PENGARUH GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAHAN DIY …

i

PENGARUH GOOD GOVERNANCE DI

PEMERINTAHAN DIY TERHADAP

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIY

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Magister Akuntansi

Disusun Oleh:

Ekki Satria Jaya

12.14.00425

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI

STIE YKPN YOGYAKARTA

2016

PENGARUH GOOD GOVERNANCE DI

PEMERINTAHAN DIY TERHADAP

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIY

Oleh: Ekki Satria Jaya*

*)Mahasiswa tingkat akhir Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi

STIE YKPN Yogyakarta 2016

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari Good Governance di Pemerintahan DIY

terhadap kesejahteraan masyarakat DIY. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data primer yang dihimpun dari 33 SKPD dengan cara mengedarkan kuisioner yang dalam

pengisian menggunakan skala likert sebagai ukurannya. Masa penelitian dilakukan sepanjang

bulan Maret 2016 sampai Agustus 2016. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah Partial

Least Square. Dari hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Kualitas SDM pelaksana

anggaran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap inclusive governance di pemerintahan

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); 2) Kualitas kebijakan anggaran pemerintah berpengaruh

positif signifikan terhadap inclusive governance di pemerintahan Daerah istimewa Yogyakarta; 3)

Inclusive governance berpengaruh positif signifikan terhadap displin implementasi alokasi

anggaran di pemerintahan DIY; 4) Disiplin implementasi alokasi anggaran berpengaruh positif

signifikan terhadap kinerja anggaran di pemerintahan DIY; 5) Inclusive governance di

pemerintahan DIY berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat DIY; 6)

Kinerja anggaran di Pemerintahan DIY berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan

masyarakat DIY.

Kata kunci : Good Governance, Inclusive Governance, kualitas SDM pelaksana

Anggaran, Kualitas kebijakan anggaran, Disiplin implementasi anggaran,

Kinerja anggaran, Kesejahteraan masyarakat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

repository.stieykpn.ac.id

152

ABSTRACT

This study was conducted to determine the effect of Good Governance in the Government

towards public welfare in Yogyakarta. The data used in this study are primary data collected

from 33 working unit (SKPD) to circulate way in filling out the questionnaire using a Likert

scale as the size. Period of research conducted throughout the month of March 2016 to August

2016. Technique data analysis used is Partial Least Square. From the research results as

follows: 1) Quality of human resources budget execution positive effect was not significant to

inclusive governance in government Yogyakarta 2) The quality of the government's budget policy

significant positive effect on inclusive governance in government Yogyakarta; 3) Inclusive

governance significant positive effect on the implementation of discipline in government budget

allocations Yogyakarta 4) Discipline implementation of budget allocations significant positive

effect on the performance of the budget in the DIY government; 5) Inclusive governance at the

DIY government significant positive effect on public welfare DIY; 6) Performance in

Government budget DIY significant positive effect on public welfare DIY

Keyword : Good Governance, Inclusive Governance, quality of human resources

implementing the Budget, the budget policy Quality, Discipline implementation of

the budget, budget performance, Public Welfare.

Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan

negara menurut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan, termasuk birokrasinya,

sehingga memungkinkan interaksi perekonomian antar daerah dan antar bangsa berlangsung

lebih efisien. Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing, dan kunci dari

daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, serta mutu ketepatan dan kepastian kebijakan

publik. Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing dan kunci dari daya

saing adalah efisiensi proses pelayanan, mutu, dan kepastian kebijakan publik.

Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan

adalah komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai luhur dan prinsip tata kelola (good

governance) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara, sedangkan diamanatkan dalam



153

Pembukaan UUD 1945. United Nations Development Program -UNDP, (1997) dalam dokumen

kebijakannya yang berjudul “Governance for Sustainable Human Development”, mendefinisikan

kepemerintahan (governance) sebagai berikut : “Governance is the exercise of economic,

political, and administrative authority to a country’s affairs at all levels and means by which

states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population”

(Keterampilan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, dan

administratif untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan

instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan

kohesitas social dalam masyarakat).

Pemerintah atau “Government” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “The authoritative

direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc”

(pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara,

negara bagian, kota, dan sebagainya) kamuslengkap.com (2015). Ditinjau dari sisi semantik,

kebahasaan governance berarti tata kepemerintahan dan good governance bermakna tata

kepemerintahan yang baik. Di satu sisi istilah good governance dapat dimaknai secara berlainan,

sedangkan sisi yang lain dapat diartikan sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja

pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Apabila istilah ini dirujuk pada asli

kata dalam bahasa Inggris : governing, maka artinya adalah mengarahkan atau mengendalikan,

Karena itu good governance dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan,

mengendalikan, atau memengaruhi masalah public seperti yang diungkapkan oleh Pasaribu

(2015). Oleh karena itu ranah good governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi

pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi

nonpemerintah dan sektor swasta. Singkatnya, tuntutan terhadap good governance tidak hanya

ditujukan kepada penyelenggara negara atau pemerintah, melainkan juga pada masyarakat di luar

struktur birokrasi pemerintahan.

