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan menyebabkan

peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

3. Peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel independen,

dependen, moderating, intervening yang memiliki kemungkinan untuk

berpengaruh terhadap hubungan penerimaan pajak.

Page 70: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

55

4. Penggunaan data lebih lengkap dan rentang periode waktu penelitian yang

lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi

atas hasil penelitian tersebut.

Page 71: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

56

DAFTAR PUSTAKA

Agusti dan Vinola Herawaty. 2009. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kpp Pratama. Jurnal Keuangan Publik.

Djarwanto dan Pangestu Subagyo. 1998. Statistik Induktif. Yogyakarta: BPFE. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak.

Jurnal Perpajakan Indonesia, vol 4, 5 : 4-9. Hidayat, Abu Gandjar Aritosa. 2008. Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Erhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Kamila, Ichwanul. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, Serta

Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni tentang

Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran.

Mardiasmo. 2003. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Munawarah. 2010. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan

Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Medan Petisah. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Oktivani, Debby. 2007. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Jumlah

Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Madiun. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.

Page 72: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

57

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Salip dan Tendy Wato. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan

Pajak. Jurnal Keuangan Publik, vol 4, 2 : 61-81. Sari, Lidya Purnama. 2009. Pengaruh Self Assesment System Terhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Sari dan Ni Nyoman Afriyanti. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan

Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi Keempat. Jakarta :

Penerbit Salemba Empat. Suandy, Early. 2002. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan. Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia Edisi Kelima. Jakarta : Salemba Empat.

Page 73: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

58

Page 74: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

59

Lampiran 1 Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan

Pada Wajib Pajak Wajib Badan di KPP Pratama Karanganyar Periode Tahun 2009 s.d 2011

Bulan Tahun

2009 2010 2011

Januari

7,266,085,016

8,999,411,407

11,535,374,495

Februari

4,994,521,800

6,465,991,303

8,843,189,302

Maret

11,004,963,153

8,024,780,646

11,659,783,598

April

10,400,767,301

14,826,441,866

21,375,261,469

Mei

5,450,245,405

9,249,014,789

12,681,428,630

Juni

7,388,503,436

7,611,896,217

11,148,238,170

Juli

6,310,851,753

7,631,263,550

11,730,008,675

Agustus

6,425,503,436

8,265,728,482

9,870,376,063

September

5,641,033,279

9,785,749,015

13,137,028,749

Oktober

6,531,605,679

9,004,073,771

12,660,529,452

Nopember

15,582,199,810

10,349,605,467

12,586,315,523

Desember

19,321,265,468

15,524,036,577

13,219,287,479

Page 75: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

60

Lampiran 2 Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Baru

Pada Wajib Pajak Wajib Badan di KPP Pratama Karanganyar Periode Tahun 2009 s.d 2011

Bulan Tahun

2009 2010 2011

Januari 172 195 36

Februari 114 95 32

Maret 113 135 44

April 90 61 37

Mei 50 44 41

Juni 86 97 30

Juli 83 50 31

Agustus 58 69 26

September 45 40 25

Oktober 78 90 28

Nopember 62 45 26

Desember 352 37 29

Page 76: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

61

Lampiran 3 Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP)

Pada Wajib Pajak Wajib Badan di KPP Pratama Karanganyar Periode Tahun 2009 s.d 2011

Bulan Tahun

2009 2010 2011

Januari 1,647 1,590 1,965

Februari 1,467 1,485 1,646

Maret 2,019 1,922 2,089

April 1,838 2,036 2,301

Mei 1,645 1,562 1,859

Juni 1,632 1,776 1,794

Juli 1,607 1,966 1,759

Agustus 1,655 1,928 1,865

September 1,480 1,908 1,799

Oktober 1,680 1,912 1,903

Nopember 1,958 1,922 2,092

Desember 2,800 3,819 3,803

Page 77: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

62

Lampiran 4 Jumlah Pemeriksaan Pajak

Pada Wajib Pajak Wajib Badan di KPP Pratama Karanganyar Periode Tahun 2009 s.d 2011

Bulan Tahun

2009 2010 2011

Januari 23 18 15

Februari 51 12 6

Maret 47 45 6

April 21 15 17

Mei 42 43 7

Juni 32 35 9

Juli 40 32 23

Agustus 20 14 16

September 17 27 14

Oktober 16 21 7

Nopember 12 15 13

Desember 36 12 9

Page 78: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

63

Lampiran 5 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

NPWP 36 25 352 73.50 62.892

SSP 36 1467 3819 1948.03 523.189

Pemeriksaan 36 6 51 21.89 12.930

Penerimaan 36 4994521800 21375261469 10347287784.19 3783145291.935

Valid N (listwise) 36

Lampiran 6

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 36

Normal Parametersa,b Mean -.0000005

Std. Deviation 2.84047547E9

Most Extreme Differences Absolute .119

Positive .119

Negative -.092

Kolmogorov-Smirnov Z .714

Asymp. Sig. (2-tailed) .688

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Page 79: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

64

Lampiran 7

Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 3970299213.477 2338868568.075 1.698 .099

NPWP 10473009.014 8861108.030 .174 1.182 .246 .812 1.232

SSP 3853893.105 995071.167 .533 3.873 .000 .930 1.075

Pemeriksaan -86814292.975 44274457.353 -.297 -1.961 .059 .769 1.300

a. Dependent Variable: Penerimaan

Lampiran 8

Uji Autokorelasi

Runs Test

Unstandardized Residual

Test Valuea -580569549.39929

Cases < Test Value 18

Cases >= Test Value 18

Total Cases 36

Number of Runs 15

Z -1.184

Asymp. Sig. (2-tailed) .237

a. Median

Page 80: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

65

Lampiran 9

Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -9223372036854776.0 9223372036854776 -.422 .676

NPWP -197129415275812.7 9223372036854776 -.001 -.004 .997

SSP 7676041683829334.0 5268687407044666 .256 1.457 .155

Pemeriksaan -9223372036854776.0 9223372036854776 -.071 -.365 .717

a. Dependent Variable: absut

Lampiran 10

Grafik Uji Heteroskedastisitas

(Uji Glejser)

Page 81: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

66

Lampiran 11

Uji Simultan (Uji F)

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 9223372036854776 3 9223372036854776 8.255 .000a

Residual 9223372036854776 32 9223372036854776

Total 9223372036854776 35

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan, SSP, NPWP

b. Dependent Variable: Penerimaan

Lampiran 12

Uji Parsial (Uji t)

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 3970299213.477 2338868568.075 1.698 .099

NPWP 10473009.014 8861108.030 .174 1.182 .246

SSP 3853893.105 995071.167 .533 3.873 .000

Pemeriksaan -86814292.975 44274457.353 -.297 -1.961 .059

a. Dependent Variable: Penerimaan

Lampiran 13

Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .661a .436 .383 2970640348.022

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan, SSP, NPWP

Page 82: Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan …/Pengaruh... · perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

67