PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP … 45-57.pdf · Pada organisasi sektor publik maupun instansi swasta, ... 3. Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. Tujuan akuntabilitas adalah

Cahaya Aktiva Vol.02 No.02, September 2012 Marhaendra Kusuma

Politeknik Cahaya Surya Kediri

45

1. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini penting sekali memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dipercayakan orang lain kepada kita. Jika tidak memiliki rasa tanggung jawab maka kita tidak akan mempunyai dorongan untuk melakukan sesuatu dengan benar dan sebagaimana mestinya, mugkin juga tidak akan mematuhi peraturan yang sudah diatur sebagai suatu proses yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan tanggung jawab tersebut.

Menurut Ulum (2008), dalam PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban yaitu Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah. PP Nomor 108 tahun 2000 menyatakan keempat aspek diatas dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur renstra. PP 11 tahun 2001 menyatakan agar pemerintah daerah

menyampaikan informasi yang terkait dengan keuangan daerah ke pemerintah pusat dimana informasi tersebut antara lain mencakup APBD. Perhitungan APBD, dan Neraca

Pada organisasi sektor publik maupun instansi swasta, sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk membuat suatu laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pada instansi swasta, laporan pertanggungjawaban tersebut tidak harus dipublikasikan, tetapi ada beberapa jenis instansi swasta yang mempublikasikan laporan keuangan untuk suatu keperluan tertentu

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat diperlukan. Adanya pengukuran kinerja ini dapat dinilai bagaimana suatu manajemen yang dipimpin oleh suatu manager itu bekerja. Berdasarkan Aksioma yang dikenal dari ilmu manajemen yang menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja mengungkapkan

PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP TRANSPARANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris Terhadap Persepsi Mahasiswa Diploma Akuntansi di Kediri)

Oleh :

Marhaendra Kusuma

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menurut persepi mahasiswa akuntansi Politeknik Cahaya Surya. Hasil uji hipotesis menujukkan nilai koefisien determinasi adjusted R2 menunjukkan nilai besar 0.877a. Hasil ini mengindikasikan bahwa 87,70 % variasi tingkat transparansi penyajian laporan keuangan dapat dijelaskan dari variasi akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi penyajian laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi thitung sebesar 0.000 lebih kecil dari alpha 5. Hal ini berarti H0 ditolak. Kata kunci : akuntabilitas, transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah



46

bahwa “Apa yang dapat diukur, dapat dilakukan. Kita mengatur apa yang kita ukur, jika anda tidak dapat mengukurnya, maka anda tidak dapat mengawasinya, mengatur atau memperbaikinya.”

Berdasarkan ungkapan diatas dapat kita ketahui bahwa pengukuran suatu kinerja adalah cara untuk dapat melakukan suatu pengawasan, pengaturan serta perbaikan atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu pekerjaan panjang dan berat sehingga sudah se-mestinya semua pihak dalam lingkup pemerintah daerah bekerja sama agar laporan yang disusun dan disajikan memenuhi semua kriteria akuntansi sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Agar laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan dapat diketahui oleh masyarakat / stakeholder, pemerintah daerah melakukan publikasi atas laporan tersebut. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh instansi publik (pemerintah daerah) perlu diketahui oleh para stakeholder.

Salah satu alasan mengapa para stakeholder perlu mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja praktisi keuangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengolah dana yang dipercayakan kepada mereka untuk pembangunan. Selain para stakeholder sebagai pihak ekstern, para praktisi keuangan pemerintah daerah sebagai pihak intern juga perlu mengetahui laporan pertanggungjawaban yang mereka buat.

Mahasiswa jurusan akuntansi merupakan salah satu dari stakeholder yang juga perlu mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai masyarakat yang membayar pajak, tentunya mahasiswa akuntansi juga ingin mengetahui bagaimana dan digunakan untuk apa saja dana yang dipercayakan kepada pemerintah. Alasan lain memilih mahasiswa jurusan akuntansi karena mereka juga telah menempuh mata kuliah akutansi sektor publik selain itu mungkin mereka juga kelak berkarir di sektor publik sebagai pengelola laporan keuangan pemerintah daerah.

