Embed Size (px)
Citation preview
PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN
ORGANISASI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
( Studi Kasus Instansi Pemerintah se- Kota Madiun)
SHOFFIYATUZ ZAHROUniversitas Muhammadiyah Surakarta
ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh langsung faktor
keperilakuan organisasional seperti Dukungan atasan, keselarasan tujuan dan
pelatihan dalam meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
Penelitian ini menggunakan Faktor Keperilakuan Organisasi sebagai Variabel
Independen dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai Variabel Dependen.
Sampel penelitian ini adalah pegawai negeri yang menjabat sebagai bendahara di
instansi Pemerintah Kota Madiun. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini
menggunakan metode Convenieance Samping Sampel yang digunakan sebanyak
16 instansi Pemerintah di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan regresi linier
sederhana untuk analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
Dukungan atasan ,Kejelasan tujuan, dan Pelatihan mempengaruhi Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah.
Kata kunci : Faktor Keperilakuan Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah.
I. PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam
menciptakan sebuah sistem yang powershare pada setiap level pemerintahan
serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Distribusi
kewenangan/kekuasaan, disesuaikan dengan kewenangan pusat dan daerah
termasuk kewenangan keuangan. Untuk melakukan pengambilan keputusan
ekonomi, sosial, dan politik, diperlukan informasi akuntansi, yang salah
satunya berupa laporan keuangan.
Selain itu peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan
oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Paket
peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai
peraturan serta perundang-undangan tersebut di atas diharapkan dapat
dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam
rangka menjadikan good governance dan clean government Pemerintah
Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi
keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat
dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal.
Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah
Daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan
sistem informasi akuntansi (Sri Dewi Wahyundaru 2001,dalam Lyna Latifah
dan Arifin Sabeni 2007).
2. Rumusan Masalah
Perumusan dalam penelitian ini adalah :
a. Apakah faktor organisasi seperti Dukungan atasan akan berpengaruh
langsung meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
b. Apakah faktor organisasi seperti kejelasan tujuan akan berpengaruh
langsung meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
c. Apakah faktor organisasi seperti pelatihan akan berpengaruh langsung
meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
menguji pengaruh langsung faktor organisasional seperti Dukungan atasan,
kejelasan tujuan dan pelatihan dalam meningkatkan kegunaan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah.
4. Manfaat Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Bagi para praktisi Akuntansi Sektor Publik, penelitian ini dapat menjadi
pertimbangan dalam mengembangkan profesinya.
b. Bagi pemerintah , mungkin dapat memadai bahan masukan mengenai
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang saat itu ditetapkan.
c. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menambah pangalaman dan ilmu
lebih.
d. Bagi pembaca, dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan yang
dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.
II. Telaah Teori
A. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang
terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang
lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu.
Menurut Siti Nurlela dan Rahmawati ( 2010) Suatu sistem mengolah input
(masukan) menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-
bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Output –nya adalah
laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian
proses ataupun prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah.
Tahap-tahap dalam siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi,
jurnal, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal
penyesuaian, menyusun neraca saldo, membuat laporan keuangan, jurnal
penutupan, dan neraca setelah penutupan. Laporan Keuangan, sesuai dengan
siklus akuntansi, setelah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian
disusun laporan-laporan keuangan dengan mengambil data neraca saldo
setelah penyesuaian. Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian maka
dibuatlah: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas
dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam rangka penyusunan dan
penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP), pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam pasal 239 Peraturan Mentri Dalam
Negri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimna telah diubah dengan Peraturan
Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan
daerah, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada SAP.
Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam
pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan
informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan
(general purposes financial statements), karena sistem akuntansi memberikan
landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam
segala peristiwa penting kegiatan pemerintah. Hasilnya terbukti bahwa
implementasi sistem akuntansi pemerintahan terdapat kinerja pemda terbukti,
implementasi sistem akuntansi pemerintahan memberikan manfaat dan
kemudahan bagi pemda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu diperlukan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem lama
yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Manual
Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak
1981. Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung
kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang
diperlukan saat ini.
Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung
kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang
diperlukan saat ini. Adapun perbedaan prinsip-prinsip yang mendasar antara
system yang lama dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( SAKD) yang
baru , sebagaimana yang dimaksudkan dalam PP No 105/2000 adalah:
Sistem lama (MAKUDA 1981) Sistem yg baru (PP.105/2000)
Sistem lama (MAKUDA 1981) Sistem yg baru (PP.105/2000)
Sistem pencatatan single entry
(Pembukuan tunggal / tidak berpasangan)
Sistem pencatatan Double entry,
untuk dapat menyusun neraca
diperlukan adanya sistem pencatatan
yang akurat (approriate recording)
Dual budget (rutin dan pembangunan),
dokumen anggaran DIKDA dan DIPDA
Unified budget (anggaran terpadu),
tidak mengenal lagi rutin dan
pembangunan (DIKDA dan DIPDA)
Incremental budget , didasarkan pada jenis
belanja dan lebih input oriented
Performance budget (berbasis
kinerja), dan lebih output oriented.
Laporan yang dihasilkan berupa laporan
perhitungan anggaran dan nota
perhitungan
Laporan yang dihasilkan berupa
laporan perhitungan anggaran dan
nota perhitungan, neraca daerah dan
laporan arus kas.
Pengakuan belanja dan pendapatan
berdasarkan kas basis, artinya belanja &
pendapatan daerah diakui pada saat kas
dikeluarkan dari/diterima di kas daerah.
