BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin besar suatu organisasi, maka semakin besar pula tuntutan

masyarakat terhadap organisasi tersebut. Banyak lembaga bisnis yang

menggunakan segala cara untuk memenangkan persaingan oleh karena itu,

diharapkan manajer dapat menjalankan bisnis yang memenuhi syarat dalam etika

bisnis, baik secara moral maupun norma masyarakat. Organisasi sebagai suatu

system juga diharapkan dapat memiliki tanggung jawab social terhadap

masyarakat.

Berita yang menggembirakan dari kalangan dunia usaha dewasa ini adalah

semakin banyaknya jumlah organisasi yang menciptakan jabatan-jabatan baru

yang berkaitan dengan lingkungan dalam jajaran pimpinan puncak mereka. Yang

menjadi pusat perhatian para pimpinan tersebut adalah segala kegiatan

perusahaan, dari program daur ulang yang dilakukan sampai ke kebijaksanaan

jangka panjang perusahaan terhadap lingkungan. Ini semua menuntut

keterampilan dari manajer ditambah kemampuan mereka dalam mengatasi

berbagai macam isu tentang peraturan dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan

lingkungan. Kemampuan melakukan diplomasi juga akan sangat membantu

karena mereka juga berbicara atas nama lingkungan alam, dan rakyat, dalam

berbagai forum eksekutif. Pada perusahaan DuPont, misalnya, setiap tahun

dilakukan penilaian terhadap para line manajer tentang seberapa baik mereka

mengelola tanggung jawab yang berkaitan dengan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan?

2. Jelaskan pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan!

3. Jelaskan strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan!

4. Jelaskan manfaat tanggung jawab sosial perusahaan!

5. Jelaskan dimensi etika dalam manajemen!

1

6. Jelaskan nilai personal sebagai standar etika!

7. Bagaimana Penelitian empiris mengenai nilai terminal dan nilai instrumental

( kreitner,1992 )!

8. Jelaskan jenis – jenis dari konflik nilai!

9. Jelaskan berbagai isu seputar etika manajemen!

10. Bagaimana cara mengukur etika manajemen?

11. Bagaimana upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui tanggung jawab sosial yang dihadapi oleh organisasi

bisnis.

2. Untuk mengetahui konsep dasar etika manajemen dan kaitannya dengan

tanggung jawab sosial dari perusahaan.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social

Responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan

eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka

penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta

berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya.

Setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa

apapun yang perlu dilakukannya merupakan reaksi atau tuntutan dari lingkungan

atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk memengaruhi masyarakat. Sudah

semestinya organisasi bisnis atau perusahaan perlu menyadari bahwa dirinya

memiliki apa yang dinamakan dengan tanggung jawab sosial (Corporate Social

Responsibility). Tanggung jawab sosial ini dapat berupa tanggung jawab terhadap

kebersihan dan kesehatan lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat pada

umumnya, partisipasi perusahaan dalam pembangunan lingkungannya, dan lain

sebagainya.

B. PRO KONTRA MENGENAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dikalangan masyarakat dan praktisi bisnis masih terdapat pro dan kontra

apakah sebuah perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial pada

masyarakatnya. Mereka yang pro meyakini bahwa sebagai bagian dari anggota

masyarakat yang sudah semestinyalah perusahaan perlu memiliki tanggung jawab

sosial. Namun bagi mereka yang kontra berpandangan bahwa sampai sebatas

mana tanggung jawab sosila tersebut. Apakah perusahaan semestinya berperan

sebagai lembaga sosial? Lalu dimana tugas pemerintah? Dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