Menurut Pasaribu (2015) Penerapan good governance di Indonesia dilator kontrbelakangi

oleh dua hal yang sangat mendasar:



154

a. Tuntutan Eksternal

Pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan good governance. Good governance

telah menjadi ideology baru negara dan lembaga donor internasional dalam mendorong Negara-

negara anggotanya menghormati prinsip-prinsip ekonomi pasar dan demokrasi sebagai prasyarat

dalam pergaulan internasional. Istilah good governance mulai mengemuka di Indonesia pada

akhir tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara

luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi

dan politik dalam negeri Indonesia.

b. Tuntutan Internal

Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis

multidimensional saat ini adalah terjadinya abuse of power yang terwujud dalam bentuk KKN

(korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek

kehidupan Dalam struktur organisasi pemerintahan yang pada umumnya, proses check and

balance tidak terwujud dan dampaknya menyeret bangsa Indonesia pada keterpurukan ekonomi

dan ancaman disentegrasi. Berbagai kajian ihwal korupsi di Indonesia memperlihatkan korupsi

berdampak negatif terhadap pembangunan melalui kebocoran, mark up yang menyebabkan

produk high cost dan tidak kompetitif di pasar global (high cost economy), merusakkan tatanan

masyarakat dan kehidupan bernegara. Masyarakat menilai praktik KKN yang paling mencolok

kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh cabang-cabang pemerintahan,

eksekutif, legislative, dan yudikatif. Hal ini mengarahkan wacana pada bagaimana menggagas

reformasi birokrasi pemerintahan (governance reform).

Penerapan konsep Good Corporate Governance (GCG) sebenarya telah lama

dilaksanakan oleh semua pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Namun pemahaman

masyarakat masih kurang dalam memahami konsep Governance. Secara sederhana, banyak

pihak menerjemahkan governance sebagai Tata Pemerintahan (Denis dan McConnell, 2001).

Corporate governance merupakan sekumpulan mekanisme, baik berbasis institusi maupun pasar

yang mengarah kepada pengelola perusahaan yang biasanya mementingkan kepentingannya

sendiri untuk membuat keputusan yang memaksimumkan nilai perusahaan sehingga memberikan

manfaat bagi pemilik (penyedia dana). Oleh karena itu penerapan GCG dalam perusahaan



155

maupun pemerintahan sangat penting dalam menentukan tingkat keberhasilan visi dan misi

perusahaan, hal itu diungkapkan oleh Boediono (2006), bahwa GCG adalah suatu pilar dalam

sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan, baik terhadap perusahaan yang

melaksanakannya maupun iklim usaha suatu negara.

Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan bentuk pemerintahan yang bersih dan

memberikan hasil kinerja yang baik bagi masyrakat dimulai sejak reformasi tahun 1997,

berdasarkan kondisi sebelum krisis ekonomi 1998. Kualitas layanan publik selalu menjadi

perhatian serius pemerintahan, namun yang menjadi kendala adalah tingkat kekecewaan

masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih tetap tinggi dan menganggap kinerja pemerintah

saat ini tidak jauh berbeda dengan kinerja pemerintah sebelum era reformasi (Nasution, 2006).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan ataupun korporat di Indonesia

belum secara maksimal dikelola dengan benar dalam bahasa khusus sistem korporat kita belum

menjalankan sistem Governansi seperti yang diungkapkan oleh Moeljono (2006). Berdasarkan

beberapa kondisi penerapan GCG di Indonesia, baik itu di sektor pemerintahan ataupun sektor

swasta dapat diambil kesimpulan jika pelaksanaan GCG ingin benar-benar dijalankan secara

optimal. Berikut pedoman prinsip-prinsip GCG, yaitu: partisipasi, transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, kesetaraan gender, efektifitas, efisiensi, dan keadilan. Prinsip tersebut sebenarnya

sangat mudah dijalankan jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama terkoodinir dalam sistem

pemerintahan, di mana seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan harus dapat diakses

masyarakat. Selain itu informasi yang tersedia harus mudah dipahami dan akurat (Nasution,

2007)

Dalam sistem Pemerintahan, peraturan yang mendasari dari GCG untuk Pemerintah

Daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu nampak pada

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berisi tentang, urusan pemerintahan

kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan

potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Isi dari pasal 14 ayat (2) didukung oleh pernyataan

Yanuar (2009) yang mengatakan bahwa era otonomi daerah seperti ini yang mengharuskan

masing-masing daerah untuk mengelola segala urusannya sendiri dan tidak tergantung kepada

pemerintah pusat. Sehingga dengan adanya sistem otonomi daerah ini menuntut daerah untuk



156

lebih cerdas dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Birokrasi yang benar sebagai kunci

terselenggaranya good governance mau tidak mau harus diterapkan. Good governance

mempunyai empat prinsip dasar antara lain; prinsip keadilan, prinsip transparansi, prinsip

tanggung jawab, prinsip pertanggung jawaban (Bismar Nasution, 2003). Prinsip-prinsip ini

senantiasa harus ada jika ingin memberikan pelayanan publik yang prima kepada rakyat.