Para praktisi keuangan juga memerlukan hasil dari laporan pertanggungjawaban tersebut untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya tentang instansi mereka. Bahkan para praktisi keuangan pemerintah daerah tidak hanya sekedar mengetahui saja tetapi juga menganalisis bagaimana kinerja mereka selama 1 (satu) tahun kebelakang ini. Apa perlu adanya peningkatan atau dirasa sudah cukup.

Laporan keuangan yang dipublikasikan tersebut haruslah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kota Kediri merupakan kota yang berkembang cukup pesat karena letaknya yang strategis, maka sangatlah perlu melakukan tata kelola yang baik. Seiring bergulirnya otonomi daerah maka pemerintah kota Kediri juga harus dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada pulik di kota Kediri

Akuntabilitas menjadi salah satu unsur pokok dalam mewujudkan good governance yang sedang dilakukan bangsa Indonesia pada saat ini. Akuntabilitas publik masyarakat bahwa setiap pelaku dan tindakan pejabat publik, baik dalam membuat kebijakan (public policy), mengatur dan membelanjakan keuangan negara maupun melaksanakan penegakan hukum haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatanya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Hamid Muhammad 2007). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Menurut Logos (2003) transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas.

Seperti halnya di bidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil (equitable). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi. Menurut Surya Darma (2007) transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam



47

mengelola suatu kegiatan. Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi pelayanan publik yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan berwibawa dalam arti professional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah daerah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Hamid Muhammad 2007).

Mahasiswa jurusan akuntansi mewakili kepentingan publik untuk mengetahui tentang laporan keuangan pemerintah daerah, namun karena mahasiswa jurusan akuntansi tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah kemungkinan mereka dapat memiliki persepsi yang berbeda. Perbedaan pendapat tersebut yaitu misal dalam hal akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dibanding para pengelola laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pihak intern pemerintah daerah. 2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan akuntabilitas terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menurut persepi mahasiswa akuntansi Politeknik Cahaya Surya?

3. TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menurut persepi mahasiswa akuntansi Politeknik Cahaya Surya.

4. TINJAUAN PUSTAKA

Budiardjo (1998: 107-120) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.” Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus

menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances system). Menurut UU No.28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegeng kedaulatan tertinggi Negara sesuai dngan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Samuel Paul dalam Suhirman auntabilitas bertujuan untuk menjamin agar prosedur, aktivitas dan luaran dari kebijakan pemerintah memenuhi tujuan dan standart yang telah disepakati.

Islamy dalam widodo menuturkan bahwa akuntabilitas adalah landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintah yang diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaanya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Menurut Jabra dan Dwivedi dalam widodo akuntabilitas adalah persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil sebesar mungkin.

Guy Peter (2000: 299-381) menyebutkan Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Dalam (BPPN&Dep.Dalam Negeri, 2002: 19) menyebutkan bahwa, Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Menurut Hamid Muhammad (2007) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Mardiasmo (2004) mengartikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi



48

amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP,2005). Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003).

Merangkum dari keseluruhan definisi akuntabilitas yang berbeda-beda tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya, akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Birokrasi publik dikatakan akuntabel manakala mereka di nilai secara obyektif oleh masyarakat dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sikap, dan sepak terjangnya kepada pihak yang yang mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal. Pertanggungjawaban obyektif bersumber dari luar yang mendorong untuk bekerja keras sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Menurut Asian Development Bank (Krina, 2003), berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah : 1. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat

secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.

2. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.

3. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.

4. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.

5. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

Ada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indicator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:

1. Penyebar luasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media masa, media nirmasa, maupun media komunikasi personal.

2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.

3. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

4. Ketersediaan system informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dana publik 2. Penyajian tepat waktu 3. Adanya pemeriksaan (audit)/respon

pemerintah.

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan publik yang tinggi akan pemeritah daerah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Mardiasmo (2004) menyatakan : tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah daerah yang baik dan terpercaya.

Pengelola keuangan pemerintah daerah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Rumusan tujuan akuntabilitas di atas hendak menegaskan bahwa, akuntabilitas bukanlah akhir dari system penyelenggaran menejemen pemerintah daerah, tetapi merupakan factor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasin yang lebih tinggi lagi. Bahkan bisa dikatakan bahwa akuntabilitas baru sebagai titik awal menuju keberhasilan menejemen pemerintah daerah yang berkinerja tinggi.

Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertical dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertical merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan menyangkut



49

hubungan antar sesame pengelola laporan keuangan.(Haryanto,2007).

Pengelola keuangan pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan selurh komponen pengelolaanya kepada masyarakat. Akuntabilitas menyangkut pengelolaan keuanan, dan kualitas output. Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Baik sumber-sumber penerimaan, besar kecilnya penerimaan, maupun peruntuknya dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola (Haryanto,2007). Pengelola keuangan yang bertanggungjawab akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Sebaliknya pengelola yang melakukan praktek korupsi tidak akan dipercaya. Akuntabilitas tidak hanya menyangkut system tetapi juga menyangkut moral individu. Jadi moral individu yang baik akan menjamin pengelolaan keuangan yang bersih dan jauh dari praktek korupsi. Ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sector publik (Mardiasmo 2004): 1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas

hukum Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan petanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Menurut Hamid Muhammad (2007) ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh pemerinta daerah untuk peningkatan akuntabilitas:

1. Pemerintah daerah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.

2. Pemerintah daerah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan system pemnatauan kinerja dan system pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

3. Pemerintah daerah menyusun pengembangan pemerintah daerah dan menyampaikan kepada publik di setiap awal tahun anggaran.

4. Menyusun indicator yang jelas tentang pengukuran kinerja pemerintah daerah dan disampaikan kepada publik.

5. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pemerintah daerah dan menyampaikan hasilnya di setiap akhir tahun.

6. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.

7. Menyediakan informasi mengenai agenda pemerintah daerah

8. Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Untuk mengukur berhasil tidaknya akuntabilitas dalam manajemen pemerintah daerah, dapat dilihat pada beberapa indicator, sebagaimana dinyatakan oleh Hamid Muhammad (205) sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintah daerah.

2. Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

3. Meningkatnya kesesuaian kinerja dan agenda pemerintah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

4. Berkurangnya kasus-kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di pemerintah daerah.

Keempat indikator diatas dapat dipakai oleh pemerintah daerah untuk mengukur apakah akuntabilitas menejemen pemerintah daerah telah mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki. Tidak saja publik merasa puas, tetapi pemerintah daerah akan mengalami peningkatan dalam banyak hal.



50

Menurut Jamason Sinaga dalam artikelnya Selamat Datang Standart Akuntansi Pemrintahan Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, SAP sudah harus diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2005. Artinya bahwa penyajian laporan keuangan tahun 2005 sudah harus sesuai dengan SAP. Pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan SAP dalam waktu yang relatif pendek? Penyusunan sistem akuntansi dimanapun memerlukan waktu yang relatif lama.

Oleh karena itu menjadi pertanyaan yang kritis bagaimana merancang system akuntansi yang dapat menghasilkan informasi sesuai dengan SAP dalam waktu yang relatif pendek. Kondisi masing-masing entitas memang tidak ada yang persis sama. Sebagian entitas telah mencoba membuat laporan keuangan yang mirip dengan yang diatur dalam SAP. Sebagian lagi masih menunggu dan masih menggunakan sistem dan prosedur yang lama. Akan tetapi ada juga Pemda yang telah mencoba mengantisipasi pemberlakuan standar ini dengan mencoba merancang sistem yang sesuai dengan substansi yang diatur di dalam SAP dengan menggunakan draft SAP yang diterbitkan KSAP.

SAP mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur, dan melaporkannya. Oleh karena itu SAP mengatur penyajian pos-pos yang harus disajikan dalam laporan keuangan seperti pos kas, piutang, aset tetap dan seterusnya. Cara atau proses penyajian pos-pos tersebut tidak lagi diatur dalam SAP. Bagi Pemda yang telah mengantisipasi penerapan SAP hanya memerlukan sedikit modifikasi dalam sistemnya. Akan tetapi bagi Pemda yang belum mencoba mengantisipasi tidak berarti tidak dapat menyajikan laporan keuangan sesuai SAP. Jika sistem yang berlaku belum dapat menghasilkan langsung informasi sesuai SAP, pencatatan harus diidentifikasi sedemikian rupa sehingga diketahui informasi yang dihasilkan dari sistem yang sedang berlaku. Kemudian dilakukan penggolongan informasi yang dihasilkan (mapping) dengan pos-pos yang diatur dalam SAP. Dengan demikian dapat dihasilkan laporan keuangan sesuai SAP.