3

Beberapa pandangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan

No

Pandangan Kelompok yang Pro

terhadap tanggung jawab sosial

dari Organisasi Bisnis

No

Pandangan Kelompok yang Kontra

terhadap tanggung jawab sosial dari

Organisasi Bisnis

1

Kegiatan bisnis seringkali

menimbulkan masalah, oleh karena

itu sudah semestinyalah perusahaan

bertanggung jawab atas apa yang

telah dilakukannya

1

Perusahaan tidak memiliki ahli yang

mengkhususkan dalam bidang sosial dan

kemasyarakatan, oleh karena itu sulit

bagi perusahaan untuk ikut bertanggung

jawab

2

Perusahaan adalah bagian dari

lingkungan sosial masyarakat, oleh

karena itu sudah semestinya ikut

berpartisipasi dan bertanggung jawab

atas apa yang terjadi di masyarakat

2

Perusahaan yang ikut berpartisipasi dan

bertanggung jawab dalam lingkungan

sosial masyarakat justru akan memiliki

kekuatan untuk mengontrol masyarakat,

dan itu indikasi yang kurang baik secara

Sosial

3

Perusahaan biasanya memiliki

sumber daya untuk menyelesaikan

masalah di lingkungan sosial

masyarakat

3

Akan banyak terdapat konflik

kepentingan di masyarakat jika

perusahaan terlibat dalam aktifitas sosial

4

Perusahaan adalah partner dari

lingkungan sosial kemasyarakatan,

sebagaimana halnya juga pemerintah

dan masyarakat lain pada umumnya

4

Tujuan perusahaan bukan untuk motif

sosial, akan tetapi untuk memperoleh

profit dan mencapai tujuan yang

diharapkan oleh para pemilik perusahaan

Sumber: Management, Robert Kreitner, 5th edition, Houghton Mifflin Company, 1992

Contohnya, limbah industri merupakan akibat dari adanya industri yang

beroperasi di suatu wilayah. Mereka yang pro terhadap tanggung jawab sosial

yang harus dipikul perusahaan menganggap bahwa perusahaan juga merupakan

bagian dari masyarakat, sehingga perlu juga untuk bersama-sama dengan

masyarakat mewujudkan keadaan yang lebih baik. Disisi lain mereka yang kontra

terhadap tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusahaan beranggapan

bahwa perusahaan tidak perlu terlibat dalam tanggung jawab sosial karena pada

4

dasarnya perusahaan tidak memiliki ahli-ahli khusus untuk menangani tanggung

jawab sosial ini dalam perusahaan. Mereka beranggapan bahwa yang bertugas

mengontrol masyarakat adalah pemerintah. Mereka juga beranggapan bahwa pada

dasarnya tujuan dari perusahaan adalah untuk meraih profit dan bukan untuk

membantu masyarakat sebagaimana halnya yang dilakukan oleh berbagai lembaga

sosial, seperti yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

Terlepas dari pro dan kontra permaslahan diatas, kami setuju bahwa

perusahaan perlu memberikan tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis

keberadaanya dalam lingkungan dan masyarakat. Hanya saja tanggung jawab

sosial yang harus dipikul perusahaan ini semestinya diatur dengan lebih baik oleh

pemerintah sehingga porsinya tidak terlalu menjadi kekuatan yang dominan di

masyarakat, namun brsama-sama dengan pemerintah dan masyarakat

mewujudkan lingkungan ke arah yang lebih baik.

Salah satu contoh tanggung jawab sosial yang telah dipikul oleh

perusahaan adalah sebagaimana yang telah dilakukan oleh PT ISM Bogasari yang

bergerak dalam bisnis tepung. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial dari

Bogasari adalah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para petani

gandum bagaimana agar dapat bertani dengan baik dan mengelola pertaniannya

dengan baik.

C. STRATEGI PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perkembangan dunia bisnis di masa yang akan datang akan berhadapan

dengan tuntutan yang lebih besar dari sisi tanggung jawab sosial seiring dengan

semakin besarnya kesadaran masyarakat akan lingkungannya. Ada beberapa

strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Diantaranya adalah, sebagaimana

yang dikemukakan oleh Kreitner (1992), yaitu strategi reaktif, defensif, proaktif,

dan akomodatif.

5

Reaktif :Cenderung Menolak tanggung Jawab Sosial

Rendah ----------------Tingkat Tanggung Jawab Sosial-------------- Tinggi

Defensif:Cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial

Sumber: Management, Robert Kreitner, 5th edition, Houghton Mifflin Company, 1992

Strategi Reaktif

Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung

jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung

jawab social. Contohnya, perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk

menghindarkan diri dar isu tentang peluang penyakit kanker karena

mengkonsumsi rokok. Akan tetapi, dikarenakan adanya peraturan pemerintah

untuk mencantumkan bahaya rokok dalam setiap iklan, maka hal tersebut

dilakukan oleh perusahaan rokok.

