1

NAMA :ALAMAT : HP : EMAIL :

INTRODUCTION

2

Program Pendidikan Perpajakan Brevet adalah program pendidikan luar sekolah yang bermaksud untuk membekali para peserta pendidikan dengan pengetahuan ketrampilan dalam bidang perpajakan.

Istilah Brevet A-B-C mengacu pada sertifikasi konsultan pajak

Sertifikat A diberikan bagi konsultan yang telah menguasai kewajiban pajak orang pribadi Sertifikat B diberikan untuk konsultan yang telah menguasai kewajiban pajak badan Sertifikat C diberikan pada konsultan yang telah menguasai perpajakan internasional

3

Tujuan Brevet A-B-C :

1. Memberikan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia dan cara pemenuhannya.

2. Memberikan pengetahuan teknis mengenai perhitungan dan pelaporan pajak.

3. Memberikan pengetahuan yang memadai yang dapat membantu bagi peserta yang berkeinginan untuk mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak.

4. Memberikan updating ketentuan terbaru dalam dunia perpajakan sehingga para peserta dapat mengikuti perkembangan perpajakan dengan lebih baik.

5. Membantu peserta dalam penyusunan perencanaan pajak bagi dirinya maupun perusahaan yang diwakilinya.

4

Manfaat Kursus Brevet :

1. Para fresh graduate biasanya mengambil kelas brevet untuk menambah portofolio mereka ketika melamar pekerjaan. Adanya sertifikat pernah mengikuti brevet pajak mungkin akan menambah daya tarik mereka di hadapan perusahaan tempat mereka melamar pekerjaan.

2. Peserta brevet dari karyawan entry level biasanya mengambil kelas brevet dengan alasan mereka perlu belajar pajak untuk menunjang pekerjaan mereka yang sebagian besar di bidang accounting dan pajak.

3. Bagi yang mengikuti Brevet Pajak akan mempunyai motivasi  ketika ia sudah lebih paham tentang pajak mereka ingin mencari pekerjaan lain yang lebih menjajikan dibandingkan pekerjaan mereka sekarang.

4. Untuk Middle Manager memiliki motivasi ingin memahami pajak dengan harapan mereka paham dasar-dasar pajak dan keuangan sehingga mereka bisa mengontrol pekerjaan bawahan mereka.

5. Menciptakan staff terampil perpajakan yang dapat memandu wajib pajak dalam melaksanakan hal dan kewajiban perpajakan.

6. Menjadi konsultan pajak bagi diri sendiri, perusahaan dan masyarakat yang sangat dibutuhkan saat ini.

7. Dapat menjalankan prinsip self assessment karena kita sudah paham mengenai Perpajakan.

Pembagian hukum sesuai civil law system (sistem hukum Romawi/Eropa Kontinental)

HUKUMHukum Privat

Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel voor Indonesie)

Hukum PublikHukum Tata Negara

Hukum Tata Usaha Negara

Hukum Pajak

Hukum Pidana

HUKUM PRIVAT Hukum yang mengatur sekalian perkara yang berisi

hubungan antara sesama warga negara dalam kedudukan yang sederajat, seperti masalah perkawinan, waris, keluarga, dan perjanjian

Hukum yang termasuk hukum privat yaitu hukum perdata, hukum dagang, hukum perkawinan, dan sebagainya

HUKUM PUBLIK Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan

warga negara atau dengan kata lain, hukum yang mengatur kepentingan umum

Hukum yang masuk ke dalam hukum publik, misalnya hukum tata negara, hukum administrasi (hukum tata usaha negara), hukum pidana, dan hukum internasional

HUKUM PAJAK TERMASUK sebagai bagian dari hukum publik karena mengatur hubungan antara penguasa/Pemerintah dalam fungsinya selaku fiscus (pemungut pajak) dengan rakyat dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak.

PENGERTIAN HUKUM PAJAK R. Santoso Brotodihardjo, S.H. “Hukum Pajak yang disebut juga Hukum Fiskal, adalah

keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (Hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak)”

Pembedaan Hukum Pajak

HUKUM PAJAK

HUKUM PAJAK MATERIAL

HUKUM PAJAK FORMAL

Penjelasan Hukum Pajak Material, Hukum pajak yang mengatur

norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajaknya.