Teknik lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengumpulkan seluruh bukti transaksi selama satu tahun penuh kemudian dilakukanpengidentifikasian dan pengklasifikasian bukti-bukti transaksi dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti tersebut. Hal ini tentu saja akan menyulitkan pekerjaan di akhir tahun dan dikhawatirkan laporan keuangan tidak dapat selesai tepat waktu.

Menurut Anthony dalam Mardismo (2002), mengklasifikasikan laporan keuangan sector publik menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu:

1. Lembaga pemerintah 2. Investor dan kreditor 3. Pemberi sumber daya 4. Badan pengawas 5. Konstituen

Sementara itu menurut Hanley et al, (1992) dalam Mardiasmo (2002), pemakai laporan keuangan sector publik menjadi 12 (dua belas) kelompok, yaitu:

1. Anggota terpilih 2. Masyarakat sebagai pemilih dan pembayar

pajak 3. Pelanggan atau klien 4. Karyawan dan pegawai 5. Pelanggan dan pemasok 6. Pemerintah 7. Pesaing 8. Regulator 9. Pemberi pinjaman 10. Donor dan sponsor 11. Investor atau partner bisnis 12. Kelompok peneka lainya.

Menurut Borgonovi dan Anessi-Pessina (1997) dalam Mardismo (2002), pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sector publik yaitu:

1. Masyarakat pengguna jasa publik 2. Masyarakat pembayar pajak 3. Perusahaan dan organisasi social ekonomi

yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi.

4. Bank dan masyarakat sebgai kreditor pemerintah

5. Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb.

6. Investor asing dan count Analyst 7. Generasi yang akan datang 8. Lembaga Negara 9. Kelompok politik 10. Manajer publik (Gubernur, Bupati, Direktur

BUMN/BUMD) 11. Pegawai pemerintah

Transparansi adalah keterbukaan atas

semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Hamid Muhammad 2007). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dalam konteks pembangunan,



51

transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum. Menurut UU No.28 Tahun200 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaran pemerintah daerah adalah azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Menurut Joko Widodo transparansi lebih

mengarah pada kejelasan mekanismeforulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Rakyat dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kegiatan publik dan implementasinya. Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, proyek yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Rakyat secara pribadi dapat megetahui secara jelas dan tajam tentang proses perumusan kegiatan publik dan implementasinya. Dengan kata lain segala kebijakan dan implementasi kebijakan baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.

Menurut UNDP ( United Nations Development Programme) transparansi adalah tersedianya informasi secara bebas dan dapat

diakses secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan. Informasi disediakan dengan isi yang mudah untuk dipahami. System transparan memiliki prosedur yang jelas dalam pengambilan keputusan publik. Adanya saluran komunikasi informasi antara stakeholder dan birokrat.

Berdasarkan pengertian di atas maka

dapat disimpulkan bahwa secara makna kata transparansi adalah suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan jelas. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa-apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusa publik. Dalam hal ini peran pemerintah adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Transparansi pemerintah daerah perlu ditingkatkan agar publik memahami situasi pemerintah daerah sehingga mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraanpemerintah daerah. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkantransparansi pemerintah daerah

Tabel 1 Tabel Konsep Transparansi

Aspek Keterangan

Substansi Informasi 1. Proses pembuatan dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.

2. Program, proyek dan implementasi kebijakan. 3. Prosedur pengaduan kepada masyarakat.

Sifat informasi 1. Mudah dipahami. 2. Benar dan jujur. 3. Akurat, memadai, lengkap.

Cara memperoleh informasi 1. Cepat, tepat waktu, murah 2. Mudah diakses

Aktor Pemerintah kepada masyarakat khususnya stakeholder.



52

kepada publik menurut Hamid Muhammad (2007) antara lain :

1. Pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui temu wicara maupun media cetak maupun elektronik.

2. Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang bersifat rahasia.