Strategi Defensif

Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh

perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum

untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab social. Contohnya,

perusahaan yang menghindarkan diri dari tanggung jawab penanganan limbah

6

Akomodatif:Melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat

Proaktif:Mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial; Membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial

bisa saja berargumen melalui pengacara yang disewanya untuk

mempertahankan diri dari tuntutan hukum dengan berargumen bahwa tidak

hanya perusahaannya yang membuang limbah ke sungai ketika di lokasi

perusahaan tersebut beroperasi, terdapat juga perusahaan lain yang

beroperasi.

Strategi Akomodatif

Strategi Akomidatif merupakan tanggung jawab sosial yang

dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan

lingkungan sekitar akan hal tersebut. Contohnya, perusahaan-perusahaan

besar pada Orde Baru dituntut untuk memberikan pinjaman kredit lunak

kepada para pengusaha kecil, bukan disebabkan karena adnya kesadaran

perusahaan, akan tetapi sebagai langkah akomodatif yang diambil setelah

pemerintah menuntut para korporat untuk lebih memerhatika para pengusaha

kecil.

Strategi Proaktif

Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian

dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders

terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam

jangka panjang perusahaan akan diterima dengan bak oleh masyarakat dan

akan menambah jumlah pelanggan baru. Contohnya, membuat kegiatan

khusus penanganan limbah, keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial di

lingkungan masyarakat, atau dengan memberikan pelatihan-pelatihan

terhadap masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan.

D. MANFAAT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Manfaat bagi Perusahaan

Citra Positif Perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Selain

membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga dianggap bersama

masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa

7

yang akn datang. Akibatnya, perusahaan justru akan memperoleh tanggpan

yang positif setiap kali akan menawarkan sesuatu kepada masyarakat.

Manfaat bagi Masyarakat

Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat

dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Hubungan

masyarakat dan dunia bisnis tidak lagi dipandang sebagai hubungan antara

pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan

kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik. Tidak

hanya di sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan,

dan lain-lain.

Manfaat bagi Pemerintah

Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah

dalam hal tanggung jawab sosial. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebgai

wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan

dunia bisnis, dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Tetapi

pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan

masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebagian tugas pemerintah dapat

dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisai

bisnis.

E. DIMENSI ETIKA DALAM MANAJEMEN

Etika adalah pandangan , keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan

buruk, benar dan salah (Griffin).

Etika Manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang

memenuhi kriteria etika.

8

Empat pandangan tentang perilaku yang etis :

1. Utilitarian view

Perilaku yang etis, perilaku yang akan memberikan kebaikan terbesar

bagi sebagian besar orang.

2. Individualism view

Perilaku yg etis, perilaku yang dalam jangka panjang memberikan

kepentingan bagi diri sendiri.

3. Moral-rights view

Perilaku yang etis, perilaku yang menghargai hak asasi manusia yg

dianut oleh semua orang.

4. Justice view

Perilaku yang etis, perilaku yang tidak memihak, jujur dan adil dalam

memperlakukan orang.

Etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang

dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang

dijalankannya. Seperti misalnya, apakah beberapa jenis periklanan yang

dibuat etis atau tidak. Apakah misalnya jika perusahaan memberikan hadiah

kepada pelanggan termasuk etis ataukah tidak. Di satu sisi perusahaan

berupaya untuk mempertahankan loyalitas konsumen dengan memberikan

pelayanan tambahan berupa pemberian hadiah, akan tetapi disisi lain, yang

dijual perusahaan sebetulnya bukan hadiahnya, akan tetapi produknya

beserta segala jenis kegiatan yang dilakukannya di masyarakat. Berdasarkan

hal ini, maka manajemen sebuah perusahaan perlu memahami benar

mengenai konsep etika dalam manajemen ini. Terlebih jika dikaitkan

dengan tanggung jawab sosial yang akan semakin dituntut masyarakat

dalam kegiatan bisnis di masa yang akan datang.