Meliputi : UU PPh, UU PPN, UU PBB, UU BPHTB, dan UU Bea Materai

Penjelasan Hukum pajak materiil menjelaskan pengertian tentang:a) Subjek dan objek pajakb) Tarif dan batasan pengenaan pajakc) Dasar pengenaan pajakd) Utang pajak dan piutang pajake) Kredit pajakf) Pemotongan dan pemungutan pajak

Penjelasan Hukum Pajak Formal , hukum pajak yang mengatur

mengenai bentuk dan tata cara untuk menjalankan ketentuan pada hukum pajak material . Contohnya UU KUP

Hukum pajak formal mengatur antara lain persayaratan permohonan NPWP, persyaratan permohonan PKP, tata cara pemeriksaan pajak, persyaratan keberatan, banding, gugatan.

1. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

2. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

3. Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 (Penetapan Pemberlakuan UU PPN)- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

4. Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

5. Undang-Undang tentang Bea Meterai (BM)- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

6. Undang-Undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 (Penetapan Pemberlakuan UU BPHTB)- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

7. Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

8. Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

9. Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Apa sih Pajak itu ???

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku “ Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan “(1990:5)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Pasal (1) UU. KUP)

DEFINISI PAJAK

Unsur yang melekat pada pengertian pajak berdasarkan pengertian diatas:1.Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

2.Sifatnya dapat dipaksakan3.Tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi secara langsung4.Pajak dipungut oleh negara baik pusat maupun daerah5.Pajak diperuntukan bagi pengeluaran Pemerintah, bila surplus bisa untuk membiayai public invesment

APBN P 2013

Hasil Pajak dialokasikan kemana?

Belanja Negara

Rp 1.726,19 T

Pajak

Rincian Belanja Negara Rp (triliun) %

Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

Pendidikan Murah 345,320,01

% Kesehatan Murah 55,9 3,32% Ketahanan Pangan 63,2 3,75% Penanggulangan Kemiskinan 115,5 6,86 % Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan 17,2 1,02%

Subsidi 348,120,17

%Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Perhubungan 77,9 4,62 % Irigasi 19,5 1,15% Energi dan Lainnya 62,8 3,73% Perumahan dan Permukiman 22,4 1,33%Suasana Aman dan Kepastian Hukum Pertahanan 81,8 4,86% Keamanan dan Ketertiban 36,5 2,17%

Transfer ke daerah 529,3630,67

%

Penggunaan APBN

1. Pembangunan infrastruktur

Perhubungan

Pemukiman Irigasi

Energidan lainnya

Penggunaan APBN

Layanan Pendidikan

Penanggulangan Kemiskinan

Layanan kesehatan

Ketahanan pangan

Subsidi

2. Meringankan Beban dan Menyejahterakan Rakyat

Penggunaan APBN

3. Mewujudkan Suasana Aman Dan Tenteram Dan Kepastian Hukum Bagi Kehidupan Rakyat Dan Dunia Usaha

Pertahanan Negara Keamanan dan

Ketertiban

SUBSIDISUBSIDI

ENERGI

BBM

LISTRIK

NON ENERGI

PANGAN

PUPUK

BENIH, DLL

PELAYANAN PUBLIK

Fungsi Pajak…….Fungsi Penerimaan (Budgetair) ; Pajak berfungsi mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara

Fungsi Mengatur (Reguleren) ; Pajak berfungsi sebagai alat mengatur/ melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan seperti pajak impor/bea masuk atas impor komoditas tertentu, untuk mendorong ekspor maka pajak ekspor 0%

Fungsi Redistribusi ; Fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat contoh: pengenaan tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil)

Fungsi Demokrasi ; Fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa kini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajiban membayar pajak kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah

PUNGUTAN LAIN SELAIN PAJAK:

RETRIBUSI

SUMBANGAN

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.Pada umumnya ada hubungan langsung dengan kembalinya prestasi (ada kontraprestasi secara langsung).

Adalah sesuatu yang diberikan tanpa ada yang menikmati kontraprestasi secara langsung tetapi yang menerima atau merasakan imbalan/ manfaat langsung adalah penerima sumbangan.