3. Membuat prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai ke publik.

4. Membuat peraturan yang menjamin hak

publik untuk mendapatkan informasi pemerintah daerah, fasilitas data base dan sarana informasi dan komunikasi.

Masih menurut Hamid Muhammad(2007) bahwa keberhasilan transparansi pemerintah daerah ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah adalah bersih dan berwibawa.

2. Meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan.

4. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan jenis informasi, tidak semua informasi sifatnya bebas diakses masyarakat. Dilihat dari cara penyampaian, tidak semua informasi harus disampaikan secar aktif oleh pemerintah. Informasi yang wajib diinformasikan secara aktif antara lain informasi yang berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan, hasil pembahasan dan penetapan APBD, perencanaan sampai hasil penetapan tata ruang, pelaksnaan proyek pembangunan, struktur dan fungsi badan publik serta prsedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik di badan publik yang bersangkutan. Badan publik adalah pihak penyelenggara kota di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Informasi yang wajid tersedia setiap saat antara lain hasil keputusan badan publik beserta pertimbangannya, seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkirakan pengeluararan tahunan badan publik, perjanjian dengan pihak ketiga, dan prosedur pelayanan publik. Informasi

yang wajib diumumkan secepatnya adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak. Sedangkan informasi sifatnya terbatas yaitu informasi publik yang apa bila dibuka dan diberikan kepada orang lain dapat menghambat proses penegakan hokum dan informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang lain dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Kontrol rakyat terhadap

penyelenggaraan Negara hanya berjalan efektif bila program dan kebijakan pemerintah dilaporkan secara transparan. Kerena itu, tuntutan kepada pemerintah untuk bersikap transparan dalam penyelanggaraan urusan publik lebih intensif dibandingkan dengan pihak lainnya. Pemerintah mewujutkan transparasi dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan keputusan yang menyangkut kepetingan publik.

Menurut mardiasmo (2002), pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sabagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan (disclosure) dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang diprakikan secra konsisten. Pemerintah diharapakan dapat memberikan informasi tambahan untuk hal-hal sebagai berikut: 1. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang

digunakan untuk pembuatan laporan. 2. Kebijakan menghapuskan/menghentikan

aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas.

3. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva-aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya.

4. Deskripsi mengenai jenis-jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktifitas.

5. Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non operasi.

6. Pemerintah harus mengungkapkan secara detail/lengkap dalam catatan laporan keuangan mengenai asset modal dan utang jangka panjang. Asset modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari asset modal yang didepresiasi.



53

Informasi mengenai kewajiban jangka panjang meliputi obligasi, utang wesel, pinjaman, utang leasing, tuntutan, dsb.

5. HIPOTESIS

Wulandari, Suhardjanto dan Djamaludin (2009) meneliti tentang persepsi user atas akuntabilitas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji persepsi antara kelompok user mengenai akuntabilitas publik dan akuntabilitas keuangan atas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Surakarta. Selain itu juga mendiskripsikan hal yang melandasi persepsi user mengenai akuntabilitas publik dan akuntabilitas keuangan atas laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Surakarta. Dalam laporan ini disajikan analisis tentang persepsi user mengenai akuntabilitas user dan akuntabilitas keuangan atas laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Surakarta secara mendalam.

Dengan adanya persamaan persepsi user, maka komunikasi dan transparasi antar Pemerintah Kota Surakarta dengan user dapat tercapai untuk menuju tatanan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara internal user dan eksternal user atas akuntabilitas publik laporan pertanggngjawaban keuangan Pemerintah Kota Surakarta terbukti. Hal ini dikarenakan masing-masing user memiliki interprestasi sendiri dalam menentukan ukuran yang digunakan untuk menilai akuntabilitas publik. Dimana hal ini juga dilatar belakangi oleh usia, masa kerja dan tingkat pendidikan yang berbeda.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara internal user dan external user atas akuntabilitas keuangan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota Surakarta terbukti. Dimana user menilai akuntabilitas keuangan tidak berdasarkan standart yang baku untuk mengukurnya sehingga terjadi penilaian dengan criteria masing-masing user, selain itu tingkat pemahaman dan pengalaman di lapangan (praktik) juga memberikan kontribusi yang besar dalam memberika penilaian persepsi atas akuntabilitas keuangan. Perbedaan persepsi antara user terjadi karena mereka tidak menggunakan satu ukur dalam menilai akuntabilitas publik dan akuntabilitas keuangan. Hal ini dikarenakan

mereka tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama atas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil riset sebelumnya dan kajian teoritis maka hipotesis dalam penelitian ini adalah HA : Akuntabilitas berpengaruh positif dan

signifikan terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

6. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat perilaku dan persepsi oleh karenanya jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun kelompok seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjaring data primer adalah daftar pertanyaan atau kuesioner.