Pengeluaran belanja modal hanya
dilaporkan dalam laporan realisasi
Pengakuan belanja dan pendapatan
daerah pada dasarnya sama yaitu kas
basis, tetapi untuk kepentingan
penyusunan neraca digunakan
modified accrual basis. Artinya
belanja modal atau investasi dicatat
anggaran, tidak dicatat sebagai aset tetap. sebagai aset di neraca daerah melalui
jurnal korolari : Debet : Aset Tetap
Kredit : Ekuitas Dana Sedangkan
pengeluaran kasnya dijurnal dalam
laporan realisasi anggaran :
Debet : Belanja Modal
Kredit : Kas Daerah
Anggaran berimbang dan dinamis, dengan
struktur anggaran Pendapatan Daerah
sama dengan Belanja Daerah, tidak
mengenal defisit atau surplus anggaran.
Pinjaman yang diperoleh oleh daerah
dicatat sebagai penerimaan daerah, yang
seharusnya merupakan sumber
pembiayaan yang digunakan untuk
menutup defisit anggaran.
Surplus/(defisit) anggaran, dengan
struktur anggaran :
Pendapatan Daerah : xxx
Belanja Daerah : xxx
Surplus/(Defisit) : (xxx)
Pembiayaan : xxx
Pembiayaan digunakan untuk
menutup defisit anggaran, seperti
sumber dana dari pinjaman dan
penjualan aset daerah/kekayaan
daerah yg dipisahkan.
Tujuan Akuntansi Pemerintah Daerah, dalam (Arif, 2002 :5) adalah
untuk memberikan informasi keuangan atas transaksi keuanga yang dilakukan
organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal
tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan.
Sedangkan Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah : Dalam Abdul
(2002: 26) terdapat kerakteristik pelaksanaan pemerintahan yang baik yaitu :
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil dari setiap kegiatan penyelenggara kegiatan harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
2. Keterbukaan dan Transparansi
Merupakan suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa-apa
yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta
keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan
publik.
3. Ketaatan pada Hukum
4. Partisipasi masyarakat.
B. Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (Implementasi dan
Kendalanya di Daerah)
Dalam hal ini sistem informasi dapat di artikan sebagai suatu sistem
yang meliputi mendapatkan dan menerima data sebagai input, kemudian
mengelola dan menerima data tersebut, serta menghasilkan informasi bagi
mereka yang membutuhkan.Menurut Djunadi (1996) dalam Abdul Halim
(2002) Sistem Informasi mempunyai siklus kegiatan sebagai berikut:
1. Analisis yaitu menganalisa masalah informasi yang dihadapi oleh
perusahaan atau organisasi dan mengurangi kekurangan – kekurangan
dalam siatem yang sedang berlaku untuk menyesuaikan sistem sesuai
dengan kebutuhan.
2. Perancangan (design), yaitu kegiatan menyusun sistem baru atau kegiatan
mengubah sistem lama.
3. Implementasi, yaitu penerapan sistem yang baru untuk menggantikan
sistem yang lama.
4. Follow up, yaitu kegiatan mengawasi pelaksanaan sistem baru untuk
mengetahui kelemahan-kelemahan dalam sistem baru dan kemudian
mengevaluasinya.
Teknologi informasi mempunyai lima fungsi :
a. Mengumpulkan data
b. Pengolahan data
c. Pelaporan data
d. Penyimpanan
e. Pengiriman
1. Untuk kebutuhan Pemerintah Daerah itu sendiri. Penerapan Sistem Informasi
Keuangan Daerah harus lebih ditekankan pada pencapaian visi dan misi dari
daerah itu sendiri. Untuk menyediakan segala kebutuhan informasi kebutuhan
informasi keuangan di daerah yang baik perlu dukungan perangkat computer
dengan segala pendukungnya. Untuk mendukung manajemen pemerintah
daerah ada 3 tahap yang biasa dipergunakan:
a. Sistem pemrosesan transaksi Sistem ini dipergunakan untuk mendukung
manajeman tingkat bawah, tugas pokok sistem ini untuk meningkatkan
efisiensi di dalam pemrosesan data transaksi sehari-hari.
b. Sistem informasi Pengendalian Sistem ini bertujuan untuk membantu
menajemen tingkat menengah agar dapat mengendalikan instansi atau
organisasi mencapai sasaran yang sudah ditetapkan secara efektif.
c. Sistem Informasi pengambilan keputusan Sistem informasi ini diharapkan
dapat membantu manajemen tingkat atas untuk pengambilan keputuasan
yang bersifat strategis.
2. Untuk kebutuhan Pemerintahan yang lebih tinggi. Disamping untuk kebutuhan
Daerah masing-masing SIKD diharapkan juga dapat memberikan data
mengenai daerahnya kapada pemerintah pusat dengan cepat, akurat, dan up to
date. Sehingga tugas pemerintah pusat sebagai pengendali akan lebih mudah
menjalankannya.
3. Untuk kepentingan masyarakat umum sebagai bagian dari transparansi
penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dari tinjauan di atas maka daerah
seharusnya sudah saatnya untuk mempersiapkan pelaksanaannya. Elemen-
elemen yang perlu di persiapkan daerah dalam hubungannya dengan Sistem
Informasi Keuangan Daerah ( SIKD) di antara lain :
a. Perangkat keras
b. Perangkat lunak
c. Pelatihan tenaga operator komputer
d. Pelatihan tenaga programmer
e. Pelatihan tenaga analis program
f. Pelatihan-pelatihan yang bersifat khusus misalnya dalam bidang internet
dan lain-lain.
g. Lokakarya atau seminar
Selain itu dalam pelaksanaan implementasi keuangan daerah tentu tidak
terlepas dari beberapa permasalahan dan keterbatasan yang ada di daerah antara
lain ( Abdul Halim : 2002 ):
1. Sumber daya manusia yang terbatas.
Masih sedikitnya pegawai-pegawai yang mengetahui cara kerja komputer
secara rinci, sehingga menyebabkan lebih seringnya pemborosan, misalnya
sering memanggil teknisi komputer.