9

F. NILAI PERSONAL SEBAGAI STANDAR ETIKA

Nilai dan norma dalam personal atau orang-orang memainkan peranan

penting dalam hal pengambilan keputusan dan etika manajemen.

Nilai (Values) sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang

mempengaruhi cara pandang, cara berfikir dan perilaku dari seseorang.

Nilai Personal atau Personal Values pada dasarnya merupakan cara pandang,

cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan

segala kegiatan yang dilakukannya.

Nilai Personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai

Terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berfikir seseorang

yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam

meraih sesuatu. Sedangkan Nilai Instrumental adalah pandangan dan cara

berfikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua

pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Nilai-

nilai kejujuran, tanggung jawab, komitmen, integritas, adalah salah satu

contoh nilai instrumental yang tidak hanya dianut oleh sebagian orang, akan

tetapi semestinya oleh setiap orang dalam setiap keadaan.

G. PENELITIAN EMPIRIS MENGENAI NILAI TERMINAL DAN NILAI

INSTRUMENTAL (KREITNER,1992)

Responden dari 220 manajer beranggapan bahwa nilai-nilai terminal yang

perlu untuk dimiliki adalah :

1. kejujuran

2. tanggung jawab

3. kapabilitas

4. ambisi, dan

5. independensi.

10

Responden dari 220 manajer beranggapan bahwa nilai-nilai instrumental yang

perlu dimiliki adalah:

1. penghargaan terhadap pribadi

2. keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja

3. kebebasan dan kemerdekaan

4. dorongan untuk meraih sesuatu, dan

5. kebahagiaan.

Sekalipun hasil survei ini tidak dapat digenerilisasi untuk setiap keadaan,

paling tidak kita bisa melihat bagaimana umumnya para pekerja memiliki nilai-

nilai dalam setiap pekerjaannya. Manfaat dari pengetahuan ini adalah manajemen

dapat merencanakan dengan lebih baik bagaimana organisasi semestinya dikelola

dan dijalankan.

H. JENIS – JENIS KONFLIK NILAI

Manfaat lain dari pengetahuan kita terhadap nilai-nilai yng dianut oleh

anggota organisasi adalah bahwa kita akan dapat mengetahui nilai-nilai mana

yang dapat berjalan secara seiringan dan saling mendukung, atau sebaliknya nilai-

nilai mana yang akan saling berbenturan satu sama lainnya. Ada 3 jenis konflik

nilai yang terdapat dalam perusahaan, yaitu :

Konflik intrapersonal (intrapersonal conflict) pada dasarnya terjadi

umumnya di dalam individu dan antar individu. Contohnya, mereka yang

bekerja karena nilai ambisi dalam dirinya untuk meraih sesuatu di tempat

kerjanya, barangkali akan berbenturan dengan nilai kekeluargaan dimana,

misalnya, keluarga menuntut sang pekerja untuk lebih banyak meluangkan

waktu bersama keluarganya. Atau dorongan ambisi ini juga tidak jarang

berbenturan dengan nilai persahabatan, nilai relasi antar individu, maupun

nilai-nilai kemanusiaan lainnya.

11

Konflik individu-organisasi pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi

pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang

harus ditanamkan oleh perusahaan. Individu yang cenderung menginginkan

kebebasan akan berbenturan dengan nilai yang dianut organisasi yang

menuntutnya untuk patuh berdasarkan aturan main yang mungkin dirasakan

sebagai sesuatu yang formal dan mengikat.

Konflik antar Budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu

maupun antara individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya

perbedaan budaya diantara individu yang bersangkutan atau juga organisasi

yang bersangkutan. Contohnya, manajer Amerika yang bekerja di Indonesia,

dia memiliki nilai independensi, kebebasan dan penghargaan pada pribadi,

acapkali dianggap sebagai orang yang individualistis, egois, dan tidak

sensitif oleh kebanyakan orang Asia dan Eropa, pada saat mereka umumnya

memiliki nilai kebersamaan, tolong-menolong, dan kontrol individu.