Apabila konsep good Governance atau tata kelola ini tidak diterapkan secara serius dalam

sebuah Organisasi ataupun dalam sebuah tatanan pemerintahan, menurut Kuncoro (2006) akan

berdampak pada :

1. Kaum miskin tidak mendapatkan akses pelayanan publik yang dibutuhkan karena selalu

berkompromi dengan birokrasi yang korup.

2. Para investor takut dan enggan menanam modal di Indonesia karena ketidakmampuan

sistem peradilan untuk melaksanakan kontrak, meningkatnya kerusuhan, dan tingkat pelanggaran

hukum dan keamanan.

3. Langkanya sumber daya pemerintah ternyata hilang karena sistem manajemen keuangan

dan pengadaan barang yang tidak transparan, manipulasi dan banyak kebocoran.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian

ini adalah, seperti yang akan di jabarkan di bawah ini :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas SDM pelaksana anggaran terhadap

inclusive Governance?

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas kebijakan anggaran pemerintah

terhadap inclusive Governance?

3. Untuk menguji dan menganalisis disiplin implemantasi alokasi anggaran berpengaruh

terhadap inclusive Governance?

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh displin implementasi alokasi anggaran

terhadap kinerja anggaran?



157

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja anggaran terhadap kesejahteraan

masyarakat ?

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh inclusive Governance pada kesejahteraan

masyarakat ?

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif, baik itu dari

segi teoritis ataupun praktis, hal tersebut akan di jelaskan sebagai beikut :

1. Segi Teoritis

Berdasarkan segi teori, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan mata kuliah Akuntansi sektor Publik karena dapat memberikan

tambahan pemahaman tentang implementasi dari GCG di Indonesia secara umum

dan di DIY secara khusus

2. Segi Praktik

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ataupun referensi bagi semua pihak

yang tertarik untuk meneliti sejauh mana penerapan GG di lingkungan

Pemerintahan DIY.

b. Untuk mengkaji dan mengetahui sejauh mana penerapan, pelaksanaan dan

kepatuhan pegawai di seluruh jajaran pemerintah Provinsi DIY terhadap sistem

GG yang mereka jalankan.

c. meneliti sistem implementasi GG yang telah jalankan memberi dampak positif

bagi masyarakat DIY, dalam arti apakah masyarakat DIY sudah dikatakan

sejahtera dengan adanya sistem GG di Pem.Prov DIY tersebut.

d. Sebagai masukan dan saran bagi Pem.Prov DIY tentang pelaksanaan GG yang

telah dijalankan saat ini.

Sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya, yang ingin meneliti tentang pengaruh GCG di

lingkungan Pemerintahan DIY



158

Batasan Penelitian

Batasan Masalah penelitian yang dilakukan penulis agar pembahasan dalam penelitian

tidak meluas dan hanya terbatas pada permasalahan yaitu :

1. Penilitian ini dilakukan hanya di lingkungan Pemerintahan DIY dengan total 33 SKPD.

Waktu pengambilan data menggunakan asumsi tahun berjalan di tahun 2016 sebagai

tolok ukur penerapan GG di seluruh kedinasan.Mengapa Pemerintahan DIY dipilih

sebagai objek peneletian, karena DIY merupakan daerah yang unik dengan berbagai

macam suku dari luar daerah yang semula pendatang kemudian menetap dan bekerja di

DIY. DIY selain beraneka ragam penduduknya, juga memiliki aturan perundangan yang

tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu berkaitan dengan UU keistemawaan, UU tersebut

memiliki UU salah satunya UU 3/1950 disebutkan secara tegas bahwa Yogyakarta

adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat Popinsi namun bukan sebuah Propinsi. Di lain

pihak melihat beraneka ragamnya pegawai di lingkungan Pemerintah DIY yang notabene

beberapa para pegawai bukanlah penduduk asli DIY membuat penulis tertarik untuk

meneliti apakah ada dampak terhadap perwujudan tercapainya GG di lingkungan

pemerintah DIY.

2. Penelitian ini di lakukan di lingkungan Pemerintahan DIY dengan objek penelitian 33

SKPD, dengan periode masa penelitian di lakukan bulan Maret – Juni 2016.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu pengamatan

langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan menurut Narbuko

dan Achmadi (2009) mengenai pengaruh Good Governance di pemerintahan DIY terhadap

kesejateraan masyarakat DIY Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif, yaitu menggunakan analisis data secara

mendalam dalam bentuk angka.

Data yang diperoleh selama penelitian akan dikelola lebih lanjut berdasarkan kajian teori

dan empiris yang telah dikemukakan untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.



159

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di bawah Pemerintah

DIY, total SKPD yang menjadi objek penelitian adalah 33 SKPD yang terdiri dari : Inspektorat

DIY, Sekretariat Parampara Praja, Sekretariat DPRD DIY, Satuan Polisi Pamong Praja DIY,

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Kesehatan

DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, Dinas Perhubungan DIY,

Dinas Pertanian DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, Dinas PU, Perumahan dan

ESDM DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Pendapatan dan pengelolaan

Keuangan dan Asset DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Sosial DIY, Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi DIY, Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY,

Badan Perencanaan dan Pembangunan DIY, Badan Kepegawaian Daerah DIY, Baan

Lingkungan Hidup DIY, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, Badan diklat dan Pelatihan

DIY, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat DIY, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perpustakaan dan arsip Daerah

DIY, Bupati Bantul cq. BAPPEDA Bantul, Bupati Gunung Kidul cq. KPPTSP, Bupati Kulon

Prog. cq. Kulon Progo

Model Analisis Data

Model analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model analisis Partial Least

Square (PLS) mengikuti pola model persamaan struktural (SEM) berbasis varians yaitu

WarpPLS yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus

pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas,

sedangkan model structural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model

prediksi). Ghozali (2006) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat soft

modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti

jumlah sampel dapat kecil (kurang dari 100 sampel).