◦ TEORI ASURANSI : Menyamakan pembayaran premi dengan pajak. Masyarakat seakan mempertanggungkan keselamatan dan keamanan jiwa, harta benda, dan hak-haknya pada negara sehingga masyarakat harus membayar “premi pada negara ‟

◦ TEORI KEPENTINGAN : pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

◦ TEORI KEWAJIBAN PAJAK MUTLAK (BAKTI) : Tugas negara adalah menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya. Oleh karena itu sebagai warga negara yang berbakti rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban

◦ TEORI GAYA BELI : mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu

◦ TEORI ASAS GAYA PIKUL : pemungutan pajak berlandaskan asas keadilan yaitu beban pikul untuk semua orang harus sama beratnya artinya pajak harus dibayar menurut gaya pikul masing-masing orang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan

TEORI PEMAJAKAN

Asas-asas Pemungutan PajakMenurut Adam Smith dalam buku “An Inquiri into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“

Pembayaran pajak sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak yaitu saat baru menerima penghasilannya .Sistem pemungutan ini disebut Pay as You Earn

Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada pribadi yang sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang

Biaya pemungutan pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin

Equality

Certainty

Convenience

Economy

YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK

Tempat tinggal/domisili(domicile/residence principle)

Kebangsaan(nationality/citizenship principle)

Sumber

Yaitu batas kewenangan yang dapat dilakukan suatu negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar pemungutannya tidak berulang-ulang yang dapat memberatkan orang/badan yang dikenakan pajak

Negara berhak untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan orang pribadi yang merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu dengan tanpa memperhatikan ia sebagai warga negaranya atau warga negara asing (WORLD WIDE INCOME CONCEPT)

Negara memungut pajak berdasarkan status kewarganegaraan (kebangsaan) dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tanpa memperhatikan dimana ia tinggal. Digunakan jg WORLD WIDE INCOME CONCEPT

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

CONTOH YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK

Tempat tinggal/domisili(domicile/residence principle)

Kebangsaan(nationality/citizenship principle)

Sumber

warga Negara Australia yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia memperoleh atau mendapat penghasilan di Indonesia. Maka, atas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan

setiap Warga Negara Indonesia di manapun dia berada akan dikenakan pajak oleh Negara Indonesia

Seseorang Warga Negara Asing namun memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka Negara Indonesia mempunyai hak untuk mengenakan pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari sumber penghasiln tersebut berada.

Perlawanan Pajak

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara

33

PERLAWANAN TERHADAP PAJAK

PASIF AKTIF

Perlawanan Pajak Pasifyaitu:

Suatu usaha/tindakan dari wajib pajak untuk tidak membayar pajak sebagaimana mestinya dikarenakan sistem perpajakan sulit pelaksanaannya, sehingga banyak faktor formal yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak.

Contoh:Formalitas-formalitas yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan yang rumit mengakibatkan masyarakat enggan untuk berurusan dengan kantor pajak dan tidak semua masyarakat mengerti/memahami bahasa undang-undang.

Perlawanan Pajak Aktifyaitu:

Semua usaha/tindakan/perbuatan dari wajib pajak yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus untuk tidak membayar pajak sebagaimana mestinya

Perlawanan Pajak Aktif dapat dibedakan:1. TAX AVOIDANCE (Menghindarkan diri)2. TAX EVASION (Penyeludupan/mengelak)3. MELALAIKAN PAJAK.

1. TAX AVOIDANCE (menghindarkan diri dari membayar pajak)

Yaitu:Perbuatan wajib pajak yang legal (tidak melanggar hukum) dalam rangka menghindarkan diri dari pembayaran pajak sehingga mengurangi jumlah pajak yang masuk ke kas negara. Memanfaatkan celah –celah dari Undang-undang untuk menghindari/memperkecil pajak atau “loopholes”

Contoh: 1. Mengganti pemakaian barang kena pajak dengan barang yang tidak kena pajak, 2. Biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh perusahaan sebaiknya tidak diberikan dalam bentuk lump sum melainkan dengan cara reimbursement, 3.Biaya Pemeliharaan Kendaraan (ganti oli kendaraan), antara biaya oli dengan biaya service bengkel dirinci secara jelas, sehingga yang merupakan objek pemotongan PPh adalah biaya service-nya saja