Pada intinya, manajer perlu memahami benar kondisi para pekerjanya

dari berbagai kemungkinan konflik yang muncul dalam perusahaan yang dapat

disebabkan adanya perbedaan nilai yang dianut oleh setiap orang.

I. BERBAGAI ISU SEPUTAR ETIKA MANAJEMEN

1. Penggunaan obat-obatan terlarang

2. Pencurian oleh Para Pekerja atau Korupsi

3. Konflik Kepentingan

4. Pengawasan Kualitas atau Quality Control

5. Penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia

6. Penyelewengan dalam pencatatan keuangan

7. Penyalahgunaan penggunaan asset perusahaan

8. Pemecatan tenaga kerja

12

9. Polusi Lingkungan

10. Cara bersaing dari Perusahaan yang dianggap tidak etis

11. Penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur

12. Pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang

kebijakan.

13. dan lain sebagainya.

Beberapa isu ini tak jarang terjadi dalm satu perusahaan, sehingga taktis

perusahaan tersebut dianggap tidak menjalankan kegiatannya secara etis. Di sisi

lain, sebagian perusahaan telah berusaha untuk melakukan yang terbaik

sehubungan dengan berbagai isu etika tersebut. Peran pemerintah sangat penting

untuk dapat menjamin perusahaan dan masyarakat dapat menjalankan kegiatannya

secara lebih beretika.

J. BAGAIMANA MENGUKUR ETIKA MANAJEMEN?

Model Penilaian Etika (Griffin,2002)

13

Pengumpulan Data mengenai tindakan atau kegiatan yang dilakukan

Apakah tindakan atau kegiatan yang dilakukan memenuhi 4 kriteria

dalam etika :

Manfaat : Apakah tindakan tersebut memberikan manfaat dan

kepuasan bagi semua pihak ?

Pemenuhan Hak : Apakah tindakan yang dilakukan menjamin

terpenuhinya dan terpeliharanya hak-hak dari semua pihak ?

Keadilan : Apakah tindakan yang dilakukan adil bagi semua pihak ?

Pemeliharaan : Apakah tindakan yang dilakukan konsisten dengan

tanggung jawab pemeliharaan dalam berbagai hal ?

Data Gathering

Analysis-

Model penilaian etika tersebut memberikan panduan apakah suatu

tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria atau tidak dapat dinilai dari 4 kriteria

etika, yaitu dari sisi manfaat (benefits), pemenuhan hak-hak (rights), prinsip

keadilan (justice), dan sifat pemeliharaan (caring). Sebagai contoh, sebuah

tindakan manajer dalam pemberian insentif kepada pegawai yang berprestasi.

Tindakan ini bisa dikatakan tindakan yang atis atau memenuhi kriteria etika. Dari

sisi manfaat, jelas semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang

dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras

pegawainya yang berprestasi, demikian juga bagi pegawainya. Insentif

memberikan manfaat psikis berupa penghargaan terhadap kerja kerasnya

sekaligus manfaat fisis berupa balasan yang seimbang dengan apa yang telah

dilakukannya. Dari sisi pemenuhan hak-hak, jelas tindakan pemberian insentif

kepada pegawai yang berprestasi – jika memang telah diterapkan aturannya –

memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak. Bagi yang menerima

insentif dia terpenuhi haknya setelah memberikan prestasi kepada organisasi. Bagi

yang tidak berprestasi, maka dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan insentif

14

Tidak dalam seluruh kriteria

Ya, dalam seluruh kriteria

Tidak dalam satu atau beberapa kriteria

- Apakah ada faktor yang menyebabkan kriteria tidak terpenuhi sehingga dapat dimaklumi ?

- Apakah kriteria yang terpenuhi lebih penting dibandingkan kriteria lain?

- Apakah ada faktor diluar kemampuan organisasi yang menyebabkan sebagian kriteria tidak terpenuhi ?