160

Gender Jumlah (%)

Laki-laki 66 58.93

Perempuan 46 41.07

Kode Usia Jml %

Kode 1 20 - 30 Th 6 5.36

Kode 2 31 - 40 Th 44 39.29

Kode 3 41-50 Th 47 41.96

kode 4 > 51 Th 15 13.39

1.1 Analisis Deskriptif

Analisis data pada penelitian ini menggunakan hasil statistik deskriptif dan analisis partial least

square (PLS). Untuk data responden yang berpartisipasi dalam peneletian ini sebanyak 112

orang, yang terdiri dari 18 SKPD. Spesifikasi umum dari data responden akan disajikan sebagai

berikut :

Tabel 4.1TABEL JENIS KELAMIN RESPONDEN

Sumber: Output (olah data)

Tabel 4.2 Tabel 4.3

TABEL USIA RESPONDEN TABEL JENJANG PENDIDIKAN

Sumber: Output (olah data)

Kode Pddkn Jml %

kode 1 SMU 9 8.04

kode 2 D3 9 8.04

kode 3 S1 79 70.54

kode 4 S2 15 13.39



161

RATA-RATA PELAKSANAAN GCG DI PEMDA DIY

mayoritas minoritas mayoritas minoritas54 0.89 61 158 0.89 65 154 0.89 61 158 0.89 65 158 3.6 65 462 3.6 69 462 2.7 69 532 6.3 63 758 0.89 65 158 0.89 65 162 0.89 69 163 0.89 70 1

56.58 1.9432 22 63 1262 11 69 1232 2.7 63 971 5.3 80 668 9 76 1067 5.3 74 663 0.89 71 165 2.7 73 358 1.8 65 2

57.56 6.74

73 2.7 82 1170 2.7 78 1364 2.7 72 1366 2.7 74 1370 9 79 1063 6.3 71 769 6.3 77 767 11 75 1266 0.89 73 171 0.8 80 174 0.89 83 168 9 76 10

68.42 4.58

64 0.89 72 165 5.3 73 663 0.89 70 1

62.5 7.1 70 863 10 71 1164 0.89 72 173 2.7 82 771 7 80 863 13 71 14

65.39 5.31

71 1.8 79 269 4 78 461 10 68 1161 0.89 68 172 4.4 81 569 2.7 77 1371 10 80 1171 0.89 79 169 11 77 1275 3.6 84 469 7.1 77 871 7.1 79 856 7.1 63 8

68.08 5.4370 0.89 78 173 9 82 1065 8 73 960 13 67 1564 1.8 72 263 0.89 70 159 4.4 66 552 0.89 58 160 0.89 67 160 1.8 67 2

62.60 4.16

6

VariabelNo

average

Average

average

average

average

1

2

3

4

5 KA

KMaverage

DIAA

KKAP

IG

Responden (%) Jumlah

KSPA



162

Dalam tabel tersebut tampak bahwa variabel kualitas sumber daya manusia pelaksana

anggaran dari total 112 responden sebanyak 56.58 % mayoritas memilih “setuju” atau dalam

lembar kuisioner yang ditunjukkan dengan skala likert dengan angka 4, sedangkan sebanyak

1.9% memilih “tidak setuju” atau dalam lembar kuisioner ditunjukkan dengan angka 2. Untuk

variabel Kualitas kebijakan anggaran pemerintah dalam tabel tersebut menunjukkan sebesar

57.56% mayoritas responden memilih “setuju” sedangkan sebanyak 4.58% memilih “Netral”.

Untuk variabel Inclusive Governance dalam tabel tersebut sebanyak 68.42% memilih “setuju”,

sedangkan sebanyak 4.58% memilih “Netral”. Untuk variabel disiplin implementasi alokasi

anggaran sebanyak 65.39% mayoritas responden memilih “setuju” dan sebanyak 5.31%

responden memilih “Netral”. Untuk variabel kinerja anggaran sebanyak 68.08% mayoritas

responden memilih “setuju”, sedangkan sebanyak 5.43% responden memilih “Netral”. Untuk

variabel Kesejahteraan masyarakat responden secara mayoritas sebesar 62.60% memilih “setuju”

dan untuk minoritas sebesar 4.16% responden memilih “tidak setuju”.

Penetapan klasifikasi kualitas penerapan GCG diatas harus memperhatikan batasan-

batasan yang ada. Penetapan klasifikasi “Sangat Baik” diberikan jika pencapaian nilai akhir

penerapan GCG seluruhnya diatas nilai 75 atau minimal “Baik”. Jika nilai akhir penilaian

penerapan GCG mencapai diatas nilai 85, namun masih terdapat pencapaian nilai akhir aspek

penerapan GCG sama dengan atau dibawah nilai 75, maksimal klasifikasi yang diberikan adalah

“Baik”.

