Pengantar Pajak

Pengantar Hukum Pajak

Definisi Pajak

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan

pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran

pembangunan

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

dibidang sosial dan ekonomi

3. Fungsi Redistribusi

Menekankan unsur pemerataan dan kedilan dalm masyarakat

4. Fungsi Demokrasi

Salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong termasuk kegiatan

pemerintah dan pembangunan

Perbedaan pajak dengan pungutan lain

1. Retribusi

Pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi

(ada kontraprestasi secara langsung) karena pembayaran tersebut ditujukan

semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah.

2. Sumbangan

Pada sumbangan yang mendapatkan atau merasakan imbalan/manfaat secara

langsung adalah penerima sumbangan.

Perlawanan Terhadap Pajak

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak

2. Perlawanan Aktif

a. Tax Avoidance

Penghindaran yang dilakukan Wajib Pajak masih dalam kerangka

hukum

b. Tax Evasion

Penghindaran yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara-cara yang

melanggar undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari

pajak atau mengurangi dasar pengenaannya.

c. Melalaikan Pajak

Dilakukan dengan menolak membayar pajak yang telah ditetapkan

dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi.

Agnes

1

Pembagian Hukum Pajak

Hukum Pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Hukum Pajak Materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum

yang dikenakan pajak (obyek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subyek

pajak), berapa besarnya pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul

dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib

Pajak.

Hukum Pajak Materiil meliputi :

a. UU Pajak Penghasilan

b. UU Pajak Pertambahan Nilai

2. Hukum Pajak Formal

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi

kenyataan, hukum pajak formal ini meliputi :

a. Tata cara penetapan utang pajak

b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan,

perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak

c. Kewajiban Wajib Pajak dan hak-hak Wajib Pajak

Hukum Pajak Formal meliputi :

a. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

b. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

c. UU Pengadilan Pajak

Jenis atau Pengelompokan Pajak

a. Menurut Sifatnya :

1. Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain,

tetapi harus menjadi beban langsung WP yang bersangkutan.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain

b. Menurut Sasaran/Obyeknya :

1. Pajak Subyektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkn pada subyekny yang selanjutnya

dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaaan diri WP

2. Pajak Obyektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri WP

c. Menurut Pemungutnya :

1. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerah

i. Pajak Provinsi

ii. Pajak Kabupaten/Kota

Agnes

2

Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan) yang nyata,

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnyatelah dapat diketahui.

b. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh

undang-undang.

c. Stelsel Campuran

Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun

besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada

akhir tahun besarnya disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili/tempat tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib

Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak tanpa memperhatikan

apakah ia sebagai warga negaranya atau warga negara asing.

b. Asas sumber

Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Suatu negara memungut pajak atas orang yang mempunyai kebangsaan

negara tersebut tanpa memperhatikan dimana ia tinggal.

c. Asas kebangsaan

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang

bersumber dari suatu negara tersebut.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang

b. Self Assessment System

memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada WP

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

c. Withholding System

Negara mempunyai batas kewenangan didasarkan atas tempat

tinggal, kewarganegaraan atau sumber penghasilan sehingga

pemungutan pajak tidak berulang-ulang dan memberatkan WP

Syarat Pemungutan Pajak

1. Syarat Keadilan

2. Syarat Yuridis

3. Syarat Ekonomis

4. Syarat Finansiil

5. Sistem Pemungutan Pajak harus sederhana

Agnes

3

Teori yang mendukung Pemungutan Pajak

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak

rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan

perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada

kepentinganmasing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang

terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, maksudnya pajak

harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Mengukur daya pikul menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

a. Unsur Obyektif

b. Unsur Subyektif

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan terletak pada hubungan rakyat dengan

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya

bahwa memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tanga

masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan

menyalurkannya kembali ke msyarakat dalam bentuk pemeliharaan

kesejahteran masyarakat. Dengan demikian kepetingan seluruh

masyarakat lebih diutamakan.