Penilaian

Tidak

Tidak Etis Etis

Ya

hingga dia dapat menunjukkan prestasinya. Dari sisi prinsip keadilan, jelas bahwa

tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip

keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang

telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. Dari sisi pemeliharaan, jelas

pemberian insentif akan mampu menjaga konsitensi produktivita skegiatan

organisasi, dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk

bekerja lebih baik bagi organisasi. Di sisi lain, juga tetap memelihara motivasi

pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang baik melalui penghargaan dengan

pemnerian insentif.

K. UPAYA PERWUJUDAN DAN PENINGKATAN ETIKA MANAJEMEN

Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan

sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen.

Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan tersebut, diantaranya adalah:

Pelatihan Etika (Ethics Training)

Etika dakam bisnis maupun etika dalam manajemen perlu adanya

pembiasaan-pembiasaan yang diberlakukan kepada para pelaku organisasi,

dari mulai level tertinggi hingga terndah. Pembiasaan ini dapat dilakukan

melalui berbagai jenis pelatihan yang menyangkut etika dan ketertaikatannya

dengan perwujudan lingkungan sosial yang lebih baik.

Advokasi etika

Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika

dalam kegiatan dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim

manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi

sehala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar-standar etika. Pada

umunya, pihak yang diperkerjakan dan ditempatkan dalam bagian ini adalah

mereka yang berlatar belakang ilmu hukum yang dianggap mengetahui seluk-

beluk regulasi dan bagaimana regulasi tersebut bisa dijalankan.

15

Kode Etik

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menetapkan

standar aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh perusahan atau

seringkali dinamakan sebagai code of ethics. Implementasi dari code of ethics

ini akan sangat efektif jika memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perusahaan

perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai code of ethics yang

mereka jalankan. Syarat kedua agar code of ethics ini bisa berjalan secara

efektif adalah perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui

sistem pengawasan tertentu seperti reward and punishment system dan lain

sebagainya. Tanpa ada dukungan dari manajemen puncak, code of ethics ini

akan sulit diimplementasikan.

Keterlibatan Publik dalam Etika Manajemen Perusahaan

Perushaan akan menjalankan kegiatannya secara beretika adalah

dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap

tidak beretika. Dalam istilah manajemen ini dinamakan sebagai whistle-

blowing (meniup peluit). Konteksnya adalah bahwa jika sebuah perusahaan

menjalankan suatu kegiatan yang tidak memenuhi standar etika dan

perusahaan cenderung membiarkan praktik tersebut untuk terus berjalan,

kenyataan ini kemudian dilaporkan oleh anggota perusahaan kepada pihak

publik seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, ataupun

pemerintah yang representatif untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Upaya

ini akan mendorong perusahaan agar benar-benar memerhatikan kepentingan

publik, dan mencoba mengingatkan perushaan bahwa jika kegiatan tidak etis

dilakukan perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis

berupa penilaian buruk dari masyarakat.

16

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

            Berdasarkan latar belakang dan pembahasan di atas maka kesimpulan

yang dapat diambil dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan CSR yang baik dan benar sesuai dengan aturan hukum yang

berlaku akan berimplikasi pada iklim penanaman modal yang kondusif. Untuk

bisa mewujudkan CSR setiap pelaku usaha (investor) baik dalam maupun asing 

yang melakukan kegiatan di wilayah RI wajib melaksanakan aturan dan tunduk

kepada hukum yang berlaku di Indonesia, sebaliknya pemerintah sebagai

regulator wajib dan secara konsisten menerapkan aturan dan sanksi apabila ada

pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak melaksanakan CSR

sesuai dengan ketentuan undang-undang  yang berlaku.

B. Saran-saran

Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha

untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya CSR dalam mewujudkan iklim

penanaman modal di Indonesia.

Dibutuhkan konsistensi dan komitmen baik dari pemerintah maupun

pelaku usaha (investor) dalam melaksanakan CSR sebagai suatu kewajiban

hukum.

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang menjadi

pokok bahasan dalam makalah ini semoga bisa bermanfaat bagi penulis maupun

pembaca, dan kami mohon kritik dan saranya apabila ada kekurangan dalam

penulisan makalah ini.

17

DAFTAR PUSTAKA

Pengantar Manajemen, Ernie Tisnawati Sule and Kurniawan Saefullah, 1st

Edition, 2010.

18