Penetapan klasifikasi “Baik” diberikan jika pencapaian nilai akhir penerapan GCG

seluruhnya diatas nilai 60 atau minimal “Cukup Baik”. Jika nilai akhir penilaian GCG mencapai

diatas nilai 75, namun masih ada pencapaian nilai akhir aspek penerapan GCG sama dengan atau

dibawah nilai 60, maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah “Cukup Baik”.

Melihat persentase per variabel dalam survey yang dilakukan di lingkungan

pemeerintah DIY, tampak bahwa hasil masih di angka 60-70%. Menurut penulis data yang

tersaji tersebut belum mewakili dari kinerja pemerintah DIY terhadap konsistensi mereka dalam

menjalankan GCG di lingkungan pemerintah DIY, sebagai hasil akhir dari implementasi GCG

adalah kesejahteraan masyarakat, Sedangkan salah satu alat untuk mengukur pembangunan

kualitas dan kuantitas tenaga kerja adalah IPM (Todaro,2003:150 maka akan lebih mewakilli



pendapat

masyarak

ANALIS

penil

hipot

Hasil pen

Uji valid

denga

perub

sama

meng

menu

sebes

dalam

Cross

t tentang pe

kat DIY

SIS INDUK

Analisis in

aian Outer M

tesis.

nilaiaan Ou

ditas

Pengujian v

an skor ko

bahan pada s

a berubah (a

gukur persep

unjukkan ba

sar >0,05.sed

m penelitian

s Loading fa

engaruh imp

KTIF

duktif deng

Model, Perh

uter Model

validitas unt

nstruknya.

suatu indika

atau dikelua

psi sehingga

ahwa loading

dangkan nil

ini adalah v

actor

plementasi

gan partial l

hitungan Nil

tuk indikato

Pengukuran

ator dalam su

arkan dari m

a penelitian

g factor mem

ai P – Valu

alid atau tela

GG di Pem

least square

lai Goodnes

or reflektif m

n dengan in

uatu konstru

model). Indi

ini menggu

mberikan ni

ue adalah 0.0

ah memenuh

merintahan D

e (PLS) pad

ss Of Fit (In

menggunaka

ndikator ref

uk jika indik

ikator reflek

unakan indik

ilai di atas

07. Berarti i

hi convergen

DIY terhad

da penelitian

nner Model)

an korelasi

flektif menu

kator lain pad

ktif cocok d

kator reflekt

nilai yang

indikator ya

nt validity

ap kesejaht

n ini terdiri

) serta peng

antara skor

unjukkan ad

da konstruk

digunakan u

tif. Tabel di

disarankan

ang dipergun

163

eraan

i dari

gujian

item

danya

yang

untuk

i atas

yaitu

nakan



suatu ind

dituju d

bahwa lo

lebih ting

dibandin

validity a

disaranka

AVE (Av

Tabel di

penelitian

Uji relia

menguku

atas 0,7.

composit

Tabel di

0,7 yang

kriteria d

dikator dinya

dibandingkan

oading factor

ggi dari pada

Dengan dem

gkan denga

adalah denga

an adalah di

verage Varia

atas membe

n

abilitas dilak

ur konstruk.

Berikut adal

te realiability

atas menunj

g menunjuk

discriminant

atakan valid

n loading f

r untuk indi

a dengan kon

mikian, kon

an indikator

an melihat n

atas 0,5. Be

ance extract

erikan nilai A

kukan denga

Hasil compo

lah nilai com

ty

ukkan bahw

kkan bahwa

validity

d jika mempu

factor kepad

cator KSPA

nstruk yang

ntrak laten m

r di blok y

ilaisquare ro

erikut adalah

ted)

AVE di atas

an melihat

osite reliabil

mposite relia

wa nilai comp

a semua k

unyai loadin

da konstruk

A mempunya

lain.

memprediksi

ang lain. M

oot of averag

h nilai AVE d

0,5 untuk se

nilai compos

lity akan me

ability pada o

posite reliab

onstruk pad

ng factor ter

k lain. Tab

ai loading fa

i indikator p

Metode lain

ge variance

dalam penel

emua konstr

site reliabil

nunjukkan n

output:

bility untuk s

da model

rtinggi kepad

abel di ata

actor kepada

pada blok m

untuk mel

extracted (A

itian ini:

ruk yang terd

lity dari blok

nilai yang m

semua konstr

yang diesti

da konstruk

as menunju

a konstruk K

mereka lebih

lihat discrim

AVE). Nilai

dapat pada m

k indikator

memuaskan ji

ruk adalah d

imasi meme

164

yang

ukkan

KBAP

h baik

minant

yang

model

yang

ika di

di atas

enuhi



165

Hasil perhitungan inner model

Inner model (inner relation, structural model, dan substantive theory) menggambarkan

hubungan antarvariabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural dievaluasi

dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk

predictive relevance, dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Menilai

model dengan PLS dimulai dengan melihat R2 untuk setiap variabel laten dependen.

Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi yaitu bahwa variasi dari variabel dependen

mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar R2 x 100%, sedangkan sisanya sebesar

100% - (R2 x 100%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Di samping melihat nilai R-square, model PLS juga dievaluasi dengan melihat Q-

square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai

observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Qsquare > 0

menunjukkan model memiliki predictive relevance, sebaliknya jika nilai Q-square ≤ 0

menunjukkan model kurang memiliki predictive relevance (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2012:42).

Perhitungan Q-Square dilakukan dengan rumus:

Q 2 = 1 – ( 1 – R1 2 ) ( 1 – R2 2 ) ....... ( 1- Rp 2 )………………….[6] dimana R1 2 , R2 2 ... Rp 2

adalah R-square variabel endogen. Besaran Q2 memiliki nilai dengan rentang 0 < Q2 < 1, dimana

semakin mendekati 1 berarti model semakin baik. Besaran Q2 ini setara dengan koefisien

determinasi total pada analisis jalur (path analysis).



166

Hasil Inner Model (Nilai R- square)

Variabel R-Square

KSPA -

KBAP -

IG 0.28

DIAA 0.33

KA 0.17

KM 0.11

Dengan demikian, nilai Q Squared predictive relevance sebesar:

Q2 = 1- (1-RIG2)(1-RDIAA

2)(1-RKA2)(1-RKM

2)

= 1- (1-0.28)(1-0.33)(1-0.17)(1-0.11)

= 1- (0.72)(0.67)(0.82)(0.89)

=1 – 0.35

=0.65

Berdasarkan penghitungan tersebut, diperoleh nilai Q-Square predictive relevance

sebesar 0.65 atau 65% sehingga model dikatakan memiliki nilai prediktif yang cukup kuat karena

variabel-variabel dalam model yang meliputi variabel kualitas sdm pelaksana anggaran, variabel

kualitas kebijakan anggaran pemerintah, variabel inclusive governance, variabel disiplin

implementasi alokasi anggaran, dan variabel kinerja anggaran mampu menjelaskan variabel

kesejahteraan masyarakat sebesar 65%, sedangkan sisanya sebesar 35% merupakan variasi

variabel lain diluar model



Gambar H

Bantarvariprobabilipengujian

Hasil Penguj

Berdasarkan Giabel (hipoteitas ditandai n hipotesis d

ujian Hipotes

Gambar dapsis), sedangkdengan simb

ditelaah seca

sis :

pat diketahuikan simbol bbol P. Penje

ara berturut-t

bahwa tandbeta (β) menlasan dan inturut di bagia

da panah mennunjukkan konterpretasi man berikut:

nunjukkan poefisien dan

masing-masin

pengaruh tingkat

ng hasil

167



168

1. Kualitas SDM pelaksana anggaran berpengaruh positif tidak siginifikan terhadap inclusive governance di pemerintahan DIY

Berdasarkan hasil pengujian bahwa kualitas sdm pelaksana anggaran berpengaruh negatif terhadap inclusive governance di pemerintahan DIY. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.11 (positif) menunjukkan bahwa variabel KSPA berpengaruh positif terhadap variabel IG, akan tetapi nilai signifikansinya adalah 0.11 yang artinya lebih besar dari nilai 5% atau 0.05 dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yang berarti KSPA memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap IG. Hasil pengujian ini menunjukkan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sdm pelaksana anggaran tidak dapat mempengaruhi inclusive governance di pemerintahan DIY.

2. Kualitas kebijakan anggaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap inclusive governance di pemerintahan DIY

Berdasarkan hasil pengujian bahwa kualitas kebijakan anggaran pemerintah berpengaruh positif terhadap inclusive governance di pemerintahan DIY. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.46 (positif) yang menunjukkan KBAP berpengaruh positif terhadap IG. Tingkat signifikansinya sebesar <0,01 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05 yang berarti KBAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IG. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi hasil dari inclusive governance di pemerintahan DIY.

3. Inclusive governance berpengaruh positif signifikan terhadap disiplin implementasi alokasi anggaran di pemerintahan DIY

Berdasarkan hasil pengujian bahwa inclusive governance berpengaruh positif terhadap disiplin implementasi alokasi anggaran di pemerintahan DIY. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.58 (positif) yang menunjukkan IG berpengaruh positif terhadap DIAA. Tingkat signifikansinya sebesar <0,01 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05 yang berarti IG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DIAA. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa inclusive governance dapat mempengaruhi disiplin dan implementasi alokasi anggaran di pemerintahan DIY.

4. Disiplin implementasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran di pemerintahan DIY.

Berdasarkan hasil pengujian bahwa disiplin implementasi alokasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran di pemerintahan DIY. Hal ini dapat dilihat dari



169

nilai koefisien (β) sebesar 0.42 (positif) yang menunjukkan DIAA berpengaruh positif terhadap KA di pemerintahan DIY. Tingkat signifikansinya sebesar <0,01 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05 yang berarti DIAA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KA. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin implementasi alokasi anggaran dapat mempengaruhi kinerja anggaran di pemerintahan DIY.