Tarif Pajak :

1. Tarif Proporsional/Sebanding

Tarif berupa persentase yang teap terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional

terhadap besarnya nilai yang dineai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapaun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dinekai

pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunaka semakin kecil bila jumlah yang dikenai

semakin besar.

5. Tarif Pajak Advalorem

Agnes

4

Tarif dengan persentase tertentu, atas harga barang atau nmilai suatu

barang.

6. Tarif Spesifik

Tarif dengan jumlah tertentu atas suatu jenis atau satuan jenis barang

tertentu.

Agnes

5

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(KUP)

Pengertian-pengertian

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu

jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib

Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam

Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai

tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakannya.

Fungsi NPWP

Agnes

6

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam

pengawasan administrasi perpajakan

Format NPWP

Terdiri dari 15 digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib

Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan

X X . X X X . X X X . X – X X X . X X X

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak

apabila:

1. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib

Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi

persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan perpajakan;

2. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor

Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi

persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan

keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam

jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua

belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima

secara lengkap

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau

bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa

Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun

Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Fungsi SPT

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan

tentang :

Agnes

7

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu)

Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

2. Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak

3. Harta dan kewajiban dan/atau

4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan

Agnes

8

Jenis SPT

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak

2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau

Bagian Tahun Pajak

SPT Meliputi

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan

2. SPT Masa yang terdiri dari :

a. SPT Masa Pajak Penghasilan

b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai

SPT berbentuk :

1. Formulir kertas (hardcopy)

2. Elektronik SPT (e-SPT)

3. e-Filing (online)

Jenis Formulir

1. Formulir SPT 1770 ; mempunyai penghasilan :

– Dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan

pembukuan/norma penghitungan penghasilan neto

– Dari satu atau lebih pemberi kerja

– Yang dikenakan Pph final dan/atau bersifat final

– Dari penghasilan lain

2. Formulir SPT 1770 S ; mempunyai penghasilan :

– Dari satu atau lebih pemberi kerja

– Dalam negeri lainnya

– Yang dikenakan Pph final dan/atau bersifat final

3. Formulir SPT 1770 SS ; mempunyai penghasilan :

– Dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi

Rp. 60 juta setahun

4. Formulir SPT 1771

– SPT untuk Wajib pajak Badan

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap,

dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka

Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya

ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau

dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

1. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah

akhir Masa Pajak;

Agnes

9

2. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang

pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

3. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan

penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar

1. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa

Pajak Pertambahan Nilai

2. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa

lainnya

3. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan

4. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud tidak

dilakukan terhadap:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;

2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha

atau pekerjaan bebas;

3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing

yang tidak tinggal lagi di Indonesia;

4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;

5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi

belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;

7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan; atau

8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam

kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang

tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau

memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang

Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak

berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Agnes

10

Fungsi Pengukuhan PKP

1. Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya

2. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPnBM

3. Untuk pengawasan admnistrasi perpajakan

Surat Setoran pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang

telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai

kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya

termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

Pembukuan/ Pencatatan Bagi WP

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur

untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak

tersebut.

Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto

dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang

terutang termasuk penghasilan yang bukan obyek pajak dan atau yang

dikenakan pajak yang bersifat final.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada WP.

2. Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-

undangan perpajakan

Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa

keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya

Agnes

11

dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang

perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian

pada pendapatan negara.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk

mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak

pidana di bidang perpajakan.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab

atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi

kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

Penetapan & Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat

Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih

Bayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan

jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak

terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak

lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Penagihan & Pembayaran Utang Pajak

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan

pajak.

Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh

Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan

Agnes

12

Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang

dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah

dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri,

dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang

dikurangkan dari pajak yang terutang.

Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat

dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan

pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang

dikurangkan dari pajak yang terutang.

Agnes

13

Sengketa Pajak

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap

surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak

ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap

hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan dapat diajukan gugatan.

Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh

Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari

badan peradilan pajak.

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat

keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan

pajak untuk Wajib Pajak tertentu.