2. Standar akuntansi yang belum siap
Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan di Daerah tidak lepas dari tansaksi
keuangan yang kemudian diakuntansikan. Hal ini membutuhkan standar
akuntansi yang jelas dari Pemerintah Pusat. Apakah memakai basis akrual atau
kas.
3. Ego sector
Pemanfaatan teknologi informasi kadang akan membuat kerja semakin efektif
dan efisien, tetapi hal ini akan menciptakan beberapa sector dalam organisasi
akan semakin berkurang pekerjaannya. Pekerjaan yang biasa dikerjakan secara
manual akan tergantikan dengan mesin yang bekerja secara otomatis. Hal ini
akan menyebabkan beberapa sektor untuk cenderung mempertahankan
eksistensinya, meskipun dikerjakan secara manual.
4. Masih mahalnya teknologi informasi.
Penggunaan terknologi informasi ( TI ) sampai sekarang masih tergolong
mahal bagi beberapa daerah yang tidak mempunyai sumber dana yang cukup.
Belanja teknologi informasi ini tidak saja beli komputer tetapi ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan dalam menajemen teknologi computer yaitu :
Perangkat lunak komputer (software), penyiapan sumber daya manusia
(brainware), dan tentu saja biaya operasional dan maintenance yang cukup
besar.
Sedangkan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diharapkan
dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan
akuntabilitas dari lembaga sektor publik. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, dan
akuntabel. Pengukuran kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah
berdasarkan item yang dikembangkan dengan memodifikasi instrumen yang
digunakan oleh Chenhall (2004) dan disesuaikan dengan kegunaan sistem
keuangan daerah.
C. Faktor- Faktor Keperilakuan Organisasi
Faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi
dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Faktor-faktor tersebut
didefinisikan sebagai berikut menurut Chenhall (2004) dalam dalam Lyna
Latifah dan Arifin Sabeni ( 2007). Dukungan Atasan diartikan sebagai
keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya
yang diperlukan, selain itu dapat diartikan juga sebagai bantuan yang diberikan
oleh pimpinan yang lebih tinggi kepada bawahan untuk mencapai suatu tujuan
yang ingin di capai. Kejelasan Tujuan didefinisikan Suatu organisasi yang
berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauhmana organisasi tersebut
dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk
meningkatkan pemahaman mengenai sistem selain itu dapat dijelaskan pula
bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan melatih yang bertujuan menyediakan
sarana bagi pengguna / peserta untuk dapat mengerti , menerima dan merasa
nyaman dari perasaan tertekan atau khawatir dalam proses implementasi
D. Hubungan antara factor keperilakuan organisasional dan kegunaan
sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD)
Selain faktor teknis, beberapa penelitian menunjukkan bukti empiris
bahwa faktor keperilakuan organisasional seperti pelatihan, kejelasan tujuan
serta dukungan atasan, berpengaruh positif terhadap implementasi suatu
inovasi sistem maupun perubahan model akuntansi manajemen. Dalam
Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu
dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana
mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan
kompetensi yang dimiliki.
Menurut Shield (1995) dalam Lyna Latifah dan Arifin Sabeni ( 2007)
Dukungan atasan juga berpengaruh dalam mendukung suksesnya implementasi
sistem baru selain itu dukungan atasan juga berpengaruh dalam mendukung
suksesnya implementasi sistem baru. Menurut Shield (1995) dalam Lyna
Latifah dan Arifin Sabeni (2007) berpendapat bahwa dukungan manajemen
puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya
kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Menurut Shield (1995) dalam
Lyna Latifah dan Arifin Sabeni (2007) berpendapat bahwa dukungan
manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan
adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Manajer (atasan) dapat
fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif, menurut
shield (1995) dalam Lyna Latifah dan Arifin Sabeni (2007) berpendapat bahwa
pelatihan dalam desain, implementasi dan penggunaan suatu inovasi seperti
adanya sistem baru memberikan kesempatan bagi organisasi untuk dapat
mengartikulasi hubungan antara implementasi sistem baru tersebut dengan
tujuan organisasi Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di
Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-
lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan
sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban
yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003, dalam Mardiasmo, 2006).
Penelitian yang dilakukan Abdul Rohman (2009) tentang Pengaruh
Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap
Fungsi Pengawasan dan kinerja pemerintah Daerah (survei pada Pemerintah
Daerah di Jawa Tengah) penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi
sistem akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah
berpengaruh terhadap fungsi pengawasan intern. Hasil ini mengidentifikasikan
bahwa implementasi sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah
dapat mempengaruhi atau memperlancar pelaksanaan serta Hasilnya terbukti
bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan terdapat kinerja pemda
terbukti, implementasi sistem akuntansi pemerintahan memberikan manfaat
dan kemudahan .bagi pemda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah.