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tentang akuntabilitas dan transparasi laporan keuangan pemerintah daerah. Aspek yang diteliti dari akuntabilitas tersebut adalah mengenai akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Sedangkan aspek yang diteliti dari transparansi adalah substansi informasi, sifat informasi dan cara memperoleh informasi.

Pengukuran persepsi terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dengan kuesioner yang menggunakan Likert scale dengan skala 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). Penyajian kuesioner dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Bagian pertama berisi 10 pernyataan yang mengukur persepsi pengelola keuangan pemerintah daerah dan mahasiswa jurusan akuntansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 10 pernyataan tersebut meliputi 4 kategori, yaitu: 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 2. Akuntabilitas proses 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas kebijakan

Sedangkan bagian kedua berisi 10 pernyataan yang mengukur persepsi pengelola keuangan pemerintah daerah dan mahasiswa jurusan akuntansi terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. 10 pernyataan tersebut meliputi 3 kategori, yaitu:



54

1. Substansi informasi 2. Sifat informasi 3. Cara memperoleh informasi

Responden dalam penelitian ini adalah

mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Cahaya Surya Kediri sebanyak 40 orang dari berbagai angkatan. Adapun metode analisis yang digunkan dalam penelitian ini adalah perhitungan statistik menggunakan SPSS 16.0 for windows. SPPS merupakan paket program aplikasi komputer untuk mengolah dan menganalisis data. Data yang dimaksud adalah data numerik atau data kuantitatif atau data kualitatif yang dikuantitatifkan. Data ini dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala likert yang menggunakan 5 kategori penelitian yaitu sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Dalam penelitian, data mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Benar tidaknya data, sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Sedang benar tidaknya data, tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Pengujian instumen biasanya terdiri dari uji validitas dan reliabilitas.

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2009). Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak di ukur. Penggaris dinyatakan valid jika digunakan untuk mengukur panjang, namun tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Artinya, penggaris memang tepat digunakan untuk mengukur panjang, namun menjadi tidak valid jika penggaris digunakan untuk mengukur berat. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan-pernyataan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Teknik untuk mengukur validitas kuesioner adalah sebagai berikut dengan menghitung korelasi antar data pada masing-masing pernyataan dengan skor total, memakai rumus korelasi product moment, sebagai berikut :

N

yy

N

xx

N

yxxy

rxy2

2

2

2

Dimana:

x : skor butir item. Y : skor total keseluruhan N : jumlah sampel rxy : product momen correlation

dari pearson. Apabila korelasi antara skor total dengan skor masing-masing pertanyaan signifikan, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur tersebut mempunyai validitas. Teknik yang digunakan adalah korelasi product momen (Pearson correlation).

Uji validitas adalah membandingkan hasil-hasil dari pengukuran faktor dengan suatu kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah r-hitung (koefisien korelasi) lebih besar dari r-tabel (nilai kriteria) pada tingkat signifikansi 0,05. Jika r-hitung lebih kecil dari r-tabel maka tidak memenuhi kriteria validitas (Danim, 2000) Menurut Ancok (1993) validitas Instrument merupakan suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur betul-betul mengukur apa yang perlu diukur. Untuk itu dilakukan analisis item dengan metode korelasi product moment pearson. Uji validitas dengan metode ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total dari keseluruhan item. Hasil korelasi tersebut harus signifikan berdasarkan ukuran statistik tertentu. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara fungsi item dengan fungsi ukur secara keseluruhan atau dengan kata lain instrumen tersebut valid. Instrumen tersebut dikatakan valid jika dapat mengukur apa yang seharusnya diukur atau mengukur apa yang diinginkan dengan tepat (Supranto,1997). Dalam pengujian validitas, instrumen diuji dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau a = 0,05. Instrumen dikatakan valid mempunyai nilai signifikansi korelasi £ dari 95% atau a = 0,05. (Santoso, 2002). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi product moment kriteria pengujian yang digunakan pada instrumen yang dikatakan valid jika nilai r ³ 0,30 (cut of point) Sugiyono, (2001). Reliabilitas adalah pengujian alas ukur yang bertujuan untuk melihat stabilitasdan konsistensi dari suatu definisi operasional. Suatu alat ukur dikatakan reliabel jika kita selalu mendapatkan hasil yang tetap sama dari pengukuran gejala yangsama, meski dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. Tiga jenis reliabilitas yaitu stability reliability, representative reliability, equivalence reliability