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang

menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau

dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat,

keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili,

atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat,

keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

Agnes

14

Pajak Penghasilan (PPh)

Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. a. orang pribadi;

b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak;

2. badan; dan

3. bentuk usaha tetap.

Subjek pajak dibedakan menjadi

1. Subjek pajak dalam negeri

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat

tinggal di Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah; dan

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

dan

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak.

2. Subjek pajak luar negeri adalah:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

dan

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap

di Indonesia.

Agnes

15

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

adalah:

a. kantor perwakilan negara asing;

b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat

lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan

syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau

memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta

negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh

penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud

pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak

menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh

penghasilan dari Indonesia.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali

ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan

dalam bentuk apa pun;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan

Agnes

16

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-

pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan

dalam perusahaan pertambangan;

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang;

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil

usaha koperasi;

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. premi asuransi;

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak;

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s. surplus Bank Indonesia.

Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar (tahun

2012):

a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan

untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan

penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan

untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis

keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya,

paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Sedangkan untuk PTKP harian sebesar Rp 150.000

Agnes

17

Mulai 1 Januari 2013, PTKP naik menjadi:

a. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri

Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk

Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan

untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan

suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

d. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk

setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis




Mulai 1 Juli 2015 (berlaku surut per 1 Januari 2015), PTKP naik menjadi:

a. Rp 36.000.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri

Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp 3.000.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk

Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp Rp 36.000.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)

tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan

penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

d. Rp 3.000.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk

setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis




PPh Pemotongan dan Pemungutan

Pemotongan dan pemungutan PPh merupakan penerapan sistem withhoding

system, yaitu pajak yang dibayar seseorang atau badan, dipotong dan

dipungut Pajak Penghasilan oleh pihak ketiga. Dalam withhoding system pihak

ketiga berkewajiban melakukan pemotongan/ pemungutan dari penerima

penghasilan, menyetorkan pajak tersebut ke kas negara dan melaporkan pajak

yang dipotong/ dipungutnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pemotong pajak pihak yang membayarkan. Artinya kewajiban

melakukan pemotongan adalah pihak yang melakukan pembayaran.

Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak

adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan,

perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pemungut pajak pihak yang menerima pembayaran. Artinya kewajiban

memungut ada pada pihak yang menerima pembayaran. Contoh jelas dari

pemungutan pajak adalah pada Pajak Pertambahan Nilai. Ketika kita

berbelanja di sebuah pasar swalayan kita akan membayar 10% lebih besar

Agnes

18

dari harga yang tertera di label harga barang yang kita beli. Misal harga

barang Rp. 20.000,- maka yang kita bayarkan adalah Rp. 22.000 (Rp. 20.000

+ Rp. 2.000) kelebihan sebesar Rp. 2.000,- adalah PPN yang dipungut oleh

pasar swalayan tersebut.

Pemungut pajak adalah:

o Bendaharawan pemerintah atau lembaga pemerintah dan lembaga

negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan

barang

o Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta

berkenaan dengan kegiatan di bidang import, atau kegiatan usaha

dibidang lainnya.

PPh Pasal 4 (2)

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi

dan SUN, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada

anggota koperasi orang pribadi;

b. penghasilan berupa hadiah undian;

c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima

oleh perusahaan modal ventura;

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah

dan/atau bangunan; dan

e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah.

Daftar Tarif PPh Pasal 4 (2) PPh Final

No

Penghasilan Tarif Ketentuan

1

Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro Kecuali yang diterima bank, dana pensiun, tabungan pemilikan rumah RSS, tabungan atau deposito dibawah rp 7.500.000,-

20 %

PP No. 131 Tahun 2000 joKMK No. 51/KMK.04/2001

2bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

10 %Pasal 17 (7) UU PPhPP No. 15 Tahun 2009

3

bunga obligasi (adalah surat utang dan surat utang negara yang lebih dari 12 bulan) Kecuali bunga dan/atau diskonto yang diterima oleh dana pensiun dan bank, baik bank DN atau perwakilan bank LN di DN PPh-nya tidak final

PP No. 16 Tahun 2009

Agnes

19

a. bunga dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT

15 %s.d.a.

b. bunga dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak LN Non BUT seusai P3B

20 %s.d.a.

