PENGARUH INDIKATOR KINERJA KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA ...eprints.ums.ac.id/50098/16/Naspub_yunia.pdf · PENGARUH INDIKATOR KINERJA KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA TERHADAP ALOKASI BELANJA

PENGARUH INDIKATOR KINERJA KEUANGAN KABUPATEN DAN

KOTA TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PROVINSI JAWA

TIMUR TAHUN 2010-2014

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Disusun Oleh:

YUNIA IKE LESTARI

B200120029

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

i

HALAMAN PERSETUJUAN




PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

YUNIA IKE LESTARI

B200120029

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

(Dr.Zulfikar, SE, M.Si)

ii

HALAMAN PENGESAHAN




Oleh:

YUNIA IKE LESTARI

B200120029

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 28 Oktober 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Zulfikar, SE, M.Si (......................................................)

(Ketua Dewan Penguji)

2. Fauzan, SE, M.Si, Akt,CA (......................................................)

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Triyono, SE, M.Si (......................................................)

(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Triyono, SE, M.Si)

NIK: 643/061408680

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak

terdapat karya lain yang pernah diajuka n untuk memperoleh gelas kesarjanaan di

suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya

atau pendapat pernah ditulis oleh orang lain kecuali tertulis diacu dalam naskah

dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka

saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Oktober 2016

Penulis

Yunia Ike Lestari

B200120029

1




Abstrak

Kebijakan otonomi daerah memberikan banyak pengaruh terhadap

pengelolaan keuangan daerah. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah

dalam mengelola keuangan daerah, perlu adanya análisis keuangan. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh indikator kinerja keuangan daerah

terhadap alokasi belanja modal kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur selama

tahun 2010-2014. Alat análisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Hasil análisis menunjukan bahwa kemandirian keuangan daerah, efisiensi

keuangan daerah dan keserasian belanja berpengaruh terhadap alokasi belanja

modal, namun efektifitas PAD, ketergantungan keuangan daerah dan debt service

coverage ratio tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Kata Kunci : Kinerja keuangan, kemandirian keuangan daerah, efektifitas,

efisiensi, kesesuaian belanja, debt service coverage ratio.

Abstract

The regional autonomy policy gives more chance to local goverment for

managing their own financial. To determine the success of local goverment in

managing their own financial, financial performance analysis can be used. The

objective of this research is to determine the indicators financial performance

toward the capital expenditure allocation in regency and city of East Java for

years 2010-2014. The data analysis method used in this research is regression.

The results show that the regional financial independence ratio and efficiency

ratio, and expenditure harmony ratio have effect toward the capital expenditure

Allocation. While, the local original revenue effectiveness ratio, regional financial

dependence ratio and debt service coverage ratio have no significant effect

toward the capital expenditure allocation.

Keywords: financial performance, regional financial independence, effectiveness,

efficiency, expenditure harmony, capital expenditure, debt service

coverage ratio.

1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-

Undang No. 25 tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.

32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah dan tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah,

kewenangan pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam mengelola sumber

2

daya dan keuangan daerahnya sendiri. Berkurangnya campur tangan pemerintah

pusat diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam

mengelola keuangan daerahnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola

keuangan daerahnya dapat diukur dengan analisis kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan dapat dilihat dari indikator yang digunakan sebagai acuan

dalam menilai baik dan buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah, indikator

tersebut terdiri dari rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan ini digunakan

untuk: menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelengaraan

otonomi daerah; mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan

pendapatan daerah; mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam

membelanjakan pendapatan daerahnya; mengukur kontribusi masing-masing

sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; melihat pertumbuhan

atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama

periode waktu tertentu (Halim, 2007: 230).