55

Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam menhukur gejala yang sama. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukur tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama (Sugiyono, 1999). Bagaiman konsistensi data jika instrumen pengukur construc sama, subjek data sama, tetapi waktu berbeda. Pengujian reliabilitas dengan Teknik Cronbach Alpha dilakukan untuk jenis data interval. Rumus koefisien reliabilitas Alfa Cronbach:

2

2

11 t

b

k

krii

Keterangan:

rii : reliabilitas instrumen

k : banyaknya butir-butir pertanyaan/banyaknya soal ∑αb2 : jumlah varian butir αt : varian total

Sekaran (2000) memberikan kriteria

untuk mengetahui tingkat reliabilitas yang diperoleh dari sebuah nilai alpha. Jika semakin mendekati angka satu mengindikasi semakin tingginya konsistensi reliabilitas. Lebih jelasnya, kriteria untuk mengetahui tingkat reliabilitas adalah sebagai berikut:

1. Nilai alpha antara 0,8-1 maka reliabilitas termasuk kategori baik.

2. Nilai alpha antara 0,6-0,79 maka reliabilitas termasuk kategori dapat diterima.

3. Nilai alpha kurang dari 0,6 maka reliabilitas termasuk kategori kurang baik.

Dalam penelitian ini menggunakan

metode analisis regresi linier sederhana. Karena hanya terdapat dua variabel, maka hubungan linier dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linier sederhana. Menurut Sugiyono (2010:261), regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan yang diperoleh dalam analisis data tersebut sebagai berikut :

XaY

Dimana : Y : Transparansi a : Konstanta β : Koefisiensi regresi X : Akuntabilitas e : Standar eror (faktor pengganggu di luar

model)

7. HASIL PENELITIAN

Uji validitas digunakan untuk menguji

sejauh mana ketetapan alat ukur dapat mengungkapkan konsep gejala/ kejadian yang diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi product moment yang terkoreksi (corrected item-total correlation). Penggunaan nilai corrected item-total correlation digunakan karena nilai tersebut menghilangkan bias ukuran yang diperoleh dari uji korelasi product moment biasa. Nilai uji validitas dengan corrected item-total correlation ditunjukkan pada kolom corrected item-total correlation dari hasil pengujian dengan bantuan SPSS.

Hasil pengujian validitas dan realibilitas untuk masing – masing variabel yang diringkas pada tabel 2 berikut ini

Tabel 2

Hasil Uji Validitas

Butir pertanyaan rhitung

(Corrected Item-Total Correlation)

rtabel

Kete

rangan

Akuntabilitas X1 0.872 0.3 valid

X2 0.801 0.3 valid

X3 0.886 0.3 valid

X4 0.703 0.3 valid

X5 0.646 0.3 valid

X6 0.794 0.3 valid

X7 0.671 0.3 valid

X8 0.856 0.3 valid

X9 0.639 0.3 valid

X10 0.817 0.3 valid

X11 0.629 0.3 valid

X12 0.617 0.3 valid

X13 0.562 0.3 Valid

Transparansi Y1 0.660 0.3 valid

Y2 0.697 0.3 valid

Y3 0.755 0.3 valid

Y4 0.747 0.3 valid

Y5 0.751 0.3 valid

Y6 0.686 0.3 valid

Y7 0.865 0.3 valid

Y8 0.630 0.3 valid

Y9 0.694 0.3 valid

Y10 0.158 0.3 valid

Y11 0.711 0.3 valid

Y12 0.583 0.3 valid

Y13 0.730 0.3 valid

Sumber : Data primer diolah



56

Hasil tersebut menunjukkan masing –

masing item penyusun konstruk variabel menunjukkan nilai corrected item total correlation yang berada diatas nilai r tabel untuk n = 40 yaitu 0,3. Dengan demikian, item – item pada masing – masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian statistik.