Agnes

20

No


c. diskonto dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan

15 %

s.d.a.

d. Diskonto dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak LN Non BUT sesuai P3B dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan

20 %

s.d.a.

e. diskonto dari Obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi

15 %

s.d.a.

f. diskonto dari Obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak LN Non BUT sesuai P3B dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi

20 %

s.d.a.

g. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 s.d 2010

0 %

s.d.a.

h. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2011 s.d. tahun 2013

5 %

s.d.a.

i. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan untuk tahun 2014 dst

15 %

s.d.a.

4Deviden yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

10 % Pasal 17 (2c) UU PPh

5 hadiah undian 25 % PP No. 132 Tahun 2000

6transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dari margin awal

Pasal 17 (2c) UU PPh

7 a. Transaksi penjualan saham pendiri0.5 %

PP No. 14 Tahun 1997 joKMK No.282/KMK.04/1997 jo SE No. 15/PJ.42/1997SE No. 16/PJ.4/1997

b. Transaksi penjualan bukan saham pendiri0.1 %

s.d.a.

8 Jasa KonstruksiPP No. 51 Tahun 2008 joPP No. 40 Tahun 2009

a. Pelaksana JK sertifikasi kecil 2 % s.d.a.b. Pelaksana JK tanpa sertifikasi 4 % s.d.a.c. Pelaksana JK sertifikasi sedang dan besar 3 % s.d.a.

Agnes

21

d. Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK bersertifikasi usaha

4 %s.d.a.

e. Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK tanpa bersertifikasi usaha

6 %s.d.a.

9 Persewaan atas tanah dan/atau bangunan 10 %PP No. 29 Tahun 2009 joPP No. 05 Tahun 2002

Agnes

22

No


10

a. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real estate) kecuali pengalihan oleh Wajib Pajak OP yang berpenghasilan dibawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari Rp 60.000.000,- , penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus; hibah, warisan.

5 % PP No. 71 Tahun 2008

b. Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan

1 % s.d.a.

11

transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura dengan sarat perusahaan pasangannya tidak terdaftar dibursa efek, dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan Pajak Penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

0.1 %

PP No. 04 Tahun 1995

12

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak

badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan

b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

1% PP No. 46 Tahun 2013

PPh Pasal 15

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib

Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat

(1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan.

Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan

Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan

Agnes

23

internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran

minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang

melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (“build, operate, and

transfer”).

Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena

Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan

praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang

usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma

Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari Wajib

Pajak tertentu tersebut.

No

Penghasilan Tarif DPP Ketentuan

1

Imbalan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penyewaan kapal laut oleh perusahaan pelayaran dalam negeri yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya

1.2 %Bersifat

finalPenghasilan

Bruto

KMK No. 416/KMK.04/19

96

2

Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Jika perusahaan pelayaran/

penerbangan luar negeri tidak memiliki BUT di indonesia maka tarif 20% atau sesuai dengan P3B bersifat final

tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan/atau barang di luar negeri dan dari pelabuhan diluar negeri ke pelabuhan di Indonesia.

2.64 %Bersifat

finalPenghasilan

Bruto

KMK No. 417/KMK.04/19

96jo SE No.

32/PJ.4/1996

3 Imbalan yang Diterima/Diperoleh 2.64 % Penghasilan KMK No.

Agnes

24

Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara Oleh Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Jika perusahaan pelayaran/

penerbangan luar negeri tidak memiliki BUT di indonesia maka tarif 20% atau sesuai dengan P3B bersifat final

tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan/atau barang di luar negeri dan dari pelabuhan diluar negeri ke pelabuhan di Indonesia.