Seperti halnya rasio-rasio pada perusahaan swasta, rasio-rasio keuangan

daerah merupakan perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan

pemerintah daerah. Namun, dikarenakan adanya perbedaan jenis dan struktur

laporan keuangan pemerintah daerah dengan perusahaan swasta, maka rasio-rasio

keuangan daerah memiliki sedikit perbedaan. Rasio-rasio yang lazim digunakan

dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, merupakan perbandingan

angka-angka dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rasio-rasio yang sering

digunakan dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio

Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Belanja dan

Rasio Pertumbuhan serta Debt Service Coverage Ratio (DSCR).

Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya

pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Untuk

mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah

perlu memberikan porsi yang lebih besar pada belanja modal dalam komposisi

belanja daerah. Belanja modal yang disebut juga belanja pembangunan,

3

mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

(Prihastuti,dkk (2015).

2. METODE PENELITIAN

2.1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yaitu sekelompok orang kejadian atau segala sesuatu yang

mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002: 115).

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh kota dan

kabupaten provinsi Jawa Timur.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti (Indriantoro

dan Supomo, 2002: 115). Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian

ini adalah Kota atau kabupaten yang mengeluarkan laporan keuangan lengkap

dan konsisten dari tahun 2010-2014 sesuai dengan variabel penelitian.

Pengambilan sampel yang akan diteliti dipilih berdasarkan metode purposive

sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah

ditentukan. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kota dan kabupaten yang mengeluarkan laporan keuangan lengkap

sesuai dengan variabel penelitian.

2.2.Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal.

Alokasi belanja modal adalah alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan

aset tetap dan aset lainnya yang mdemberi manfaat lebih dari satu periode

akuntansi.

Variabel Independen

Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuanganm Daerah dihitung dengan cara

membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan

jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman

daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukan pemerintah daerah

semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2011:170).

4

Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara

membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah

dengan total pendapatan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut

(Gerungan dkk, 2015):

Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Halim (2013: 6)

rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Efisiensi Keuangan

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi

belanja rutin (belanja pegawai, belanja bunga, belanja barang dan jasa, belanja

subsidi) dan realisasi total pendapatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Rasio efisiensi pendapatan dirumuskan sebagai berikut (Novelya,2016):

5

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Analisis DSCR untuk melihat kemampuan pemda dalam menggunakan

alternatif sumber dana lain melalui pinjaman, nilai DSCR minimal 2,5. Rumusan

untuk menghitung DSCR adalah sebagai berikut (Sahade, 2011) :

Keserasian Belanja

Rasio Keserasian Belanja menggambarkan bagaimana pemda

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan

publik secara optimal. Dalam penelitian ini digunakan proporsi belanja publik

karena belanja publik secara langsung dimaksudkan untuk dapat meningkatkan

kesejahteraan hidup masyarakat. Rasio belanja publik yang digunakan adalah

belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Rasio keserasian

dapat diukur dengan membandingkan realisasi total belanja publik dengan total

belanja daerah dalam satuan persen (Utama, 2008:36).

Rasio keserasian belanja : Belanja Pelayanan Publik x 100%

Total Belanja Daerah

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis

adalah regresi berganda. Regresi berganda yaitu metode statistik untuk menguji

pengaruh antara beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat.

ABM = a +β1KKD + β2KGD + β3EFEKPAD + β4EFSKEU

+β5DSCR+β6KSRS+ ε

Keterangan:

a : Konstanta

β : Koefisien Regresi

6

ABM : Alokasi Belanja Modal

KKD : Kemandirian Keuangan Daerah

KGD : Ketergantungan Keuangan Daerah

EFEKPAD : Efektifitas PAD

EFSKEU : Efisiensi Keuangan

DSCR : Debt Service Coverage Ratio

KSRS : Keserasian Belanja

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.Uji Asumsi Klasik

Masalah yang umum terjadi dalam model regresi linier berganda yaitu uji

Normalitas, uji Multikolineritas, uji Heteroskedastisitas dan uji Autokorelasi.

Maka dilakukan uji asumsi klasik mengenai keberadaan masalah tersebut.