III. Metode Penelitian
A. Populasi , Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil pada
Instansi Pemerintah se- Kota Madiun sebanyak 2097 . Sampel diambil dari
Pegawai Negeri Sipil bagian keuangan atau bendahara pada instansi terkait.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Convenieance Samping. Convenience sampling adalah pengambilan sampling
didasarkan atas ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya atau
dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehandak perisetnya . Dengan kata
lain sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat ( Jogiyanto, 2005:
46).
B. Devinisi Operasional dan Pengukuran Variabel
1. Variabel Dependen
Variabel dependen sering disebut dengan variabel terikat. Variabel
terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,
karena adanya vaiabel bebas. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam
variabel Dependen adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .Skala yang
digunakan adalah skala Likert lima point.
2. Variabel Independen
Variabel Independen sering disebut dengan variabel bebas.
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang
menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen ( terikat ).
Dalam penelitian ini yang termasuk variabel independen adalah faktor
keperilakuan yang meliputi:
a. Dukungan atasan
b. Kejelasan Tujuan
c. Pelatihan
C. Uji Instrumen
1. Uji Validitas
Validitas menunjukkan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk
mengungkapkan sesuatu yang menjadi objek pengukuran yang dilakukan
dengan instrumen penelitian tersebut. Jika suatu item pernyataan dinyatakan
tidak valid, maka item pernyataan itu tidak dapat digunakan dalam uji-uji
selanjutnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
validitas konstruk (construct validity) yaitu dengan mengkorelasikan skor
tiap-tiap item dengan skor total. Teknik korelasi yang digunakan adalah
Pearson’s Correlation Product Moment untuk pengujian dua sisi yang
terdapat pada program komputer SPSS 15.0 for Windows. Alasan digunakan
teknik ini karena skor item yang digunakan bukan skor dikotomi 0 dan 1
seperti yang digunakan dalam teknik Point Biserial. Hasil uji korelasi
tersebut bisa dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari
Corrected Item-Total Correlation lebih besar
dari r-tabel. ( Ghozali, 2006).
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang
sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten
apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat
ukur yang sama. Pengujian reliabilitas hanya memperhitungkan butir
pertanyaan yang valid. Teknik uji reliabilitas yang digunakan adalah
reliabilitas internal (internal conssitency reliability). Untuk mengukur
konsistensi internal hanya digunakan sekali pengujian dengan menggunakan
teknik Cronbach’s Alpha. Tingkat reliabilitas kuesioner diukur dengan
reliabilitas Cronbach’s Alpha yang dipergunakan untuk kuesioner yang
berbentuk angket. Suatu intrumen dapat disebut reliabel apabila memiliki
Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 (Nunnally dalam Imam Ghozali,
2006: 42).
D. Metode Analisis Data
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel penelitian
berasal dari populasi yang didistribusikan secara normal atau tidak. Uji
ini dilakukan sebelum penerapan suatu rumus statistik untuk pengujian
hipotesis. Pengujian normalitas ini dilakukan untuk menentukan statistik
induktif yang seharusnya digunakan, apakah menggunakan statistik
parametik atau statistik non-parametik. Apabila data berdistribusi normal,
maka statistik induktif yang digunakan adalah statistik parametik.
Sebaliknya, apabila data tidak terdistribusi normal, maka statistik
induktif yang digunakan adalah statistik non parametik-Uji normalitas
yang digunakan adalah Uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian ini untuk
mengetahui apakah nilai-nilai sampel yang diamati terdistribusi secara
normal. Kriteria pengujian yaitu dengan membandingkan nilai
signifikansi atau nilai probabilitas (p) yang diperoleh dengan taraf
signifikansi (= 0,05) yang telah ditentukan.
Deteksi kenormalan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut
(Ghozali, 2006: 115):
1) Apabila nilai probabilitas p> (0,05), maka data dikatakan terdistribusi
normal.
2) Apabila nilai probabilitas p< (0,05), maka data dikatakan tidak
terdistribusi normal
b. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah antar variabel independen
mempunyai varian yang sam atau tidak. Suatu asumsi kritis model regresi
linier klasik adalah bahwa antar variabel 34 independen mempunyai
varian yang sama, yang merupakan suatu bilangan yang konstan. Jika
asumsi ini tidak terpenuhi, maka terjadi heteroskedastisitas. Pendeteksian
heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan jika nilai probabilitas
p> (0,05), maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.
c. Uji Multikolinieritas
Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah pada model
regresi berganda ditemukan korelasi antar variabel independen. Jika
terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas dalam model
regresi berganda tersebut. Multikolinieritas berhubungan dengan situasi
dimana ada hubungan linier secara pasti atau mendekati pasti di antara
variabel independen (Gujarati, 2001: 211). Variabel yang menyebabkan
multikolinieritas adalah variabel memiliki nilai tolerance yang lebih kecil
dari 0,1 atau memiliki nilai Varience Inflation Factor (VIF) mendekati 10
(Ghozali, 2006: 93).
2. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Ganda
Analisis regresi linier berganda yang digunakan diformulasikan sebagai
berikut (Sugiyono, 2009: 63):
Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
SAKD = α + b1 DA + b2 KT + b3 P+ e
Keterangan :
Y = Variabel dependen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
α = Konstanta
x1 = Variabel independen Dukungan Atasan
x2 = Variabel independen Kejelasan Tujuan
x3 = Variabel independen Pelatihan
b1, b2, b3 ................................. = Koefisien regresi variabel independen
b. Uji-t
Uji-t digunakan untuk menguji validitas pengaruh variabel independen
secara sendiri-sendiri. Langkah-langkah uji-t adalah sebagai berikut:
1) Menentukan hipotesis nihil dan hipotesis alternatif H0 : ß1 = 0, artinya
variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
2) Menentukan level of significance ( ), dimana = 5% (0,05)
3) Menentukan kriteria pengujian dengan pengujian dua sisi :
Ho diterima bila : -t( /2, n-k) ≤ t-hitung ≤ t( /2, n-k)
Ho ditolak bila: t-hitung > t( /2, n-k) atau t-hitung < -t( /2, n-k)
4) Menentukan t-hitung
5) Menarik kesimpulan : H0 diterima atau ditolak
c. Uji Ketepatan Model
Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas
(independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen). Nilai F
signifikan apabila Fhitung > Ftabel. Dalam penelitian ini uji F
dilakukan dengan bantuan program SPSS. Kriteria pengujiannya
adalah apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas (P) < 0,05 maka
uji F signifikan dan Ho ditolak.
3. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefesien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar
varian dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.
Ryang digunakan dalam penelitian ini adalah Ryang mempertimbangkan
jumlah variabel independen dalam suatu model atau disebut R yang telah
disesuaikan (Adjusted-R ). Penelitian ini menggunakan Adjusted-Rkarena
jika jumlah variabel independen yang diteliti lebih dari dua, lebih baik
digunakan adjusted-R2. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan
untuk menggunakan nilai Adjusted R 2 .Koefisien determinasi Adjusted-
Rmenunjukkan persentase total variasi dari variabel dependen yang dapat
dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai R2 menunjukkan
bahwa variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel
independen. ( Ghozali, 2006:87)
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Madiun dengan mengambil sampel
pegawai negeri yang menjabat sebagai bendahara di instansi Pemerintah Kota
Madiun.. Adapun daftar dinas yang diberikan kuesioner adalah sebagai berikut:
Daftar Dinas di Pemerintah Kota Madiun yang Diberikan Kuesioner
No Kantor Distribusi
Kuesioner
Kuesioner
Kembali
1 Kantor Lingkungan Hidup 3 2
2 Dinas Pendidikan 4 3
3 Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Pariwisata 4 3
4 Dinas Kesehatan 2 2
5 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 2 2
6 Dinas Pertamanan dan Kebersihan 2 2
7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, KB, dan
Kesehatan Pangan
2 2
8 Badan Kepegawaian Daerah 3 3
9 Kantor Satpol PP 2 2
10 Kesbanglinmas 2 2
11 Dinas Pasar 2 2
12 Inspektorat 2 2
13 Kantor Catatan Sipil 2 2
14 Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah
(Bappeda)
4 3
15 Dinas Pekerjaan Umum 2 2
16 Kecamatan Taman 2 2
Jumlah kuesioner yang didistribusikan 40 36
% tingkat pengembalian kuesioner 90,0%
Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenience
sampling yaitu pengambilan sampel terhadap responden yang mudah ditemui dan
bersedia menjadi sampel. Selanjutnya didistribusikan kuesioner terhadap 40 orang
pegawai. Dari sejumlah kuesioner yang dibagikan, kuesioner yang dikembalikan
sebanyak 36 kuesioner (90%). Kemudian dari jumlah tersebut, seluruh kuesioner
diisi secara lengkap, sehingga seluruhnya dapat digunakan dalam analisis data.
Gambaran Umum Responden sebagian besar responden merupakan PNS
di lingkungan pemerintah Kota Madiun yang berjenis kelamin laki-laki yaitu
sebanyak 61,1%. Sedangkan 38,9% sisanya adalah pegawai perempuan, sebagian
besar responden dan memiliki pendidikan terakhir Sarjana Sebanyak 75 % dan
terendah selain itu pegawai sebagian besar berpendidikan setingkat Diploma
sebanyak 8,3%. Hal ini berarti mayoritas PNS di lingkungan pemerintah Kota
Madiun adalah berpendidikan Sarjana. responden sudah memiliki masa kerja
antara 6 – 10 tahun yaitu sebanyak 50% dan terendah 42 adalah responden yang
memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun yaitu sebanyak 11,1%.,selanjutnya
sebagian besar responden memiliki jabatan Bendahara Penerimaan yaitu sebanyak
42 %, kemudian bagian Bendahara Pengeluaran sebanyak 15 %.
2. Pengujian Kualitas Data
a. Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan
masing-masing item kuesioner, Teknik korelasi yang digunakan adalah
korelasi product moment Pearson. Data diolah dengan bantuan program
SPSS for Windows release 15.0 Hasil pengujian Validitas menunjukkan
bahwa semua item pernyataan valid karena nilai rproduct moment,
diterima pada taraf signifikansi 5% atau lebih besar rtabel (0,329), jadi
semua item pertanyaan berkorelasi dengan skor skor totalnya. Artinya
semua item pernyataan adalah valid, kemudian untuk selanjutnya semua
butir pernyataan ini dapat diikutsertakan dalam uji reliabilitas
b. Uji Reliabilitas
Pengujian Cronbach Alpha digunakan untuk menguji tingkat
keandalan (reliability) dari masing-masing angket variabel. Apabila
nilai Cronbach Alpha semakin mendekati 1 mengidentifikasikan bahwa
semakin tinggi pula konsistensi internal reliabilitasnya., dari penelitian
tersebut data menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha lebih besar
dari 0,6.
