PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 24
P U T U S A N Nomor 318/PDT/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara
perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara:
SAHAT MARULI HUTAGALUNG, Umur 51 Tahun, Pekerjaan PNS Pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, (Kepala
Puskesmas Sorkam), tempat tinggal Jl. Sibolga-Barus
KM 25 Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang
Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Miller Top Chrosby Sitompul, S.H.,
Advokat, beralamat di Jalan Meranti No. 8 Kota Sibolga
dan Jalan Marganti Sitompul No. 23 A Kota Sibolga,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober
2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;
LAWAN :
LAMSERIA NABABAN, umur 47 Tahun, jenis kelamin Perempuan,
Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Pasar Kolang, Kelurahan
Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli
Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;
DAN
Bupati Tapanuli Tengah, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, berkedudukan di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Betti Emyati Pasaribu,SE.Ak., Agustina
Panggabean, dan Frenki Ganda Rezeki Hutabarat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember
2016, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;
Pengadilan Tinggi tersebut;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 24
Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 2 Oktober 2017 Nomor: 318/PDT/2017/PT-MDN, Tentang penunjukan
Majelis Hakim ;
Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor:
33/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 26 April 2017 dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober
2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga
pada tanggal 10 Oktober 2016 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2016.PN Sbg
tanggal 10 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.
21/Pdt.G/2012/PN-SBG, tanggal 24 Oktober 2012, jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Medan Nomor No. 27/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 28 Maret 2013,
Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dinyatakan putus
karena perceraian (dahulu Tergugat a quo berkedudukan sebagai
Penggugat/Tergugat Rekonpensi), sedangkan Penggugat a quo
berkedudukan sebagai Tergugat/Penggugat Rekonpensi);
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 21/Pdt.G/2012/PN-SBG,
tanggal 24 Oktober 2012, amarnya berbunyi sebagai berikut :
A. DALAM KONVENSI :
1. Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonpensi
(PR/TK) untuk seluruhnya ;
2. Dalam Pokok Perkara :
- Mengabulkan gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi (PK/TR)
untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah demi hukum perkawinan Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan di Gereja
HKBP (Huria Kristen batak Protestan) Kolang pada hari rabu,
tanggal 31 Januari 1990 yang diberkati oleh Pdt. Tumpal L. Toruan
dengan Surat Hatorangon Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No.
03/K/IV/R/D9/1990 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat
Konvensi/ Tergugat rekonvensi dengan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan di Gereja
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 24
HKBP (Huria Kristen batak Protestan) Kolang pada hari rabu,
tanggal 31 Januari 1990 yang diberkati oleh Pdt. Tumpal L. Toruan
dengan Surat Hatorangon Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No.
03/K/IV/R/D9/1990 dengan alasan karena PERCERAIAN dengan
segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan
Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dalam perkara ini ;
B. DALAM REKONPENSI :
- Mengabulkan gugatan tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi
(TK/PR) untuk sebahagian ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/tergugat
Rekonvensi (PK/TR) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi (TK/PR) yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31
Januari 1990 diberkati oleh Pdt. Tumpal L. Toruan di HKBP (Huria
Kristen Batak Protestan) Kolang, dengan surat Hatorangan Hot Ripe
(Surat keterangan kawin) No. 03/K/IV/R/D9/1990, yang tercatat di
Kantor Dinas kependudukan Catatan Sipil kabupaten tapanuli Tengah
dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1201CPK2203201102201
tanggal 22 Maret 2011 adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan :
- Aquina Widya Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 28 Januari
1991;
- Eva Yolanda Hutagalung (Perempuan) lahir 14 April 1992 ;
- Choky Permana Hutagalung (Laki-laki) lahir tanggal 17 Juli 1993 ;
- Conni Valinda Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 10 Agustus
1994 ;
- Mari Ananda Hutagalung (Perempuan) lahir 1 Mei 2000 ;
Adalah anak sah dari Penggugat dalam Rekonpensi dengan
Tergugat dalam Rekonpensi;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi
dengan Tergugat dalam yang dilangsungkan pada hari Rabu,
tanggal 31 Januari 1990, diberkati oleh Pdt. Tumpal Lumban
Toruan di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Kolang, dengan
Surat Harorangon Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No.
03/K/IV/R/D9/1990, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan
Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kutipan Akta
Perkawinan No. 1201CPK2203201102201 tanggal 23 Maret 2011
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 24
- Menetapkan seluruh anak-anak Penggugat dalam Rekonpensi
dengan Tergugat dalam Rekonpensi antara lain :
1. Aquina Widya Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 28
Januari 1991;
2. Eva Yolanda Hutagalung (Perempuan) lahir 14 April 1992 ;
3. Choky Permana Hutagalung (Laki-laki) lahir tanggal 17 Juli
1993 ;
4. Conni Valinda Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 10
Agustus 1994 ;
5. Mari Ananda Hutagalung (Perempuan) lahir 1 Mei 2000 ;
Berada di bawah hak asuh atau penguasaan Penggugat dalam
Rekonvensi;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau yang
mewakili untuk menyampaikan salinan putusan dalam perkara ini
ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli
Tengah untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya
nafkah Penggugat dalam Rekonpensi sebesar 1/3 (satu pertiga)
dari gaji setiap bulan serta penghasilan lainnya dari Tergugat
dalam rekonpensi kepada Penggugat dalam rekonvensi, dan 1/3
bagian dari gaji setiap bulan dan penghasilan lainnya dari
Tergugat dalam rekonvensi untuk biaya nafkah anak-anak
Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi semuanya diserahkan
melalui Penggugat dalam rekonvensi ;
- Menolak gugatan penggugat Rekonvensi untuk selain dan
selebihnya ;
C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (TK/PR)
untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir
sebesar Rp. 326.000 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor No. 27/PDT/2013/PT-
MDN, tanggal 13 Pebruari 2014, amarnya pada pokoknya menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 21/Pdt.G/2012/PN.SBG yang
dimohonkan banding, atas putusan tersebut baik Penggugat maupun
Tergugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga telah
berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisde) ;
4. Bahwa Penggugat selain bertindak untuk diri sendiri, juga bertindak untuk
dan atas nama kepentingan kelima orang anak-anak Penggugat dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 24
Tergugat, khususnya anak yang masih dibawah umur maupun yang sedang
dalam masa pendidikan/kuliah;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, yang dikuatkan oleh Putusan
Pengadilan Tinggi Medan tersebut, adalah bersifat deklaratoir dan juga
Condemnatoir (penghukuman) terhadap Tergugat;
6. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ini diajukan, tidak ada itikad baik dari
Tergugat untuk mematuhi isi putusan tersebut, walaupun Tergugat telah
dipanggil (aanmaning) oleh Ketua Pengadi