3.2.Uji Normalitas

Hasil Kolmogorove Smirnov sebesar 0,634 dimana nilai signifikan lebih besar

dari 0,05 yaitu 0,817. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan model regresi

dalam penelitian memiliki sebarab data normal.

3.3.Uji Multikolinearitas

Nilai VIF pada hasil uji multikolinearitas model regresi untuk semua

variabel independennya kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 atau

10%. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa pada model regresi tidak terdapat

gejala multikolinearitas.

3.4.Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi

rank spearman. Berdasarkan hasil uji rank spearman menunjukkan nilai

signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi

tersebut tidak terjadi heterokedastisitas.

7

3.5.Uji Autokorelasi

Nilai Durbin-Watson (dW) sebesar 1,340 terletak diantara nilai batas atas

sebesar 2 dan batas bawah -2. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam model

regresi tidak terjadi autokorelasi antara variabel independen.

4. PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja

Modal.

Berdasarkan uji hipotesis yang pertama diketahui bahwa kemandirian

keuangan daerah memiliki nilai t hitung sebesar -0,996 < t tabel 1,995 dan nilai

signifikan 0,323 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan

daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sehingga H1 ditolak. H1

ditolak berarti Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap

Alokasi Belanja Modal.

4.2. Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja

Modal.

Berdasarkan uji hipotesis yang kedua diketahui bahwa ketergantungan

keuangan daerah (KGD) memiliki nilai t hitung sebesar -1,033 < t tabel 1,995 dan

nilai signifikan 0,305 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan

keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sehingga H2

ditolak.

4.3. Pengaruh Efektivitas PAD Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga diketahui bahwa efektifitas PAD

(EFEKPAD) memiliki nilai t hitung sebesar -1,492 < t tabel 1,995 dan nilai signifikan

0,141 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas PAD tidak berpengaruh

terhadap alokasi belanja modal, sehingga H3 ditolak.

4.4. Pengaruh Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat diketahui bahwa efisiensi

keuangan (EFSKEU) memiliki nilai t hitung sebesar 3,252 > t tabel 1,995 dan nilai

signifikan 0,002 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sehingga H4 diterima.

8

4.5. Pengaruh Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Terhadap Alokasi

Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima diketahui bahwa debt service

coverage ratio (DSCR) memiliki nilai t hitung sebesar 2,169 > t tabel 1,995 dan nilai

signifikan 0,034 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa debt service coverage ratio

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sehingga H5 diterima.

4.6. Pengaruh Keserasian Belanja Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji hipotesis keenam diketahui bahwa keserasian belanja

(KSRS) memiliki nilai t hitung sebesar -2,376 > t tabel 1,995 dan nilai signifikan

0,020 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keserasian belanja berpengaruh

terhadap alokasi belanja modal, sehingga H6 diterima.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengujian, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Kemandirian keuangan daerah tidak

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, Ketergantungan keuangan daerah

tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, efektifitas PAD tidak

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, efisiensi keuangan daerah

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, debt service coverage ratio

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dan keserasian belanja berpengaruh

terhadap alokasi belanja modal. Untuk mendapatkan hasil yang lebih

tergeneralisasi maka, perlu memperluas obyek penelitian pada provinsi- provinsi

yang lain, selain itu dapat menambah variabel penelitian yang berhubungan

dengan alokasi belanja modal, selain yang sudah diterapkan dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut: (1)

Obyek penelitian hanya di Provinsi Jawa Timur sehingga hasil penelitian belum

bisa tergeneralisasi. (2) Variabel indikator kinerja keuangan yang digunakan

hanya terbatas pada kemandirian keuangan daerah (KKD), ketergantungan

9

keuangan daerah (KGD), efektivitas PAD (EFEKPAD), efisiensi keuangan

(EFSKEU), debt service coverage ratio (DSCR), dan keserasian belanja (KSRS),

yang sebenarnya masih ada indikator kinerja lain yang dapat mempengaruhi

alokasi belanja modal.