3. Uji Asumsi Model
a. Pengujian Asumsi Klasik
1. Normalitas
Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji
Kolmogorov-Smirnov. dengan cara membandingkan pvalue dengan
taraf signifikansi ( ) sebesar 0,05. Jika p-value > 0,05, maka data
berdistribusi normal. Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov,
dapat diketahui bahwa p-value 0,214 dari unstandardized resdiual
ternyata lebih besar dari α (p>0,05), sehingga keseluruhan data
tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran
data yang normal.
2. Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi
di antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya,
dilakukan dengan melihat besarnya Tolerance Value dan Variance
Inflation Factor (VIF). Value dan Variance Inflation Factor (VIF).
Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas
yang memiliki tolerance lebih dari 0,1 (>0,1) dan semua variabel
bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10 (<10). Jadi dapat disimpulkan
bahwa tidak ada gejala multikolinieritas dalam model regresi
3. Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam
model regresi memiliki variansi yang sama (homoskedastisitas) dari
residual satu ke pengamatan yang lain. Jika asumsi ini tidak dipenuhi,
maka terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil perhitungan menunjukkan
tidak ada gangguan heteroskedastisitas, karena nilai t tabel sebesar
2,042 berada tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%. Jadi secara
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah
heteroskedastisitas dalam penelitian.
4. Pengujian Hipotesis
a. Analisis Regresi Berganda
SAKD = α+ b1 DA + b2 KT + b3 P + e i
Keterangan :
Y : sistem akuntansi keuangan daerah
: konstanta
b1 …b5 : koefisien regresi variabel independen
X1 : dukungan atasan
X2 : kejelasan tujuan
X3 : pelatihan
ei : standart error
Model persamaan regresi linier berganda yang dapat disusun adalah
sebagai berikut:
Y = 4,747 + 0,323 (X1) + 0,257 (X2) + 0,283 (X3) + ei
Nilai konstanta adalah sebesar 4,747, artinya jika tidak ada
pengaruh dari dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan, maka
kegunaan sistem informasi hanya sebesar 4,747.
Nilai koefisien b1 adalah sebesar 0,323 dengan signifikansi 0,002
(p<0,05), berarti dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kegunaan
sistem akuntansi keuangan daerah
Nilai koefisien b2 adalah sebesar 0,257 dengan signifikansi 0,013
(p<0,05), berarti kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap
kegunaansistem akuntansi keuangan daerah
Nilai koefisien b3 adalah sebesar 0,283 dengan signifikansi 0,009
(p<0,05), berarti pelatihan berpengaruh positif terhadap kegunaan system
akuntansi keuangan daerah.
b. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari
variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen
dalam model. Dari pengujian yang telah dilaksanakan menghasilkan
nilai Adjusted R2 sebesar 0,749, Nilai koefisien determinasi bernilai
positif, hal ini menunjukkan bahwa sekitar 74,9% variasi dari kegunaan
sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variable
dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Sedangkan 25,1%
sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
c. Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi dari model
regresi yang digunakan. Teknik yang digunakan adalah dengan
membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Dari hasil pengolahan data
diperoleh nilai F sebesar 35,779, sedangkan Ftabel pada taraf
signifikansi 5% dengan def= (3;32) adalah sebesar 2,92. Dikarenakan
Fhitung lebih besar dari Ftabel (35,779 > 2,92) dengan nilai p-value
sebesar 0,000 diterima pada taraf signifikansi 5%. Artinya model
regresi sudah fix atau cocok, maka model pengaruh dukungan atasan,
kejelasan tujuan, dan pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi
keuangan daerah adalah sudah cocok.
d. Uji t (Uji Hipotesis)
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi dari
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara
individual. Variabel dukungan atasan memiliki nilai t = 3,363 lebih
besar dari T tabel yaitu (3,363 > 2,042) dengan nilai p-value sebesar
0,002 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Nilai positif
menunjukkan adanya pengaruh positif. Artinya dukungan atasan
berpengaruh terhadap kegunaan
sistem akuntansi keuangan daerah dan H1 dinyatakan diterima.
Variabel kejelasan tujuan memiliki nilai t = 2,645 lebih besar dari t
tabel sebesar 2,042 yaitu 2,645 > 2,042 atau nilai p-value sebesar 0,013
diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya kejelasan tujuan
berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan
H2 dinyatakan diterima Variabel pelatihan memiliki nilai t = 2,762
lebih besar dari t tabel sebesar 2,042 yaitu 2,762 > 2,042 atau nilai p-
value sebesar 0,009 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05).
Artinya pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi
keuangan daerah dan H3 dinyatakan diterima.
5. Pembahasan
a. Pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi
keuangan daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan atasan
berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan
daerah. Hasil analisis regresi memperoleh nilai koefisien b1 adalah
sebesar 0,323 dengan nilai t = 3,363 terbukti signifikan dengan nilai
p<0,05 dan H1 diterima. Artinya semakin tinggi tingkat dukungan
atasan, maka kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin
tinggi. Sebaliknya semakin rendah tingkat dukungan atasan, maka
semakin kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin
rendah. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis H1 dan
konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Cavaluzzo dan Ittner
(2004), Latifah dan Sabeni (2007), dan Abdul Rohman (2009) yang
membuktikan bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap suksesnya
implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.
b. Pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi
keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan
tujuan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi
keuangan daerah. Hasil analisi regresi memperoleh nilai koefisien b2
adalah sebesar 0,257 dengan nilai t sebesar 2,645 terbukti signifikan
dengan nilai p<0,05 dan H2 diterima. Artinya semakin jelas tujuan,
maka kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin tinggi.