Bersifat final Bruto

417/KMK.04/1996

jo SE No. 32/PJ.4/1996

4

Imbalan Charter Pesawat Udara Yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

1.8 %Penghasilan

Bruto

KMK No.475/

KMK.04/1996

5

WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia

0.44 %Nilai Ekspor

brutoKEP-667/PJ./

2001

6

Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer)

5 %Final bagi

WP OP

Jumlah bruto nilai tertinggi

antara nilai pasar

dengan Nilai Jual Obyek

Pajak (NJOP)

KMK No.248/

KMK.04/1995

Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian charter kapal atau

pesawat udara meliputi semua bentuk charter. Khusus mengenai sewa ruangan

kapal atau pesawat udara baik untuk orang dan/atau barang (“space charter’),

apabila sewa tersebut meliputi lebih dari 50% (lima puluh Persen) dari

kapasitas angkut atau pesawat terbang yang disewa, maka sewa tersebut

digolongkan sebagai charter.

Agnes

25

PPh Pasal 21

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau

kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang

dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

2. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan,

dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan

pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;

4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan

pekerjaan bebas; dan

5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan

pelaksanaan suatu kegiatan.

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

adalah orang pribadi yang merupakan :

a. pegawai;

b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan

hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan

aktuaris;

2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan

seniman lainnya;

3. olahragawan

4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial

serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

7. agen iklan;

8. pengawas atau pengelola proyek;

9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi

perantara;

10. petugas penjaja barang dagangan;

11. petugas dinas luar asuransi;

Agnes

26

12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan

kegiatan sejenis lainnya;

d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :

1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan

olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan

perlombaan lainnya;

2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara

kegiatan tertentu;

4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

5. peserta kegiatan lainnya.

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap

bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan

atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang

dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian

penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi

20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak

yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

b. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

c. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus

berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau

jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;

d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang

dibayarkan secara bulanan;

e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee,

dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai

imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

Agnes

27

f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan

nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

adalah:

a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,

asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk

apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya

telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran

jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau

badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh

pemberi kerja;

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-

Undang Pajak Penghasilan.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :

1. pegawai tetap;

2. penerima pensiun berkala;

3. pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau

jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan

kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh

ribu rupiah);

4. bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang

menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

b. jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu

rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah

harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang

penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum

melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Agnes

28

c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi

bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang

menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;

d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain

penerima penghasilan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan huruf c.

Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto

dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

b. bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP;

c. bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar

50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per

bulan.

Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21

adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

a. biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-

tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp

6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;

b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana

pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau

badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang

dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

Menteri Keuangan.

Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh

Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya

pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya

Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000,00 (dua juta

empat ratus ribu rupiah) setahun.

Agnes

29

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

diterapkan atas jumlah kumulatif dalam satu tahun kalender dari:

a. Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

huruf c, bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c

yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap

pembayaran imbalan bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf c yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

c. jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat

tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau

dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada

perusahaan yang sama;

d. jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi , tantiem, gratifikasi, bonus

atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh

mantan pegawai;atau

e. jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta

program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

diterapkan atas :

a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap

pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat

berkesinambungan;

b. jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh

dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan

PPh Pasal 22

Menteri Keuangan dapat menetapkan:

1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan

pembayaran atas penyerahan barang;

2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang

melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan

3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas

penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi

100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak

yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Agnes

30

PPh Pasal 22

No Penghasilan Tarif DPP Ketentuan

1 Badan Usaha Industri/Eksportir

a. Semen0.25

%DPP PPN KEP – 401/PJ./2001

b. Kertas0.1 %

DPP PPN KEP – 69/PJ./1995

c. Baja (pada tahap industri hulu)0.3 %

DPP PPN KEP – 01/PJ./1996

d. Otomotif (Kecuali Instansi Pemerintah, Corps Diplomatik, bukan Subjek pajak; pengenaan tarif dari DPP untuk penghitungan PPN)