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha. Pengujian validitas instrumen dilakukan seluruh sampel penelitian. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing – masing variabel yang diringkas pada tabel 3 berikut ini

Hasil tabel 3 menunjukkan masing –

masing variabel menujukkan nilai Alpha yang berada diatas nilai 0,6. Dengan demikian, masing – masing konsep variabel tersebut adalah reliabel sehingga layak digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian statistik.

Dari tabel 4 diatas, nilai koefisien determinasi adjusted R2 menunjukkan nilai besar 0.877a. Hasil ini mengindikasikan bahwa 87,70 % variasi tingkat transparansi penyajian laporan

keuangan dapat dijelaskan dari variasi akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi penyajian laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi thitung sebesar 0.000 lebih kecil dari alpha 5. Hal ini berarti H0 ditolak.

8. KESIMPULAN

Dari hasi uji hipotesis pada tabel 4 menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Mahasiswa akuntansi politeknik yang dalam kurikulum prodi nya terdapat mata kuliah akuntansi sector public dengan beban 3 (tiga) sks memberikan persepsi yang baik terhadap

Tabel 3 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel Cronbach's Alpha

Batasan Keterangan

Akuntabilitas 0.917 0.6 Reliabel

Transparansi 0.918 0.6 Reliabel


Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 7.775 3.845 2.022 .050

Akuntabilitas .829 .074 .877

11.235

.000

R = 0.877a Std. Error of the Estimate = 3.85762

R Square = 0.769 Fhitung = 126.219

Adjusted R Square = 0.763 Sig. Fhitung = 0.000a




57

pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Mahasiswa menganggap, transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi pelayanan yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan berwibawa dalam arti professional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah daerah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. Transparansi juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasi kebijakan tesebut. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya mis-alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi.

Rendahnya tingkat transparansi dalam bentuk kurangnya sosialisasi terhadap berbagai produk hukum akan membuat pelanggaran hukum meningkat karena masyarakat tidak mengetahui berbagai peraturan perundangan yang mengatur kehidupan mereka. Melalui transparansi akan tercipta kepercyaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, karena masyarakat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan modal yang penting untuk berjalanannya pemerintahan. Tingkat kepercyaan akan melahirkan dukunagn kepada pemerintah dalam menjalankn program-programnya.

Penelitian berikutnya disarankan untuk mengambil responden langsung praktisi penyusun laporan keuangan pemda, dalam hal ini PNS Pemkot/ Pemkab ataupun Pemrov, selain itu memperluas sampel penelitian, karena tidak hanya mahasiswa jurusan akuntansi saja sebagai pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Lembaga keuangan, Lembaga Legeslatif, perusahaan bahkan instansi pemerintah selain pegelola keuangan pemerintah juga bisa digunakan sebagai sampel. Hal ini dimaksud untuk mengetahui apakah publik secara luas juga

memiliki persepsi yang sama terhadap pengelola keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik

Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta. Baswir, Revrisond. 1999. Akuntansi Pemerintahan

Indonesia, BPFE, Yogyakarta. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006.

Standar Akuntansi Pemerintahan, BPFE, Yogyakarta.

Yamamoto, Kiyoshi. 1997. Accounting System Reform and Public Management In Local Governments, The 6th CIGAR Conference Of Local Government Accounting, Paris.

Larasati, Wahyu. 2011. Perbedaan Persepsi Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Terhadap Dimensi Etika Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi UNP Kediri), Tugas Akhir Politeknik Cahaya Surya

Arif, Muchlis dan Iskandar. 2009. Akutansi Pemerintahan. Jakarta : @ Akademia

Arinta, Kustadi. 1993. Pengantar Akuntansi Pemerintahan. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Documents

PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP … 45-57.pdf · Pada organisasi sektor publik maupun instansi swasta, ... 3. Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. Tujuan akuntabilitas adalah