Sebaliknya semakin kurang jelas tujuan, maka semakin kegunaan
sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin berkurang. Kejelasan
tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan system karena individu
dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana
mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan
dan kompetensi yang dimiliki. Hasil penelitian ini berhasil mendukung
hipotesis H2 namun tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya
oleh Cavaluzzo dan Ittner (2004), Latifah dan Sabeni (2007), dan Abdul
Rohman (2009) yang membuktikan bahwa kejelasan tujuan tidak
mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah
c. Pengaruh pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan
daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh
positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil
analisis regresi memperoleh nilai koefisien b3 adalah sebesar 0,283
dengan nilai t = 2,762 terbukti signifikan dengan nilai p<0,05 dan H3
diterima. Artinya semakin tinggi intensitas pelatihan, maka kegunaan
sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin tinggi. Sebaliknya
semakin rendah intensitas pelatihan, maka semakin kegunaan sistem
akuntansi keuangan daerah akan semakin berkurang. Hasil penelitian
ini berhasil mendukung hipotesis H3 namun tidak konsisten dengan
hasil penelitian sebelumnya oleh Cavaluzzo dan Ittner (2004), Latifah
dan Sabeni (2007), dan Abdul Rohman (2009) yang membuktikan
bahwa pelatihan tidak mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi
keuangan daerah
V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa dari faktor organisasional yang diuji, factor
keperilakuan organisasi yang meliputi Dukungan atasan, kejelasan tujuan dan
pelatihan mempengaruhi SAKD ( Sistem Akuntansi Keuangan Daerah).
IMPLIKASI
Penelitian ini mempunyai implikasi yang luas di masa yang akan
datang, khususnya untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan
hubungan faktor perilaku dalam implementasi inovasi system. Penelitian ini
juga di harapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada Pemerintah
Daerah bahwa kesuksesan implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh
faktor teknis dan dana, namun faktor perilaku dari pengguna juga perlu
diperhatikan.
KETERBATASAN
Dalam penelitian ini mengambil responden terbatas pada bagian
keuangan saja di beberapa instansi di Kota Madiun, sehingga kemungkinan
akan menghasilkan hasil yang berbeda,maka perlu diperluas di bagian-bagian
yang lain dan intansi yang lebih banyak lagi
SARAN
Penelitian selanjutnya dapat menambah variiabel lain tidak terbatas
pada faktor perilaku tapi juga faktor teknis dalam rangka implementasi
SAKD perlu untuk diteliti dan untuk sample agar diperluas tidak hanya di
Intansi saja.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul , 2003. “ Persepsi aparat Pemerintah Daerah Wilayah Surakartaterhadap penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( Studi Kasusaparat bidang keuangan daerah di eks Karesidenan Surakarta”. Skripsitidak diterbitkan, Surakarta : UMS
Abdul Halim, 2002, “ Akuntansi dan pengendalian keuangan daerah “.Yogyakarta : Seri bunga rampai.
Abdul Rohman, 2009, Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi,PengelolaanKeuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan KinerjaPemerintah Daerah (survey pada Pemda di Jawa Tengah), JurnalAkuntansi & Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Amrul, Sadat dan Ahyadi Syar’ie, 2005. Analisis Beberapa Faktor yangBerpengaruh Terhadap Proses Pengembangan Kualitas Sistem SNAVIII Solo, 15 – 16 September 2005
Bastari, Imam,2007. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan StandarAkuntansi Pemerintahan sebagai wujud reformasi manajemenkeuangan daerah Jurnal Akuntansi & Bisnis. Anggota Komite KerjaStandar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: BPUNDIP.
Jogiyanto.2005.Metodologi Penelitian Bisnis.Yogyakarta: BPFE
Latifah, Lyna dan Arifin Sabeni Faktor keperilakuan organisasi dalamimplementasi Sistem Akuntansi Keuangan daerah , SimposiumNasional Akuntansi X 2007, Universitas Hasanuddin 26-28 Juli ,Makasar
Nirzawar. Tinjauan Umum terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah diKabupaten Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN, 2001.
Nurlela, Siti. Rahmawati, , Pengaruh faktor keperilakuan organisasi terhadapkegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Pemda
SUBOSUKOWONOSRATEN, Simposium Nasional Akuntansi XII2010, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah
Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPermendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.
Rahman, Syaiful, Muhammad Nasir, dan Sri Handayani. 2007. Pengaruh SistemPengukuran Kinerja Terhadap Kejelasan Peran, PemberdayaanPsikologis Dan Kinerja Manajerial (Pendekatan Partial Least Square)Penelitian Terhadap Manajer Perusahaan Manufaktur Di Jawa Tengah).Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. 2007. AMKP-01
Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Suharsimi, Arikunto,2006.Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. PT.Rineka Cipta: Jakarta
Suwardjono, 2006, Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan KeuanganPemerintah, Simposium Nasional Akuntansi XII 2009, Palembang
LAMPIRAN
QUESIONER / PERTANYAAN(YANG HARUS DIISI RESPONDEN)
PERTANYAAN KAREKTERISTIK RESPONDEN
Berilah tanda centang (√) pada tempat jawaban yang tersedia , sesuai dengan
pendapat Bapak/ Ibu / Saudara/ i yang di anggap paling tepat atau paling sesuai.
Nama : .....................................................