5.3 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya: (1) Untuk

penelitian selanjutnya supaya memperluas Obyek penelitian pada Provinsi-

provinsi yang lain. (2) Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel

penelitian yang berhubungan dengan alokasi belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

_____________. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006

Tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

______________. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105

Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah.


Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_______________. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2004 Tentang Perbendaharaan Negara.


2004 Tentang Pemerintahan Daerah.


2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja

Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan

Kota Se Jawa-Bali). Simposium Akuntansi 9 Padang.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. http//:www.djpk.depkeu.go.id

10

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran.

http//:www.djpk.depkeu.go.id

Gerungan, Sylvia Febriani; David P.E.Saerang; Wiston Pontoh. 2015. Pengaruh

Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal Di

Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan

Auditing.Vol.6.No.1.ISSN:2088-8899.

Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Cetakan 4.

Semarang: BP Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Salemba Empat.

Jakarta.

Haryanto; Sahmuddin; Arifuddin. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Badan Penerbit

Universitas Diponegoro.

Indriantoro dan Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi Pertama.

BPFE: Yogyakarta.

Karay, Jonathan Cosmus.2012. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten Jayapura Sebelum Dan Sesudah Otonomi Khusus.

Jurnal DINAMIS. Vol 2, No.12 Desember 2012.pp:32-41.

Mamesah, D.J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta:

PT.Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui

Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal

Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.

Martini, Kadek; Dwirandra, A.A.N.B. 2015. Pengaruh Kinerka Keuangan Daerah

Pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. E-Journal Akuntansi

Universitas Udayana. Vol.10.No.2, Hal. 426-443.

Nordiawan, Dedi.2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Noviana, Sindi Retno; Erna Nur Afri Yuyetta. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Praktik Perataan Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2006-2010). Jurnal Akuntansi

dan Auditing. Vo.8.No.1.November 201:1-94.

Prihastuti, Asepma Hygi; Taufeni Taufik; Restu Agusti.2015. Pengaruh Kinerja

Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di

Kabupaten/Kota Riau. Jurnal SOROT. Vol.10.No.2.pp:143-154. Lembaga

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau.

Rahman, Nikmah Astuti; Amran Naukoko; Albert Londah.2014. Analisis

Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara

(Studi Pada Kota Manado Dan Kota Bitung Tahun 2008-2012). Jurnal

Ilmiah Berkala Efisiensi. Vol.14.No.3.

Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003. Tentang Keuangan Negara.

11

Sahade.2011. Analisis Penilaian Kelayakan Pinjaman Daerah Dalam Penyusunan

APBD Pemerintah Daerah. Jurnal Ikhtiyar. Vol.9. No.3.September-

Desember 2011.

Sakaran,Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Edisi 4. Buku 1.

Jakarta: Salemba Empat.

Sularso; Yanuar.E.Restianto.2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi

Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa

Tengah. Media Riset Akuntansi. Vol 1. No.2.ISSN:2088-2106.

Sulistyanto, H.Sri, dan Midiastuti, Pratana P., 2003, “Seasoned Equity Offerings:

Benarkah Underperformance Pasca Penawaran”, Simposium Surviving

Strategies to Cope With the Future, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

13-14 September.

Suoth, Novelya; Janjte, Tinangon; Rondonuwu, Sinjte., 2016, “ Pengukuran

Efisiensi dan Efektivitas Pengeloalaan Keuangan Daerah Pada Dinas

Pengeloalaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten

Minahasa Selatan”, Jurnal EMBA. Vol.4.No.1.Hal:613-622.

Utama, Suyana.2009. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di

Provinsi Bali 2001-2006. Buletin Studi Ekonomi. Vol.14. No.2. Tahun

2009.ISSN: 1410-4628.

Widarjono, Agus. 2010. Analisis Statistika Multivariat Terapan. Edisi

Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Documents

PENGARUH INDIKATOR KINERJA KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA ...eprints.ums.ac.id/50098/16/Naspub_yunia.pdf · PENGARUH INDIKATOR KINERJA KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA TERHADAP ALOKASI BELANJA