5. Inclusive governance berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di pemerintahan DIY

Berdasarkan hasil pengujian bahwa inclusive governance berpengaruh positif terhadap disiplin implementasi alokasi anggaran di pemerintahan DIY. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.20 (positif) yang menunjukkan IG berpengaruh positif terhadap KM. Tingkat signifikansinya sebesar 0,02 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05 yang berarti IG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KM. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H5 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa inclusive governance dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di pemerintahan DIY.

6. Kinerja anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di pemerintahan DIY

Berdasarkan hasil pengujian bahwa kinerja anggaran berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di pemerintahan DIY. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.24 (positif) yang menunjukkan KA berpengaruh positif terhadap KM. Tingkat signifikansinya sebesar <0,01 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05 yang berarti KA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KM. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H6 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di pemerintahan DIY. Kinerja anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat DIY

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Kualitas SDM pelaksana anggaran berpengaruh positif tidak siginifikan terhadap inclusive governance di pemerintahan DIY.

Hal ini berarti bahwa kualitas sdm dapat berpengaruh secara positif mempengaruhi Inclusive governance akan tetapi belum dapat memberikan signifikansi yang sesuai diharapkan. Apabila kita melihat nilai R2 di angka 28% yang artinya sebesar 72% akan dijelaskan oleh model diluar yang sedang diteliti. Hal ini bisa terjadi ada beberapa kemungkinan yaitu, menurut Zeta (2009)adalah kurangnya pemahaman SDM terhadap peraturan daerah berbasis sektor publik, sehingga terhambatnya beberapa progam pemerintah yang mungkin sangat dibutuhkan masyarakat dalam rangka program pemerataan di masyarakat.



170

2. Kualitas kebijakan anggaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap inclusive governance di pemerintahan DIY

Hal ini berarti bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program pemerataan ekonomi yang inklusif, yang artinya dengan ketepatan pembuatan kebijakan anggaran sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomi yang inklusif untuk masyarakat DIY.

3. Inclusive governance berpengaruh positif signifikan terhadap disiplin implementasi alokasi anggaran di pemerintahan

Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi yang inklusif sangatlah dipengaruhi oleh kedisiplinan implementasi dari setiap pegawai di lingkungan pemerintahan DIY, oleh jajaran pemerintahan DIY hal ini ditunjukkan dengan memperoleh pengakuan di oleh pemerintah pusat dengan BPS sebagai pihak yang melakukan survey, yaitu dengan diraihnya prestasi dengan grade A diantara jajaran pemerintah daerah lainnya.

4. Disiplin implementasi anggaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran di pemerintahan DIY

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat kedisiplinan dalam meaksanakan anggaran di pemerintahan DIY akan memberikan feedback yang poisitif pula pada performa dari kinerja dari jajaran pegawai untuk melaksankan anggaran yang sudah menjadi dasar dari APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, penyusunan APBD dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan masing-masing satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan, perkembangan sistem pelaporan di pemerintahan DIY saat ini telah menggunaka media online untuk menyampaikan berbagai informasi terkait refleksi dari kinerja pemerintah kepada masyarakat, dengan adanya program seperti ini, maka hipotesis ini menjadi cocok dengan kondisi yang ada di pemerintahan DIY

5. Inclusive governance berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di pemerintahan DIY

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya konsep pemerataan ekonomi yang merata maka akan memberikan hasil yang baik untuk kesejahteraan masyarakat DIY, beberap kurun terakhir ini DIY selalu mendapatkan prestasi di bidang bagusnya nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang mana dari IPM ini mencerminkan tingkat kesejahteran masyarakat di suatu daerah. Yogyakarta mendapat peringkat terbaik dalam hal pencapaian atas IPM ini.

6. Kinerja anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di pemerintahan DIY

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya pegawai meningkatkan kinerja dalam mengelola anggaran maka hal ini memberikan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat, untuk tingkat



171

kesejahteraan penduduk di DIY sudah tidak diragukan lagi bahwa nilai IPM di DIY tetap menjadi yang terbaik, dan untuk ukuran kualitas kinerja anggaran adalah semakin terbukanya pemerintah DIY dalam memberikan publikasi terkait kegiatan-kegiatan dan pelaporan keuangan agar lebih mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

Perolehan data yang terkumpul hanyalah dari total 33 SKPD di lingkungan PEMDA DIY hanya 18 SKPD yang memberikan respon untuk pengisian kuisioner. Hal ini dirasa masih kurang mencerminkan profil dari pemerintah daerah DIY.

Saran yang dapat digunakan untuk penelitian yang akan datang adalah :

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjabarkan dari variabel kesejahteraan masyarakat, apakah kedepannya bentuk kesejahteraan masyarakat di DIY ini berkembang menjadi lebih baik ataukah mengalami kemunduran, yang dimaksud dengan kemunduran adalah berkembangnya bentuk ekonomi yang eksklusif.

2. Diharapkan dengan adanya penelitian selanjutnya, untuk jajaran SKPD diharapkan dapat mampu lebih bekerja sama dalam melakukan penelitian, dalam arti memberikan kesempatan peneliti baru untuk melakukan sampling wawancara langsung disamping penyebaran kuisioner juga tetap dilakukan.