( Responden berhak untuk tidak menyebutkan nama )
Umur : 1. ( ) 20-25 Tahun 4. ( ) 36-40 Tahun
2. ( ) 26-30 Tahun 5. ( ) 41-45 Tahun
3. ( ) 31-35 Tahun 6.( ) > 45 Tahun
Jenis Kelamin : 1. ( ) Laki- Laki 2. ( ) Perempuan
Pendidikan : 1.( ) SMA 2.( ) Diploma 3.( ) Sarjana
Masa kerja : 1.( ) < 5 tahun 3.( ) 10 tahun 5.( ) 20 tahun
2.( ) > 5 tahun 4.( ) > 10 tahun 6.( )>20 tahun
Jabatan/ golongan : 1. ( ) IIA 5.( ) III A 9.( ) IV A
2. ( ) IIB 6. ( ) IIIB 10.( ) IV B
3. ( ) IIC 7. ( ) IIIC 11.( ) IV C
4. ( ) IID 8. ( ) III D 12. ( ) IV D
Petunjuk pengisisan :Berilah jawaban dengan memberi tanda centang ( ) untuk setiap
pertanyaan berikut. Anda akan bersikap netral pada sejumlah pertanyaan yangbersifat kontroversial, akan tetapi usahakan memilih rating yang lebihmenunjukkan perasaan anda.Keterangan : Angka 1 STS : Sangat Tidak Sesuai
Angka 2 S : SesuaiAngka 3 N : NetralAngka 4 TS : Tidak sesuaiAngka 5 SS : Sangat Sesuai
VARIABEL SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
No URAIAN STS
(1)
S
(2)
N
(3)
TS
(4)
SS
(5)
1 Pencatatan transaksi keuangan dalam jurnal
selalu menggunakan bukti transaksi yang sah
dilakukukan secara kroniologis.
2 Posting dari jurnal ke buku besar dilakukan
secara periodic (berkala) ?
3 Laporan keuangan disusun oleh PPK- SKPD,
Laporan berupa LRA, Neraca, CALK..
4 Paling lambat Laporan Realisasi Semester I
diserahkan ke PPKD tidak lebih dari 10 hari
setelah semester pertama tahun anggaran
terakhir.
5 Laporan Keuangan mendorong SKPD untuk
menggunakan Sumber Daya secara efisiensi
dan efektif .
6 Prosedur antara keuangan yang ada tidak
bertentangan dengan Permendagri No. 13
Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun
2007 serta Prosedur yang disusun Pejabat
berwenang daerah/ perda.
7 Laporan Keuangan yang baik mencerminkan
tatakelola pemerintahan yang baik .
8 Pengguna Anggaran ( PA) bertanggungjawab
atas pengguna anggaran melalui laporan
keuangan yang disusun telah berdasarkan
Permendagri No. 13 tahun 2006 dan
Permendahri no.59 tahun 2007 .
VARIABEL DUKUNGAN ATASAN
No URAIAN STS
(1)
S
(2)
N
(3)
TS
(4)
SS
(5)
1 Atasan mendukung pada keputusan yang anda
buat dalam pekerjaan.
2 Para pegawai patuh dan loyal kepada pimpinan.
3 Para pegawai selalu menekankan untuk dapat
melaksanakan pekerjaan dengan kualitas yang
tingg
4 Para pegawai merasa bebas dan tidak takut
untuk tidak menyetujui pendapat dan tindakan
atasan.
5 Pimpinan menaruh kepercayaan kepada anda ?
6 Pimpinan menyetujui pendapat dan inisiatif
anda.
7 Anda diberikan kebebasan untuk
mendiskusikan berbagai masalah dengan
atasan anda.
8 Atasan selalu memperhatikan problem yang
anda hadapi.
9 Semua dukungan dari atasan diterima semua
oleh pegawai.
10 Atasan memberi wewenang kepada anda untuk
melakukan pekerjaan menurut cara anda.
VARIABEL KEJELASAN TUJUAN
No URAIAN STS
(1)
S
(2)
N
(3)
TS
(4)
SS
(5)
1 Tugas-tugas yang diberikan telah
disederhanakan sehingga setiap pegawai dapat
mengerjakannya
2 Tujuan setiap pekerjaan yang anda kerjakan
didefinisikan dengan jelas.
3 Tujuan organisasi diberikan dengan jelas oleh
pimpinan .
4 Anda telah mengetahui bahwa pekerjaan anda
berkaitan dengan tujuan kelompok/ organisasi.
5 Pencapaian tujuan dari setiap tugas selalu
ditekan pada lembaga anda
6 Tingkat sasaran prestasi yang ingin dicapai
oleh organisasi sangat tinggi
VARIABEL PELATIHAN
No URAIAN STS
(1)
S
(2)
N
(3)
TS
(4)
SS
(5)
1 Cara-cara kerja spesifik telah dijelaskan.
2 Apakah berbagai bidang ketrampilan kerja
dipunyai pimpinan ?
3 Melaksanakan pekerjaan dengan kualitas
bagus membuat saya merasa dapat
mengembangkan kemampuan saya.
4 Kontribusi anda kepada lembaga mendapat
tanggapan yang menyenangkan.
5 Pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan
pekerjaan telah diberikan cukup banyak jenis
pelatihan.
6 Fasilitas pelatihan yang diberikan sangat bagus.
7. Jenis Pelatihan yang diberikan sudah sesuai
dengan yang diinginkan dan sesuai dengan
pekerjaan.
8. Yang dikirim dalam pelatihan adalah mereka
yang bekerja sesuai dengan bidangnya.
9. Setiap ada penerapan sistem baru selalu
diberikan pelatihan terlebih dahulu.
Sumber : ( Lyna Latifah dan Arifin Sabeni, 2007 )