0.45 %

DPP PPN

KEP-32/PJ./1995 jo. KEP – 65/PJ./1995

jo SE – 01/PJ.43/2004

e. Rokok ( Industri rokok sejak 1 januari 2009 bukan lagi pemungut PPh Psl 22 atas penjualan rokok di dalam negeri oleh karena itu distributor rokok PPh dikenakan berdasarkan PPh Pasal 17 dan tidak final)

210/PMK.03/2008 Jo PER – 52/PJ/2008

jo SE – 7/PJ.03/2008

2Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah

5 %

Harga jual tidak

termasuk PPN dan PPnBM

PER 19/PJ/2015 jo253/PMK.03/2008 jo SE – 13/PJ/2009

3

Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk Bendaharawan Pemerintah,

dikecualikan s/d Rp 2.000.000 Bendaharawan BUMN/BUMD,

dikecualikan s/d Rp 10.000.000

1.5 %

Nilai Pembelian

PMK No. 08/PMK.03/2008

4Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai

PMK No. 08/PMK.03/2008

a. API (Angka Pengenal Impor)2.5 %

Nilai Impor s.d.a

b. Impor kedelai, gandum, tepung terigu oleh importir dengan API

0.5 %

Nilai Impor s.d.a

c. Non API7.5 %

Nilai Impor s.d.a

5Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)

7.5 %

Harga jual lelang

s.d.a

6Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertaminaa. SPBU/Agen/Penyalur Swasta (Final)

Premium0.3 %

Harga jual KEP-417/PJ./2001

Solar0.3 %

Harga jual s.d.a

Premix/Super TT 0.3 Harga jual s.d.ab. SPBU Pertamina

Agnes

31

Premium0.25

%Harga jual s.d.a

Solar0.25

%Harga jual s.d.a

Premix/Super TT0.25

%Harga jual s.d.a

Minyak Tanah0.3 %

Harga jual s.d.a

Gas LPG0.3 %

Harga jual s.d.a

Pelumas0.3 %

Harga jual s.d.a

7

Industri/Eksportir bidang kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan atas pembelian ke pengepul

0.25 %

Harga pembelian

tidak termasuk

PPN

PER-23/PJ./2009

Agnes

32

Macam barang sangat mewah :

1. pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00

(dua puluh milyar rupiah);

2. kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

3.

4. rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih

dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih

dari 500 m2 (lima ratus meter persegi);

5. apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau

pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);

6. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang

berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv),

minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00

(lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

Per 30 Mei 2015 Barang yang Tergolong Sangat Mewah diubah kriterianya

sesuai PER 19/PJ/2015, yakni:

a. pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi;

b. kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya;

c. rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih

dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari

400m2 (empat ratus meter persegi);

d. apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau

pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau luas

bangunan lebih dari 150m2 (seratus lima puluh meter persegi);

e. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang

berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv),

minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000,00

(dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc;

f. kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, dengan harga jual lebih dari

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder

lebih dari 250cc.

PPh Pasal 23

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa

pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar

negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap,

dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen (yang diterima oleh badan)

Agnes

33

2. bunga

3. royalti; dan

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

b. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih

tinggi 100% (seratus persen)

Pemotongan pajak tidak dilakukan atas:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha

dengan hak opsi;

c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen

yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (2c);

d. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;

e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

f. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan

yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

PPh Pasal 24

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar

negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh

dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama

sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi

tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang.

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber

penghasilan ditentukan sebagai berikut:

a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari

pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang

menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat

kedudukan;

b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan

penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau

Agnes

34

dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau

berada;

c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak

adalah negara tempat harta tersebut terletak;

d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan

kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani

imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;

e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap

tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;

f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau

tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan

pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;

g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta

tetap berada; dan

h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu

bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata

kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang harus

ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian

itu dilakukan.

PPh Pasal 25

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar

sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan

yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun

pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak

Penghasilan yang dipungut dalam Pasal 22; dan

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh

dikreditkan Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk

bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir

tahun pajak yang lalu.

