Nama : A. A. Ayu Sinta Jayanti

Nim : 0806305065

Judul : Pengaruh Hirarki Jabatan, Tingkat Pendidikan, dan Pengalaman Kerja pada

Profesionalisme Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

1. Latar belakang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan kas negara. Laporan keuangan yang

telah disusun oleh masing-masing instansi ataupun dinas pemerintah daerah ini kemudian

perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen, yang dalam hal ini adalah Auditor

Pemerintah. Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Auditor Pemerintah ini

sangat penting demi terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Mengingat dalam pembiayaan aktivitas instansi atau dinas pemerintah menggunakan kas

negara yang berasal dari rakyat, maka transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan

dinas pemerintah sangatlah penting. Sebuah dinas pemerintah daerah yang mampu menyusun

sebuah laporan keuangan yang memenuhi kedua kondisi diatas (transparansi dan akuntabel)

tentunya akan memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat dan juga

masyarakat luas.

Dalam melaksanakan fungsi audit laporan keuangan pemerintah daerah, auditor

pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu auditor internal pemerintah dan auditor eksternal

pemerintah. Fungsi auditor internal pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat

Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen, dan Badan Pengawasan Daerah.

Sedangkan untuk fungsi auditor eksternal pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Dasar hukum yang melandasi terbentuknya BPK adalah Undang-Undang

Dasar tahun 1945 (Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIIA Pasal 23 E, F, G ),

dimana pada pasal 23 E ayat 1 memuat tentang tugas BPK yaitu “Untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa

Keuangan yang bebas dan mandiri” . Berlandaskan pada pasal tersebut, BPK yang

kedudukannya tidak tunduk pada pemerintah diharapkan dapat melaksanakan tugasnya

dengan independen dan profesional.

Sesuai dengan penguatan wewenang BPK RI yang dituangkan dalam Amandemen

Ketiga UUD 1945, Undang-Undang yang mengatur mengenai BPK dimuat dalam satu bab

tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. Amandemen

ini menyebabkan BPK RI harus mengembangkan kantor perwakilan di semua Provinsi di

wilayah Republik Indonesia, termasuk di Provinsi Bali yang pada saat ini berkedudukan di

Kota Denpasar. Dalam tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan fungsi audit terhadap 8

(delapan) Kabupaten, 1 (satu) Kota madya, dan 1 (satu) Provinsi di Bali, profesionalisme

yang tinggi wajib dimiliki oleh auditor. Karena dengan profesionalisme yang tinggi, maka

tingkat kebebasan atau independensi auditor tersebut akan semakin terjamin. Profesionalisme

merupakan kemampuan yang dilandasi oleh tingkat pengetahuan yang tinggi, latihan yang

khusus, dan pemikiran yang kreatif dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang

keahlian dan profesinya yang dalam hal ini adalah sebagai auditor atas laporan keuangan

yang disusun oleh pemerintah daerah.

Profesionalisme seorang auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat

hirarki jabatan, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja auditor tersebut. Seperti pengertian

profesionalisme yang telah dijelaskan sebelumnya, tingkat pendidikan memiliki pengaruh

yang sangat penting pada profesionalisme auditor. Pendidikan disini tidak hanya tingkat

pendidikan formal yang telah ditempuh oleh auditor tersebut, melainkan juga pendidikan

profesi berupa diklat ataupun pelatihan yang ditempuh oleh auditor. Semakin tinggi tingkat

pendidikannya tentunya akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan keterampilan yang

dimiliki oleh auditor tersebut. Semakin tinggi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki

oleh auditor akan berdampak pada profesionalisme auditor tersebut dalam melaksanaakan

tugas pemeriksaannya.

Hirarki jabatan juga merupakan faktor penting yang turut mempengaruhi

profesionalisme. Semakin tinggi jabatan yang diemban oleh auditor tersebut pada BPK RI

Perwakilan Provinsi Bali, akan mendorong auditor tersebut untuk bersikap semakin

profesional dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Disamping itu, posisi sebagai Kepala

Perwakilan ataupun SubAuditoriat yang pastinya diemban oleh seorang auditor senior akan

mendorong auditor tersebut untuk bekerja dengan sangat profesional agar dapat dijadikan

panutan oleh auditor junior yang bekerja di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Variabel selanjutnya yang juga berpengaruh pada profesionalisme adalah

pengalaman kerja. Seorang auditor yang memiliki masa kerja yang lebih lama tentunya akan

memiliki profesionalisme yang lebih tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Hal ini

karena auditor tersebut telah mendapat pembelajaran yang lebih banyak dari pengalamannya

dalam menyelesaikan tugas-tugas pemeriksaan yang telah dilakukannya selama bekerja

sebagai auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Perbedaan jumlah penugasan audit

yang telah diselesaikan tentu akan menyebabkan perbedaan pengalaman kerja yang dimiliki

antara auditor junior dan auditor senior.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat

dalam penelitian ini adalah “Apakah faktor Hirarki Jabatan, Tingkat Pendidikan, dan

Pengalaman Kerja berpengaruh pada Profesionalisme Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi

Bali?”

2. METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Perwakilan Provinsi Bali yang beralamat di Jl.D.I.Panjaitan No.2 , Renon, Denpasar, Bali,

Indonesia.

2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengaruh hirarki jabatan, tingkat pendidikan dan

pengalaman kerja yang memiliki pengaruh terhadap profesionalisme auditor yang bekerja

pada kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

2.3 Metode Penentuan Sampel

a) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2008:115). Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh auditor yang bekerja pada kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

b) Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

purposive sampling. Purposive sampling adalah metode penyampelan dengan

pertimbangan , dimana anggota-anggota sampel akan dipilih sedemikian rupa sehingga

sampel yang dibentuk tersebut dapat mewakili sifat-sifat populasi (Sugiyono,

2008:122). Adapun yang menjadi kriteria penentuan sampel pada penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a. Auditor yang bekerja pada kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

b. Bersertifikasi Diklat Auditor Ahli/Terampil

c. Sudah pernah melakukan pemeriksaan lebih dari satu kali

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif yaitu analisis

yang bersifat objektif dengan berdasarkan pada angka-angka dalam melakukan penilaian

terhadap pengaruh hirarki jabatan, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja pada

profesionalisme auditor BPK RI perwakilan Provinsi Bali. Alat analisis yang digunakan

adalah regresi linear berganda.