2. TAX EVASION (Penggelapan/ Pengelakan/ Penyeludupan Pajak)

Yaitu Perbuatan wajib pajak yang ilegal (melanggar hukum) dalam rangka menghindarkan diri dari pembayaran pajak (menyembunyikan keadaan sebenarnya)

Ada dua macam penyeludupan pajak:1. Penyeludupan Fisik Contoh: Impor Barang yang tidak dilengkapi dokumen/surat.2. Penyeludupan Administrasi

Contoh: Membuat faktur pajak fiktif, mengirim barang tidak sesuai dokumen, membuat laporan keuangan yang tidak benar/pembukuan ganda.

3. Melalaikan PajakTindakan menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus atau menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undanganContoh: - Usaha menggagalkan penyitaan- Dalam UU KUP diatur mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi masyarakat yang sudah mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila tidak mendaftarkan diri dianggap melalaikan pajak

Jenis Pajak

Pajak

Sifatnya Sasaran/ Objekny

a

Pemungutannya

Pajak Daerah

Pajak Pusat

Pajak Obyektif

Pajak Subyektif

Pajak Langsung

pajak tdk langsung

MENURUT SIFATNYA

PAJAK LANGSUNG

pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutancontoh: PPh

PAJAK TIDAK LANGSUNG

pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain namun penanggung jawab penyetoran adalah kewajiban penjual contoh: PPN

MENURUT SASARAN/ OBYEKNYA

PAJAK SUBYEKTIF

pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dahulu yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajakcontoh: PPh

PAJAK OBYEKTIF

pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

contoh:PPN, PPnBM

MENURUT PEMUNGUTANNYA PAJAK PUSAT pajak yang dipungut

oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negaracontoh:

PPh,PPN,PPnBM,Bea Materai

PAJAK DAERAH pajak yang dipungut

oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahcontoh:

Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Rumah Makan/Restoran dan Hotel

PAJAK YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH PUSAT (DJP)

Pajak Penghasilan (PPh)Dikenakan atas setiap penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun (world wide global income)

PPN dan PPn BM

PPNDipungut dari konsumen atas konsumsi setiap barang dan/atau jasa di dalam negeri

PPn BMDikenakan terhadapkonsumsi barang-barang yang tergolongmewah

Pajak Bumi dan Bangunan

Dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan

Bea Materai

Pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu.

Contoh :Surat berharga, kuitansi pembayaran, surat perjanjian, dll.

Tarif :Penyerahan Lokal : 10%

Ekspor : 0%

Tarif:• PPh Badan 25%• PPh OP (progresif 5%, 15%,

25%, 30%)

PTKP WP OP• 24.300.000 (diri WP)• 2.025.000 (tambahan WP kawin)• 2. 025.000 (tambahan untuk

tanggungan max 3 orang)

1 2 3 4

PAJAK DAERAHDIKELOLA OLEH PEMDA (UU No.28 Tahun 2009)

Propinsio Pajak Kendaraan Bermotoro Bea Balik kendaraan Bermotoro Pajak Rokoko dll

Kabupateno Pajak Hotel,o Pajak Restorano Pajak Hiburano Pajak Reklameo BPHTB (mulai berlaku 1 Januari 2011)o PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan

(mulai tahun 2011 atau selambat-lambatnya 2014)

SISTIM PEMUNGUTAN PAJAK

Official Assessment

System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang

Ciri-ciri Official Assessment System :

1.Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus2.Wajib Pajak bersifat pasif3.Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

1

SISTIM PEMUNGUTAN PAJAK

Self Assessment System

2Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan,

tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3

Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut

besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

TARIF PAJAK

TARIF PAJAK PROPORSIONAL ATAU SEBANDING

TARIF PAJAK PROGRESIF

TARIF TETAP

TARIF DEGRESIF

48

PAJAKTARIFTarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar). Tarif ini diterapkan dalam UU PPN dan PPnBM yang menggunakan tarif proporsional sebesar 10%.

49

PAJAKTARIFTarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.