Penelitian selanjutnya diharapkan memperlebar ruang waktu penelitian, sehingga diperoleh gambaran analisis pada kondisi yang terbaru yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan menggunakan populasi daerah yang lain sebagai pengembangan selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil pada kondisi terbaru dan juga agar penelitian selanjutnya dapat di generalisasikan ke seluruh daerah di Indonesia



172

DAFTAR PUSTAKA

Ahyari Agus, (2000), Anggaran Perusahaan. Pendekatan Kuantitatif Buku II, Yogyakarta: BPFE UGM

Ali, Ifzal and H. Hwa Son, 2007, “Measuring Inclusive Growth, “Asian Development Review, Vol. 24, No. 1, pp.11–31.

Anggraeni, Rafika. 2009. “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap

Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu”. Skripsi. Universitas Sumatra Utara

Arifah, Dista A. 2012. Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. Jurnal Prestasi Vol.9, No.1,pp:85-95. Badrudin, Rudy. 2012. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja

Modal,Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah." Disertasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Bappenas. 2004, Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang baik, Jakarta: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, Hal. 1. Cahyono, Faried. Moch dan Hakim, Lukman. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 . Yogyakarta. 2006.

Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: PT INDEKS



173

Dwiyanto, Agus 2006, Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press, Hal. 78. Efendi. Prof. Dr. Sofian. 2005. “ Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama “

sambutan Rektor Universitas Gajah Mada pada seminar Good Corporate Governance di Bulaksumur; Yogyakarta, 26 Desember 2005.

Ghozali, Imam, 2006, Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang Hilmi, Utari dan Ali, Syaiful. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar Di BEJ Periode 2004-2006). Simposium Nasional Akuntansi

http:// internationalbudget.org/what-we-do/ open-budget-survey

http://www.jogjaprov.go.id/pemerintahan/kalender-kegiatan/view/dipa-tahun-2016--- untuk-diy-diserahkan

Irawan, Prasetya, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : STIA-LAN Press

Istijanto, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran, Jakarta: PT Gramedia, 2005, hlm. 93. Kamuslengkap.com. 2015. “ Pengertian dari Government”. Htpp://kamuslengkap.com. Diakses 03 Juli 2016

Kuncoro, Mudrajat. 2006. “Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif”. Erlangga: Yogyakarta

Loina, Lalolo Krina P. ”Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabikitas, Transparansi dan Partisipasi”. Jakarta. 2003



174

Mahsun, Mohamad, Firma Sulistyowati and Heribertus Andre Purwanugraha. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Marwoto, Nuki. 2012. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Komunikasi dan Komitmen Organisasi Terhadap kinerja Pegawai Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun”. Tesis. Universitas Terbuka

Mustopadidjaja, 2002. Paradigma-Paradigma Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara

Nasution, Bismar. 2003. “Peranan Birokrasi Dalam Mengupayakan Good Governance: Suatu Kajian Dari Pandangan Hukum Dan Moral”. disampaikan pada seminar Diseminasi Policy Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Reformasi Hukum, Medan, 1-2 Oktober 2003

Nafarin. M, (2007). Penganggaran Purusahaan, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 46

Nuning Akhmadi (ed). “Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan : Bukti-Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia”. 2004

Owusu-Ansah, Stephen. 2000. Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Market: Empirical Evidence From the Zimbabwe Stock Exchange. Journal Accounting and Business, Vol. 30, No. 3.

Pasaribu, Rowland.B.F. 2015. “ Kewarganegaraan dan Tata Kelola Pemerintah” Bab 13 : Tata Kelola Pemerintah yang Baik. Halaman 397



175

Rachmawati, Sistya. 2008. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delays and Timeliness. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Hal 1-10.Sedarmayanti.2004.Good Governance (Kepemerintahan yang Baik).Mandar Maju:Bandung Sejarah Kota Yogyakarta, dalam www.jogja.go.id, diakses 15 Agustus 2016

Suharto, Agus Ali. 2012. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Dan Motivasi

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Kabupaten Kediri. Jurnal Ilmu Manajemen. Vol. 1(3): 67- 79.

Sudjito. 1998. Perkembangan Hukum Tanah Kasultanan Yogyakarta.Yogyakarta: UGM Press. Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith. 2003. (2003), Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan, Jakarta: Erlangga UNDP United National Development Programe 1997, New York : Oxford University Press

Undang- Undang Republik Indonesia no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wangi, Chitra Ariesta P., dan Ritonga, Irwan T. 2010. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010). Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto

Widjaja, A.W. 1995, “Administrasi Kepegawaian”, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Widodo, Joko, 2001,Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Surabaya Winarna, Jaka., dan Murni, Sri. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD

Dalam Pengawaasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Iatimewa Yogyakarta Tahun 2006). Simposium Nasional Akuntansi X Makasar



176

Yanuar, Muharik. 2009. “Pelayanan publik di Banyumas: “Posisi dan Peran Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance di Era Otonomi Daerah.” https://muharrikyanuar.wordpress.com. Diakses 29 Juni 2016

Zetra, aidinil,SIP,MA. 2009, “Manajemen Sektor Publik Program Pasca Sarjana Konsentrasi Politik Lokal Otonomi Daerah” Disertasi Fakultas sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia



Documents

PENGARUH GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAHAN DIY …