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk

tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan

surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah

bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Agnes

35

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya

angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai

berikut:

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu

disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari

angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan

f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:

a. Wajib Pajak baru;

b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak

masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan

berkala; dan

c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi

0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri

wajib membayar pajak (Fiskal Luar Negeri) yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah (berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010).

Fiskal Luar Negeri menggunakan transportasi udara sebesar Rp 2.500.000

Fiskal Luar Negeri menggunakan transportasi darat / laut sebesar Rp 1.000.000

PPh Pasal 26

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, oleh badan pemerintah, subjek pajak

dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan

perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk

usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari

jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. dividen;

b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan

jaminan pengembalian utang;

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e. hadiah dan penghargaan;

f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

Agnes

36

g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau

h. keuntungan karena pembebasan utang.

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah

negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang

sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).

Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali

yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang

dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua

puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau

special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara

yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai

hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di

Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai

penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat

kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak

sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap

di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan

tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Agnes

37

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Subjek Pajak Orang Pribadi

Yang menjadi subjek pajak Orang Pribadi menurut UU No 36 tahun 2008

adalah:

1. a. orang pribadi;

b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak;

2. bentuk usaha tetap.

Penghasilan Orang Pribadi

Penghasilan didefinisikan sebagai :

setiap tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak,

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib

Pajak yang bersangkutan,

dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pengurangan yang Diperbolehkan

A. Terkait dengan Usaha atau Pekerjaan Bebas

1. Deductible Expense

a. Biaya yang secara langsung/tidak langsung berkaitan dengan kegiatan

usaha :

1. biaya pembelian bahan;

2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam

bentuk uang;

3. bunga, sewa, dan royalti;

4. biaya perjalanan;

5. biaya pengolahan limbah;

6. premi asuransi;

7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan;

8. biaya administrasi; dan

9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud

dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas

biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

MenKeu;

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Agnes

38

e. kerugian selisih kurs mata uang asing;

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di

Indonesia;

g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

i. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi

komersial;

ii. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak

dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

iii. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan

Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang

negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan

piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang

bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan

umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur

bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang

tertentu;

iv. syarat sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk

penghapusan piutang tak tertagih bagi debitur kecil yang

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan;

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang

dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah;

k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan Pemerintah;

l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah; dan

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Non Deductible Expense

a. Pajak Penghasilan

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya

c. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi

pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan undang-

undang pajak

3. Kompensasi Rugi

Agnes

39

Jika penghasilan bruto setelah pengurangan deductible expense didapat

kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai

pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

B. Terkait dengan Pekerjaan

1. Biaya Jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah

maksimum yang diperkenankan Rp 6.000.000 per tahun atau Rp 500.000

per bulan

2. Biaya Pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah

maksimum yang diperkenankan Rp 2.400.000 per tahun atau Rp 200.000

per bulan

3. Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua, yaitu iuran yang terkait dengan gaji yang

dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan

Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

C. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

e. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu

rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

f. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

g. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu

rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung

dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1); dan

h. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap

keluarga.

D. Zakat Penghasilan

Jumlah zakat yang dapat dikurangkan adalah zakat atas penghasilan yang

nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama

islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang pendiriannya

telah disahkan oleh Pemerintah.

Penyesuaian Fiskal

Penyesuaian Fiskal dilakukan untuk menyesuaikan penghasilan neto komersial

menjadi penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal ini merupakan dasar

penghitungan Pajak Penghasilan Terutang. Penyesuaian fiskal dilakukan atas

penghasilan Orang Pribadi yang berasal dari usaha dan atau pekerjaan bebas.