50

PAJAKTARIF

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM). Dengan adanya PP No. 24 Tahun 2000, tarif yang digunakan adalah Bea Meterai dengan nilai nominal sebesar Rp3.000,00 dan Rp6.000,00.

51

PAJAKTARIFTarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Namun, tidak berarti jika persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.

52

MINAT, POTENSI, PROFESI PERPAJAKAN

KENAPA PROFESI DI BIDANG PAJAK BEGITU PENTING.......JADI PENASARAN ???

PAJAK SAMPAI DENGAN SAAT INI MENJADI TULANG PUNGGUNG

NEGARA (SUMBER APBN)

HAMPIR 80% PENERIMAAN NEGARABERASAL DARI PAJAK

SEHINGGA DIBUTUHKAN KNOWLEDGE DAN SKILL DALAM

RANGKA TAX COMPLIANCE

Peran Pajak dalam APBN

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

200

400

600

800

1000

1200

1. Angka dalam trilyun rupiah2. Penerimaan Pajak termasuk penerimaan Bea

dan Cukai dan PPh Migas

Membiayai76.46% APBN

Target Penerimaan Pajak (DALAM MILYAR)        2009 2010 2011 2012 2013        LKPP LKPP LKPP APBN-P APBNA.  Pendapatan Negara dan Hibah    848.763,20         995.271,50     1.210.599,70     1.358.205,00     1.529.673,08   I. Penerimaan Dalam Negeri    847.096,60         992.248,50     1.205.345,80     1.357.379,90     1.525.189,48     1. Penerimaan Perpajakan    619.922,20         723.306,60         873.874,00     1.016.237,30     1.192.994,10     a. Pajak Dalam Negeri    601.251,80         694.392,10         819.752,50         968.293,20     1.134.289,20       b. Pajak Perdagangan Internasional      18.670,40           28.914,50           54.121,50           47.944,10           58.704,90     2. Penerimaan Negara Bukan Pajak    227.174,40         268.941,90         331.471,80         341.142,60         332.195,38                  

  II. Hibah        1.666,60             3.023,00             5.253,90                 825,10             4.483,60                  B. Belanja Negara    937.382,10     1.042.117,20     1.294.999,30     1.548.310,40     1.683.011,09   I. Belanja Pemerintah Pusat    628.812,40         697.406,40         883.722,00     1.069.534,40     1.154.380,86   II. Transfer Daerah    308.585,30         344.727,60         411.324,80         478.776,00         528.630,23     1. Dana Perimbangan    287.251,50         316.711,40         347.246,20         408.352,10         444.798,78     2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian      21.333,80           28.016,20           64.078,60           70.423,90           83.831,45 

  III. Suspen            (15,60)                (16,80)                (47,50)                           -                    

C. Keseimbangan Primer        5.163,20           41.537,50             8.862,40         (72.319,90)        (36.917,70)                 

D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)    (88.618,90)        (46.845,70)        (84.399,60)     (190.105,40)     (153.338,01)

  % terhadap PDB              (1,58)                  (0,73)                  (1,14)                  (2,23)                  (1,58)                 E. Pembiayaan    112.583,20           91.552,00         130.948,80         190.105,30         153.337,95   I. Pembiayaan Dalam Negeri    128.133,00           96.118,50         148.748,00         194.531,00         172.792,10 

  II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)    (15.549,80)          (4.566,50)        (17.799,20)          (4.425,70)        (19.454,15)                                  

  Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan      23.964,30           44.706,30           46.549,20                            -                            -                  

5 PEKERJAAN YANG MENJANJIKAN DAN SELALU EKSIS (NEVER EXPIRED).......

APA SAJA ???

1. PERSONALIA (HRD)2. ANALISIS SISTEM KOMPUTER3. ANALIS RISET PEMASARAN4. AKUNTAN/AUDITOR/PAJAK5. PENGEMBANG SOFTWARE (sumber: detikfinance)

58

PROFESI DI BIDANG PAJAK

1. KONSULTAN PAJAK2. PRAKTISI PAJAK DI PERUSAHAANTAX

MANAGER ATAU TAX OFFICER/STAFF3. AKADEMISI PAJAK (PENGAJAR)4. PEGAWAI PAJAK (PNS)