Agnes

40

1. Penyesuaian Fiskal Positif

Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto

komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan

UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah atau

memperbesar penghasilan kena pajak. Penyesuaian tersebut timbul karena

adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan

ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan

pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan

penghasilan atau karena penghitungan biaya menurut metode fiskal lebih

rendah dari penghitungan menurut metode akuntansi komersial,serta

karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak

termasuk dalam penghasilan komersial, yaitu sebagai berikut:

a. pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau

kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi

asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan

pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

b. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan

asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak. Pada saat Wajib Pajak

menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut

bukan merupakan objek pajak;

c. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan (benefit in-kind) bukan

merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena

itu sesuai dengan prinsip taxability and deductibility, bagi Wajib Pajak

pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun

pemberian natura berupa penyediaan makanan/minuman di tempat kerja

bagi seluruh pegawai, demikian pula pemberian natura atau kenikmatan

di daerah terpencil yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan,

serta pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan

dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau

karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya (seperti: pakaian dan

peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas

keamanan, antar-jemput pegawai, serta akomodasi untuk awak kapal dan

sejenisnya), dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan;

d. pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan

pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pihak yang mempunyai

hubungan istimewa, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan

sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Kewajaran diukur

berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan

kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak

mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran

tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba;

Agnes

41

e. bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan

keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil

termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan

merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan

usaha,pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang

bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip taxability and

deductibility, (jika atas sejumlah uang (biaya) yang dikeluarkan oleh

Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan dapat dibiayakan atau diperlakukan

sebagai pengurang penghasilan bruto, maka bagi si penerima uang,

penghasilan tersebut dikenakan pajak (PPh), bagi Wajib Pajak pemberi

bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat

dibebankan sebagai biaya;

f. Pajak Penghasilan

g. pembayaran gaji kepada pemilik atau orang yang menjadi

tanggungannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya;

h. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi

pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-

undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya;

i. apabila perhitungan penyusutan/amortisasi menurut pembukuan Wajib

Pajak lebih besar dari perhitungan penyusutan/amortisasi menurut fiskal

(daftar rincian perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal dilampirkan

pada SPT);

j. biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan

Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam

penghasilan komersial;

k. terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi

termasuk Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat

final;

l. terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui

secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal.

2. Penyesuaian Fiskal Negatif

Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto

komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan

UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi

penghasilan kena pajak.

a. penghasilan yang dikenakan PPh Final dan Penghasilan yang tidak

termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial.

b. perhitungan penyusutan/amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak

lebih kecil dari perhitungan penyusutan/amortisasi menurut fiskal (daftar

rincian perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal dilampirkan pada

SPT).

c. penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Agnes

42

Penghitungan Pajak

A. Tarif Pajak

Tarif Pajak yang diterapkan bagi Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang

Pribadi sesuai dengan pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut :

Sampai dengan Rp 50.000.000 : dikenakan tarif 5%

Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 : dikenakan tarif 15%

Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 : dikenakan tarif 25%

Diatas Rp 500.000.000 : dikenakan tarif 30%

Contoh :

Diketahui Penghasilan Kena Pajak tahun 2010 adalah sebesar Rp

700.000.000, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

5% x Rp 50.000.000= Rp 2.500.000

15% x Rp 200.000.000= Rp 30.000.000

25% x Rp 250.000.000= Rp 62.500.000

30% x Rp 200.000.000= Rp 60.000.000

Jumlah PPh terutang Rp155.000.000

B. Kredit Pajak

Merupakan pengurang PPh terutang yang merupakan rincian kredit PPh

yang dipotong atau dipungut pihak lain tidak termasuk yang bersifat final

dan dikenakan pajak tersendiri serta rincian penghasilan neto dari luar

negeri yang diterima Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak atau anak angkat

yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan, kecuali istri

yang pisah harta atau telah hidup berpisah, yang terdiri dari :

1. PPh yang ditanggung pemerintah

2. PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain

didalam negeri meliputi ; PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23

3. PPh pasal 24 sebagai kredit pajak luar negeri

C. Angsuran PPh Pasal 25

Secara umum besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk suatu tahun pajak

dihitung sebesar PPh terutang menurut SPT Tahunan PPh Tahun pajak yang

lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain serta PPh

yang dibayar, dipotong atau terutang dalam negeri. Hasil dari pengurangan

tersebut kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam tahun

pajak diperolehnya penghasilan tersebut.

Agnes

43

Documents

Pengantar Pajak